KEPGUB_NO_1664_TAHUN_20151

7/25/2019 KEPGUB_NO_1664_TAHUN_20151

1/4

GU ERNUR PROVINSI D ER H KHUSUS

I UKOT J K RT

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1664

TAHUN

2015

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGELOLA SISTEM BERBAYAR ELEKTRONIK SEBAGAI UNIT

KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

Mengingat

a bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2014 telah

dibentuk Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik;

b bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sistem Jalan

Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah

memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Unit Kerja Perangkat

Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah secara penuh;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang

Penetapan Unit Pengelola Sistem Berbayar Elektronik sebagai Unit

Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

5

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan

Jalan;

6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang undangan;

7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015; \

7/25/2019 KEPGUB_NO_1664_TAHUN_20151

2/4

8

Undang-Undang . Nomor

3

Tahun 20::4 tentang Administrasi

Pemerintahan;

9

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

10. Peraturan Pemerintah Nomor

58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negar a/Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahul1 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor

32

Tahun 2 11 tentang Manajemen

Rekayasa Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

08 PMK 02 2006

tentang

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;


Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;


Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

25. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Urnum Daerah PPK-BLUD);

26. Peraturan Gubernur Nornor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umurn Daerah;

27. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

28. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penatausahaan Keuangan Daerah;

7/25/2019 KEPGUB_NO_1664_TAHUN_20151

3/4

Menetapkan

KESATU

29. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

30. Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar

Elektronik;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA

SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK SEBAGAI UNIT KERJA

PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH.

Menetapkan Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai

Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, dengan

melaksanakan :

a

penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan,

persediaan, aset dan pelayanan;

b pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal untuk

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan;

c penyempurnaan tata kelola;

d

peningkatan efisiensi dalam belanja barang dan jasa;

e pengukuran tingkat kepuasan pelanggan secara periodik minimal 1 satu)

kali dalam 6 enam) bulan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas

Perhuburigan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta selaku Dinas Pembina Teknis;

f penempatan pegawai/pejabat sesuai keahlian dan pendidikan dan

melakukan pengukuran kinerja pegawai yang objektif dihubungkan

dengan pemberian remunerasi;

g

penyusunan dan pengajuan peraturan pegawai non Pegawai Negeri

Sipil, formula remunerasi dan pola pengadaan barang dan jasa;

h penetapan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan jenis dan

mutu pelayanan yang fokus, terukur, dapat dicapai, relevan dan dapat

diandalkan dengan kerangka waktu yang jelas;

i penempatan pegawai/pejabat sesuai keahlian dan pendidikan;

j. penetapan tarif pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

k penyediaan informasi tarif pelayanan secara terbuka kepada

masyarakat; .

penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran sesuai dengan Rencana

Strategi Bisnis;

m pengajuan Dewan Pengawas kepada Gubernur setelah berkoordinasi

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait; dan

7/25/2019 KEPGUB_NO_1664_TAHUN_20151

4/4

4

n.

menciptakan budaya kerja yang baik untuk mewujudkan capaian

pelayanan.

KEOUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

Memberikan kewenangan kepada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar

Elektronik untuk menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum

Oaerah secara langsung untuk membiayai operasionalnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penerapan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Oaerah secara penuh,

Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik perlu :

a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah maupun

Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah;

b.

tertib dan disiplin dalam mempekerjakan pegawai non Pegawai Negeri

Sipil, sesuai kebutuhan, formasi jabatan dan kemampuan pendapatan

operasional;

c.

secara konsisten dan kontinu menerapkan dan mengembangkan

Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur;

d. melakukan pelayanan yang berwawasan pada kepuasan masyarakat

sebagai pelanggan;dan

e.

konsisten dan kreatif terhadap penerapan tata kelola pelayanan yang

baik.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta

pada tanggal 18

Agustus

2015

~ ~

U i ~ R N U @ { R O V I N S I OAERAH KHUSUS

. ? ~ . L B U ~ O T A JAKARTA, \

,

.. -

..

( \ .

\ ~

{, 0

t

\( . > ,I:

,:;

.

:. 1.

\

7

.

/

7.

. .1. . >

.

~ : : ~

T. PURNAMA

1.

Wakil Gubernur Provinsi

OKl

Jakarta

2.

Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta

3.

Para Asisten Sekda Provinsi

OKI

Jakarta

4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta

5. Para Kepala Badan Provinsi

OKI

JAkarta

6.

Para Walikota Provinsi

OKI

Jakarta

7.

Bupati Kepulauan Seribu Provinsi

OKI

Jakarta

8. Kepala Oinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi

OKI

Jakarta

9.

Para Kepala Biro Setda Provinsi

OKI

Jakarta

Documents

KEPGUB_NO_1664_TAHUN_20151