1

KEPEMILIKAN PERSEORANGAN HAK ATAS TANAH HAK MILIK

OLEH YAYASAN DI KABUPATEN KARANGANYAR

Aditya Dimas Wijaya

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

M. Hudi Asrori

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

The purpose of this study is to know and analyze the legal power of the

foundation's land rights written on behalf of the chairman of the foundation,

Procedure of settlement of land rights owned by the foundation written on behalf

of the chairman of the foundation if the chairman of the foundation dies,

Constraints of the foundation's legal efforts to land the foundation certified on

behalf of the Foundation. The research method used is empirical juridical. The

nature of this research consists of explorative research (exploring), descriptive

research, and exploratory research. This research was conducted at Land Office

of Karanganyar Regency, Notary Public, and Land Acquisition Officer (PPAT)

city of Surakarta. The results of the research indicate that: 1) the Foundation

Management has performed its duty to clarify the family of the late Chairman of

Berita Hidup foundation to reverse the name of 13 (thirteen) land certificates

returned to the foundation on the support of the chairman of the Foundation . 2)

Procedure of the right of ownership of land owned by foundation written on

behalf of the chairman of foundation who has passed away became on behalf of

Berita Hidup foundation. 3) There is no constraint in the process behind the name

of the foundation's board so that the foundation's land is certified on behalf of the

Foundation because of mediation efforts between the parties, namely the

representative of Berita Hidup foundation and all the late Chairman of the

Foundation. The implication of this research is that the Notary Party as mediator

has performed its duties properly, putting something in its place which means that

in the settlement of land rights disputes originally on behalf of the chairman of the

foundation has been returned to the foundation of Living News as the holder of

the land rights that issued the entire purchase cost to the 13 (thirteen) land

referred. The implication of this thesis is the need for mediation steps to eliminate

problems related to the status of the land to avoid injustice in decision making,

settlement of disputes that have been resolved in the case behind the Foundation

be followed up by BPN Karanganyar Regency immediately to issue a new

certificate on behalf of Berita hidup foundation

Keywords: Ownership Landrights, Foundation Ownership .

2

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum hak

atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan, Prosedur

penyelesaian hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan

apabila ketua yayasan meninggal dunia, Kendala proses balik nama pengurus

yayasan agar tanah milik yayasan bersertipikat atas nama Yayasan. Metode

penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah

penelitian deskriptif, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar, Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Surakarta.

Simpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengurus Yayasan telah

melaksanakan tugasnya yaitu melakukan klarifikasi kepada pihak keluarga

almarhum Ketua Yayasan Berita Hidup untuk melakukan proses peralihan hak 13

(tiga belas) sertifikat tanah dikembalikan kepada yayasan atas dukungan pihak

ahli waris almarhum ketua Yayasan yang telah meninggal dunia. 2) Prosedur

penyesaian hak atas tanah milik Yayasan yang bertulis atas nama ketua Yayasan

Berita Hidup yang telah meninggal dunia. menjadi atas nama Yayasan Berita

Hidup. 3) Tidak terjadi kendala proses peralihan hak pengurus yayasan agar tanah

milik yayasan bersertipikat atas nama Yayasan karena telah dilakukan upaya

mediasi antara para pihak yaitu wakil Yayasan Berita Hidup dan seluruh ahli

waris almarhum Ketua Yayasan. Implikasi penelitian ini yaitu Pihak Notaris yang

berperan sebagai mediator telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya

yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang artinya dalam penyelesaian

perselisihan hak atas tanah yang semula atas nama ketua yayasan telah

dikembalikan kepada yayasan Berita Hidup sebagai pemegang hak atas tanah

yang mengeluarkan seluruh biaya pembelian ke 13 (tiga belas) tanah dimaksud.

Implikasi dalam tesis ini yaitu perlunya langkah mediasi untuk menyeleisakan

permasalahan yang berhubungan dengan status tanah untuk menghindari

ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian perselisihan yang telah

terpecahkan dalam hal peralihan hak yayasan Berita Hidup hendaknya

ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Karanganyar untuk segera menerbitkan

sertifikat yang baru dengan atas nama Yayasan Berita Hidup

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hak Milik, Yayasan.

A. Pendahuluan

Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah

memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan

rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan

mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang

yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas

3

manusia atas tanah. Pembangunan dan berbagai upaya transformasi sosial

yang bertujuan mendorong kesejahteraan rakyat tidak akan berhasil dengan

baik apabila struktur relasi kekuasaan dalam pengelolaan dan pemilikan

sumber daya agraria tidak tertata secara adil. Dimensi keadilan dalam hal ini

mencakup aspek pemerataan penguasaan dan pengelolaan serta rehabilitasi

sumber-sumber agraria sendiri agar dapat menjamin keberlanjutan

produksinya (Thamrin,2001:112)

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

berhubungan dengan Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan

Undang-ndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan adalah

badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan

untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan Yayasan dapat

berupa uang dan/atau barang dan/atau kekayaan lain. Barang yang dimaksud

ini dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam hal ini tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk

mengkaji lebih mendalam dengan judul penelitian “Kepemilikan

Perseorangan Hak Atas Tanah Hak Milik Oleh Yayasan di Karanganyar”.

Menurut Budi Harsono, (2008:333) Peralihan hak atau pemindahan hak

adalah perbuatan hukum yang tujuannya untuk memindahkan hak atas tanah

kepada pihak lain (penerima hak). Peralihan hak atas tanah dapat terjadi

karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum yaitu pemindahan hak.

Menurut Perangin, (1992:6) Yang dimaksud dengan Peralihan Hak karena

pewarisan tanpa wasiat adalah peralihan hak atas tanah yang terjadi

dikarenakan seseorang yang mempunyai salah satu hak meninggal dunia

maka haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 memberi pengertian

pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Pendaftaran

Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus

menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan,

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis

4

dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah

susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaaan

pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah

yang belum didaftar. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik

2. Pembuktian hak dan pembukuannya, yang meliputi pembuktian hak

baru; pembuktian hak lama; pembukuan hak.

3. Penerbitan sertifikat

4. Penyajian data fisik dan yuridis

5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

6. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. (Lubis dan Lubis,

2012:119)

Tanah bagi masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan

kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok.

Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupan.

Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai

yang bermakna tinggi dan mendasar. Tanah dapat menunjukkan tingkat status

sosial seseorang. Semakin banyak tanah yang dimiliki seseorang semakin

tinggi pula status sosialnya.1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)

menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Penjelasan UUD RI 1945 tidak menjelaskan mengenai

lingkup hak menguasai dari negara, yang meliputi bumi, air dan kekayaan

yang terkandung di dalamnya. Hanya diberi penegasan bahwa karena

merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, bumi dan air dan kekayaan

1 Mahfiana, Layyin, Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama

antara Suami Istri, Buana Gender - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016, hlm 30.

5

alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Negara. Dengan

kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UndangUndang Pokok Agraria

(UUPA) pada tanggal 24 September 1960 baru diberikan penjelasan resmi

(otentik) mengenai sifat dan lingkup hak menguasai dari negara tersebut

Tiap kekayaan (vermogen) yang tidak merupakan kekayaan orang

atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan

hukum, yayasan bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri,

seperti yayasan yang menjadi dasar keuangan swasta.

1. Pendirian Yayasan

Yayasan sebagai suatu badan hukum pastinya didirikan oleh

seseorang atau lebih yang cakap hukum.Dalam Pasal 9 ayat (1)

Undang-Undang Yayasan, dikatakan bahwa Yayasan didirikan oleh

satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya

sebagai kekayaan awal. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 9 ayat (2)

dikatakan bahwa pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan

dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu dalam Pasal 9 ayat (3)

Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

2. Kekayaan Yayasan

Untuk melakukan fungsinya sehingga yayasan dapat mencapai

tujuannya yang filantropis, maka dibutuhkan dana yang cukup.

Persoalan dana adalah hal yang paling urgen bagi yayasan apalagi jika

yayasan tersebut tidak mempunyai penghasilan tetap. Kekayaan

yayasan akan berubah-ubah dan/atau bertambah dikarenakan

(Borahima.2010:77).

3. Wewenang Pengurus Yayasan

Pendirian badan hukum perkumpulan disahkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia atau disebut dengan Menteri Hukum dan HAM yang dilakukan

setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait bisa

6

meliputi departemen- departemen yang dibentuk oleh pemerintah yang

terkait dengan tujuan perkumpulan tersebut didirikan.

4. Pengawas

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan

dikatakan bahwa, pengawas adalah organ yayasan yang melakukan

pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam

menjalankan kegiatan Yayasan. Umumnya suatu badan mempunyai

anggota. Lasimnya badan tersebut menghimpun sejumlah orang-orang

dari badan tersebut untuk dijadikan anggota. Berbeda dengan badan

lainnya, yayasan tidak dikenal adanya anggota. Dalam wet op stichting

di Belanda mengatur tentang yayasan pun tidak mengenal adanya

anggota dalam badan hukum yayasan. (Prasetya, 2012:9)

5. Unsur-Unsur Gereja sebagai Badan Hukum

Dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa Gereja

secara yuridis merupakan sebuah perkumpulan berbentuk badan

hukum. Selain dalam suatu Perkumpulan harus memiliki Anggota

sebab merupakan badan hukum yang berbasis anggota, pada pasal

12 ayat (1) Undang- undang Ormas menyebutkan bahwa

Perkumpulan yang berbadan hukum harus memenuhi persyaratan:

a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat

AD/ART;

b. Program kerja;

c. Sumber pendanaan;

d. Surat keterangan domisili;

e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan (NPWP); dan

f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan

atau dalam perkara di pengadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji

kebenaran ilmiahnya, untuk memecahkan masalah dan memeriksa suatu

7

gejala dari pengetahuan manusia untuk dijadikan penelitian, maka metode

yang digunakan untuk penelitian penulisan tesis yang diambil oleh penulis

adalah yuridis empiris (Setiono, 2005:6).

Dilihat dari sudut sifatnya penelitian terdiri dari penelitian eksploratif

(menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian

eksploratif dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan

diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif

dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama

untuk mepertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam

memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori

baru. Penelitian eksploratif terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-

hipotesa tertentu. Hal ini dimungkinkan apabila pengetahuan tentang suatu

masalah sudah cukup ada. (Setiono, 2005:5).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Milik Yayasan Yang Tertulis Atas

Nama Ketua Yayasan Apabila Ketua Yayasan Meninggal Dunia

Penyelesaian suatu perselisihan pertanahan tidak dapat dilihat dari

satu aspek saja, dalam beberapa kasus penyelesaian dimaksud harus

ditinjau dari berbagai aspek. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian

masalah tersebut benar-benar sesuai dengan cita-cita hukum yaitu :

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga cita-cita hukum

tersebut dalam praktik tidak selalu dapat diberikan penekanan secara

seimbang. Dalam kasus-kasus tertentu seringkali penyelesaiannya lebih

menekankan pada salah satu unsur. Namun demikian tetap harus dalam

lingkup cita-cita hukum yang bersangkutan.

Selanjutnya dilakukan proses untuk penggantian status pemilik

semua tanah tersebut di atas menjadi atas nama Yayasan Berita Hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pada prinsipnya pihak keluarga

almarhum dan Yayasan Berita Hidup tidak keberatan atas permohonan izin

8

hak milik atas 13 (tigabelas) bidang tanah sebagaimana tersebut, sepanjang

penggunaan tanahnya benar-benar berhubungan langsung dengan kegiatan

keagamaan dan tanahnya tidak dalam perselisihan.

2. Prosedur Penyelesaian Hak Atas Tanah Milik Yayasan Yang Tertulis

Atas Nama Ketua Yayasan Apabila Ketua Yayasan Meninggal Dunia

Sebagai upaya penyesaian hak atas tanah milik Yayasan yang

bertulis atas nama ketua Yayasan Berita Hidup atas nama John Sandi Dana

yang telah meninggal dunia. Selanjutnya pihak pengurus yayasan dan istri

almarhum nyonya Paulina Lomo Marrung didampingi keluarga dalam hal

ini anak anak sebagai ahli waris, serta wakil Yayasan antara lain Korris

Nainggolan, wakil ketua Badan “Yayasan Berita Hidup” dan Doctorandus

Sugeng Surjadi Adi, Sekretaris Badan “Yayasan Berita Hidup” menghadap

Notaris dengan uraian Akta yang ditandatangani pihak wakil Yayasan dan

keluarga Almarhum

Mengenai waktu dan tempat pelaksanaan untuk diadakan

perdamaian, berdasarkan atas persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Dengan adanya perdamain diharapkan segala bentuk permasalahan yang

terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, dimana para pihak yang

sedang berperselisihan bisa saling menerima kenyataan dengan lapang

dada dalam menerima semua keputusan yang dihasilkan dalam mediasi

tersebut yang di wakili Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia dan instansi terkait apabila akan memperoleh dan atau

mengalihkan tanah hak milik, baik sebagian atau seluruhnya sesudah

tanggal keputusan ini.

3. Kendala Proses Balik Nama Pengurus Yayasan Agar Tanah Milik

Yayasan Bersertipikat Atas Nama Yayasan

Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikan

kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih

9

pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan

tumpang tindih pemilikan tanah.

Berdasarkan proses mediasi yang dilakukan berjalan dengan lancar,

para pihak yang sedang berperkara mengakhiri masalahnya dengan jalan

mengadakan perdamaian, kemudian para pihak bersama-sama menghadap

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang menangani

masalah tersebut untuk memberitahu bahwa telah terjadi suatu kesepakatan

dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 13/Pnj/14/2011 Tentang Penunjukkan Yayasan

Berita Hidup Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik

Atas Tanah

Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan,

penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk

setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Menurut hemat penulis tidak

terjadi Kendala proses yang dilakukan pengurus yayasan agar tanah milik

yayasan bersertipikat atas nama Yayasan karena telah dilakukan upaya

mediasi antara para pihak yaitu wakil Yayasan Berita Hidup dan seluruh

ahli waris almarhum Ketua Yayasan Berita Hidup

D. Simpulan

1. Pengurus Yayasan telah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan

klarifikasi kepada pihak keluarga almarhum Ketua Yayasan Berita Hidup

untuk melakukan proses balik nama 13 (tiga belas) sertifikat tanah

dikembalikan kepada yayasan atas dukungan pihak ahli waris almarhum

ketua Yayasan yang telah meninggal dunia.

2. Prosedur penyesaian hak atas tanah milik Yayasan yang bertulis atas

nama ketua Yayasan Berita Hidup atas nama John Sandi Dana yang telah

meninggal dunia. Selanjutnya pihak pengurus yayasan dan istri almarhum

10

nyonya Paulina Lomo Marrung didampingi keluarga dalam hal ini anak

anak sebagai ahli waris, serta wakil Yayasan antara lain Korris

Nainggolan, wakil ketua Badan “Yayasan Berita Hidup” dan Doctorandus

Sugeng Surjadi Adi, Sekretaris Badan “Yayasan Berita Hidup” menghadap

Notaris dengan uraian catatan yang ditandatangani pihak wakil Yayasan

dan keluarga Almarhum. Telah disepakati catatan yang dibuat dengan

persetujuan para pihak untuk mengembalikan status nama pada sertifikat

tanah yang semula atas nama John Sandi Dana menjadi Yayasan Berita

Hidup.

3. Tidak terjadi kendala proses balik nama pengurus yayasan agar tanah milik

yayasan bersertipikat atas nama Yayasan karena telah dilakukan upaya

mediasi antara para pihak yaitu wakil Yayasan Berita Hidup dan seluruh

ahli waris almarhum Ketua Yayasan

E. Saran

a. Perlunya langkah mediasi untuk menyeleisakan permasalahan yang

berhubungan dengan status tanah untuk menghindari ketidakadilan dalam

pengambilan keputusan.

b. Penyelesaian perselisihan yang telah terpecahkan dalam hal balik nama

yayasan Berita Hidup hendaknya ditindaklanjuti oleh BPN untuk segera

menerbitkan sertifikat yang baru dengan atas nama Yayasan Berita Hidup.

F. Daftar Pustaka

Buku

Ali Achmad Chomzah, 2004, Hukum Agraria,: Prestasi Pustaka , Jakarta

Anwar Borahima.2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan

Tanggung jawab Yayasan. Edisi kesatu. Kencana. Jakarta

Apeldoorn, L.J. Van, 1980, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

11

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2002. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta:

Indonesia Legal Center Publishing

AP. Parlindungan, 1988. Pendaftaran Tanah dan Konversi Hak Atas Tanah

Menurut UUPA, Alumni, Bandung,

Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakart

Andrian Sutedi, 2009. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,: Sinar

Grafika Jakarta

Bahtiar Efendi. 2005. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan

Pelaksanaannya. Bandung: Alumni

Borahima, Anwar. 2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan

dan Tanggung jawab Yayasan. Edisi kesatu. Kencana. Jakarta.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, 1996. Hukum Perjanjian dalam Islam,

Sinar Grafika, Jakarta

Damawir. 1991, Perwakilan dan Badan Hukum. Departemen Pendidikan

Nasional. Padang.

Effendie, Bachtiar. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-.

Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung.

Effendi Perangin, 1992. Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah, Rajawali

Press, Jakarta

Ghomzah, Ali Achmad, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) jilid 2,

Jakarta: Prestasi Pustaka.

Harsono, Boedi, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan.

Harsono, Budi., 2008, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan- peraturan

Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.

Hasbullah Syawie, 1993. Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia

(Varia Peradilan IX, No.98

Hatta, 2005. Hukum Tanah Nasional, Yogyakarta: Media Abadi

Hayati Soeroredjo, 2000. Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan

Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia

Harun Al Rashid, 1985. Sekilas Tentang Jual Beli Tanah, Ghalia Indonesia,

Jakarta

Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Laksbang

Pressindo, Yogyakarta

Ida Nurlinda, 2009. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum,

Edisi I, PT. Raja Grafindo

12

Irwan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola,

Surabaya

Juni Thamrin. 2001. Gagasan Menuju Pada Pengelolaan Sumber Daya Agraria

Yang Partisipatif dan Berkelanjutan

K. Wantjik Saleh, 1985, Hak Atas Tanah, cet. 5, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kusumastuti, Arie Maria Suhardiadi, 2002, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta:

Indonesi Legal Center Publishing.

Limbong, Bernhard, 2012, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Mahardoyo, Utand, N. 2010, Perolehan Hak Milik Atas Tanah Oleh Yayasan

Walisongo Di Kabupaten Lamongan. Thesis, Universitas Airlangga.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty

Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2011, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Penerbit: Liberty.

Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah,

Bandung: Mandar Maju.

M Soerjono soekanto, 2006. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Perss

Nurlinda, Ida, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum,

Edisi I, PT. Raja Grafindo.

Parlindungan, AP., 1988, Pendaftaran Tanah dan Konversi Hak Atas Tanah

Menurut UUPA, Bandung, Alumni.

Perangin, Effendi, 1992, Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah,

Rajawali Press, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Warta Perundang-undangan No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jakarta: LKBHN Antara, 2003.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina

Ilmu, Surabaya

Prasetya, Rudhi, 2012, Yayasan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2011, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: Lembaga

Penerbit Andi.

Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung,

Rashid, Harun Al, 1985, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah, Ghalia Indonesia,

Jakarta.

Rochmad Soemitro, 1993. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf,

Eresco, Bandung

13

Riduan Syahrani, 1992. Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni

Bandung

Rudhy Prasetya. 2012. Yayasan Dalam Teori dan Praktik. Sinar grafika. Jakarta

Samun Ismaya, 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu. Yogyakarta

Salim HS dan Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan

Disertasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti. Bandung

Setiono, 2005. Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Program

Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Sutedi, 2009. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika:

Jakarta

Supranto, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, PT Rineka Cipta, Jakarta,

200

Sihombing, Irene Eka, 2005, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan

Tanah untuk Pembangunan, Jakarta: Universitas Trisakti, cet I.

Soeroredjo, Hayati, 2000, Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan

Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto. 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia

(UI-Press), Jakarta

Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Subekti. 2015. Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah

Susun Bagi Konsumen. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 1

Oktober 2015.

Sudikno Mertokusumo, 2009. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty

Yogyakarta

Supriadi, 2012. Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta

Supriadi, 2009. Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta

Supriadi, 2007. Hukum Agraria,: Sinar Grafika, Jakarta

Susanto 2002, et. all. Reformasi Yayasan: Prespektif Hukum dan Manajemen,

Andi, Yogyakarta

Syawie, Hasbullah, 1993, Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia,

Varia Peradilan IX, No.98, Nopember.

Thamrin, Husni, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Laksbang

Pressindo, Yogyakarta,

14

Tim Redaksi Fokusmedia, 2004. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan

tentang Yayasan: Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan

UU No. 16 Tahun 2001, Fokusmedia, Bandung

Urip Santoso, 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif,: Kencana Prenamedia,

Jakarta

Utrecth. 1961. Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ictiar, Jakarta

Irene Eka Sihombing, 2005. Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan

Tanah untuk Pembangunan, Universitas Trisakti: Jakarta

Yamin Lubis dan Rahim Lubis, 2012. Hukum Pendaftaran Tanah

Jurnal

Mahfiana, Layyin, 2016, Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah

Harta Bersama antara Suami Istri, Buana Gender - Vol. 1, Nomor 1,

Januari – Juni 2016.

Yance Arizona, Siti Rakhma Mary Herwati, dan Grahat Nagara, Anotasi Putusan

MK No. 45/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Konstitusionalitas

Kawasan Hutan

Riha, Tomas J.F., 2000. "Right to property", International Journal of Social

Economics, Vol. 27 Issue: 12, pp.1148-1179

Libecap, Gary D. and Dean Lueck Source. 2011. The Demarcation of Land and

the Role of Coordinating Property Institutions Author(s): Journal of

Political Economy, Vol. 119, No. 3 (June 2011), pp. 426-467

Luo, Biliang, Bo Fu, (2009) "The farmland property rights deformity: the history,

reality and reform", China Agricultural Economic Review, Vol. 1 Issue:

4, pp.435-458

Adam, Achamyeleh Gashu , (2015) "Land readjustment as an alternative land

development tool for peri-urban areas of Ethiopia", Property

Management, Vol. 33 Issue: 1, pp.36-58

De Vries,Walter Timo, Peter Marinus Laarakker, Hendrikus Johannes Wouters,

(2015) "Living apart together: A comparative evaluation of mergers of

cadastral agencies and public land registers in Europe", Transforming

Government: People, Process and Policy, Vol. 9 Issue: 4, pp.545-562

Abdulai, Raymond Talinbe, Ochieng, Edward, (2017) "Land registration and

landownership security: An examination of the underpinning principles

of registration", Property Management, Vol. 35 Issue: 1,pp.24-47

15

Martin Dixon, (2013) "Title by registration or conquest: Interpreting the Land

Registration Act 2002 in England and Wales", International Journal of

Law in the Built Environment, Vol. 5 Issue: 3, pp.194-206

Yuliardani, Wenni Indita. 2017. Status Hukum Kepemilikan Tanah Yayasan Yang

Bersertipikat Atas Nama Perseorangan. MIMBAR YUSTITIA Vol. 1 No.1

Juni 2017 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X.

Wenni Indita Yuliardani. 2017. Status hukum kepemilikan tanah yayasan yang

bersertipikat atas nama perseorangan. Mimbar yustitia Vol. 1 No.1 Juni

2017. P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001/Junto. No 28 tahun

2004 tentang Yayasan.

Tesis

Syahrifilani. 2015. Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Oleh

Pengurus Besar Darud Da’wah Wal-Irsyad (Pb-Ddi) Dengan Universitas

Asy’ariah Mandar. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Makassar

Data Elektronik

Arizona, Yance, Siti Rakhma Mary Herwati, dan Grahat Nagara, 2012. Anotasi

Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian

Konstitusionalitas Kawasan Hutan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41

Tahun 1999 tentang UU Kehutanan, Jakarta: Perkumpulan HuMa