KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH SWASTA DALAM PEMBANGUNAN ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · ... kemiitraan antara pemerintah dan swasta dalam

1 | N A S K A H P U B L I K A S I

KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH – SWASTA

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BERBASIS DAYA SAING

(STUDI DI KOTA BATAM)

Astri Maya Rosita Manalu

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

130563201002

E-mail : [email protected]

ABSTRAK

Kemitraan atau kerjasama pemerintah – swasta menjadi hal yang sangat diperlukan sejak era

Otonomi Daerah mulai diberlakukan disetiap daerah baik kota maupun kabupaten di

Indonesia. Kemitraan pemerintah dan swasta dimaksudkan untuk mengurangi beban

pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah . Hal ini kemudian juga diadopsi

oleh salah satu Kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Batam. Sebagai bentuk apresiasi

lahirnya Otonomi Daerah, Kota Batam kemudian membuat suatu program yang digunakan

sebagai alat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015) dan

Globalisasi Ekonomi yang mendunia. Program atau kebijakan tersebut dituang dalam

Peraturan Daerah Kota Batam No.4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya

Saing.

Pengambilan data dan informasi tentang adanya kemitraan antara pemerintah dan swasta

dalam pembangunan daerah berbasis daya saing di Kota Batam menggunakan jenis penelitian

kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh dengan cara menganalisis hasil

wawancara langsung dengan informan yang berjumlah 10 orang dengan 5 orang dari pihak

pemerintah dan 5 lainnya dari pihak swasta. Dari hasil wawancara tersebut kemudian di

analisis untuk mengetahui hal-hal apa saja yang termuat dalam kemiitraan antara pemerintah

dan swasta dalam pembangunan daerah berbasis daya saing di Kota Batam.

Kemitraan pemerintah – swasta di Kota Batam tentang pembangunan daerah berbasis daya

saing diidentifikasikan adanya struktur pemerintahan dan fungsi atau peran jejaring antar

aktor-aktor dalam mewujudkan pembangunan yang dimaksud tersebut. Pemerintah

menjalakan tugas sebagai pembuat dan pelaksana dari kebijakan tersebut sedangkan pihak

dibuat sebagai tempat atau wadah dalam pelaksanaannya. Instansi-instansi yang terkait dalam

kemitraan ini hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi bawaan dari instansi masing-

masing dan tidak memiliki tuga pokok dan fungsi yang lain dalam hal pembangunan daerah

berbasis daya saing tersebut. Hal ini membuat hasil dan tujuan yang ingin dicapai tidak

konkret dan terkesan tidak membawa pengaruh yang berarti di Kota Batam.

Kata Kunci : Kemitraan Pemerintah Swasta, Pembangunan Sumber Daya Manusia

mailto:[email protected]


ABSTRACT

Public-private partnership or cooperation becomes indispensable since the era of

Regional Autonomy is enacted in every region both city and district in Indonesia. Public and

private partnerships are intended to reduce the burden of local governments in local

development. It is then also adopted by one of the cities in Riau Islands Province namely

Batam City. As a form of appreciation of the birth of Regional Autonomy, Batam City then

created a program that is used as a tool in dealing with the ASEAN Economic Community

2015 (MEA 2015) and Economy Globalization of the world. The program or policy is poured

in Batam City Local Regulation No.4 of 2015 on the Development of Competitiveness-Based

Region.

To collect data and information about partnership between government and private

sector in regional development based on competitiveness in Batam City using qualitative

research type with descriptive approach obtained by analyzing result of direct interview with

informant which amount 10 people with 5 person from government side and 5 other From the

private sector. From the results of these interviews then in the analysis to determine what

matters contained in partnership between the government and the private sector in the

development of competitiveness-based areas in the city of Batam.

Public-private partnerships in Batam City about regional development based on

competitiveness identified the existence of government structure and function or role of

network among actors in realizing the development in question. The government runs the

duties as the maker and implementer of the policy while the party is made as a place or

container in the implementation. The agencies concerned in this partnership only carry out

the essential tasks and functions of their respective agencies and do not have any other

principal targets and functions in the area of competitiveness-based regional development.

This makes the results and goals to be achieved is not concrete and impressed not to bring a

meaningful influence in the city of Batam.

Key Word : Public Private Partnership, Human Resource Development


PENDAHULUAN

Pembangunan masih menjadi isu dan tantangan hangat di Negeri ini. Pembangunan yang

selalu diidentikkan dengan transformasi sektor-sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial,

budaya, politik, pertahanan dan keamanan terjadi melalui kebijakan dan strategi untuk

pencapaian sesuatu yang dikehendaki. Mahfud MD (Junaidi, 2015), menuturkan tentang

tujuan negara indonesia yaitu : “ memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Poin penegasannya adalah Kesejahteraan

Umum yang menjadi tujuan negara Indonesia, dapat di capai salah satunya dengan

melakukan pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia. Sejalan dengan hal

tersebut pemerintah telah dan akan mengupayakan terealisasinya tujuan negara tersebut

dengan berbagai cara dan strategi-strategi yang dapat mendukung lancarnya hal tersebut.

Kemitraan juga sangat diperlukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

mengingat indonesia memiliki banyak daerah dan pemerintah tidak mungkin turun ketiap-tiap

daerah sehingga gubernur sebagai delegasi dari pemerintah pusat hingga kepala daerah

tingkat paling bawah agar mampu mengambil alih peran pemerintah pusat atau membantu

pemerintah pusat dalam mengembangkan daerah tersebut. Tidak hanya kemitraan antar

pemerintah yaitu pusat dan daerah saja yang dimaksudkan disini, yaitu juga kerjasama antara

pemerintah dan swasta.

Kemitraan pemerintah dan swasta kongruen dengan paradigma New Public Management

dan New Public Governance. Perspektif paradigma NPM, kemitraan pemerintah-swasta

dianggap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah.

Sedangkan, dalam paradigma NPG keterlibatan aktor lain diluar pemerintah merupakan

bagian dari demokrasi dan upaya menciptakan good governance yang harus membangun

kolaborasi (collaboration), kemitraan (partnership), jaringan (networking) dengan aktor lain

diluar pemerintah.

Sebelum terbentuk menjadi Public Private Partnerships (PPPs) , pemerintah dan swasta

meleburkan diri membangun suatu kolaborasi (collaboration). Kolaborasi ini dikenal sebagai

kolaborasi pemerintahan (collaboration governance). Kolaborasi ini dimaksudkan untuk

membantu pemerintah dalam menyelesikan masalah-masalah publik (public affairs) dan

menyediakan barang serta jasa publik (public goods). Pemerintah tidak lagi menjadi aktor

utama di kolaborasi ini, namun bekerjasama dengan multi aktor diluar pemerintahan dalam

hal ini adalah swasta.


Terlibatnya swasta dalam proses kepemerintahan tentu saja memberikan manfaat kepada

pemerintah dan masyarkat secara luas. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari

PPPs seperti yang diungkapkan oleh Li & Akintoye (Akintoye, Matthia, and Hardcastle

2003), yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik

2. Mengurangi biaya implementasi proyek

3. Mengefisienkan waktu implementasi proyek

4. Membagi beberapa resiko proyek kepada mitra proyek

5. Meningkatkan intensitas kompetisi

6. Meningkatkan akses terhadap skill, keahlian dan teknologi

Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah yang

dimaksud adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali pertahanan dan keamanan, moneter dan

fiskal, peradilan dan agama.

Salah satu daerah yang sedang menikmati dan menerapkan Otonomi Daerah sebagai alat

untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan daerahnya adalah Kota Batam. Upaya

yang tengah gencarnya di lakukan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai perwujudan dari

pelaksanaan dan pengimplementasian dari Otonomi Daerah adalah lahirnya Peraturan

Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing

Melalui Inovasi dan Kompetensi. Daya saing yang dimaksudkan adalah kemampuan suatu

daerah dibanding daerah lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

menetapkan strategi yang tepat. Peraturan Daerah ini lebih banyak mengarah pada

pembentukan masyarakat Kota Batam dalam kelompok usia produktif.

Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa pembangunan daerah berbasis daya saing dilaksanakan

berdasarkan asas :

1. Kepentingan daerah dan nasional

2. Demokrasi ekonomi

3. Kepastian berusaha

4. Persaingan usaha yang sehat, dan

5. Keterkaitan dunia usaha, dunia pendidikan dan masyatakat.

Masyarakat saat ini tidak hanya diposisikan sebagai masyarakat konsumen tetapi sebagai

warga negara yang berdaulat. Sejalan dengan kondisi saat ini, konsep collaborative

governance dan networking governance dapat dijadikan sebagai acuan untuk

mengimplementasikan Otonomi Daerah dan Perda No. 4 tahun 2015 di Kota Batam karena

pemerintah tidak lagi menjadi aktor yang paling menentukan, maka pemerintah harus


bekerjasama dengan aktor-aktor diluar pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah

publik.

LANDASAN TEORI

A. KEMITRAAN PEMERINTAH SWASTA

Greve and hodge (2013) menjelaskan bahwa PPP didefiniskan sebagai Kerjasama antara

pelaku swasta publik di mana mereka bersama-sama mengembangkan produk dan layanan

dan berbagi risiko, biaya, dan sumber daya yang terkait dengan produk dan layanan. Lalu,

kemitraan dalam infrastruktur dianggap sebagai kesepakatan antara pemerintah dan satu atau

lebih mitra swasta (yang termasuk dalam operator dan pemodal) yang memberikan layanan

sedemikian rupa sehingga tujuan penyampaian layanan disesuaikan dengan keuntungan

tujuan mitra swasta dan keefektifan penyelarasan tergantung pada transfer risiko yang cukup

kepada mitra swasta.

Dalam melakukan kerjasama ini, resiko dan manfaat potensial dalam menyediakan

pelayanan ataupun fasilitas dipilih/dibagi kepada pemerintah dan swasta dengan melibatkan

investasi yang besar. Untuk menciptakan sebuah kerjasama/hubungan yang sukses sangat

penting untuk memahami tujuan dan kepentingan dari masing-masing pelaku PPP. Beberapa

prinsip dalam melakukan PPP yaitu :

(a) Saling Percaya

(b) Data yang lengkap mengenai apa yang akan dikerjakan

(c) Jaminan keuntungan

(d) Resiko yang dibagi secara proporsional

(e) Dukungan stakeholder

B. BENTUK KEMITRAAN PEMERINTAH SWASTA

(PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)

1. Service contract merupakan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta untuk

melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga

tahun. Pihak swasta memiliki posisi sebagai pemilik asset dan penanggung jawab

risiko keuangan secara penuh.

2. Management contract. Kerjasama ini tidak jauh berbeda dengan service

contract. Namun yang membedakannya adalah kerjasama ini dilakukan pada


tingkatan operasional manajemen dan maintenance dengan jangka waktu tiga

sampai dengan delapan tahun. Posisi pihak swasta adalah sebagai pemilik asset,

investor, dan bertanggung jawab atas risiko finansial dalam batasan minimal.

3. Lease contract yaitu kerjasama pemerintah yang pihak swasta dalam jangka waktu

sepuluh sampai dengan lima belas tahun dimana tanggung jawab manajemen,

operasional dan pembaharuan kontrak lebih spesifik. Pemilik modal adalah sektor

publik (pemerintah) namun pihak swasta turut menanggung risiko keuangan

(risiko menengah).

4. Concession merupakan kerjasama yang melibatkan pemerintah/publik dan swasta

sebagai pemilik modal dalam jangka waktu 20 sampai dengan 30 tahun. Posisi

pihak swasta sebagai penanggung jawab operasional, pemodal, memelihara,dan

menanggung risiko secara penuh.

5. Build Operate Transfer (BOT) merupakan kejasama PPP yang investasi dan

komponen utamanya adalah peningkatan pelayanan publik dengan jangka waktu

10 sampai dengan 30 tahun. Posisi pihak swasta sebagai penanggung jawab

operasi, pemelihara, pemodal, dan penanggung jawab risiko serta pihak swasta

juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan parameter produksinya.

6. Joint Venture Agreement adalah PPP dimana investasi dan risikonya ditanggung

bersama antara pemerintah dan pihak swasta. Disini tidak ada batasan waktu

hanya berdasarkan kesepakatan saja. Kerjasama ini melibatkan berbagai pihak

mulai dari pemerintah, non pemerintah, swasta, dan sebagainya

atau stakeholder terkait. Masing-masing pihak saling berkontribusi.

7. Community Based Provision (CBP) merupakan kerjasama

perorangan/keluarga/perusahaan kecil merupakan kerjasama

perorangan/keluarga/perusahaan kecil yang merepresentasikan kepentingan

tertentu dengan menegosiasikannya kepada pemerintah dan NGO. Posisi NGO

sebagai mediator antara masyarakat (perorangan/keluarga/perusahaan) dengan

pemerintah.

C. Networking Governance atau Manajemen Jaringan Pemerintahan

Menurut Pratikno (2008), manajemen jaringan atau networking governance tidak hanya

sebagai metode untuk berelasi dengan aktor yang otonom, tetapi juga memberikan kekuatan

arahan pada kolektifitas aktor dalam jaringan melakukan kapasitas transformatifnya. Dengan

kata kunci adalah membuat para aktor melakukan kerjasama untuk mencapai hasil-hasil yang


diharapkan. Manajemen jaringan muncul dari hadirnya sebuah bentuk dasar organisasi yang

tidak bisa dihindari yaitu sifat interdependence (tergantung satu sama lain). Di era

governance, organisasi memiliki keterbatasan sumber daya untuk melangsungkan tujuan-

tujuannya dan perlu bantuan dari organisasi lain. Oleh karena itu, sebuah mekanisme

manajemen pertukaran sumber daya antar jaringan organsasi sangat diperlukan dalam jangka

waktu tertentu. Pertukaran sumber daya tersebut akan menimbulkan sebuah bentuk

kontinuitas untuk menciptakan keadilan bagi anggota di organisasi –organisasi tersebut agar

jaringan organsasi tersebut tetap utuh.

Dalam manajemen jaringan, terdapat 4 relevansi yang terjadi dalam proses

pelaksanaannya yaitu :

1. Mengelola relasi antar aktor yang otonom.

2. Menjaga interdependensi dan kerjasama.

3. Mengelola sumberdaya bersama.

4. Memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh melalui sebuah kerjasama jaringan.

Menurut Yang (2007), menyebutkan tentang empat dimensi tata kelola jaringan dalam

artikelnya, yaitu: dimensi siapa, apa, mode dan proses. Adapun penjelasan nya yaitu :

1. Dimensi "siapa", menyatakan subyek responsif dalam proses tata kelola jaringan.

Mereka bukan hanya pemerintah tapi juga organisasi nirlaba, warga negara dan bisnis.

Khususnya, tata kelola jaringan menekankan aspek unik dari tanggap nonprofit, warga

negara, dan bisnis,"mereka tidak boleh tertarik secara sempit namun lebih responsif

terhadap masalah pemerintahan .

2. Dimensi "apa", bentuk atau isi responsivitas yang berbeda. Misalnya, pemerintah

dalam proses tata kelola jaringan harus mengambil daya tanggap terhadap

kepentingan keseluruhan jaringan bukan untuk kepentingan aktor tertentu.

3. Dimensi "mode", pentingnya integrasi ke e-governance untuk memperbaiki

penyampaian layanan masyarakat kepada warga negara, transparansi, akuntabilitas

dan partisipasi warga negara.

4. Dimensi "proses", menekankan pentingnya kepercayaan dalam proses kolaborasi.

D. Collaborative Governance

Collaborative governance itu sendiri juga tidak muncul secara tiba-tiba karena hal

tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk

dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi

oleh publik. Keharusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik merupakan bagian


dari proses penyelenggaraan negara. Ansell and Gash juga telah menyebutkan bahwa

pentingnya kolaborasi pemerintahan yaitu :

1. Kegagalan implementasi kebijakan ditataran lapangan

2. Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim

kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat

keputusan

3. Mobilisasi kelompok kepentingan

4. Tingginya biaya dan politisasi regulasi

Menurut Ansell dan Gash (2008), collaborative governance adalah serangkaian

pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung

stakeholders non state didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi

konsesus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan

kebijakan atau mengatur program publik atau aset.Kolaborasi secara umum bisa dibedakan ke

dalam dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses, dan kolaborasi dalam arti normatif.

E. Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah

Berbasis Daya Saing

Penyelenggaran otonomi daerah telah diterapkan di Kota Batam sebagai bentuk reaktif

pemerintah Kota Batam terhadap pemerintah pusat dalam pembangunan di Indonesia.

Sebagai bentuk nyata dari hal tersebut, pemerintah Kota Batam kemudian membuat Peraturan

Daerah Kota Batam No.4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing

melalui Inovasi dan Kompetensi. Perda ini muncul selaras dalam menyongsong Masyarakat

Ekonomi ASEAN yang telah dimulai pada desember 2015 lalu dan globalisasi ekonomi yang

ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (borderless) dengan

meletakkan fokus dalam :

1. Pembangunan sumber daya manusia;

2. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi; dan

3. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

Adapun tujuan yang terdapat dalam Perda tersebut adalah :

1. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing sebagai pilar dan penggerak

perekonomian nasional;

2. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat dan mencegah

pemusatan atau penguasaan ekonomi daerah oleh satu kelompok atau

perseorangan yang merugikan masyarakat;


3. Mewujudkan kota batam sebagai pusat inovasi dan kompetensi di Provinsi

Kepulauan Riau; dan

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian

kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti

merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Penelitian kualitatif digunakan untuk

menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian

tersebut. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Batam. Sumber data yang digunakan

adalah sumber data primer yaitu objek atau dokumen original /data yang dikumpulkan dari

peristiwa yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil wawancara

sebagai sumber data primer. Sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan jurna-

jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, artikel-artikel dan publikasi

pemerintah. Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam

pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan

istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sample.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

b) Penelitian Lapangan (Field Research)

1. Wawancara mendalam (depth interview)

2. Observasi

3. Dokumentasi

Miles and Hubermen mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan

penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

1. Reduksi data

2. Penyajian Data

3. Verifikasi atau penyimpulan Data

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pembangunan daerah merupakan hal yang akan selalu terjadi disetiap daerah salah

satunya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan salah satu garda

depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan


Malaysia. Kondisi ini mengharuskan Kota Batam mampu bersaing dalam segala bidang

khususnya dari segi pembangunan sumber daya manusia. Undang-undang Republik

Indonesia No.12 Tahun 2012 Bagian Keduabelas Kerja sama Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat Pasal 48 ayat 4 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa

pemerintah memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar perguruan tinggi dan antara

perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian. (Presiden

Republik Indonesia 2012)

Untuk itu, pemerintah Kota Batam mengupayakannya memformulasikan Peraturan

Daerah Kota Batam No.4 Tahun 2015 tentang pembangunan daerah berbasis daya saing

melalui inovasi dan kompetensi. Lahirnya perda ini juga diilhami dari sikap pemerintah

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA) yang telah berlangsung.

MEA 2015 merupakan rancangan para pemimpin Asean yang sepakat membentuk sebuah

pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 yang sudah 10 tahun lebih

direncanakan. Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan

India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat

dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini

nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-

negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Perda Kota

Batam tersebut merupakan salah satu “amunisi” dari pemerintah Kota Batam supaya Kota

Batam tidak kalah dalam persaingan tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kota Batam No.4

Tahun 2015 tentang Pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan

kompetensi tersebut berisikan 3 pokok hal penting yang akan dicapai, yaitu :

1. Pembangunan sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk menghasilkan sumber

daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia daerah

dalam dunia usaha.

2. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dibawah tanggungjawab pemerintah

daerah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan kemandirian

usaha.

3. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dengan memberdayakan

budaya usaha dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat melalui penyediaan

ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam beraktivitas dan berinovasi,

pengembangan sentra usaha,/industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, fasilitas


perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan fasilitas promosi dan pemasaran produk

usaha/industri di dalam maupun luar negeri.

Instansi yang dimaksudkan disini adalah pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan dan

Dinas Tenaga Kerja. Pemerintah Kota Batam juga memiliki kolega yang sudah sejak 1973

terbentuk yaitu Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hadirnya BP Batam (sebelumnya

Otorita Batam) menambah kesan betapa istimewanya garda depan Indonesia ini. Dinas

pendidikan Kota Batam dari awal kemitraan dalam perda tersebut berperan dalam

melaksanakan wewenang kebijakan pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi

dan kompetensi. kebijakan disini yang dimaksud adalah pemagangan kepada siswa-siswi

Sekolah Menengah Atas/Kejuruan untuk mencetak tenaga kerja yang berdaya guna dan

mampu bersaing nantinya.

Dinas Tenaga Kerja menyiapkan sistem informasi daya saing daerah yang diatur dengan

peraturan walikota seperti :

1. Informasi jumlah tenaga kerja

2. Informasi kompetensi teknis dan menejerial tenaga kerja; dan

3. Informasi kreativitas dan inovasi masyarakat.

Selain hubungan kerjasama antar pemerintah, peran swasta tidak akan pernah bisa

dihilangkan dalam pembangunan daerah berbasis daya saing ini. Munculnya pihak swasta

akan meminimalisir pekerjaan pemerintah atau bahkan mengambil alih pekerjaan pemerintah

sehingga pemerintah dapat menyelesaikan masalah-masalah publik lainnya. Hadirnya peran

swasta dalam kemitraan atau kerjasama dibidang pembangunan daerah berbasis daya saing

ini secara umum kebanyakan adalah perihal mengcover atau mengurusi kegiatan-kegiatan

pengembangan keilmuan dan kompetensi siswa dan mahasiswa yang melakukan praktek

kerja di lapangan atau pemagangan. Swasta kemudian mempunyai peran mutualisme dengan

pemerintah kota Batam (dinas pendidikan) termasuk dengan civil society (sumber daya

manusia) dalam hal ini adalah murid SMK yang melakukan praktek kerja lapangan atau

magang di perusahaan milik swasta. Kemitraan Pemerintah Swasta atau Public private

partnership merupakan sebuah kontrak perjanjian antara pemerintah dan swasta yang

keduanya dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuannya dalam

upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga ahli serta biaya atau keuangan ini

sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan khususnya sumber

daya manusia. Hubungan pemerintah – swasta harus dilakukan secara timbal balik yang

sama-sama mendapatkan keuntungan diantara kedua belah pihak dan tentunya harus dicover


dalam suatu kontrak sesuai dengan jangka waktu tertentu, manfaat kegiatan dan jenis

kegiatan atau proyek yang hendak dikerjakan. Untuk menghindari munculnya hal-hal yang

berbau negatif dalam pelaksanaan kemitraan, dibutuhkan suatu alat yang digunakan sebagai

payung hukum dalam melaksanakan tanggungjawabnya baik pemerintah maupun swasta

yang disebut dengan kontrak perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Siti Patimah (2010), Kemitraan antara pemerintah dengan

pihak swasta (KPS) atau dikenal juga dengan istilah Public Private Partnership (PPP)

dewasa ini sudah banyak dilakukan di Indonesia.

Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan pihak swasta di Kota Batam, peran BP Batam

sangat signifikan dibandingkan dengan peran dari pemrintah kota sendiri. Para investor atau

pihak swasta yang ingin membangun usaha dan menjalankan mitra kerja atau mitra

usaha/bisnis adalah tanggungjawab dari lembaga/instansi bawahan Presiden ini. Jauh sebelum

kemitraan ini (dalam perda Kota Batam No.4 Tahun 2015), Otorita Batam sudah menjadi

pangkalan utama antara pemerintah kota di Batam dengan pihak swasta dalam membangun

kota batam hingga saat ini. Berbagai bentuk pembangunan mulai dari infrastruktur dan

sumber daya manusia tidak semata sukses dan teralisasi melalui tangan dingin BP Batam

saja, namun ada pihak swasta yang kemudian menjadi elemen penting ketika pemerintah kota

dan BP Batam tidak dapat bekerja secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan untuk

pembangunan tersebut. Swasta merupakan suatu kelompok organisasi yang lebih berorientasi

semata-mata untuk keuntungan pribadi atau perusahaan atau usaha yang dibentuk. Ketika

swasta masuk keranah pemerintah atau membantu pemerintah, maka suatu kerjasama atau

kemitraan akan terjadi. Kerjasama atau kemitraan ini harus melalui kontrak perjanjian yang

dibuat oleh kedua belah pihak dengan alasan yang berbeda namun pencapaian tujuan yang

sama yaitu kesejahteraan daerah atau kota batam.

Menurut Firdaus (2011), sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki daerah menjadi

sangat penting, ketika sebuah rencana pembangunan (jangka pendek/jangka

menengah/jangka panjang) disusun. Data SDM di daerah tentunya akan terkait dengan

kesuksesan rencana pembangunan. Biasnya data dapat menyebabkan rencana pembangunan

pun menjadi tidak tepat sasaran. Untuk itu sudah saatnya dilakukan identifikasi SDM di

daerah secara tepat dan berkelanjutan, yang diikuti dengan rencana pembangunan yang

berbasis data ril SDM.

Kolaborasi dalam pembangunan daerah berbasis daya saing di Kota Batam muncul

karena ketika itu, kota batam sedang menyiapkan diri dalam menghadapi MEA 2015 yang

menjadi salah satu perhelatan besar negara-negara ASEAN dalam hal pembangunan


ekonomi. Bidang yang ditekankan disini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia

yang akan dipasarkan setiap negara. Mengatasi hal ini, perda kota batam No.4 Tahun 2015

dijadikan panduan dalam mewujudkan dan menghadapi persaingan pasar tenaga kerja di

ASEAN. Tidak hanya terpusat dalam penyelenggaraan MEA 2015 saja, kolaborasi

diharapkan membawa dampak yang berkelanjutan dimasa mendatang ditengah situasi yang

mengglobal dan dinamis. Sumber daya manusia yang produktif perlu perhatian lebih untuk

saat ini karena sumber daya manusia menjadi alasan utama untuk menentukan sukses atau

tidaknya suatu daerah dalam membangun daerahnya. Sumber daya manusia menjadi alat

yang harus terus di gali potensi dan kemampuannya agar masing-masing individu memahami

ditempat mana seseorang tersebut harusnya berkembang. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini

adalah dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja harus mampu menjadi “Guide” bagi sumber-

sumber daya manusia produktif untuk maju bersama demi personlitas dan solidaritasnya

berbakti pada daerahnya. Sumbangsih keahlian dan kemampuan sumber daya manusia ini

yang dijadikan alat tempur melawan arus globalisasi yang mendunia serta menghadapi

tantangan MEA.

Kemitraan pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi

terdiri dari instansi pemerintahan dan tentunya mengikutsertakan pihak swasta sebagai

partner dikarenakan pemerintah tidak sepenuhnya mampu menyediakan atau memfasilitisasi

hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan

kompetensi tersebut. instansi-instansi pemerintah dan pihak swasta memiliki tugas pokok dan

fungsi yang berbeda baik secara organisasinya sendiri maupun dalam kemitraan tersebut.

Fungsi atau peran masing-masing aktor dalam jejaring kemitraan tersebut secara umum

memang lebih mengedepankan fungsi dan perannya secara umum dalam masing-masing

lembaga tersebut.

Manajemen jaringan ini menutut setiap pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat

sipil (sumber daya manusia) saling bersinergi dalam upaya pembangunan daerah di Kota

Batam untuk mengurangi dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Seperti dalam

penelitian yang pernah dilakukan oleh Robert Agranof dan Michael McGuire (1998) yang

menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam setiap tujuan yang

akan dicapai terutama dalam hal pembangunan daerah, dengan melalui kemitraan atau

kerjasama satu sama lain.

Sebelum diberlakukannya Perda kota batam no.4 tahun 2015, memang telah menjadi

kewajiban masing-masing sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya untuk

mengikuti program tersebut. Namun, dalam perda tersebut nantinya ketika ada bursa pencari


kerja besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan besar, siswa dan mahasiswa tidak lagi

diragukan kemampuannya oleh perusahaan dan bahkan mungkin perusahaan yang langsung

mengambil mereka dengan melihat tingkat kemampuan dan keahlian selama mengikuti

pemagangan atau praktek kerja tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemitraan tersebut baik pemerintah dan swasta tidak secara “hitam diatas putih” menjalin

kerjasama. Hal ini hanya tertuang secara tersirat didalam Peraturan Daerah Kota Batam No.4

Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui Inovasi dan

Kompetensi yang mana pemreintah bekerjasama atau bermitra dengan pihak swasta dalam

hal peningkatan, pengembangan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kota

Batam. Selanjutnya, dalam perda tersebut kerjasama atau kemitraan yang dimaksud adalah

dengan mengadakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dapat menunjung sumber daya

manusia di Kota Batam menjadi sumber daya yang inovatif serta kompetitif dengan fokus

kegiatan dalam bentuk pemagangan dan pelatihan-pelatihan dibidang pengembangan

teknologi.

Munculnya kemitraan ini didasari oleh hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA

2015 dan globalisasi ekonomi yang tanpa batas. namun sebenarnya, pemagangan dan

pelatihan-pelatihan dianggap bukanlah suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara

pemerintah dan swasta karena menurut hasil wawancara yang dilakukan ketika penelitian, hal

tersebut sebenarnya termasuk dalam suatu bentuk keharusan yang dilakukan baik oleh

pemerintah maupun swasta sebagai bentuk apresiasi dan tanggungjawab sebagai wadah

sumber daya manusia untuk mengasah kemampuannya untuk menjadi sumber daya yang

inovatif dan kompetensif. Dalam kemitraan ini sebenarnya mengarah pada bentuk kemitraan

yaitu Joint Venture Agreement, yangmana hanya berdasarkan kesepakatan saja. Namun, dari

berbagai wawancara yang telah dilakukan untuk menggali data dan informasi terkait hal ini,

para narasumber tidak memberikan pernyataan tentang hal tersebut.

Dalam hal kolaborasi dan jejaring antara pemrintah dan swasta juga kurang efektif dalam

menjalankan setiap peran dan fungsinya dalam pengimplementasian perda tersebut karena

tidak adanya peran atau fungsi yang khusus ketika perda dijalankan. Fungsi atau peran yang

dijalankan masih bersifat bawaan dari organisasi atau lembaga yang terkait. Hal ini

menjadikan kemitraan dalam membangun sumber daya manusia yang inovatif dan kompetitif

tidak berjalan terlalu aktif.


Beberapa hal terkait saran yang dapat disampaikan dan digagas dari Kemitraan

Pemerintah – swasta dalam pembangunan daerah berbasis daya saing di Kota Batam yaitu :

1. Dalam hal kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan swasta perlu

adanya kontrak perjanji yang khusus dalam pembangunan daerah berbasis

daya saing tersebut untuk menujukkan keabsahan dari jalinan keduanya.

2. Struktur dalam pemerintahan dan manajemen jaringan perlu adanya sikap

yang tegas dan jelas dari pemerintah kota batam sebagai pelaksana dari

kebijakan. Keberadaan pemerintah kota batam seolah kurang efektif dalam

perjalanan perda ini. Biasnya adalah tidak adanya kegiatan baru yang

menjadi simbol dari perda tersebut.

3. Kolaborasi dan Fungsi atau peran antar jejaring diantara aktor-aktor

tersebut masih sebatas tupoksi masing-masing aktor didalam

organisasinya, dalam artian fungsi atau perannya dalam kemitraan tersebut

masih terlalu umum dan kurang membidik arah dan tujuan yang ingin

dicapai sesuai dalam Perda Kota Batam No.4 Tahun 2015 tentang

Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing.

4. Isi dari perda perlu adanya ide atau alternatif khusus yang dibuat dengan

membaca situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Perda hanya

memuat konten-konten ide yang sudah ada bahkan menjadi suatu bentuk

keharusan yang telah berlangsung selama ini. Diperlukan adanya suatu

terobosan baru dalam pemagangan dan pelatihan yang berkaitan dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia.


REFERENSI

Agranoff, R., & McGuire, M. (1998). Multinetwork Management: Collaboration and the

Hollow State in Local Economic Policy. Journal of Public Administration Research and

Theory.

Akintoye, Akintola, Beck Matthia, and Cliff Hardcastle. 2003. Public-Private Partnerships

Public-Private Partnerships Managing Risks and Opportunities.

http://books.google.com/books?id=Y_hAmDKmJM0C&pgis=1.

Ansell, Chris, and Alison Gash. 2008. “Collaborative Governance in Theory and Practice.”

Journal of Public Administration Research and Theory 18(4): 543–71.

Daerah, Pembangunan, Berbasis Daya, Saing Melaliji, and Walikota B A T Am. 2015. “No

Title.”

Daerah, Tentang Pemerintahan et al. 2015. “Law of the Republic of Indonesia Number 9 of

2015 Concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional

Government.”

Etzkowitz, Henry, and Magnus Klofsten. 2005. “The Innovating Region: Toward a Theory of

Knowledge Based Regional Development.” R&D Management 35(3): 243–55.

Firdaus, M Azis. 2011. “KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI IMPLEMENTASI CSR.”

Firman, Tommy. 2010. “Multi Local-Government under Indonesia’s Decentralization

Reform: The Case of Kartamantul (The Greater Yogyakarta).” Habitat International

34(4): 400–405. http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.005.

Greve, Carsten, and Graeme A Hodge. 2013. “Rethinking Public-Private Partnerships :

Strategies for Turbulent Times.” Routledge critical studies in public management, 10:

xii, 228 pages, illustreret.

Haryanto, Aris Tri. 2016. “COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM

PENGEMBANGAN KERAJINAN BLANGKON DI KECAMATAN SERENGAN

Pendahuluan.” 3(1): 1–16.

Herdiansyah, H. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

Junaidi, Naskah Publikasi. “1 | Naskah Publikasi JUNAIDI.” : 1–35.

Kriyantono, Rachmat. (2009). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Malang: Prenada Media

Group.

Li, B. &. (2003). "An Overview of public-private partnership" in A.Akintoye, M.Beck &

C.Hardcastle (eds). Dalam Public-Private Partnerships: Managing Risk and

Opportunities. MA: Blackwell Science.


Link, A. (2006). Public/Private Partnerships: Innovation Strategies and Policy Alternatives.

New York: Springer.

“Manajemen Jaringan Dlm Perspektif Strukturisasi.pdf.”

Norment, Richard. 2005. “Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in

Infrastructure Provision and Project Finance.” Journal of the American Planning

Association 71(4): 461–62.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=18586514&site=ehos

t-live.

Okitasari, M., & Kidokoro, T. (2014). Undersatnding collaborative governance in

decentralizing Indonesia: A dimensional approach to emerging intergovernmental and

cross-sectoral collaboration. Urban and Regional Planning Review.

Presiden Republik Indonesia. 2012. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2012 Tentang Pendidikan Tinggi.” : 1–97.

Soemantri, S. (2014). Otonomi Daerah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualititatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Berbasis

Daya Saing

Batam dalam angka 2016

Academia.edu/6502792/KERJASAMA_PEMERINTAH_DAN_SWASTA_KPS_Panduan_B

agi_Investor_Dalam_Investasi.(diakses 23 juni 2017)

DPRRI. Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional.

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan Perundangan/Undang-Undang/undang-

undang-nomor-9-tahun-2015-57853. (diakses Januari 28, 2017)

Ipapedia.web.id. Peran Aktif Indonesia Dalam Lembaga Internasional.

http://www.ipapedia.web.id. (Diakses December 22, 2016),

kppu.go.id/id/blog/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-

infrastruktur/.(diakses 30 mei 2017)

politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-

pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia. (diakses 3 juni 2017)

Pedia, B. (2016).bukupedia. http://www.bukupedia.net. (diakses 02 07 2017)

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan

http://www.ipapedia.web.id/

http://www.bukupedia.net/


Researchgate.net/publication/254257918_Collaborative_Public_Management_and_Collabora

tive_Governance_Conceptual_Similarities_and_Differences (diakses 14 Agustus 2017).

SKPD. SKPD Pemerintah Kota Batam. https://www.google.co.id. (diakses Januari 9, 2017)

Documents

KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH SWASTA DALAM PEMBANGUNAN ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · ... kemiitraan antara pemerintah dan swasta dalam