KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN · PDF file4 STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN INOVASI. ... Teknologi Infomasi dan Komunikasi, 5. ... Struktur Organisasi Kementerian Riset,

31/01/2016 1 31/01/2016 1 Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Ristek dan Dikti

Arah Pengembangan Strategis:

PENGUATAN INOVASI NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN

KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA

Jakarta, 01 Februari 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si Direktur Jenderal Penguatan Inovasi – Kementerian Ristek dan Dikti

Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional IPTEK Tahun 2016

31/01/2016 2 31/01/2016 2 Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Ristek dan Dikti 2

PERAN IPTEK-DIKTI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 2

DAYA SAING DAN INOVASI 3

Rekomendasi 5

PENDAHULUAN 1

4 STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN INOVASI


PENDAHULUAN 1


Isu-Isu Strategis

• Globalisasi : merupakan produk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan daya inovasi, yang semakin mengecilkan arti tapal batas politik dan geografi, serta ekonomi sebagai penggerak utama era saat ini.

• Middle Income Trap : a situation whereby a middle income trap country is falling to transition to a high-income economy due to rising costs and declining competitiveness.

• Bonus Demografi : Rasio ketergantungan dari usia non produktif terhadap usia produktif berada pada titik rendah.

• Green Growth : growth balanced with environmental protection; quality oriented, low-carbon, energy efficient growth with a focus on creating value through clean technology and innovation in market for environmental goods and services.


Perkembangan Lingkungan Strategis

• Masyarakat Ekonomi Asean

• Trans-Pacific-Partnership

• Pergeseran ekonomi global; East Asian Economies and the Chinese Engine.

• Perkembangan teknologi dan inovasi yang sangat cepat; information and communication technology, aerospace, nano-technology, advance material.


PERAN IPTEK-DIKTI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 2


Arahan RPJPN 2005-2025

• Visi: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

• MISI: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

7


Mewujudkan

masyarakat Indonesia

yang mandiri, maju,

adil dan makmur

melalui percepatan

pembangunan di

segala bidang dengan

struktur

perekonomian

yang kokoh

berlandaskan

keunggulan

kompetitif

Menata kembali

NKRI, membangun

Indonesia yg aman

dan damai, yg adil

dan demokratis

dengan tingkat

kesejahteraan yang

lebih baik

Memantapkan

penataan kembali

NKRI, meningkatkan

kualitas SDM,

membangun

kemampuan iptek,

memperkuat daya

saing perekonomian

RPJMN Tahun 2005-2009



Memantapkan

pembangunan secara

menyeluruh dengan

menekankan

pembangunan

keunggulan kompetitif

perekonomian yang

berbasis SDA yang

tersedia, SDM yang

berkualitas, serta

kemampuan iptek


VISI Pembangunan

2025 Penciptaan nilai tambah berbasis keunggulan kompetitif

(SDA + SDM + IPTEK)

Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang

8


9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.


Arah Kebijakan Nasional

VISI-MISI PRESIDEN RI Nawa Cita ke-6: Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasana dan sarana dengan teknologi terkini.

6.7. Membangun sejumlah science and techno park di daerah, kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan Sarpras teknologi terkini.

7.5. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.

8.5. Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek.


Arah Kebijakan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (P3-IPTEK)

1. Peningkatan daya saing sektor produksi

– Penyelenggaraan Litbang (Riset), Layanan Perekayasaan dan Teknologi, Layanan

Infrastruktur Mutu, Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir, Penguatan kerjasama Swasta-

Pemerintah-Perguruan Tinggi

2. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam

– Sumber Daya Hayati (Bioresources), Sumberdaya Nirhayati, Penginderaan Jauh, Mitigasi

Perubahan Iklim

3. Pembangunan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern

– menyelenggarakan riset sosial dan kemanusiaan

4. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar

– (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek; (2) Pembangunan sarpras Iptek -

revitalisasi Puspiptek, (3) Pembangun repository dan diseminasi informasi iptek; serta (4)

Peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.

5. Pengembangan Taman Tekno dan Taman Sains

– Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National S&T Park)

– Pembangunan Taman Sains Provinsi

– Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota RPJMN 2015-2019


Arah Kebijakan Kemenristek Dikti

Arah:

1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang.

3. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas.

4. Meningkatkan produktivitas

penelitian dan pengembangan.

5. Meningkatkan inovasi bangsa.

Fokus bidang utama :

1. Pangan,

2. Energi,

3. Teknologi dan Manajemen Transportasi,

4. Teknologi Infomasi dan Komunikasi,

5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan,

6. Teknologi Kesehatan dan Obat, dan

7. Material Maju.


RIPTEK dalam Sistem Pembangunan Nasional


Kerangka Logis Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

DAYA SAING

LEMBAGA YANG BERKUALITAS

INOVASI

SUMBERDAYA BERKUALITAS

TENAGA KERJA TERAMPIL DIKTI

PENELITIAN DAN PENEMBANGAN


Struktur Organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN

PENDIDIKAN TINGGI 1. Bidang Akademik;

2. Bidang Infrastruktur

3. Bidang Relevansi dan

Produktivitas

Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi

Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Pembinaan Kelembagaan

Perguruan Tinggi

Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi

dan Lembaga Penunjang Lainnya

Direktorat Pengembangan Kelembagaan

Perguruan Tinggi

Direktorat Jenderal Penguatan Riset

dan Pengembangan


Direktorat Sistem Riset

dan Pengembangan

Direktorat Pengelolaan

Kekayaan Intelektual

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat

Direktorat Pengembangan

Teknologi Industri

Direktorat Jenderal Pembelajaran

dan Kemahasiswaan


Direktorat Pembelajaran

Direktorat Penjaminan Mutu

Direktorat Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Sumber Daya

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi


Direktorat Karier dan Kompetensi SDM

Direktorat Sarana dan Prasarana

Direktorat Kualifikasi SDM

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi


Direktorat Sistem Inovasi

Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

Direktorat Inovasi Industri

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal

Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III

STAF AHLI

Pusat Data dan Informasi

Iptek Dikti

Pusat Penelitian Iptek

Pusat Pendidikan

dan Pelatihan PT LLPT/

Kopertis LBM

EIJKMAN PP Iptek

Biro Hukum dan Organisasi

Biro Kerjasama dan

Komunikasi Publik

Biro Perencanaan

Biro SDM

Biro Keuangan

dan Umum

Sekretariat Jenderal

Kelompok Jabatan Fungsional

Referensi :

Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 15/2015


Dukungan Manajemen

Sistem Inovasi

16

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi


Direktorat Sistem Inovasi

Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

Direktorat Inovasi Industri

Perusahaan Pemula Berbasis

Teknologi

Inovasi Industri

Penciptaan Nilai Tambah dan produktifitas

Ekonomi, Publik dan Akademik

untuk peningkatan daya saing

bangsa

Pendekatan Kesisteman Pengorganisasian Penguatan Inovasi Nasional

Penguatan Inovasi Nasional dikelola secara holistik dan integratif sebagai sebuah sistem yang “beroperasi” berdasarkan roadmap pengembangan yang terarah secara fokus, konsisten serta berkelanjutan untuk mendukung penciptaan nilai tambah menuju penguatan daya saing dan kemandirian bangsa.


DAYA SAING DAN INOVASI DAYA SAING DAN INOVASI 3


DEFINISI DAYA SAING

Daya saing adalah kesatuan/keterpaduan antar lembaga, kebijakan, dan faktor – faktor yang menentukan tingkat produktivitas dari suatu negara

Sedangkan tingkat produktivitas adalah tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai dalam ekonomi.

Tingkat Produktivitas juga menentukan tingkat pengembalian investasi dalam suatu ekonomi yang selanjutnya merupakan penggerak utama tingkat pertumbuhan.


GLOBAL COMPETITIVE INDEX – INDONESIA 2015-2016

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-

2016/economies/#economy=IDN

Rank at 37 of 140 Countries

1st pillar: Institutions 4.1

2nd pillar: Infrastructure 4.2

3rd pillar: Macroeconomic environment 5.5

4th pillar: Health and primary education 5.6

5th pillar: Higher education and training 4.5

6th pillar: Goods market efficiency 4.4

7th pillar: Labor market efficiency 3.7

8th pillar: Financial market development 4.2

9th pillar: Technological readiness 3.5

10th pillar: Market size 5.7

11th pillar: Business sophistication 4.3

12th pillar: Innovation 3.9


INDONESIA AND SELECTED ASEAN COUNTRIES

9th Pilar: Technology Readi Avail. of the Latest Techn. Firm Level Techn. Adoption FDI Technology Transfer

Rank Country Value Rank Country Value Rank Country Value Rank Country Value

47 Malaysia 4.6 30 Malaysia 5.7 23 Malaysia 5.6 5 Malaysia 5.6

58 Thailand 4.2 68 Indonesia 4.8 40 Philippines 5.1 28 Thailand 4.9

68 Philippines 3.9 70 Thailand 4.7 41 Indonesia 5.1 42 Philippines 4.8

85 Indonesia 3.5 78 Philippines 4.6 53 Thailand 4.9 54 Indonesia 4.6

11th Pilar: Business Sophist Local Supplier Quality Value Chain Breadth State of Cluster



35 Thailand 4.4 59 Thailand 4.4 31 Indonesia 4.3 28 Indonesia 4.4

36 Indonesia 4.3 64 Philippines 4.3 32 Thailand 4.3 39 Thailand 4.1

42 Philippines 4.3 74 Indonesia 4.2 33 Philippines 4.2 45 Philippines 4

12th Pilar: Innovation Quality of R&D Inst University Industri Collaboration Patent Application Per Million Pop



30 Indonesia 3.9 41 Indonesia 4.3 30 Indonesia 4.5 66 Thailand 1.3

48 Philippines 3.5 53 Thailand 4 45 Thailand 4 85 Philippines 0.3

57 Thailand 3.4 69 Philippines 3.7 56 Philippines 3.8 102 Indonesia 0.1


Pilar: Technological Readiness dan Innovation

Indicators Score Ranking Indicators Score Rankin

g

9th pillar: Technological

readiness 3.6 85 12th pillar: Innovation 3.6 39

Availability of latest technologies 4.9 72 Capacity for innovation 3.9 30

Firm-level technology absorption 4.9 56 Quality of scientific research

institutions 3.9 56

FDI and technology transfer 4.8 61 Company spending on R&D 3.9 25

University-industry collaboration in

R&D 4.2 40

Gov’t procurement of advanced

tech products 4.0 29

Availability of scientists and

engineers 4.3 51

PCT patents, applications/million

pop.* 0.1 101


DEFINISI INOVASI DAN SISTEM INOVASI

• Everett M. Rogers (1983), Mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

• Stephen Robbins (1994), Mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.

DEFINISI INOVASI


DEFINISI INOVASI DAN SISTEM INOVASI

• Schumpeter (1947), Inovasi merupakan suatu sumber dari perubahan ekonomi sedangkan inovasi teknologi merupakan suatu sumber dari siklus bisnis. Oleh karena itu, inovasi merupakan fenomena yang terjadi pada satu atau lebih dari lima hal di bawah ini : – Pengenalan Produk Baru

– Pengenalan Metode Produksi Baru

– Penetrasi Pasar yang Baru

– Menemukan Sumber Baru Suplai Bahan Baku atau Produk Antara

– Implementasi Bentuk Baru Organisasi


Definisi Sistem Inovasi Nasional

Adanya jejaring interaksi di antara berbagai komponen dalam sistem kegiatan inti dari jejaring adalah proses inovasi dan pembelajaran

(Edquist, 1996)

• “ ….jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya

memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi dan mendifusikan

teknologi-teknologi baru.” (Freeman, 1987)

• “ …..elemen dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam

menghasilkan, mendifusikan dan menggunakan pengetahuan yang baru dan

bermanfaat secara ekonomi . . . . suatu sistem nasional yang mencakup

elemen-elemen dan hubungan-hubungan bertem-pat atau berakar di dalam

suatu batas negara.” (Lundvall, 1992)

• “: …..sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting

dalam mempengaruhi kinerja inovatif” (Nelson dan Rosenberg, 1993)

• “ ……, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga-lembaga yang

saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan

pengetahuan, keterampilan dan artifacts yang menentukan teknologi baru”.

(Metcalfe, 1995)

• “ …. himpunan lembaga-lembaga pasar dan non-pasar di suatu negara yang

mempengaruhi arah dan kecepatan inovasi dan difusi teknologi.” (OECD,

1999)

• ……

Sumber: OECD (1997)


KERANGKA SISTEM INOVASI NASIONAL

TRIGGER (INSENTIF)

Potensi Nasional (Litbang, SDA, SDM

dll)

Menjadi pendorong kekuatan ekonomi

nasional. Inovasi

•Masyarakat

•BUMD/BUMN

•Investor

•PT

•LPNK

•Lemlit

•KEUANGAN, BAPENAS

•SEKTOR

•RISTEKDIKTI

•Perindustrian dll

Industri

academia

PENGIKAT (Kebijakan Nasional)

KESAMAAN LANGKAH (INSENTIF)


KESENJANGAN INDUSTRI, PEMERINTAH, AKADEMISI (ABG)

o Lemahnya Saluran

transaksi dan

partnership

o Perbedaan

kepentingan

o Hambatan komunikasi

dan fasilitasi (sistem

informasi hasil-litbang

dan information

clearing house)

PEMERINTAH

o Rendahnya koherensi

kebijakan antarsektor

o Political Wiil - rendahnya

pemihakan pemerintah terhadap

pendayagunaan hasil litbang

o Kebijakan lembaga & peraturan

anggaran pemerintah tidak

menunjang

o Sedikitnya insentif

pemerintah

INDUSTRI

o Didominasi oleh

perusahaan-perusahaan

dengan permintaan atau

daya serap inovasi rendah

o Mahalnya sarana litbang

o Keterbatasan SDM litbang

LITBANG PEMERINTAH &

PERGURUAN TINGGI

o Misi dan kultur lembaga litbang

o Profesionalisme

pelayanan jasa teknologi

o Penelitian tidak sesuai

kebutuhan industri.

o Ketidak jelasan kebijakan

pemilikan HKI/lisensi

o Rendahnya Anggaran

Litbang

31/01/2016 27 31/01/2016 27 Kementerian RISTEK dan DIKTI Sustainable prosperity and nation’s civilization 27

Perbedaan Kepentingan

Perguruan Tinggi Vs Industri

PERGURUAN

TINGGI INDUSTRI

Komersialisasi

Teknologi

Baru & Tepat Guna

Pendidikan

Litbang

Pengabdian Masyarakat

Pembangunan Ekonomi

Profit

Litbang Produk

Pengetahuan untuk

Pengetahuan

Kebebasan Akademis

Open Disclousure

Pengetahuan untuk

profit

Kerahasiahan

Limited Public Disclosure Source: Louis P. Berneman, 1999


PEMERINTAH

INDUSTRI

ALTERNATIF INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI

Kebijakan alih teknlogi

Kebijakan HKI dan publikasi

Penyelarasan ukuran kinerja

Roadmap kompetensi dan

litbang

PPBT

Pemanfaatan kebutuhan

pemerintah dan BUMN

Prototyping center

Testing and certification center

Program litbang strategis

Aliansi strategis lembaga litbang

dengan perusahaan

Dukungan start up capital melalui

kapital ventura

Menstimulasi

perkembangan

kemampuan dan

investasi perusahaan

dalam kegiatan

inovasi

Meletakkan lembaga

litbang pemerintah &

perguruan tinggi

untuk memperkuat

daya dukung inovasi

LITBANG dan PT

Memperkuat fungsi

memotivasi, menstimulasi,

memfasilitasi, dan menciptakan

iklim yang kondusif bagi

penguatan sistem inovasi

Lembaga Intermediasi

STP, inkubator, pusat alih teknologi, pusat promosi

iptek, pusat kemitraan

Insentif

perpajakan

Pendampingan

kredit perbankan

(matching fund)

Jaminan kredit

perbankan (loan

guarantee

Sinkronisai & koherensi kebijakan:

Pelaksanaan UU terkait iptek dan

turunannya

Pengarusutamaan iptek


4 STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN INOVASI


*

Bamelis, Bayer

Riset Mentransformasi Uang Menjadi Pengetahuan

Konsekwensi:

Inovasi Mentransformasi Pengetahuan Menjadi Uang

o Pekerjaan belum selesai di

riset

o Pekerjaan selesai, saat riset

menghasilkan inovasi yang

bermanfaat bagi pngguna*

Pergeseran Orientasi


UJI ALPHA (α)

1. Pengembangan purwarupa (prototype) 2. Replikasi 3. Uji laboratorium

UJI BETA (β) 1. Uji Lapangan

(lingkungan pengguna/nyata)

2. Pengembangan Lanjut

DIFUSI

1. Aplikasi di pengguna 2. Komersialisasi awal 3. Pengembangan pasar 4. Komersialisasi lanjut

EKSPLORASI

1. Ide/Konsep 2. Riset Eksplorasi 3. Feasibility/Scanning

Penguatan Inovasi

Lingkup Peran Penguatan Inovasi Nasional

Temuan baru


32

AGENDA PENGUATAN INOVASI

Penciptaan Nilai Tambah

Peran /PendanaanPemerintah Penguasaan IPTEK

Tingkat Ketergantungan Impor

“ Kondisi Saat Ini 2015” (Pembangunan Iptek)

IPTEK 2025” (Iptek

Membangun)

1. Flagship Program dan Konsorsium Inovasi

2. Harmonisasi Kebijakan dan Program 3. Pengembangan Instrumen Kebijakan

(Innovation Support) 4. Diseminasi dan Intermediasi 5. Kerjasama Internasional

5 (Lima)

Agenda

Utama

Penguat

an

Inovasi


STRATEGI INOVASI: Balanced Demand Driven dan Supply Push

Product Development Tecnology Take to market

Take to

market

Basic Research

2-3 Years

Market identified

Market to be

identified

Many years of R&D

Research grants

Technology grants

Innovation Support: sertifikasi, uji, standarisasi, pilot scale, trial productin, insentif, regulasi

Demand Driven

Supply Push


PROGRAM NASIONAL SEBAGAI PENGGERAK INOVASI (DEMAND PULL)

Sumber: Diolah RPJM 2015-2019

Instansi Program Jumlah

Kementerian Perhubungan (Transportasi)

Pengadaan ATP Sarana Bantu navigasi pelayaran Vesel Trafic System Kapal patroli Kapal negara kenavigasian Peralatan dan fasilitas keamanan transportasi udara

17 Unit 3.023 Unit

69 Unit 599 Unit 105 Unit

1.157 Unit

Kementerian ESDM (Energi)

Penggunaan EBT Penggunaan Minyak Penggunaan Gas Penggunaan Batubara Penambahan kapasitas pembangkit Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Panas bumi, Bioenergi, Air, Surya, Hibrid, Laut)

14% 26% 26% 40%

19.319 MW 16.996 MW

Kementerian Kesehatan (Obat dan Kesehatan)

Bahan baku obat dan obat tradisional serta alkes yang diproduksi di dalam negeri (Program kefarmasian dan alkes) Alkes yang diproduksi dalam negeri (Peningkatan produksi dan distribusi alkes) Bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi dalam negeri

35

10

25


Sumber: Diolah RPJM 2015-2019

Instansi Program Jumlah

Kementerian Pertanian (Pangan)

Penangkar Benih Desa Mandiri Benih (??) Nawacita Pengadaan Alsintan Rumah Kompos Usaha Pengolahan hasil peternakan (Nawacita)

160 1000

22.394 1.897

12

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Radio Keselamatan Nelayan (basis data KKP) BTS di daerah tertinggal. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan Palapa Ring

230 ribu Unit 575 Unit

1000 Desa 51 Kab/Kota

Kemenperin (All Sectors)

Prototype yang mendukung industri permesinan dan alat pertanian Industri permesinan dan alat mesin pertanian green industry Prototype teknologi industri alat transportasi darat Peralatan proses pupuk organik yang dioptimalisasi Pabrik Methanol berbasis gasifikasi batubara Pabrik Bahan Baku Obat Pabrik NPK Pembangunan Pilot Plant pemanfaatan logam tanah jarang Peralatan produksi Industri Makanan, Hasil Laut

5 unit 5 unit 5 unit 8 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit 8 unit

PROGRAM NASIONAL SEBAGAI PENGGERAK INOVASI (DEMAND PULL)


POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH) 1. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran "Nilai

Tambah"


2. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran

"Kesiapan sebagai lini usaha" dan "Aspek Kemandirian/Daya Saing

POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH)



"Pelaksana" dan "Mitra Penguatan Inovasi"




"Calon Pengguna yang Potensial" dan "Referensi"



No

Lembaga Perguruan Tinggi Lembaga Litbang

Pemerintah Daerah Industri

Masyarakat

Bidang Fokus Penguatan Inovasi

Pan

gan d

an P

ertanian

Energi, En

ergi Baru

dan

Te

rbaru

kan

Ke

sehatan

dan

Ob

at

Transp

ortasi

Teleko

mu

nikasi, In

form

asi d

an K

om

un

ikasi

Tekn

olo

gi Pertah

anan

dan

K

eam

anan

Mate

rial Maju

Maritim

dan

Ke

lautan

Pen

anggu

langan

ben

cana

dan

pen

guran

gan risiko

b

encan

a

Sosial H

um

anio

ra

Inisiatif p

engu

atan yan

g b

ersifat integratif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Institut Teknologi Bandung -- -- -- --

2. Institut Pertanian Bogor -- -- -- -- -- -- -- -- --

3. Universitas Gajah Mada -- -- -- -- --

4. Universitas 11 Maret -- -- -- --

5. Institut Teknologi 10 Nov -- -- -- -- -- --

6. Universitas Brawijaya -- -- -- --

7. Univ. Pemb Nasional (UPN) -- -- -- -- -- -- -- --

8. Balitbangda Prov. Jatim -- -- -- -- -- -- -- -- --

9. Universitas Indonesia -- -- -- -- -- -- --

10 Universitas Diponegoro -- -- -- -- -- -- --

Rekapitulasi (Uji Coba) Potensi Penguatan Inovasi Nasional (berdasarkan pengambilan data : 26 & 27 Januari 2016)


Budidaya dan pemeliharaan tanaman

obat herbal

Pelestarian Pule Pandak

Pen Tulang Sintetis

Pengaktifan oto dan syaraf yang

disfungsi

ILUSTRASI : Hasil Pemetaan Potensi Penguatan Inovasi Bidang Kesehatan (Universitas Sebelas Maret Surakarta)


Potensi Kemitraan dalam Penguatan Inovasi

Kementerian Pertanian

Pemprov Jawa Timur

Pemprov Jawa

Tengah

Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Pemerintah/Government : Masyarakat/Community:

MasyarakatPERIKANAN

Kelompok Budidaya Ikan

Air Tawar

Dunia Usaha/Business:

Perum PERIKANAN

PT Centra Proteina

Prima

PT JAPFA

Comfeed

Sekolah Tinggi

Perikanan

Pendidikan/Academic:

Institut Pertanian

Bogor

Perikanan

Metode pengolahan

kontoran unggas

menjadi pakan ikan

lele yang berkualitas

Pencetak pelet kontinyu

dengan pengaturan

ukuran produk

Kondisi Saat Ini (berdasarkan data yang masuk)

UNS Solo UPN Surabaya

Disain dan teknik

pemasangan alat

pengumpul

kerang hijau Univ. Brawijaya

Lembaga Litbang :

Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia

Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi

Potensi Pengembangan Basis Keterkaitan Antar Unsur Inovasi (hanya sebagai contoh dari berbagai potensi yang telah terpetakan)


Mobil

Listrik

Perahu

Nelayan

Energi

Alternatif

Sepeda

Listrik

Fuel & Engine Control

1. Pengembangan Mobil Menggunakan Baterai Litium

1. Pembuatan mobil listrik minus engine 2. Pembuatan motor listrik minus engine

1. Model Perahu Nelayan Berbasis Energi Alternatif

1. Kontrol kecepatan motor AC dengan menggunakan inverter

1. Sistem kendali bahan bakar (mobil dan motor)

1. Sepeda Listrik PUSNAS

Potensi Jejaring Kolaborasi dalam Penguatan Inovasi (Keterkaitan Antar Unsur Inovasi)

hanya sebagai contoh dari berbagai potensi yang telah terpetakan


REGULATING Perumusan

dan penetapan kebijakan

EMPOWERING Fasilitasi,

pengembangan kapasasitas

EXECUTING Penyelenggaraan

percontohan inovasi

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi

Pengelolaan anggaran Pengelolaan SDM ASN Pengelolaan data, informasi

dan pengetahuan

Pengelolaan sarana dan prasarana kerja

Tatakelola dan tatalaksana

Ketersediaan anggaran Perencanaan

P R O D U C E

P R O V I D E

A P P LY

MA

NA

GE

Terbangunnya iklim kondusif inovasi nasional dalam 7 bidang riset dengan peningkatan hasil

penciptaan nilai tambah

Koordinasi dan sinkroninsasi lintas pemangjku kepentingan dalam

pelaksanaan kebijakan dan sistem inovasi nasional

Terbangunnya sistem inovasi nasional yang didukung dengan :

keandalan jaringan dan hubungan interaktif antar unsur inovasi

Keterpaduan pengelolaan data dan informasi penguatan

inovasi nasional yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan utama

Kebijakan nasional dan kebijakan teknis dalam penguatan inovasi

nasional

Penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria

Pengukuran Kinerja

Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi


Benih Padi IPB 3S

Inisiatif Penguatan Inovasi

Regulating Executing Empowering

Kaid

ah P

elaksan

aan

Kerangka Regulasi

Penyesuaian berbagai peraturan dan regulasi dalam rangka kemudahn periizinan, pelepasan varietas, ekspor-impor, pemanfaatan benih penangkar

Benih varietas-varietas publik diproduksi dan diedarkan oleh masyarakat atas pengawasan pemerintah

Peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur perbenihan.

Kerangka Kelembagaan

Penguatan Balai Benih yang ada di berbagai daerah

Produksi benih sebar dilakukan oleh produsen benih baik BUMN,PT, swasta dan penangkar.

Membangun pola kemitraan dalam rangka produksi dan pemasaran benih (Public Private Patrnership)

Kerangka Pendanaan

Program kecukupan benih (kemandirian) benih bagi masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah melalui berbagai program insentif.

Penjaminan risiko produksi benih

Mendorong lembaga keuangan untuk terlibat dalam investasi/ pendanaan produksi benih dengan suku bunga rendah

Kerangka Evaluasi

Mekanisme evaluasi untuk mengukur kecukupan benih bagi masyarakat secara nasional

Mekanisme sertifikasi dan standardisasi benih

Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi benih

Matriks Pemetaan Inisiatif Penguatan Inovasi Nasional (Benih Padi IPB 3S)


Perbibitan Sapi Inisiatif Penguatan Inovasi


Kaid

ah P

elaksan

aan

Kerangka Regulasi

Penyesuaian berbagai peraturan dan regulasi dalam rangka kemudahan perizinan, ekspor-impor, pemotongan dan pemanfaatan bibit sapi unggul di daerah

Bibit sapi dari berbagai galur diproduksi, diterapkan, dan dikembangkan oleh masyarakat di daerah dengan pengawasan pemerintah

Peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur perbibitan.


Penguatan Dinas/Balai Peternakan sapi, kelompok ternak yang ada di daerah

Produksi bibit sapi dilakukan oleh produsen bibit baik BUMN dan swasta

Membangun pola kemitraan dalam rangka produksi dan pemasaran bibit sapi (Public Private Patrnership)

Kerangka Pendanaan

Program kecukupan bibit sapi menjadi tanggungjawab pemerintah melalui berbagai program kegiatan

Penjaminan risiko produksi bibit sapi

Mendorong lembaga keuangan untuk terlibat dalam investasi/ pendanaan produksi bibit sapi dengan suku bunga rendah

Kerangka Evaluasi

Mekanisme evaluasi untuk mengukur ketersediaan bibit sapi bagi masyarakat secara nasional

Mekanisme sertifikasi dan standardisasi bibit sapi

Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi bibit sapi

Matriks Pemetaan Inisiatif Penguatan Inovasi Nasional (Pembibitan Sapi)


Pengembangan dan Produksi

Radar Nasional

Inisiatif Penguatan Inovasi


Kaid

ah P

elaksan

aan

Kerangka Regulasi

Penataan regulasi penggunaan radar cuaca dari Kemenhub dan radar surveilance dari Kemenhan

Harmonisasi dan koordinasi pelaksanaa Kebijakan Radar Cuaca dan surveilance

Sosialisasi Regulasi


Konsorsium Penguatan Inovasi antar kelembagaan terkait

Dokumen User Requirement Research Design, Pengujian dan Standardisasi, Rekayasa Manufaktur dan Integrasi, Sarpras, Komersialisasi Produk

Fasilitasi Uji coba di Lokasi Radar Cuaca yang dimiliki BMKG

Kerangka Pendanaan

• Sharing pendanaan antar lembaga .

• Pendanaan untuk pengadaan barang pre komersial

Insentif inovasi Perguruan tinggi dan Inovasi Industri

Pilot Project Penggunaan Radar Cuaca dan surveilance

Kerangka Evaluasi

Pedoman pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi efisiensi, efektifitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan

Memperkuat kompetensi pengguna yang ada di daerah

Matriks Pemetaan Inisiatif Penguatan Inovasi Nasional (Pengembangan dan Produksi Radar Nasional)


• Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai iptek antar lembaga, badan, atau orang, di lingkungan dalam negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

UU 18 Tahun 2002

(Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Iptek)

• Kewajiban alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing melalui pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping tenaga kerja asing.

UU 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan)

•Alih teknologi dilaksanakan melalui mekanisme technical assistance. Perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan bagi tenaga kerja Indonesia.

UU 1 Tahun 1967 & UU 25 Tahun 2007

(Penanaman Modal)

•Dalam keadaan tertentu alih teknologi dilakukan melalui proyek putar kunci (turnkey project)

•Keadaan dimana kebutuhan pembangunan industri sangat mendesak namun teknologi belum dikuasai.

•Proyek putar kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli paket teknologi lengkap (pengkajian/asesmen, rancang bangun dan perekayasaan, pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan), termasuk pelatihan dan dukungan operasional berkelanjutan.

•

UU 3 Tahun 2014 (Perindustrian)

KESIAPAN REGULASI ALIH TEKNOLOGI


UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

• Pasal 117: Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pasal 118:

• (1) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat

Permenhan No 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan

• Pasal 18: (1) Pengguna wajib menggunakan produk dalam negeri untuk kepentingan pertahanan negara. (2) Dalam hal produk dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan, pengguna dapat menggunakan produk luar negeri. (3) Penggunaan produk luar negeri harus melibatkan industri nasional serta diikuti program alih teknologi, muatan lokal, dan memperhatikan kemampuan keuangan negara

PP No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional

• Kegiatan litbangrap teknologi energi diarahkan untuk mendukung industri energi nasional

• Dana kegiatan litbangrap teknologi energi difasilitasi sampai kepada tahap komersial oleh (a) pemerintah dan/atau pemda sesuai dengan kewenangannya dan (b) badan usaha

• Pemerintah dan/atau pemda mendorong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil litbangrap teknologi energi nasional

• Pemerintah dan/atau pemda melakukan penguatan bidang litbangrap energi paling sedikit melalui (a) penyiapan dan peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan dan penerapan teknologi serta keselamatan di bidang energi, dan/atau (b) peningkatan penguasaan teknologi energi dalam negeri melalui litbangrap teknologi energi yang efisien

KESIAPAN REGULASI ALIH TEKNOLOGI


Rekomendasi 5


KEBIJAKAN (REGULATING)

• Mobility Peneliti/Perekayasa/Dosen ke Industri

• Insentif Fiskal dan Non Fiskal Double Tax Deduction

• Pengadaan Pemerintah untuk pre komersial produk hasil RnD Nasional

• Penjaminan Resiko/Asuransi Teknologi

• Pengaturan Royalti atas Paten Dalam Negeri

• Reward bagi Peneliti/Perekayasa/Dosen yang bekerjasama dengan industri dalam komersialisasi KI menjadi produk Inovasi

• Flexibility pendanaan riset, pengembangan dan inovasi melaui skema Block Grant

• Harmonisasi Kebijakan Sektoral


EXECUTING

1. Pengembangan Roadmap Produk Inovasi sebagai National Flagship pada 7 Bidang Fokus, utamanya (pangan, energi, Kesehatan) dengan memperkuat:

a. Mata rantai Industri Inti

b. Substitusi Impor

c. Enabler Technology (ICT, Bioteknologi, Nanoteknologi, Material Maju)

2. Fasilitasi Pendanaan Inovasi

a. Penerapan Teknologi di Industri

b. Inovasi Perguruan Tinggi di Industri

c. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

d. Inovasi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi di Perguruan Tinggi

3. Pengembangan Teaching Industri

4. Pengembangan Konsorsium Inovasi

5. Pengembangan Wahana Interaksi Lembaga Litbang, Peguruan Tinggi dan Industri (STP, Klaster Inovasi)


EMPOWERING

• Pengembangan/Penguatan unit-unit Intermediasi/ (Technology Transfer Office – TTO): Sentra HKI, Inkubator Teknologi, dll.

• Pengembangan Pusat – Pusat Pelatihan

• Penguatan Standarisasi berbasis hasil RnD Nasional

• Memperkuat kolaborasi dengan BUMN dan Industri sebagai penggerak inovasi

• Pengembangan Help Desk untuk konsultasi inovasi bagi IKM

• Penguatan kegiatan difusi dan diseminasi; pameran dan promosi; Business Gathering and Matching.

• Pengembangan database dan sistem informasi inovasi untuk mempermudah akses informasi iptek bagi industri

• Penguatan Kerjasama Internasional (G to G; B to B)

• Penguatan Lembaga Uji dan Sertifikasi


Arah Pengembangan Strategis:

PENGUATAN INOVASI NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA

Jakarta, 01 Febuari 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si Direktur Jenderal Penguatan Inovasi – Kementerian Ristek dan Dikti

TERIMAKASIH

Documents

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN · PDF file4 STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN INOVASI. ... Teknologi Infomasi dan Komunikasi, 5. ... Struktur Organisasi Kementerian Riset,