KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Ditetapkan Di …

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX

Ditetapkan Di Makassar

Tanggal 2021

Revisi ke 1

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN REKOMENDASI PENERBITAN AKUN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

(PDDIKTI) NO. KOMPONEN URAIAN 1. Persyaratan

Pelayanan 1. Scan SK Operator (yang dilengkapi alamat email resmi) 2. Permohonan Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Ketua, atau

Direktur) 2. Sistem,

mekanisme, dan prosedur

1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Permohonan Rekomendasi Penerbitan Akun PDDikti melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)

2. Pemohon memasukkan alamat surel yang dilanjutkan dengan memasukkan kode One Time Password (OTP) yang dikirim melalui surel pemohon

3. Pemohon mengisi form dan mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan

4. Analis Sistem Informasi menerima ajuan dan melakukan validasi dokumen persyaratan dan membuat draft Rekomendasi Penerbitan Akun PDDikti.

5. Draft Rekomendasi Penerbitan Akun PDDikti masuk dalam tahap verifikasi dan penetapan.

6. Persuratan mengunggah berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah verifikasi secara berjenjang

7. Analisis Sistem Informasi mengajukan permohonan penerbitan Akun melalui surel ke Sesditjen Dikti Kemdikbudristek

8. Pemohon menerima Rekomendasi dan Tanda Terima Pengusulan dengan melalui menu pelacakan berkas pada laman https://sipinter.lldikti9.id

3. Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja

4. Biaya/tarif Gratis/ Tidak dipungut biaya 5. Produk

pelayanan Rekomendasi Penerbitan Akun PD-DIKTI

6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

1. Pengaduan dan saran tertulis dapat disampaikan melalui surat/aplikasi yang ditujukan kepada: a. Kepala LLDIKTI Wilayah IX

Jalan Bung KM. 9 Tamalanrea Makassar 90245 b. Layanan Helpdesk LLDIKTI Wilayah IX melalui laman

https://helpdesk.lldikti9.id c. SMS 1708 dan www.lapor.go.id

2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via telepon ke nomor 0411-586201 atau 0411-586202

Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi /Manufacturing

NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Pemenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data

Pendidikan Tinggi 2. Sarana,

prasarana, dan/atau fasilitas

- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi - AC




Tanggal 2021

Revisi ke 1

- 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) 3. Kompetensi

Pelaksana - Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku - Mampu mengoperasikan komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Pengawasan internal

a. Dilakukan oleh atasan b. Dilakukan oleh SPI c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan Penghargaan, teguran dan sanksi

5. Jumlah pelaksana Jumlah personil sebanyak 1 (satu) orang atau sesuai kebutuhan riil.

6. Jaminan pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan kualitas produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

a. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku/SPP; b. Rekomendasi sudah dibubuhi tanda tangan/barcode dan stempel,

sehingga dijamin keabsahannya; c. Kompetensi Petugas Pelayanan yang ditugaskan dijamin

kehandalannya. 8. Evaluasi

kinerja Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Tanggal 2021

Revisi ke 1

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN REKOMENDASI RESET PASSWORD PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

(PDDIKTI) NO. KOMPONEN URAIAN 1. Persyaratan

Pelayanan 1. Scan SK Operator (yang dilengkapi alamat email resmi). 2. Surat Permohonan Pimpinan Perguruan Tinggi

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Permohonan Rekomendasi Reset Password PDDikti melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. Analis Sistem Informasi menerima ajuan dan melakukan validasi dokumen persyaratan dan membuat draft Rekomendasi Reset Password Akun PDDikti.

5. Draft Rekomendasi Reset Password Akun PDDikti masuk dalam tahap verifikasi dan penetapan.

6. Persuratan mengunggah berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah diverifikasi secara berjenjang

7. Analisis Sistem Informasi mengajukan permohonan Reset Password Akun melalui surel ke Sesditjen Dikti Kemdikbudristek

8. Pemohon menerima Rekomendasi dan Tanda Terima Pengusulan dengan melalui menu pelacakan berkas pada laman https://sipinter.lldikti9.id



pelayanan Reset Password PD-DIKTI






Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi /Manufacturing NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Pemenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data



- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi - AC




Tanggal 2021

Revisi ke 1 - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)

3. Kompetensi Pelaksana

- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku - Mampu mengoperasikan komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Pengawasan

internal a. Dilakukan oleh atasan b. Dilakukan oleh SPI c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan Penghargaan, teguran dan sanksi



Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan kualitas produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.





kinerja Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK USUL ALIH TUGAS KE DALAM JABATAN DOSEN

NO. KOMPONEN URAIAN 1. Persyaratan

Pelayanan 1. Scan SK PNS yang telah dilegalizir pejabat berwenang diinstansi

asal (Hard copy 2 rangkap legalisir SK disampaikan melalui ULT) 2. Asli Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah bagi ijazah yang

diperoleh dari luar negeri (Hard copy 2 rangkap disampaikan melalui ULT)

3. Asli Surat Keterangan Rasio Dosen dan Mahasiswa (Hard copy 2 rangkap asli surat rekomendasi disampaikan melalui ULT)

4. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Hard copy 1 rangkap asli dan 1 rangkap legalisir surat keterangan disampaikan melalui ULT)

5. Asli surat keterangan penolakan dari 2 Perguruan Tinggi Negeri yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi (Hard copy 2 rangkap asli disampaikan melalui ULT)

6. Scan SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalizir pejabat berwenang di instansi asal (Hard copy 2 rangkap legalisir SK disampaikan melalui ULT)

7. Scan Ijazah, Transkript Nilai, Akreditasi Prodi Pendidikan S1 s.d Terakhir yang telah dilegalizir (Hard copy 2 rangkap yang telah dilegalizir disampaikan melalui ULT)

8. Asli Surat rekomendasi kesediaan menerima dari Perguruan Tinggi Swasta ditandatangani Pimpinan Perguruan Tinggi (Hard copy 2 rangkap asli surat rekomendasi disampaikan melalui ULT)

9. Surat Kerterangan Alasan Pindah ditandatangani di atas materei 10.000 (Hard copy Asli disampaikan melalui ULT)

10. Scan SKP 2 Tahun Terakhir yang telah dilegalizir atau Asli (Hard copy 2 rangkap asli disampaikan melalui ULT)

11. Asli surat pernyataan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan bermaterei 10.000 (Hard copy 2 rangkap asli disampaikan melalui ULT)

12. Asli Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada PTS yang bersedia menerima ditandatangani pimpinan perguruan tinggi (Hard copy 2 rangkap asli disampaikan melalui ULT)

13. Asli Surat Keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 tahun terakhir yang ditandatangani pejabat berwenang di Instansi Asal (Hardcopy 1 rangkap asli dan 1 rangkap legalisir surat keterangan disampaikan melalui ULT)

14. Surat Keterangan Biaya Pendidikan ditandatangani diatas materei 10.000 (Hard copy 2 rangkap disampaikan melalui ULT)

15. Asli Surat Bebas Temuan dari APIP/Inspektorat (Hard copy 1 rangkap asli dan 1 rangkap legalisir surat keterangan disampaikan melalui ULT)

16. Scan SK CPNS yang telah dilegalizir oleh instansi asal (Hardcopy 2 rangkap legalisir SK disampaikan melalui ULT)

17. Asli Rekomendasi lolos assessment dari Tim Penyelaras LLDIKTI Wilayah IX

18. Asli Surat Keterangan Mata Kuliah yang diampuh sesuai dengan bidang ilmu pendidikan terakhir (Hardcopy 2 rangkap asli surat keterangan disampaikan melalui ULT)




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

19. Asli Surat Permohonan Pribadi Pindah Unit Kerja Bermaterei 10.000 (Hardcopy 2 rangkap disampaikan ke ULT)

20. Scan Asli surat pernyataan tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja dengan perguruan tinggi asal atau instansi lain bermaterei 10.000 diketahui pejabat berwenang di unit kerja asal (Hardcopy 1 rangkap asli dan 1 rangkap legalisir surat keterangan disampaikan melalui ULT)

21. Asli Surat Pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar diterbitkan Bagian Kepegawaian Instansi Asal (Hardcopy 1 rangkap asli dan 1 rangkap legalisir surat keterangan disampaikan melalui ULT)

22. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan Obat-obatan terlarang dari rumah sakit tipe C (Hardcopy 1 rangkap asli dan 1 rangkap legalisir surat keterangan disampaikan melalui ULT)

23. Asli Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat (bermaterei 10.000) diketahui pejabat berwenang di Unit Kerja (Hardcopy 1 rangkap asli dan 1 rangkap legalisir surat keterangan)


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Usul Alih Tugas Ke Dalam Jabatan Dosen melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan usul alih tugas

5. JFU pelaksana mengunggah usul alih tugas dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima usul alih tugas dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.


4. Biaya/tarif Gratis/ Tidak di pungut biaya 5. Produk

pelayanan Usul Alih Tugas









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

Proses PengelolaanPelayanan Di Internal Organisasi /Manufacturing NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai NegeriSipilNondosenmenjadi Dosen.

2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi - AC - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) 3. Kompetensi

Pelaksana - Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku - Mampu mengoperasikan komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu berkomunikasidenganbaik





Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan kualitasproduk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGAKTIFAN KEMBALI BAGI DOSEN DPK/DTY


Pelayanan 1. SK Jabatan Fungsional Pertama s/d Terakhir 2. SK Penyetaraan Ijazah LN (bagi alumni perguruan tinggi luar

negeri) 3. Scan Sertifikat Pendidik (bagi yang memiliki) 4. Scan Ijazah dan Transkrip Nilai 5. Scan SK Tugas Belajar (dibawah tahun 2015 rekomendasi dari

Kopertis dan SK Tugas Belajar dari Yayasan) 6. Pengumuman Kelulusan Maba S.3 (Bagi yang belum mengurus

SK Tugas Belajar) 7. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS (Rektor/Ketua/Direktur) 8. Scan SK Inpassing (DTY)/SK Pangkat Terakhir (DPK)


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Pengaktifan Kembali Bagi Dosen DPK/DTY melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Bagi Dosen DPK/DTY

5. JFU pelaksana mengunggah Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Bagi Dosen DPK/DTY dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Bagi Dosen DPK/DTY dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.


4. Biaya/tarif Gratis/ Tidakdipungutbiaya 5. Produk

pelayanan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

Proses PengelolaanPelayanan Di Internal Organisasi /Manufacturing NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

2. Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

3. SE MENPAN No. SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS











sehingga dijamin keabsahannya; a. Kompetensi Petugas Pelayanan yang ditugaskan dijamin






Tanggal 2021

Revisi ke 0

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS


Pelayanan 1. SK CPNS dan SK PNS (apabila baru pertama kali usul kenaikan

pangkat); 2. Scan SK Kenaikan Pangkat terakhir; 3. Konversi Nomor Identitas Pegawai (NIP) bagi PNS yang

terangkat sampai TMT 2009; 4. Penilaian Prestasi Kerja 2 Tahun Terakhir; 5. Scan SK Jabatan (fungsional) dan PAK bagiDosen DPK (asli

Penetapan Angka Ikedit (PAK) apabila belum pernah digunakan untuk kenaikan pangkat);

1. Fotokopi sah ljazah, Surat Keputusan Tugas Belajar, surat Keputusan Pembebasan sementara/Pemberhentian dari Jabatan Dosen, surat Keputusan Pengaktifan kembali/Pengangkatan kembali dari Jabatan Dosen.


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Pengurusan SK Kenaikan Pangkat PNS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

5. JFU pelaksana mengunggah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.


4. Biaya/tarif Gratis/ Tidakdipungutbiaya 5. Produk

pelayanan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat






Proses PengelolaanPelayanan Di Internal Organisasi /Manufacturing

NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai

dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;




Tanggal 2021

Revisi ke 0

santry

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN SK PENSIUN PNS


Pelayanan 1. Scan SK CPNS 2. Penilaian Prestasi Kerja 1 Tahun Terakhir 3. Scan SK Jabatan (fungsional) 4. Scan SK Pangkat Terakhir 5. Salinan Sah SK Pengalaman Kerja sebelum diangkat CPNS

(Peninjauan Masa Kerja) 6. Akta/Surat Keterangan Kematian (bagi yang sudah meninggal) 7. Surat Usul Pimpinan PT Taspen 8. Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan/Ahli Waris

Yang Sah 9. Data yang sah sebagai dasar perbaikan SK 10. Scan Akta Lahir anak < 25 th atau yang masih dalam tanggungan 11. Visum bagi PNS yang tewas atau cacat karena dinas 12. Scan Kartu Pegawai 13. Surat Perintah Untuk Melaksanakan Tugas 14. Scan KK yang dilegalisir 15. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat 1 tahun terakhir 16. Surat Keterangan Kepolisian/Pejabat Berwenang 17. Salinan Sah SK Pensiun yang hilang 18. Formulir Permintaan Pembayaran Pensiun (SP4) 19. Pas foto berwarna 3X4cm (7 Lembar) untuk pensiun dini 4X6cm 20. Surat Keterangan Janda/Duda/Anak/Orang Tua 21. Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Pejaba

Negara/KPU/Hakim Mahkamah Konstitusi dan lain sejenisnya 22. Scan Akta/Surat Nikah/Cerai 23. DPCP (Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun 24. Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan bagi PNS yang uzur

Jasmani/Rohani atau cacat karena dinas dan lain sejenisnya 25. Scan SK CPNS 26. Kronologis kejadian bagi PNS yang tewas/cacat karena

dinas/hilang 2. Sistem,


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Pengurusan Surat Keputusan Pensiun PNS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun PNS

5. JFU pelaksana mengunggah Surat Keputusan Pensiun PNS dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Keputusan Pensiun PNS dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.


4. Biaya/tarif Gratis/ Tidak dipungut biaya




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

5. Produk pelayanan Surat Keputusan Pensiun PNS







NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai

dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Pensiunbagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.












Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN DOSEN BUKAN PNS


Pelayanan 1. Surat Pernyataan tidak menduduki jabatan pada instansi lain

(Materai Rp. 10.000,-) 2. Surat Keputusan Jabatan Fungsional awal sampai dengan akhir 3. SK Inpassing Awal sampai dengan SK Pangkat/Golongan terakhir 4. SKP dua tahun terakhir 5. Daftar hadir mengajar dua semester ganjil/genap (ditandatangani

oleh Ketua Prodi di setiap mata kuliah) 6. Ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2) beserta

transkrip, untuk usulan ke III d dan seterusnya harap disetor ke ULT legalisir basah (2 rangkap)

7. Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur)

8. BKD/LKD (2 Semester, Ganjil/Genap) 9. Sertifikat Pendidik

10. Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai Dosen Tetap 2. Sistem,


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Kenaikan Pangkat Penyetaraan Dosen Bukan PNS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Surat usulan Inpassing Kenaikan Pangkat Penyetaraan Dosen Bukan PNS

5. JFU pelaksana mengunggah Surat usulan Inpassing Kenaikan Pangkat Penyetaraan Dosen Bukan PNS dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat usulan Inpassing Kenaikan Pangkat Penyetaraan Dosen Bukan PNS dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Surat usulan Inpassing ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Biro Sumber Daya Manusia).









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry


NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing

Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil

















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK INPASSING PANGKAT GOLONGAN DOSEN BUKAN PNS


Pelayanan 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai Dosen Tetap, disahkan

pejabat yang berwenang 2. Kartu Tanda Penduduk 3. Ijazah dan transkip yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2) 4. Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

(Rektor/Ketua/Direktur) 5. Surat Keputusan Jabatan Fungsional dari awal sampai akhir


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Inpassing Pangkat Golongan Dosen Bukan PNS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Surat Keputusan Inpassing Kepangkatan untuk jabatan asisten ahli dan lektor

5. JFU pelaksana mengunggah Surat Keputusan Inpassing Kepangkatan untuk jabatan asisten ahli dan lektor dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Keputusan Inpassing Kepangkatan untuk jabatan asisten ahli dan lektor dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Surat Keputusan Inpassing Kepangkatan untuk jabatan asisten ahli dan lektor







NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing

Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil

2. Sarana, prasarana,

- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

dan/atau fasilitas

- Lemari dokumen - Meja - Kursi - AC - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) 3. Kompetensi















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN SK TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN DPK/DTY


Pelayanan 1. Pengantar dari Pimpinan PTS 2. SK Kenaikan Pangkat terakhir bagi DPK 3. SK penyetaraan golongan terakhir bagi DTY (jika ybs belum

memiliki maka wajib melampirkan surat pernyataan) 4. SK jabatan fungsional pertama s/d terakhir (jika ybs belum

memiliki maka wajib melampirkan surat pernyataan) 5. Surat Persetujuan Penugasan dari Sekretariat Negara (Ke Luar

Negeri) 6. SKP 1 Tahun 7. Sertifikat pendidik 8. Surat Rekomendasi dari pimpinan PTS bagi DTY 9. Rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa dari Kepala

LLDIKTI Wilayah IX 10. Surat Pengumuman Kelulusan dari PT Tempat Studi 11. Surat Perjanjian Tugas Belajar dari PTS bagi DTY 12. Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Permohonan SK Tugas Belajar Bagi Dosen DPK/DTY melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Surat Keputusan Usulan Tugas Belajar DPK/DTY

5. JFU pelaksana mengunggah Surat Keputusan Usulan Tugas Belajar DPK/DTY dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Keputusan Usulan Tugas Belajar DPK/DTY dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Surat Keputusan Usulan Tugas Belajar DPK/DTY









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

Proses PengelolaanPelayanan Di Internal Organisasi /Manufacturing NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian

Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

2. SE MENPAN No. SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS

















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI/DOSEN DPK


Pelayanan 1. Scan SK Pangkat Terakhir 2. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Asal bahwa izin

belajar terhadap PNS bersangkutan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas (Bermaterai Rp 10.000,-)

3. Surat Keputusan Dipekerjakan Bagi Dosen DPK 4. SKP dua tahun terakhir 5. Scan SK Jabatan Terakhir bagi yang menduduki jabatan 6. Rekomendasi Izin Belajar/ikut test seleksi, tes penerimaan

mahasiswa dari Kepala LLDIKTI Wilayah IX 7. Scan SK CPNS 8. Scan SK PNS 9. Jadwal perkuliahan untuk prodi yang dituju dari kampus penerima

10. Surat Keterangan dari atasan lansung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya

11. Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

12. Scan SK Jabatan Fungsional Terakhir 2. Sistem,


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Pengurusan Izin Belajar Bagi Pegawai/Dosen DPK melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Surat Keputusan Izin Belajar

5. JFU pelaksana mengunggah Surat Keputusan Izin Belajar dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Keputusan Izin Belajar dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Surat Keputusan Izin Belajar









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry


NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun

2009tentangPedomanPemberianTugasBelajarBagi PNS 2. Surat Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004 tentang

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS 3. Surat Edaran Menpan dan RB No. 4 tahun 2013 tentang

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar 4. Perka BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat

PNS 2. Sarana,

















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PINDAH HOMEBASE DOSEN DPK


Pelayanan 1. SK CPNS 2. Surat persetujuan menerima oleh pimpinan Perguruan Tinggi

tujuan 3. SK Jabatan Fungsional Terakhir 4. SK Pangkat/Golongan Terakhir 5. SK Pindah (jika pernah pindah homebase sebelumnya) 6. Surat persetujuan melepas/pindah homebase oleh pimpinan

Perguruan Tinggi asal 7. Surat permohonan pindah homebase ditujukan kepada Kepala

LLDIKTI Wilayah IX bermaterai Rp 10.000,- 2. Sistem,


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil/Pindah Homebase Dosen DPK melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Surat Keputusan Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil/Pindah Homebase Dosen DPK

5. JFU pelaksana mengunggah Surat Keputusan Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil/Pindah Homebase Dosen DPK dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Keputusan Mutasi Dosen PNS dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Surat Keputusan Mutasi Dosen PNS







NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen menjadi Dosen.

















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI IZIN MENDUDUKI JABATAN DOSEN DPK


Pelayanan 1. Surat Permohonan Menduduki Jabatan dari yang bersangkutan 2. Surat Permohonan dari yang bersangkutan untuk mengikuti

seleksi Menduduki Jabatan (jika melalui proses seleksi) 3. Surat Keputusan Menduduki Jabatan Dari Yayasan 4. Pakta Integritas


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Izin Menduduki Jabatan Dosen DPK melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Izin Menduduki Jabatan Dosen DPK

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Izin Menduduki Jabatan Dosen DPK dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Menduduki Jabatan dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Surat Rekomendasi Menduduki Jabatan







NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 2. Sarana,


- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi - AC - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

- 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) 3. Kompetensi















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUSULAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN

SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PNS


Pelayanan 1. Surat Permohonan Menduduki Jabatan dari yang bersangkutan 2. Surat Permohonan dari yang bersangkutan untuk mengikuti

seleksi Menduduki Jabatan (jika melalui proses seleksi) 3. Surat Keputusan Menduduki Jabatan Dari Yayasan 4. Pakta Integritas


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Pengusulan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi PNS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Pengusulan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi PNS

5. JFU pelaksana mengunggah Pengusulan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi PNS dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Usulan Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Surat Usulan Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya







NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa,

dan Tanda Kehormatan; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009;




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

5. PerkaBKN Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana;

6. Surat Edaran Nomor 7 Tahun2021tentangPengusulanPemberian Tanda KehormatanSatyalancanaKarya Satya bagiPegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

















Tanggal 2021

Revisi ke 0

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMINTAAN PERINCIAN GAJI


Pelayanan Surat Permohonan yang memuat keterangan terkait NIP, Nama, Nomor Urut Gaji


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Permintaan Perincian Gaji melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan proses penerbitan dokumen Perincian Gaji

5. JFU pelaksana menerbitkan dokumen Perincian Gaji dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima dokumen perincian gaji yang dikirim atau diambil langsung melalui Unit Layanan Terpadu (ULT).



pelayanan Perincian Gaji







NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2. Sarana,


- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi - AC - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)




Tanggal 2021

Revisi ke 0

santry


- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku - Mampu mengoperasikan komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu berkomunikasidenganbaik 4. Pengawasan













Tanggal 2021

Revisi ke 0

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SPT PAJAK TAHUNAN


Pelayanan Surat Permohonan yang memuat keterangan terkait Nama dan NIP/NIDN


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Penerbitan SPT Pajak Tahunan melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan proses penerbitan SPT Pajak Tahunan 5. JFU pelaksana menerbitkan dokumen SPT Pajak Tahunan dalam

bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima SPT Pajak Tahunan dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu



pelayanan SPT Pajak Tahunan







NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.03/2014 tentang Surat

Pemberitahuan (SPT) 2. Sarana,


- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi - AC - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)




Tanggal 2021

Revisi ke 0

santry


- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku - Mampu mengoperasikan komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu berkomunikasidenganbaik 4. Pengawasan













Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA


Pelayanan 1. Surat permohonan Rekomendasi pendirian PTS oleh Badan

Penyelenggara 2. SK Menkumham tentang pengesahan badan penyelenggara 3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya 4. Perjanjian kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri

untuk setiap program studi pendidikan vokasi yang diusulkan 5. Studi Kelayakan 6. Ketersediaan Lahan Kampus/Sarana Prasarana, Bukti

Kepemilikan atas nama Badan Peyelenggara 7. Bila status lahan atau sarana prasarana belum atas nama Badan

Penyelenggara badan penyelenggara dapat menggunakan lahan atau sarana prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa/menyewa dgn hak membeli pertama kali yg dibuat dihadapan notaris , Perjanjian sewa menyewa maksimal 10 tahun


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi Swasta melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi Swasta









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

Proses PengelolaanPelayanan Di Internal Organisasi /Manufacturing NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 07 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI PEMBUKAAN PRODI BARU PTS


Pelayanan 1. Surat Permohonan Rekomendasi Pembukaan Prodi Oleh

Perguruan Tinggi 2. SK Menkumham tentang Pengesahan badan penyelenggara 3. Surat Keputusan Menteri tentang Izin Penyelenggaraan Perguruan

Tinggi dan perubahannya 4. SK Menteri tentang perubahan badan penyelenggara (jika ada) 5. Perjanjian kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri

untuk setiap program studi pendidikan vokasi yang diusulkan 6. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta semua

perubahannya 7. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Pembukaan Prodi 8. Surat persetujuan pembukaan program studi dari Badan

Penyelenggara


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Pembukaan Prodi Baru PTS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Pembukaan Prodi Baru PTS

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Pembukaan Prodi Baru PTS dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Presentasi oleh pemohon dalam rangka penerbitan Rekomendasi Pendirian PTS secara luring/daring

7. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Pembukaan Prodi Baru PTS dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Pembukaan Prodi Baru PTS









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry



















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERPANJANGAN REKOMENDASI USUL PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PTS


Pelayanan 1. Surat Permohonan Rekomendasi (dibuat oleh Badan

Penyelenggara) 2. Rekomendasi LLDIKTI Wil. IX (yang Sudah kadaluarsa) 3. Tangkapan Layar Hasil Penilaian Evaluator


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Perpanjangan Rekomendasi Usul Pendirian Dan Perubahan PTS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Perpanjangan Rekomendasi Usul Pendirian Dan Perubahan PTS

5. JFU pelaksana mengunggah Perpanjangan Rekomendasi Usul Pendirian Dan Perubahan PTS dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Perpanjangan Rekomendasi Usul Pendirian Dan Perubahan PTS dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Perpanjangan Rekomendasi Usul Pendirian Dan Perubahan PTS







NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik



- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

- Kursi - AC - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) 3. Kompetensi















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERPANJANGAN REKOMENDASI USUL PEMBUKAAN PRODI PTN/PTS


Pelayanan 1. Surat Permohonan Rekomendasi (dibuat oleh Pimpinan PT) 2. Rekomendasi LLDIKTI Wil. IX yang sudah kadaluarsa 3. Tangkapan Layar hasil penilaian Evaluator dari laman silemkerma


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Perpanjangan Rekomendasi Usul Pembukaan Prodi PTN/PTS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Perpanjangan Rekomendasi Usul Pembukaan Prodi PTN/PTS

5. JFU pelaksana mengunggah Perpanjangan Perpanjangan Rekomendasi Usul Pembukaan Prodi PTN/PTS dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Perpanjangan Rekomendasi Usul Pembukaan Prodi PTN/PTS dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Perpanjangan Rekomendasi Usul Pembukaan Prodi PTN/PTS










- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

- AC - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) 3. Kompetensi















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI PERPANJANGAN AKREDITASI


Pelayanan 1. Surat Permohonan Rekomendasi 2. Tangkapan Layar dari laman sapto


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Perpanjangan Akreditasi melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Akreditasi

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Perpanjangan Akreditasi dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Rekomendasi Perpanjangan Akreditasi dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Perpanjangan Akreditasi










- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi - AC - 1 (satu) unit Komputer




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

- 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) 3. Kompetensi















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI PERUBAHAN BENTUK PT


Pelayanan 1. Surat Permohonan Rekomendasi Perubahan PTS oleh Yayasan 2. SK Menteri tentang perubahan badan penyelenggara (jika ada) 3. Akta Notaris Badan Penyelenggara beserta semua perubahan Akta

Notaris yang pernah dilakukan 4. SK Menteri tentang Izin Pendirian PTS 5. Studi Kelayakan Perubahan PTS 6. SK Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara

sebagai badan hukum 7. Ketersediaan Lahan Kampus/Sarana Prasarana, Bukti

Kepemilikan atas nama Badan Peyelenggara 8. Bila status lahan atau sarana prasarana belum atas nama Badan

Penyelenggara badan penyelenggara dapat menggunakan lahan atau sarana prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa/menyewa dgn hak membeli pertama kali yg dibuat dihadapan notaris , Perjanjian sewa menyewa maksimal 10 tahun


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Perubahan Bentuk PT melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Perubahan Bentuk PT

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Perubahan Bentuk PT dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Presentasi oleh pemohon dalam rangka penerbitan Rekomendasi Pendirian PTS secara luring/daring

7. Pemohon menerima Rekomendasi Perubahan Bentuk PT dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Perpanjangan Akreditasi









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry



















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI ALIH KELOLA PTS


Pelayanan 1. Surat Permohonan Rekomendasi Alih Kelola PTS oleh Badan

Penyelenggara 2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara yang akan

menerima alih kelola PTS, beserta semua perubahan yang telah dilakukan

3. Studi Kelayakan Alih Kelola PTS 4. SK Menteri tentang perubahan badan penyelenggara (jika ada) 5. SK Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara

yang akan menerima alih kelola PTS 6. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara yang akan

mengalihkelolakan PTS, beserta semua perubahan yang telah dilakukan

7. SK Menteri tentang perubahan badan penyelenggara (jika ada) 8. SK Menkunham tentang pengesahan Badan Penyelenggara yang

mengalihkelolakan PTS 9. Surat Keputusan Izin Pendirian PTS yang akan dialihkelolakan 10. Surat persetujuan badan penyelenggara tentang pengalihan

pengelolaan PTS 11. Surat persetujuan Pimpinan PTS dan Senat tentang pengalihan

pengelolaan PTS 12. Akta Notaris tentang : Kesepakatan alih kelola PTS antara Badan

Penyelenggara yang akan mengalihkelolakan PTS dengan Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola PTS atau Kesepakatan alih kelola PTS antar seluruh anggota organ-organ Badan Penyelenggaranya


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Alih Kelola PTS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Alih Kelola PTS

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Alih Kelola PTS dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Rekomendasi Alih Kelola PTS dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Alih Kelola PTS




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

























Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGGABUNGAN/PENYATUAN PERGURUAN TINGGI


Pelayanan 1. Studi Kelayakan Penggabungan/Penyatuan PTS 2. Surat Permohonan Rekomendasi Penggabungan/Penyatuan

Perguruan Tinggi oleh Badan Penyelenggara 3. Sertifikat lahan dan bangunan atas nama badan penyelenggara

atau Perjanjian sewa menyewa lahan paling lama 10 tahun 4. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan

masing-masing Badan Penyelenggara yang menggabungkan diri/ menyatukan diri sebagai badan hukum (SK Menkumham)

5. Akta Notaris perjanjian penggabungan beberapa Perguruan Tinggi jika diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berbeda

6. Surat Keputusan Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan digabungkan

7. Akta Notaris pendirian masing-masing Badan Penyelenggara yang menggabungkan/menyatukan diri, beserta semua perubahannya


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi

5. JFU pelaksana mengunggah Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry



















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGGABUNGAN/PENYATUAN PERGURUAN TINGGI


Pelayanan 1. Studi Kelayakan Penggabungan/Penyatuan PTS 2. Surat Permohonan Rekomendasi Penggabungan/Penyatuan

Perguruan Tinggi oleh Badan Penyelenggara 3. Sertifikat lahan dan bangunan atas nama badan penyelenggara

atau Perjanjian sewa menyewa lahan paling lama 10 tahun 4. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan

masing-masing Badan Penyelenggara yang menggabungkan diri/ menyatukan diri sebagai badan hukum (SK Menkumham)

5. Akta Notaris perjanjian penggabungan beberapa Perguruan Tinggi jika diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berbeda

6. Surat Keputusan Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan digabungkan

7. Akta Notaris pendirian masing-masing Badan Penyelenggara yang menggabungkan/menyatukan diri, beserta semua perubahannya


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi

5. JFU pelaksana mengunggah Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon menerima Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi









Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry



















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA


Pelayanan 1. SK Menteri tentang Izin Pendirian PT 2. Akta Notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta

semua perubahannya 3. Akta/Surat Kronologis yang memuat tentang perubahan Badan

Penyelenggara 4. Surat permohonan perubahan badan penyelenggara oleh badan

penyelenggara ditujukan ke Dirjen Dikti (PTS Akademik) dan Dirjen Pendidikan Vokasi (PTS Vokasi)

5. Surat permohonan rekomendasi perubahan Badan Penyelenggara ditujukan kepada Kepala LLDIKTI WILAYAH IX

6. SK Menkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara








Indonesia Nomor 07 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan,




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI PINDAH LOKASI PTS


Pelayanan 1. Studi Kelayakan pindah lokasi 2. SK Menteri tentang perubahan badan penyelenggara (jika ada) 3. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi tentang pindah lokasi PTS 4. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta semua

perubahannya 5. SK Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara 6. Surat Keputusan Menteri tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi 7. Sertifikat status hak milik atas lahan kampus perguruan tinggi pada

lokasi baru atas nama Badan Penyelenggara atau perjanjian sewa menyewa

8. Surat Permohonan Rekomendasi oleh Badan Penyelenggara PTS


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Pindah Lokasi PTS melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Pindah Lokasi PTS

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Pindah Lokasi PTS dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon Rekomendasi Pindah Lokasi PTS dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Pindah Lokasi PTS












Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI


Pelayanan 1. SK Menkumham tentang pengesahan badan penyelenggara 2. SK menteri pembukaan program studi yang akan mengalami

perubahan nama 3. Surat permohonan perubahan nama program studi 4. Akta Notaris Badan penyelenggara beserta semua perubahannya 5. Capain Pembelajaran program studi yang akan mengalami

perubahan nama 6. SK Menteri tentang pendirian PTS 7. Surat Perpanjangan Izin (jika ada) 8. SK menteri perubahan nama badan penyelenggara (jika ada)


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi












Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI PENUTUPAN PRODI


Pelayanan 1. Surat persetujuan badan penyelenggara 2. Akta Notaris Badan penyelenggara beserta semua perubahan 3. Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi 4. SK menteri tentang pembukaan program studi (prodi yang akan

diusulkan tutup) 5. Surat Permohonan Rekomendasi Penutupan Prodi oleh Perguruan

Tinggi 6. SK Menkumham tentang pengesahan badan penyelenggara 7. SK Menteri tentang perubahan badan penyelenggara (jika ada) 8. Surat Keputusan Menteri tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Rekomendasi Penutupan Prodi melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Penutupan Prodi

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Penutupan Prodi dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon Rekomendasi Penutupan Prodi dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Penutupan Prodi









2. Sarana, prasarana,

- Ruang tunggu yang memadai - Toilet




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

dan/atau fasilitas

- Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi - AC - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) 3. Kompetensi















Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN REKOMENDASI PERUBAHAN AWAL LAPOR


Pelayanan 1. Surat Permohonan Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Ketua,

atau Direktur) yang memuat alasan perubahan awal lapor 2. Scan SK Penyelenggaraan Prodi (jika perubahan awal lapor

program studi) 3. Scan SK Pendirian Perguruan Tinggi (jika perubahan awal lapor

perguruan tinggi) 4. Kalender akademik yang menunjukkan bahwa perguruan

tinggi/program studi menyelenggarakan proses pembelajaran pada periode yang dimaksud


1. Pemohon membuat pengajuan baru dan memilih layanan Permohonan Rekomendasi Perubahan Awal Lapor melalui laman https://sipinter.lldikti9.id Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)



4. JFU pelaksana melakukan validasi dokumen persyaratan dan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Perubahan Awal Lapor

5. JFU pelaksana mengunggah Rekomendasi Perubahan Awal Lapor dalam bentuk berkas elektronik dan menyiapkan penyampaian berkas fisik yang telah di verifikasi secara berjenjang

6. Pemohon Rekomendasi Perubahan Awal Lapor dengan mengunduh berkas elektronik dan menerima berkas fisik yang dikirim atau diambil langsung pada Unit Layanan Terpadu.



pelayanan Rekomendasi Perubahan Awal Lapor







NO. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Pemenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data



- Ruang tunggu yang memadai - Toilet - Tempat parkir - Lemari dokumen - Meja - Kursi




Tanggal 2021

Revisi ke 1

santry

- AC - 1 (satu) unit Komputer - 1 (satu) unit Printer - 1 (satu) unit Scanner - Telepon - Alat tulis kantor - Mini pantry/dispenser/gelas - Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) 3. Kompetensi












Documents

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Ditetapkan Di …