Pendahuluan

Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensinya

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Seiring dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21, guru harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui soal yang menuntut kemampuan berpikir tinggi.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) menyatakan bahwa pengembangan kemampuan guru dalam membuat soal-soal ujian yang menuntut kemampuan berpikir aras tinggi akan dilakukan secara berkesinambungan melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Untuk merealisasikankannya, Ditjen GTK memberikan bantuan kepada MGMP untuk menyusun soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) (Surat Dirjen GTK Nomor 01554/B/GT/2017) yang dialokasikan untuk minimal satu kelompok kerja di setiap kabupaten/kota di seluruh provinsi. Pemerintah Daerah dihimbau untuk melakukan replikasi program menggunakan APBD untuk mata pelajaran lain yang diujikan dalam USBN.

Profil dan Keaktifan MGMP Peserta Program Penyusunan Soal USBNSebagian besar MGMP keberadaannya sudah lima tahun atau lebih. Struktur organisasi MGMP minimal terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Sebagian besar MGMP telah memiliki rencana kegiatan yang disusun oleh satu atau lebih unsur-unsur ketua/pengurus/anggota MGMP, kepala sekolah inti dan pengawas. Umumnya kegiatan dilaksanakan di sekolah dan menggunakan fasilitas sekolah dengan jumlah pertemuan kurang < 12 kali/tahun. Sebagian besar MGMP telah memiliki instruktur internal.

OPTIMALISASI PERAN MGMPDALAM MENINGKATKAN KUALITAS MENGAJAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RISALAH KEBIJAKAN

2019

http;://www.puslitjakdikbud.go.id

Jumlah sekolah dan guru yang telibat dalam MGMP, sangat ditentukan oleh letak geografis. Di Bekasi, hampir semua MGMP beranggotakan >100 sekolah dengan 101-518 guru. Di daerah sampel lainnya, kisaran anggotanya antara 3-57 sekolah dengan 2-170 guru. Persentase keaktifan anggota sangat beragam pada semua MGMP, antara 19.9% sampai 100%.

Sumber dana pendanaan berasal dari iuran anggota, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBN (block grant), APBD, komite sekolah dan donatur yang tidak mengikat. Di Kabupaten Limapuluh Kota, iuran anggota ditarik dengan tujuan untuk penyewaan tempat yang mudah diakses oleh semua anggota. Pada MGMP yang tidak menerima block grant, iuran anggota dikenakan untuk mata pelajaran yang bersifat praktik, yaitu PJOK, SBK dan Prakarya. Dari pola pendanaan kegiatan, dana yang didapat dari block grant lebih banyak digunakan untuk 3 pos berikut: konsumsi pertemuan (34,4%), transport peserta (28,6%), dan insentif pengurus MGMP (10%). Sebagian besar MGMP tidak membuat laporan keuangan, bahkan pada MGMP penerima block grant. Umumnya laporan keuangan yang dibuat, tidak terbuka untuk umum.

Perencanaan dan realisasi Program Penyusunan Soal USBN di MGMPSebagian besar responden MGMP penerima block grant menyatakan membuat perencanaan program penyusunan USBN, namun tidak dapat menunjukkan dokumen perencanaan tersebut. Unsur yang terlibat dalam penyusunan soal USBN dan penyiapan materi, baik ketika perencanaan maupun realisasi pelaksanaan adalah satu atau lebih unsur-unsur: ketua/pengurus/anggota MGMP, instruktur internal/eksternal, tim penyusun soal, pengawas dan kasie dinas pendidikan.

Hampir semua program penyusunan soal USBN direncanakan dan dilaksanakan di sekolah. Metode yang digunakan meliputi kerja individu dan kelompok, diskusi, serta ceramah. Hampir semua instruktur internal dan eksternal memiliki kompetensi yang sesuai dalam penyusunan soal. Keterlibatan anggota, instruktur internal/ eksternal, serta durasi dalam perencanaan dan realisasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KriteriaPerencanaan Program Penyusunan Soal Pelaksanaan Program Penyusunan Soal

Block grant UN non BG Non UN/BG Block grant UN non BG Non UN/BG

Jumlah anggota yang terlibat 2-50 orang 5-100 orang 2-150 orang 2-41 orang 5-69 orang 3-80 orang

Durasi pembuatan soal USBN 1-100 jam 4-32 jam 3-32 jam 8-100 jam 3-32 jam 5-24 jam

Pelibatan instruktur ekternal 1-8 orang 4-13 orang 2-3 orang 1-8 orang 1-13 orang 1-3 orang

Pelibatan instruktur internal 1-4 orang 1-13 orang 2-4 orang 1-4 orang 1-6 orang 2-4 orang

Hasil Program Penyusunan Soal USBN di MGMP

Hasil Kegiatan Penyusunan soal USBN adalah Soal USBN terdiri atas 25% soal dari Pusat dan 75% soal dibuat daerah (oleh MGMP). Soal USBN tersebut kemudian dirakit menjadi dua paket soal: yang satu untuk USBN sesuai jadwal pelaksanaan USBN dan yang lainnya untuk USBN susulan. Secara umum, sebagian besar peserta MGMP, telah memahami materi yang disampaikan dalam pelatihan. Dengan pemahaman ini, diharapkan akan tersusun soal-soal USBN dengan daya nalar tinggi. Sebagian besar peserta telah mengalami peningkatan kompetensi dan memiliki kemampuan menyusun soal USBN aras tinggi setelah mengikuti pelatihan.

Diseminasi Hasil Program Penyusunan SoalDi tingkat sekolah, Kepala sekolah sangat mendukung diseminasi hasil penyusunan soal USBN. Bentuk dukungan nyata kepala sekolah antara lain dengan menyediakan fasilitas sekolah untuk pelaksanaan diseminasi, serta membantu pendanaannya. Sebagian besar guru antusias dalam mengikuti diseminasi ini.

Transfer Hasil Kegiatan Penyusunan Soal kepada Siswa Ketua MGMP umumnya menyampaikan bahwa guru masih punya cukup waktu tersedia untuk mentransfer hasil kegiatan penyusunan soal USBN kepada siswa, namun permasalahannya adalah bahwa tidak semua siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Permasalahan lainnya, guru belum yakin apakah materi yang disampaikan adalah materi aras tinggi karena banyak yang belum mengikuti diklat.

Praktek Baik: Temuan yang Dapat Dicontoh di MGMP Daerah Lain1. Di Kota Bekasi dan Flores Timur, MGMP PJOK mendanai kegiatannya dari iuran anggota. Di Flores

Timur: selain iuran anggota, berkat koordinasi ketua MGMP dengan kepala sekolah, disepakati penggunaan BOS untuk pendanaan MGMP. Sumber dana lainnya adalah iuran sekolah yang berasal dari iuran komite.

2. Di Flores Timur (kabupaten dengan tiga pulau), dan Kapuas Hulu (kabupaten dengan area seluas provinsi Jawa Barat); MGMP untuk setiap mata pelajaran umumnya lebih dari satu, membentuk sub rayon MGMP. Hal ini bertujuan untuk kemudahan akses guru dalam mengikuti kegiatan MGMP. Kota Bekasi dengan jumlah anggota MGMP yang banyak, mewacanakan akan membentuk sub rayon agar MGMP menjadi efektif.

3. Di Flores Timur, MGMP Pendidikan Agama umumnya melaksanakan dua kali kegiatan dalam setahun dengan bantuan dana dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan didahului pengajuan proposal.

4. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, hampir semua MGMP menarik iuran dari anggotanya untuk menyewa ruang pertemuan di Pusat Kota Payakumbuh. Dengan demikian, kendala geografis Kabupaten Limapuluh Kota yang mengelilingi Kota Payakumbuh dapat diatasi dan setiap anggota mendapat perlakuan yang adil dalam hal mengeluarkan waktu, tenaga dan dana untuk datang ke lokasi kegiatan MGMP.

Saran dan Rekomendasi 1. Sebagian ketua MGMP di DKI Jakarta berkeinginan agar kepala sekolah

dan suku dinas pendidikan memberikan ijin kepada guru untuk mengikuti kegiatan MGMP.

2. Sebaiknya setiap anggota MGMP diberikan kesempatan seluas-luasnya berkompetisi untuk dijadikan instruktur, tidak melalui penunjukan secara langsung.

3. Pemerintah harus membuat suatu sistem berjenjang untuk menekan biaya pelatihan dan mempercepat penyebaran informasi dengan memanfaatkan MGMP dan memberdayakan guru-guru yang berpotensi.

4. Di setiap kabupaten/kota perlu ada satu MGMP untuk setiap Mapel. Pembentukan sub rayon MGMP diperlukan dalam kondisi, a) cakupan area yang sangat luas; b) wilayah kepulauan; c) jumlah anggota yang terlalu banyak

5. Jika ada anggaran untuk membantu kegiatan MGMP, maka bantuan yang diberikan sebaiknya proposional dengan jumlah anggota MGMP. Jumlah anggota MGMP sebaiknya dibatasi maksimal 28 orang, supaya pembelajaran berlangsung efektif.

6. Pengurus dan anggota MGMP harus meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan MGMP. Perlu dipertimbangkan pemberian penghargaan misalnya 2 Jam Tatap Muka (JTM) untuk pengurus dan 1 JTM untuk anggota, agar terpenuhi kewajiban mengajar 24 JTM per minggu.

7. Sosialisasi tentang manfaat MGMP agar lebih masif lagi dilakukan karena ada pemerintah daerah yang kurang mendukung dan belum mengenal MGMP.

Simon Sili Sabon Teguh Supriyadi Relisa Bambang Suwardi Joko

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan KebudayaanBadan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanhttp://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id