KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi ... Sistem Akuntansi Keuangan ... yang dilakukan dengan cara pemaparan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 10 /PB/2011

TENTANG

PEDOMAN BIMBINGANPELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

adalah pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangperbendaharaan negara;bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementeriannegara/lembaga yang akurat dan tepat waktu, perlu adanya bimbingansistem akuntansi instansi terhadap kementerian negara/lembaga;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang SistemAkuntansi Hibah;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata CaraRekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Pusat;

DIREKTURJENDERAL

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Februari 2011

DIREKTUR JENDERAL,/4./

so

S SUPRIJANTO19530814 197507 001

3SVDEW.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Keuangan;Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.01/2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalPerbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANGPEDOMAN BIMBINGAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI DANPELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1

Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuanganpada Kementerian Negara/Lembaga diperlukan dalam pelaksanaan bimbinganSistem Akuntansi Instansi.

Pasal 2Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur tata cara danpelaksanaan bimbingan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan padatingkat pusat dan tingkat wilayah.

Pasal 3Tata cara dan pelaksanaan bimbingan sistem akuntansi dan pelaporankeuangan kementerian negara/lembaga dilaksanakan sesuai dengan LampiranI dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, makaKeputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-15/PB/2010tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

LAMPIRAN IPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 10 /PB/2011

TENTANG

PEDOMAN BIMBINGAN PELAKSANAANSISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT PUSAT

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANTAHUN 2011

PEDOMAN BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT PUSAT

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Berdasarkan Pasal 941 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Keuangan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan antara lainmenyelenggarakan fungsi pembinaan implementasi sistem akuntansi instansikementerian/lembaga yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI)Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai berikut:

penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi serta pelaporankeuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkedudukan sebagai PenggunaAnggaran;

penyuluhan dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporankeuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang berkedudukan sebagaiPengguna Anggaran;

c. pemantauan penyajian laporan keuangan berkala Kementerian Negara/Lembagayang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran.

Agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna,dipandang perlu menetapkan Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan pada Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Pusat.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan padaKementerian Negara/Lembaga adalah untuk memberikan petunjuk bagi Tim BimbinganPusat dalam melakukan bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputiSistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara (SIMAK-BMN).

3. Ruang Lingkup

Pedoman bimbingan ini berlaku untuk Tim Bimbingan Pusat yang melakukan bimbinganpada:

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Barang(UAPB);

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) dan UnitAkuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1);

c. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi KuasaPengguna Barang (UAKPB) pada Kantor Pusat Eselon 1.

B. BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan Bimbingan

Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga bertujuan untuk:

mensosialisasikan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kepada KementerianNegara/Lembaga;

mendukung kelancaran penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh KementerianNegara/Lembaga;

mendorong kemandirian pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuanganpada Kementerian Negara/Lembaga.

2. Jenis-Jenis Bimbingan

Bimbingan merupakan kegiatan yang melibatkan Tim Bimbingan Pusat dan objek yangdibimbing yaitu Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka memberikan pengetahuan,arahan, dan pemahaman agar objek yang dibimbing terbantu dalam melaksanakantugas-tugas terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

Bimbingan terdiri dari:

Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan yang dilakukan dengan cara simulasi dan melibatkanpelaksana/petugas yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian tugas-tugasterkait dengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan.

Penyuluhan

Kegiatan bimbingan yang dilakukan dengan cara pemaparan materi dan tanya jawabterkait dengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan, denganmelibatkan peran aktif peserta dan penyuluh.

Pemantauan

Kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan danmengevaluasi sejauh mana tingkat penyelesaian tugas-tugas yang berkaitan denganpelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan.

Penelaahan Laporan Keuangan

Kegiatan bimbingan yang dilakukan bertujuan untuk menilai kewajaran laporankeuangan yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dikaitkan denganStandar Akuntansi Pemerintahan, sebelum disampaikan ke Direktorat JenderalPerbendaharaan.

C. SUSUNAN, TUGAS, DAN TATA TERTIB BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DANPELAPORAN KEUANGAN

1. Susunan Tim Bimbingan Pusat

Susunan Tim Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada KementerianNegara/Lembaga Tingkat Pusat adalah sebagai berikut:

Pengarah, dalam hal ini dijabat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

Pembina, dalam hal ini dijabat oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

c. Koordinator Umum, dalam hal ini dijabat oleh Kepala Subdirektorat BimbinganAkuntansi lnstansi (BAI);

Koordinator Tim, dalam hal ini dijabat oleh Kepala Subdirektorat atau pejabat eselonIII di lingkungan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Ketua Tim, dalam hal ini adalah kepala seksi/pegawai yang memiliki kompetensibimbingan SAI di lingkungan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sertadirektorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk olehDirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan usulan Koordinator Umum;

f. Anggota Tim adalah pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sertadirektora: terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memilikikompetensi untuk melaksanakan bimbingan SAI di Kementerian Negara/Lembaga.

2. Tugas Tim Bimbingan Pusat

Pengarah

Pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat, memantau, danmeminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bimbingan Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga dari Pembina.

Pembina

Pembina melakukan pemantauan pelaksanaan bimbingan, menilai sistem danprosedur kegiatan bimbingan, serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaanbimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga dari Koordinator Umum.

c. Koordinator Umum

Koordinator Umum mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan bimbingan,membantu Pembina dalam pemantauan bimbingan serta memintapertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga dari Koordinator Tim dan Ketua Tim dalam bentukLaporan Hasil Bimbingan. Koordinator Umum dibantu oleh para Kepala Seksi diSubdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) dalam pemantauan pelaksanaanbimbingan.

Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) selaku Koordinator Umumbeserta Kepala Seksi di Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) dalampelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan padaKementerian Negara/Lembaga memiliki tugas sebagai berikut.

Menetapkan rencana kegiatan bimbingan.

Menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan.

Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga.

Menerima dan memroses surat-surat mengenai permintaan penyuluhan/bimbingan teknis dari Kementerian Negara/Lembaga.

Menetapkan Tim Bimbingan Pusat/Penyuluh/Bimbingan Teknis KementerianNegara/Lembaga dengan persetujuan Direktur Akuntansi dan PelaporanKeuangan.

Memantau setiap penyuluhan yang diadakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Memantau hasil pelaksanaan telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Memantau dan mengevaluasi kegiatan bimbingan Sistem Akuntansi Instansimelalui laporan hasil bimbingan di tingkat pusat maupun wilayah.

9) Mengikhtisarkan laporan bimbingan tingkat pusat dan wilayah per bagiananggaran.

10) Menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang diterima berdasarkan laporanyang diterima dari Tim Bimbingan Pusat/Kantor Wilayah dan yang secaralangsung diterima dari Kementerian Negara/Lembaga dan meminta saran sertapetunjuk dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan guna perbaikan.

d. Koordinator Tim

Koordinator Tim bertanggung jawab mengoordinasikan bimbingan di beberapaKementerian Negara/Lembaga yang berada di bawah kewenangannya. KoordinatorTim dapat membawahi beberapa Ketua Tim Pembina Pusat.

Tugas Koordinator Tim adalah sebagai berikut.

Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan Anggota Tim Pembina Pusat dalampelaksanaan bimbingan.

Memantau pelaksanaan bimbingan dan memberikan pemecahan terhadappermasalahan-permasalahan yang dihadapi Kementerian Negara/Lembaga dalampelaksanaan SAI.

Menerima dan menyetujui laporan hasil bimbingan dari masing-masing Ketua Tim.

Menyampaikan laporan hasil bimbingan ke Kepala Subdirektorat BimbinganAkuntansi Instansi (BAI) selaku Koordinator Umum.

Memantau pelaksanaan telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Mempelajari ikhtisar hasil bimbingan tingkat wilayah dan tingkat pusat dalamrangka melakukan bimbingan untuk bagian anggaran dalam lingkupkoordinasinya.

7) Mendiskusikan dengan Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI)mengenai permasalahan yang bersifat khusus.

e. Ketua Tim

Ketua Tim membawahi beberapa orang Anggota Tim. Tugas Ketua Tim adalahsebagai berikut.

Membuat rencana dan jadwal kegiatan bimbingan.

Memberikan pengarahan kepada Anggota Tim sebelum melaksanakan bimbingan.

Membantu pendataan satuan Pengguna Anggaran/Barang.

Melaksanakan bimbingan beserta Anggota Tim.

Memantau setiap Anggota Tim dalam pelaksanaan bimbingan.

Membuat Laporan Hasil Bimbingan dan menyampaikannya kepada KoordinatorTim untuk mendapat persetujuan.

Membuat dan menyampaikan laporan monitoring bulanan mengenai statuspelaksanaan SAI pada Kementerian Negara/Lembaga.

Memberikan rekomendasi/pemecahan masalah yang dihadapi KementerianNegara/Lembaga dalam melaksanakan SAL

Melaporkan dan mendiskusikan dengan Koordinator Tim apabila terdapatpermasalahan yang belum dapat diselesaikan.

Melaporkan kepada Koordinator Tim dan Koordinator Umum apabila KementerianNegara/Lembaga mengadakan penyuluhan SAL

11) Menelaah kewajaran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembagatriwulanan, semesteran, dan tahunan sebelum disampaikan ke Direktorat JenderalPerbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

12)Mempelajari dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terdapatdalam ikhtisar hasil bimbingan tingkat wilayah dan tingkat pusat dalam rangkamelakukan bimbingan untuk bagian anggaran dalam lingkup bimbingannya.

13) Membantu pelaksanaan rekonsiliasi data Kementerian Negara/Lembaga dengandata APBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi danPelaporan Keuangan.

f. Anggota Tim

Tugas Anggota Tim adalah sebagai berikut.

Melaksanakan bimbingan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua Tim.

Melakukan pendataan satuan Pengguna Anggaran.

Melaporkan permasalahan yang dihadapi Kementerian Negara/Lembaga dalampelaksanaan SAI kepada Ketua Tim.

Membantu Ketua Tim membuat Laporan Hasil Bimbingan.

Membantu Ketua Tim dalam menelaah kewajaran Laporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga triwulanan, semesteran, dan tahunan sebelumdisampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Membantu Ketua Tim dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yangterdapat dalam ikhtisar hasil bimbingan tingkat wilayah dan tingkat pusat dalamrangka melakukan bimbingan untuk bagian anggaran dalam lingkupbimbingannya.

7) Membantu pelaksanaan rekonsiliasi data Kementerian Negara/Lembaga dengandata yang dihasilkan Sistem Akuntansi Umum Direktorat JenderalPerbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

3. Tata Tertib Bimbingan

Dalam melaksanakan bimbingan, setiap Tim Bimbingan Pusat harus mematuhi tata tertibsebagai berikut.

Ketua Tim dalam melakukan bimbingan ke Kementerian Negara/Lembaga harusseizin Koordinator Tim dan/atau Koordinator Umum.

Anggota Tim dalam melakukan bimbingan ke Kementerian Negara/Lembaga harusseizin Ketua Tim dan/atau Koordinator Tim.

Ketua Tim dalam melakukan bimbingan ke Kementerian Negara/Lembaga yangbukan merupakan instansi bimbingannya harus seizin Koordinator Tim dan/atauKoordinator Umum:

Anggota Tim dalam melakukan bimbingan ke Kementerian Negara/Lembaga yangbukan merupakan instansi bimbingannya harus seizin Ketua Tim dan/atau KoordinatorTim serta Koordinator Umum.

Tim Bimbingan Pusat dalam melakukan penyuluhan/bimbingan teknis SAI yangdiselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga harus disertai surat tugas dariDirektur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuanganberdasarkan surat permintaan dari Kementerian Negara/Lembaga terkait.

Tim Bimbingan Pusat harus selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian yangdibutuhkan dalam melaksanakan bimbingan.

g. Tim Bimbingan Pusat harus membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Bimbinganke Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI).

Tim Bimbingan Pusat tidak boleh melakukan bimbingan tanpa surat tugas.

Tim Bimbingan Pusat tidak diperkenankan meminta fasilitas dalam bentuk apapundari Kementerian Negara/Lembaga.

Tim Bimbingan Pusat tidak diperkenankan melakukan penyusunan LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tim Bimbingan Pusat wajib menjaga nama baik Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

I. Terhadap pelanggaran tata tertib ini akan dikenakan sanksi administratif dan/atauketentuan yang berlaku bagi PNS.

D. PERSIAPAN BIMBINGAN

Sebelum melaksanakan bimbingan, Tim Bimbingan Pusat harus melakukan persiapansebagai berikut.

Membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur Akuntansi dan PelaporanKeuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Mempersiapkan formulir yang diperlukan dalam penyusunan daftar satuan PenggunaAnggaran.

Memahami SAL

Mempelajari karakteristik Kementerian Negara/Lembaga yang akan dibimbing sehinggaakan mempermudah pelaksanaan bimbingan SAL

Pemahaman terhadap SAI dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berdiskusi dengan Anggota Tim yang lain, Ketua Tim, dan Koordinator Tim.

Mengamati dan berperan serta dalam implementasi SAI.

Mengikuti penyuluhan SAI dan bimbingan teknis intern.

Mempelajari buku-buku pedoman yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan.

Mempelajari petunjuk prosedur dan surat edaran yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Perbendaharaan maupun instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Mempelajari berbagai surat keputusan dan peraturan lainnya yang berkaitan denganSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan dan buku pedoman yang perlu dipelajari sebelum melakukan bimbingan adalahsebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah.

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan TugasPembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah.

10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan.

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

12.Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Keuangan Negara.

13.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun2010.

14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi UtangPemerintah.

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman PengelolaanDana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaandan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran2009.

20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara RekonsiliasiBarang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Transfer ke Daerah.

22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atasLaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

23.Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan danbarang milik negara.

24.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2005 tentang JurnalStandar dan Posting Rules.

25.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2006 tentang PedomanAkuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.

26.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang PedomanAkuntansi Persediaan.

27.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentangPenambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.

28.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang PedomanPenggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modalsesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang BaganAkun Standar.

29.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-61/PB/2008 tentang Tata CaraPengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga.

30.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2008 tentang Tata CaraPenyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

31.Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang TataCara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

32.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang PedomanPenyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

33.Peraturan/Keputusan/Surat Edaran yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaanyang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, pertanggungjawaban/pelaporan keuangan,dan Barang Milik Negara.

34.Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara/Lembaga yangberkaitan dengan pelaporan keuangan.

35.Buku-buku yang mendukung bimbingan Kementerian Negara/Lembaga antara lainPetunjuk Teknis Pelaksanaan SAI pada Kementerian Negara/Lembaga.

E. PELAKSANAAN BIMBINGAN

Pelaksanaan bimbingan pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dilakukan dengan carasebagai berikut.

Memantau dan mendiskusikan pelaksanaan SAI berdasarkan pengamatan dan tanyajawab dengan pejabat dan pelaksana SAI.

Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada pelaksana SAI.

3. Memberikan pemahaman terhadap pedoman, peraturan-peraturan, atau surat edaranyang baru terbit sehubungan dengan pelaksanaan SAI.

1. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAPA

a. Kegiatan Administrasi

Tim Bimbingan Pusat bertugas memantau kegiatan petugas administrasi untukmengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

penyelenggaraan buku agenda penerimaan dan pengiriman dokumen;

verifikasi atas kelengkapan ADK dan laporan yang dikirim UAPPA-E1 dan instansiterkait lainnya;

3) pendistribusian laporan keuangan dan kegiatan persuratan lainnya.

b. Kegiatan Verifikasi/Akuntansi

Tim Bimbingan Pusat bertugas:

1) Memantau kegiatan petugas verifikasi/akuntansi untuk mengetahui statuspelaksanaan kegiatan yang meliputi:

penerimaan hasil cetakan Laporan Keuangan Instansi dan catatan lainnya daripetugas komputer;

pembuatan daftar monitoring penerimaan Laporan Keuangan UAPPA-E1;

pelaksanaan verifikasi Laporan Keuangan Eselon I;

pelaksanaan tindak lanjut hasil verifikasi laporan keuangan kepada UAPPA-E1;

pelaksanaan analisis Laporan Keuangan Instansi sebagai bahan Catatan atasLaporan Keuangan;

penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan;

g) penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi.

2) Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya.

Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yangdihadapi oleh petugas verifikasi/akuntansi.

Memberikan motivasi kepada petugas verifikasi/akuntansi agar dapatmelaksanakan tugasnya secara mandiri.

c. Kegiatan Operasi Komputer


1) Memantau kegiatan petugas komputer untuk mengetahui status pelaksanaankegiatan yang meliputi:

pengecekan isi Arsip Data Komputer (ADK) UAPPA-E1 dengan registerpengiriman;

pembuatan daftar monitoring penerimaan ADK UAPPA-E1;

pembuatan hasil tindak lanjut verifikasi ADK kepada UAPPA-E1 apabiladitemukan isi ADK salah/tidak dapat diproses;

penggabungan ADK dari UAPPA-E1;

pencetakan Laporan Keuangan UAPA;

pengarsipan ADK UAPPA-E1;

pelaksanaan back-up data;

penyiapan data untuk pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat JenderalPerbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

2) Membimbing petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya;

Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yangdihadapi oleh petugas komputer.

Memberikan motivasi kepada petugas komputer agar dapat melaksanakantugasnya secara mandiri.

2. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAPPA-E1


Tim Bimbingan Pusat bertugas memantau kegiatan petugas administrasi untukmengetahui status pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:


verifikasi atas paket kiriman dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

verifikasi atas paket kiriman dari UAKPA pada Eselon I dan/atau UAKPADekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

monitoring Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAK-BMN;

pengiriman ADK, laporan keuangan, dan laporan kegiatan UAPPA-E1 setiap bulankepada UAPA;

pengiriman Rincian Estimasi Pendapatan per Wilayah kepada UAPPA-W yangbersangkutan (khusus UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Pajak dan UAPPA-E1Direktorat Jenderal Bea Cukai).



1) Memantau kegiatan petugas verifikasi/akuntansi untuk mengetahui statuspelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi;

pembuatan Rincian Estimasi Pendapatan per Wilayah (khusus untuk DirektoratJenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai);

c) pembuatan daftar monitoring Laporan Keuangan UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

pembuatan daftar monitoring Laporan Keuangan UAKPA pada Eselon 1dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

pelaksanaan verifikasi atas laporan keuangan yang dihasilkan;

pelaksanaan tindak lanjut hasil verifikasi laporan keuangan kepada UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

pelaksanaan teiaah Laporan Keuangan Instansi sebagai bahan Catatan atasLaporan Keuangan;


penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi.

Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya.


4) Memberikan motivasi kepada petugas verifikasi/akuntansi agar dapatmelaksanakan tugasnya secara mandiri.



1) Memantau kegiatan petugas komputer untuk mengetahui status pelaksanaankegiatan sebagai berikut:

penelitian isi ADK UAPPA-W dengan register pengiriman;

pembuatan daftar monitoring penerimaan ADK UAPPA-W:

pelaksanaan verifikasi ADK dari UAPPA-W;

pelaksanaan monitoring penerimaan ADK dari UAKPA Kantor Pusat Eselon 1dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

membandingkan register penerimaan dengan register pengiriman ADK yangberasal dari UAPPA-W;

membandingkan register penerimaan dengan register pengiriman ADK yangberasal dari UAKPA Kantor Pusat Eselon 1 dan/atau UAKPADekonsentrasi/UAKPA Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

pembuatan konsep surat pemberitahuan hasil verifikasi ADK kepada UAPPA-W dan UAKPA Kantor Pusat Eselon 1 dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama apabila ditemukan isi ADK yang salah/tidakdapat diproses;

penggabungan ADK dari UAPPA-W;

penggabungan ADK dari UAKPA Kantor Pusat Eselon 1 dan/atau UAKPADekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

pelaksanaan pencetakan laporan keuangan;

k) pelaksanaan proses pengiriman ADK ke UAPA;

I) pelaksanaan back-up data;

m) penyiapan dan penyampaian data UAPPA-E1 ke UAPA dalam rangkarekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. DirektoratAkuntansi dan Pelaporan Keuangan.

2) Membimbing petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya.

3) Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yangdihadapi oleh petugas komputer.

4) Memberikan motivasi kepada petugas komputer agar dapat melaksanakantugasnya secara mandiri.

3. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAKPA padaKantor Pusat Eselon I



Memantau kegiatan petugas administrasi untuk mengetahui status pelaksanaankegiatan yang meliputi:


monitoring penerimaan ADK dari UAKPB;

verifikasi kelengkapan ADK UAKPB;

penyiapan/pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAK-BMN;

5) pendistribusian laporan keuangan dan kegiatan surat-menyurat lainnya.




penerimaan hasil cetakan RTH, laporan keuangan, dan catatan lainnya daripetugas komputer;

pelaksanaan verifikasi RTH dan laporan keuangan;

pelaksanaan telaah laporan keuangan sebagai bahan Catatan atas LaporanKeuangan;


e) penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi.

2) Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnyasecara mandiri.


Memberikan motivasi kepada petugas verifikasi/akuntansi agar dapatmelaksanakan tugasnya secara mandiri.



1) Memantau kegiatan petugas komputer untuk mengetahui status pelaksanaankegiatan sebagai berikut:

perekaman dokumen sumber;

penerimaan data aset;

pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara;

pencetakan RTH;

pencetakan Laporan Keuangan UAKPA;

pengarsipan ADK UAKPA;

g) pelaksanaan back-up data;

h) pengiriman ADK ke UAPPA-E1.

Membimbing petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya.



4. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK-BMN) Tingkat UAPB


a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi yang terdiri dari petugas administrasi danpetugas verifikasi untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

penerimaan ADK dan Laporan Barang Pembantu Pengguna-Eselon 1 dariUAPPB-E1;

penggabungan ADK dari UAPPB-E1;

pemeliharaan Laporan Barang Pembantu Pengguna-Eselon 1 dan LaporanKondisi Barang (LKB) dari UAPPB-E1;

penyusunan Buku Barang berdasarkan Laporan Barang Pembantu Pengguna-Eselon 1;

5) penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Catatan atas Laporan BarangMilik Negara (CaLBMN) setiap semester dan akhir tahun anggaran;

penyusunan LKB berdasarkan penggabungan LKB UAPPB-E1;

pencocokan nilai BMN sebagaimana tersaji dalam LBP dengan . nilai aset berupaBMN yang tersaji dalam Neraca Percobaan serta melakukan perbaikan apabiladitemukan kesalahan;

pengiriman ADK, LBP, dan CaLBMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

pemutakhiran data BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

10) penyimpanan arsip data BMN.

b. Membimbing petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya.

Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapioleh petugas akuntansi.

Memberikan motivasi kepada petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnyasecara mandiri.

5. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK-BMN) Tingkat UAPPB-E1


a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi dan verifikasi untuk melaksanakan kegiatansebagai berikut:

penerimaan ADK dari UAPPB-W dan UAKPB Pusat;

penggabungan ADK dari UAPPB-W dan UAKPB Pusat;

pemeliharaan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah dan KuasaPengguna serta LKB dari UAPPB-W dan/atau UAKPB Pusat;

penyusunan Buku Barang dan Buku Barang Bersejarah berdasarkanpenggabungan Laporan Barang UAPPB-W dan/atau UAKPB Pusat;

penyusunan Laporan Barang tingkat UAPPB-E1 dan CaLBMN setiap semesterdan akhir tahun anggaran;

penyusunan LKB berdasarkan penggabungan LKB UAPPB-W dan/atau UAKPBPusat setiap akhir tahun anggaran;

pencocokan data BMN sebagaimana tersaji dalam Laporan Barang dengan databarang sebagaimana tersaji dalam Neraca Percobaan serta melakukan perbaikanapabila ditemukan kesalahan;

pengiriman ADK, LBMN, dan CaLBMN ke UAPB;

9) penyimpanan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahunanggaran.

Membimbing petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya.


d. Memberikan motivasi kepada petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnyasecara mandiri.

6. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK-BMN) Tingkat UAKPB Kantor Pusat Eselon I


a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi dan verifikasi untuk mengetahui statuspelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

pemeliharaan dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;

pembukuan BMN ke dalam Buku Barang dan Buku Barang Bersejarahberdasarkan dokumen sumber;

pencatatan dan pemutakhiran persediaan berdasarkan hasil opname fisik per 30Juni dan 31 Desember;

penggabungan data persediaan dengan BMN non-persediaan per 30 Juni dan 31Desember;

pemberian tanda registrasi pada BMN non-persediaan;

pembuatan Daftar Barang di Ruangan (DBR), Kartu Identitas Barang (KIB), danDaftar Barang Lainnya (DBL);

pengiriman ADK setiap akhir bulan dan CaLBMN setiap akhir semester keUAKPA;

pencocokan data aset dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna dengan Neracayang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan perbaikanapabila ditemukan kesalahan;

penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan CaLBMN setiap semester danLKB setiap akhir tahun anggaran dan mengirimkannya ke UAPPB-E1;

penyimpanan arsip data BMN.



Memberikan motivasi kepada petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnyasecara mandiri.

F. PELAPORAN HASIL BIMBINGAN/PENYULUHAN

Tim Bimbingan Pusat membuat Laporan Bimbingan dan Penyuluhan dengan ketentuansebagai berikut:

1. Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi

Laporan ini dibuat secara triwulanan dan ditandatangani oleh pembimbing instansiyang bersangkutan. Format Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi TimBimbingan Pusat dan Laporan Monitoring Pelaksar.aan Sistem Akuntansi Instansisebagaimana terlampir.

Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Triwulanan disampaikan keSubdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) setiap tanggal 10 (sepuluh) bulanberikutnya.

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) merekapitulasi Laporan HasilBimbingan Sistem Akuntansi Instansi untuk disampaikan kepada Direktur Akuntansidan Pelaporan Keuangan.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Pembina menyampaikanpertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bimbingan Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga kepada Direktur JenderalPerbendaharaan selaku Pengarah.

2. Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis

Laporan dibuat setiap selesai pelaksanaan penyuluhan. Format LaporanPenyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis sebagaimana terlampir.

Laporan tersebut merupakan salah satu bahan penyusunan Laporan Hasil Bimbingantriwulanan.

Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis disampaikan keSubdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) paling lambat 7 (tujuh) hari setelahkegiatan dilaksanakan.

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) merekapitulasi hasil laporanpenyelenggaraan penyuluhan/bimbingan teknis untuk disampaikan kepada DirekturAkuntansi dan Pelaporan Keuangan.

e. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Pembina menyampaikanpertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepadaDirektur Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah.

G. TATA CARA PELAKSANAAN PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS YANGDILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Setiap penyuluhan/bimbingan teknis yang akan diselenggarakan oleh KementerianNegaralLembaga, harus disertai surat permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknisyang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi danPelaporan Keuangan.

Setelah surat permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis didisposisikan ke KepalaSubdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI), Kepala Subdirektorat BimbinganAkuntansi Instansi (BAI) menetapkan tim penyuluhan/bimbingan teknis yang akanditugaskan untuk memberikan penyuluhan/bimbingan teknis ke Kementerian Negara/Lembaga dengan persetujuan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

3. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) membuat surat jawaban ataspermintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis ke Kementerian Negara/Lembaga.

IREKTUR JENDERAL,

DIRE-KT'• jE nirEF SUPRIJANTO

IP/1 9530814 197507 001

Khusus untuk penyuluhan/bimbingan teknis Kementerian Negara/Lembaga tingkat pusatyang diadakan di wilayah, tim penyuluhan/bimbingan teknis harus berkoordinasi denganSubdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) dan Subdirektorat Akuntansi Pusatuntuk dilakukan proses koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan c.q. Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Di samping itu, Tim BimbinganPusat memastikan kepada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan tentangkesiapan unit vertikal Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan penyuluhan.

Setelah pelaksanaan penyuluhan/bimbingan teknis berakhir, tim penyuluhan/bimbinganteknis membuat Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis dandisampaikan ke Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI).Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) selaku Koordinator Umummelaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan tekniskepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Pembina.Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Pembina melaporkanpertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepadaDirektur Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah.

H. LAMPIRAN

Format Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tim Bimbingan Pusat.Format Laporan Kemajuan dan Rencana Tindak Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansipada Kementerian Negara/Lembaga.Format Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kementerian Negara/Lembaga.Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat UnitAkuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B).Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat UnitAkuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1).Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat UnitAkuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN HASIL BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSITIM BIMBINGAN PUSAT

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGATRIWULAN TAHUN 20...

Nomor/Tanggal Surat TugasSusunan Tim

1 /NIP (jabatan dalam tim bimbingan)2 /NIP (jabatan dalam tim bimbingan) /NIP (jabatan dalam tim bimbingan) /NIP (jabatan dalam tim bimbingan) /NIP (jabatan dalam tim bimbingan) /NIP (jabatan dalam tim bimbingan)

Tanggal Pelaksanaan Tugas :Nama/Alamat/Telepon Instansi :

A. PENDAHULUAN

1. Struktur Organisasi

Karakteristik Organisasi

(Memaparkan keunikan organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang menjadiobjek bimbingan)

Susunan Organisasi(Jumlah dan nama Eselon 1 yang ada di Kementerian/Lembaga yangbersangkutan, lokasi, pola pelaporannya, penanggung jawab, dan pihak yangdapat dihubungi)

c. Penetapan UAPA/B, UAPPA-E1/UAPPB-E1, dan UAKPA/B Kantor Pusat(Memaparkan penetapan UAPA/B, UAPPA-E1/UAPPB-E1, dan UAKPA/B KantorPusat berikut dasar hukum penetapannya, serta SK penetapannya)

2. Lain-lain(Memaparkan antara lain ada tidaknya BA BUN serta kemungkinan adanya transaksiSurat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) pada Kementerian Negara/Lembagayang dibimbing)

B. PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

Sarana dan Prasarana(Memaparkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti dukungan dana, komputer,dokumen somber, dan peralatan lainnya sebagai prasyarat dasar terselenggaranyaSA1)

Sumber Daya Manusia Pelaksana SAI(Memaparkan ketersediaan SDM, tingkat penguasaannya terhadap SAI, danpenunjukan secara formal terhadap SDM yang bersangkutan)

Penyuluhan/Bimbingan Teknis(Memaparkan waktu dan tempat penyuluhan dan bimbingan teknis yang pernahdiselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga selama triwulan yang dicakuplaporan, materi, dan aplikasi yang disuluhkan, serta jumlah Satuan Kerja serta jumlahpeserta, balk yang diselenggarakan secara mandiri maupun yang melibatkan TimBimbingan Pusat)

Capaian Pelaksanaan SAI

(Memaparkan tingkat penyelesaian pemrosesan transaksi sampai akhir triwulan yangbersangkutan)

C. PERMASALAHAN

Menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masing-masing KementerianNegara/Lembaga yang dibimbing, meliputi:

Sarana dan Prasarana

(Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan ketersediaan saranadan prasarana seperti dukungan dana, komputer, dokumen sumber, dan peralatanlainnya sebagai prasyarat dasar terselenggaranya SAI)

Sumber Daya Manusia Pelaksana SAI

(Menjelaskan kendala/hambatan terkait dengan ketersediaan SDM, tingkatpenguasaannya terhadap SAI, dan penunjukan formal terhadap SDM yangbersangkutan)

Dokumen Sumber (Input)

(Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan dokumen sumberprasyarat dasar terselenggaranya SA1)

Aplikasi

(Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan aplikasi SAI)

D. PENYELESAIAN/REKOMENDASI

(Menjelaskan penyelesaian atau rekomendasi yang diberikan oleh Tim BimbinganPusat terhadap permasalahan pada poin C)

(Menjelaskan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Subdirektorat BimbinganAkuntansi Instansi)

E. LAIN-LAIN(Menjelaskan hal-hal relevan lainnya yang tidak tercakup di poin A, B, C, dan D)

Jakarta, ...... 20...

Tim Bimbingan,

Koordinator, Ketua,

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama) (Nama)

(NIP) (NIP)

Anggota,

(Tanda Tangan)

(Nama)

(NIP)

LAPORAN KEMAJUAN DAN RENCANA TINDAK PELAKSANAANSISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TRIWULAN TAHUN 200...

Berikut adalah simpulan hasil bimbingan yang berakhir tanggal 200..., berbagaipemasalahan yang harus diselesaikan dan rencana tindak yang disepakati oleh TimBimbingan Pusat dan pihak Kementerian Negara/Lembaga.

SIMPULAN

(Pada bagian ini diuraikan simpulan kemajuan yang dicapai sebagai hasil bimbingan.Menguraikan secara lugas kondisi prabimbingan dan pascabimbingan periode tersebut.)

PERMASALAHAN

(Pada bagian ini diuraikan pemasalahan-permasalahan yang berkaitan denganpelaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi pada Kementerian Negara/Lembaga.)

III. RENCANA TINDAK(Pada bagian ini diuraikan rencana tindak (action plan) yang akan dilaksanakan olehKementerian Negara/Lembaga serta Tim Bimbingan Pusat dalam rangka mengatasiberbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Negara/Lembaga sehubungandengan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi.)

Demikian butir kesepakatan ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi tindaklanjut dalam pelaksanaan sistem akuntansi di masa yang akan datang.

Jakarta, ...... 200..Pihak yang bersepakat,

a.n. Kementerian Negara/Lembaga, Ketua Tim Bimbingan,

NIP ... NIP ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Tanggal Pelaksanaan PenyuluhanMateri Penyuluhan

Jumlah Satker yang DisuluhJumlah Peserta Penyuluhan

: (nama dan kode satuan kerja dilampirkan)

Penyuluh 2, Penyuluh 3,Penyuluh 1,

NIP NIP NIP


LAPORAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS.

Nomor/Tanggal Surat TugasNama Penyuluh/Instruktur 1....

CATATAN(Memaparkan jalannya penyuluhan/bimbingan teknis, berbagai permasalahan yangditemui, pertanyaan yang diajukan oleh peserta, dan hal-hal yang masih per/uditindaklanjuti Subdirektorat Bimbingan Akuntansi lnstansi flika perlu dilampirkanpertanyaan-pertanyaan dari instansi])

KESIMPULAN(Memaparkan kesimpulan dari penyuluhan/bimbingan teknis yang telah dilakukan)

Jakarta, ...... 20...

Laporan ini dibuat oleh penyuluh dalam 3 (tiga) rangkap: 1 untuk penyuluh, 1 untuk Tim Bimbingan Pusat, dan 1untuk Subdirektorat Bimbingan Akuntansi lnstansi (BAI).

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSITingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)

Tahun Anggaran 200...

Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga

No. Ke. iatan

xx/xx/xx

I. ._,JLIEBIL.L.H.,_

L____,_ -

._.

xx/xx/xx

Lxx/xx/xx

':jail__

xx/xx/xx

Transaksi .7711MEMEMIE

il jaitima 9"'-Iv,: Fral:

xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

10

xx, xx xx

11

xx/xxixx

12

xxixx/xx

n1 Penerimaan

01

SISTEM AKUNTANSI KEUANGANADK dan UAPPA-El.

(Kode dan Nama Eselon I Pertama)

IL

xx/xx/xx

02 (Kode dan Nama Eselon I Kedua) xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxixx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

03 (Kode dan Nama Eselon I Ketiga) xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

04 (Kode dan Nama Eselon I Keempat) xxJxx/xx xx/xx/xx xx/xxixx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxixx xx/xx/xx xx/xxixx xx/xx/xx xx/xx/xx

dst2

34

5

Menggabungkan ADK dari UAPPA-E1 dan verifikasi laporansetelah penggabungan

Penyusunan Catatan alas Laporan KeuanganRekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan

Penglriman ADK dan Laporan Keuangan ke Ditjen Perbendaharaan

xx/xx/xx

LLT,Lik„..,,„:-.7,,-;7,7,,,,.._2,:„.,-L.,

xx/xx/xx xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

—

xx/xx/xx

- ' , ---7:r;',77'_., ,:i,,,,,,i,,,,,,xx/xx/xx x xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx xx/xxixx xx/xx/xx

, t.,,, 1_[ ..,

xx/xxixx

xx/xx/xx

11111111111111111111111111111:

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

.xx/xx/xx xx/xx/xx

_,-..aratit2_

n1

SISTEM

01Penerimaan

INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSIBMN

ADK dan La soran dari UAPPB-E1(Kode dan Nama Eselon I Pertama

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEIZIMEFMILXML; RAEe ' .itt,r,i=..,,,,T,

....""'"--- '

.,_ .. . :_,....—....xx/xx/xx

02 Kode dan Nama Eselon I Kedua xx/xx/xx xx/xx/xx

03 Kode dan Nama Eselon I Keti.a xx/xx/xx xx/xx/xx

04 Kode dan Nama Eselon I Keem.at xx/xx/xx xx/xx/xxdst.

2 Menggabungkan ADK dari UAPPB-E1 dan verifikasisetelah penggabungan

xx/xx/xx xx/xx/xx3 Menyusun Catatan alas Laporan BMN xx/xx/xx xx/xx/xx4 Pengiriman ADK dan Laporan ke Ditjen Kekayaan Negara xx/xx/xx xx/xx/xx

n

Tanda Tan.an Ketua Tim Bimbin.anTanda Tarnan An. ota Tim Bimbinsan

xx/xx/xx tangga u an ta un pea sanaan kegiatan

20

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSITingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1)

Tahun Anggaran 20...Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga (- )Kode dan Nama Eselon 1 : (. )

No. Kegiatan Transaksi

101Penerimaan

SISTEM AKUNTANSI KEUANGANADK dari UAPPA-W dan UAKPA Pusat/Dekon/TP:

(Kode dan Nama UAPPA-W Pertama)

,i,:ow ! 444' ,4 ''

ELEEMUNEMEZMEMEMEI -9"' 1 lot :11VleA* ma i- '. EtEilL i irmrairasracimorma .. ,xx/xx/xx xx/xx/xx xxJxx/xx

02 (Kode dan Nama UAPPA-W Kedua) xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

03 (Kode dan Nama UAPPA-W Ketiga) xx/xx/xx xx/x yJxx xx/xx/xx

04 (Kode dan Nama UAPPA-W Keempat) xx/xx/xx xx/xx/xx xx,xxIxx

dst.(Kode dan Nama Satker/UAKPA Pusat) xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

(Kode dan Nama Satker/UAKPA Dekonsentrasi/TP) xrJxx/xx xrJxx/xx xx/xx/xx

2 Menggabungkan ADK dari UAPPA-W dan UAKPA Pusat/Dekon/TP dan verifikasi setelahpenggabungan

xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

3 Rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan

-t•.o.t._...;,1,- • i .

11111111111111.9

4 Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

n 4,,,4

-

L.......—.......—___.. .—:allingii.—....r-xxlxxlxx xx/xx/xx

5 Pengiriman ADK ke UAPA

. ii ,,,..^1,, AidgriaactiOlpn)X!,. .'itAtifilti . `;,...' ‘'''t EINEM UM 0,,4611) " r '7, 0 )(LIRJ;,1 .aiLi.ii,....aLl

xx/xx/xx xxJxx/xx xxixxixx xxixxXxx xxixxixx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxJxx xxixx/xx

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BMN4 AROMITT;7777-7.7" . .! i atkOSerii6iteaWiffitt. is .

' ‘'i ';ji ' 1;:: t 1::.1-:*tUAlipla gWOOVV;ilatw:4000r4040W1 Penerimaan ADK, Laporan, dan CaLBMN dari UAPPB-W/UAKPB (PusatiDekon/TP): WalfiglAMMtiai~ANIM:ft

01 (Kode dan Nama UAPPB-W Pertama) xx/xx/xx xx/xx/x!:02 (Kode dan Nama UAPPB-W Kedua) xx/xx/xx xx/xx/xx03 (Kode dan Nama UAPPB-W Ketiga) xx/xx/xx xx/xx/xx04 (Kode dan Nama UAPPB-W Keempat) xx/xx/xx xx/xx/xx

dst(Kode dan Nama Satker/UAKPB Pusat) xxixx/xx xx/xx/xx(Kode dan Nama Satker/UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan) xx/xx/xx xx/xx/xx

2 Menggabungkan ADK dari UAPPB-W dan Satker Pusat/Dekon/TP dan verifikasisetelah penggabungan xx/xxJxx xx/xx/xx

3 Penyusunan Catatan atas Laporan BMN xx/xx/xx xx/xx/xx4 Pengiriman Laporan Kondisi Barang ke UAPB ' ;',4,if.t.:4 f.Witt4014614. • xx/xx/xx5 Pengiriman ADK, Laporan, dan CaLBMN ke UAPB xx/xx/xx xx/xx/xx

Tanda Tansan Ketua Tim BimbinganTanda Tangan Anggota Tim Bimbingan

xx / xx 1 xx tanaaal/bi /LIAIl. t hail!) n,Ipkg,n.n konia tan

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSITingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)


Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga (...)Kode dan Nama Eselon 1 (...)Kode dan Nama Kantor/Koordinator Wilayah (--.)Kode dan Nama Satuan Kerja (..-)

Nomor Keqiatan Transaksi

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN,:l'ziaSite..;:,•,'''-il;.•!::..7..A13ulanf:A41Wat,;:.';:,;.:',..:62,.;.."- :. ..;;;,-44x;:::.,..:.

INIV : ',: :.2t;' i' : - ..3V. Ifiatt '4 . tif,530 WO Cc's' tii0 OM s. 1.0.

121 Perekaman Dokumen Sumber xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xxJxx xxixyJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxlxx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

2 Pencetakan RTH dan DT xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx

3 Verifikasi RTH xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

4 Penerimaan ADK BMN xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

5 Pencetakan Laporan Keuangan xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxlxx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

6 Verifikasi Laporan Keuangan xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx

7 Pengiriman ADK dan Laporan ke KPPN xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx

8 Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan KPPN xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx

9 Pengiriman ADK dan Laporan ke UAPPA-E1 .xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxixx

..`44040,04111.0.04,*xx/xx/xx xx/xx/xx

- ''.4 : :T, -",.:-:: :....i*:4444341ilterilettè . :73 ,..'„001411;-.:..-1:KOWNW,,e ,.. ,., A.. ftEmile k.

10 Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan xx/xx/xx xx/xx/xx

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BMN ...AVAteg4041-..ZN* p$BUli7iatiSte-'741VOTeWfresf NIP : WO

At..V.WISSW,O.. :.14T 'LW MO'

gio.o.;. ...,,;,,,:,.

*MVO 01.1i,,.1;4s ;.. 2.:'4.±., ?t,,111i.r., $fir1V Aill'ul1 Penyiapan dokumen xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xxixx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

2 Penginputan Data BMN untuk Saldo Awal xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx

3 Penginputan Data BMN untuk transaksi tahun berjalan xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx

4 Verifikasi DS dengan RTH xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx

5 Pencetakan Buku BMN, DBR, DBL. dan KIB xx/xx'xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xxixx/xx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxJxx

6 Pencetakan Laporan Kondisi Barang 4 ' '2,44S- tiarvt l'i..i .;iiXi.'il,?,4 - :15iViiUr. W.,:tali 4AU vs= 4‘ Mr4 . ,=;J. xx/xx/xx._ . .04emMiesgeoAfroptitfigiglisiiiiiatiiialikatitanitAtiWie.'. ,

7 Updating data persediaan berdasarkan hasil opname fisik xx/xxJxx xx/xxJxx8 Penggabungan data persediaan dan BMN non-persediaan xx/xx/xx xx/xx/xx9 Pencetakan Laporan BMN Kuasa Pengguna Semester xx/xx/xx xx/xxlxx10 Penyusunan Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna xx/xx/xx xx/xx/xx

11 Pengiriman LBKP, Catatan atas Laporan Barang Kuasa xx/xx/xx xx/xxJxx

22

LAMPIRAN IIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 10 /PB/2011

TENTANG

PEDOMAN BIMBINGAN PELAKSANAANSISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANTAHUN 2011

PEDOMAN BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT WILAYAH

A. PENDAHULUAN

UmumKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal DirektoratJenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsungkepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan mempunyai tugas antara lain pembinaan dan pelaksanaan akuntansidan pelaporan keuangan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi antara lain melakukanpembinaan teknis sistem akuntansi. Dalam hal pembinaan teknis sistem akuntansi ini,dilakukan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan (Bidang Aklap) yang bertanggung jawabatas bimbingan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) di wilayah kerjanya.Pedoman bimbingan ini merupakan pedoman pelaksanaan bimbingan Sistem AkuntansiInstansi (SAI) yang merupakan bagian dari SAPP pada Kementerian Negara/Lembagayang terdiri dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/UnitAkuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), UAPPA-W/UAPPB-WDekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan, UAPPA-W/UAPPB-W UrusanBersama, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Unit Akuntansi KuasaPengguna Barang (UAKPB), UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, UAKPA/UAKPB TugasPembantuan, UAKPA/UAKPB Urusan Bersama, dan unit khusus lain yangberkedudukan sebagai Pengguna Anggaran di wilayah.

TujuanPedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanbertujuan untuk memudahkan pelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)pada unit akuntansi di wilayah.

3. Ruang LingkupPedoman bimbingan ini berlaku untuk Tim Bimbingan Wilayah yang melakukanbimbingan pada:

UAPPA-W dan UAPPB-W;UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan, danUAPPA-W/UAPPB-W Urusan Bersama;

Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W TugasPembantuan, dan UAPPA-W/UAPPB-W Urusan Bersama;UAKPA dan UAKPB di wilayah;

e. UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan, danUAKPA/UAKPB Urusan Bersama.

B. BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan Bimbingan

Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan oleh Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan bertujuan untuk:

mensosialisasikan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan kepada KementerianNegara/Lembaga tingkat wilayah;

mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan Laporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah;

mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh KementerianNegara/Lembaga tingkat wilayah;

mendorong kemandirian pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuanganpada Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah.

2. Jenis-Jenis Bimbingan

Bimbingan merupakan kegiatan yang melibatkan Tim Bimbingan Wilayah dan objekyang dibimbing dalam rangka memberikan pengetahuan, arahan, dan pemahaman agarobjek yang dibimbing terbantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait denganpenyusunan laporan keuangan.

Bimbingan terdiri dari:

Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan yang dilakukan dengan cara simulasi dan melibatkan pelaksana/petugas yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian tugas-tugas terkaitdengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan.

Penyuluhan

Kegiatan yang dilakukan dengan cara pemaparan materi dan tanya jawab terkaitdengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan yang melibatkan peranaktif peserta dan penyuluh.

Pemantauan

Kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan danmengevaluasi sejauh mana tingkat penyelesaian tugas-tugas terkait denganpelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan.

Penelaahan Laporan Keuangan

Kegiatan bimbingan yang dilakukan pembimbing dalam rangka menilai kewajaranLaporan Keuangan UAPPA-W sebelum disampaikan ke UAPPA-E1 dikaitkan denganStandar Akuntansi Pemerintahan.

C. SUSUNAN, TUGAS, DAN TATA TERTIB BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DANPELAPORAN KEUANGAN

1. Susunan Tim Bimbingan Wilayah

Susunan Tim Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada KementerianNegara/Lembaga Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut.

Pengarah dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Koordinator Umum dijabat oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

c. Koordinator Tim dijabat oleh Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan SistemAkuntansi Pemerintahan.

Ketua Tim adalah Kepala Seksi/pegawai yang dianggap memiliki kompetensi dalampelaksanaan bimbingan SAI di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan yangditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanberdasarkan usulan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan bimbingan di beberapa UAPPA/B-W atau UAKPA/B.

Anggota Tim adalah pegawai pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan/pegawai di luarBidang Akuntansi dan Pelaporan yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaanbimbingan SAI Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkanusulan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang ditunjuk oleh Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan bimbingan.

2. Tugas Tim Bimbingan Wilayah

Pengarah

Pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat, memintapertanggungjawaban, dan memantau pelaksanaan kegiatan bimbingan SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga dariKoordinator Umum.

Koordinator Umum

Koordinator Umum mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan bimbingan,membantu Pengarah dalam pemantauan bimbingan serta memintapertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan unit akuntansi di wilayah dari Koordinator Tim dan Ketua Tim dalambentuk Laporan Hasil Bimbingan. Koordinator Umum selaku Kepala Bidang Akuntansidan Pelaporan dibantu oleh Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan SistemAkuntansi Pemerintahan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan bimbingan.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum dalampelaksanaan bimbingan memiliki tugas sebagai berikut.

Menetapkan rencana kegiatan bimbingan.

Menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan.

Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan objek bimbingan.

Menerima dan memroses surat-surat mengenai permintaan penyuluhan/bimbingan teknis dari unit akuntansi di wilayah.

Menetapkan Tim Bimbingan/Penyuluh/Bimbingan Teknis Kementerian Negara/Lembaga dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan.

Memantau setiap penyuluhan yang diadakan oleh unit akuntansi di wilayah.

Memantau dan mengevaluasi kegiatan bimbingan SAI di wilayah.

Dengan pertimbangan efektivitas bimbingan, memberikan usulan kepada KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menetapkan KPPNsebagai pembimbing akuntansi instansi pada lingkup kerjanya.

9) Menyampaikan laporan bimbingan lingkup wilayah secara triwulanan ke DirektoratAkuntansi dan Pelaporan Keuangan.

c. Koordinator Tim

Koordinator Tim adalah Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan SistemAkuntansi Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi bimbinganpada unit akuntansi di wilayah di wilayah. Koordinator Tim membawahi beberapa TimBimbingan Wilayah.

Tugas Koordinator Tim adalah sebagai berikut:

Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan Anggota Tim dalam pelaksanaanbimbingan.

Memantau pelaksanaan bimbingan dan memberikan pemecahan terhadappermasalahan-permasalahan yang dihadapi unit akuntansi di wilayah dalampelaksanaan SAI.

Menerima Laporan Hasil Bimbingan dari Ketua Tim.

Mengikhtisarkan Laporan Hasil Bimbingan dan menyampaikannya kepada KepalaBidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum.

5) Mendiskusikan berbagai permasalahan bimbingan dengan Kepala BidangAkuntansi dan Pelaporan.

d. Ketua Tim

Ketua Tim membawahi beberapa orang Anggota Tim. Ketua Tim bertugas:

Membuat rencana dan jadwal kegiatan bimbingan.

Memberikan pengarahan kepada Anggota Tim sebelum melaksanakanbimbingan.

Membantu pendataan unit satuan Pengguna Anggaran/Barang.

Melaksanakan bimbingan beserta Anggota Tim.

Memantau setiap Anggota Tim dalam pelaksanaan bimbingan.

Membuat Laporan Hasil Bimbingan dan menyampaikannya kepada KoordinatorTim untuk mendapat persetujuan.

Memberikan rekomendasi/memecahkan permasalahan yang dihadapi unitakuntansi di wilayah dalam melaksanakan SAI.

Melaporkan dan mendiskusikan dengan Koordinator Tim apabila terdapatpermasalahan yang belum dapat diselesaikan.

Melaporkan kepada Koordinator Tim dan Koordinator Umum apabila unitakuntansi di wilayah mengadakan penyuluhan SAI.

Mendampingi Tim Rekonsiliasi Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan dalam pelaksanaan rekonsiliasi data UAPPA-W dengan dataKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

11)Membuat dan menyampaikan laporan monitoring bulanan mengenai statuspelaksanaan SAI pada objek bimbingan.

e. Anggota Tim

Tugas Anggota Tim adalah sebagai berikut:

Melaksanakan bimbingan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua Tim.

Melakukan pendataan unit satuan Pengguna Anggaran/Barang.

Melaporkan permasalahan yang dihadapi unit akuntansi di wilayah dalampelaksanaan SAI kepada Ketua Tim.

Membantu Ketua Tim membuat Laporan Hasil Bimbingan.

5) Membantu pelaksanaan rekonsiliasi data UAPPA-W dengan data Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan.

3. Tata Tertib Bimbingan

Dalam melaksanakan bimbingan, setiap Tim Bimbingan Wilayah harus mematuhi tatatertib sebagai berikut.

Dalam melakukan bimbingan, Ketua Tim harus mendapat izin dari Koordinator Tim.

Dalam melakukan bimbingan, Anggota Tim harus mendapat izin dari Ketua Timdan/atau Koordinator Tim.Dalam melakukan bimbingan ke unit akuntansi di wilayah tim lain, Ketua Tim harusmendapat izin dari Koordinator Tim.

Kerja sama dalam bentuk penyuluhan/bimbingan teknis SAI harus disertai dengansurat resmi dari unit akuntansi di wilayah kepada Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan.

Tim Bimbingan Wilayah tidak diperkenankan melakukan tugas penyusunan laporankeuangan unit akuntansi di wilayah.Tim Bimbingan Wilayah tidak diperkenankan meminta fasilitas dalam bentuk apapundari unit akuntansi di wilayah.Tim Bimbingan Wilayah harus selalu menjaga nama baik Direktorat JenderalPerbendaharaan.

Tim Bimbingan Wilayah harus selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian yangdibutuhkan dalam melaksanakan bimbingan.Tim Bimbingan Wilayah harus membuat dan menyampaikan Laporan HasilBimbingan kepada Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan SistemAkuntansi Pemerintahan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan.Tim Bimbingan Wilayah tidak diperkenankan melakukan bimbingan tanpa ada surattugas dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

k. Terhadap pelanggaran tata tertib ini akan mendapatkan sanksi administratif dan/atauketentuan yang berlaku bagi PNS.

D. PERSIAPAN BIMBINGAN

Sebelum melaksanakan bimbingan, Tim Bimbingan Wilayah harus melakukan persiapansebagai berikut.

Membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan.Mempersiapkan formulir yang diperlukan dalam penyusunan daftar satuan kerja danUAP PA/B-W.

Memahami SAI.Mempelajari karakteristik unit akuntansi di wilayah yang akan dibimbing sehingga akanmempermudah pelaksanaan SAI.

Pemahaman terhadap SAI dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.Berdiskusi dengan Anggota Tim yang lain, Ketua Tim, dan Koordinator Tim.Mengamati dan berperan serta dalam implementasi SAI.

Mengikuti penyuluhan SAI dan bimbingan teknis intern.Mempelajari buku-buku pedoman yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan.

Mempelajari petunjuk dan prosedur serta surat edaran yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Perbendaharaan maupun instansi terkait Iainnya yang berhubungan denganSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Mempelajari surat keputusan dan peraturan perundangan Iainnya yang terkait denganSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan perundangan terkait dan buku pedoman yang perlu dipelajari sebelum melakukanbimbingan adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah.

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan TugasPembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Keuangan Negara.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi UtangPemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman PengelolaanDana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunandan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain pada BagianAnggaran Akuntansi Pembiayaan dan Perhitungan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaandan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran2009.

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara RekonsiliasiBarang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Transfer ke Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atasLaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangandan barang milik negara.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2005 tentang JurnalStandar dan Posting Rules.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2006 tentangPedoman Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentangPedoman Akuntansi Persediaan.

28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentangPenambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentangPedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, danBelanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-61/PB/2008 tentang TataCara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2008 tentang TataCara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada LaporanKeuangan.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang TataCara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentangPedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan/Keputusan/Surat Edaran yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaanyang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, pertanggungjawaban/pelaporan keuangan,dan Barang Milik Negara.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara/Lembaga yangberkaitan dengan pelaporan keuangan.

Buku-buku yang mendukung bimbingan Kementerian Negara/Lembaga antara lainPetunjuk Teknis Pelaksanaan SAI pada Kementerian Negara/Lembaga.

E. PELAKSANAAN BIMBINGAN

Bimbingan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Memantau dan mendiskusikan pelaksanaan SAI berdasarkan pengamatan dan tanyajawab dengan pejabat dan pelaksana SAI.

Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada pelaksana SAI.

3. Memberikan pemahaman terhadap pedoman atau surat edaran yang baru terbitsehubungan dengan pelaksanaan SAI.

1. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAPPA-W


Tim Bimbingan Wilayah melakukan pemantauan terhadap kegiatan petugasadministrasi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi:


verifikasi atas Arsip Data Komputer (ADK) dan laporan keuangan dari UAKPA;

monitoring Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAK-BMN;

pengiriman ADK dan Laporan Keuangan UAPPA-W setiap bulan kepada UAPPA-El

5) pengiriman Rincian Estimasi Pendapatan per Kantor kepada UAKPA yangbersangkutan (khusus UAPPA-W Direktorat Jenderal Pajak dan UAPPA-WDirektorat Jenderal Bea Cukai).


Tim Bimbingan Wilayah bertugas:


penyelenggaraan pengarsipan laporan keuangan;

pembuatan Rincian Estimasi Pendapatan per Kantor (khusus UAPPA-WDirektorat Jenderal Pajak dan UAPPA-W Direktorat Jenderal Bea Cukai);

pembuatan daftar monitoring penerimaan Laporan Keuangan UAKPA;

pelaksanaan verifikasi atas laporan keuangan yang dihasilkan;

pelaksanaan tindak lanjut hasil verifikasi laporan keuangan kepada UAKPA;

pelaksanaan analisis Laporan Keuangan Instansi sebagai bahan Catatan atasLaporan Keuangan;

g) Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya.


Mem berikan motivasi kepada petugas verifikasi/akuntansi agar dapatmelaksanakan tugasnya secara mandiri.




penelitian isi ADK UAKPA dengan register pengiriman;

pembuatan daftar monitoring ADK UAKPA;

menindaklanjuti hasil verifikasi ADK kepada UAKPA apabila ditemukan isiADK salah/tidak dapat diproses;

membandingkan Register Penerimaan dengan Register Pengiriman ADK yangberasal dari UAKPA;

pembuatan konsep surat pemberitahuan hasil verifikasi ADK kepada UAKPAapabila ditemukan isi ADK yang salah/tidak dapat diproses;

penggabungan ADK dari UAKPA;

pelaksanaan pencetakan laporan keuangan;


i) pelaksanaan proses pengiriman ADK untuk disampaikan kepada UAPPA-E1dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.




2. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAKPA


Tim Bimbingan Wilayah memantau kegiatan petugas administrasi untuk mengetahuistatus pelaksanaan kegiatan yang meliputi:


monitoring penerimaan data aset dari UAKPB;

verifikasi kelengkapan atas ADK aset dari UAKPB;

penyiapan/pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAK-BMN:

5) pendistribusian laporan keuangan dan kegiatan persuratan lainnya.



1) Memantau kegiatan petugas verifikasi/akuntansi untuk mengetahui statuspelaksanaan kegiatan yang meliputi:

penerimaan hasil cetakan Register Transaksi Harian (RTH), laporankeuangan, dan catatan lainnya dari petugas komputer;

pelaksanaan verifikasi RTH dan laporan keuangan;

pelaksanaan analisis laporan keuangan sebagai bahan Catatan atas LaporanKeuangan:


e) penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi.

2) Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnyasecara mandiri.


Memberikan motivasi petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakantugasnya secara mandiri.




perekaman dokumen sumber;

penerimaan ADK aset dari UAKPB;

pencetakan RTH;

pencetakan Laporan Keuangan UAKPA;

pengarsipan ADK UAKPA;


g) pengiriman ADK ke UAPPA-E1.




3. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK-BMN) Tingkat UAPPB-W


a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi dan verifikasi untuk melaksanakan kegiatanyang meliputi:

penerimaan ADK dan Laporan Barang Milik Negara dari UAKPB;

penggabungan ADK dari UAKPB;

pemeliharaan Laporan Barang Milik Negara dan LKB dari UAKPB;

penyusunan Buku Barang dan Buku Barang Bersejarah berdasarkanpenggabungan Laporan Barang Milik Negara UAKPB;

5) penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Barang MilikNegara tingkat UAPPB-W setiap semester dan akhir tahun anggaran;

pencocokan data antara Laporan Barang Milik Negara dengan laporan keuanganyang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabiladitemukan kesalahan;

penyusunan LKB setiap akhir tahun anggaran;

pengiriman ADK dan Laporan Barang Milik Negara ke UAPPA-E1;

penyimpanan arsip data Barang Milik Negara.


Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yangdihadapi oleh petugas akuntansi.

Memberikan motivasi kepada petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnyasecara mandiri.

4. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK-BMN) Tingkat UAKPB


a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi dan verifikasi untuk mengetahui statuspelaksanaan kegiatan yang meliputi:

pemeliharaan dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara;

pembukuan Barang Milik Negara ke dalam Buku Inventaris dan Buku BarangBersejarah berdasarkan dokumen sumber;

3) pencatatan dan pemutakhiran persediaan berdasarkan hasil opname fisik per 30Juni dan 31 Desember;

penggabungan data persediaan dengan BMN non-persediaan per 30 Juni dan 31Desember;

pemberian tanda registrasi pada BMN non-persediaan;

pembuatan Daftar Barang di Ruangan (DBR), Kartu Identitas Barang (KIB), danDaftar Barang Lainnya (DBL);

pengiriman ADK setiap akhir bulan dan CaLBMN setiap akhir semester keUAKPA;

pencocokan data aset dalam Laporan Barang Milik Negara dengan aset padaNeraca yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukanperbaikan apabila ditemukan kesalahan

penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna setiap semester serta LaporanBarang Kuasa Pengguna dan LKB setiap akhir tahun anggaran;

10) penyimpanan arsip data BMN.

Membimbing petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya.

Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yangdihadapi oleh petugas akuntansi.

d. Memberikan motivasi kepada petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnyasecara mandiri.

F. PELAPORAN HASIL BIMBINGAN/PENYULUHAN

1. Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi

Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi dibuat secara triwulanan danharus ditandatangani oleh penanggung jawab instansi yang bersangkutan. FormatLaporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tim Bimbingan Wilayah danFormat Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi sebagaimanaterlampir.

Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Triwulanan disampaikan kepadaKepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahansetiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahanselaku Koordinator Tim menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanbimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selakuKoordinator Umum.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum menyampaikanpertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bimbingan Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah.

2. Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis

Laporan dibuat setiap selesai pelaksanaan penyuluhan. Format LaporanPenyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis sebagaimana terlampir.

Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis disampaikan ke SeksiBimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan paling lambat 7(tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan.

c. Laporan tersebut merupakan salah satu bahan penyusunan Laporan HasilBimbingan Sistem Akuntansi Instansi Triwulanan. Format Laporan Hasil BimbinganSistem Akuntansi Instansi Triwulanan sebagaimana terlampir.

Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahanselaku Koordinator Tim menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanpenyuluhan/bimbingan teknis kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporanselaku Koordinator Umum.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum menyampaikanpertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah.

3. Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Triwulanan paling lambatdisampaikan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1 (satu) bulan setelahberakhirnya triwulan yang bersangkutan.

G. TATA CARA PELAKSANAAN PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS YANGDILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT WILAYAH

Setiap penyuluhan/bimbingan teknis yang akan diselenggarakan oleh unit akuntansi diwilayah harus disertai surat permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis yangditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setelah surat permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis didisposisikan ke KepalaBidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporanberkoordinasi dengan Tim Bimbingan Wilayah dalam penyusunan petugas penyuluh,materi, dan bahan yang akan digunakan dalam penyuluhan/bimbingan teknis tersebut.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menetapkan tim penyuluh yang ditugaskanuntuk memberikan penyuluhan/bimbingan teknis ke unit akuntansi di wilayah denganpersetujuan Kepala Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membuat surat jawaban permintaan tenagapenyuluhan/bimbingan teknis ke unit akuntansi di wilayah.

Setelah pelaksanaan penyuluhan/bimbingan teknis berakhir, Tim Bimbingan Wilayahharus membuat Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis dandisampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem AkuntansiPemerintahan.

Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan selakuKoordinator Tim melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanpenyuluhan/bimbingan teknis kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selakuKoordinator Umum.

7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum melaporkanpertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah.

H. LAMPIRAN

Format Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tim Bimbingan Pusat.

Format Laporan Kemajuan dan Rencana Tindak Pelaksanaan Sistem Akuntansi InstansiKoordinator Wilayah Kementerian Negara/Lembaga.

Format Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kantor Wilayah/Koordinator Wilayah Kementerian Negara/ Lembaga.

Format Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi

5. Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat UnitAkuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W).

Adow EK TUR JENDERAL,

SUPRIJANTO9530814 197507 1-001

TJEkDETtA.

c41,),INt 3t,

An<-SUR

V.0 Dot04

6. Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat UnitAkuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).



LAPORAN HASIL BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

TIM BIMBINGAN WILAYAHKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


Nomor/Tanggal Surat TugasSusunan Tim

/NIP (jabatan dalam tim bimbingan)

/NIP (jabatan dalam tim bimbingan) /NIP (jabatan dalam tim bimbingan) /NIP (jabatan dalam tim bimbingan) /NIP (jabatan dalam tim bimbingan) /MP (jabatan dalam tim bimbingan)

Tanggal Pelaksanaan TugasNama/Alamat/Telepon Instansi :

A. PENDAHULUAN

1. Struktur Organisasi

Karakteristik Organisasi

(Memaparkan keunikan organisasi Kantor/Koordinator Wilayah KementerianNegara/Lembaga yang menjadi unit akuntansi di wilayah)

Susunan Organisasi

(Jumlah dan nama UAKPA/UAKPB yang ada di Kantor/Koordinator WilayahKementerian/Lembaga yang bersangkutan, lokasi, pola pelaporannya, penanggungjawab, dan pihak yang dapat dihubungi)

c. Penetapan UAPPA-W/UAPPB-W, UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, danUAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan serta UAKPA/B, UAKPA/UAKPBDekonsentrasi, dan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan

(Memaparkan penetapan UAPPA-W/UAPPB-W. UAPPA-W/UAPPB-WDekonsentrasi, dan UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan serta UAKPA/B,UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, dan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan berikutdasar hukum penetapannya, serta SK penetapannya)

2. Metode Pengolahan Data

(Memaparkan metode pelaksanaan SAI [Desentralisasi/Sentralisasip

3. Lain-lain

(Memaparkan antara lain ada tidaknya Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan sertakemungkinan adanya transaksi Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPAI padaKementerian Negara/Lembaga yang dibimbing)

B. PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)


(Memaparkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti dukungan dana, komputer,dokumen sumber, dan peralatan lainnya sebagai prasyarat dasar terselenggaranyaSAI)


(Memaparkan ketersediaan SDM, tingkat penguasaannya terhadap SAI, danpenunjukan secara formal terhadap SDM yang bersangkutan)

Penyuluhan/Bimbingan Teknis

(Memaparkan waktu dan tempat penyuluhan dan bimbingan teknis yang pernahdiselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga selama triwulan yang dicakuplaporan, materi, dan aplikasi yang disuluhkan, serta jumlah Satuan Kerja serta jumlahpeserta, baik yang diselenggarakan secara mandiri maupun yang melibatkan TimBimbingan Wilayah)

Capaian Pelaksanaan SAI

(Memaparkan tingkat penyelesaian pemrosesan transaksi sampai akhir triwulan yangbersangkutan)

C. PERMASALAHAN

Menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masing-masing KementerianNegara/Lembaga yang dibimbing, meliputi:


(Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan ketersediaan sarana danprasarana seperti dukungan dana, komputer, dokumen sumber, dan peralatan lainnyasebagai prasyarat dasar terselenggaranya SAI)


(Menjelaskan kendala/hambatan terkait dengan ketersediaan SDM, tingkatpenguasaannya terhadap SAI, dan penunjukan formal terhadap SDM yangbersangkutan)

Dokumen Sumber (Input)

(Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan dokumen sumberprasyarat dasar terselenggaranya SAI)

Aplikasi

(Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan aplikasi SAI)

D. PENYELESAIAN/REKOMENDASI

(Menjelaskan penyelesaian atau rekomendasi yang diberikan oleh Tim BimbinganWilayah terhadap permasalahan pada poin C)

(Menjelaskan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Bidang Akuntansi danPelaporan)

E. LAIN - LAIN

(Menjelaskan hal-hal relevan lainnya yang tidal( tercakup di poin A, B, C, dan D)

Jakarta, ...... 20...

Tim Bimbingan,

Koordinator, Ketua,

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama) (Nama)

(NIP) (NIP)

Anggota,

(Tanda Tangan)

(Nama)

(NIP)

LAPORAN KEMAJUAN DAN RENCANA TINDAK PELAKSANAANSISTEM AKUNTANSI INSTANSI

KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGATRIWULAN TAHUN 200...

Berikut adalah simpulan hasil bimbingan yang berakhir tanggal 200..., berbagaipemasalahan yang harus diselesaikan dan rencana tindak yang disepakati oleh Tim BimbinganWilayah dan pihak Kementerian Negara/Lembaga.

SIMPULAN(Pada bagian ini diuraikan simpulan hasil bimbingan)

PERMASALAHAN(Pada bagian ini diuraikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan denganpelaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi pada Kementerian Negara/Lembaga)

III. RENCANA TINDAK(Pada bagian ini diuraikan rencana tindak (action plan) yang akan dilaksanakan olehKementerian Negara/Lembaga serta Tim Bimbingan Wilayah dalam rangka mengatasiberbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Negara/Lembaga sehubungandengan pelaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi)

Demikian butir kesepakatan ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi tindak lanjutdalam pelaksanaan sistem akuntansi di masa yang akan datang.

Jakarta, ...... 200..Pihak yang bersepakat,

a.n. Koordinator Wilayah, Ketua Tim Bimbingan,

NIP ... NIP ...


LAPORAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS.KANTOR WILAYAH/KOORDINATOR WILAYAH

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Nomor/Tanggal Surat Tugas

Nama Penyuluh/Instruktur

Tanggal Pelaksanaan Penyuluhan

Materi PenyuluhanJumlah Satker yang Disuluh

Jumlah Peserta Penyuluhan: (nama dan kode satuan kerja dilampirkan)

CATATAN(Memaparkan jalannya penyuluhan/bimbingan teknis, berbagai permasalahan yangditemui, pertanyaan yang diajukan oleh peserta, dan hal-hal yang masih perluditindaklanjuti Bidang Akuntansi dan Pelaporan [jika perlu dilampirkan pertanyaan-pertanyaan dari instansi])

KESIMPULAN(Memaparkan kesimpulan dari penyuluhan/bimbingan teknis yang telah dilakukan)

Jakarta, ...... 20...

Penyuluh 1, Penyuluh 2, Penyuluh 3,

NIP

NIP NIP

Laporan ini dibuat oleh penyuluh dalam 3 (tiga) rangkap: 1 untuk penyuluh, 1 untuk Tim Bimbingan Wilayah, dan 1untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan.



KANTOR WILAYAH PERBENDAHARAAN

LAPORAN HASIL BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI


A. PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM)

(Menguraikan jurnlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan, tingkatketercukupan SDM, dan Seksi-Seksi yang dilibatkan dalam kegiatan bimbingan)

Pendanaan

(Menguraikan tentang anggaran yang tersedia untuk kegiatan bimbingan dan jumlahserapan/realisasi hingga triwulan terakhir)

3. Lain-lain

(Menguraikan tentang kemungkinan dilimpahkannya sebagian objek bimbingan ke KPPNdalam rangka efektivitas bimbingan)

B. PELAKSANAAN BIMBINGAN

Objek Bimbingan

(Menguraikan jumlah objek bimbingan yang menjadi tanggung jawab Bidang Akuntansidan Pelaporan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yangbersangkutan, rincian banyaknya satker menurut jenisnya [Satker Vertikal/Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan], dan jumlah UAW/Koordinator Wilayah)Penyuluhan/Bimbingan Teknis

(Menguraikan jumlah kegiatan bimbingan yang telah dilaksanakan hingga tanggalpelaporan, jenis kegiatan bimbingan, clan cakupan bimbingan yang dilaksanakan [meliputimateri, pendanaannya oleh objek bimbingan/oleh Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan, jumlah peserta, dan lain-lain])Rekonsiliasi

(Menguraikan rekapitulasi UAPPA-W yang ada dalam wilayah Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan yang telah melakukan rekonsiliasi sampai tanggal pelaporan)Lain-lain

(Menguraikan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbinganyang belum tercakup pada poin 1 sampai dengan 4)

PERMASALAHAN

(Menguraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya denganpelaksanaan bimbingan, program aplikasi, transaksi-transaksi khusus, dan Sumber DayaManusia)

PENYELESAIAN/REKOMENDASI

(Menguraikan langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan permasalahan yangada dan berbagai usulan yang perlu ditindaklanjuti Direktorat Akuntansi dan PelaporanKeuangan dalam rangka pelaksanaan bimbingan)

200...

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSITingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPAIB-W)


Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga "' ) "'Kode dan Nama Eselon 1 •••Kode dan Nama Kantor/Koordinator Wilayah •••

No. Kegiatan Trunsaksi

1

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

Penerimaan ADK dari UAKPA:

(Kode dan Nama UAKPA Pertama)

' xi .1,.

•

xx/xx/xx

u,. f.444I4,40n00-Awt

V:47+17-

xx/xx/xx

Ei1211E.711:1..

. `5,.; '-;,),,,,

xx/xx/xx

104/911111111,21,tti:-:

71xx/xx/xx

.4111gritaiLLEAIL_2

xx/xx/xx

._ ._'[7:771E: IExx/xx/xx

'7''MIIIIIMNII:IPWrirr'-'''

xx/xx/xx

4=Ixx/xx/xx

10 ',;-,..: _Ixx/xx/xx

IMF

-T.

xx/xx/xx

;

17xx/xx/xxxx/xx/xx

(Kode dan Nama UAKPA Kedua) xx/xxix x xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

(Kode dan Nama UAKPA Ketiga) xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/x x

(Kode dan Nama UAKPA Keempat) xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

dst.2 Menggabungkan ADK dari UAKPA dan verifikasi setelah penggabungan

3 Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan

'.ifkii;ir. , ,,e.e P., r ikTdwulan.01.14kif;ii ;‘,4,41451.1..:: •Ir-,4,10)1.. .•.'1 .. .,xi<FENt.7 -44 4.:., t, 2 A ,i..v.,Ari wit 3 =;;...-.. ' t,..' . • u.t . '',..t,:tlilift .3,4 A!

xx xx xx xx/xx.xx xx/xx/xx xxixx/xx

4 Pengiriman ADK ke UAPPA-E1

M*0; ...,Vi Bulan :. --,gfaat' ' .-,.. ..,1.:*);"90XigtIOV- 2 . 3 4 . :.ON 5 .46,i4it ,,,.. 7 [ 141% : 9,:r %TO* 011'4'. au,

xx/xx/xx xx.txx/xx xx/xx,, xx x x!xx xxixx/xx xx/xx/xx xxixxn xx xx/xx/xx I xx/xx/xx xx/xx/xx XX/xx:xx xx/xx/xx

5 Penyusunan Catatan alas Laporan Keuangan

tag.' ?.. Aitr- - , 4'.34'.----v>2%*-.10 .% ,,,, ':',...-;-- :.4 . --''''.- ,,, , u ,..,, '

- ,: r--. 1Semester

1 ' . ..i :V;7•Ntiat• ''' '' 4,, ,...

xx. x;; xx xx/xx/xx

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BMN ..- . ,1;vttot5emestern't,4114v.W4Wi

iiV¢PEE*4506430tiii4A4941101041*.IWNIOW4444*,

xxixx/xx

1 Penenmaan ADK dan Laporan clan UAKPB ,:.,:, , ..',.), A .+.1.,:p.:',44tiM., ' >44..;40446

(Kode dan Nama UAKPB Pertama) xx/xxixx

(Kode dan Nama UAKPB Kedua) xx/xx/xx xx/xx/xx

(Kode dan Nama UAKPB Ketiga) xx/xx/xx xx/xx/xx

(Kode dan Nama UAKPB Keempat) xx/xx/xx xxixx/xx

dst.2 Menggabungkan ADK dah UAKPB dan verifikasi setelah penggabungan xxixx/xx xx/xxJxx

3 Pengiriman Laporan Kondisi Barang ke UAPPB-E1 . '''..1010410001$.0r.1.:, .11,0• xx/xx/xx

4 Penyusunan Catatan atas Laporan BMN xx/xx/xx xx/xx/xx

5 Pengiriman ADK dan Laporan BMN dan CaLBMN ke UAPPB-E1 xx/xx/xx xx/xx/xx

Tanda Tangan Ketua Tim Pembina

Tanda Tangan Anggota Tim Pembinaxx xx xx tangga u an ta un pe a sanaan kegiatan

LAPORANMONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSITingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)

Tahun Anggaran 200...Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga (•••) •••Kode dan Nama Eselon 1 •-•Kode dan Nama Kantor/Koordinator Wilayah (•••) •••Kode dan Nama Satuan Kerja (•••) •••

Nomor Kegiatan Transaksi

- SISTEM AKUNTANSI KEUANGANBulan

1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 121 Perekaman Dokumen Sumber xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

2 Pencetakan RTH dan DT xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

3 Verifikasi RTH xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

4 Penerimaan ADK BMN xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

5 Pencetakan Laporan Keuangan xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

6 Verifikasi Laporan Keuangan xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

7 Pengiriman ADK dan Laporan ke KPPN xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

8 Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan KPPN xx/xx!xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

9 Pengiriman ADK dan Laporan ke UAPPA -W xx, x..., . x )(ix x/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

zSemester1 - 2 .

10 Penyusunan Catalan atas Laporan Keuangan xx/xx/xx xxixxixx

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BMN Bulanan

=1 2 3 .4 5... 6 7 . 8 9 :. 10 : . ‘11 '?• . '.°12''''1 Penyiapan dokumen xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xxixxixx xxixxixx xx/x x/x x xx/xx/xx xx/xx/xx

2 Penginputan Data BMN untuk Saldo Awal xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xxixx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xxJxx/xx xx/xx/xx

3 Penginputan Data BMN untuk transaksi tahun berjalan xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

4 Verifikasi DS dengan RTH xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

5 Pencetakan Buku BMN, DBR, DBL, dan KIB xx/xx!xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx!xx xxlxx/xx xx/xx!xx xxixxixx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx!xx xx/xx/xx

6 Pencetakan Laporan Kondisi Barang . • '. f41i1.4V xx/xx/xx,.Semester .4 ...•.:.;,-°,4!„.,,Act. , ..""i.

7 Updating data persediaan berdasarkan hasil opname fisik xx/xx/xx xx/xx/xx8 Penggabungan data persediaan dan BMN non-persediaan xxJxx/xx xxJxx/xx9 Pencetakan Laporan BMN Kuasa Pengguna Semester xx/xx/xx xx/xx/xx10 Penyusunan Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna xxJxx/xx xx/xx/xx

11

..,

Pengiriman Laporan Barang Kuasa Pengguna, Catalan atasLaporan Barang Kuasa Pengguna dan ADK ke UAKPA/UAPPB-W

xx/xx/xx xx/xx/xx

xx xx xx: ...angga uan

. a un pea sanaan kegiatan

18

Documents

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi ... Sistem Akuntansi Keuangan ... yang dilakukan dengan cara pemaparan