7
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. (Daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE- 'JO /PB/2016 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2016 A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016 dan sehubungan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Nomor HKI.1.KU.03.03- 169 tanggal 05 Agustus 2016 hal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen KI Tahap 2, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Ditjen Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 621/KMK.02/2014 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · tentang batas maksimum pencairan dana daftar isian pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak pada ditjen kekayaan

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · tentang batas maksimum pencairan dana daftar isian pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak pada ditjen kekayaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. (Daftar terlampir)

SURAT EDARAN Nomor SE- 'JO /PB/2016

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2016

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016 dan sehubungan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Nomor HKI.1.KU.03.03- 169 tanggal 05 Agustus 2016 hal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen KI Tahap 2, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Ditjen Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 621/KMK.02/2014 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Page 2: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · tentang batas maksimum pencairan dana daftar isian pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak pada ditjen kekayaan

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan realisasi PNBP pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a Realisasi PNBP Januari s.d. Juni 2016 = Rp. 190.859.767.195,-

b PNBP yang bisa digunakan kembali (33% x a) = Rp. 62.983.723.174,- c Pelunasan Penggunaan sisa MP Tahun 2015 = Rp. 41.743.104.190,- d Jumlah (b-c) = Rp. 21.240.618.984,- e MP Tahap I Tahun 2016 (SE-11/PB/2016) = Rp 41.743.104.190,-

MP s.d. Tahap II (d+e) = Rp. 62.983.723.174,-

2. Dari perhitungan sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, maksimum pencairan dana DIPA (PNBP) pada Ditjen Kekayaan Intelektual sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.62.983.723.174,- (Enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 2, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA (PNBP) sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2016 masing-masing Satuan Kerja pada Ditjen Kekayaan Intelektual adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

4. Setelah pelunasan penggunaan sisa MP T.A. 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf c diatas, maka penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.41.743.104.190,- (Empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) sudah diperhitungkan seluruhnya dengan PNBP T.A. 2016.

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP Iembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Page 3: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · tentang batas maksimum pencairan dana daftar isian pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak pada ditjen kekayaan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal C Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL,

ANTO HARJOWIRYONO P195906061983121001

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan : 1. Menteri Keuangan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3

Page 4: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · tentang batas maksimum pencairan dana daftar isian pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak pada ditjen kekayaan

DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Yth: 1. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH 2. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I 3. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU 4. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG 5. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG 6. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI 7. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG 8. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG 9. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU 10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG 11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG 12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I 13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I 14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA 15. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR 16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM 17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG 18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK 19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA 20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN 21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA 22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO 23. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO 24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU 25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON 27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE 28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA 29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI 30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II 31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II 32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V 33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU

4

Page 5: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · tentang batas maksimum pencairan dana daftar isian pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak pada ditjen kekayaan

C) Zi; -a -

(0 00 N 00 O 'cr

LO (.0 N 00 0

(0 CZ) CO 00 O

LU 00 N N (0

LI) 0) N 00 O 'Cr

co (c) 0) O

C`, O z

O 0) 00 N LU

cc) 00 co O

Er) O O 0)

O `zr

N

0) O

(0 C 00 00 O

MP

s. d

. T

ah

ap I

I T

ah

un

2016

cr,

,-,—,

JU

L) VW

)

165,

000,

000 00

0`000`Str1,

LA

AJ

.

t D 'U

M)

, UU

U

A .7

" 0

10,, •

••■■••

■••■

.

nnW

`rCn`n

i

.

VV

V ,..V

V 2

V

nnn`rmn`c

+71

.

00

0'0

00

‘St'

rinrY

nn

n',

4-.

MP

Ta

hap

II

Ta

hu

n 2

016

co 0 0 0 o 0 0 0 o o o

) , , ) ■ . ■

) . ■

.

.

MP

Ta

Ta

hu

n 99

1,

N 99

1.

`St,

UL

‘,„

r

V

Y171.

`St7l.

Nd

dN

ap

oN _

40

0

900

60

0

01,0

.

91-0

Pem

bay

ar

AC

EH

N I

.

BA

RU

Li - )

C

c)KI

N B

AN

G

. C

1V

BE

NG

KU

LU

R

NG

. (

1 . 0 0 0 0 0 O 0 0 O O 0 0-

0 0 0 LU LU LU (0 '4"

0-

a

tD 0 Co 0.

O O O O O O L5

O 0 O O O O LU CO

O O O O O O O N

O 0 O O O O LO-CO

O 0 O O O O LU

0

O 0- O O LU

O 0 O 0 O O LU

I

0

D

D

E2

uji w v

< <

Z Z

CO<

I

0

D

D Z < C) W

Z E

W

Z < W

W

W -

Z

I Z

a

D

D

Z

W

Z

W

__I 03 Z

Z

a.

Z

a 2

W

Z W

E2

2

— z <

z 0

<

I Z

I

62 W Z W

Z 2

<

I Z

I

W

Z W 2 0 W z

-J CO

Z -J

< a.

I Z

D Z

D I-

Z

W z W z 2 co<

Z

z 0

cLW

I Z

I

W

Z W

w D --1

- C.9

Z z

Yq co

I Z

I

W O z

ZW 2

Z

Z Z

< 1-

Sat k

er / In

sta

ns

i Pen

gg

un

a

C+1

CO

, c • (7,3 CO

E • ca C (3- Cd

• c • a3 •(.7)

co 0 cri co Tts-. cr) co z

• 121 C

E c E

a) I • C

W C CL .co

• C

C • M cr) O E

ui C CO <

C C C13 cu 13 ss, a,C7)

C L.,) n

a) Y r_co a. RE co .-,-

0, a) :15

a) - 1:3 CO CO

(C) (7)

- O —

ki (1) Y

76 0)

4.2' 03 CO .4"C' 2 a_ a

c CO ct, 0 C , , •

CO }CO

• ci) W

-

0 u

(,) c Eo m

< 0 (1) CO -I Z a I-

Page 6: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · tentang batas maksimum pencairan dana daftar isian pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak pada ditjen kekayaan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- CD CD 0- 0 CD 6 0 0 0- CD CD C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 in In to to 1.15 to I. 0- in Li' )- In- cc cc CV .- CO CD CID vr ,r V' CD CD CD CD CD CV CV c-- V-.

C)

oo O CD L.) O 0 O CD O O O O O C

O

0-

O O

O

O

O 0

O cf)- CO

O

0

O 0 O

0

O

O O

O 0

0 O O

O O

165,

000.

000 0

0-

O

CV

O 0

O CD- CD O O CID CV

0 0 CD- CD O cc

CD- O CD-

O CD- O

CD- O O

O O O O

O 0 O LC1-

O N LO CO

to 10- LO CO CD

V-

CD

O

O

O

ti

0

CO CO CO

CV

O

C) O to O

O CV O

lD

a .ct O

It) O 8 O CD

O CO O O

KPP

N P

emba

y ar

>

QZ

a- DE

NP

AS

AR

BA

NJA

RM

AS

IN

MA

TA

RA

M

O -

0

H

O

00'

0 • Z

W 0) P

ON

TIA

NA

K

BA

ND

UN

G I 0 0

O

2

cC 0 co _J

LL.1 0)

O O 0 CD-

CD CV

O O

CV

O 0

CD- C)

O O

CD-

O

CD- O

CID

O

O to CD

0 CD- CD O LO CO

0 CD- CD O to CD

CD- 0

cC)- CO

CD- CD O CD-

CD-

O

CD

0-

to

CD- O O LO CI)

CD-

tn CD

2

z

D

D

W

W z 2 Er)

<

_J

Z Z

/

z 0

z

w

z z F- w Z • < W

0)— —1 Z

z 0

z

W

2 0 z

z z 1m

z

D

z

W

W I <

W 0 z -J F_

Z 5,

z

2 D

D

z

W

W <

Lu

< >-

Z

2 0

z

D

D

W

W

W CC < (/)

Z Z

LeLDj

z

D

D

W

W

W

_J

Z

z

D

D

z

W

z

W

__a 0

z

D

D

W

y

-1 <

Z Z 0 a.

z

D

D

W <

Z

g

Z z

g.

z

D

D

< Wa

Z - — - CC

z

z

D

D

W

Y o — Z

z

D

D

_J

Z _J

z

D

D

J

§ 6 Z z

z

D

D

— z 0

z co

z

D

D < ct

Z < < H E W D H Z D

• <

z 0 SC_

Sat k

er/

Ins t

ans

i Pen

ggun

a

D

D

Z 0 < E ;LC 1-1-1 Z I— 0 W 0 WO

ZO E

CY)

co a) 0)

CO CO N-CO O

CD

co O

CD co cc co O

to

cc co O

CD to cc oz) O

CO CCD CO CO O '4"

co 0) co co O

CD

O

CO N-- 0) O

a) CS) O

O CV 0) O

Cc co O

CD 0) Cfl

CV

O

C') tr) CD ti CO 0) T-

O co cc co CV N N CV CV CV

Page 7: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · tentang batas maksimum pencairan dana daftar isian pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak pada ditjen kekayaan

O O O O O O LU (13

O O 0 O O 0 L6 -cr

62, 9

83, 7

23, 1

74

0 H

AR

JOW

IRY

ON

O

O

4.1

to

R3 0 -C (NI R3 _c

c

2

O O O 0 O O LU

O O O 0 0 O LO- ,r

O O O 0 O O 0 rn

O O 0 0 o O LU LU C\.1

O o O 0 0 O LU

35, 9

78, 1

04, 1

90

KP

PN

Pem

bay a

r

MA

NO

KW

AR

I

JAK

AR

TA

V II 1

O O O

0 O 0 LO

c0

0 co-o

<

0 • CO

(r)

O

Lc)

co N- o

.12 Z Z.) Z1

W Lij

>- <

Z LLIEC-

Z < - Z

W _J

< 2

C _J }—

- co

*CC)

<

1-1-1 -(7)

co

Z H. 1--

- w

Z

-3

I Z Z

2 2 < <

co

2}

WW

:Z

: 0 < < <

QZ

0 — CO

(1- w zZ

< < W

-

WY

2 _J < _JYLij

< < Z z

Z

Zi

-

Z co;

C

r

co