STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN (SPP)

DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG PERKOTAAN

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

DirekturKawasan, Perkotaan danBatas Negara

DirektoratJenderal BinaAdministrasiKewilayahan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

URGENSI RPP PERKOTAAN

AMANAT UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Amanat Pasal 355- 359

Fasilitas Pelayanan

Perkotaan

PERKOTAAN

KOTA SEBAGAI DAERAHKAWASAN PERKOTAAN

BAGIAN DAERAH KABUPATEN

BAGIAN 2 ATAU LEBIH DAERAH

(KAB/KAB, KAB/KOTA, KOTA/KOTA)

BERBATASAN LANGSUNG

TERENCANA

P.355 ayat 2a

P.356

P.357 ayat 4

P.355 ayat 3 a

Bila dibangun Badan Hukum

Fasilitas pelayanan. disediakan oleh Badan HukumPenyerahannya kpd Pemda Tanpa merugikan Kep.Umum

ALAMI

KOTA OTONOM

P.355 ayat 3 b

P.355 ayat 2 P.355 ayat 2

AMANAT UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014Tentang Pemerintahan Daerah

Pedoman & Standar

Pelayanan

PerkotaanPP PERKOTAAN

PENYELENGGARAAN

PENGELOLAAN

PERKOTAAN

INTEGRASI RPJ

DAERAH DAN RTRW

+ KEP.STR.NAS.

Fasilitas pelayanan disediakan Sesuai Kewenangan1.Pemerintah

2.Pemda (Prov/Kab/Kota)

P.357ayat 1P.357 ayat 2 & 3

P.358

BENTUK PERKOTAAN

KawasanPerkotaan

Bagian darikabupaten

Bagian dari duaatau lebih daerahyg berbatasanlangsung

Kota sebagaidaerah

Daerah Otonom

Perkotaan

Ibukota Kabupaten

Pusat pertumbuhan wilayah

Kawasan perdesaan yang direncanakan akan dibangunkawasan perkotaan baru

Pusat pertumbuhan wilayah

Kawasan yang direncanakanakan dibangun menjadiperkotaan baru

KRITERIA

BABIII

(Pasal 4)

KawasanPerkotaan

Bagian darikabupaten

Bagian dari duaatau lebih daerahyg berbatasanlangsung

Dalam satu provinsi

Dari daerahprovinsi berbeda

Memuat : Nama, batas, luas, fungsi danpengelolaan kawasanperkotaan

RTRWN/RTRWP/RTRW KAB./KOTA

(Pasal 7)

Ditentukan berdasar:

Lanjutan...

6

2. KAW. PERKOTAAN ALAMI DAN TERENCANA

Perkotaan

Kota sebagaiDaerah

KawasanPerkotaan

• Berkembang secaraspontan, tidak teraturterbentuk sebagaiwarisan sejarah

ALAMI

TERENCANA

• Berkembang teratur atauterencana

• Memiliki pengelolaanpembangunan

Diatur Undang-Undang

(Pasal 8 – 12)

Peremajaan kota

Karakteristik Pengaturan

Regenarasi kota

Permukiman Kembali

• Dilakukan olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukumsesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan

Dapatdikembangkan/Persyaratan

• Lokasi sesuai RTR• Skala dan Fungsi

kotanya tidakbertentangan dengansistem kota-kota dlmRTR

• Intensitas tidakmembebani penyediaaninfrastruktur

• Deliniasi wilayah tidakberpotensi mengganggukawasan lindung dandaya dukunglingkungan

• Kesesuaian dengan rencana tata ruang yang ditetapkan

• PenyediaanFasilitas pelayanan perkotaan sesuai SPP

• akses publik • keterpaduan

dengan kawasan lainnya

• Tidak bertentangandengan fungsipengembangankawasan

• Intensitas tidakmembebani rencanapenyediaan infrastrukturdlm RTR

• Perkembangan wilayahtidak berpotensi

Ps. 9 ayat 1

Ps. 10 ayat 6 Ps. 10 ayat 2

Lanjutan...

KAW. PERKOTAAN ALAMI DAN TERENCANA

KawasanPerkotaan

BESARAN

PERAN

• Kaw. perkotaan kecil• Kaw. perkotaan

sedang• Kaw. perkotaan besar• Kaw. perkotaan

metropolitan• Kaw. perkotaan

megapolitan

• PKL• PKW• PKSN• PKN

(Pasal 13)Lanjutan...

sesuai peraturanperundang-undangan.

JENIS LAYANAN

a. kesehatan;b. pendidikan;c. perumahan;d. peribadatan;e. rumah sosialf. perdagangan dan jasa;g. seni, olahraga, danh. pemakaman umum

Fasilitas lainnya:a. rekreasi dan pariwisatab. tempat penyelenggaraan

pertemuan dan pameran

a. air minum; b. air limbah domestik dan industri;c. sistem drainase dan pengendalian

banjir;d. persampahan;e. permukiman;f. pemadam kebakaran;g. energi;h. sistem transportasi dan logistik;i. komunikasi dan informasi;j. ruang publik dan ruang terbuka

hijau;k. keamanan;l. fasilitas lainnya

Disesuaikan dengan besarandan fungsi kawasan

perkotaan

SPP

Fasilitas sosial Fasilitas umum

JENIS LAYANAN

Alat ukur pemenuhan penyediaan layanan perkotaan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau

badan hukum

STANDARPELAYANAN PERKOTAAN

(Pasal 15 – 16)

BABIV

Penyediaan Fasilitas Pelayanan

FASILITAS

PELAYANAN

PELAYANAN

FASILITAS SOSIAL

FASILITAS UMUM

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

STANDAR TEKNIS PELAYANAN

STANDAR NILAI PELAYANAN

• Delivery• Berdasarkan preferensi warga

perkotaan

• Quantity & Quality• Kewenangan Menteri yang

membidangi masing-masingurusan (NSPK)

• Performance• Urusan wajib

Diselenggarakan olehPemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah sertaBadan Hukum Biladibangun Badan Hukum

(Pasal 15 – 20)

Sesuai peraturanperundang-undangan

diatur dengan PeraturanMenteri yangmenyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang penyediaanfasilitas layanan

MemperhatikanKPN

KEMANFAATAN

KEADILAN LAYANAN

KETERJANGKAUAN

Lanjutan...

STANDAR NILAI PELAYANAN

Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan Menteri

Memastikan warga perkotaan dapatmenerima manfaat dari fasilitas pelayananperkotaan.

Memastikan pemenuhan fasilitas pelayananperkotaan di setiap bagian wilayah perkotaandapat dinikmati oleh warga perkotaan

Memastikan seluruh kelompok wargaperkotaan menerima layanan perkotaansecara adil

KEMANFAATAN

KETERJANGKAUAN

KEADILAN LAYANAN

Lanjutan...

(Pasal 18 – 20)

2PENGEMBANGAN

PERKOTAAN

3 PENGELOLAAN

4TIM TERPADUPENYELENGGARAAN

PENGELOLAAN PERKOTAAN

Ps. 23

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERKOTAAN

1 UMUM

5 KERJASAMA PERKOTAAN

6PENYELENGGARAAN

KOTA TEMATIK

Ps. 25

Ps. 28

Ps. 41

Ps. 43

Ps. 46

7 PENDANAAN

Ps. 49

BABV

Penyelenggaraan pengelolaan perkotaan meliputipengelolaan fasilitas pelayanan perkotaan dan pengelolaankawasan perkotaan

(Pasal 23)

untuk memaduserasikan pelaksanaan urusan pemerintahandaerah dan badan hukum untuk mewujudkan perkotaanyang lebih kompetitif, adil, dan berkelanjutan

Meliputi

1 UMUM

PengembanganPerkotaan

RPJPN

KPN

RPJMD

RPJPD

Sistem PerencanaanPembangunan

Nasional

Arah Pembangunan Perkotaan Nasional

tahapa n RPJMN dan RKP

Mengikuti

Sesuai

DIjabarkan

Acuan

Renstra PerangkatDaerah

Paragraf 1

dirinci dalam

Indikatorpembangunan

Visi dan misi

Kerangkapelaksanaan• regulasi• pendanaan• kelembgaaan

2PENGEMBANGAN

PERKOTAAN (Pasal 25-26)

PenyelenggaraanPengelolaan Perkotaan

Arah Kebijakan Nasional

Strategi PengembanganPerkotaan Nasional

PemerintahDaerah

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengendalian

Kepentinagn StrategisNasional

3 PENGELOLAAN (Pasal 28)

Perencanaan PenyelenggaraanPerkotaan Merupakan bagian darirencana pembangunan daerah danterintegrasi dangan rencana tataruang dan berpedoman pada KPNyang meliputi :• Rencana penyediaan pelayanan

perkotaan• Perencanaan dan pengaturan

aspek strategis

Paragraf I - Perencanaan

PemerintahProvinsi kawasan perkotaan yang

memilikieksternalitas lintas

daerah danpenyediaan layanan

publik yang lebihefisien jika dikelola

bersama

Nama dan batas wilayah

PemerintahKota untuk kotasebagai daerah

PemerintahKabupaten untuk

kawasan perkotaan

Klasifikasi (besaran dan peran)

Memperhatikan

Sesuai

Dilakukan oleh

(Pasal 30 )Lanjutan...

Perencanaan Penyelenggaraan

Perkotaan menghasilkan RP2P(Rencana PenyelenggaraanPengelolaan Perkotaan)

Memuat :• rencana keterpaduan penyediaan

pelayanan perkotaan sesuai dengan SPP;

• kebijakan dan strategi pengembangan dan pengelolaan perkotaan;

• program pembangunan danpelayanan perkotaan; dan

• sumber dan kerjasama pendanaan.

Bagian darikabupaten

KawasanPerkotaan

Kota sebagaiDaerah

Walikota

Bupati

GubernurLintas kab/kota

Pada lintasProvinsi Pemerintah

Hanya dapat ditinjau kembali dalam 5 tahun

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RP2P diatur denganperaturan Menteri

Ps. 31 ayat (4)

MELIPUTI DITETAPKAN

(Pasal 31-32)Lanjutan...

PELAKSANAAN Penyelenggaraanpengelolaan perkotaandiselenggarkaan secara terpadu danbersifat kewilayahan

Paragraf II - Pelaksanaan

Bersifat lintas daerahdiselenggarakan melalui kerja samaantardaerah

Untuk :• Menjamin pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat perkotaan• mendukung pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di sekitar perkotaan

dilakukan tanpa terkecuali untuk setiap warga masyarakat sesuai cakupan dan jangkauan pelayanan yang direncanakan dalam RP2Pdengan prioritas penyediaan fasilitas

pelayanan perkotaan berdasarkankebutuhan pelayanan perkotaansesuai dengan SPP

(Pasal 33-34)

Pengendalian

Dilakukan dengan mengawasi :• Rencana penyediaan

pelayanan perkotaan• Keterpaduan penyediaan

pelayanan perkotaan

SesuaiRP2P

Paragraf III -Pengendalian

PengendalianPerencanaan

PengendalianPelaksanaan

PengendalianPemanfaatan

PengendalianPemantauan

Dilaksanakan melalui kegiatanpemantauan, evaluasi, danpelaporan dilakukan dalamrangka menjamin pemenuhanstandar pelayanan perkotaan.

Langsung

TidakLangsung

LaporanMasyarakat

Mencocokkan rencana denganpelaksanaan pembangunan perkotaan

Mencocokkan rencana denganArahan Pembangunan dan RP2P

sesuai dengan mekanisme peran serta masyarakat

Evaluasi(Akan diatur lebih

lanjuta dengan Permen)

Rekomendasi

Pelaporan

pemberian insentif untuk mendorong pemanfaatan pelayanan perkotaan pengenaan disinsentif untuk membatasi pemanfaatan pelayanan perkotaan

pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran

Ps. 40 ayat 1

(Pasal 35-40)

Tim TerpaduPenyelenggearaan

Pengelolaan PerkotaaanNasional

Nasional

lintas daerah dalam provinsi

kabupaten/kot

tim terpadu nasional

tim terpadu provinsi

tim terpadukabupaten/kota

Keputisan Gubernur

KeputisanBupati/Walikota

Keputusan Presiden

4TIM TERPADUPENYELENGGARAAN

PENGELOLAAN PERKOTAAN

Akan diatur denganPeraturan Menteri

(Pasal 41-42)

5 KERJASAMA PERKOTAAN

Pertimbangan :• Efektifitas• Efisiensi• Saling

menguntungkan

Permasalahan yg ditanganibersifat lokal dan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh pemerintah daerah

permasalahan yang ditangani bersifat lintas daerah dan/atau negara

Dapat dilakukan daerahdengan :• Daerah lain• Pihak ketiga• Pemerintah/lembaga di

luar negeri

Bentuk:• Sederhana• Kontraktual

Ps. 45 ayat 2

Ps. 45 ayat 3

6PENYELENGGARAAN

KOTA TEMATIKPenyelenggaraan perkotaan dilakukan secara tematik antaralain:

• Kota cerdas;• Kota tangguh;• Kota layak anak;• Kota hijaudapat dilakukan dengan tema lain sesuai dengan perkembanganpenyelenggaraan perkotaan

Akan diatur dengan Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan sesuaitema penyelenggaraan kota tematik setelahdikoordinasikan dengan kementerian yangmembidangi urusan pemerintahan dalam negeridan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait

(Pasal 43-45)

(Pasal 46-48)

PENDANAAN

Berasal dari :• anggaran pendapatan dan belanja daerah

provinsi dan kabupaten/kota;• anggaran pendapatan dan belanja negara;

dan/atau• sumber pembiayaan lainnya yang sah.

(Pasal 49)7 PENDANAAN

Pengawasan :

Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan• kesesuaian antara RP2P dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Daerah, dan SPP;

• penyelenggaraan SPP;• penyelenggaraan kerjasama dalam

pembangunan Perkotaan; dan• kesesuaian pembangunan Perkotaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan• Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri Perkotaan di Daerah Provinsi secara umum

• Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpenyediaan fasilitas pelayanan perkotaan Perkotaan di Daerah Provinsi secara teknis

• Gubernur perkotaan di kabupaten/kota• Bupati/walikota badan hukum dan warga perkotaan

Pembinaan :

• pemberian pedoman, bimbingan,supervisi, konsultasi, sosialisasi,pendidikan dan pelatihan, penelitiandan pengembangan, pengembangansistem informasi dan komunikasi,penyebarluasan informasi kepadamasyarakat dan pengembangankesadaran dan tanggung jawabmasyarakat.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BABVI (Pasal 50-54)