Halaman1dari13

Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

UNDANG-UNDANG KM FKT UGM

Nomor 2 Tahun 2016

Tentang

Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas

Gadjah Mada

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA KEHUTANAN

Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu alur

kaderisasi yang dilaksanakan seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan

Universitas Gadjah Mada dalam rangka membentuk karakter mahasiswa

baru yang memiliki jiwa seorang pemimpin;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya

membentuk jiwa kepemimpinan mahasiswa Fakultas Kehutanan

Universitas Gadjah Mada diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk

Undang-Undang;

Mengingat : a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

b. UU No. 12 Tahun 2011

c. PP No. 60 Tahun 1999

d. AD/ART KM FKT UGM

Dengan Persetujuan Bersama

Halaman2dari13

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS

KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA,

dan

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LATIHAN KEPEMIMPINAN

MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya

disebut dengan KM FKT UGM adalah lembaga kemahasiswaan tertinggi yang menjadi

representasi mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebagaimana

disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM FKT UGM.

2. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas

Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan LEM FKT UGM adalah lembaga

eksekutif yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang menjalankan

peran Kelembagaan Mahasiswa sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga KM FKT UGM.

3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas

Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan DPM FKT UGM adalah lembaga

legislatif mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebagaimana di

sebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM FKT UGM.

4. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah

Mada yang selanjutnya disebut LKMK adalah rangkaian kegiatan alur kaderisasi tahap II

mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka pembentukan

jiwa seorang pemimpin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai seorang

Rimbawan.

5. Dewan Pengawas LKMK yang selanjutnya disebut DPLKMK adalah pengawas sekaligus

badan peradilan LKMK yang dibentuk oleh ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FKT

Halaman3dari13

UGM yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan.

6. Steering Committee LKMK yang selanjutnya disebut SC LKMK adalah panitia LKMK

yang bertugas menyusun konsep dan membentuk OC LKMK.

7. Organizing Committee LKMK yang selanjutnya disebut OC LKMK adalah panitia

LKMK yang dibentuk oleh SC yang bertugas untuk melaksanakan LKMK sesuai

dengan konsep yang telah ditetapkan.

8. Pengembangan sumber daya manusia keluarga mahasiswa fakultas kehutanan yang

selanjutnya disebut PSDM KM FKT adalah perwakilan dari masing-masing lembaga

yang bertanggungjawab di bidang kaderisasi .

9. Peserta LKMK adalah mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan

angkatan sebelumnya yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti LKMK pada tahun

tersebut.

BAB II

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 2

1. LKMK bertempat di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

2. Apabila pada ayat 1 tidak dimungkinkan dilaksanakan maka LKMK dapat bertempat di

luar lingkungan Universitas Gadjah Mada berdasarkan alasan yang jelas disertai

persetujuan Ketua LEM FKT UGM, DPM FKT UGM, dan Akademik FKT UGM

3. Pelaksanaan LKMK sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 1 hari ( 1x24 jam ).

Pasal 3

LKMK dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah

Mada yang berlaku pada tahun tersebut.

BAB III

KEPENGAWASAN, PERADILAN, DAN KEPANITIAAN

LKMK

Pasal 4

Halaman4dari13

1. Pengawas dan Badan Peradilan LKMK adalah DP LKMK.

2. Panitia LKMK terdiri dari mahasiswa Strata 1 (satu) Fakultas Kehutanan yang sedang

menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada.

3. Panitia LKMK adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

maksimal 3 tahun angkatan diatas mahasiswa baru yang terbagi menjadi:

a. SC LKMK, dan

b. OC LKMK

Pasal 5

Pembentukan pengawas, badan peradilan,dan panitia LKMK diatur lebih lanjut dalam

Mekanisme Pembentukan Pengawas, Badan Peradilan, dan Panitia LKMK yang dilaksanakan

oleh LEM FKT UGM dan DPM FKT UGM serta KM FKT itu sendiri selambat-lambatnya 21

hari sebelum pelaksanaan LKMK Fakultas Kehutanan UGM.

Pasal 6

Kepengawasan

Kepengawasan dilakukan oleh DP LKMK yang dimaksudkan untuk senantiasa menjaga

arahan konsep pada saat persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang dan tata

tertib LKMK.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Pasal 7

DPM KM FKT UGM

1. Berhak untuk menyusun rancangan Undang-Undang LKMK yang kemudian diketahui

oleh elemen KM FKT UGM.

2. Berhak memberikan pertimbangan kepada LEM FKT UGM terkait pelaksanaan LKMK.

3. Berkewajiban membentuk DP LKMK.

4. Berkewajiban mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan LKMK.

Halaman5dari13

5. Berwenang meminta keterangan kepada LEM FKT UGM mengenai pelaksanaan LKMK

dan menghentikan sebelum atau saat berlangsungnya pelaksanaan LKMK apabila

membahayakan citra Fakultas Kehutanan dan terjadi penyimpangan fatal dari tujuan

utama LKMK dengan pertimbangan – pertimbangan dari pihak Dekanat Fakultas

Kehutanan.

6. DPM berwenang memberikan pertimbangan kepada SC dalam menentukan Ketua OC.

Pasal 8

LEM FKT UGM

1. Berhak meminta keterangan kepada ketua dan/atau koordinator SC, OC dan PSDM

KM FKT mengenai pelaksanaan kerja termasuk jika ada penyimpangan dari konsep

yang telah ditetapkan.

2. Berkewajiban bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan LKMK.

3. Berwenang mengambil kebijakan terhadap kegiatan setelah melakukan koordinasi

dengan DPM FKT UGM.

4. Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-undang dan Tatib LKMK.

Pasal 9

DP LKMK

1. Berhak:

a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.

b. Memberikan masukan kepada Badan Peradilan DP LKMK sebagai bahan

pertimbangan mengenai suatu pelanggaran atau sengketa selama pelaksanaan

LKMK.

c. Menegur dan memperingatkan SC dan OC LKMK serta PSDM KM FKT.

d. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk pembuktian sebuah pelanggaran

selama tidak bertentangan dengan konsep LKMK.

e. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPM FKT UGM mengenai kebijakan

yang harus diambil DPM FKT UGM terkait dengan kegiatan maupun kepanitiaan.

f. Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-undang dan Tatib LKMK.

2. Berkewajiban:

a. Menerima pengaduan dari peserta dan panitia LKMK atas pelanggaran LKMK

dan menindaklanjuti pengaduan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

Halaman6dari13

b. Mengawasi secara aktif persiapan dan pelaksanaan kegiatan LKMK sesuai dengan

konsep, Undang-Undang dan Tata Tertib LKMK.

c. Mematuhi Undang-Undang dan Tata Tertib LKMK.

d. Bertanggung jawab kepada Pimpinan DPM FKT UGM.

e. Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan serta nama baik UGM.

3. Berwenang meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan LKMK dari

panitia LKMK.

4. Berwenang menegur dan memperingatkan panitia LKMK secara langsung.

5. DP LKMK terdiri dari 9 orang anggota DPM FKT UGM.

Pasal 10

SC LKMK

1. Berhak:

a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.

b. Memberikan pertimbangan kepada OC mengenai hal-hal yang bersifat teknis.

c. Meminta penjelasan kepada OC mengenai hal-hal yang terjadi dalam pemberian

sanksi terhadap jenis-jenis pelanggaran yang belum diatur dalam Undang-undang

dan tata tertib LKMK.

d. Melakukan pengaduan kepada Dewan Pengawas LKMK bila terjadi permasalahan

atau sengketa dengan perangkat LKMK.

e. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi.

2. Berkewajiban:

a. Menyusun konsep penyelenggaraan LKMK sesuai dengan persetujuan Dekan

Fakultas Kehutanan UGM.

b. Menentukan ketua OC LKMK.

c. Menentukan koordinator OC LKMK bersama ketua OC LKMK.

d. Memberikan pengarahan kepada OC mengenai hal-hal yang bersifat konseptual.

e. Mematuhi Undang - Undang dan tata tertib LKMK.

f. Bertanggung jawab kepada Ketua LEM KM FKT UGM.

g. Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan serta nama baik UGM.

3. Berwenang untuk menyampaikan evaluasi terhadap kinerja OC LKMK dalam

pelaksanaan konsep LKMK.

4. SC LKMK terdiri dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada minimal

2 tahun di atas mahasiswa baru untuk Strata Satu (S1) yang terdiri dari perwakilan setiap

Halaman7dari13

lembaga mahasiswa Fakultas Kehutanan yang berjumlah 9 (sembilan) orang dengan

rincian 1 (satu) orang dari tiap lembaga.

PASAL 11

PSDM KM FKT

1. Berhak :

a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen

LKMK.

b. Memberikan pertimbangan kepada SC mengenai hal-hal yang bersifat konsep.

c. Melakukan pengaduan kepada dewan pengawas LKMK bila terjadi

permasalahan atau sengketa dengan perangkat LKMK.

d. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi.

2. Berkewajiban :

a. Memberikan materi kepada OC LKMK mengenai wawasan KM FKT dan hal-

hal yang membantu kinerja OC.

b. Melaksanakan matrikulasi LKMK sesuai konsep yang telah ditetapkan oleh

SC LKMK.

c. Mematuhi undang-undang dan tata tertib LKMK.

d. Bertanggungjawab kepada ketua LEM FKT UGM.

e. Menjaga nama baik fakultas kehutanan serta nama baik UGM.

3. Berwenang memberikan keputusan kelulusan matrikulasi kepada peserta LKMK.

dengan persetujuan ketua LEM yang mengacu pada poin kelulusan yang telah

ditentukan.

4. PSDM KM FKT terdiri dari penanggungjawab kaderisasi yang terdapat pada

lembaga. mahasiswa fakultas kehutanan minimal satu orang dari masing-masing

lembaga.

Pasal 12

OC LKMK

1. Berhak:

a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.

b. Menjabarkan dan melengkapi struktur kepanitian beserta seluruh personel yang

diperlukan dengan persetujuan SC.

Halaman8dari13

c. Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep LKMK

sebelum maupun saat berlangsungnya kegiatan kepada SC.

d. Melakukan pengaduan kepada DP LKMK bila terjadi permasalahan atau

sengketa dengan perangkat LKMK.

e. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi oleh DP LKMK.

f. Mendapatkan materi dari PSDM KM FKT mengenai wawasan KM FKT dan hal-hal

yang membantu kinerja OC

2. Berkewajiban:

a. Melaksanakan konsep LKMK sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh

SC.

b. Memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan

LKMK apabila diminta oleh ketua LEM dan atau DPM KM FKT UGM.

c. Mematuhi Undang - Undang dan tata tertib LKMK.

d. Menghadap kepada DP apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan LKMK.

e. Menaati dan menghormati keputusan DP LKMK.

f. Mengatur poin kelulusan peserta LKMK.

g. Menindaklanjuti pengarahan-pengarahan yang bersifat insidental dari SC LKMK.

h. Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan serta nama baik UGM.

i. Bertanggungjawab kepada SC LKMK.

3. Wajib memberikan sertifikat kelulusan kepada peserta LKMK dengan persetujuan

dekanat yang mengacu pada poin kelulusan yang telah ditentukan.

4. Berwenang untuk mengkoordinasi keuangan dan kesekretariatan seluruh panitia LKMK.

Pasal 13

Peserta LKMK

1. Berhak:

a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.

b. Melakukan pengaduan kepada DP apabila terjadi permasalahan atau sengketa

dengan perangkat LKMK.

c. Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-Undang dan Tatib LKMK.

d. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi.

e. Meminta penjelasan mengenai tugas dan intruksi yang diberikan.

Halaman9dari13

f. Menolak intruksi dari OC apabila intruksi tersebut bertentangan dengan norma-

norma yang berlaku.

g. Mendapatkan dispensasi dari ketua OC apabila memiliki hambatan dalam

pelaksaan LKMK dengan melapor ke panitia disertai surat keterangan yang bisa

dipertanggungjawabkan.

h. Mendapatkan sertifikat dari OC setelah dinyatakan lulus LKMK.

i. Menghadap ketua OC apabila dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi

poin wajib kelulusan, untuk memberikan konfirmasi dalam rangka mendapatkan

sertifikasi kelulusan yang ketentuan – ketentuannya ditentukan oleh panitia LKMK.

2. Berkewajiban:

a. Mematuhi Undang-undang dan tata tertib LKMK.

b. Menaati dan menghormati keputusan DP LKMK.

c. Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan dan UGM.

3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti matrikulasi LKMK atau

mengikuti LKMK pada tahun berikutnya.

4. Peserta yang belum lulus LKMK tidak diperkenankan mengikuti lembaga mahasiswa di

fakultas kehutanan UGM.

BAB V

PERADILAN

Pasal 14

Proses peradilan yang dilakukan oleh anggota DP LKMK dimaksudkan untuk

memutuskan perkara atau sengketa dalam pelaksanaan LKMK yang berkategori

pelanggaran berat.

Pasal 15

Proses Peradilan

1. Proses peradilan bersifat terbuka untuk umum.

2. Anggota peradilan harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan keterangan para

pihak yang terkait peradilan dan saksi serta memperhatikan dengan cermat segala

sesuatu yang dapat dijadikan barang bukti.

Halaman10dari13

3. Anggota peradilan bersifat aktif untuk meminta keterangan dari siapa saja mengenai

sengketa tersebut, apakah keterangan saksi yang ada dan barang bukti lainnya

tidak menimbulkan keyakinan untuk memutuskan suatu sengketa atau tidak.

4. Urutan pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah :

a. Para saksi, dan

b. Barang bukti lainnya.

5. Proses peradilan dilakukan diluar acara yang sedang berlangsung.

Pasal 16

Pembuktian

Pembuktian terhadap suatu perkara sengketa dilakukan dengan menunjukkan sekurang-

kurangnya satu barang bukti dan atau minimal 2 orang saksi yang diajukan oleh salah satu

atau kedua belah pihak.

Pasal 17

Pengambilan dan Pembacaan Putusan

1. Sebelum mengambil keputusan, anggota DP LKMK terlebih dahulu mengadakan

musyawarah di tempat terpisah dari ruang sidang maksimal 20 menit.

2. Jika dalam musyawarah tidak terjadi kesepakatan, maka keputusan yang diambil

berdasarkan suara terbanyak dalam majelis DP.

3. Setelah putusan dibacakan, hakim ketua memberikan vonis sanksi kepada terdakwa.

Pasal 18

Putusan

1. Semua putusan persidangan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Putusan persidangan adalah bersifat akhir dan tidak dapat diganggu gugat.

3. Para pihak yang bersengketa wajib menghormati setiap keputusan persidangan.

Pasal 19

Halaman11dari13

Sanksi yang diputuskan di tingkat peradilan setinggi-tingginya adalah rekomendasi

sanksi akademis dari pihak Dekanat Fakultas Kehutanan UGM.

BAB VI

EKSEKUSI

Pasal 20

Eksekusi adalah pemberian sanksi yang diberikan dengan maksud mengatur dan

memberikan sikap adil serta disiplin pada peserta dan panitia LKMK dengan ketentuan

yang sesuai dengan Undang-undang dan tata tertib LKMK.

Pasal 20

1. Terhadap peserta yang melakukan pelanggaran, eksekusi diserahkan kepada OC

dengan pengawasan DP LKMK.

2. Terhadap SC dan OC yang melakukan kesalahan, eksekusi diserahkan kepada DP

LKMK.

3. Terhadap peserta maupun panitia yang melakukan pelanggaran berat eksekusi diserahkan

ke DP LKMK.

4. Eksekusi terhadap tindak kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 21

1. Eksekusi dilaksanakan maksimal 30 menit setelah persidangan menjatuhkan putusan.

2. Untuk pelanggaran yang sudah jelas sanksinya, eksekusi dilaksanakan sesuai Undang-

undang dan tata tertib LKMK tanpa harus melalui persidangan.

BAB VII

KELULUSAN

Pasal 22

Peserta dinyatakan lulus jika:

Halaman12dari13

a. Mengikuti seluruh rangkaian acara LKMK, kecuali dengan izin yang disetujui oleh

OC dan SC LKMK.

b. Tidak melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali.

c. Tidak melakukan tindak kejahatan

d. Memenuhi poin kelulusan yang telah ditentukan oleh OC LKMK.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Ketentuan umum dari Undang-undang LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA

KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada merupakan seperangkat aturan

yang harus ditaati oleh seluruh elemen LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA

KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Pasal 24

Apabila terjadi pelanggaran Undang-undang dan tata tertib LATIHAN

KEPEMIMPINAN MAHASISWA KEHUTANAN maka akan diberikan sanksi sebagai

konsekuensi logis atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang dan tata tertib LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA

KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani dan bilamana di kemudian hari ada

kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali melalui mekanisme yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 26

Halaman13dari13

1. Hal-hal yang bersifat teknis tentang pelaksanaan LKMK diatur lebih lanjut dalam

tata tertib LKMK.

2. Tata tertib LKMK meliputi:

a. Tata tertib Badan Kepengawasan dan Peradilan

b. Tata tertib Kepanitian

c. Tata tertib Peserta

3. Tata tertib LKMK bersifat mengikat elemen yang terkait.

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditentukan dalam Rapat

Koordinasi KM FKT UGM.

Disahkan di Sleman pada tanggal ……/………/…….

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS KEHUTANANUNIVERSITAS GADJAHMADA,

Abdul Zaki

13/349151/KT/07559

Diundangkan di Sleman pada tanggal ……/………/…….

KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS KEHUTANANUNIVERSITAS GADJAH MADA

Mahardian Kusmandana

13/345642/KT/07461