SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Penerapan Pemanfaatan Strategi Teknologi Informasi Pemerintah Indonesia (e-Government) Disusun untuk memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Bapak Lutfi Harris, SE., M.Ak., Ak.

PAPER

Nama Anggota :1.Irma Elsa Putr(125020301111013)2.Talisa Noor Widya(145020304111011)3.Onwardani Retrianti Ayu Esthika(125020301111037) Akuntansi CD

Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Brawijaya2014

Table of Contents

ABSTRAK1 PENDAHULUAN2Latar Belakang2 PEMBAHASAN5Implementasi Sistem Informasi Dalam Pemerintahan (E-Government)5Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi (E-Government)6 2.2.1 Menuju E-Government7 2.2.2 Kerangka arsitetur E-Government7 2.2.3 Ruang Lingkup E-Government8 2.2.1 Program E-Government10PENUTUPKesimpulan14Saran15 DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penerapan Teknologi Informasi pada era globalisasi informasi saat ini menjadi sangat penting. apalagi di negara kita yang sedang berkembang, sangat membutuhkan berbagai informasi beserta teknologi-nya yang dapat diterapkan untuk kemajuan bangsa ini. Tapi untuk melaksanakan tugas tersebut, masih banyak kendala yang harus dihadapi, baik dari segi budaya, kondisi negara dan Sumber Daya Manusianya. Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan suatu penerapan pemanfaatan strategi teknologi informasi khususnya dinegara kita Indonesia. Dalam teknologi informasi tersebut memuat single identity number untuk pemerataan jaringan informasi. Identitas menunjukkan ciri unik seseorang yang membedakan antara satu dengan lainnya. Untuk membedakan satu dengan lainnya, pemerintah mengembangkan suatu sistemSingle Identity Number(SIN) dimana seorang warga negara hanya akan mendapatkan satu identitas yang berlaku seumur hidup. Sistem ini diwujudkan melalui proyeke-KTP yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Ini merupakan proses implementasi E-Government, Indonesia masih menghadapi kendala-kendala seperti eksisnya pulau-pulau informasi, sistem keamanan tidak memadai dan tidak ada audit, inkonsistensi data dan informasi, serta infrastruktur yang tidak memadai, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu standardisasi E-Government. Kata kunci: E-Goverment, standardisasi, change management

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangBerbagai teknologi (utamanya computer-based tool) yang digunakan manusia untuk bekerja dengan informasi dan mendukung pemenuhan kebutuhan informasi dan pemrosesan informasi suatu organisasi. Istilah umum yang menunjukkan berbagai teknologi yang membantu pengumpulan, penyimpanan, manipulasi/analisis, produksi, komunikasi, dan penyebaran informasi. Mencapai kesuksesan bisnis melalui bisa menggunakan Teknologi Informasi. Teknologi informasi merupakan faktor penting dalam kesuksesan dan inovasi bisnis.Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk salah satu yang terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia yang luas terbentang dari sabang sampai merauke empunyai banyak ciri dan kulturnya masing masing. Selain itupun banyak permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh negara ini. Baik dari skala mikro maupun skala makro mulai dari kemiskinan,pengangguran, ketersediaan lapangan pekerjaan, bencana alam dan lain sebagainya. Pemerintah adalah pengurus harian dari suatu negara dan merupakan keseluruhan dari jabatan-jabatan dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik negara dan pemerintahan. Pemerintahan dalam suatu negara mempunyai wewenang terhadap semua urusan yang berada dalam lingkup hukum publik yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, pemerintah memerlukan semua informasi yang ada dan kemudian akan digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pembuat kebijakan, administrasi negara, dan sebagainya. Informasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah diproses oleh suatu sistem informasi yang merupakan kumpulan dari sistem-sistem yang digunakan untuk : 1. mengumpulkan informasi1. mengklasifikasikan informasi1. mengolah informasi1. menginterpretasikan informasi1. mengambil informasi dari tempat penyimpanan1. transmisi (penyampaian)1. penggunaan informasi. Sistem informasi itu sendiri terdiri dari atas keberadaan fungsi-fungsi input, proses, output, storage dan communication yang dapat diperjelas dengan bagan berikut ini. Sistem informasi yang telah disebutkan sebelumnya, dipergunakan dalam praktek lembaga pemerintahan dalam semua bidang tugas dan fungsi Pemerintah yang didalamnya terdiri dari beberapa segi, seperti pemerintahan, tata usaha negara, pengurusan rumah tangga negara dan pembangunan. Sistem informasi dalam praktek pemerintahan merupakan sistem informasi manajemen dimana didalamnya terdapat proses pengolahan suatu informasi yang diperuntukkan untuk keperluan pengambilan keputusan dari suatu lembaga pemerintahan, dan karena peran pemerintah berkaitan dengan kepentingan publik maka segala sistem informasi yang dipergunakan harus memenuhi syarat efisien, efektif dan ekonomis. Dari konsep yang demikianlah maka mulai diterapkan penggunaan teknologi dalam sistem informasi pemerintahan. Pemikiran-pemikiran yang telah disebutkan diatas dan didukung dengan perkembangan ICT telah melahirkan suatu konsep baru yang disebut sebagai konsep E-Government yang mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkannya.Pembangunan kependudukan merupakan aspek pembangunan yang menjadi perhatian dunia dan di era Millennium Development Goals (MDGs) ini, penduduk ditempatkan sebagai modal dasar pembangunan dan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, bila jumlah penduduk yang besar disertai dengan pertumbuhan cepat, dipastikan akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk, diiringi dengan keberhasilan pengembangan kualitas penduduk, memiliki kontribusi dalam memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera dan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mengatasi masalah replikasi dan redundansi data dan informasi pada instansi-instansi di Indonesia, pemerintah mengusung konsep Single Identity Number (SIN). Konsep ini bertujuan agar SIN menjadi satu-satunya reference untuk mengakses Database Kependudukan Nasional dan menjadi satu-satunya identitas bagi seorang penduduk untuk berinteraksi dengan berbagai instansi pemerintah. Single Identity Number sendiri juga mendukung kegiatan yang akan direncanakan oleh pemerintah dan mulai dilakukan di sejumlah daerah. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengane-govermentmembuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.E-govermentjuga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.E-governmentmengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakanintranetdaninternet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringaninternet, lebih umum lagi dikenal sebagaiworld wide web(www).Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktorequity(menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan ataue-governmentdan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.

BAB IIPEMBAHASAN2.1 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DALAM PEMERINTAHAN (e-Government)Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003: Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.Pelaksanaan sistem informasi pada kantor pemerintah dapat diselenggarakan jika:1. ada suatu proses kerterbukaan serta manajemen data dan informasi yang tertib 1. serta terencana;1. birokrasi tidak lagi menjadi suatu hambatan;1. pembangunan sistem informasi dikembalikan pada tupoksi masing-masing 1. organisasi satuan pemerintahan;1. perlu dibuat suatu strategi dan kebijakan pendukung agar sistem informasi dapat 1. diselaraskan dengan birokrasi yang ada di sektor swasta;1. perlu peningkatan sumberdaya manusia;1. perlu adanya change management di lingkungan kantor pemerintahan.Salah satu contoh software aplikasi pemerintahan adalah SIMDA(Sistem Informasi Manajemen Daerah), software ini dibuat dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2.2 CETAK BIRU (BLUEPRINT) SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENTCetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem kepemerintahan daerah.Dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government bagian lembaga Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pengembangan e-Government hanya pada bidang sistem aplikasi e-government, dengan ruang lingkup pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem ini adalah:1. Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory.1. Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government.1. Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government.E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Singkatnya, E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain.

Karakteristik e-government diantaranya :1. Interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan seperti masyarakat luas, pebisnis dan unit0unit kerja di lingkungan pemerintah lainnya.1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer, dan internet)1. Mempermudah dan praktis dalam pelayanan pemerintah terhadap berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).2.2.1 Menuju e-GovernmentMelaksanakan e-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi IT berarti sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik.. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus mengunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik.Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah1. Pelayanan Masyarakat1. Kepegawaian1. Keuangan Daerah1. Pengelolaan Aset1. Dan sebagainya2.2.2 Kerangka arsitektur e-GovernmentSalah satu kata kunci e-Government adalah pemanfaatan ICT (Information and Communication Technologi). Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan:1. Penggunaan Internet1. Penggunaan Infrastruktur Telematika1. Penggunaan Sistem Aplikasi1. Standarisasi Metadata1. Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik1. Sistem Dokumentasi ElektronikSelanjutnya untuk menjamin keterpaduan serta interoperabilitas inter komponen dalam sistem e-Government dan juga antar sistem e-Government itu sendiri, maka perencanaan dan pengembangan e-Government perlu dirumuskan dalam kerangka arsitektur e-government.2.2.3 Ruang Lingkup e-governmenta. G2C (Government to Citizens)Merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). G2C ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui akses-akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:1. Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan;1. Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai1. Kantor Imigrasi menawarkan jasa pelayanan perpanjangan maupun pembuatan paspor melalui internet untuk pendaftarannya, sehingga saat mengurus di Kantor Imigrasi masyarakat hanya mengumpulkan berkas serta melakukan sesi foto. Keuntungan lainnya yaitu dapat mengurangi praktik percaloan disekitar kantor imigrasi.

b.G2B (Government to Business).Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah menciptakan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit.. Contoh aplikasinya adalah:1. Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet1. Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;c. G2G (Government to Governments)Memperlancar kerjasama antar negara dengan dimudahkannya komunikasi, seperti kepentingan diplomasi, atau berbagai informasi yang dianggap penting oleh negara yang satu dan lainnya. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.d. G2E (Government to Employees)Aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contoh aplikasinya adalah:1. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan;1. Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya2.2.4 Program-program dari e-govermenta. Pelayanan KTP OnlineKTP On-Line ini berbentuk Chip yang berisi seluruh data pribadi seseorang yang tidak hanya nama, no KTP, tanggal lahir, alamat, status, golongan darah, pekerjaan, melainkan sampai pada pendapatan orang itu berapa. KTP On-Line dalam pengisiannya harus terkoneksi internet dengan departemen dalam negeri sebagai pusat data. Sehingga dengan adanya KTP On-line ini identitas seseorang akan terpantau dimanapun dia berada. Selain itu, kepemilikan KTP berganda tidak ada lagi karena akan terdeteksi dengan sempurna.Dengan adanya KTP On-line paling tidak dapat meminimalisasi berbagai masalah kependudukan yang dihadapi bangsa ini mulai dari penetapan daftar pemilih tetap, KTP ganda sampai pada penyaluran dana bantuan langsung tunai.b. Website Pemerintah Nasional dan DaerahDi masa sekarang ini perkembangan teknologi informatika dan komunikasi yang semakin cepat berkembang, mempengaruhi cepatnya kebutuhan akan informasi yang semakin cepat, tanpa dibatasi oleh letak geografis. Dimana kebutuhan informasi yang cepat dan dapat diakses oleh siapapun tersebut, dapat diakomodasi oleh layanan yang bernama internet. Di Indonesia, IT sebetulnya sudah lama digunakan di bidang pemerintahaan. Penggunaan Internet juga sudah dimulai dengan adanya aplikasi RI-NET sebagai salah satu aplikasi pemacu program Telematika Indonesia. Aplikasi RI-NET ini memberikan akses email kepada para pejabat, memberikan layanan web (homepage) yang dapat diakses di http://www.ri.go.id, memberikan layanan pertukaran informasi multimedia, dan di kemudian hari akan memiliki aplikasi Decission Support System.Salah satu contoh aplikasi lain adalah penggunaan web untuk menampilkan hasil pemilu yang baru lalu. Pengguna Internet di mana saja dapat melihat hasil pemilu secara on-line dan real-time di http://www.kpu.go.id dan http://www.hasilpemilu99.or.id. Hal ini memberikan keterbukaan (transparansi) pada proses pemilu. Hasilnya dapat kita lihat bahwa tidak banyak orang yang mengeluhkan masalah hasil pemilu yang baru lalu.Hal ini dapat dilihat dengan semakin cepat informasi-informasi terbaru yang dapat diakses dan dilihat oleh siapapun hanya dengan menggunakan perangkat digital seperti : komputer, note book, handphone, tab, ataupun PDA ( Personal Digital Assistant ).c. Absensi Sidik JariAbsensi Sidik Jari dapat memperkecil masalah tindakan korupsi di kantor-kantor pemerintahan. Mulai korupsi waktu sampai korupsi yang milyar-milyaran. Satu lagi upaya membangun peningkatan budaya kerja dilakukkan di berbagai kantor-kantor pemerintahan. Mulai kantor DPRD sampai kelurahan dari pusat kota sampai desa-desa. Hal ini digunakan untuk memantau tingkat kehadiran yang sangat berpengaruh pada kinerja dan kantor pelayanan public. Dengan adanya sistem sidik jari angka kehadiran tidak bisa dimanipulasikan oleh karyawan ataupun pagawai dalam dinasnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik.d. Papan Informasi ElektrikPapan informasi elektrik ini juga tidak jauh bedan dengan papan informasi biasa, namun bedanya sistem yang dilakukan adalah sistem yang berbasis komputeres, dengan keunggulan papan elektrik tersebut paling tidak proses pelayanan publik lebih irit ketimbang yang sebelumnyae. Single Identity NumberBerikut ini akan disajikan bentuk KTP yang berlaku di Indonesia yang telah berpengalaman dalam menerapkan SIN. Banyak hal yang bisa dipelajari dari pengalaman beberapa negara tersebut.Pemerintah Indonesia saat ini sedang memulai SIN melalui program SIAK, out put dari sistem ini salah satunya adalah Kartu Identitas yang bernama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk. Serta biodata seseorang yang mencakup nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, status kawin/tidak kawin, pekerjaan, alamat, dan foto pemilik). Untuk mendapatkan KTP seseorang harus telah berusia lebih atau sama dengan 17 tahun atau sudah/pernah menikah . Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa seseorang dianggap telah dewasa pada usia tersebut. Untuk penduduk yang berusia dibawah 17 tahun, identitasnya sebagai warga negara diwakili oleh akte kelahiran dan dicatatkan pada daftar Kartu Keluarga sebagai anggota keluarga dan diberikan NIK, NIK ini akan sama dengan NIK yang tercantum pada KTP jika telah berusia 17 tahunGambar 1. Contoh KTP

Keberadaan SIN d indonesia, diharapkan mampu membantu pemerintah dalam hal pengelolaan data kependudukan, kepegawaian, perpajakan, imigrasi, perbankan dan upaya penegakan hukum serta mempermudah kerjasama antar lembaga dalam rangka pelaksanaan tugasnya.SIN sendiri merupakan salah satu pengelolaan kependudukan untuk mempermudah pemerintah ini merupakan salah satu penerapan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintahan di indonesia.Implikasi IT dan Internet kepada bidang Pemerintahan agar kurang banyak dibahas, meskipun istilah e-government sering muncul dalam tulisan dan pemberitaan. IT dan Internet memaksa pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan. Pejabat-pejabat harus dapat dihubungi melalaui e-mail. Birokrasi untuk melakukan pelaporan dapat dikikis dengan menggunakan Internet.

BAB IIIPENUTUP

2. KesimpulanDalam pengembangan e-government di Indonesia, dibutuhkan sosialisasi yang tinggi terhadap masyarakat yang kurang pengetahuan tentang teknologi, selain itu kesiapan tidak hanya dari pemerintah saja, kesiapan masyarakat untuk melek teknologi sangatlah berpengaruh.Teknologi informasi merupakan seperangkat fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dalam prakteknya diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Layanan informasi di masa sekarang tidak akan membuahkan hasil yang maksimal jika tidak didukung oleh teknologi informasi. Single Identity Number adalah sebuah nomor identitas unik yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. SIN akan bisa diakses oleh semua institusi pemerintah dan dapat digunakan sebagai ijin usaha dan industri.Pemerintah Indonesia saat ini sedang memulai SIN melalui program SIAK, out put dari sistem ini salah satunya adalah Kartu Identitas yang bernama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk. Serta biodata seseorang yang mencakup nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, status kawin/tidak kawin, pekerjaan, alamat, dan foto pemilik. SIN sendiri merupakan salah satu pengelolaan kependudukan untuk mempermudah pemerintah ini merupakan salah satu penerapan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintahan di indonesia.Implikasi IT dan Internet kepada bidang PemerintahanPemanfaatan teknologi informasi untuk layanan informasi kepada masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Layanan informasi di masa sekarang tidak akan membuahkan hasil yang maksimal jika tidak didukung oleh teknologi informasi.Dengan kemajuan sistem informasi dan teknologi, pemerintah juga dapat mengambil keputusan untuk menerapkan e-government dengan berbagai aplikasinya, dan juga pemerintah bisa mendapat berbagai keuntungan, antara lain:1. Dapat membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.1. Dapat membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat luas.1. Dapat membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta menyediakan fasilitas dialog publik.1. Dapat membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat.

2. SaranPenerapan sistem informasi dan teknologi dalam pemerintahan berupa e-government memang membawa banyak keuntungan, namun juga harus diingat masih banyak kekurangan yang harus dihadapi, untuk itu, saran kami yaitu pemerintah seharusnya mendidik sumber daya manusia yang ada agar tercipta kultur baru berbasis teknologi dan menghindari gagap teknologi, serta perbaikan infrastruktur terkait agar akses dan integrasi sistem semakin baik nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

http://azizah.blog.unissula.ac.id/2012/07/06/makalah-teknologi-informasi/

The Source Public Management Journal memiliki beberapa artikel yang berhubungan dengan e-government.http://www.sourceuk.net/sectors/egovernment, Di kunjungi 14 mei 2001.

Search Engine www.goole.com menghasilkan banyak entry untuk search dengan kunci (keyword) e-government definition.

http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/62NxKELG1284474158.pdfhttp://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/125450-%5B_Konten_%5D-Konten%20C8661.pdf (CETAK BIRU (BLUEPRINT) SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT BAGI LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH)http://afifahkiki.blog.fisip-untirta.ac.id/2013/03/29/pengertian-dan-manfaat-e-gov-serta-blue-print-e-government/ http://www.egovernment-institute.com/download/Paparan%20Blueprint%20Aplikasi%20e-Gov%20Pemda%20-%20DepTel.pps http://afifahkiki.blog.fisip-untirta.ac.id/2013/03/29/pengertian-dan-manfaat-e-gov-serta-blue-print-e-government/http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2014/01/penerapan-e-government.html

15