KELOMPOK ETNIS DAN KESADARAN ETNIS, ETNISITAS,

PLURALISME, MULTIKULTURALISME, DAN

DEMOKRASI

BAB I

PLURALISME, MULTIKULTURALISME DAN DEMOKRASI 1

Kemajemukan atau pluralisme (heterogeneity), lawan

dari keseragaman (homogeneity) adalah kondisi sangat beragam dalam berbagai hal terutama kependudukan. Masyarakat plural adalah kondisi masyarakat yang penduduknya beragam asal keturunan, kelompok etnis dan sub kelompok etnis/suku bangsa, agama dan keyakinan/ aliran agama, ras, ideologi, afiliasi politik, dan sebagainya.

Amerika Serikat (AS) terkenal sebagai masyarakat yang sangat majemuk. Berbagai-bagai ragam kelompok etnis, asal keturunan, ras, penganut dan keyakinan agama, asal warga bangsa, dan ideologi dapat ditemui di situ. Indonesia, walaupun tidak selengkap AS, adalah juga masyarakat

beragam (heterogeneous society). Seperti AS, Indonesia bangga karena pluralismenya. Namun, masyarakat tidak boleh sampai hanya pada kemajemukan saja tanpa mengisinya dengan hal positif untuk menyikapi kemajemukan itu. Apa yang terbaik untuk dilakukan dengan menjadi masyarakat majemuk? Ini adalah harapan dan tantangan yang secepatnya harus diatasi untuk menjadi sebuah bangsa besar.

Pluralisme dan Multikulturalisme.

Pluralisme berhubungan erat dengan dan menjadi dasar dari multikulturalisme. Idealnya, suatu masyarakat multikultural merupakan kelanjutan dari pluralisme. Masyarakat multikultural biasanya terjadi pada masyarakat plural. Sebaliknya, pluralisme bukan apa-apa tanpa menjadi multikulturalisme. Pengakuan terhadap pluralisme seharusnya meningkat menjadi multikulturalisme. Namun,

1 Artikel ini dimuat dalam Harian Pontianak Post, terbitan Jum’at, 8 Februari 2008,

pada Ruangan Opini, halaman 19.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

M

AT

AH

AR

I TE

RB

IT D

I BA

RA

T

kenyataannya, kesenjangan selalu ada antara pengakuan pluralisme dengan pelaksanaan multikulturalisme.

Pluralisme adalah kondisi apa adanya sebagai suatu

realitas (what it is/ das sein) dalam masyarakat, sedangkan multikulturalisme adalah karakter atau kondisi normatif yang

seharusnya dilakukan (das sollen/what should be/what ought to be done) oleh anggota masyarakat yang plural. Dengan begitu, multikulturalisme dapat berbentuk karakter individu atau masyarakat yang multikultural atau kedua-duanya sekaligus.

Apakah multikulturalisme itu? Masyarakat multikultural

Indonesia (Indonesian multicultural society), menurut Parsudi Suparlan (2001a;b;2002), bercorak masyarakat majemuk

(plural society) dalam mana corak masyarakat Indonesia yang ‗Binneka Tunggal Ika‘ bukan lagi keanekaragaman kelompok etnis/suku bangsa, agama dan budaya, melainkan keanekaragaman kebudayaan (dan unsur keberagaman lainnya dalam bentuk non-fisik, seperti ide = tambahan penulis) di dalam masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, yang ‘walaupun beragam dan bertebaran tetap satu itu,‘ seharusnya menjadi masyarakat multikultural dalam menghadapi realitas keragaman itu.

Karakter individu yang multikultural cenderung akan tercipta dalam masyarakat multikultural. Sosialisasi mengenai pentingnya hidup bersama dalam masyarakat plural akan menciptakan karakter multikultural, dan sebaliknya ia akan memperkuat masyarakat multikultural. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang memenuhi unsur normatif yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota masyarakat majemuk dalam bentuk, seperti dikemukakan oleh Rex (1985) dan May dan Shari (2001), menerima perbedaan pendapat, ide, nilai budaya dalam kesederajadan; memahami, mengerti, menghargai dan menilai budaya, pendapat, ide, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan orang lain; adanya toleransi untuk menghargai pendapat, program dan karya orang lain kendatipun berbeda; dan memperlakukan semua sisi kebenaran secara merata. Karenanya, masyarakat multikultural tidak hanya berfungsi

Pluralisme, Multikulturalisme Dan Demokrasi M

AT

AH

AR

I TE

RB

IT D

I BA

RA

T

sebagai media/alat (instrument) manajemen konflik, tetapi juga berhubungan timbal balik dengan prinsip demokrasi.

Multikulturalisme dan Demokrasi.

Bagaimana multikulturalisme berhubungan dengan demokrasi? Secara lebih hakiki, menghargai segala macam perbedaan, ide, karya dan unsur budaya dari kelompok etnis lain yang berbeda sebagai konsekuensi dari keberagaman, serta adanya toleransi terhadap perbedaan, merupakan pelaksanaan prinsip demokrasi. Sebaliknya, prinsip demokrasi yang diterapkan secara bertanggung jawab dan konsekuensi dalam masyarakat majemuk akan menjamin tercipta karakter dan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural dan masyarakat demokratis menjamin kebebasan berkreasi, berusaha dan menghargai perbedaan demi kemaslahatan bangsa atau masyarakat secara keseluruhan.

Dalam masyarakat multikultural, tidak ada benturan sama sekali antara karakter menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan, di satu fihak, dengan saran dan kritik membangun yang seharusnya ada dalam masyarakat demokratis, di lain fihak. Perbedaan dan kritisisme adalah proses berkesinambungan timbal balik yang mestinya dihargai, dihormati dan dikembangkan dalam masyarakat, yang berfungsi, seperti kata Merton dan Darendorf (dalam Ritzer dan Godman, 2000), untuk menyegarkan struktur atau institusi dalam rangka menciptakan masyarakat yang kuat

(solid) dan dinamis.

Multikulturalisme di Indonesia.

Multikulturalisme telah memasyarakat, dikenal dan terkenal di masyarakat Barat, khususnya Eropah Barat Laut dan AS, dan telah menjadi obyek studi wajib berkaitan dengan penegakan HAM dalam 5 dekade terakhir ini. Akan tetapi, pada kenyataannya ia bukan barang baru baik di Dunia Timur maupun di Indonesia.

Di Dunia Timur, terutama di Dunia Islam, apa yang sekarang dikenal dengan masyarakat multikultural ternyata telah terwujud seperti dikenal di dalam sejarah sebagai

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

masyarakat Madani dibentuk di Madinah oleh Nabi Muhammad (Kuntowijoyo, 1997:177-90). Dalam masyarakat Madani, tidak hanya segala macam perbedaan asal usul keturunan, ras, etnisitas, keyakinan agama, dan ide, diterima dan dihormati dengan toleransi oleh masing-masing warga negara. Penguasa juga atas nama negara melindungi dengan tegas setiap warga negara agar ia tidak dirugikan dengan adanya perbedaan yang melekat pada dirinya. Ini terjadi karena dalam ajaran Islam ada kebebasan beragama

Di Indonesia sendiri, multikulturalisme telah ada di negeri ini jauh sebelum ia merdeka. Diterimanya kehadiran para pendatang dari Eropah yang akhirnya menjadi penjajah, dan kehadiran pendatang dari Timur Tengah yang kemudian ikut membangun dan mengukir sejarah negeri ini, merupakan bukti bahwa telah ada unsur multikultural dalam hati bangsa ini. Sejarah kontemporer juga mencatat adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1908, lima sila Pancasila, fasal 32 UUD 1945, Simbol Bhineka Tunggal Ika pada Lambang Burung Garuda Pancasila, dan semangat gotong royong, merupakan bukti tak terbantahkan tentang jiwa dan semangat multikultural pada bangsa ini. Apa yang penting bagi bangsa ini untuk meningkatkan harga diri bangsa yang sedang terpuruk dan terkoyak ini adalah pelaksanaan nyata dari apa yang seharusnya dilakukan sekarang dan ke depan, melalui semangat dan ideologi multikultural. Semoga!

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

BAB II

KARAKTER MULTIKULTURAL DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL 2

Dalam artikel pada Harian Ptk. Post, 8 Februari 2008 hal. 19, saya telah mendiskusikan dan menghubungkan pluralisme, multikulturalisme dan demokrasi. Artikel tersebut juga mengungkapkan cikal bakal masyarakat multikultural yang justru timbul dari masyarakat Madani di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad lebih dari 17 abad yang lalu. Pada kesempatan ini, saya ingin mendiskusikan pertanyaan pada anak judul tersebut di atas: yang mana lebih dulu karakter multikultural atau masyaakat multikultural? Karakter dan masyarakat Multikultural.

Dengan mendiskusi pertanyaan di atas, kalau mungkin saya ingin menyumbang pemikiran bagi upaya menghilangkan sebagian dari keterpurukan bangsa ini karena kurangnya karakter dan unsur multikulturalisme dalam kehidupan keseharian kita dan dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa tahu nantinya ada juga yang ingin mendiskusikannya –tapi bukan berpolemik?—lewat ruangan semacam ini, sehingga berita dalam harian yang kita cintai ini sedikit berimbang dengan banyaknya tampilan berita dan wajah para BaLon Walikota (WaKo) dan Bupati.

Pertanyaan tentang yang mana lebih dulu ada: karakter multikultural atau masyarakat multikultural, merupakan

diskusi hangat di luar komunitas akademis (non-academic community) dan di dalam komunitas akademis (academic community). Namun, diskusi tersebut tidak menjadi polemik berkepanjangan sebagaimana polemik tentang pertanyaan mengenai apakah kemiskinan sebagai faktor penyebab atau

2 Tulisan ini pernah dimuat dalam Harian Pontianak Post terbitan 18 Maret 2008, pada

ruangan Opini, halaman 15.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

akibat, sehingga timbul pertanyaan: apakah kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau kemiskinan justru menyebabkan rendahnya pendidikan? Pertanyaan ini tidak bisa dijadikan analogi tentang mana lebih dulu: telur atau ayam? Jawaban mengenai pertanyaan apakah kemiskinan disebabkan oleh rendahnya pendidikan atau kemiskinan menyebabkan rendahnya pendidikan, lebih

berkaitan dengan cara pandang (perspective). Kekurangtepatan jawaban mengenai penyebab

kemiskinan biasanya dalam sosiologi disebut penjelasan yang

melingkar/tautologis (tautological explanation), seperti misalnya jawaban yang mengatakan kemiskinan disebabkan oleh pendidikan. Hal ini disebabkan banyak orang berpendidikan universitas menganggur atau berpenghasilan tidak sebesar konglomerat yang berpendidikan SD. Penjelasan melingkar memang tidak berlaku pada ketidaktepatan jawaban mengenai siapa lebih dulu: karakter multikultural atau masyarakat multikultural. Kekurangtepatan jawaban tersebut hanya berkaitan dengan kesulitan dalam menerapkan multikulturalisme dalam kehidupan keseharian.

Yang Mana Harus Lebih Dulu.

Mengenai jawaban yang mana lebih dulu antara kedua unsur multikultural itu, paling kurang ada dua pendapat: (1) Karakter multikultural dianggap lebih dulu ketimbang masyarakat multikultural, dan (2) masyarakat multikultural

diperkirakan lebih dulu daripada karakternya. Jawaban pertama menjelaskan bahwa untuk menjadi masyarakat yang multikultural yaitu masyarakat yang para anggotanya menerima, menghormati dan menghargai segala macam perbedaan atau ketidaksamaan sebagai konsekuensi dari

keberagaman (pluralism) termasuk menghargai pendapat, ide dan karya orang lain, diperlukan terlebih dahulu karakter multikultural dari setiap pribadi anggota masyarakat.

Jawaban kedua menerangkan bahwa agar supaya masyarakat secara keseluruhan baik sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dan kelompok yang memilliki ikatan budaya (kelompok etnis atau bangsa) serta ikatan politik (negara) maupun sebagai institusi dalam arti sempit (lembaga

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

pendidikan, instansi, lkantor dan sebagainya), secara struktural atau kelembagaan yang diperkuat oleh peraturan, mereka hendaknya memiliki suasana multikultural sehingga semua warga terdorong untuk bertindak multikultural.

Pendapat pertama dipengaruhi oleh perspektif yang

berdasarkan paradigma humanisme radikal (radical humanism). Paradigma ini berkeinginan mengadakan perubahan secepatnya menurut pandangan subyektif yang berpijak pada kesadaran manusia (Mansour Fakih. 2001.

Sesat Fikir Teori Pembangunan dan Perubahan Sosial, hal: 17-43). Tanpa kesadaran untuk berubah atau berupaya mengatasi berbagai pembatasan tatanan/struktur sosial, manusia tak mampu mengubah diri mereka. Padahal, kesadaran manusia telah dikuasai/dibelengu oleh suprastruktur ideologis yang ada di luar dirinya. Karenanya, setiap individu harus menghilangkan belenggu dalam masyarakat untuk bersikap multikultural dan menciptakan kesadaran pentingnya menghormati, menerima dan menghargai perbedaan dan karya orang lain.

Dalam perspektif ini, setiap orang harus bersifat multikultural atau pada umumnya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dalam segala bidang: manjadi karyawan jadilah karyawan yang baik, menjadi mahasiswa jadilah mahasiswa berkualitas dan berguna bagi masyarakat, menjadi guru atau dosen jadilah mereka yang mampu menciptakan siswa/mahasiswa yang berkualitas, menjadi pemimpin jadilah pemimpin berorientasi pada kepentingan rakyat, dan sebagainya. Akan tetapi, ketika mereka memasuki dan berada dalam sebuah lembaga atau kelompok orang-orang yang tidak memiliki disiplin, kemauan untuk meningkatkan harga diri secara pribadi dan kelembagaan atau kelompok dan tidak memiliki peraturan, sanksi hukum

dan ganjaran (reward) yang jelas dan tegas, mereka akan terpental, dijauhi, dimusuhi dan dibenci, bahkan mereka dianggap ‖setengah gila‖ diantara setan-setan robot yang tidak berperasaan, berjiwa dan menjadi beban atau pengisap darah masyarakat. Itulah yang sedang terjadi di negara Pancasila ini.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

Sebaliknya, pada pendapat kedua: masyarakat multikultural hendaknya lebih dulu ketimbang karakter multikultural, pandangan ini dipengaruhi oleh perspektif yang

didasari pada paradigma strukturalisme radikal (radical strukturalism) yang memperjuangkan perubahan sosial, seperti juga pada humanis radikal, tetapi dari sudut pandangan obyektivisme. Kesadaran manusia bagi penganut humanis radikal, adalah sesuatu yang penting, justru penganut strukturalis radikal, meganggapnya tidak penting. Apa yang penting adalah hubungan struktural yang terdapat dalam kenyataan sosial (Fakih, 2001: 17-43). Berdasarkan paradigma ini, untuk dapat menerima, menghormati dan mengargai perbedaan dan karya orang lain, diperlukan perubahan struktural dalam masyarakat atau instansi dan perlu pembaharu yang rela berkorban.

Ketika seorang pengemudi bis dari satu kawasan yang tidak terbiasa dengan disiplin, mengemudi di atas jalan dalam kawasan yang biasa memberlakukan peraturan, disiplin lalu lintas secara tegas, dan polisi yang berwibawa di jalanan, pengemudi yang justru sering melakukan hal-hal yang membahayakan pengendara lain, tiba-tiba menjadi seorang yang disiplin, teratur dan patuh pada peraturan lalu lintas. Tetapi, ketika ia memasuki kawasan tanpa penerapan aturan disiplin berlalu lintas, ia kembali menjadi pengemudi yang ‖asli.‖ Begitu pula, ketika beberapa mahasiswa yang tidak

disiplin, jago ceating dan yang hanya berorientasi pada ijazah dan gelar kesarjanaan, baru nyahok, menjadi disiplin dan berubah orientasi pada ilmu pengetahuan dan wawasan akademis, ketika mereka belajar di universitas berkualitas

dan disiplin yang mengedepankan harga diri (dignity) mahasiswa dan dosen, lembaga dan negara. Dengan begitu, masyarakat multikultural, dalam hal ini lembaga atau suasana multikultural, perlu diciptakan lebih dulu ketimbang karakter pribadi multikultural.

Sebagai warga negara yang ingin negaranya berubah dan ingin lebih maju daripada sebelumnya, serta melemparkan keterpurukan, menurut hemat saya apa yang sangat penting adalah bukan yang mana harus lebih dulu: karakter multikultural atau masyarakat multikultural?. Akan tetapi

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

pada dasarnya karakter dan unsur multikultural hendaknya ada secara bersamaan baik di dalam pribadi dan pada perilaku keseharian seseorang maupun di dalam kelompok atau instansi dan masyarakat. Dengan demikian, bangsa yang plural dan demokratis ini dapat menjadi teladan bagi bangsa lain, karena para warga secara pribadi-pribadi dan masyarakat dari bangsa ini mampu menampilkan dan bertindak multikultural, sehingga negara dan bangsa ini dapat menjadi tempat yang aman, hangat dan bersahabat bagi semua orang dan kelompok yang berbeda. Semoga.

BAB III

PILGUB: KESADARAN ETNIS DAN PROFESSIONALISME 3

Tanggapan terhadap tulisan Sdr. Ireng Maulana berjudul Politisasi Etnis dalam Jabatan politis 4

A. BAGIAN 1.

Saya dapat memahami ketidaksetujuan Sdr. Ireng Maulana dalam Harian ini, 26/8-2006 terhadap perspektif etnisitas yang saya gunakan dalam tulisan saya di harian yang sama, 22/8-2006 agar bakal calon gubernur (BaLonGub) dapat memenangkan PILKADA Kalbar maupun dalam merangkul masyarakat yang beragam ini dalam mendukung program kerjanya. Saya juga sangat maklum dengan keberatannya untuk menggunakan isu etnisitas dalam PILKADA, karena ia menganggap perspektif itu ‖tidak‖ relevan dengan kondisi demokrasi modern sekarang ini, dan yang dikhawatirkannya bahwa isyu ini yang ‖melahirkan‖ politisasi etnis‖ tidak akan memperhatikan‖ kepentingan rakyat.

Dalam tulisan ini yang lebih merupakan penjelasan mengenai isyu dan penggunaan perspektif etnisitas dalam masyarakat plural yang baru memasuki masa transisi demokrasi, saya ingin mengemukakan beberapa hal menyangkut isyu tersebut berkaitan dengan PILKADA Kalbar, yaitu (1) kepemimpinan adalah fungsi dari situasi sosial, (2)

3 Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan dan telah dimuat pada Kolom

Opini dalam Harian Pontianak Post, terbitan Senin, 4 September 2006, halaman 15.

4 Tanggapan Sdr. Ireng Maulana terhadap tulisan saya/penulis yang berjudul Pilkada

KalBar Langsung: Alternatif dan Perspektif di Dalamnya, dimuat pada Kolom Opini

dalam Harian Pontianak Pontianak, terbitan 26 Agustus 2006 halaman 10

Pilgub: Kesadaran Etnis Dan Professionalisme M

AT

AH

AR

I TE

RB

IT D

I BA

RA

T

kondisi das sollen dan das sein, dan (3) kesadaran etnis dan politik etnis.

Kepemimpinan adalah Fungsi dari Situasi Sosial.

Kita seharusnya tidak membandingkan antara pemimpin yang dihasilkan dari sistem pemilihan pemimpin, katakanlah PILKADA, dalam periode yang satu dengan pemimpin atau PILKADA yang lain dalam periode berbeda. Tampilnya Soekarno dan Hatta tampil sebagai pemimpin saat itu, merupakan kehendak sejarah dan perwujudan dari kondisi bangsa ini pada periode itu. Dengan demikian, cara dan sistem pemilihan pemimpin pada saat itu adalah relevan dengan kondisi sosial ekonomi dan politik saat itu.

Berkuasanya Soeharto pada ORBA selama 32 tahun pada era OTBA juga merupakan produk dan gambaran paling pas dari situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, terutama ‖sumbangan‖ dari sisten Dwi Fungsi ABRI, pada saat itu. Karena itu, dapatlah difahami mengapa sistem dan cara pemilihan pemimpin pada priode tersebut berjalan seperti itu bukan seperti sekarang. Hadirnya Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Yusuf Kalla (YK) sebagai pemimpin bangsa melalui PILPRES langsung merupakan perwujudan dari kondisi bangsa ini yang telah menyadari pentingnya mekanisme PEMILI dalam mana rakyat dapat memilih langsung pemimpin mereka. Namun mereka tidak lepas bukan hanya dari produk perspektif atau ‖politisasi etnis,‖ tetapi juga dari perspektif geografis, Jawa – Luar Jawa, dan kelompok etnis Jawa–kelompok etnis Bugis.

Situasi dan kondisi riil di KalBar, khususnya isyu dan eksistensi etnisitas dalam motif politik pada PILGUB saat ini, dengan sendirinya tidak terhindarkan, dan akan mewujudkan secara konkrit siapa calon gubernur (CaGub) dan calon wakil gubernur (CaWaGub) yang akan tampil sebagai pemenang pada PILKADA 2007 maupun yang diharapkan akan berhasil dalam membangun daerah ini. Apa persyaratan CaGub dan CaWaGub sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat termasuk keberfihakan dan kesejahteraan mereka? Persyaratan tersebut antara lain adalah integritas pribadi, profesionalisme, wawasan ke depan,

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

memahami hal-hal bersifat umum daerah ini termasuk

otonomi daerah, dan komitmen terhadap proses clean governance. Kita semua sangat mengharapkan terpenuhinya persyaratan itu.

Anggota kelompok etnis Melayu atau Dayak atau Tionghoa atau kelompok manapun akan memilih CaGub/WaGub yang memiliki 5 (lima) kualifikasi di atas seandainya balon tersebut berasal dari kelompok etnis mereka. Mengapa demikian?

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalbar, masih sedang berada dalam kondisi transisi demokrasi. Beberapa hasil penelitian kontemporer tentang konflik komunal di Indonesia (Klinken, 2005:79-100; Kivimaki, 2005:101-119 dalam Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, dkk., 2005; Marzali, 2002:19-32; Magnis-Suseno, 2002:185-202 dalam Murni Jamal dan Klaus Pahler, 2002; Alqadrie,

2000a) menunjukkan bahwa akar masalah (root factor) konflik kekerasan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dan kesenjangan dalam bidang ekonomi dan politik yang dibungkus secara rapih ke dalam faktor pemicu (triger factors) yaitu faktor sosial budaya antara lain meliputi faktor etnisitas dan religiusitas..

Sampai sekarangpun identitas etnis (etnic identity) seperti di Aceh; Poso, Sulawesi Tengah; Papua dan Kalbar, masih menjadi faktor pemicu yang tidak saja menimbulkan pertikaian tetapi juga mengancam integrasi sosial dan nasional (Klinken, 2005:79-100 dalam Fortuna Anwar, Helene Bouvier, dkk., 2005; Alqadrie, 2002:125-155 dalam Murni Jamal dan Klaus Pahler, 2002). Rasa kehilangan identitas yang dirasakan sebagai konsekuensi dari proses

keterpinggirkan (marginalized) para anggota suatu kelompok etnis tertentu dalam bidang ekonomi dan politik, cenderung

menciptakan kesadaran etnis (ethnic consciousness) yang pada ujungnya menimbulkan apa yang Ireng Maulana sebut sebagai politisasi etnis.

Dengan kondisi transisi demokrasi seperti ini, konsep socio-demokrasi yaitu tawar menawar politik berdasarkan pada etnisitas yang sdr. Maulana khawatirkan sebagai tidak berfihak dan tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat, menurut saya bukan tidak ada urgensinya. Power sharing

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

yang masih diperlukan pada masa transisi paling tidak dapat mengandung dua tujuan: (1) mengurangi rasa terpinggirkan yang dialami oleh kelompok etnis tertentu, (2) meningkatkan kerja sama antar etnis sehingga dapat mencegah dan menciptakan resolusi konflik dan integrasi. Akan tetapi setelah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Kalbar yang mengarah pada peningkatan kesadaran dan komitmen terhadap profesionalisme, tawar menawar politis berdasarkan pada etnisitas akan segera hilang dan berubah menjadi tawar menawar kemampuan dan kualifikasi pemimpin, dan untuk memperoleh kekuasaan seharusnya dilakukan kompetisi yang obyektif dengan menawarkan kualitas kepemimpinan.

Sebelum transisi berganti dengan kematangan berdemokrasi, bukannya orientasi pada tawar kekuasaan berdasarkan kualifikasi rasional akan timbul dipermukaan, tetapi sebaliknya kesetiakawanan etnis (ethnic solidariy) dan kesadaran etnis untuk menampilkan kelompok mereka sendiri masih menjadi alternatif utama dalam memilih pemimpin. Situasi dan kondisi diberbagai tempatdi Indonesia telah membuktikan itu.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

PILGUB: KESADARAN ETNIS DAN PROFESSIONALISME 5

Tanggapan terhadap tulisan Sdr. Ireng Maulana berjudul Politisasi Etnis dalam Jabatan politis.

B. BAGIAN 2

Das sollen dan das sein.

Apa yang ditawarkan oleh sdr. Ireng Maulana bahwa kedaulatan rakyat terhadap politiknya tidak ‖dimandulkan‖ dengan fanatisme kesukuan yang sempit, menjadi juga. harapan kita semua dan harus kita realisasikan. Akan tetapi, harapan itu sebenarnya merupakan harapan normatif yang seharusnya --apa yang seharusnya terjadi di masyarakat

(what should be/das sollen)-- yang akan hadir dengan sendirinya setelah masa transisi berakhir. Sebagai seorang akademisi atau aktivis LSM kita juga harus menyadari bahwa kondisi yang kita ‖khawatirkan‖ itu memang merupakan: apa

yang telah dan sedang terjadi (what it is/what it ha been/das sein).

Kita boleh berharap banyak pada masyarakat bahwa mereka akan semakin cerdas dan akan mendukung siapapaun asal profesional dan mampu, dan mereka tidak akan kesukuan/etnosentrisme/provinsialisme sempit. Kenyataannya apakah kondisi itu telah, sedang dan akan terjadi pada kawasan-kawasan tertentu? Kita hendaknya realistis apa yang terjadi sekarang. Jangan paksakan mereka untuk hal-hal yang mereka belum sampai pada apa yang seharusnya kita inginkan.

Tidak hanya beberapa daerah di Indonesia yang masih

mengalami transisi sehingga power sharing diperlukan,

5 Artikel ini merupakan bagian kedua dari dua tulisan dan telah dimuat dalam Harian

Pontianak Post, terbitan Selasa, 5 September 2006, halaman 15.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

bahkan rakyat pada beberapa kawasan di Barat --seperti antara lain Basque di Spanyol dan Prancis, Quebec di Canada, Flemming di Denmark, Bosnia Herzigovina dan Kosovo di Serbia, dan Chehnya di wilayah Rusia Selatan-- bereaksi keras tidak saja terhadap langgengnya kekuasaan Pusat yang sentralistis, maupun terhadap tampilnya pemimpin yang bukan berasal dari kelompok etnis mereka tidak berfihak kepada dan memperjuangkan kepentingan daerah.

Politik (Politisasi) Etnis.

Politik etnis (ethnic politics) atau biasa disebut politisasi etnis merupakan permulaan yang baik bagi nasionalisme etnis (ethnic nationalism). Timbul dan berkembangnya politik dan nasionalisme jenis ini lebih disebabkan bukan oleh tradisionalisme, karakter ‖kesukuan dan provinsialisme‖ sempit (Alqadrie, 1990; ), tetapi justru oleh kesadaran etnis

yang berkembang dari kesetiakawanan etnis (ethnic solidarity) sebagai reaksi atau konsekuensi dari keterpurukan, keterpinggiran dan ketidakadilan yang dialami oleh para anggota kelompok etnis yang dianggap ‖tidak ada‖ dan ‖tidak

berharga.‖ Gerakan perlawanan terhadap dan claim pemisahan dari Pemerintah Pusat untuk mendirikan negara merdeka atas dasar etnisitas seperti yang terjadi di Aceh; Basque, Spanyol dan Prancis; Quebec, Canada; Flemming, Denmark, Bosnia Herzigovina dan Kosovo; Chehnya, Rusia Selatan; Palestina dengan pejuang Hamas dan Libanon dengan Hizbollah, merupakan contoh konkrit dari nasionalisme etnis yang dimulai dengan politisk etnis, dipicu oleh kesetiakawanan dan kesadaran etnis, yang dimotivasi secara mendasar oleh ketidakpedulian dan ketidakadilan.

Ada dua kesadaran etnis: (1) kesadaran dari dalam, dan (2) kesadaran dari luar. Kesadaran pertama, hampir identik dengan revivalisasi, tampaknya perlu didorong agar timbul dipermukaan, karena kesadaran ini menampilkan wajah ramah dan merupakan proses pembelajaran yang mengakui baik keberadaan kelompok sendiri maupun keberadaan dan menghargai kelompok lain sehingga akan timbul relasi dan interaksi etnis yang konstruktif. Sedangkan kesadaran etnis

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

kedua, sedikit identik dengan revitalisasi, kelihatannya memerlukan pandangan kritis dan tindakan konstruktif terhadapnya. Kesadaran ini timbul setelah para anggota dari satu kelompok etnis tertentu berdampingan dengan dan merasa tidak sama atau berbeda dari kelompok etnis lain.

Keinginan untuk tidak berada di bawah atau minimal sama dengan kelompok etnis lain cenderung menimbulkan kesadaran etnis dan menghasilkan dua sikap dan perilaku berbeda. Pertama sikap dan perilaku positif adalah dengan bekerja, belajar dan berusaha keras untuk mengejar ketertingalan mereka dari kelompok lain; sikap kedua mengandung unsur negatif yaitu keinginan untuk tidak tertinggal dari kelompok lain secara cepat dan melalui jalan

pintas (menerabas) dengan tidak melalui proses usaha, belajar dan kerja keras. Sejarah pertikaian antara komunitas di tempat lain, khusus di Kalbar yang terjadi dalam 4 (empat) periode pada setiap 30-an tahun sekali, yaitu sejak 1900-an, 1930-an, 1960-an, 1990-an (Alqadrie, 2000), mendukung uraian di atas.

Bahkan penelitian tersebut menghasilkan satu hipotesis bahwa pada periode berikutnya yaitu pada 30-an tahun mendatang, yaitu 2020-an, akan terjadi lagi pertikaian besar-besaran di daerah ini, seandainya: (a) Pemerintah Pusat tidak perduli dengan otonomi daerah (Otda) dan Otda tidak dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, termasuk baik Otda bagi pemerintah daerah yang menyangkut pemilihan pemimpin daerah, maupun otonomi bagi rakyat secara keseluruhan di daerah, yang menyangkut kesejahteraan mereka dan aspirasi seluruh kelompok dalam menggusung pemimpin mereka masing-masing; (2) Elit-elit politik dan ekonomi di daerah terlalu sibuk dengan kepentingan sempit jangka pendek mereka sendiri-sendiri, dan menggerakkan massa mereka masing-masing untuk mencapai kepentingan tersebut; (3) Pemerintah dan pemimpin-pemimpin di daerah ini menjadi kerajaan dan raja-raja kecil yang terlalu sibuk dengan proyek-proyek mereka sendiri tanpa memperhatikan kesejahtaraan rakyat.

Hipotesis tersebut bukan merupakan rekayasa ataupun menakut-nakuti rakyat, tetapi ia merupakan peringatan dini

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

dan suatu pemikiran antisipatif agar apa yang sudah terjadi khususnya pada dua periode kontemporer 1960-an dan 1990-an yang dikenal dengan Kasus Samalantan, Kasus Ledo, Kasus Salatiga, Kasus Parit Setia, Kasus Sambas, Kasus Jembatan Tol, dan Kasus Karimunting, dan kasus lainnya, tidak terulang kembali.

Pemikiran dan tindakan antisipatif lain juga perlu dibuat misalnya melalui tulisan sebagaimana saya menyumbang pemikiran alternatif lewat penggunaan perspektif geografis, demografis dan etnis. Saya percaya bahwa sampai dengan tahun 2020-an mendatang tiga perspektif ini masih akan diperlukan untuk membangun kepemimpinan dan pemerintahan daerah yang solid.

Pengamat lain boleh tidak setuju, karena mereka memiliki paradigma dan perpektif lain. Dengan karakter multikultural, perbedaan ide, pendapat dan perspektif lain menjadi sangat berharga dan akan diterima dalam rangka melengkapi ide dan pemikiran alternatif untuk membangun daerah ini ke depan. Namun, saya menyadari bahwa ada faktor lain yang dapat dan perlu melengkapi perspektif di dalam tulisan saya itu, antara lain saran-saran dari sdr. Ireng Maulana tentang perlunya profesionalisme, komitmen, kepedulian dan keberfihakan kepada rakyat, dan dari ‖Abang‖ saya Drs. Uray Roekijat. ‖MSC‖ (Ptk. Post. 25/8-2006:21) yang dengan pemikiran mendalam tapi kocak dan menyengat, ia menyarankan alangkah indahnya jika Pemda Kalbar dipimpin oleh orang-orang yang memiliki: legitimasi akhlak dan moral, dan wawasan kebangsaan, pemerintahan, administrasi dan manajemen, hukum dan Hankam, sosial budaya, dan olahraga.

Daripada kita membuat persoalan baru yang banyak mudaratnya bagi rakyat sehingga menimbulkan kesadaran

etnis dari luar yang negatif (negative external ethnic consciousness) seperti terjadi di Aceh, Kosovo, Chehnya dan ‖akan terjadi‖ di Papua, lebih baik kita mencari pemikiran alternatif terbaik bagi rakyat secara keseluruhan pada kawasan-kawasan tertentu yang masih dalam masa transisi demokrasi.. Bahwa ‖suasana politik di daerah (ini) dengan sendirinya akan mengalami transformasi – dari kekuatan

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

negatif sosial politik kepada kekuatan sosial politik yang positif‖ sebagaimana dikatakan oleh sdr. Ireng Maulana (Ptk. Post, 2006:15), memerlukan kita mencari alternatif dalam proses PILKADA Kalbar sekarang ini agar daerah ini kondusif untuk mempersiapkan pembangunan menyeluruh di masa depan sehingga rakyat akan memilih pemimpin berdasarkan profesionalisme, prestasi, reputasi, kinerja yang baik dan keberfihakan kepada mereka, dari kelompok etnis manapun dia. Semoga.

BAB IV PENCALONAN KOMUNITAS TIONGHOA

DALAM PILKADA KALBAR 6

A. BAGIAN 1.

Partisipasi para anggota komunitas Tionghoa di Indonesia, khususnya di KalBar, dalam bidang politik, termasuk di sektor pemerintahan, dan bidang ekonomi, mungkin sebagian dapat dijelaskan melalui kasus-kasus yang terjadi pada

komunitas Amerika Hitam (Black Americans) dan China Amerika (American Chinese) di Amerika Serikat (AS) sebelum 1965 (Hersberg dan Burstein, et.all., dalam volume no. 444 of The Annals of American Academiy of Political and Social Science, 441 [Jan., 1979]; Metzger, dalam The American Journal of Sociology, 76 [Jan.,1971] : 627-647; dan Hirschman dan Wong, 1981, dalam Norman Yetman, 1985. Majority and Minority: The Dynamics of Race and Ethnicity in American Life. Boston: Allyn & Bacon, Inc.: 290-304).

Dunia Usaha dan Dunia Politik

Perbedaan keduanya setelah 1965 boleh jadi hanya terletak pada fakta bahwa partisipasi politik dan ekonomi dua komunitas tersebut di AS sangat dibatasi, terutama di bidang politik. Di sektor pemerintahan partisipasi itu berjalan lancar, karena adanya peraturan formal yang melarang diskriminasi dalam sector pemerintahan dan gaji disektor ini cukup tinggi. Di bidang ekonomi partisipasi itu berjalan dengan sendirinya dan dapat berkembang, walaupun mendapat saingan keras dari pebisnis Amerika dan pendatang lainnya. Hal terakhir ini antara lain disebabkan oleh system ekonomi liberal yang berlaku di AS pada mana pemerintah

6 Artikel ini, yang merupakan bagian pertama dari dua tulisan, telah dimuat dalam

Harian Equator terbitan Selasa, 4 September 2007, halaman 10.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

hampir tidak campur tangan dalam bidang ekonomi, sehingga fihak swasta lebih dominan.

Akan halnya di Indonesia, khususnya di KalBar, partisipasi orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa

(Chinese descendant Indonesians) itu di bidang ekonomi sangat berkembang pesat, bahkan ada kesan sangat dominant sehingga dapat disebut pemain tunggal yang

dominant di dunia usaha (“very dominantly” single player in Business world). Ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal: (1) kemampuan dan keuletan orang-orang Tionghoa dalam membangun dunia bisnis; (2) karakter ―penghindaran‖ orang-orang Indonesia non.Tionghoa –terkecuali beberapa kelompok seperti Banjar, Minang, orang-orang Indonesia keturunan Arab, dan orang-orang yang melanjutkan karakter Syarekat Islam dan lain sebagainya—terhadap dunia bisnis; (3) karakter dan perilaku ―mendua‖ apparatur, penjabat pemerintahan dan lembaga keuangan yang secara tidak langsung --tapi pasti-- kurang mendukung – kalau mau dikatakan menahan—tampilnya pebisnis ―Melayu‖ (terakhir ini hasil wawancara dan diskusi dengan Bapak Adianto, pebisnis Kalbar yang sangat sukses, Juni 1997).

Keberhasilan Bangsa Indonesia.

Para anggota komunitas Tionghoa sangat berhasil dalam dunia bisnis –yang menurut saya ternyata itu juga merupakan keberhasilan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat KalBar –karena mereka adalah putra daerah Kalbar (lihat konsep Putra Daerah Alqadrie, 2000)—dan yang akan lebih meningkatkan partisipasi mereka dalam membangun Kalbar dan mewakili KalBar dalam bersaing dengan pebisnis di tingkat Global. Akan tetapi dibalik keberhasilan di bidang itu, di bidang politik, khususnya di sector pemerintahan dan partisipasi dalam pencalonan PILKADA, anggota komunitas Tionghoa, belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Kembali pada studi banding dengan AS, tidak munculnya para anggota komunitas Amerika Hitam dalam dunia politik dan ekonomi sebelum 1970 merupakan hasil dari upaya pencegahan secara halus yang dilakukan orang-

orang Amerika Putih (White American people), terutama orang-

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

orang yang dikategorikan konservatif, seperti antara lain para anggota senior Partai Republik, kelompok Klux-Klux clan (anti orang Amerika Hitam), dan anggota Fundamentalis lainnya di AS. Mereka menggunakan saluran olahraga dengan membuka

pintu dunia olahraga (sport world) seluas-luasnya dan mendorong mereka ke dalam dunia olah raga dengan segala

kemudahan. Cara seperti inipun dilakukan terhadap Chinese Americans, tetapi tidak berhasil, karena orang-orang China Amerika dengan naluri bisnis (Business instinct) mereka lebih tertarik pada dunia usaha ketimbang bidang manapun, selain itu system perekonomian mendukung pilihan mereka.

Keberhasilan besar putra-putra daerah terbaik KalBar keturunan Tionghoa selain disebabkan oleh tiga faktor yang didiskusikan di depan juga lebih disebabkan oleh tertutupnya saluran politik dan pemerintahan selama lebih dari 3 (tiga) decade era OrBa. Secara jujur kita dapat memahami bahwa telah terjadi semacam diskriminasi terhadap mereka. Secara jujur kita juga dapat mengakui karena faktor diskriminatif ini saudara-saudara kita para anggota komunitas Tionghoa ini menjadi sangat menguasai, berpengalaman dan berhasil di bidang bisnis ini, karena inilah bidang satu-satunya dalam mana mereka dapat berpartisipasi.

Kadar, Standard dan Kualitas.

Sejak era Reformasi, saluran di bidang politik dan sector pemerintahan telah terbuka lebar. Ini berbeda dengan di AS, saluran itu memang tidak tertutup, tetapi ia masih belum terbuka lebar sampai sekarang. Ini boleh jadi disebabkan oleh system kondisi politik di Negara itu yang masih belum memungkinkan. Selain itu, orang-orang Amerika ketutunan Cina akan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan berat dengan para politisi Amerika yang berasal dari berbagai negara, bangsa dan keturunan, khususnya Amerika Hitam dan Amerika Putih, dan yang memiliki standar, kadar dan kualitas kenegarawanan yang cukup tinggi.

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kadar, kualitas, tanggung jawab dan komitmen moral social politik (responsibility and commitment of socio-political morality) dari

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

para politisi ―Melayu‖ berada di bawah standar Asia sehingga persaingan dalam bidang politik dan sector pemerintahan dengan mereka menjadi ringan atau ―tidak ada masalah.‖ Dengan demikian, kehadiran saudara-saudara kita keturunan Tionghoa ini di bidang dan sector tersebut menjadi tidak terlalu berat. Oleh karena, partisipasi dan kehadiran saudara di bidang politik, khususnya menjadi calon kepala daerah (KADA) menjadi ―gayung bersambut.‖ Kehadiran mereka sebagai pemimpin, pejabat dan aparatur daerah mungkin akan memberi ‖angin baru‖ dan merupakan ―hujan segar‖ serta menimbulkan ―mentari‖ yang terbit di ―Barat‖ (Lihat Alqadrie, 2006/07) dalam mengusir kabut kelam, pekat yang menimbulkan dampak alam dan social yang negatif selama ini. Rakyat KalBar telah rindu dengan kehadiran figur-figur elit-elit politik dan pemerintahan yang memiliki social, religious, political morality yang didambakan, kepedulian dan keberfihakan kepada rakyat kecil yang tidak diragukan. Dengan lengkapnya kehadiran para anggota di Lembaga Legislatif dan kehadiran kandidat pimpinan daerah, pejabat dan aparatur pemerintah di Lembaga Eksekutif, dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, termasuk dari keturunan Tionghoa, diharapkan akan terjadi persaingan keras di dalam lembaga-lembaga tersebut untuk mencipta suasana moral social politik dalam merebut simpati dan keberfihakan terhadap rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam proses partisipasi ini, mereka yang pernah berhasil dalam bidang ekonomi dan ingin menambah keberhasilan itu di bidang politik, atau sebaliknya mereka yang pernah berpengalaman sebagai elit politik dan ingin pula melengkapinya di bidang ekonomi, perlu memperhatikan hal-hal atau persyaratan yang diperlukan di bidang masing-masing secara berbeda dan menuntut kode etik dan etika moral yang juga berbeda. Berbicara tentang hubungan antara bidang politik dengan bidang ekonomi, para pengikut teori

Liberal (Maurice Duverger. 1998. Sosiologi Politik. Jakarta: CV. Rajawali) menyatakan bahwa perjuangan di bidang politik pada akhirnya berkaitan pula dengan perjuangan di bidang ekonomi dan pencapaian dalam satu bidang akan mendukung pencapaian di bidang lainnya. Akan tetapi, perspektif teoritis

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

yang mendasari mesin politik dan cara kerja di bidang politik seharusnya tidak dapat ditrapkan dengan begitu saja secara sama dalam bidang ekonomi.

Dua Entiti: Dunia Usaha dan Dunia Politik

Bidang ekonomi memerlukan persyaratan-persyaratan tidak saja pendidikan, ketrampilan, keakhlian yang relevan, tetapi juga pengalaman yang ditempa sejak lama, dan berlangsungnya transaksi ekonomi memerlukan kejujuran dan saling percaya mempercayai dari kedua fihak yang terlibat. Jadi, dunia usaha memerlukan kode etik dan moral yang akan menjadi dasar keberlanjutan dan keberhasilannya. Kalau persyaratan, sikap dan perilaku seperti ini ditrapkan di bidang politik, khususnya di lembaga eksekutif, kehidupan politik dan masa depan bangsa ini menjadi lebih cerah.Begitu juga seandainya pendidikan demokratis dan berwawasan kemanusiaan masuk ke wilayah politik, suatu bangsa akan bangkit dari keterpurukannya.

Walaupun di bidang politik, khususnya di lembaga eksekutif, tidak semua elit politik memiliki sikap, perilaku yang memprihatinkan dan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa sebagian dari mereka memang memerlukan introspeksi dan bercermin ke hati nurani dengan mempertanyakan sampai sejauh mana mereka telah bekerja untuk kepentingan rakyat dan para konstituen yang memilih mereka. Sebenarnya karakter dunia politik dapat dikatakan hampir tidak beda dengan dunia usaha.

Sejauh ini, secara umum dunia dunia usaha seakan menunjukkan wajah ‖ramah,‖ tetapi sebenarnya di dalamnya tidak. Prinsip bahwa karakter ‘manusia adalah makhluk

mencari keuntungan (homo economicus)‘ tidak beda dengan ‘manusia sebagai serigala bagi manusia lain (homo omini lupus). Dunia usaha sering kejam dan tidak berperasaan. Ia hanya mengharapkan keuntungan besar tanpa perduli dengan masyarakat disekitarnya, Kehadiran kolonialisme dan imperialisme kejam tak berkemanusiaan di negeri ini selama 350 tahun yang didasarkan pada semangat kapitalisme melalui perdagangan dengan tujuan mencari keuntungan

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

semata, pada hakekatnya sering didorong oleh semangat eksklusif agama dalam penyebaran misinya (Max Weber.

1958. Protestant Ethics and the Spirit of Capitalisme. NY: Charles Scribner) yang disalah tafsirkan. Pengalaman pahit ini masih terasa sampai sekarang dan masih sering dijumpai dalam dunia usaha.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

PENCALONAN KOMUNITAS TIONGHOA DALAM PILKADA KALBAR 7

B. BAGIAN 2.

Persaingan bebas tanpa perasaan hingga si kuat memakan si lemah dan saling mematikan lawan atau kawan antara satu sama lain, mewarnai dunia usaha, khususnya perdagangan yang lahir sejak era kapitalisme lama di Eropah Barat. Ini merupakan gambaran suram dari dunia usaha yang menghancurkan kehidupan rakyat kecil sebagai konsekuensi dari revolusi Industri (lihat kritik terhadap teori Fungsionalisme dan Evolusionalisme dalam Alvin So. 1990.

Social Change and Development.California: Sage). Sejauh ini, kondisi dunia usaha di Indonesia, khususnya

di KalBar, masih dalam taraf transisi. Kondisi suram dunia usaha yang kapitalistis sempit masih sering terjadi dengan maraknya. Kredit macet yang dengan sengaja dilakukan oleh oknum pengusaha dan pebisnis nakal untuk menggemukkan usaha sendiri, kasus BLBI, mematikan usaha pesaing lain, tidak memberi kesempatan kepada pengusaha kecil yang baru mulai, usaha atau perdagangan kotor dan ilegal dibalik usaha resmi, dan sebagainya, masih mewarnai sebagian dunia usaha yang kononnya diperlancar oleh oknum pejabat terkait. Gambaran suram ini mendukung pernyataan di atas bahwa tanpa etika dan moral dunia usaha dapat diidentikan dengan dunia politik, terutama tanpa dilandasi oleh ajaran agama dalam mana teks keagamaan yang ditafsirkan sesuai dengan konteks yang ada.

Padahal, semua agama di dunia, seperti ajaran Islam, Kristen dan Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu

7 Artikel ini, yang merupakan bagian kedua dari dua tulisan, telah dimuat dalam Harian

Equator terbitan Selasa, 4 September 2007, halaman 10.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

(Confusionism) [lihat Hardianti, 2007. Peran Agamawan Dalam Menahan Laju Kerusakan Hutan di KalBar. Pntianak: STAIN), tidak mengajarkan hal negative seperti itu, tetapi sebaliknya merupakan penyejuk, berwajah ramah, humanisme dan menciptakan kemaslahatan bagi semuan

kehidupan (rahmatan lil Alamin).

Selamat Datang ke Dunia Politik.

Oleh karena itu kita menyampaikan Wellcome terhadap kehadiran para pengusaha atau pebisnis, yang kebetulan kebanyakan berasal dari dunia usaha, ke dalam dunia politik dan pemerintahan. Kehadiran mereka akan menambah persaingan positif bagi kemajuan dunia politik pada umumnya, dan peningkatan demokrasi politik dan ekonomi bagi rakyat pada khususnya. Akan tetapi, partisipasi itu hendaknya mampu memasukkan moral dan etika humanism ke dalam dua dunia ini, dan mencampur secara harmonis antara ekonomi untuk kesejaheraan dan kemakmuran

manusia (economy is for human welfare and prosperity) dengan politik untuk kesejahteraan dan kemakmuran

manusia (politics is for human welfare and prosperity). Kekurangpengalaman terhadap salah satu dunia itu, dan kekurangmampuan memasukkan dan menerapkan norma-norma dan nilai-nilai agama, etika, dan moral ke dalam keduanya, akan mebuat dunia ini menjadi tambah menyeramkan dan menyakiti rakyat

Dalam kaitan dengan dunia politik, partisipasi saudara kita dari keturunan Tionghoa sangat diperlukan, tetapi partisipasi itu hendaknya dilakukan secara bertahap, jangan langsung penuh. Pada PILKADA Provinsi hendaknya mereka menjadi calon wakil gubernur, dan pada PILKADA kabupaten atau kota, sebaiknya mereka mendaftar sebagai wakil bupati atau wakil walikota. Walaupun di kota singkawang mereka merupakan mayoritas, sebaiknya mereka tidak langsung mencalonkan sebagai walikota, menjadi wakil walikota adalah pilihan yang paling tepat. Begitu juga kesabaran mereka di Lembaga Legislatif. Dengan proses partisipasi tidak penuh ini,

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

saudara-saudara kita dapat lebih banyak belajar untuk masuk ke dalam dunia yang mereka belum memiliki pengalaman. Proses berikutnya 5 (lima), 10 atau 15 tahun mendatang mereka akan lebih siap membawa dunia politik, bersama-sama dengan saudara mereka dari kelompok komunitas lain, kearah politik kemakmuran dan kesejahteraan buat seluruh rakyat.

BAB V

PEMENANG PERTANDINGAN POLITIK: TINJAUAN SOSIOLOGI ETNIS 8

A. BAGIAN 1

Minggu-minggu ini saya disibukkan oleh PilKaDa KalBar. Kesibukan itu bukan karena saya menjadi anggota tim sukses, ikut kampanye, dan penasihat dari salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (CaGub/WaGub) yang akan berlaga 15 Nopember ini. Kegiatan tambahan itu lebih disebabkan oleh kedatangan beberapa rekan sekolega dan kawan akrab saya beberapa wartawan dari dalam dan luar daerah bahkan dari beberapa negara sahabat yang tertarik dengan PilKaDa tersebut, untuk menanyakan siapa akan menjadi pemenang dari pertandingan politik ―hidup dan mati‖ ini.

Mereka mencari seorang yang ―netral‖ untuk mengetahui secara ―obyektif‖ siapa akan menjadi pemenang dalam PilKaDa KalBar 2007. Alasan itulah yang mendorong diskusi dan wawancara kami tentang kompetisi yang sedang hingar bingar ini.

Netralitas, Obyektivitas dan Subyektivitas.

Sebenarnya, perkataan ‖netral‖ dan ‖obyektif,‖ apalagi dengan tanda petik (‖ ‖), masih perlu diperdebatkan. Baberapa prinsip dalam studi ilmiah berdasarkan aliran positivisme

antara lain adalah kenetralan (neutrality), keobyektifan (objectivity), bebas nilai (value free), dan berlaku umum terlepas dari ruang dan waktu (universality). Bagi penganut non-positivisme/normativisme dalam ilmu sosial, netralitas dan obyektivitas merupakan mitos, sedangkan bebas nilai dan

8 Artikel yang dimuat dalam 4 (empat) bagian tulisan ini pernah dimuat pada Kolom

Interaktif dalam Harian Umum Equator. Ini adalah bagian pertama dari empat tulisan

yang diterbitkan Sabtu, 10 November 2007, halaman 10.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

universalitas sangat sulit diterapkan –kalaupun tidak mau disebut sebagai penghambat—dalam kehidupan dan studi sosial.

Diskusi tentang netralitas tidak dapat meletakkan obyektivitas dan subyektivitas sebagai dua hal yang

bertentangan (dichotomic). Dengan menggunakan metode ilmu alam/pasti/eksak sebagai metode dalam studi keilmuan mereka, para penganut aliran Positivisme dalam ilmu social

memandang fenomena social (social phenomena) harus dipelajari sebagaimana mempelajari fenomena alam (natural phenomena): dapat dihitung (accountable), dapat diamati secara fisik (physically observable), dapat dilakukan dengan studi eksperimentasi (experiment study), dapat dikontrol (controllable study), dan dapat menggunakan prinsip lain yang memisahkan ―obyek‖ studi (manusia/masyarakat dianggap sebagai benda mati) dengan peneliti/pelaku studi sebagai studi.

Oleh karena itu, adalah wajar bilamana hasil studi social dengan menggunakan prinsip positivisme dipandang ‖netral‖ dan ―obyektif,‖ ‖bebeas nilai‖ dan ‖universal.‖ Pada studi social berdasarkan normativisme atau non-positivisme yang tidak memisahkan subyek/peneliti dengan manusia/masyarakat sebagai subyek studi (mereka bukan obyek/benda mati yang dapat diperlakukan semaunya seperti dalam pandang aliran positivisme), keempat prinsip di atas perlu dipertanyakan kadar kedalaman studinya. Karena itulah, mereka tidak lebih dari upaya menurunkan harkat

manusia (mboten menguong ke uong/dehumanization) yang dipelajari dan dilihat sebagai benda mati yang tak berjiwa.

Dalam pandangan para penganut aliran non-positivisme, ―subyektivisme‖ tidak dengan sendirinya berkaitan dengan ―tidak netral‖ maupun ―tidak obyektif‖ dan ―mementingkan diri sendiri.‖ Subyektivitas lebih berkaitan dengan kepedulian social. Proses dan hasil studi social mengarah pada keberfihakan kepada rakyat kecil yang memerlukan perbaikan nasib mereka, bukan hanya terbatas pada pengembangan ilmu pengetahuan. Konsekuensinya adalah studi terhadap fenomena/masalah sosial tidak bebas nilai dan tidak juga

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

netral dan universal,sebagaimana itu terjadi dalam studi sosial positivis.

Prinsip Positivisme dalam PilKada.

Empat prinsip positivisme di dunia akademis tampaknya sulit diberlakukan dalam PilKada KalBar. Pertanyaan yang timbul adalah adakah seseorang yang benar-benar bersifat ―netral, obyektif, bebas nilai dan universal‖ dalam menyikapi dan memilih kepala daerah (KaDa) dalam PilKaDa, maupun berkaitan dengan sikap dan perilaku calon kepala daerah (CaKaDa) sendiri?

Pengertian ―tidak netral‖ di sini tidak dengan sendirinya berarti telah berfihak langsung kepada salah satu CaGub dan CaWaGub dengan mendukung salah satu calon. Pada umumnya, ketidaknetralan seperti ini banyak terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat, bahkan pada sekelompok akedemisi di perguruan tinggi (PT) sekalipun, yang seharusnya tidak tepat untuk terlibat dan berfihak langsung. Kondisi seperti inilah membuat mereka menjadi danggap ―tidak obyektif.‖

Akan tetapi ―tidak netral‖ dalam pengertian pertama adalah sebagai ilmuwan atau akademisi yang seharusnya memiliki kepedulian terhadap berbagai kelompok masyarakat secara umum dimana mereka seharusnya berdiri kokoh ditengahnya, mereka tentu memiliki rasa, jiwa dan tanggung jawab sosial dan menginginkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan daerah ini.

(Bersambung)

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

PEMENANG PERTANDINGAN POLITIK:

TINJAUAN SOSIOLOGI ETNIS 9

B. BAGIAN 2

Hal ini disebabkan mereka memiliki ―kepentingan‖ terhadap hadirnya pemimpin yang mampu mewujudkan masa depan seperti itu. Kepentingan di sini bukan ditujukan pada diri

sendiri (self interest), tetapi lebih diorientasikan pada kepentingan bersama (collective interests) –daerahnya dan masyarakatnya. Karena itulah, rekan-rekan dari dunia akademis memiliki kepentingan seperti itu –kepedulian dan kepentingan terhadap PilKaDa ini dan terhadap para pemimpin yang akan lahir darinya. Saya fikir ini wajar-wajar saja dan bukan dikatakan ―tidak netral‖ maupun ―tidak obyektif.

Pemenang yang Diharapkan.

CaGub dan CaWaGub yang saya harapkan memenangkan PilKada 15 November 2007 ini bukan siapa-siapa –siapapun dari empat kontestan yang akan bertarung boleh menjadi pemenangnya. Bagi saya, juga mungkin bagi rekan-rekan lain, yang berusaha menjadi ―netral‖ dan ―obyektif,‖ apa yang penting adalah bahwa pemenang PilKaDa kali ini hendaknya CaGub dan CaWaGub yang : (1) bersedia bekerja sangat keras untuk kepentingan rakyat dan daerah; (2) mau mengenyampingkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka terutama kepentingan partai politik (ParPol) yang telah memberi ―perahu‖ kepada mereka; (3) mampu mengurangi tingkat pengangguran di KalBar yang semakin meningkat dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di berbagai sektor, khususnya di luar sektor pemerintahan; (4) dapat mengurangi dan mengatasi baik lajunya proses kehancuran hutan yang semakin merisaukan

9 Tulisan ini merupakan bagian kedua dari 4 (empat) tulisan bersambung yang dimuat

dalam Harian Umum Equator, Minggu, 11 November 2007, halaman 10.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

maupun mengurangi kerusakan lingkungan sebagai akibat dari semakin meningkatnya penambangan liar dan pengundulan hutan; (5) mampu mengantisipasi meledaknya pertikaian di daerah-daerah rawan konflik kekerasan, khususnya mencegah hipotesis 2020-an (lihat Alqadrie dalam Equator, 14-15/5-2007:10; Alqadrie; 2000); (6) mampu menyelamatkan Taman Nasional Betung Karihun, Danau Sentarum dan Bukit Beka, dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman bagian depan (7) dapat melanjutkan perjuangan bagi pemekaran Kabupaten Kapuas Hulu Utara (Badau) dan Provinsi Kapuas Raya dan diperolehnya wewenang khusus gubernur dari Pusat agar dapat mengurus langsung kawasan perbatasan (Alqadrie dalam Equator, 27-28/10-2007:10) [dengan wewenang ini taman nasional dan hutan lindung dapat diselamatkan, dan kawasan perbatasan dapat dijadikan halaman depan]; (8) meningkatkan perlindungan terhadap TKI asal KalBar; (9) mampu menciptakan jaringan dalam berbagai bidang dan sector dalam dan luar negeri sehingga dapat meningkatkan daya saing Kalbar; (10) bersedia ditemui rakyat pada setiap keperluan penting, karena gubernur dan wakilnya adalah bapak rakyat; dan dapat mengontrol secara berjenjang para staf dan pembantu-pembantu kedinasannya dalam mencegah segala penyimpangan.

Dari pengamatan sepintas lalu, keempat pasang CaGub dan CaWaGub, seperti calon nomor 1. H. Usman Jafar (UJ) dan Drs. L.H. Kadir (LHK); . 2. H. Oesman Sapta Odang (OSO) dan Drs. Ignatius Lyong, MM (IL); 3. H. M. Akil Mochtar, SH., MH. (AM) dan Drs. A.R. Mecer (ARM); no. 4. Drs. Cornelis, MH.(C) dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM. (CS), tampaknya memiliki kemampuan dan kelebihan-kelebihan sebagaimana yang diharapkan di atas. Kelebihan dan kemampuan ini sudah tentu berbeda kadar dan intensitasnya antara satu dengan lain. Karena itu mereka memiliki kesempatan dan peluang relatif sama untuk menjadi pemenang PilKaDa KalBar tahun ini.

Kesempatan dan Peluang UJ dan LHK.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

Sebagai ―juara bertahan,‖ UJ dan LHK memiliki keuntungan atau peluang dan sekaligus tantangan atau –kalaupun tidak mau disebut—kekurangan. Keuntungan yang mereka miliki adalah bahwa rakyat KalBar atau konstituen mereka telah sangat mengenal mereka berdua baik secara pribadi sebagai tokoh masyarakat maupun secara kedinasan sebagai kepala eksekutif. Lima tahun merupakan waktu cukup panjang untuk menilai hasil-hasil yang dicapai selama ini.

(Bersambung)

PEMENANG PERTANDINGAN POLITIK: TINJAUAN SOSIOLOGI ETNIS 10

C. BAGIAN 3

Keuntungan lain dapat dilihat dari hasil pool Lembaga Survai Indonesia (LSI). Lembaga ini menempatkan pasangan ini ditempat teratas 47 persen, kemudian menurun menjadi 30,5 persen (Equator, 1/10-2007:1-7), namun penurunan ini tidak signifikan dibanding dengan kenaikan rating tiga calon lainnya. Walaupun tidak seratus persen mengandung kebenaran, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hasil LSI cukup dapat dipercaya dan andal menjelaskan fenomena kemenangan calon-calon dalam PilKada di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan keajegan ini, UJ dan LHK memiliki peluang lebih besar.

Peluang ini hendaknya diikuti pula oleh kemampuan menjaga kondisi social, ekonomi dan politik dalam sisa waktu pendek ini melalui pendekatan manusiawi terhadap berbagai kelompok etnis dan golongan masyarakat lainnya. Harmonisasi dalam berbagai kelompok etnis -- yang menjadi program utama kepemimpinan UJ dan LHK—hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam formulasi dan implementasinya

dengan menempatkan keharmonisan (harmony) etnis sebagai konsekuensi yang timbul dengan sendirinya dari kebijakan dan pelaksanaan yang adil dan manusiawi, bukan sebagai sebab atau entity yang berdiri di depan, sehingga ada kesan harmonisasi ―dipaksakan.‖

Selain itu, check dan recheck perlu dilaksanakan terhadap para staf dan pembantu dalam hirarkhis kepemimpinan mereka. Misalnya ini terjadi pada kepala dinas tertentu yang dengan sengaja telah memperburuk suasana politis yang selama ini telah berhasil UJ dan LHK ciptakan dengan kondusif. Ia dengan secara terus menerus dan sengaja mengangkat isu yang tidak terbukti sama sekali, bahkan menuduh secara keji bahwa polisi tidak bertindak. Isu

10

Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari 4 (empat) tulisan bersambung yang dimuat

dalam Harian Umum Equator, Senin, 12 November 2007, halaman 10.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

tersebut berkaitan dengan kasus pada mana tuduhan tersebut tidak sesuai dengan yuridis formal dan fakta di lapangan sehingga ada kesan fitnah, padahal tuduhan itu ingin menutup kebobrokan yang ada di dinas tersebut selama ini. Penyebaran fitnah ini mengakibatkan tidak saja akan meresahkan masyarakat, dan menghambat tumbuhnya bibit-bibit mudah dalam dunia agro-bisnis, tetapi juga akan sangat merugikan posisi UJ dan LHK dalam PilKaDa ini. Kalau tindakan ini dibiarkan, ia akan membahayakan posisi UJ dan LHK dalam PilKaDa ini.

Kesempatan dan Peluang OSO dan IL.

Seperti juga pada pasangan pertama, pasangan ini sangat ideal untuk beberapa hal: (1) keduanya merupakan sinergi antara dunia usaha dengan dunia pemerintahan. Sinergisme ini akan saling isi mengisi kelebihan dan kekurangan antara satu dengan lainnya; (2) IL dikenal sebagai seorang sosok pegawai negeri sipil dan birokrat yang tenang, berwawasan dan pekerja keras; (3) OSO merupakan seorang pengusaha berhasil yang mulai dari bawah. Pengalaman ini merupakan modal utama bagi mereka untuk membangun KalBar, yang selama ini selalu tertinggal (nomor tiga dari bawah tahun 1990 [Alqadrie, 1993] dan nomor enam dari bawah tahun 1998 [Pemda KalBar, 2000]) dengan visi ke depan berupa pembangunan ekonomi –sebagai dasar pembangunan berwatak multifungsi dan multidisipliner-- yang dapat mendasari pembangunan di bidang dan sektor lainnya; (4) OSO juga berpengalaman dalam bidang politik. Ia pernah menjadi salah seorang Ketua MPR RI dari Utusan Daerah, sekarang ia juga masih menempati posisi kunci dalam Partai Persatuan Daerah. Ia bahkan pernah menjadi ―nakhoda‖ sebuah hotel di Indonesia, termasuk di salah satu kota besar di AS. Pengalaman ini memungkinkan ia dapat mengembangkan jaringan yang lebih luas di dalam dan di luar negeri dalam mempercepat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat KalBar.

Kelebihan lain ditunjukkan oleh hasil survai LSI yang memperlihatkan pasangan ini berada di tempat kedua di bawah UJ dan LHK sehingga mendongkrak kepopuleran

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

mereka akhir-akhir ini di mata pendukung mereka, khususnya kaum muda. Ini bukan tidak boleh jadi membuat mereka menjadi penantang yang membahayakan. Program utama yaitu pendidikan dari SD s/d SMA gratis akan lebih masuk akal dan menarik rakyat Kalbar secara keseluruhan, bila itu diimbangi dengan program peningkatan standar dan mutu pedidikan. Tanpa pendidikan yang bermutu, hasil pembangunan dalam segala bidang akan selalu tertinggal dari daerah dan Negara lain.

Kesempatan dan Peluang AM dan ARM.

Dikenal sebagai ahli hokum dan anggota DPR RI dan MPR RI yang mewakili KalBar, AM sangat popular baik di daerah ini maupun ditingkat nasional. Popularitas dan dukungan bagi pribadi tokoh politik ini semakin meningkat dalam kasus bertolakbelakangnya ―kebijakan‖ salah satu DPD partai besar di daerah ini dengan AM. Ada pendapat sekelompok masyarakat yang mengaitkan kemenangan Megawati dan Susilo Bambang Yudoyono dalam PilPres dengan posisi mereka yang dianggap telah ―dizalimi.‖ Pendapat ini tampaknya tidak saja telah meningkat kepopulerannya sebagai elit politik, tetapi juga boleh jadi akan menjadi ―ancaman‖ potensil bagi ketiga pasangan calon lainnya. Selain itu, untuk membenahi kesemrawutan arah pembangunan dan pemerintahan, rakyat Kalbar tampaknya rindu dengan pembenahan dan pemberdayaan hukum. Di pundak AM kelihatannya mereka menaruh harapan.

Kepopuleran pasangan ini elihatannya menjadi sangat signifikan dan akan mendongkrak probabilitas kemenangan mereka dengan tampilnya ARM, CaWaGub, mantan dosen FKIP UNTAN yang sangat sederhana, dan berakar di hati mahasiswa. Kekuatannya sebagai dosen antara lain terletak pada massa yang tak pernah berhenti mengenangnya, yaitu para mahasiswa yang pernah ia asuh. Katakanlah, bila dalam satu semester ARM memiliki minimal 50 mahasiswa, dan ia telah mengabdi di UNTAN selama 30 tahun, maka pendukung

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

nyata pasangan ini berjumlah tidak kurang dari 1 x 2 x 30 x 50 = 3000 mahasiswa, belum terhitung keluarga mereka. Kalau rata-rata mahasiswa tersebut memiliki keluarga 6 orang, massa pendukung calon ini tidak kurang dari 18.000 orang.

Massa pendukung potensil dan riil ini diperkirakan akan

bertambah lagi dengan kedudukan ARM sebagai Ketua Credit Union (CU) yang sangat merakyat dan berhasil mengatasi kelangkaan dana bagi rakyat kecil yang tidak punya akses di perbankan. Anggota aktif CU ini sampai dengan September 2007 lebih dari 2.500 orang. Kalau tiap anggota memiliki sedikitnya 6 orang anggota keluarga, maka pendukung pasangan ini berjumlah paling sedikit 15.000 orang, belum

terhitung wong cilik lain yang merupakan massa mengambang yang bersimpati dan tertarik kepadanya untuk memperbaiki nasib mereka dengan menjadi anggota CU. Dari ARM saja, pasangan ketiga ini bisa meraup pendukung sebanyak 33.000 pencoblos setia.

Kesempatan dan Peluang C dan CS.

C dikenal sebagai tokoh muda dan politisi yang memiliki hari depan cerah. Kelebihannya adalah bahwa ia menjadi ―anak emas‖ dan ―anak ideologis Megawati dan PDI. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, sebagian terbesar PDI KalBar akan mempertaruhkan segala-galanya untuk memenangkan pasangan ini. Pertaruhan ini akan bertambah riil dan konkrit karena PDI berorientasi pada nasionalisme, integrasi, kemultietnisan, dan multikulturalisme. Karena itu, kehadiran pasangan ini, yang –dari mata pengamat etnisitas dianggap-- lain dari yang lain ini, dan menurut kelompok etnis lain sebagai menimbulkan kesan ―menakutkan,‖ hendaknya mampu mengubah kesan ini dengan merangkul semua kelompok etnis dan golongan masyarakat.

(Bersambung)

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

SIAPA PEMENANG PILKADA KALBAR 2007?: TINJAUAN SOSIOLOGI ETNIS 11

D. BAGIAN 4

Kehadiran CS sebagai CaWaGub menambah kelebihan, sebaliknya juga menutup kekurangan atau –kalaupun mau dikatakan --sedikit kelemahan yang mungkin ada pada pasangan ini. Kelebihan lain C adalah bahwa ia telah menempatkan CS sebagai wakilnya.

Seperti umumnya warga Tionghoa, CS memiliki naluri bisnis teruji yang dipraktekkannya dalam dunia pendidikan.. Pasangan ini merupakan sinergi dari dua kutub yang saling memerlukan dan mendukung: latar belakang pemerintahan dan kepegawainegerian di satu fihak, dan kewiraswataan dan pendidikan, di lain fihak, pasangan ini memiliki potensi ekonomi, khususnya dalam kaitan dengan dana kampanye.

Keuntungan lain dari pasangan ini lewat CS adalah ia merupakan satu-satunya calon dari kelompok etnis Tionghoa dalam PilKaDa ini sehingga tampaknya menempatkan pasangan ini sebagai ―di atas angin,‖ karena kelompok etnis ini tidak pecah dan terkosentrasi pada CS (tidak seperti pada Melayu dan Dayak). Seandainya ada anggapan dari anggota kelompok etnis Tionghoa bahwa inilah kesempatan pertama memunculkan ―orang mereka‖ sebagai wakil dalam kepemimpinan KalBar, bukan tidak boleh jadi pasangan nomor 4 ini akan memenangkan pertarungan. Bayangkan, seandainya dari 15 persen jumlah kelompok etnis ini, 10 persen saja dari jumlah pemilih tetap (10% x 2.930.245)[KPU KalBar, 2007] yang berjumlah 293.025 orang memilih pasangan ini -- walaupun barangkali tidak semua anggota kelompok etnis Tionghoa di Kalbar akan mendukung CS dalam memenangkan persaingan nanti -- tetapi karena ada

semacam ―ethnic consciusness,‖ boleh jadi pasangan ini akan menjadi pemenang.

11

Tulisan ini merupakan bagian keempat dari 4 (empat) tulisan bersambung yang

dimuat dalam Harian Umum Equator, Selasa, 13 November 2007, halaman 10.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

”Beban” Etnisitas dan Reliogiositas (?).

Pasangan ini akan lebih diuntungkan bila mereka dapat merangkul berbagai kelompok etnis di KalBar, khususnya Melayu, pada mana kehadiran mereka sebagai pimpinan Eksekutif di Gedung Panjang A. Yani I tidak ―mengkhawatirkan‖ dan akan menciptakan pembagian kerja

berbagai etnis (multiethnic devision of labor), bukan sebaliknya. Kesadaran etnis pada kelompok etnis Tionghoa yang diperkuat dengan kesadaran yang sama pada kelompok etnis Dayak untuk memenangkan pesta demokrasi ini, boleh jadi membuat pasangan ini akan menjadi juara dalam PilKaDa pertama langsung di KalBar ini.

Kesadaran semacam ini masih hidup subur di negara-negara yang belum menerapkan prinsip profesionalisme (Alqadrie dalam Ptk. Post, 5/9-2006::15) sebagai motivasi utama memilih pemimpin. Karena itu, pasangan ini secara

politis murni (purely politic) mungkin akan memenangkan PilKaDa secara kuantitatif, tetapi secara social dan kualitatif, kemenangan itu akan terbebani secara socio, religiositas,

etnis dan historis, khususnya nationally integrative. Dalam konteks ini, seandainya pasangan ini menang,

mereka hendaknya memperjuangkan agar posisi WaGub tidak untuk satu orang, tetapi 2 (dua) orang –seperti itu terjadi di KalTim: masing-masing diperuntukkan bagi sub-sub kelompok etnis Dayak dan kelompok etnis Kutai. Dua posisi WaGub di KalBar hendaknya disediakan bagi kelompok etnis yang tidak duduk sebagai gubernur: Dayak atau Melayu dan Tionghoa atau kelompok etnis lain di luar ketiga kelompok etnis tersebut., dengan tidak meninggalkan salah satu dari tiga ―pillar‖ tersebut. Seandainya pasangan ini tidak juga dapat memenuhi persyaratan di atas –menghilangkan kesan

―menakutkan,‖ memperkuat multi-ethnic devision of labor, dan memperjuangkan dua posisi WGub—besar kemungkinan sebagian anggota kedua kelompok etnis ini –Dayak dan Tionghoa yang peduli dengan daerah ini— akan merasa terbebani dan khawatir dengan masa depan KalBar, sehingga boleh jadi berbalik, justru memilih pasangan lain.

MA

TA

HA

RI T

ER

BIT

DI B

AR

AT

BAB VI SINGKAWANG KELABU: PATUNG NAGA,

MAKALAH DAN KEARIFAN 12 A. Bagian 1

Beberapa hari ini HP saya sering berderingnya dengan

sejumlah SMS dan tilpon dari rekan-rekan seperjuangan: dari

Denmark, alumni UNTAN, keluarga besar Qadariyah di

Jakarta dan Surabaya, maupun beberapa ―koeli‖ tinta-- karib

saya, khususnya dari tiga Koran besar di Pontianak. Mereka

mempertanyakan mengapa saya tidak ―berpartisipasi‖ dengan

―kemelut‖ di Singkawang (Skwg)? Sejak beberapa hari ini,

sebelum perbedaan pendapat antara Dr. Hasan Karman,

SH.,MM. (HK) dengan sejumlah anggota kelompok masyarakat

yang marah terhadap HK baik secara pribadi maupun sebagai

walikota, berujung dengan bentrokan antara kelompok

tersebut dengan polisi (Equator, 28/5:1) yang mencegah

perbuatan anarkhis, saya sudah berjanji kepada diri sendiri

dan sekretaris saya untuk ―berpartisipasi‖ dengan kelabunya

awan di Skwg. Partisipasi itu tentu akan diwujudkan ke

dalam bentuk tulisan yang menghimbau atau membujuk agar

kedua belah fihak, kelompok masyarakat penentang sang

Walikota dengan kelompok yang bersimpati terhadap HK,

mengadakan perlucutan senjata (cease fire), khususnya untuk

12

Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan dan telah dimuat pada Kolom

Opini dalam Harian Pontianak Post, terbitan Rabu,2 Juni 2010, halaman 5.

menghormati Hari Besar Waisak, Hari Bumi dan Hari

Pendidikan Nasional.

Tampaknya saya terlambat ―berpartisipasi‖, karena sejak

seminggu lalu mata kiri saya bermasalah, dan saya tidak

dapat mengatasinya sendiri, sehingga perlu intervensi dari dr.

Lisa Subuh, sang spesialis mata sub kornea yang berdarah

dingin dalam soal permatasakitan. Saya mohon maaf sebesar-

besarnya kepada masyarakat KalBar dan Skwg, khususnya

para tokoh masyarakat yang mencintai damai atas

―keterlambatanpedulian‖ tersebut.

Demokrasi Sesungguhnya dan Karakter Multikultural

Kemelut Skwg yang telah terjadi sejak beberapa saat lalu

sangat mengkhawatirkan. ‗Kota ini‘ yang pernah sangat

terkenal (famous) dengan Amoy-Amoynya ‗berada dalam siaga

satu.‘ Makalah HK yang disampaikannya pada 26 Agustus

2008 lalu dianggap ―berbau SARA‖ dan ―menyinggung‖

marwah nenek moyang Melayu, lalu ia menuai kritik

(Pontianak Post, 29/5-2010:1). Oleh karena itu, sebagian

tokoh masyarakat kelompok etnis ini merasa terusik sehingga

DPRD mengambil ancang-ancang memanggil HK (Equator,

29/5-2010).

Apa yang dimaksud dengan ―kemelut‖ dan ―gonjang

ganjing‖ di Skwg sudah sedang terjadi beberapa bulan sejak

kepemimpinan HK, walaupun, menurut beberapa pengamat

netral, HK telah mengukir nama Indonesia, khususnya

KalBar, lebih khas lagi Skwg, secara national dan global,

sebagai tidak saja telah menggambarkan: kondisi demokrasi

sesungguhnya yang menjulang (saliently real Democracy), kota

yang berkarakter dan bermasyarakat madani yang menerima

keragaman serta menghargai dan menghormati perbedaan

dari keragaman tersebut (multicultural character and society),

tetapi juga menampilkan segudang prestasi besar dalam

bidang sosial, budaya dan ekonomi yang telah dirintis dengan

susah payah oleh pendahulunya, Drs. H. Awang Ishak (AI)

dan dilanjutkan oleh penggantinya, HK, dengan secara

konsisten. Sebagai konsekuensi dari itu, prestasi lain

ditunjukkan Skwg adalah bahwa ia merupakan juga salah

satu pemerintahan kota (PemKot) pada mana proses

penggantian tongkat estafet kepemimpinan telah dilakukan

secara demokratis terbuka yang sangat didambakan rakyat

bagi terjaminnya keberlangsungan hasil pembangunan:

keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan.

―Kelabu‖ dan kemelut sosial politik di Skwg sepanjang

tahun ini tampaknya berkaitan dengan hal yang sama sekali

baru menyangkut etnisitas dalam keberpolitikan di negeri ini

(Alqadrie, dalam Equator, 4-5/9-2007:10), gaya

kepemimpinan, patung naga dan isi makalah akademis yang

disampaikan HK 2 tahun lalu. Kondisi gonjang-ganjing

tersebut terjadi tidak terlalu lama sejak disyahkannya

penggantian tongkat estafet kepemimpinan secara formal.

Kondisi ini sangat dikhawatirkan tidak saja akan mencoreng

keberhasilan proses penggantian estafet secara demokratis

dalam masyarakat majemuk, tetapi juga secara langsung

maupun tidak langsung akan mengurangi prestasi yang telah

dicapai oleh dua figur kepemimpinan PemKot Skwg pada

masa reformasi ini baik oleh AI sebagai Walikota Pertama

selama 6 tahun masa kepemimpinannya (setahun sebagai

Pelaksana Tugas/PLT dan 5 tahun Walikota definitif) maupun

oleh HK sebagai Walikota Kedua yang baru memasuki masa 2

tahun masa kerjanya.

Ketersinggungan, rasa terusik dan pro-kotra

berkepanjangan sebenarnya dapat diselesaikan dengan

semangat menerima dan menghargai perbedaan serta rasa

persaudaraan dalam alam Demokrasi ini. Tanpa cara yang

indah seperti ini, kemelut itu hanya akan sangat merugikan

KalBar pada umumnya dan khususnya Skwg dalam

mempertahankan suasana investasi kondusif yang mulai

terbina dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan

yang sangat didambakan rakyat. Selain itu dikhawatirkan

juga kemelut ini akan sangat mengurangi arti dari apa yang

telah dirintis dengan susah payah oleh nenek moyang kita

dan para Sultan Melayu di Kawasan ―Borneo‖ bagian Barat ini

dalam merangkul dan memupuk persatuan dan kesatuan

antar kelompok etnis, puak, bangsa, agama, golongan dan

berbagai aliran. Upaya yang dirintis oleh pendahulu kita ini

yang merupakan kelanjutan dari masyarakat Madani di

Madinah lebih dari 1400 tahun yang lalu, tentu tidak akan

kita rusak dengan hal-hal yang sebenarnya dapat kita

selesaikan dengan arif dan bijaksana dalam konteks

kemelayuan.

Tekanan Psikologis

Setiap orang yang menduduki posisi baru dalam bidang

social politik melalui proses pemilihan secara demokratis

akan menghadapi transisi sosiologis dan psikologis berupa

ketidakpastian dalam banyak hal termasuk dalam proses

kepemimpinannya serta pro dan kotra terhadap pegambiilan

dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal seperti ini tampaknya tidak terkecuali pada HK. Sekitar

dua minggu setelah ia dinyatakan layak oleh KPU menduduki

posisi baru sebagai orang nomor satu di Skwg --tetapi ia

belum dilantik secara resmi sebagai Walikota II di PemKot ini

pada saat itu, Alqadrie, pengamat dari UNTAN (dalam

Pontianak Post, 25/11 – 2007:1) memperkirakan bahwa HK

kemungkinan besar akan mengalami beban (bahkan tekanan,

bukan hanya transisi =tambahan saya) psikologis baik secara

pribadi maupun sebagai Walikota Skwg.

Beban, bahkan, kemudian menjadi, tekanan psikologis

politis, menurut akademisi tersebut disebabkan bukan saja

HK berasal dari dunia yang ―berbeda‖ dengan dunia politik

yang penuh dengan ―improvisasi trik‖ politik –karena politik

praktis an sich berbeda dengan kepemerintahan (governance).

Karena itu, ia tampaknya ―kurang‖ dapat mengikuti alur

improvisasi tersebut.

Beban dan tekanan psikologis –yang telah lama diakui

dan disadari oleh HK—bukan juga karena ia lebih banyak

berkecimpung di sector bisnis yang notabene separuh

hidupnya dilakukannya di Jakarta, sehingga ia perlu diberi

kesempatan menambah pengetahuan tentang kompleksitas

psikologi politik praktis an sich masyarakat majemuk KalBar,

khususnya karakter psikologi politik masyarakat majemuk

Skwg. Oleh karena itu, adalah sangat arif jika kita semua,

masyarakat KalBar, khususnya masyarakat Skwg dengan

para tokohnya yang merasa terusik dan tersinggung dengan

pernyataan akademis HK dalam makalahnya 2 tahun yang

lalu, mampu dan bersedia memaafkan dan memberi ia

kesempatan untuk lebih mendalami psikologis politis dan

budaya politis masyarakat Singkawang (Bersambung).

SINGKAWANG KELABU: PATUNG NAGA, MAKALAH DAN KEARIFAN13

B. Bagian 2

Apa yang terjadi di Skwg belakangan ini tampaknya

menurut beberapa pengamat sosiologi etnis bukan ekspresi

dan manifestasi dari kemarahan ―spontan‖ sebagai akibat –

katakanlah-- dari rasa ―keterusikan‖ dan rasa ―dipermalukan‖

yang hanya dirasakan semata-mata oleh satu kelompok etnis

dan agama tertentu terhadap makalah HK dan patung naga.

Ia lebih merupakan ekspresi dan manifestasi dari

―ketersinggungan‖ dan ―kemarahan‖ psikologis massa dari

berbagai kelompok etnis, agama, golongan dan lapisan yang

muncul berbaur bersamaan dan sekaligus. Ia juga bahkan

bukan tidak boleh jadi timbul dari percikan berbagai api motif

yang masuk dan berbaur di dalamnya menjadi satu. Motif

yang paling sulit diantisipasi dan diredam adalah motif politis

praktis dan motif etnis politis. Karena itulah, kemelut Skwg

tampaknya belum perlu sampai mengeluarkan Dekrit Melayu

atau Dekrit Skwg atau Dekrit Sambas atau apapun

nnamanya, ia belum juga perlu melibatkan Forum Pembela

Islam (FPI) –suatu forum yang disegani dunia. Apakah sebuah

Makalah dan Patung Naga sudah dan sedang menghina dan

menghancurkan Melayu dan Islam –sebagaimana itu

dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang mayoritas

13

Artikel ini merupakan bagian kedua dari dua tulisan dan telah dimuat pada Kolom

Opini dalam Harian Pontianak Post, terbitan Kamis,3 Juni 2010, halaman 5.

Islam? Apakah tidak sebaiknya pencetusan Dekrit dan

tampilnya FPI juga diarahkan untuk memperjuangkan

kemaslahatan bangsa, daerah ini dan Skwg khususnya?

Katakan: Bukan SARA dan Anarkhisme

Dari perbincangan dengan beberapa tokoh muda Skwg

baik dari kalangan legislatif, eksekutif, bisnis, agama dan

pendidikan, mereka setuju bahwa ―kemelut‖ Skwg merupakan

manifestasi dan ekspresi psikologis massa dari berbagai

kelompok yang berbaur jadi satu. Namun, tidak seorangpun

dari mereka melihatnya sebagai persoalan etnisitas murni. Ini

tidak berarti bahwa pertentangan dengan dan kemarahan

terhadap HK disebabkan ia adalah seorang Tionghoa. Lalu,

masyarakat Skwg ―belum‖ siap dipimpin oleh seorang

Tionghoa. Saya sangat tidak percaya itu. Sama juga saya

tidak percaya bahwa beban dan tekanan psikologis itu timbul

karena walikota HK adalah seorang Tionghoa. Dibanding

dengan daerah-daerah lain di Indonesia, masyarakat KalBar

dan khususnya masyarakat Skwg bukan saja telah sangat

lama sudah menjadi majemuk tetapi juga telah mulai

memiliki karakter menerima dan menghormati keberagaman

(multiculturalism). Lagi pula pengalaman kekerasan selama ini

tentu tidak semudah itu terulang, sebaliknya masyarakat

Skwg tidak memiliki tradisi anarkhis sebagaimana terjadi di

daerah lain selama ini.

Karena itu masyarakat Skwg, seperti saya percaya, tidak

semudah itu tergelincir dalam sikap, perilaku dan masalah

SARA serta anarkhisme. Itu sebabnya kemelut Skwg relatif

mudah dicarikan pemecahannya karena ia bukan

berdasarkan SARA dan tidak seharusnya diselesaikan secara

anarkhis. Karena itu, para tokoh kelompok masyarakat Skwg

seharusnya dapat berperan penting dalam menenangkan dan

membujuk kelompok mereka masing-masing agar membatasi

diri untuk tidak terlibat dalam masalah SARA dan

anarkhisme.

Win-Win Solution dan Perenungan

Kemelut dalam masyarakat demokratis dan multikultural

seharusnya diselesaikan dengan jalan damai dengan saling

menguntungkan dan tidak mempermalukan kedua belah

fihak (win-win solution). Cara ini, menurut hemat saya dapat

dilakukan: (1) dengan saling meminta maaf dan maaf

memaafkan; (2) mengkaji kembali keberadaan dan relevansi

sesuatu hal yang dipersoalkan demi kemaslahatan banyak

orang.

Adalah suatu kearifan besar seandainya HK mau meminta

maaf secara pribadi kepada kelompok masyarakat yang

merasa tersinggung atau disakiti, termasuk soal makalah.

Sebagai orang beragama, mereka yang merasa telah disakiti

seharusnya memaafkan. Meminta maaf dan memaafkan

adalah karya terbesar dan perbuatan mulia bagi mereka yang

beriman. Namun, secara kademis HK tidak perlu

mengubah/membatalkan kalimat yang dianggap bermasalah

dalam makalahnya sepanjang itu adalah hasil studi/

penelitian dan kutipan dari pendapat sarjana lain. Dalam

tradisi keilmuan dan etika di dunia akademis, tidak ada

kekuatan apapun dan manapun, kecuali Allah, yang dapat

mengubah/membatalkan hasil penelitian seseorang. Ia hanya

dapat dibatalkan melalui hasil penelitian baru dengan metode

ilmiah.

Oleh karena itu, kemelut pertama diharapkan dapat

terselesaikan dengan saling maaf memaafkan secara pribadi

dan segera memulai silahturahim kembali. Masalah kedua,

mengenai makalah, diselesaikan melalui proses studi atau

penelitian ilmiah untuk menguji (verify) kebenaran

pernyataan di dalam makalah HK yang diambilnya dari

Desertasi Doktornya dengan mengutip sarjana lain. Langkah

kedua ini juga mengandung segi sangat positif. Hasil

penelitian tahap kedua atau ketiga menghasilkan tidak saja

penolakan atau memperkuat ide atau penemuan HK, tetapi

juga penemuan baru yang akan memperkaya wawasan kita

dan ilmu pengetahuan.

Perenungan dan pengkajian kembali secara mendalam

manfaat keberadaan dan relevansi keberadaan sesuatu bagi

kemaslahatan masyarakat banyak adalah juga tindakan

paling arif dalam menyelesaikan Kasus Skwg Akhir Mei. Ini

tentu berkaitan dengan Patung Naga. Kalau perlu proses

peninjauan kembali patung ini dilakukan dengan dua cara

atau hanya salah satu saja dari dua cara itu: a. melalui

penelitian, dan atau b. mengadakan pendapat umum

masyarakat (Penumas) Skwg untuk memilih salah satu dari

dua pilihan/opsi (one of two options) tentang apakah patung

itu cocok didirikan di lokasinya semula jalan.

Kalau cara peninjuan pertama (a) dilakukan dengan

melalui penelitian ilmiah, cara kedua (b) dilaksanakan secara

resmi dan diawasi oleh Pemerintah Provinsi. Namun keduanya

ditujukan untuk menemukan manfaat atau mudharat patung

bagi kepentingan masyarakat banyak seperti tepat tidaknya

patung ditempatkan di lokasi itu persis di pertengahan jalan

atau di dalam taman kota; apakah ia tidak membahayakan

lalu lintas; siap tidaknya salah satu kelompok dari

masyarakat majemuk menerimanya; sampai sejauhmana

patung ditengah kota menarik wisatawan; benarkan patung

itu menambah ciri khas dan keindahan kota Skwg, dan

sebagainya.

Salah satu dari dua hasil penijauan di atas (misalnya

patung itu sesuai/tidak sesuai ditempatkan ditempatnya

sekarang) hendaknya dibuatkan surat keputusan mengikat,

dan semua fihak wajib menerimanya. Kalau hasil peninjauan

itu menyatakan letak patung itu tidak sesuai di tengah kota,

PemKot dan para pendirinya harus memindahkan patung itu

di tempat lebih layak, misalnya di dalam Taman Kota. Dengan

demikian, pendirian sesuatu hendaknya berdasarkan

kesepakatan dan kemaslahatan masyarakat banyak, bukan

pemaksaan kehendak. Disamping itu, bisa saja terjadi

misalnya, Walikota dan fihak penyedia dana atau fihak

pembuat patung itu secara ikhlas memindahkan patung itu

ke lokasi lain atas pertimbangan demi kemaslahatan

masyarakat banyak. Ini merupakan bukan hanya wujud dari

multikulturalisme tetapi juga hasil perenungan bahwa sebuah

karya bagaimanapun indah dan agungnya tidak boleh

membuat masyarakat sampai menjadi terganggu secara

psikologis, sosiologis dan religious karenanya.

Semoga tulisan sederhana ini dapat dan mampu

menggugah perenungan dan menemukan kearifan untuk

kepentingan kita semua. Amin (Selesai).

BAB VII

PENEMPATAN PATUNG NAGA: PEMECAHAN MASALAH ADIL

&TUNTAS ? 14

‗Kasus Singkawang (Skwg) Akhir Mei 2010‘ sangat

menkhawatirkan dan menimbulkan keprihatinan. Ia telah

melibatkan 2 daerah kabupaten, Sambas dan Kayong Utara,

dan 1 Pemerintahan Kota (PemKot) Skwg sendiri, serta

membawa pula 2 keluarga besar kesultanan: Sambas dan

Sukadana. Kemelut ini juga telah memercikkan api

ketersinggungan dan kemarahan yang berujung pada

kekerasan fisik dan anarkhisme. Tindakan ini menimbulkan

kerugian fisik, material, moril dan psikologis. Ketua FPI

menjadi tersangka dan 8 orang lainnya diringkus (Ptk. Post,

30/5-2010:1), walaupun akhirnya penahanan mereka

ditunda.

Walaupun masih perlu diteliti hubungan pembakaran,

teror molotov dan tindakan kekerasan lainnya dengan kasus

tersebut, indikasi kerusuhan sejak 26 Mei sampai 1 Juni

2010 berupa pembakaran kantor PKK, lapak-lapak dan RuKo

di Jalan Budi Utomo, mobil Sedan, Toyota Krista, dua bengkel

di Jalan Stasiun dan Jalan Pelangi, serta Toyota Avanza (Ptk

Post, 2 Juni 2010:1-11; Equator, 2 Juni 2010:1-7),

14

Artikel ini dimuat dalam Harian Pontianak Post, terbitan Senin, 7 Juni 2010, pada

Ruangan Opini, halaman 1.

menimbulkan kerugian material dan immaterial tidak sedikit.

Para pedagang mengeluh karena pendapatan berkurang

akibat sepi pembeli sekitar 50% (Ptk Post, 2 Juni 2010:29).

Kerugian moril lainnya yang tidak terhitung adalah jalan

masuk penduduk dan barang ke Skwg khususnya dari

Sambas diperketat, arus penumpang dari berbagai daerah ke

Skwg berkurang, serta trauma penduduk mulai timbul

kembali setelah lebih dari 10 tahun sejak 2000 berkurang.

Kepedihan ini bertambah besar karena tindakan anggota

PolRes Skwg dianggap berlebihan, sehingga masyarakat

mengecam tindakan polisi yang arogan (Ptk Post, 30/5-

2010:1).

Faktor Masalah Utama atau Pemicu ?

Apa pasalnya kemelut Skwg? Salah satu dari beberapa

penyebab ketegangan di kota ini adalah hubungan Walikota,

Dr. Hasan Karman, SH., MM. (HK) dengan sebagian tokoh

masyarakat, telah terganggu. Walaupun hubungan itu sudah

menampakkan titik terang dan kondisi mulai normal, namun

ketegangan masih menyelimuti sebagian penduduk kota.

Mereka khawatir keselamatan jiwa dan harta benda.

Kerusuhan dan teror masih menghinggapi mereka.

Kekhawatiran penduduk sangat beralasan, karena

sampai sekarang faktor penyebab utama atau akar masalah

(key/root factors) belum terungkap. Sebagian masyarakat

Skwg berpendapat bahwa faktor penyebab ketegangan

hubungan antara HK dengan sebagian tokoh masyarakat

adalah patung naga. Namun, pandangan itu berbeda dalam

satu hal pokok yaitu apakah persoalan patung itu merupakan

faktor penyebab utama atau hanya sebatas faktor pemicu

(trigger factor)?

Kalau patung naga merupakan satu-satunya faktor

penyebab utama, maka kemelut Skwg mudah dicegah dan

diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru dengan

memindahkannya ketempat lain. Persoalan menjadi lain,

seandainya patung itu hanya merupakan faktor pemicu,

bukan penyebab utama. Pemindahan apalagi

penghancurannya tidak akan menyelesaikan masalah,

bahkan dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Sama

halnya dengan makalah yang disampaikan oleh HK 2 tahun

lalu, bila makalah itu juga merupakan faktor akar masalah

(persoalan makalah akan didiskusikan dalam tulisan lain),

maka kemelut Skwg akan terselesaikan dengan mudah

melalui permintaan maaf terhadap permasalah dalam

makalah itu.

Pindahan Patung: Bagaimana Penyelesaian Tuntas?

Beberapa tokoh Melayu Sambas dan Skwg (ketika

bertemu KaPolDa, 1/6-2010) diwakili oleh MABM KalBar

menyatakan patung naga akan dipindahkan. Persoalan utama

adalah dengan memindahkan patung itu, terselesai tuntaskah

kemelut Skwg? Jawabannya, sekali lagi adalah tergantung

pada apakah patung naga merupakan faktor penyebab utama.

Kalau jawabannya ya, pemindahan patung itu ke tempat lain

(misalnya di Taman Kota) akan dapat menyelesaikan kemelut

di Skwg secara tuntas. Seandainya, patung itu hanya

merupakan faktor pemicu, bukan akar masalah, saya tidak

percaya bahwa pemindahannya ke tempat lain akan membuat

Skwg menjadi aman. Kalaupun ketegangan antara HK dengan

beberapa tokoh Skwg ―terselesai,‖ ia bersifat sementara, tidak

permanen. Sejumlah pengamat memprediksikan dalam 2 ½

tahun sisa kepemimpinan HK, kemelut dan gonjang ganjing

itu kemungkinan akan timbul lagi.

Pernyataan saya di atas hanya merupakan

perkiraan/prediksi (prediction) berbentuk jawaban sementara

(hypothesis) sebagai keyakinan akademis, bukan keyakinan

agama/religiositas. Saya paling tidak suka daerah ini dilanda

ketidakpastian dan pertikaian. Karenanya, ijinkan saya

menyarankan kepada fihak-fihak terkait, seperti UNTAN,

untuk mengadakan studi mendalam dalam rangka

memastikan apakah sebuah patung naga merupakan faktor

penyebab utama atau hanya faktor pemicu yang

menimbulkan ketegangan di Skwg. Persoalannya tidak terlalu

sulit. Rektor UNTAN, kebetulan Ketua MABM KalBar, dapat

membentuk tim penelitian beranggotakan peneliti handal dan

berkomitmen terhadap perdamaian.

Tiga Cara Penyelesaian Kemelut

Sebelum patung naga dipindahkan sebagai solusi tuntas

kemelut Skwg, ada salah satu atau dua dari tiga cara yang

perlu ditempuh: (1) mengadakan perenungan mendalam

mengenai keberadaan patung bagi kemaslahatan masyarakat

secara keseluruhan, dan/atau; (2) melalui penelitian ilmiah;

atau (3) melaksanakan Penentuan Pendapat Umum

Masyarakat (PPUM) Skwg dengan memilih salah satu dari dua

pilihan/opsi (one of two options): apakah patung itu setuju

berdiri di lokasi semula, atau tidak setuju sehingga perlu

dipindahkan ke tempat lain.

Perenungan dilakukan oleh fihak pendiri patung, DPRD

dan Walikota. Proses perenungan diarahkan pada

pertimbangan psikologis dan logika: mana lebih penting

antara patung dengan kemaslahatan masyarakat secara

keseluruhan. Hasil perenungan akan menghasilkan dua

keputusan: mempertahankan patung ditempat semula, atau

memindahkannya ketempat lain. Tingkat kearifan terletak

pada salah satu daru dua tindakan di atas. Bagaimana

agungnya sebuah karya seni tidak boleh membuat

masyarakat terganggu karenanya secara bathiniah, psikologis,

sosiologis dan religious. Pemindahan patung yang dilakukan

sendiri oleh pendirinya dengan ikhlas tanpa pemaksaan

kehendak akan jauh lebih baik daripada ―ia dipindahkan‖

dengan paksaan. Cara ini merupakan penyelesaian tuntas

tanpa memaksakan dan mempermalukan salah satu fihak.

Paksaan adalah ―perang‖ dan damai yang dipaksakan adalah

juga ―perang,‖ begitu juga halnya dengan patung yang

dipaksanakan itu dipindahkan.

Cara kedua atau ketiga tidak perlu dilaksanakan,

bilamana cara pertama telah dilakukan. Cara kedua melalui

penelitian yang bertujuan menjawab permasalahan tentang

perlu/ tidaknya dan mengapa patung naga berada

ditempatnya semula atau dipindahkan ketempat. Cara ketiga

adalah dengan melaksanakan PPUM Skwg. Ini

diselenggarakan oleh suatu komisi. Dalam kegiatan ini

masyarakat Skwg hanya akan memilih satu dari dua

pernyataan: Setuju (dipindahkan); dan Tidak Setuju (tetap

ditempat semula);

Dua cara ini ditujukan untuk menemukan manfaat atau

mudharat patung bagi masyarakat banyak: seperti

tepat/tidaknya patung ditempatkan di lokasi semula persis di

perempatan jalan atau di tempat lain; apakah ia tidak

membahayakan lalu lintas; siap tidaknya salah satu kelompok

dari masyarakat majemuk menerimanya; sampai sejauhmana

patung di lokasi itu menarik wisatawan; benarkan patung itu

menambah ciri khas dan keindahan kota Skwg, dan

sebagainya.

Dipindahkan/tidaknya patung naga berdasarkan hasil

penelitian atau PPUM memiliki kekuatan mengikat semua

fihak dan hendaknya berdasarkan kesepakatan bagi

masyarakat banyak, bukan pemaksaan kehendak. Cara

seperti ini diharapkan agar suatu tindakan yang menyangkut

orang banyak dilaksanakan secara demokrasi, saling

menghargai hak, kewajiban fihak lain dan menghormati

perbedaan, serta tidak memaksakan kehendak baik oleh

mayoritas terhadap minoritas maupun dan terutama oleh

kelompok kecil dalam jumlah terhadap mayoritas.

BAB VIII Kasus Singkawang; Patung Naga, Makalah dan Keprihatinan15

Memasuki Mei 2010 Singkawang dilanda ketegangan. Kondisi ini ditandai meregangnya

hubungan Walikota, Hasan Karman (HK), dengan sebagian tokoh masyarakat KalBar.

Kesalahfahaman ini tampaknya membawa “awan kelabu”. Namun, sebagaimana

pengamat netral percaya (Equator, 4-5/9-2007:10; Pontianak Post, 25/10-2007:1;

Equator, 27-30/11:10) gejala itu tampaknya sudah terlihat sejak awal 2008 ketika HK

dilantik sebagai orang nomor satu di Singkawang.

Apa Masalahnya? Gejala kontraversi ini mulai tampak ketika Patung Naga didirikan di

perempatan jalan di kawasan kota. Awan kelabu bertambah jelas ketika makalah HK

berjudul „Sekilas Melayu, Asal Usul dan Sejarahnya,‟ yang disajikannya pada

pembukaan dalam acara Bedah Buku 2 tahun lalu. Makalan ini tidak dapat diterima dan

merisaukan beberapa tokoh masyarakat. Karena isinya dianggap “menghina” dan

“menurunkan” marwah salah satu kelompok etnis tertentu.

Sebagai konsekuensi dari kontraversi dan penolakan tersebut, beberapa hal negatif yang

sangat mencemaskan dan merisaukan masyarakat terjadi. Bentuk tidak saja tindakan

pembakaran dan anarkhis lainnya. Tetapi juga pengelompokan pro dan kontra atas dasar

garis etnis. Oleh karena itu, Kasus Singkawang hendaknya dapat diselesaikan dengan

tuntas dan arif.

Untuk mengurangi kompleksitas permasalahan, dua hal yang selama ini saling dikaitkan

menjadi satu kesatuan: patung naga dan makalah, sebaiknya perlu disederhanakan.

Caranya dengan memisahkan keduanya menjadi dua proses pemecahan yang berbeda

satu dengan lainnya. Dengan demikian, upaya penyelesaian masalah dalam kasus tersebut

dapat dilakukan satu persatu melalui proses bertahap: (1) tahap pertama penyelesaian

makalah, dan (2) tahap kedua penyelesaian patung naga.

Berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah secara terpisah, tahap pertama dari proses

ini adalah penyelesaian berkaitan dengan makalah. Ini juga berjalan melalui dua langkah:

(a) permintaan maaf dilakukan oleh HK kepada keluarga besar Kesultanan Sambas, dan

(b) penyelesaian tuntas berkenaan dengan kontraversi dalam makalah HK. Langkah

pertama dari tahap pertama adalah, permintaan maaf HK, akan dilaksanakan secara adat

di Istana Kesultanan Sambas Alwatzikhobillah pada 19 Juni 2010.

Proses penyampaian maaf ini dilakukan 2 (dua) kali: pertama secara tertulis pada 4 Juni

2010. Permintaan maaf pada kesempatan ini telah diterima dan telah pula ada pemaafan

dengan lapang dada oleh keluarga besar Kesultanan Sambas. Ini merupakan perwujudan

tidak hanya dari Kesultanan Sambas, tetapi juga dari Kesultanan dan Panembahan

Melayu Kalbar secara keseluruhan, sejak mereka berdiri yang secara langsung atau tidak

langsung menggambarkan karakter Melayu pada umumnya di Nusantara ini: pemaaf,

mementingkan musyawarah dan tidak begitu saja beringas walau harus menampilkan

karakter 2 N (Nahan=menahan diri; Ngaleh = mengalih/pindah/mengalah).

Namun, berdasarkan hasil musyawarah keluarga besar Kesultanan Alwatzikhobillah dan

15

Artikel ini dimuat dalam Harian Pontianak Post, terbitan Sabtu, 19 Juni 2010, pada

Ruangan Opini, halaman 1.

para tokoh masyarakat Melayu Pantai Utara, penyampaian maaf itu akan jauh lebih

bermakna dalam berbagai aspek: sosial, budaya, historis, sosiologi dan psikologis, kalau

dilaksanakan melalui prosesi adat di Istana Kesultanan Sambas. Selain nilai silahturahmi

dalam aspek sosial budaya akan sangat menonjol, penguatan dalam kesatuan yang

merangkul antara tradisi dengan kepemerintahan yang dianggap sebagai mewakili

modernitas dalam aspek sosiologi politik. Seperti kehadiran wakil dari pemerintahan

provinsi dan kabupaten, Polda, Polres, Dinas/instansi pemerintahan terkait, akan sangat

mendasari dan memperkuat penyampaian maaf itu dari aspek sosiologi hukum dan yuris

formal.

Dalam kaitan ini, saya, atas nama Indonesia Peace and Conflict Study Network (IPCSN)

berkedudukan di Pontianak, Nordic Institute of Asian Study (NIAS) berpusat di

Copenhagen, Denmark, Peace Research Intition of Oslo (PRIOR) berkedudukan di Oslo,

Norwegia; mengucapkan selamat kepada Forum Kesultanan Nusantara yang dihadiri oleh

9 kesultanan Kalbar telah mencapai kata sepakat pada 14 Juni 2010 untuk mendorong

penyampaian maaf HK melalui prosesi Adat di Istana Kesultanan Sambas. Saya juga

menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga

besar kesultanan dan seluruh puak Melayu, Dayak dan seluruh warga Tionghoa di Kalbar

yang telah ikut mendinginkan suasana sampai Kasus Singkawang terselesaikan dengan

tuntas.

Kita berharap dan bersyukur bahwa dengan permintaan maaf HK melalui prosesi adat,

Kasus Singkawang akan segera mereda. Bahkan diharap akan terselesaikan tuntas. Ini

berarti bahwa langkah pertama dari tahap pertama: penyelesaian masalah berkaitan

dengan makalah telah berhasil mendorong langkah kedua dari tahap pertama:

penyelesaian kontraversi sekitar isi makalah melalui prosedur akademis tampaknya

belum perlu dilaksanakan. Namun, bilamana langkah kedua ini memang diperlukan

mendampingi dan memperkuat proses permintaan maaf pribadi HK sebagaimana diminta

oleh sejumlah tokoh, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah melalui proses kegiatan

ilmiah (scientific activities) berupa seminar atau symposium atau diskusi baik dari hasil

penelitian maupun berupa tulisan ilmiah.

Proses kegiatan itu tampaknya tidak saja akan memperkuat permintaan maaf, tetapi juga

akan menyelesaikan tuntas Kasus Singkawang dengan dukungan komunitas umum dan

akademis secara mendunia (support of universally public and academic community) dan

pada akhirnya akan menghasilkan dan membuka pemikiran baru yang cemerlang. Oleh

karena itu, para tokoh masyarakat yang netral menghimbau pihak universitas; Pemprov.

Kalbar, Pemkot Singkawang; Badan Penelitian lainnya, dan LSM, bersedia mempelopori

dan memfasilitasi kegiatan ilmiah tersebut. Melayu, Dayak dan Tionghoa memiliki masa

lalu gemilang dengan kearifan. Dengan kebesaran itu kita mau dan mampu

menyelesaikan setiap persoalan.

BAB IX Permintaan Maaf dan Prospek

Penyelesaian Kasus Singkawang 16

A. Bagian 1

SEPANJANG bulan Mei 2010 Singkawang (Skwg) pernah mengalami hal yang

mengkhawatirkan yaitu perselisihan (controversy) yang menimbulkan dukungan-

penolakan (pro-contra) berkaitan patung naga (PN) dan makalah. Kontraversi dan

prokontra tersebut berkepanjangan dari Mei sampai menjelang akhir Juni. Kita bersyukur

kepada Kapolda yang menginstruksikan jajarannya bertindak cepat dan tegas dengan

mengingatkan provokator dan perusuh (Equator, 18/6-2010:1; Ptk. Post, 18/6-2010:1)

untuk tidak merusak keamanan. Dengan demikian kemelut yang berasal dari

ketersinggungan, kesalahfahaman dan sifat ego masing-masing ditambah dengan

berbagai “kompor” dan “pengipas,” dapat dengan cepat direm.

Akan tetapi, “pengerem” dan pengendali utama diri dari dalam (internally moral restraint)

terhadap kemelut itu terletak pada kemampuan berbagai fihak menahan diri untuk tidak

memunculkan karakter “panglima bernaluri perang” dan “lapar” kekuasaan. Untuk itu,

saya, atas nama fihak-fihak yang bekerja untuk perdamaian dan cinta damai

menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tokoh masyarakat dan semua

fihak yang telah menjadi pengendali utama perdamaian di Skwg. Kemampuan

mengendalikan diri ini muncul tidak hanya berasal dari 3 (tiga) kematangan yang

seharusnya dimiliki manusia dewasa: kematangan etika, kematangan moral/mental, dan

kematangan intelektual/akademis tetapi juga timbul secara social dan budaya terutama

dari upacara permintaan maaf melalui prosesi adat.

Peristiwa Besar & Langka

Dari sejumlah peristiwa dalam bulan Mei dan Juni ini, kejadian 19 Juni 2010 di Istana

Kesultanan Alwatzikhobillah Sbs merupakan peristiwa besar, unik dan mengandung

makna sosial budaya tertinggi yang akan tercatat dalam sejarah sosial di Nusantara,

khususnya di Kalbar. Peristiwa menyejarah ini merupakan rentetan dari Kasus Skwg Mei

2010. Walaupun tindakan permintaan maaf dan pemberian maaf adalah peristiwa biasa

dalam kehidupan sosial kemanusiaan, namun proses kejadian antara permintaan dan

pemberian maaf (taking and giving apology) dari seorang pejabat resmi negara yang

masih sedang berkuasa, seperti dilakukan oleh Hasan Karman (HK) terutama dengan

menggunakan prosesi adat Kesultanan Melayu Sambas, merupakan peristiwa luar biasa

(extraordinary) yang sampai sekarang sangat jarang/langka terjadi dan menjadi cerminan

bagi penerus.

16

Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan dan telah dimuat pada Kolom

Opini dalam Harian Pontianak Post, terbitan Selasa,29 Juni 2010, halaman 1.

Kerendah Hati dan Kekaguman

Peristiwa unik dan langka dalam alam demokrasi modern ini paling tidak dapat dilihat

dari dua pandangan: (1) fihak HK sendiri baik sebagai pribadi maupun sebagai walikota

yang meminta maaf; (2) fihak Kesultanan Alwatzikhobillah Sambas yang mewakili

Kesultanan etnis Melayu KalBar pada umumnya dan masyarakat Melayu Kawasa Pantai

Utara (KPU) pada khususnya, menerima/memberi maaf berdasarkan prosesi adat.

Dari fihak dan dan terhadap HK, sejumlah pengamat dan hadirin pada acara adat tersebut

yang berasal baik dari Sambas, Singkawang dan dalam lingkungan keluarga besar

Kesultanan Sambas maupun dari luar kawasan Pantai Utara, seperti Pontianak dan

kawasan lainnya di KalBar, melihatnya dengan penuh kekaguman (admiration) dan

kebanggaan (pride). Dua perasaan ini bercampur jadi satu dengan pemahaman dan

penilaian yang mulai timbul dari para hadirin terhadap HK secara pribadi dan juga

sebagai seorang walikota Skwg yang bermasyarakat majemuk. Ia telah melemparkan

egonya sebagai seorang manusia yang utuh dan merdeka, datang dengan penuh

kerendahan hati ke istana dan berziarah ke makam-makam Sultan yang pernah membuat

kesultanan Sambas pernah berjaya. HK duduk bersimpuh jauh lebih rendah di hadapan

Pangeran Ratu Mohammad Tarhan (PRMT) yang duduk di “singgah sana”nya, dan HK

menyampaikan sembah takzim dengan disaksikan oleh ratusan tamu baik di dalam

balairung maupun di halaman istana sambil mengikuti prosedur adat Melayu Sambas.

Diawali dengan ucapan pembukaan dalam agama Islam dengan fasih dan lancar, HK

menyampaikan permohonan maafnya dengan penuh khusus ikhlas dan hormat layaknya

seorang rakyat biasa kepada Sultan yang dihormati dan dicintainya. Ia mengakui

kesalahan, mohon dimaafkan dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang

menyakiti hati keluarga besar kesultanan Sambas dan masyarakat Melayu.

Dengan dipimpin oleh PRMT, Permintaan maaf HK serta merta dan secara ikhlas telah

diterima dan dimaafkan sepenuhnya oleh keluarga besar Kesultanan Sambas; anggota

masyarakat Melayu dan para tokoh masyarakat KPU; Sultan, Pangeran dan para tokoh

masyarakat dari 9 (Sembilan) kesultanan dan kawasan dari mana kesultanan itu berada;

serta oleh para undangan yang hadir dalam proses adat itu. Ini menyiratkan bahwa Kasus

Skwg Mei 2010 yang mengandung kotradiksi berkepanjangan dapat diselesaikan segera

dengan memuaskan kedua belah fihak.

Kearifan dan Eksistensi

Permintaan maaf melalui prosesi adat 19 Juni lalu mengandung 2 (dua) makna strategis

yang dapat dijelaskan bagi kedua belah fihak: HK dan Kesultanan Melayu Sambas (Sbs).

Pertama, kehadiran di dan permintaan maaf HK secara langsung kepada keluarga besar

Kesultanan Alwatzikhobillah Sbs menunjukkan bahwa ia memiliki jiwa besar dan

kearifan (wise) dengan melakukan salah satu macam transformasi konflik yaitu

memindahkan kontraversi itu kearah upaya permintaan maaf secara resmi melalui prosesi

adat. Transformasi ini dapat terjadi karena HK menyadari bahwa ia harus melakukan

segala sesuatu demi penyelesaian masalah dan kemanfaatan bagi orang banyak yaitu

masyarakat Melayu KPU dan fihak keluarga besar Kesultanan Sbs pada umumnya dan

masyarakat Skwg khususnya, walaupun ia mungkin mengalami hambatan psikologi

politis untuk melakukannya. Kedua, dengan permintaan maaf HK tampaknya telah

mengukir sejarah Melayu dan KalBar dengan tinta emas bahwa ia secara langsung atau

tidak langsung telah mengakui keberadaan/eksistensi (existence) kesultanan Melayu

KalBar dan puak Melayu yang diwakilinya.

(Bersambung)

PERMINTAAN MAAF DAN PROSPEK

PENYELESAIAN KASUS SINGKAWANG17

B. Bagian 2

Kesultanan di Nusantara ini, termasuk Kesultanan Melayu, memang tidak hilang,

Demikian juga kemelayuan yang berkaitan dengan dan memperkuat intitusi kesultanan,

tidak juga akan hilang ditelan bumi. Namun, sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) 1945, konsekuensinya adalah bahwa berbagai kesultanan di republik

ini, khususnya 14 kesultanan di KalBar, hanya menjadi symbol keberadaan dan

kemegahan masa lalu. Akan halnya para sultan dan pangeran yang tadinya memimpin

kesultanan, sekarang mereka tidak lebih hanya ketua dan pelindung keberlanjutan nilai-

nilai budaya, tradisi, adat istiadat, tidak lebih dari itu. Padahal mereka pernah besar,

sangat berkuasa dan mengisi sejarah keemasan Melayu nusantara.

Ada kesan nyata kesultanan dan para sultan mengalami keredupan dalam bidang

politik, mengalami kondisi “hidup segan, mati tak mau.” Karena pengakuan Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten terhadap keberadaan institusi budaya ini hanya setengah

hati. Pengakuan pemerintah terhadap mereka tidak diimbangi dengan pembinaan bidang

ekonomi dan politik sebagaimana terjadi pada negara-negara bekas Monarchi di dunia

yang sekarang menjadi Republik Parlementer, bahkan kesultanan di Jawa sekalipun.

Eksistensi, kelestarian dan kewibawaan mereka terjaga dan diakui penuh karena

kepedulian pemeritah dan masyarakat pendukungnya yang tidak mengalami diaspora atau

17

Artikel ini merupakan bagian kedua dari dua tulisan dan telah dimuat pada Kolom

Opini dalam Harian Pontianak Post, terbitan Rabu,30 Juni 2010, halaman 1.

perpecahan dalam kesatuan ide (non-physical diaspor). Sebaliknya, eksistensi kesultanan

di luar Pulau Jawa terancam kepunahan baik fisik maupun non fisik: kemampuan

ekonomi, kemegahan (glory) istana, serta kewibawaan (authority/charisma) dan marwah

(dignity).

Kesultanan Melayu

Dalam pengamatan terungkap bahwa peristiwa di Istana Kesultanan

Alwatzikhobillah Sambas 19 Juni 2010 tampaknya menjadi titik balik dan pengulangan

kembali tonggak sejarah bagi kemegahan dan marwah masa lalu melalui pengakuan

eksistensi kesultanan Melayu KalBar. Dengan demikian kewibawaan dan marwah

mereka terangkat kembali, demikian juga halnya dengan kemelayuan yang menaungi dan

dinaunginya. Pengakuan eksistensi Kesultanan Melayu dan kemelayuan memang mampu

dilakukan oleh para keluarga besar kesultanan Melayu dan orang-orang Melayu masing-

masing. Namun pada saat itu, ia bukan dilakukan oleh fihak Kesultanan Melayu atau

Melayu itu sendiri, tetapi oleh HK, sang walikota yang notabene adalah seorang

Indonesia keturunan Tionghoa.

Pertanyaan timbul dari sejumlah hadirin pada saat itu: mungkinkah terjadi hal yang

sama seperti dilakukan oleh HK seandainya masalah ketersinggungan itu dilakukan oleh

seorang walikota non-Tionghoa? Bukan jawaban yang kita perlukan, tapi kesadaran dan

penyadaran kita dalam dua hal yaitu: orang-orang non-Melayu tampaknya juga dapat

mengakui eksistensi dan mengangkat harkat martabat Melayu dan Kesultanan Melayu;

orang-orang Melayu tentu lebih bertanggung jawab dan seharusnya mampu melakukan

dua upaya di atas; dan sebagai konsekuensi dari hal pertama dan kedua, perlu adanya

penyelesaian segera secara tuntas kasus makalah ini dengan cara yang sama terhormat

dan bermartabat seperti dilakukannya dalam penyelesaian secara adat.

Kasus Pemaksaan Kehendak

Kalau ketersinggungan dan kesalahfahaman yang timbul dari pernyataan dalam

sebuah makalah dapat terselesaikan dengan permintaan maaf dalam prosesi adat, dan itu

dapat meredahkan segera ketegangan hubungan serta tercipata lagi tali sillaturahmi antara

HK, unsur PemKot dan para simpatisan mereka, dengan fihak kesultanan dan sejumlah

tokoh masyarakat KPU. Namun, tidak demikian halnya dengan sebuah makalah atau

karya ilmiah yang menampilkan kalimat yang dianggap “menyinggung” perasaan.

Permintaan maaf bisa dilakukan dengan berbagai cara dan dimanapun, tetapi ia tidak

dengan sendirinya dapat menghapus, membatalkan atau mengubah kalimat tersebut (Ptk

Post, 2-3/6-2010:5), sebagaimana diinginkan oleh Giffarian (Ptk Post, 24/6-2010:32),

jika hal itu tidak dikehendaki oleh penulis terkait. Penyelesaian tuntas makalah hanya

dapat dilakukan melalui kegiatan akademis: penelitian, seminar atau diskusi. Setiap

keberatan dan ketidaksetujuan dalam suatu makalah atau karya ilmiah hendaknya

diselesaikan dengan argumentasi ilmiah melalui kegiatan tersebut.

Salah satu contoh penting sebagai pelajaran dan sekaligus penghargaan terhadap

pemikiran dan penemuan ilmiah bagi kemaslahatan bersama adalah ketersinggungan

Pemerintah Pusat yang akhirnya menjadi polemik sekitar 1992 terhadap ramalan ilmiah

(scientific prediction) seorang peneliti pada salah satu universitas di Indonesia yang

menyatakan bahwa hutan di KalBar akan mengalami kehancuran total (deforestation) 30

tahun mendatang, kalau pemerintah dan tokoh masyarakat tidak berbuat banyak. Prediksi

itu disampaikannya dalam sebuah makalah pada satu seminar di Jakarta dan berasal dari

hasil penelitian disertasinya, 1990. Berdasarkan prediksinya hutan KalBar akan hancur

pada tahun 2030. Ia diserang hebat oleh sejumlah peserta pejabat negara yang tidak

mengenal KalBar sebagai daerah “angker” dengan “perselingkuhan” antara aparat

berseragam dengan pengusaha baik di dalam dan di luar seminar itu.

Serangan lebih hebat lagi bahkan dengan ancaman dan terror menyeramkan

berlanjut sepulangnya ia ke kotanya ketika ada fihak tertentu yang “kebakaran jenggot”

dan mendesak agar peneliti tersebut minta maaf dan mencabut/menghapus beberapa

kalimat di dalam makalahnya yang dianggap “menggangu stabilitas.” Peneliti itu

memang minta maaf kepada mereka yang tersinggung, tetapi ia tidak pernah bergeming

dengan ancaman dan permintaan paksa untuk menghapus kalimat yang “menyinggung”

itu. Sikap ini didukung sepenuhnya oleh universitas tempat ia menghasilkan karya ilmiah

tersebut dan tempat ia mengabdi. Kedua institusi itu mendukung bahwa kemungkinan

penghapusan kalimat tersebut akan dapat dilakukan melalui kegiatan ilmiah: penelitian

dan atau seminar. Sampai sekarang kalimat prediksi yang “menyinggung” itu tetap

lekang dan ia bahkan berharap hutan tetap lestari walau prediksi itu tinggal 10 tahun lagi.

Oleh karena itu, agar supaya permintaan maaf HK menjadi sangat sempurna dan

kesalahan- fahaman berkaitan dengan makalah dapat terselesaikan dengan cepat dan

tuntas, baik para akademisi, PemKot Skwg, petugas keamanan maupun tokoh masyarakat

yang mewakili Melayu dan non-Melayu hendaknya bersatu padu menyelenggarakan

seminar tentang hal tersebut. Dua perguruan tinggi negeri, satu institusi khusus yang

bergerak dalam studi konflik dan perdamaian dan satu LSM khusus yang bergerak dalam

hal perdamaian, siap menjadi penyelenggara sebuah peristiwa yang diakui dunia sebagai

penguat prosesi perdamaian adat.