Upload
gilang-tf
View
253
Download
18
Embed Size (px)
DESCRIPTION
MK Laporan
Citation preview
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting
dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa
bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana
yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang,
terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur secara merata. Selain berperan mendukung berbagai bidang
pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan
berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Faktor kunci dalam pengembangan jasa konstruksi nasional adalah
peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dala
melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkatan kemampuan usaha ditopang
oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha. Sedangkan
terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lain
melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para
pihak terkait.
Dalam perkembangannya, dunia jasa konstruksi menghadapi berbagai
tantangan dan hambatan sesuai dengan perkembangan zaman. Tantangan yang
terutama sekali adalah mengenai kondisi ekonomi yang dinamis. Perubahan dalam
bidang ekonomi harus ditanggapi secara cepat dan tanggap sehingga diharapkan
dapat meminimalisir berbagai sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi tersebut
kebanyakan disebabkan karena penyedia jasa tidak mendapatkan pembayaran
sesuai jadwal, sehingga banyak perusahaan jasa konstruksi bangkrut. Berawal dari
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 1
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
permasalahan dalam hal pembayaran maka pihak yang dirugikan mulai
mengajukan sengketa/klaim konstruksi.
Secara umum, sengketa/klaim konstruksi adalah sengketa/klaim yang terjadi
sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha kegiatan jasa konstruksi antara para
pihak yang terikat dalam suatu kontrak konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi
yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dan juga Penyedia Jasa ini terjadi karena
adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan kesepakatan adalah
persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat
hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, hak adalah suatu
kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban, dimana Penyedia Jasa
berkewajiban untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan Konstruksi sesuai apa yang
telah diperjanjikan dengan Pengguna Jasa sebelumnya. Sedangkan Pengguna Jasa
berhak atas suatu Pekerjaan Konstruksi yang telah dikerjakan oleh Penyedia Jasa.
Adanya Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa ini, berfungsi untuk
memberikan kepastian hukum para pihaknya dan menggerakkan (hak milik)
sumber daya dari nilai ekonomi yang lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang
lebih tinggi.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menjelaskan tentang
jenis-jenis kontrak jasa konstruksi beserta contoh kontraknya dan jaminan-
jaminan yang terdapat di dalamnya.
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 2
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah :
1. Apakah yang dimaksud dengan kontrak jasa konstruksi?
2. Apa saja jenis-jenis kontrak jasa konstruksi?
3. Apa saja jaminan-jaminan yang terdapat dalam kontrak jasa konstruksi?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan yang akan diperoleh adalah :
1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan kontrak jasa konstruksi
2. Mengetahui jenis-jenis kontrak jasa konstruksi
3. Mengetahui jaminan-jaminan yang terdapat dalam kontrak jasa konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 3
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kontrak Kerja Jasa Konstruksi
Kontrak kerja jasa konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi.
Pada dasarnya, setiap kontrak harus bersifat adil dan setara terhadap kedua
belah pihak dan tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan sepihak dengan
cara merugikan pihak lain. Isi kontrak kerja konstruksi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 23, sekurang-
kurangnya harus memuat 13 uraian berikut yaitu :
1) Para Pihak, yang meliputi :
a. akta badan usaha atau usaha orang perseorangan;
b. nama wakil/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan
usaha atau sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja
bagi usaha orang perseorangan;
c. tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha orang
perseorangan;
2) Rumusan Pekerjaan, yang meliputi :
a. pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan;
b. volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan;
c. nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan
akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak;
d. tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran; dan
e. jangka waktu pelaksanaan;
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 4
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
3) Pertanggungan, yang meliputi :
a. jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang
berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan,
hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan
bangunan;
b. pertanggungan sebagaimana dimaksud memuat :
- nilai jaminan;
- jangka waktu pertanggungan;
- prosedur pencairan; dan
- hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
c. Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan
kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan
selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai
kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa;
4) Tenaga ahli, yang meliputi :
a. persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli;
b. prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang
dipekerjakan;
c. jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan;
5) Hak dan Kewajiban para pihak, yang meliputi :
a. hak dan kewajiban pengguna jasa;
b. hak dan kewajiban penyedia jasa;
6) Cara pembayaran, meliputi :
a. volume/besaran fisik;
b. cara pembayaran hasil pekerjaan;
c. jangka waktu pembayaran;
d. denda keterlambatan pembayaran;
e. jaminan pembayaran;
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 5
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
7) Cidera Janji, meliputi :
a. bentuk cidera janji :
oleh penyedia jasa yang meliputi :
- tidak menyelesaikan tugas;
- tidak memenuhi mutu;
- tidak memenuhi kuantitas;
- tidak menyerahkan hasil pekerjaan;
oleh pengguna jasa yang meliputi :
- terlambat membayar;
- tidak membayar;
- terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan;
b. Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau
pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh
kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu,
perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai
dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi;
8) Penyelesaian perselisihan, meliputi :
a. penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian
sengketa, atau arbitrase;
b. penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata
yang berlaku;
9) Pemutusan Kontrak, yang meliputi :
a. bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati para
pihak atau pemutusan secara sepihak;
b. hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai
konsekuensi dari pemutusan kontrak kerja konstruksi;
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 6
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
10) Keadaan memaksa, yang meliputi :
a. risiko khusus;
b. macam keadaan memaksa lainnya;
c. hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan
memaksa;
11) Kegagalan Bangunan, meliputi :
a. jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;
b. bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan;
12) Perlindungan pekerja, memuat :
a. kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja;
13) Aspek lingkungan, memuat :
a. kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan undang-undang yang
berlaku;
b. bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan
manusia.
Kontrak kerja konstruksi harus memuat ketentuan tentang Hak Atas
Kekayaan Intelektual yang mencakup :
a. kepemilikan hasil perencanaan, berdasarkan kesepakatan;
b. pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil perencanaan yang
telah dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak paten yang telah dimiliki
oleh pemegang hak paten sesuai undangundang tentang hak cipta dan
undang-undang tentang hak paten.
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 7
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang insentif yang
mencakup persyaratan pemberian insentif, dan bentuk insentif.
Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa
dan atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan
mengenai hal-hal :
a. pengusulan oleh penyedia jasa dan pemberian izin oleh pengguna jasa
untuk sub penyedia jasa/pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan
atau peralatan;
b. tanggung jawab penyedia jasa dalam kaitan penggunaan sub penyedia
jasa/pemasok terhadap pemenuhan ketentuan kontrak kerja konstruksi;
c. hak intervensi pengguna jasa dalam hal :
- pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa/pemasok
terlambat;
- sub penyedia jasa/pemasok tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja
konstruksi.
Pada kontrak kerja konstruksi dengan mempergunakan 2 (dua) bahasa harus
dinyatakan secara tegas hanya 1 (satu) bahasa yang mengikat secara hukum.
2.2 Jenis-jenis Kontrak Jasa Konstruksi
1) Kontrak Harga Satuan
Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan
dengan spesifikasi teknis tertentu;
b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat
Kontrak ditandatangani;
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 8
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa; dan d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang
berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
2) Kontrak Lump Sum
Kontrak Lump Sum adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga
( Price Adjustment );
b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan isi Kontrak;
d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
e. total harga penawaran bersifat mengikat;
f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
3) Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang
merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan
yang diperjanjikan.
2.3 Jaminan-jaminan dalam Kontrak Jasa Konstruksi
1) Jaminan Pelaksanaan
a. Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
b. Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk
Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 9
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
c. Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan
sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.
d. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
- untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh
perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total
HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai Kontrak; atau
- untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh
perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5%
(lima perseratus) dari nilai total HPS.
e. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima
Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
f. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
- penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
- penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya.
2) Jaminan Uang Muka
a. Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.
b. Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap
pembayaran Uang Muka yang diterimanya.
c. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang
diterimanya.
d. Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada
setiap tahapan pembayaran.
3) Jaminan Pemeliharaan
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 10
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
a. Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan
selesai 100% (seratus perseratus).
b. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak
harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.
c. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja
setelah masa pemeliharaan selesai.
d. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk
memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.
e. Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud, besarnya 5%
(lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya.
4) Jaminan Sanggahan Banding
Jaminan Sanggahan Banding adalah surat jaminan yang berfungsi untuk
menjamin keseriusan penyedia dalam memberikan surat sanggah banding
akibat ketidakpuasan terhadap jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja
ULP.
a. Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik
secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat
mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
- penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa;
- adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang
tidak sehat; dan/atau adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP
dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 11
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
b. Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK,
PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah pengumuman pemenang.
c. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.
d. Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari
ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
e. Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib
menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh)
hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.
f. Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20 0
00 (dua perseribu)
dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
g. Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.
h. LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk
penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
i. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah
banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan
banding diterima.
j. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat
Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.
k. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/ Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP
melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang.
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 12
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
l. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan
Banding dikembalikan kepada penyanggah.
m. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan
Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 13
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
2.4 Contoh Kontrak Kerja Jasa Konstruksi
SURAT PERJANJIAN KERJANOMOR:………………………….
Untuk
PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT TERPASANG
(UNIT PRICE)
ANTARA
PT……………………
(Nama)……………………… (Direktur)
DENGAN
Purwo Darminto
UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN TALUD DI DESA GIRIJATI KECAMATAN PURWOSARI
KABUAPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012
Surat Perjanjian ini dibuat di Yogyakarta pada hari …………… tanggal ………… bulan ………..tahun dua ribu sebelas antara (nama)………………… (Direktur PT…………….) selaku
Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dengan Purwo Darminto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, selanjutnya disebut KONTRAK KERJA KONSTRUKSI BERDASARKAN UNIT PRICE tertanggal …………...
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 14
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
Maka dengan ini kedua belah pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal
pasal berikut ini :
1. Kata kata dan ungkapan-ungkapan dalam Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Unit
Price ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat syarat
surat perjanjian di bawah ini.
2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Talud di
Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Kerangka
Acuan Kerja dan Berdasarkan Unit Terpasang (Kontrak Unit Price) ini. Tanggal mulai kerja
yaitu selambat-lambatnya satu minggu setelah penanda tanganan Surat Perjanjian ini.
Waktu pelaksanaan kontrak adalah 90 (sembilan puluh) hari, sejak ditandatanganinya
Surat Perjanjian ini, atau perubahan waktu pelaksanaan yang disahkan dengan
amandemen kontrak.
3. Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Unit Terpasang (Kontrak Unit Price) yang
ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak Kerja Konstruksi, yaitu:
a. Surat Perjanjian;
b. Surat Penawaran;
c. Spesifikasi Teknis dan gambar Rencana;
d. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
4. Syarat-syarat Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Unit Terpasang (Kontrak
Unit Price) mengikat kedua pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan para pihak.
5. Sesuai dengan ketentuan kontrak:
a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga pelaksana, bahan bahan dan peralatan
yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang dirinci dalam kontrak.
b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak,
sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.
6. Sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Unit Terpasang (Kontrak
Unit Price) ini :
a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas yang di sepakati untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan (apabila ada).
b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan harga kontrak dan unit terpasang.
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 15
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
7. Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Unit Terpasang (Kontrak Unit Price) adalah sebagai
berikut :
Biaya Langsung Personil dan Non Personil = Rp 631.492.000,00
Jumlah Biaya = Rp 631.492.000,00
PPN 10 % = Rp 0
Total Biaya = Rp 631.492.000,00
(Terbilang : Enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
8. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termijn) dengan rincian sebagai berikut:
Uang Muka (UM) untuk
mobilisasi personil dan
peralatan, dan
pengeluaran bulan
pertama setinggi
tingginya 20 % (dua
puluh per seratus)
Rp 126.000.000,00 Berdasarkan tanda terima dari pihak
Pemberi Kerja,
Termijn I (+ 50%)
Dikurangi (50% UM)
Rp 315.000.000,00
Rp 63.000.000,00 _
Rp.252.000.000,00
Setelah Pihak Kedua menyelesaikan
50 % dari total volume pekerjaan dan
disetujui oleh pihak Pengawas.
Termijn II (+ 30%)
Dikurangi (50% UM)
Rp 189.000.000,00
Rp 63.000.000,00 _
Rp.126.000.000,00
Setelah Pihak Kedua menyelesaikan
75 % dari total volume pekerjaan dan
disetujui oleh pihak Pengawas.
Terminj III (+ 20%)
Dan berdasarkan per-
hitungan unit terpasang.
Rp 127.492,000,00 Setelah Pihak Kedua menyelesaikan
100 % dari total pekerjaan, disetujui
oleh pihak Pengawas.dan diterima
oleh Pihak Kesatu.
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 16
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
9. Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Unit Terpasang (Kontrak Unit Price) ini berlaku dan
mengikat Kedua Pihak sejak Tanggal ditandatangani.
10. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
adalah :
Alamat PIHAK KESATU
(Nama)….. (Direktur PT……………)
Jl. …………………………….
Telepon …………………………
Alamat PIHAK KEDUA
Purwo Darminto
Jl…………………………..
Telepon ………………….
11. Dengan tidak mengurangi kekuatan Ketentuan dan Syarat Pemilihan Kontraktor, Kedua
Pihak setuju untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan apabila terjadi
perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka Kedua Pihak
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan melalui (mediasi, konsiliasi,
arbitrase), atau Pengadilan Negeri Gunungkidul (ditentukan oleh Pihak Kesatu)
DENGAN DEMIKIAN, Kedua Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian
Kontrak Kerja Konstruksi ini pada tanggal tersebut di atas:
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 17
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
PIHAK KEDUA
Purwo Darminto
PIHAK KESATU
PT…………………..
Nama
Direktur
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 18
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 19
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 20
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 21
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 22
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 23
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
2.5 Contoh Jaminan dalam Kontrak Jasa Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 24
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 25
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 26
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 27
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 28
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 29
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 30
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 31
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kontrak kerja jasa konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Isi kontrak kerja konstruksi
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000
Pasal 23, sekurang-kurangnya harus memuat 13 uraian berikut yaitu :
1) Para Pihak
2) Rumusan Pekerjaan
3) Pertanggungan
4) Tenaga Ahli
5) Hak dan Kewajiban Para Pihak
6) Cara Pembayaran
7) Cidera Janji
8) Penyelesaian Perselisihan
9) Pemutusan Kontrak
10) Keadaan Memaksa
11) Kegagalan Bangunan
12) Perlindungan Pekerja
13) Aspek Lingkungan
Jenis-jenis kontrak jasa konstruksi dibagi 3, yaitu :
1) Kontrak Harga Satuan
2) Kontrak Lump Sum
3) Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 32
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
Jaminan-jaminan yang ada di dalam kontrak jasa konstruksi, yaitu :
1) Jaminan Pelaksanaan
2) Jaminan Uang Muka
3) Jaminan Pemeliharaan
4) Jaminan Sanggahan Banding
3.2 Saran
Adapun saran penulis kepada pembaca makalah ini, untuk pembuatan
makalah-makalah selanjutnya di harapakan agar dapat memperlengkap atau
mencari referensi yang lebih banyak lagi, terutama untuk kontrak jasa
konstruksi ini referensinya diutamakan dari sumber hukum yang berlaku
(undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden).
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 33
Jenis Kontrak Jasa Konstruksi | Manajemen Konstruksi
DAFTAR PUSTAKA
Natawidjana, Rochany dan Siti Nurasiyah. 2009. Bahan Kuliah Aspek Hukum dan
Administrasi Proyek UPI, Bandung.
UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi
PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permen PU No. 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultasi
KELOMPOK 5 | TEKNIK SIPIL - S1 34