BAB I PENDAHULUAN Sejarah pendidikan merupakan uraian yang sistematis, berkesinambungan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan pada waktu yang telah lampau hingga sekarang, yang menjadi asumsi-asumsi sejarah dalam kaitannya dengan pendidikan akan tergantung pada masa kapan pengungkapan sejarah pendidikan dimulai. Uraian sejarah pendidikan pada bahasan ini dimulai dari pendidikan pada awal kemerdekaan, pendidikan pada zaman demokrasi liberal, pendidikan pada zaman demokrasi terpimpin, pendidikan pada zaman perkembangan Orde Baru. Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik menjadi warga Negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tinjauan landasan sejarah atau historis Pendidikan Nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau.

BAB II LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN BAGIAN II D. Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 1945-1950 (dari Proklamasi sampai RIS) Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang berisi seruan kepada para guru agar meninggalkan sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Isi instruksi umum tersebut adalah: a. Pengibaran Sang Merah Putih setiap hari di halaman sekolah; b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; c. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapus nyanyian Kimigayo (lagu kebangsaan Jepang); d. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala upacara yang berasal dari Pemerintahan Balatentara Jepang; dan e. Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid. Pasal UUD 1945 yang secara tersurat menyatakan tentang pendidikan adalah: 1) Pasal 31 ayat 1: Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, 2) Pasal 31 ayat 2: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang diatur dengan Undang-undang, 3) Pasal 32: Pemerintah mengajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal-pasal Konstitusi sementara RIS yang menyatakan secara tersurat tentang pendidikan termasuk dalam Bab V tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia terdapat pada pasal 30, yaitu: a. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran, b. Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas, c. Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan. 1. Tujuan dan Dasar Pendidikan Tujuan pendidikan dan pengajaran berdasarkan UU No. 4 Tahun 1950 tertuang pada pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pada pasal 4 tercantum bahwa pendidikan dan pengajaran atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

2. Sistem Persekolahan Selama 1945-1950 sistem persekolahan Indonesia akhirnya dibedakan dengan jenjang sebagai berikut: a. Pendidikan rendah (Sekolah Rakyat); b. Pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Umum, Kejuruan, dan Keguruan); dan c. Pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi, Universitas, Sekolah Tinggi, dan Akademik). 3. Penyelenggara Pendidikan Mengacu kepada 10 hal yang diajukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) Kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yaitu: a. b. c. d. Untuk menyusun masyarakat baru diperlukan adanya pembaharuan pedoman Diadakan satu macam sekolah untuk semua lapisan masyarakat; Metode yang berlaku hendaknya berdasarkan sistem sekolah kerja, agar Diadakan pengajaran kepada orang dewasa yang memberi pengajaran pendidikan dan pengajaran;

aktivitas rakyat kepada pekerjaan dapat berkembang; pemberantasan buta huruf; e. 1) Pengajaran agama diberikan secara teratur, sehingga mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan agama yang dipeluknya; dan 2) Madrasah dan pesantren, hendaknya mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntutan dan bantuan materiil dari Pemerintah. f. g. h. i. j. Pengajaran tinggi diadakan dalam skala besar dan menggunakan bantuan guru Kewajiban sekolah yang dijalankan dengan ketentuan pemerintah, maksimal Pengajaran teknik dan ekonomi terutama pengajaran: pertanian, industri, Pengajaran kesehatan dan olahraga diadakan dengan teratur sehingga Di sekolah rendah tidak dipungut biaya, untuk sekolah menengah dan dari negara asing; dalam waktu 10 tahun dapat berlaku dengan sempurna dan merata; pelayaran, dan perikanan hendaknya mendapat perhatian istimewa; menghasilkan kecerdasan rakyat yang harmonis; dan perguruan tinggi diadakan pembebasan biaya, sehingga soal keuangan jangan menjadi halangan bagi pelajar yang kurang mampu. Pendidikan masyarakat bertujuan membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang dapat dicapai dengan metode belajar dan metode bekerja yang diadakan secara massal di suatu desa. Pendidikan masyarakat mempunyai tugas memberantas

buta huruf, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum dan mengembangkan perpustakaan rakyat. 4. Kurikulum Pendidikan Kurikulum SR 1947, yang membedakan tiga macam struktur program, yaitu: 1) SR yang mempergunakan pengantar bahasa daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) pada kelas yang lebih rendah; 2) SR yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia sejak kelas I; dan 3) SR yang diselenggarakan sore hari oleh karena keadaan (terbatas sampai kelas IV, sedangkan kelas V dan kelas VI harus pagi). Kurikulum SMA terdiri atas SMA bagian A, yaitu jurusan Sastra dan SMA bagian B jurusan Ilmu Pasti dan Alam. Kurikulum ini berlaku sampai tahun 1952. E. Pendidikan Indonesi Tahun 1950-1959 (Demokrasi Liberal) 1. Tujuan dan Dasar Pendidikan Tujuan pendidikan dan pengajaran tersebut tertuang pada pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dasar pendidikan Indonesia tertuang pada pasal 4 UU No. 4 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. 2. Sistem Persekolahan Menurut jenisnya pendidikan dan pengajaran dibagi atas: a. b. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak yang bertujuan untuk Pendidikan dan pengajaran rendah yang bertujuan untuk memberi kesempatan menuntun rohani dan jasmani anak-anak sebelum mereka masuk sekolah rendah; kepada mereka agar dapat mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, dan ketangkasan baik lahir maupun batin; c. Pendidikan dan pengajaran menengah yang bertujuan untuk mengembangkan cita-cita hidup serta memimbing murid masuk ke dalam anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakatnya masing-masing dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi;

d.

Pendidikan dan pengajaran tinggi yang bertujuan untuk memberi kesempatan

kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat menjadi pemimpin dalam masyarakat dan memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan; dan e. Pendidikan dan pengajaran luar biasa yang diberikan khusus bagi mereka yang membutuhnkan. Tujuannya adalah memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohani. 3. Penyelenggaraan Pendidikan a. Pendidikan Guru Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga guru yang terjadi, pemerintah menempuh dua jalan yaitu: 1) Memperbanyak jumlah SGB (Sekolah Guru 4 tahun); dan 2) Mengerjakan tenaga guru yang belum mempunyai wewenang untuk mengajar (calon guru). Pada umumnya lulusan SR 6 tahun. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan pendidikan yang lebih singkat yaitu pendidikan guru SR jenis ketiga yang disebut SGC (2 tahun setelah lulus SR). Jenisjenis pendidikan guru lainya terdiri atas Sekolah Guru Pendidikan Jasmani (SGPD), Sekolah Guru Taman Kanak-kanak (SGTK), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan, Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), dan Sekolah Guru Pendidikan Teknik. b. Pendidikan Agama Pendidikan agama diberikan mulai kelas empat di sekolah rendah sampai sekolah lanjutan tingkat atas dengan jumlah 2 jam pelajaran perminggu. Untuk sekolah rendah khusus dalam bidang agama, diberikan di kelas I dengan jumlah 4 jam pelajaran perminggu. c. Pendidikan Masyarakat Untuk menambah tenaga pendidikan masyarakat dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan kerja, didirikan beberapa jenis kursus/pusat latihan, seperti: 1) Kursus Pengasuh Pendidikan Masyarakat. Lulusannya ditugaskan menyelenggarakan dan mengasuh kursus-kursus Pendidikan Masyarakat di desa-desa; 2) Kursus Penjenjang Pendidikan Masyarakat; 3) Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat. Lulusannya ditugaskan di kewedanaan; dan

4) Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM), yang pada tahun 1964 menjadi Pusat Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat. d. Partisipasi Pendidikan Swasta Ditunjukkan dengan bermunculannya lembaga pendidikan swasta yang bercirikan keagamaan, kebangsaan, dan netral. Pada tahun 1950 didirikan Majelis Pusat Pendidikan Kristen (MPPK), yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia. Di smping mendirikan sekolah agama, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah umum. Untuk lebih banyak memberi kesempatan belajar kepada masyarakat, pemerintah daerah memberikan subsidi kepada Sekolah Dasar Swasta, menyelenggarakan kursuskursus untuk meningkatkan pengetahuan umum masyarakat, menyelenggarakan perpustakaan rakyat dan mendirikan lembaga pendidikan guru sementara yang disebut Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar. F. Pendidikan Indonesia Merdeka Tahun 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin) Pendidikan pada nmasa Demokrasi Terpimpin berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku lagi mengganti Undang-Undang Dasar Sementara melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan Pancasila kembali pada rumusan seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 1. Tujuan dan Dasar Pendidikan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia pada masa ini sesuai dengan apa yang tersurat dalam UU No 12 Tahun 1954, yaitu manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dasar pendidikannya adalah Pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia. Tujuan pendidikan juga tercantum dalam Keputusan Presiden RI No 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional yaitu melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila. Pendidikan pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami hambatan karena system pendidikan kolonial masih terus dipergunakan sehingga tidak memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan.Pendidikan menjadi alat revolusi pada masa ini.2. Sistem Persekolahan

Sistem persekolahan pada masa Demokrasi Terpimpin ini tersusun dalam UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi menjadi dasar formal sistem persekolahan pada zaman Demokrasi Terpimpin, system persekolahan disusun dengan struktur yang terdiri atas: 1) Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak). 2) Sekolah Dasar (SD, Madrasah Ibtidaiyah). 3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP, Madrasah Tsanawiyah, SMEP, SKKP, Sekolah Teknik). 4) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA, Madrasah Aliyah, SMEA, SKK, STM, SPG, SMOA, dan lain-lain). 5) Perguruan Tinggi. 3. Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan pada masa Demokrasi Terpimpin diselenggarakan dalam bentuk: a) Sapta Usaha Tama Sapta Usaha Tama (SUT) adalah tindakan jangka pendek yang segera harus dilakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan kebudayaan dan masyarakat. SUT ini merupakan instruksi Mentri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 1959 sebagai usaha menyesuaikan pendidikan nasional dengan perkembangan politik pada masa itu. Ketujuh usaha itu ialah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Pendidikan aparatur dan usaha Kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Menggiatkan kesenian dan olah raga. Mengharuskan usaha halaman. Mengharuskan Penabungan. Mewajibkan usaha-usaha kooperasi. Mengadakan kelas masyarakat. Membentuk Regu Kerja dikalangan SLA dan Universitas. Kebudayaan.

b) Panca Wardhana Panca Wardhana adalah Intruksi Mentri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1961. Panca Wardha merupakan system pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip: 1) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan. 2) Perkembangan intelegensi. 3) Perkembangan emosional artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir batin. 4) Perkembangan kerajinan tangan.

5) Perkembangan jasmani. Selain kelima prinsip itu, diselenggarakan juga Hari Krida yaitu hari untuk kegiatankegiatan dalam bidang kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu. c) Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah dan Perkumpulan Orang Tua Murid dan Guru-guru (POMG) Penyelenggaraan POMG didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 58438/Kab, Jakarta 6 Desember 1954 tentang Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah. Kegiatan ini merupakan wadah untuk mewujudkan dan memelihara hubungan erat antara orang tua, murid, dan sekolah. Untuk mencapai tujuan itu, diadakan pertemuan antara orang tua/wali murid dan guru untuk membicarakah hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. 4. Kurikulum Pendidikan Selama Demokrasi Terpimpin, terjadi perubahan kurikulum mulai dari SD sampai SLTA. Kurikulum SD 1964 membedakan dua macam struktur program, yaitu SD yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah dan SD yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Kurikulum SMP mengalami perubahan pada tahun 1962 yang dilaksanakan pada tahun ajaran 1962/1963, sampai tahun ajaran 1968/1969. Kurikulum SMP 1962 disebut pula Kurikulum SMP Gaya Baru. Kurikulum SMA mengalami tiga kali perubahan yaitu, tahun 1952, thun 1961, dan tahun 1964. Berdasarkan kurikulum 1952, SMA terdiri atas bagian A (Bahasa/Sastra), bagian B (lmu Pasti dan Alam), dan bagian C (Ekonomi). Kurikulum SMA 1961 disebut juga kurikulum SMA Gaya Baru. Perubahan kurikulum sekolah keguruan, antara lain penghapusan SGB menjadi SMTP, SGA menjadi SPG, SGDP menjadi SGO, dan SGTK diintegrasikan ke SPG, sehingga SPG mendidik calon guru SD dan TK. G. Pendidikan Indonesia Merdeka Zaman Perkembangan Orde Baru 1. Pendidikan Nasional Indonesia Zaman Awal Orde Baru atau Transisi (Tahun 19661969) Orde baru adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Orde baru dimulai setelah penumpasan G-30SPKI tahun 1965 yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pada masa ini prinsip pendidikan yang digunakan adalah Panca Wardhana lalu disusul dengan sistem pendidikan nasional Pancasila. Struktur persekolahannya masih berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 dan UU No. 22 Tahun 1961. 2. Pendidikan Nasional Indonesia pada Masa Pembangunan Jangka Panjang I (Tahun 1969/1970 - 1993/1994) Pembangunan Jangka Panjang Pertama merupakan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 yang pelaksanaannya mengacu pada ketetapan MPR. a. Tujuan dan Dasar Pendidikan Pada masa ini terjadi beberapa kali perubahan dasar pemikiran seperti perubahan dari Tap MPR RI No. IV/MPR/1973 menjadi Tap MPR RI No. II/MPR/1978. Namun demikian pendidikan tetap berdasar kepada Pancasila. Begitu pun dengan tujuannya yang beberapa kali mengalami sedikit perubahan. b. Sistem Pendidikan dan Persekolahan Menurut UU No. 2 Tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari dua jalur, yaitu: i. Pendidikan sekolah. Pendidikannya masih terbagi menjadi : a) Pendidikan Dasar yaitu SD dan SLTP. b) Pendidikan Menengah yaitu SMU dan SMK. c) Pendidikan Tinggi yaitu Perguruan Tinggi. ii. Pendidikan luar sekolah c. Kebijakan-kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan i. Relevansi pendidikan. Merupakan upaya menyesuaikan SDM dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. ii. Pemerataan pendidikan. Dilakukan untuk memberantas buta huruf, meningkatkan pemerataan dan perluasan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. iii.Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Diberlakukan agar mutu guru semakin baik. iv. Peningkatan mutu pendidikan. Seperti peningkatan sarana dan prasarana, isi dan proses pedidikan, sistem penilaian, dll. v. Peningkatan partisipasi masyarakat. Disini pemerintah menekankan peranan perguruan swasta dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.

BAB III DAFTAR PUSTAKA Sumber buku: -------,(2011), Landasan Pendidikan, Sub Koordinator MKDP Landasan Pendidikan UPI.

Sumber internet:http://www.anneahira.com/sejarah-pendidikan.html http://dyahrochmawati08.wordpress.com/2008/11/30/landasan-historis-pendidikan-diindonesia/

MAKALAH

LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN BAGIAN IIDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Landasan Pendidikan Dosen Pengampu: Dra. Kurniasih, M.Pd / Ramdhan Witarsa, S.Pd, M.Pd

Oleh: Ambar Setia Ningrum Fitri Sugiarti Ryanti Astri Mustikawati

PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BANDUNG 2011