Embed Size (px)
DESCRIPTION
Paparan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas pada Seminar Peningkatan Kapasitas, Aparatur, Tata Laksana, dan Kelembagaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Angkatan II Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Bandung, 10-13 Juni 2014
Citation preview
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Oleh:Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Kelembagaan dan Tata Laksana Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
Negara
Bandung, Juni 2014
Kementerian PPN/Bappenas
2
Pendahuluan
UU No.26 /2007
Penataan Ruang
• Pasal 8 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan serta pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional
PP No.26/20
08 RTRWN
• Dalam lampiran X telah menetapkan 76 Kawasan Strategis Nasional di Indonesia, 10 kawasan merupakan kawasan perbatasan negara.
Kementerian PPN/Bappenas
3
Sistem Perkotaan Nasional
Pusat Kegiatan Nasional
(PKN)
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan
Lokal (PKL)
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
Daftar PKSNa. Pengembangan/Peningkatan Fungsi (A/1): Dumai, Batam, Atambua, Entikong, Nunukan, [Jayapura,
Tanah Merah, dan Merauke]b. Pengembangan Baru (A/2): Sabang, Ranai, [Kalabahi, Kefamenanu], [Paloh-Aruk, Jagoibabang,
Nangabadau], Jasa, [Simanggaris, Long Midang, Long Pahangai], Long Nawan, [Melonguane, Tahuna], [Saumlaki, Ilwaki, Dodo], dan Daruba.
Sistem Perkotaan Nasional
Kementerian PPN/Bappenas
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
4
Kawasan Perbatasan Negara termasuk dalam pengembangan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang merupakan bagian dari sistem pusat perkotaan nasional
Definisi PKSN : Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara (pasal 13 PP 26 tahun 2008)
Tujuan PKSN: Menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara.
• Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga
• Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga
• Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya,
• Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
Kriteria penetapan PKSN yaitu:
Kementerian PPN/Bappenas
5
Tipologi KSN
PENDEKATAN KAWASAN
• Kawasan perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste
• Kawasan Perkotaan dengan sudut kepentingan ekonomi, tipologi ruang yang diatur lintas adminstratif lebih dari satu wilayah Provinsi
• Kawasan Perbatasan Antar Negara dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, tipologi ruang yang diatur lintas Provinsi
• Kawasan Strategis disekitar Taman Nasional dengan sudut kepentingan lingkungan hidup
PENDEKATAN OBJEK STRATEGIS
• Kawasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan sudut kepentingan pendayagunaan Sumberdaya dan Tekonologi Tinggi
• Kawasan/ Cagar Warisan Budaya dan atau Sejarah dengan sudut kepentingan sosial budaya
Kementerian PPN/Bappenas
6
Kawasan Perbatasan yang Termasuk dalam KSN
Perbatasan Darat
• Kawasan perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste
• Kawasan perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo)
• Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Papua Nugini
Perbatasan Laut
• Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 Pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia
• Kawasan perbatasan laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura
• Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, & Mangadu) dengan negara Timor Leste/Australia
• Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar dengan negara Malaysia dan Philipina
• Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar dengan negara Timor Leste/Australia
• Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar dengan negara Palau
• Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas
Kementerian PPN/Bappenas
7
Peran Kelembagaan Pengelola KSN
Fungsi Koordinasi
• Memperkuat fungsi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam rangka implementasi pengembangan Kawasan Strategis Nasional
Keterpaduan Program
• Mewujudkan keterpaduan program antara Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka perwujudan pengembangan Kawasan Strategis Nasional
Keserasian Antar Dokumen Perencanaan
• Mewujudkan keserasian antara Rencana Penataan Ruang Daerah dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis Nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dalam Perencanaan Pemanfaatan Ruang di Daerah
Kementerian PPN/Bappenas
8
Tugas Kelembagaan Pengelola KSN
1• Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan KSN
2
• Melaksanakan sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk perwujudan program KSN
3• Merumuskan Rencana yang mencakup program pembangunan pusat dan daerah di
KSN
4• Mengawal pelaksanaan program pembangunan pusat dan daerah di Kawasan
Strategis Nasional
5• Melaporkan pelaksanaan perkembangan program pengembangan KSN kepada
Pemerintah
Kementerian PPN/Bappenas
9
Pengelolaan KSN Kawasan Perbatasan Negara
BENTUK
• Optimalisasi Peran BNPP (Tidak Perlu Membentuk Kelembagan Baru)
TATA KERJA
• Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku tentang pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara
OUTPUT UTAMA
• Rencana Aksi Pertahanan Keamanan Negara (Koordinasi- Sinkronisasi- Monev- Pelaporan)
Kementerian PPN/Bappenas
INSTRUMEN SINERGI DALAM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
10
RKA K/L
RENCANA AKSI TAHUNANKegiatan dan alokasi Anggaran oleh
K/L dan Pemerintah Daerah Setiap Tahun
RENCANA INDUK NASIONAL PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN 2015-2019 Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target
Outcome, Agenda Program, Rencana Kebutuhan Anggaran, dan Lokus Prioritas
RPJMN 2015-2019
RKP TAHUNAN
RPJP 2005-2025
GRAND DESIGN PENGELOLAAN PERBATASAN 2011-2025
Desain Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan PerbatasanRTRWN
RTR KSN PERBATASAN
RENSTRA BNPP dan
RENSTRA K/L 2015-2019
Renja K/L
Jk panjang
Jk menengah
Tahunan
RENCANA INDUK LOKPRI 2015-2019
Sumber: berdasarkan RT RPJMN 2015-2019 Kawasan Perbatasan Direktorat KKDT, Bappenas
Kementerian PPN/Bappenas
11
Kesimpulan
• Pengelola KSN Perbatasan tidak perlu membentuk lembaga baru, dapat mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga yang sudah ada, yaitu BNPP.
• RTR KSN Perbatasan dapat dioperasionalisasikan apabila program-program didalamnya terintenalisasi dalam Rencana Pembangunan Nasional serta Daerah.
12
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Terima kasih
