KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM DI DAERAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30715/1/BUSTOMI... · Karena partai Islam lemah dalam penempatan tokoh ... mahluk bumi

KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM DI DAERAH

MAYORITAS MUSLIM DALAM PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU

TAHUN 2014

(STUDI KASUS KAB. PANDEGLANG)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Sebagai Prasyarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Bustomi

1111045200006

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015 M / 1437 H

i

ABSTRAK

Bustomi, 1111045200006, “Kekuatan Partai Politik Islam di Daerah

Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus

Kab. Pandeglang)” Strata 1, Program Studi Jinayah Siyasah, Konsentrasi Siyasah

Syar’iyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa sejauh mana kekuatan partai

Islam di daerah yang notabene penduduknya beragama Islam, yang pada setiap

pelaksanaan pemilu jumlah tersebut kerap kali tidak linier dengan perolehan suara

partai politik Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif

dengan melakukan kajian pustaka dan dilengkapi pula dengan hasil wawancara

beberapa tokoh partai Islam di daerah tersebut. Penulis juga menggunakan data

tambahan guna memberikan nilai objektifitas pada penelitian yang didapat dari

artikel-artikel, media masa, dan lainnya yang masih berkaitan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, meskipun daerah

kab. Pandeglang merupakan daerah yang jumlah penduduknya mayoritas

beragama Islam, namun ternyata jumlah tersebut tidak bisa diandalkan bagi

tumbuh suburnya kekuatan partai politik Islam di daerah tersebut. Berdasarkan

temuan dilapangan bahwa melemahnya kekuatan partai politik Islam di daerah

Kab. Pandeglang disebabkan oleh lemahnya partai Islam dalam menata susunan

kepartaian dan pada umumnya masyarakat lebih tertarik kepada figur ketimbang

partai politik. Karena partai Islam lemah dalam penempatan tokoh/figur, alhasil

partai lain yang basisnya nasionalis dilirik karena figur yang ditampilkan menarik

dan bisa diandalkan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Kekuatan Partai Politik Berideologi Islam, Daerah Mayoritas

Penduduk Islam

Pembimbing : Prof. Dr. Yunasril Ali., M.A

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur ke-hadirat Allah SWT. yang

telah memberikan nikmat dan kekuatan sehingga prosesi penyelesaian tugas akhir

kuliah ini berjalan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada

baginda alam, manusia sempurna sepanjang zaman Nabi Besar Muhammad SAW.

pemilik inspirasi, motivasi dan filosofi hidup untuk dijadikan pedoman bagi

mahluk bumi agar hidup berjaya dan memberikan makna/manfaat bagi sesama.

Sebagai bentuk terimakasih, rasa hormat dan rasa bangga, penulis

sampaikan kepada beberapa pihak yang telah memberikan konstribusi, baik dalam

bentuk jasa, bimbingan, motivasi, inspirasi dan do’a kepada penulis selama

menyelesaikan tahapan penyusunan skripsi ini. Mereka yang terhormat adalah:

1. Bapak Asep Saepuddin Jahar., MA, Ph.D, selaku Dekan beserta para

Pembantu Dekan dan segenap sifitas akademika Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

2. Ibu Dra. Hj. Maskufa., M.Ag, dan Ibu Sri Hidayati., M.Ag, selaku ketua

dan wakil ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

3. Bapak Prof. Dr. Masykuri Abdillah, selaku dosen Penasehat Akademik

(Dosen PA), dan Bapak Prof. Dr. H. Yunasril Ali., M.A, selaku dosen

pembimbing skripsi. Berkat kesabaran dan kepedulian beliaulah sehingga

penyusunan tugas akhir ini berjalan dengan baik dan lancar;

4. Segenap pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum,

Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pimpinan KPUD

iii

Kab. Pandeglang, Pengurus DPD Partai PKS dan DPC Partai PPP Kab.

Pandeglang, yang telah memberikan data, sumber informasi maupun

referensi bagi penulisan skripsi ini;

5. BIDIKMISI Kementrian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI),

yang telah membrikan amanah dan bantuan beastudi selama jenjang S1 di

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. “Bidikmisi Bakti untuk Negeri”;

6. Ibunda dan Ayahanda tercinta Hj. Satirah dan H. Johani (Alm),

pemilik ruh, nadi dan nyawa perjuangan penulis, serta segenap keluarga

besar Satirah Usrah Kabirah, (Eteh Rodinah, Kakanda Drs. Sutisna

(Alm), Kakanda Jazuli, Eteh Rusdiyah, Kakanda Zainal Abidin, Kakanda

A. Turmudzi, Eteh Siti Fatonah, beserta pasangan dan keturunan masing-

masing), yang tiada henti memberikan doa, inspirasi, motivasi dan jalan

bagi perjalanan hidup penulis, “Untuk Mereka Pencapaian ini

Diberikan”;

7. Kawan-kawan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara (Siyasah)

angkatan 2011, dari alfabet A-Z terimaksaih atas kebersamaan selama

menempuh jenjang S1 di Universitas ini;

8. Keluarga Besar; Moot Court Community (MCC) UIN Jakarta, DEMA-

FSH priode 2014-2015, HMI Komfaksy Cabang Ciputat, Irmafa, FAMAN

(Forum Alumni MAN Pandeglang ). Terimakasih melalui lembaga kajian

dan organisasi tersebut, mampu mengembangkan potensi tidak hanya

dibangku kuliah tapi diluar perkuliahan. Dan terimakasih kepada aktor-

iv

aktor terhebat yang berada di dalamnya, yang selalu menginspirasi dan

memberikan motivasi “bahwa hidup tidak untuk saat ini melainkan untuk

kelak nanti, dan kiprah ataupun dedikasi diperlukan untuk pembangunan

negeri”;

9. Dan kepada semua pihak yang sudah memberikan banyak kontribusi,

semoga kebaikan yang diberikan merupakan bagian dari amal shaleh yang

Allah SWT meridhainya. dan mudah-mudahan melalui skripsi ini mampu

memberikan manfaat bagi aktifitas akademis maupun aktifitas yang

bermanfaat lainnya.

Jakarta, 21 September 2015

Bustomi

NIM.111045200006

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Pembahasan dan Perumusan Masalah 12

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13

D. Review Kajian Terdahulu 15

E. Metode Penelitian 16

F. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN UMUM PARTAI POLITIK ISLAM 20

A. Pengertian Partai Politik Islam 20

B. Fungsi Partai Politik Islam 24

C. Munculnya Partai Politik di Indonesia 25

D. Sejarah Perjalanan Partai Politik Islam di Indonesia 27

1. Periode Pra Kemerdekaan (1900-1945) 27

vi

2. Periode Pasca Kemerdekaan (1945-1965) 38

3. Periode Orde Baru (1966-1998) 47

4. Periode Reformasi Sampai Sekarang (1998-2014) 53

BAB III TINJAUAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG 61

A. Gambaran Umum Kab. Pandeglang 61

1. Sekilas Sejarah Kab. Pandeglang 61

2. Letak Geografis Kab. Pandeglang 64

3. Kependudukan Kab. Pandeglang 68

4. Arti Lambang Kab. Pandeglang 70

5. Pendidikan di Kab. Pandeglang 72

6. Keagamaan di Kab. Pandeglang 74

B. Politik dan Pemerintahan Kab. Pandeglang 75

1. Hasil Perolehan Suara Pada Pemilu tahun 2014 75

2. Angota Partai Politik di DPRD Kab. Pandeglang 77

BAB IV KEKUATAN SUARA PARTAI POLITIK ISLAM DI

KAB. PANDEGLANG PADA PEMILU TAHUN 2014 80

A. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 81

1. Ideologi Partai PPP 81

2. Visi dan Misi Partai PPP 83

3. Kekuatan Partai PPP di Kab. Pandeglang 85

B. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 89

1. Ideologi Partai Partai PKS 89

vii

2. Visi dan Misi Partai PKS 91

3. Kekuatan Partai PKS di Kab. Pandeglang 92

C. Partai Bulan Bintang (PBB) 94

1. Ideologi Partai PBB 94

2. Visi dan Misi Partai PBB 95

3. Kekuatan Partai PBB di Kab. Pandeglang 96

D. Analisis Kekuatan Partai Islam di Kab. Pandeglang 98

BAB V PENUTUP 103

A. Kesimpulan 103

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN-LAMPIRAN 111

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas

negara hukum. Artinya bagi suatu negara demokrasi pastilah menjadikan “hukum”

sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan

dari, oleh, dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-

wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan

negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang

kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga

tidak boleh sewenang-wenang.1 Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-

alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan

yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan itu.

Demikian juga Indonesia yang dengan tegas telah memilih bentuk demokrasi

yakni dengan ketentuan terletaknya kedaulatan di tangan rakyat, jelas tak lepas dari

konsekuensi untuk menetapkan pula “negara hukum” sebagaimana telah dituangkan

ke dalam butiran ayat UUD 1945. Dalam pasal 1 ayat (3) dengan jelas dinyatakan

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.2 Di dalam negera hukum segala

1 Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.

85.

2 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Amandemen ke-tiga disahkan 10 November 2001.

2

hak yang berhubungan dengan kebutuhan dan pemenuhan hajat warga negara diatur

dan dilindungi oleh undang-undang. Begitupun halnya dengan hak memilih dan hak

untuk dipilih. Sebagaimana paham demokrasi yang dianut bahwa kekuasaan ditangan

rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan

kewajiban untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan sebuah negara

dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan warga negara,3 baik secara langsung

atau tidak langsung, yakni sebagai penentu dalam proses pemilu misalnya.

Hak politik secara eksplisit merupakan hak asasi mausia, sebagaimana diatur

dalam Pasal 23 (1),4 dan Pasal 24 (1) dan (2) UU No. 39/1999.

5 Selain itu setiap

warga negara memiliki hak konstitusional untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan

negara, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28.6 Setiap orang berhak

bebas memilih keyakinan politiknya, termasuk jika keyakinan politik itu dianggap

merupakan ekspresi dari keagamaan (agama) yang bersangkutan, atau jika keyakinan

politik itu, misalnya dalam bentuk yang ekstrem, menyatakan perlunya negara

didasarkan pada satu agama tertentu atau negara “teokrasi, atau keyakinan politik

3 Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

4 Pasal 23 (1) UU No. 39/1999 “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan

politiknya.”

5 Pasal 24 (1) UU No. 39/1999 “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan

berserikat untuk maksud-maksud damai,” dan Pasal (2) “Setiap warga negara atau kelompok

masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk

berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan

perlindungan, penegakan, pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

6 Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

3

marxisme.” Keyakinan politik seperti itu termasuk di dalam kebebasan yang bersifat

internal (freedom to be) yang tidak bisa (boleh) dibatasi.7

Kalau demikian, bagaimana melihat dan memahami keinginan untuk

mengaktualisasikan keyakinan politik berdasar atas agama (misalnya mendirikan

“negara agama”) di tingkat nasional maupun lokal? Seturut dengan nalar kebebasan

beragama, kebebasan mengekspresikan keyakinan politik itu bersifat dapat ditunda

penikmatannya, diatur, dan dibatasi (derogable, regulable, limitable) tetapi

pembatasannya haruslah dengan undang-undang [Pasal 28J (2)], dan jika sudah

ditetapkan dengan undang-undang maka semua orang diwajibkan mematuhinya.

Oleh karena itu untuk mendirikan partai politik (sebagai instrument yang sah

untuk ikut serta dalam pemerintahan, atau bahkan untuk mengganti pemerintah) perlu

diatur dengan undang-undang kepartaian, dan untuk pemerintahan daerah diatur

dengan undang-undang otonomi daerah. Pendek kata UUD 1945 menjamin

kebebasan berkeyakinan politik bagi setiap warga negara, dan kebebasan untuk

memperjuangkan keyakinan politiknya itu lewat lembaga-lembaga pengelolaan

konflik yang ada (misalnya parlemen). Batasan lain secara eksplisit dituangkan ke

dalam Pasal 24 (1) UU No. 39/1999 bahwa “…kebebasan untuk berkumpul, berapat,

dan berserikat untuk maksud-maksud damai,” yang juga searah dengan Pasal 28J (2)8,

7Titik-Temu Jurnal Dialog Peradaban, Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS),

Volume 3, No. 2, Januari-Juni 2011, h.131.

8 Pasal 28J (2) UUD 1945, “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata

4

atau dengan kata lain ekspresi keyakinan politik (termasuk yang berdasarkan agama,

atau untuk mendirikan negara agama; atau pada ujung lain untuk mendirikan negara

komunis) dibatasi yakni sepanjang tidak melawan hukum dan tidak dilakukan dengan

cara-cara kekerasan, baik fisik maupun psikologis.9

Sebagai upaya untuk mengaktualisasikan hak politik warga negara, perlu

adanya perantara (sarana) untuk menjamin atau sebagai penghubung antara individu

dan negara, sarana tersebut yakni partai politik , sebagaimana dikatakan Miriam

Budiardjo bahwa partai politik merupaka sarana bagi warga negara untuk turut serta

atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.10

Partai politik memiliki

kekuatan besar dan penentu terlaksananya sistem demokrasi di suatu negara,

sebagaimana dikatakan Nauman yang dikutip Miriam Budiardjo, bahwasanya partai

politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan

ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.11

Dalam praktik politik di hampir negara-negara modern saat ini, baik yag

bercorak demokratis maupun totaliter, kehadiran partai politik tidak dapat dielakan.12

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbnagan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam suatu masyrakat demokratis.

9 Titik-Temu Jurnal Dialog Peradaban, h. 131.

10Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. gramedia Pustaka Utama, 2008),

cet. Ke-10, h. 397.

11

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 404.

12 Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca Soeharto ( Jakarta: LP3S, 2003), h. 19.

5

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting

dalam setiap sistem demokasi. Partai memainkan peranan penghubung yang sangat

strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak

yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.

Seperti yang dikatakan oleh Schattscheider (1942) sebagaimana dikutip oleh Jimly

Asshiddiqie, bahwa “Political parties created democracy”. 13

Di negara-negara demokratis, partai politik dipakai sebagai sarana untuk

mewujudkan hak rakyat dalam menentukan figur-figur yang akan menjadi

pemimpinnya. Sedangkan di negara-negara totaliter, partai didirikan oleh elit politik

dengan pertimbangan bahwa rakyat perlu dibina agar tercapai stabilitas yang

berkelanjutan.14

Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting

untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam

setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan lebih lanjut Jimly menjelaskan bahwa

hal tersebut dikatakan oleh Schattscheider, “Modern democracy is unthinkable save

in terms of the parties”.15

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap

partai politik. Pandangan yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai

politik itu sebenarnya tidak lebih dari pada kendaraan politik bagi sekelompok elit

13 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.

401.

14 Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, h. 19.

15 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara, h. 401.

6

yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu birahi” kekuasaannya sendiri. Partai

politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan

beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk

memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu at the expense of the

general will atau kepentingan umum.

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga

negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan

checks and balances. Akan tetapi, jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak

berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam

menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai politik

yang rakus atau ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala

proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya

sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas.

Sebaliknya, efektifitas bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prisip

checks and balances berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem

kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua itu

tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas

dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada

gilirannya memengaruhi tumbuh berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan

7

berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang

bersangkutan.16

Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai

lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya

mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan

partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih

muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern.17

Bahwa mayoritas penduduk Indonesia secara riil beragama Islam adalah

merupakan suatu kenyataan historis dan fakta demografis sosiologis-teologis yang

sama sekali tidak dapat dipungkiri dan sulit untuk dibantah. Berbicara Islam,

berbicara segala aspek kehidupan secara utuh, Islam sebagaimana yang diketahui dan

diyakini adalah agama pemberi rahmat atau agama rahmatan lil’alamin, untuk itu

Islam tidak mengenal kompartementalisasi (red: pengkotak-kotakan) bidang

kehidupan. Sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara

utuh dan komprehensif, maka bidang politik juga diatur dalam Islam. Meski ada

perbedaan pendapat yang kontroversial mengenai corak hubungan Islam dan politik,

apakah hubungannya bersifat formalistik ataukah substantif, tetapi hampir semua

ulama dan pemikir Muslim bersepakat bahwa dalam Islam pemisahan keduanya

16 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara, h. 402.

17 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 397.

8

(Islam dan politik) adalah tidak mungkin.18

Untuk itu, sebagaimana Islam harus hadir

(omnipresent) dalam setiap aspek kehidupan manusia, maka demikian pula di bidang

politik. Islam pasti memberikan seperangkat doktrin atau pedoman dalam kehidupan

politik.

Sebagai agama yang sempurna (Q.S. Al-Maidah/5 : 3), bahkan paling

sempurna, Islam adalah cara hidup (way of life) yang total dan padu yang

menawarkan landasan moral dan etis bagi para pemecahan semua masalah

kehidupan; Islam adalah din (agama), dunya (dunia), dan daulah; dan sebagai agama

yang sempurna yang didesain Tuhan sampai akhir zaman, maka Islam pasti relevan

bagi setiap perkembangan jaman dan tempat (shalih li-kulli zaman wa makan),

inklusif di dalamnya politik. Itulah sebabnya, mengapa kita mengatakan bahwa Islam

adalah risalah yang universal (untuk semua manusia) dan mondial (untuk seantero

dunia), dan elternal (selamanya sampai akhir zaman), inilah rupanya rumusan kita

yang tidak bisa ditawa-tawar lagi.19

Pemeluk agama Islam di seluruh Tanah Air berjumlah 87,21 persen dari

seluruh penduduk Indonesia yang dewasa ini diperkirakan berjumlah sekitar 214 juta

jiwa.20

Tidak berlebihan jika negara Indonesia dikatakan sebagai ranah Muslim di

18 Nurcholish Madjid et.al, Kehampaan Spiritual Mayarakat Modern (Jakarta: PT. Mediacita,

2002), h. 236.

19 Nurcholish Madjid et.al, Kehampaan Spiritual Mayarakat Modern, h. 236.

20 Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur (Jakarta: Departemen

Agama RI, 2002), h. 115-116.

9

antara sekian banyak “negara Muslim” di berbagai penjuru dunia. Jumlah penduduk

Indonesia yang sebagaian besar memeluk agama Islam setidaknya memperkokoh hal

itu. Ironisnya, di dalam percaturan ekonomi dan politik, sebagaimana dikatakan

Zainal Abidin Amir, nasib umat Islam Indonesia berlawanan dengan jumlahnya yang

menempati urutan teratas di tengah-tengah penduduk Indonesia yang melimpah.21

Dilihat dari perspektif politik praktis, sebagaimana dikatakan oleh Faisal Ismail, alur

realitas aspirasi politik umat Islam pada dataran empirik di pentas politik nasional

tidak selamanya terkonsentrasi dan menyatu padu dalam satu wadah tunggal partai

Islam atau partai yang berbasis Islam, barangkali hal ini menjadi alasan mengapa

antara jumlah penduduk dan aspirasi politik masyarakat Indonesia yang mayoritas

beragama Islam tidak linier sebagaimana pendapat yang diutarakan Zainal Abidin di

atas.22

Dengan kata lain, realitas aktualisasi aspirasi politik umat Islam Indonesia

pada tataran empirik memperlihatkan sosok fenomena keberagaman kultur dan

keberbagaian struktur kepartaian dipentas nasional. Sepanjang perjalanan sejarah

perkembangan partai-partai politik dan pengalaman pelaksanaan pemilihan umum

(Pemilu) di Tanah Air, realitas ekspresi penyaluran aspirasi politik umat Islam tidak

terkonsentrasi ke dalam suatu wadah tunggal partai Islam atau berbasis Isalam, akan

21 Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, h. 16.

22

Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, h. 116.

10

tetapi menyebar secara berpariasi ke berbagai saluran politik yang ada di panggung

arena politik nasional.23

Pakar politik Islam dari UCLA (University California Of Los Angels), Steven

Fish, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra menilai kebanyakan partai Islam di

Indonesia memiliki tujuan serupa. Namun, mereka belum mampu menunjukan

keistimewan masing-masing. Inilah penyebab mengapa partai Islam tidak pernah

menang dalam pemilu. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama

muslim, menurut Fish, partai Islam terganjal beberapa kendala. Pertama, antara partai

satu dan yang lainnya malah sibuk bersaing meraih posisi. Padahal menurutnya, jika

partai-partai Islam ini bersatu, bukan tidak mungkin suatu hari partai Islam akan

berjaya.24

Dalam masa satu setengah dasawarsa pasca Soeharto, politik Islam terlihat

jelas berada dalam posisi kian tidak menguntungkan. Untuk pemilu 2014, hanya

terdapat tiga parpol yang berasaskan Islam, yaitu: PKS, PBB, dan PPP, dua partai

lainnya, PKB dan PAN yang logonya sering digandengkan sejajar dengan logo ketiga

parpol berasaskan Islam tadi, nyatanya tidak berasaskan Islam, tetapi berdasarkan

Pancasila.

23 Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, h. 116.

24 Azyumardi Azra, “Partai Politik Islam Kenapa Kalah”, Republika (Jakarta), 5 Desember

2013, h. 8.

11

Dengan demikian, secara definisi keduanya bukanlah parpol Islam. Paling

banter keduanya dapat disebut sebagai parpol berbasis Muslim (Muslim-based party)

karena PKB dan PAN berbasis masing-masing warga Nahdliyyin dan

Muhammadiyah. Hal ini banyak benarnya pada masa Pemilu 1999 dan 2004, tetapi

lagi demikian pada Pemilu 2009, apalagi Pemilu 2014.

Alasannya jelas, kian sedikit warga NU yang memberikan suara kepada PKB

yang sebagian juga memberikan suaranya kepada PPP dan parpol-parpol lain. Begitu

juga dengan warga Muhammadiyah yang kian merasa tidak ada lagi hubungan

emosional dengan PAN. Mereka melihat tidak lagi ada tokoh atau figur terkemuka

Muhammadiyah menjadi pemimpin PAN.

Dalam pada itu belum terlihat tanda-tanda bahwa parpol berasas Islam

mengalami peningkatan popularitas. PPP dan PBB tampak stagnan. Tidak terlihat

langkah dan manuver untuk menarik para pemilih. Juga tidak terlihat peningkatan

popularitas kepemimpinannya yang dapat menimbulkan ketertarikan para pemilih.

Sedangkan partai PKS, sedikit banyak terimbas kasus korupsi dan pencucian

uang yang melibatkan presiden yang diamanatkan, Luthfi Hasan Ishaq. Dengan

demikian sulit kiranya perjuangan mereka untuk dapat mengangkat nama baiknya

kembali dan terpilih sebagai anggota legislatif. Karena itu ada pesimisme cukup luas,

12

PKS dalam pemilu 2014 tak bakal mampu mencapai perolehan suara pada Pemilu

2009 sekitar hampir delapan persen.25

Melihat fenomena demikian, maka dari itu hati penulis terketuk untuk

meneliti lebih jauh kenapa hal demikian bisa terjadi, terlebih kajian yang akan

diangkat oleh penulis berkenaan dengan suatu daerah yang konon daerah tersebut

sampai sekarang masih kental dengan sebutan kota santri, namun seperti halnya

penjelasan diatas di daerah inipun eksistensi partai politik yang berideologi Islam

tidak begitu diminati sebagai sasaran uatama kala menentukan keterwakilannya

melalui pemilu. Dengan maksud demikian maka judul yang akan menajadi fokus

penulis dalam menyusun dan menjawab permasalahan yang ada di dalamnya, penulis

sajikan dengan judul “Kekuatan Partai Politik Islam di Daerah Mayoritas

Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Kab.

Pandeglang)”

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas perlu dibatasi masalah

yang akan diteliti. Sehingga bahasan yang dikaji tidak keluar dan terfokuskan

kedalam satu arah busur yang tepat.

25 Azyumardi Azra, “Partai Politik Islam Kenapa Kalah”, dalam Republika (Jakarta), 5

Desember 2013, h. 8.

13

Dalam menulis sekripsi ini objek terfokuskan pada Pemilu yang

diselenggarakan pada tahun 2014.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang yang telah dipaparkan, maka

permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana kekuatan suara partai politik Islam di Kab. Pandeglang Pada Pemilu

2014?

b. Faktor apa yang mempengaruhi kekuatan/melemahnya parpol Islam pada masa

tersebut ?

c. Apakah ada hubungan yang linier antara penduduk mayoritas beragama Islam

dengan perolehan partai politik Islam di Kab. Pandeglang ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis

diantaranya:

a. Untuk mengetahui sebebarapa besar kekuatan dan eksistensi partai politik Islam

di Kab. Pandeglang.

b. Untuk mengetahui beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap

eksistensi/pelemahan partai politik Islam.

14

c. Untuk mengetahui adakah hubungan liner antara penduduk mayoritas beragama

Islam dengan perolehan sura parpol Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah, sebagai berikuta:

a. Penulis

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang Politik Islam

(Siyasah Syar’iah), khususnya mengenai kajian ini, terlebih penulis adalah kelahiran

Pandeglang, jadi bisa mengetahui Pandeglang tidak sebatas wilayah dan daerah yang

agung melintang nan kaya keindahan serta kedamaian saja, (Sosial dan Budaya)

melainkan dari segi lain pula yakni segi politik.

b. Jurusan, Fakultas, dan Universitas

Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah literatur perpustakaan,

dengan kajian dan penyajian baru, karena dirasa baru kali ini ada penelitian dengann

objek kajian kedaerahan yakni mngengkat daerah Kab. Pandeglang sebagai fokus

utama.

c. Masyarakat Umum (akademisi, praktisi, pelajar dan lainnya)

Sebagai bahan kajian keilmuan, dan penambah wawasan berkaitan dengan isu

tema Islam politik dan bagaimana eksistensinya ketika dilebur ke dalam partai politik.

Barangkali menjadi pertanyaan besar ketika secara persentasi penduduk Indonesia

15

mayoritas Islam, tapi nyatanya partai politik yang berideologi Islam kurang

diseganai.

D. Review Kajian Terdahulu

Dari beberapa penelitian skripsi yang dilakukan mahasiswa UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, mengenai tema partai politik Islam perlu kiranya dikedepankan

sebagai bahan perbandingan dengan hasil penelitian penulis, diantaranya:

1. Yeby Ma’asan Masyrudin, “Transisi Demokrasi Dan Perilaku Partai Islam (Studi

Tentang Kemerosotan Perolehan Suara Partai PPP Pasca Orde Baru),” Skripsi S1

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Skripsi ini berisi tentang problematika partai PPP yang mengalami kemerosotan

suara pada setiap Pemilu dilaksanakan khusunya setelah runtuhnya rezim Orde

Baru yakni dalam kurun waktu 1999, 2004 dan 2009. Penulis skripsi dalam kajian

ini mencoba mencari akar permasalahan yang menyebabkan melemahnya suara

partai PPP pasca runtuhnya rezim Orde Baru.

2. Indah Permatasari, “Kemunculan Dan Menurunnya Partai Islam Ideologis, Studi

Kasus: Partai Bulan Bintang (PBB) 1999-2009,” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Indah Permatasari ini membahas tentang permasalahan

yang terjadi pada partai Idelogis yakni PBB dalam perolehan suara pada pemilu

1999-2009.

16

Dari kedua skripsi yang ditulis di atas baik yang ditulis oleh Yeby Ma’asan

Masyrudin dengan tema utama partai PPP, maupun yang ditulis oleh Indah Permata

Sari dengan tema utamanya partai PBB, dapat di simpulkan bahwa meskipun kedua

skripsi diatas membahas tentang permasalahan suara partai politik Islam, tetapi topik

yang diangkat merupakan partai politik Islam secara nasioanal. Beda halnya dengan

skripsi yang penulis bahas, meskipun tema utamanya adalah partai politik Islam,

tetapi cakupan yang coba penulis analisisa adalah daerah bukan nasional. Dengan

demikian jelas terdapat perbedaan antara topik yang penulis bahas dengan kedua

penulis diatas.

E. Metode Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam peneitian ini, penulis

menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode

penelitian kualitatif atau jenis penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara

Library Researh (kepustakaan). Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi

dokumenter.

2. Sumber Data

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber

data yaitu:

17

a. Data Primer

Sumber data primer meliputi hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilu

tahun 2014, yang mana dari hasil rekapitulasi perolehan suara ini akan terlihat

seberapa signifikan perolehan suara partai politik islam.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan

mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang

memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain

informasi yang relevan, seperti buku-buku tentang partai politik, buku-buku tentang

ketatanegaraan Indonesia, wawancara pengurus partai politik Islam di Kab.

Pandeglang, Pemerintahan setempat baik dalam lingkup kekuasaan legislatif ataupun

eksekutif, serta KPUD sebagai penyelenggara pemilu tingkat daerah yang lebih

berhadapan langsung dengan soal yang dibahas. Sumber lain pula tidak lepas dari

literatur yang berhubungan dengan tema yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka

(Library Research) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-

penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan

masalah penelitian. Pengumpulan data informasi diperoleh berdasarkan bahan-bahan

yang ada diperpustakaan, arsip-arsip daerah, dokumen, majalah maupun lainnya.

18

4. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan langkah paling penting dalam sebuah penelitian,

terutama dalam tahap ini, seorang peneliti telah memasuki tahap penetapan hasil

temuannya. Oleh sebab itu, dalam menganalisa data penulis menggunakan metode

deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan pokok-pokok

permasalahan secara menyeluruh dan komparatif, yakni sebuah metode perbandingan

dengan cara menganalisa data-data yang ada, kemudian penulis kombinasikan untuk

menghasilkan sebuah pemikiran yang padu.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi

yang menjadi pokok penulisan skripsi ini, maka penulis menjelaskan dalam

sistematika penulisan secara garis besar. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dibagi

dalam sub bab dan setiap bab mempunyai batasan masing-masing yang akan saling

berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Dalam permulaan bab ini penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan

yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Dalam bab ini penulis menguraikan teori tentang partai politik berupa:

pengertian partai politik, ideologi partai politik yang dianut di Indonesia dan partai

politik apa saja yang menganut ideologi Islam maupun Pancasila.

19

Bab III, Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum seputar Kab.

Pandeglang baik dari segi demografis, keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan

kondisi politik di daerah tersebut.

Bab IV, Pada bab ini pembahasan mengenai duduk perkara permasalahan yang

dikaji yakni kekuatan partai politik Islam di Kab. Pandeglang berikut analisisnya.

Bab V, Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, meliputi kesimpulan

dari pembahasan, serta beberapa saran bekaitan dengan penulisan skripsi dari awal

sampai pembahasan ini diselesaikan.

20

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM

A. Pengertian Partai Politik Islam

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau

berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah

sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang

dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempuyai sejarah cukup panjang, meskipun

juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru

dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara.

Dan ia baru ada di negara modern. Secara akumulatif studi mengenai partai politik

baru ada pada awal abad ke-201

Dalam literatur politik ditemukan beberapa definisi partai politik, secara

umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan

kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan

politik, dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Carl J. Friedrich, mengemukakan bahwa partai politik:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil

dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap

1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. IV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), cet. 4,

h.397

21

pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan

materiil.2

Sigmund Neuman dalam bukunya Modern Political Parties sebagaimana dikutip oleh

Miriam Budiardjo mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha

untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat

melalui persaingan dengan suatau golongan atau golongan-golongan lain yang

mempunyai pandangan yang berbeda (A political party is the articulate

organization of society’s active political agents; those who are concerned

with the control of governmental polity power, and who compete for popular

support with other group or groups holding divergent views).3

Menurut Sartori Partai politik adalah:

Suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan malalui

pemilihan itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki

jabatan-jabatan publik (A party is any political group that present at election,

and is capable of placing through elections candidates for public office).4

Pengertian partai politik telah dijelaskan secara gamblang diatas. Sekarang

jika dikaitkan dengan Islam, apa yang dimaksud dengan partai politik Islam? Islam

dalam konteks ini dipahami sebagai doktrin agama yang harus diimplementasikan

dalam masyarakat serta mengatur seluruh aktivitas dan prilaku manusia di dalamnya.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa Islam merupakan agama

komprehensif yang sudah mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.

Dengan demikian, partai politik Islam dapat dipahami sebagai sebuah organisasi

2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 404

3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 404

4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 404-405

22

publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda

melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah, baik pada level legislatif

maupun eksekutif. Proses mendapatkan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan

dalam pemilu serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program

yang tidak lepas dari nilai-nilai ideologi Islam.5

Dalam kajian ilmu politik, penggunaan “partai Islam” setidaknya memiliki

dua konotasi. Pertama, ideologi organisasi, yaitu merujuk kepada partai politik yang

menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. Ideologi organisasi dianggap penting

karena ia merupakan tujuan dan orientasi. Ideologi menjadi alat pembeda antara satu

partai dengan partai yang lain.6

Dalam pembahasan selanjutnya mengenai partai politik Islam, Menurut

Sudirman Tebba, untuk menyebut suatu partai politik itu partai Islam dia harus

memiliki ciri Islam pada salah satu dari tiga unsur, yakni; nama, asas, dan lambang.

Suatu partai disebut partai Islam apabila namanya mengandung unsur Islam atau

asasnya Islam atau lambangnya mengandung ciri Islam.7Selain itu, dikategorikannya

partai tersebut sebagai partai Islam ditandai oleh adanya personalia kepemimpinan

partai yang didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang Islam yang kuat

5 Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Isla, Teori dan Praktek di Indonesia (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2013), h.9

6 Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Isla, Teori dan Praktek di Indonesia, h. 9

7Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru (Yogya: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 18

23

(santri) serta pengambilan keputusan yang cenderung berpihak kepada kepentingan

unsur Islam.

Jika dilihat dalam konteks sekarang partai politik di Indonesia yang masih

konsisten menerapkan Islam sebagai asas atau ideologi politiknya hanyalah tiga partai

politik, yaitu ; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB)8,

dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

Partai Amanat Nasional (PAN), jika dilihat dari perspektif konstitusi partai, adalah

bukan partai politik Islam yang sebenarnya, paling tidak dapat dikatakan sebagai

partai berbasis massa Islam.9 Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa secara umum

partai politik Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partai politik yang

berazazkan Islam, Parpol yang berplatform Islam, Parpol yang menggunakan simbol-

simbol penganut Islam maupun substansi Islam yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara

konstitusional, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.10

8Pasal 3 Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang, dinyatakan; Partai ini berasaskan Islam. Lihat

juga Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang

Periode 2005-2010), h. 25

9 Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur (Jakarta: Badan Litbang

Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h.124

10

Ed.Haidar Ali Ahmad, Dinamika Kehidupan Keagamaan Di Era Reformasi (Jakarta: Badan

Litbang dan Diklat Pusitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), h.289

24

B. Fungsi Dan Tujuan Partai Politik Islam

Pada umumnya, para ilmuan politik biasanya menggambarkan adanya 4

empat fungsi partai politik. Sebagaimana dikatakan Miriam Budiardjo fungsi tersebut

meliputi sarana: (i) komunikasi politik; (ii) sosialisasi politik (political socialization);

(iii) rekrutmen politik (political recruitment); dan (iv) pengatur konflik (conflic

management).11

Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp sebagaimana dikutup

oleh Jimly Ashiddiqie, fungsi partai politik itu mecakup fungsi (i) mobilisasi dan

integrasi; (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting

ptterns); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan

kebijakan.12

Sementara itu tujuan dari partai politik Islam tidak terlepas dari sebuah

institusi negara sebagai media bagi partai politik Islam untuk mewujudkan cita-cita

besar Islam. Adapun tujuan partai Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat Al-

Qur’an yang berbunyi: Baldatun thayyibun warabbun ghafur yang artinya

terwujudnya sebuah negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur dan

sejahtera yang diridhai oleh Allah SWT. Dari tujuan itu dapat dirumuskan tiga tujuan

utama partai Islam.

11

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,h. 405-409

12

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,

2009), h.406-407

25

1. Masyarakat yang adil. Keadaan dimana seluruh masyarakat di suatu negara tidak

ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat

yang luas serta mendapatkan hak-haknya sebagai salah seorang warga yang

mendiami suatu daerah tertentu. Keadilan meliputi segala hal yang melekat pada

mereka seperti, hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara, dan lain

sebagainya.

2. Masyarakat yang makmur dan sejahter. Setiap manusia menginginkan hidup

bahagia, dan salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran

dan kesejahteraan hidup.

3. Masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat

warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan kriminal

lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang

yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai

politik Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala

bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat sekitar.13

C. Munculnya Partai Politik di Indonesia

Motivasi kedatangan Belanda pertama kali ke Indonesia tahun 1577 adalah

berdagang. Untuk memperlancar arus perdagangan dan meluaskan pengaruh, pada

tahun 1602 Belanda mendirikan Varenigde Oot-Indische Compagnie (VOC) sebagai

instrumen utama yang melibatkan para Bupati dalam administrasi mereka dengan

13

Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Isla, Teori dan Praktek di Indonesia, h. 11

26

fungsi utamanya memobilisasi masyarakat untuk melaksanakan program pemerintah,

dalam hal ini VOC.14

Peperangan yang terjadi antara Belanda dan Belgia pada tahun 1820 memaksa

Belanda menerapkan sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) guna menyokong biaya

perang. Keberhasilan sistem ini diikuti oleh pemberlakuan Constitutional Ordinance

tahun 1854 yang memberikan hak politik absolut kepada Gubernur Jenderal Hindia

Belanda untuk mengawasi kegiatan politik rakyat demi tercapainya keamanan.

Akibatnya muncul dua tendensi yang berbeda. Kehidupan politik cenderung ke

otoritarianisme, sementara liberalisme mewarnai bidang ekonomi.

Desakan kaum liberal di Belanda menyebabkan Cultuurstelsel segera

digantikan oleh Politik Etika yang mengajukan ide tentang “the Honor of Debt” atau

Politik Utang Belanda. Politik ini mendorong pemerintah Hindia menerapkan

modernisasi sektor ekonomi dan pendidikan bagi golongan pribumi. Gelombang balik

dari modernisasi ini adalah munculnya keinginan untuk mendirikan partai politik.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903,

pemerintah Belanda memberikan hak kepada pemerintahan lokal di Hindia Belanda

untuk membentuk suatu Dewan Perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk di

dewan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil-wakil dari “the Color Caste

System”, satu model yang sama dengan Constitutional Democracy. Protes terhadap

ide ini mengawali perubahan pada tahun 1916 ketika Gubernur Jenderal menyatakan

14

Zainal Abidin, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, h. 25

27

bahwa sebagian anggota Volksraad tetap ditunjuk, dan sebagaia lain dipilih. Untuk

mengisi kursi yang dipilih, maka pada tahun 1917 pemerintah Hindia Belanda

mengumumkan dibolehkannya pembentukan partai politik pada tingkat nasional.15

Mosi Tjokroaminoto dan mosi Djajadiningrat pada bulan November 1918

yang menuntut agar seluruh anggota Volksraad dipilih oleh rakyat membuahkan

reformasi politik. Rakyat dibolehkan secara bebas berserikat dan berkumpul,

meskipun pada kenyataannya polisi rahasia tetap mengawasi kegiatan politik mereka.

Dampak paling penting dari kedua mosi itu adalah diubahnya penunjukan

representatif di Volksraad dari Color Caste System ke basis assosiational group.

Setelah dipicu oleh politik etika dan Volksraad, di Indonesia tumbuh berbagai

partai yang secara garis besar dapat dipilah menurut kategori: (i) partainya keturunan

Belanda; (ii) partainya keturunan Cina; (iii) partainya orang Indonesia.16

D. Sejarah Perjalanan Partai Politik Islam di Indonesia

1. Periode Pra Kemerdekaan (1900-1945)

Jika bentuk ideal umat Islam itu beserta tugas kewajibannya untuk

kemanusiaan harus diungkapkan dalam kalimat singkat, maka yang paling baik ialah

mengutip al-Qur’an tentang gambaran yang diberikan untuk umat Rasulullah saw.:

“Kamu adalah sebaik-baik umat yang diketengahkan untuk manusia, karena kamu

menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan, lagipula kamu percaya kepada

15

Zainal Abidin, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, h.26

16


28

Tuhan.” Perjuangan Islam sepanjang sejarahnya dapat dilihat sebagai usaha kaum

Muslim memenuhi gambaran al-Qur’an itu, khususnya berkenaan dengan tugas

kewajibannya bagi kemanusiaan. Tugas itu juga sering diungkapkan dalam kalimat

aslinya dalam bahasa Arab, yaitu “Amr ma’ruf nahi munkar”. Karena tugas amr

ma’ruf nahi munkar itu umat Islam selalau terlibat dalam perjuangan melawan setiap

bentuk kezaliman. Maka wajar sekali bahwa umat Islam Indonesia sepanjang

sejarahnya juga dikenal sebagai penentang-penentang gigih imperialism. Juga

bukanlah suatu kebetulan bahwa gerakan kebangsaan Indonesia yang mula-mula

tumbuh secara sebenarnya berbentuk organisasi massa dalam arti modern muncul dari

kalangan Muslim melalui Sarekat Islam.17

Pada tahun 1911 di Surakarta berdiri sebuah perkumpulan yang diberi nama

Kong Sing. Anggota perkumpulan tersebut terdiri atas dua golongan, yaitu golongan

orang-orang jawa dan orang-orang Cina. Perkumplan ini merupakan organisasi,

koperasi, dengan tujuan untuk menjalin kerjasama diantara anggotanya dalam bidang

usaha, terutama untuk melakukan pembelian dan penjualan batik, serta kerjasama

dalam urusan kematian.18

Pada mulanya perkumpulan ini dapat berjalan dengan baik, tetapi kemudian

terjadi perpecahan, sebab anggota golongan Cina yang semula hanya 50 persen

17

Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999),

h.43-44

18

Triana Wulandari dan Muhtaruddin Irahim, Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di

Palembang (Jakarta: Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), h.34

29

berkembang menjadi 60 persen. Akibatnya lebih jauh, mereka tampak berambisi

hendak menguasai perkumpulan tersebut dan mereka ingin menyingkirkan para

anggota dari bumi putra. Selain itu, sikap orang-orang Cina menjadi lebih sombong

dengan berhasilnya revolusi Cina yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat Sen.

Melihat sikap Cina yang makain menjadi sombong itu, para anggota orang

Jawa beranggapan, bahwa keluar dari Kong Sing adalah langkah yang tepat.

Berangkat dari masalah itu maka mereka keluar dari organisasi tersebut, yang

kemudian mereka membentuk perkumpulan baru dengan nama Sarekat Dagang

Islam.19

Serikat Dagang Islam didirikan pada 1911 di Solo,20

oleh seorang pengusaha

batik di Laweyan yang bernama H. Samanhudi. Dasar organisasi ini adalah agama,

yaitu Islam dan dasar ekonomi. SDI mula-mula diarahkan melawan kegiatan kegiatan

Cina itu yang menguasai dunia perdagangan dengan mengorbankan pribumi, sisi lain

dari perlawanan itu, sekalipun tidak langsung, ditunjukan kepada Belanda yang

19


Palembang,h.35

20

Mengenai tahun kelahiran atau berdirinya SDI/SI ada sebagian tokoh yang menyatakan

bahwasanya tahun berdirinya SDI/SI adalah pada tahun 1905 atau lebih awal dari berdirinya Budi

Utomo 1908, seperti K.H. Firdaus A.N. dalam karyanya Syarikat Islam Bukan Budi Utomo,

Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa (Jakarta: CV. Datayasa, 1997), h. 9

30

memberikan prioritas dan perlindungan kepada usahawan Cina yang agresif dalam

perdagangan dan industri.21

Pada tahun 1912, Umar Said Tjokroaminoto, mengusulkan kepada H.

Samanhudi agar perkumpulan tersebut jangan membatasi diri pada golongan

pedagang saja, tetapi diperluas, khususnya kepada umat Islam. Dengan alasan

tersebut maka kata-kata dagang dalam anggaran dasar perkumpulan tersebut dihapus.

Sehingga nama perkumpulan dalam akte notarisnya 10 September 1912 itu menjadi

Sarikat Islam (SI),22

perubahan SDI menjadi SI bukan hanya dalam perubahan nama,

tapi terutama dalam perubahan orientasi, yaitu dari komersial ke politik.23

Hal ini bukan tanpa rintangan, karena pada mulanya kolonial Belanda

keberatan dan menolak kehadiran SI, tetapi kemudian diakui juga sebagai “Badan

Hukum” (Recht Persoon) pada tanggal 10 september 1912.24

Pengakuan sebagai Badan Hukum, belum berarti izin bagi gerakan politik SI,

karena SI masih dianggap Belanda sebagai organisasi berbahaya. Tetapi karena kaum

SI mendesak terus dengan keras, maka pemerintah Belanda tidak bisa

menghalanginya lagi. Akhirnya pengakuan dan izin sebagai gerakan politik yang

21

Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara (Jakarta: LP3S, 2006),

h.80 22


Palembang, h. 36

23

Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, h.81

24

Firdaus A.N, Syariakat Isklam Bukan Budi Utomo, Meluruskan Sejarah Pergerakan

Bangsa, h. 3

31

bernama Central Sarekat Islam (CSI) datang juga pada tanggal 18 Maret 1916, yaitu

tiga hari sebelum Gubernur Jenderal Belanda Indenburg, mengakhiri masa

jabatannya.25

Pada waktu itu SI telah mempunyai lebih dari 50 cabang yang tersebar

di seluruh kepulauan Indonesia.26

Sarikat Islam (SI) yang merupakan bentuk transformasi dari Sarikat Dagang

Islam (SDI), merupakan akar kesadaran politik Islam era modern, yang oleh Engleson

disebut sebagai partai politik Islam yang selama beberapa tahun menjadi partai

modern satu-satunya pada masa kolonial. Van Niel, sebagaimana dikutip oleh

Dhurorudin Mashad, menyebutkan bahwa SI sebagai salah satu organisasi politik

Indonesia abad 20 yang paling menonjol.27

Penyebutan itu tidak berlebihan,

mengingat SI bukan saja merupakan parpol pertama di Indonesia, tapi juga parpol

yang terbukti mampu menyadarkan lapisan luas masyarakat dari keterbelakangan dan

dari kenyataan fatalisme. SI berupaya mengubah mentalitas orang terjajah, dari sikap

pasrah menjadi aktif dengan berakar pada semangat persamaan.28

Dalam tahap awal perjalanan SI (1911-1916), sebagian besar perhatian

dicurahkan pada masalah-masalah organisasi seperti mencari pemimpin, menyusun

25

Firdaus A.N, Syariakat Isklam Bukan Budi Utomo, Meluruskan Sejarah Pergerakan

Bangsa, h.3, lihat juga Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, h.119

26

Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, h. 84

27

Dhurorudin Masad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

2008), h.53

28

Dhurorudin Msad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia, h. 53

32

anggaran dasar dan hubungan antara organisasi pusat dengan organisasi daerah.29

Pada peiode ini, program organisasi masih bersifat umum dan luas, sehingga para

pemimpinnya belum bisa memberikan arah yang lebih tegas ke mana organisasi akan

dibawa.30

Dibawah kepemimpinan Tjokroaminoto, Abdul Moeis dan Agus Salim, SI

mulai memasuki periode puncak pada tahun 1916 sampai 1921. SI bukan lagi sebagai

organisasi pedagang pribumi yang berdomisili di Solo, namun ia telah berhasil

menyebar di seluruh Nusantara pada tahun 1919 dengan jumlah anggota hampir

mencapai dua setengah juta orang dari berbagai lapisan masyarakat: pedagang,

petani, buruh, dan bangsawan pribumi.31

SI terbuka untuk setiap orang Indonesia

tanpa memandang latar belakang sosioetnis mereka, untuk itu wajar jika

kehadirannya mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia. Beda halnya

dengan Budi Utomo yang membatasi keanggotaannya bagi priyayi Jawa dan

Madura.32

Tuntasnya persoalan di bidang organisasional pada periode sebelumnya,

menyebabkan SI mampu memperhatikan secara serius beberapa persoalan, ekonomi

dan politik. Dengan Tjokroaminoto sebagai tokoh sentaral, SI membagi program

29


30

Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942 (Jakarta, LP3S, 1998), h. 115-

116

31


32

Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, h. 82

33

kerjanya menjadi delapan yaitu politik, pendidikan, agama, hukum, agrarian,

pertanian, keuangan dan perpajakan.33

Mengawali periode ketiga (1921-1927), SI memecat anggota-anggotanya

yang juga berafiliasi denga Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini dilakukan untuk

mempertegas bahwa kebijakan dan kegiatannya hanya berdasarkan Islam seperti

tercantum dalam keterangan asas organisasi. SI berganti nama menjadi Partai Sarikat

Islam (PSI) melalui kongresnya di Madiun pada tanggal 17-20 Februari 1923.34

Dalam hal itu, yang cukup menarik adalah berubahnya arah politik partai

berkenaan dengan penahanan Tjokroaminoto dalam tahun 1921-1922. Penahanannya

menimbulkan protes keras dan menyingkirkan kepercayaan partai kepada pemerintah

untuk bekerja sama. Hal ini diikuti oleh suara yang menghendaki kemungkinan

dimunculkannya politik hijrah (nonkooperasi) yang kemudian semakin dipertegas

oleh hasil keputusan Kongres di Surabaya pada tanggal 8-10 Agustus 1924 yang

menyatakan bahwa partai tidak akan mempunyai seseorang wakil walaupun Dewan

Rakyat (Volksraad).35

Menginjak periode keempat (1927-1942), SI berusaha keras mempertahankan

keberadaannya dalam pentas politik waktu itu. Namun SI gagal mempertahankan

33

Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942, h. 127-129

34


35

Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942, h. 150

34

posisinya sebagai pemain kunci dalam gerakan nasional, karena berbagai faktor yang

menimpanya, diantaranya:36

Pertama, konflik internal dikalangan elit partai. Kekecewaan seorang elit

terhadap langkah politik yang ditempuh oleh elit lain atau karena perbedaan

pandangan tentang bagaimana seharusnya partai bersikap, kerapkali harus berakhir

dengan pengusiran seorang elit dari tubuh partai.

Berbagai perbedaan pendapat mengenai kebijakan masalah-masalah pribadi

mengakibatkan mundurnya atau dikeluarkannya beberapa pemimpin dan aktivis

partai yang paling penting. Abdul Muis mengundurkan diri dari kepemimpinan

organisasi itu menyusul ketidaksetujuannya dengan Tjokroaminoto dalam maslah

yang berhubungan dengan Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), di

mana ia adalah ketua pelaksananya. Perbedaan sejenis mengenai masalah moral

menyebabkan Sukiman dan Surjopranoto juga mengundurkan diri dari SI.37

Kedua, memudarnya kepercayaan kelompok Islam lain terhadap SI. Seiring

dengan perjalanan SI berbagai organisasi Islam yang lain juga muncul seperti Al-

Irsyad, Muhammadiyah dari sayap modernis, dan gejala semakin terorganisasinya

golongan tradisionalis. Reputasi besar SI dan tokoh-tokohnya yang piawai dalam

berorganisasi meyakinkan semua kelompok Islam untuk memberikan kursi

36

Zainal Abidin, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, h. 29-30

37

Bahtiar Effendi, Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di

Indonesia (Jakarta: Paramadina, 2009), h.71

35

kepemimpinan umat dalam bidang agama kepada SI sebagaimana tergambar dalam

beberapa kali Kongres Al-Islam. Tetapi karena merasa diperlakukan tidak wajar oleh

pimpinan SI, kaum tradisional menceraikannya. Sedangkan pertikaian karena

persoalan pribadi dengan Muhammadiyah pada tahun 1926 berbuntut pada keluarnya

anggota-anggota Muhammadiyah dari SI pada tahun berikutnya. Dan ketegangan

mengenai masalah agama yang tidak tergolong fundamental (furu’iyah) denga pihak

Persatuan Islam (Persis) membuat partai ini semakin menjauh dari organisasi-

organisasi Islam yang besar. Dalam kondisi demikian, SI denga percaya diri masih

berani mengklaim sebagai satu-satunya perwakilan umat Islam Indonesia.

Ketiga, tantangan yang semakin besar terhadap kepemimpinan SI muncul dari

kaum pergerakan kebangsaan yang berideologi nasionalis dan komunis. Ideologi

komunisme sempat merembes ke tubuh SI melalui semaun dan Darsono. Mereka

adalah tokoh SI dari cabang semarang yang kemudian terlibat konfrontasi dengan

pemimpin-pemimpin SI dari aliran Islam berkaitan dengan tuntutan agar kepolitikan

SI dibersihkan dari Islam baik sebagai dasar, unsur maupun tujuan. Sebagai gantinya

seluruh orientasi dari kegiatan partai didasarkan pada paham Marxis yang

menekankan karakter sosialistik dan revolusioner.38

Diperkenalkannya Marxisme ke

38


36

dalam SI memunculkan berbagai konflik dan perpecahan dikalangan para pemimpin

organisasi ini.39

Ketertarikan kepada gagasan-gagasan Marxis pada mulanya berkembang di

luar gerakan-gerakan nasionalis pribumi. Di kepulauan Nusantara, gagasan-gagasan

tersebut pada mulanya diasosiasikan dengan sekelompok kecil anggota Nationale

Indische Partij (NIP, Partai Nasional Belanda ) sebuah organisasi politik Eropa

Indonesia yang dibentuk pada 1912 dan menyuarakan paham kesetaraan ras, keadilan

sosial-ekonomi dan kemerdekaan, yang didasarkan kepada kerjasama Eropa-

Indonesai. Karena ditindas oleh pemerintah kolonial, maka kelompok minoritas di

dalam partai tersebut bergabung dengan partai kiri Indische Sosiaal Democratische

Vereeniging (ISDV, Asosiasi Demokrasi Sosial Hindia Belanda), yang didirikan oleh

Hnedrik Sneevlit pada 1914. Dan ketika pada 1920 ISDV ditransformasikan menjadi

Partij der Komunisten in Indie (Partai Komunis Indonesia [PKI]), sebuah partai

komunis yang sepenuhnya beraliran komunis.40

Kedua tokoh SI yakni Semaun dan

Darso yang kelak dikeluarkan dari SI dan bergabung dengan PKI.Yang lebih

memperparah konflik diatas adalah perbedaan sudut pandang mengenai landasan

teologis-ideologis masing-masing faksi. Tiga serangkai Tjokroaminoto, Agus Salim,

dan Abdul Muis tegas menyatakan bahwa Islam adalah ideologi partai itu, dan

mereka menggerakkan partai itu sejalan dengan gerakan Pan Islamisme di Timur

39


Indonesia, h. 69

40


Indonesia, h. 67-69

37

Tengah. Sebaliknya Semaun dan Darsono lebih menghendaki disingkirkannya agama

dari politik praktis, seraya mengorientasikan diri mereka serta seluruh tindakan

mereka kepada prinsip-prinsip Marxsis.41

Upaya untuk mengompromikan dua bidang ideologi itu sempat dilakukan.

Namun upaya tersebut menemui jalan buntu dan tarik tambang ideologi itu

dimenangkan oleh kubu Islam. Meski demikia SI harus membayar kemenangannya

itu dengan hengkangnya sejumlah besar anggotanya.42

Kegagalan dalam menjembatani berbagai perbedaan ini, terutama dalam

watak sosialistik dan revolusioner SI, mengakibatkan perpecahan dalam organisasi

tersebut. Karena kalah dalam percaturan ini, maka pada kongres keenam SI yang

diselenggarakan di Surabaya pada 1921, faksi Marxis dikeluarkan dari organisasi

denga alasan bahwa mereka melanggar disiplin partai dengan mempertahankan

keanggotaan mereka dalam sebuah partai kominis, yakni PKI.43

Tantangan terhadap kepemimpinan SI dalam gerakan nasional ini dilanjutkan

oleh kalangan lain yang netral agama, yang biasanya disebut nasionalis. Mereka

umumnya bergabung dalam Perserikatan kemudian Partai Nasional Indonesia

dibawah pimpinan Soekarno (1901-1979). Pada tahun 1930-an tantangan itu

41


Indonesia, h. 70

42


43


Indonesia, h.70

38

dilanjutkan oleh Patai indonesia (Partindo), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan

Partai Indonesia Raya (Perindra). Jadi berkembanglah perpecahan dalam kalangan

umat Islam itu, mulanya dengan pihak komunis (yang masih beragama Islam), dan

kemudian dengan pihak nasionalis yang netral agama (yang juga sebagian besar

beragama Islam). Bila pihak komunis yang umumnya anti agama, jadi anti Islam,

golongan nasionalis yang netral agama ingin membatasi agama pada bidang

perseorangan.44

2. Periode Pasca Kemerdekaan (1945-1965)

Dikeluarkannya Maklumat Presiden pada tanggal 3 November 1945

merupakan langkah awal masyarakat Indonesia waktu itu untuk membentuk partai

politik dan yang kemudian akan ikut menyemarakan kontestasi pemilu legislatif pada

tahun 1946. Dengan adanya Maklumat tersebut, secara praktis sistem pemerintahan

Indonesia bergeser dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, tanpa

mengubah apalagi mengganti UUD 1945. Hal ini disambut oleh masyarakat untuk

mendirikan partai politik sebagai sarana untuk merebut kursi di legislatif dengan

beragam aliran yang dimilikinya, yakni kemudian lahirlah partai politik yang

berideologi Komunis, Sosialisme Demokratik, Islam, Nasionalisme Radikal, dan

Tradisionalisme Jawa. Partai politik yang muncul setelah dikeluarkannya maklumat

44

Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), h. 6

39

November 1945 oleh Alfian dibagi kepada lima bagian, yakni Nasionalis, Islam,

Sosialis, dan Kristen/Nasrani.45

Maklumat yang dikeluarkan November 1945 disambut dengan baik oleh

kalangan umat Islam, hal itu terbukti dengan langsung digelarnya Kongres Umat

Islam Indonesia selama dua hari di Yogyakarta. Hasil dari kongres tersebut adalah

disepakatinya pembentukan partai Islam yang secara resmi dinamakan Partai Politik

Islam Indonesia Masyumi.

Partai Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) di dirikan pada 07

November 1945, merupakan satu-satunya partai politik bagi umat Islam Indonesia.

Dalam anggaran dasar Masyumi dinyatakan bahwa partai baru itu bertujuan

menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia dan agama Islam, dan melaksanakan cita-

cita Islam dalam urusan kenegaraan.46

Gagasan pembentukannya berasal dari sejumlah politisi dan pergerakan sosial

keagamaan Islam Indonesia yang telah aktif sejak zaman penjajahan Belanda,

diantaranya Agus Salim, Abdul Kahar Mudzakir, Abdul Wahid Hasyim, Mohammd

45

Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca Soeharto , h.35

46

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UII

Press, 1990), h. 190

40

Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Sukiman Wirjosandjojo, Ki

Bagus Hadikusumo, Muhammad Mawardi, dan Abu Hanifah.47

Partai Masyumi dicanangkan sebagai satu-satunya partai Islam yang akan

menyalurkan dan mengartikulasikan kepentingan umat Islam.48

Menurut beberapa

tokoh yang mengambil inisiatif pembentukan Masyumi, ada beberapa pertimbangan

yang mendorong mereka untuk membentuk partai itu menjadi “partai tunggal” Islam

Indonesia. Dari segi doktrin, sebagaimana dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra

tokoh-tokoh itu merujuk kepada al-Qur’an yang memerintahkan agar umat Islam

bersatu dan jangan berpecah belah (Qs, Ali-Imran/03:103).49

Tekad menjadikan Masyumi sebagai partai tunggal Islam diwujudkan dengan

cara membentuk dua jenis keanggotaan yang diharapkan dapat menampung semua

elemen umat Islam di masyarakat. Dua jenis keanggotaan Masyumi adalah

perseorangan (biasa) dan organisasi (istimewa). Anggota perseorangan disyaratkan

minimal usia 18 tahun atau sudah kawin dan tidak menjadi anggota partai politik lain.

47

Yusril Ihza Mahendra, Modernisme, dan Fundamentalisme dalam Politik Islam:

Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-i-Islami (Pakistan) (Jakarta:

Paramadina, 1999), h. 62-63

48

Zainal Abisin,Peta Islam Politik Pasca Soeharto, h. 37

49


Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-i-Islami (Pakistan), h.65

41

Anggota istimewa semula terdiri atas empat organisasi yakni NU, Perikatan Umat

Islam, Persatuan Umat Islam, dan Muhammadiyah.50

Sebagai partai tunggal Islam, Masyumi tidak menghadapi persaingan yang

berarti dari sesama partai Islam yang ketika itu memang tidak ada selain dirinya

sendiri. Partai Itu bersaing dengan partai-partai yang berideologi bukan Islam seperti,

Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis

Indonesia (PSI), dan partai-partai lain yang kecil. Termasuk dalam hal tersebut partai-

partai Nasionalis, Kristen, Katolik atau pun partai-partai Marxis diluar PKI. Dalam

suasana persaingan yang sedemikian rupa itu, Masyumi ingin menunjukkan bahwa

Islam yang dipegang sebagai ideologi politiknya adalah suatu “ideologi Islam yang

modern”, yaitu Islam yang di tafsirkan sedemikian rupa, sehingga diniscayakan

paling mampu menyelesaikan persoalan-persoalan Indonesia.51

Kebesaran Masyumi pada zamannya memang tidak dapat diragukan lagi.

Prestasinya paling cemerlang ditunjukkannya pada rentang 1945-1957, dalam mana

para tokohnya banyak yang mengisi posisi Menteri bahkan Perdana Menteri. Dalam

rentang waktu itu tercatat tiga tokoh Masyumi memimpin kabinet. Mereka adalah

M. Natsir, Sukiman, dan Burhanudin Harahap. Ketika nama yang disebut terakhir ini

menjabat sebagai Perdana Menteri, bangsa Indonesia untuk pertama kalinya

melaksanakan pemilu yang diikuti oleh banyak partai dan berlangsung secara

50


51


Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-i-Islami (Pakistan), h.70

42

demokratis. Pemilu yang digelar pada tahun 1955 itu memiliki kualitas yang hanya

dapat ditandingi oleh pemilu 1999, tidak oleh satupun pemilu-pemilu Orde-Baru

(ORBA). Periode itu menyaksikan bahwa Masyumi mampu mendudukkan empat

atau lima orang tokohnya dalam setiap kabinet, kecuali dalam Kabinet Ali

Sastroamidjojo I (1953-1955) dimana Masyumi memang tidak bersedia masuk dalam

kabinet.52

Untuk itu, jauh sebelum pemilu 1955 dilaksanakan pada tahun 1946, Sjahrir

(pemimpin Partai Sosialis Indonesia dan tiga kali menjabat sebagai Perdana Menteri

dalam beberapa kabinet semasa revolusi) sudah memperkirakan bahwa “jika

pemilihan umum diselenggarakan disekitar tahun itu, maka Masyumi yang saat itu

adalah gabungan dari kalangan Muslim modernis seperti Muhammadiyah dan

ortodok seperti NU, akan memperoleh 80% suara.53

Perkiraan Sjahrir itu bukan tanpa alasan. Besarnya jumlah pemilih Masyumi

antara 1946 dan 1951 sangat nyata. Dalam hal ini Herbert Feith sebagaimana dikutip

Bahtiar Effendi memberi kesaksian, bahwa dalam pemilihan umum tingkat regional

yang diselenggarakan di beberapa wilayah di Jawa pada 1946, dan dalam pemilihan

umum yang diamati secara teliti di wilayah tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta

52

Zainal Abidin, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, h. 38-39

53

Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di

Indonesia,h. 99

43

pada 1951, Masyumi memperoleh mayoritas mutlak suara atau paling tidak lebih

banyak dibanding kontestan manapun.54

Untuk menggambarkan lebih jauh mengenai posisi politik kelompok Islam

yang semakin kuat pada masa revolusi ini, beberapa catatan historis berikut relevan

dikemukakan di sini. Pertama, pada Agustus 1950, aktivitas partai-partai politik di

Indonesia telah mengalami penyegaran kembali dan giat setelah masa adem-ayem

pada 1949. Dalam parlemen yang baru dibentuk dengan jumlah keseluruhan anggota

236 orang, Masyumi tampil sebagai partai terbesar dengan menduduki 49 kursi.

Namun demikian, karena adanya banyak partai, organisasi, dan asosiasi yang diwakili

dalam parlemen (tidak kurang dari 22), bersama PSII, kelompok Islam hanya

memperoleh 54 kursi (23%). Kedua, dalam beberapa kesempatan, Masyumi diminta

untuk membentuk dan memimpin kabinet. Dari tujuh kabinet yang berjalan di bawah

sistem demokrasi constitutional (1950-1957), tiga kabinet dipercakan

kepemimpinannya kepada Masyumi (Kabinet Natsir pada 1950-1951; Kabinet

Sukiman pada 1951-1952; dan Kabinet Burhanuddin Harahap pada 1955-1956).

Selain itu, ketika Partai Nasionalis Indonesia (PNI) diberi mandat untuk membentuk

pemerintahan, baik Masyumi maupun NU (yang memisahkan diri dari Masyumi dan

menjadi organisasi politik tersendiri pada 1952), berperan sebagai pasangan koalisi

utama. Terakhir, hasil pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada

September 1955 menunjukan, kelompok Islam (kali ini terdiri dari Masyumi, NU,

54


Indonesia, h.99-100

44

PSII, dan Perti) menguasai 114 dari 257 kursi (43,5% suara) dalam parlemen.

Walaupun hasil akhir tersebut jelas jauh di bawah perkiraan Sjahrir, namun itu telah

menggandakan wakil kelompok Islam dalam Parlemen.55

Namun jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang beragamakan Islam

kala itu mencapai 90% hal ini kurang begitu menggembirakan, karena disisilain

jumlah perolehan partai polititik non agama mencapai 60% perolehan suara. Hal

inilah yang menurut Daniel Dhakidae sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin,

kemenangan partai-partai non-agama itu disebabkan oleh masih kentalnya semangat

nasionalisme di panggung politik Indonesia sejak sebelum perang kemerdekaan

sampai dekade 1960-an.56

Hasil pemilu 1955 ternyata tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik

bagi perjalanan politik nasional. Konflik antara golongan abangan dan santri kian

menajam, sebagaimana tercermin dari perdebatan sengit di dewan Konstituante

mengenai keberadaan Piagam Jakarta dan dasar Negara. Konflik di tingkat elit itu

berakibat pula pada sulitnya memebentuk pemerintahan yang setabil. Perdebatan

mengenai dasar negara dalam tubuh Konstituante antara golongan Islam dan

Nasionalis tidak membuahkan hasil bahkan cenderung berakibatkan terjadinya

perpecahan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat situasi politik yang tidak lagi kondusif kemudian sebagai upaya

55


Indonesia, h.100-101

56

Zainal Abidin, Peta Islam Politik Pasca Soeharto , h. 42

45

penyelamatan Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tanggal 5 Juli 1959, yang

menyerukan untuk kembali kepada UUD 1945 dan membubarkan dewan

Konstituante.57

Sejak saat itu secara resmi sistem Demokrasi Parlementer tidak lagi

menjadi sistem pemerintahan di Indonesia dan berubah menjadi Demokrasi

Terpimpin.

Dalam sistem pemerintahan yang baru ini Soekarno mengintrodusir Dewan

Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang semua anggotanya diangkat oleh

presiden. Tak pelak lagi sistem Demokrasi Terpimpin memperoleh kritik keras dari

tokoh-tokoh partai sebagai sistem pemerintahan anti demokrasi. Masyumi adalah

satu-satunya partai Islam yang paling keras melancarkan kritik. Sementara NU, PSII

dan Perti mengambil langkah akomodatif terhadap kebijakan Soekarno dengan

menyatakan dukunganya dan memberikan legitimasi keagamaan atas kiprah

politiknya.58

Ketegangan politik antara Soekarno dan Masyumi berpuncak pada

dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 200/1960 yang diumumkan pada 17 Agustus

1960. Keppres ini melarang keberadaan Masyumi dan PSI di pentas politik Indonesia,

karena dituduh terlibat dalam pemberontakan separatis PRRI (Pemerintahan

Refolusioner Republik Indonesia) pada tahun 1958.

57

Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, h. 42-43

58

Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, h. 43

46

Setelah melenyapkan Masyumi dan PSI pada bulan April 1961 soekarno

membubarkan semua partai politik, karena banyaknya partai dianggap oleh Soekarno

sebagai salah satu penyebab tidak adanya pencapaian hasil dalam mengambil

keputusan,59

kecuali Sembilan partai politik yang lolos seleksi, diantaranya NU, PSI

dan Perti. Tetapi keberadaan Sembilan partai itu nyaris tak berguna, karena sistem

kepartaian pada Demokrasi Terpimpin bersifat “No-Party System”.

Pada puncak kejayaan Orde Lama, dikenal berbagai jargon perjuangan yang

membangkitkan semangat. Diantaranya yang paling popular adalah Nasakom

(Nasional, Agama, dan Komunis), Jas Merah (Jangan Lupakan Sejarah), dan lain-

lain.60

Dengan adanya pengertian keberadaan Nasakom maka Partai Komunis

mendapat posisi dominan, karena merupakan salah satu dari tiga unsur utama

disamping partai-partai agama yang ada di Indonesia dan Partai Nasional Indonesia

(PNI). Begitu pentingnya Nasakom sehingga mendapat tempat dalam Peraturan

Perundang-undangan yaitu UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bagaimanapun keadaan anggota

parlemen daerah, unsur Nasakom harus di perhatikan dalam penunjukkan unsur

pimpinan DPRD. Jadi bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, maka ia

59

Inu Kencana Syafii dan Azhari, Sitem Politik Indonesia, Cet.VI, (Bandung: PT. Refika

Aditama, 2010), h. 42

60

Inu Kencana Syafii dan Azhari, Sitem Politik Indonesia, h. 42-43

47

harus diikut sertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi salah satu anggota

DPRD tertentu.61

Pada masa Orde Lama ini pendulum kekuasaan sepenuhnya bergerak di antara

tiga kutub yang sangat kompetitif, yakni Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan

Partai Komunis. Tarik tambang diantara tiga kekuatan politik utama tersebut

menyedot sebagian tenaga dan perhatian mereka, sehingga berbagai persoalan politik

dan ekonomi yang lebih mendasar tidak memperoleh perhatatian serius. Akibatnya

Negara Demokrasi Terpimpin digerogoti oleh aneka krisis politik dan ekonomi yang

kemudian berujung pada hancurnya kekuasaan Soekarno dan Partai Komunis

menyusul percobaan kudeta 30 September 1965.62

3. Periode Orde Baru (1966-1998)

Orde Baru adalah suatu masa atau era pemerintahan nasional yang dimulai

dengan kepemimpinan Soeharto, melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara (MPRS) tahun 1966. Soeharto sang Jenderal Panglima Komando Strategis

Angkatan Darat (Pangkostrad) memiliki mandat kepemimpinan untuk mengendalikan

situasi politik kenegaraan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966,

dari Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno.63

Proses politik dibawah

Negara Orba berlangsung di luar aturan main demokrasi. Akibatnya Semua tindakan

61

Inu Kencana Syafii dan Azhari, Sitem Politik Indonesia, h. 43

62


63

Firdaus Syam, Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern

(Jakarta: Sumber Pemikiran Islam, 2003), h. 73

48

yang penting diarahkan untuk mengamankan stabilitas termasuk mengganjar para

pendukung dan memberantas para pembangkang.

Pemilu pertama Orde Baru dilaksanakan pada tangal 13 Juli 1971, dengan

Golkar yang keluar sebagai partai pemenang pemilu dengan perolehan suara 62,8 %

suara. Dari tiga partai Islam yang pernah terlibat dalam pemilu 1955, hanya NU yang

berhasil meningkatkan perolehan suaranya dalam pemilu kali ini, dari 18,4 % suara

menjadi 18,67 % suara. PSII dan Perti yang pada pemilu 1955 meraup 2,9 % dan 1,3

% suara, persentase suaranya melorot menjadi 2,39 % 0,70 persen suara, jauh

dibawah persentasi Masyumi yang dapat mendulang suara 43% suara pada pemilu

1955. Kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 memberikan legitimasi konstitusional

akan pemerintahan militer di Indonesia.64

Pada masa Orde Baru tepatnya pada tahun 1973 partai-partai Islam (NU,

Partai Syarikat Islam Indonesia [PSII], Persatuan Tarbiyah Islamiyah [Perti] dan

Partai Muslimin Indonesia [Parmusi] yang kemudian mengubah nama menjadi M.I

[Muslimin indonesia]) lebur menjadi satu partai yakni dalam PPP.65

Langkah ini

dilakukan karena adanya tekanan dari rezim penguasa yang tidak dapat ditolak.66

Pada

masa ini sejak pertengahan 1970-an, bersama dengan berlangsungnya proses

64

Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca Soeharto , h. 50

65

Firdaus Syam, Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern, h.

83

66

Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001),

h. 20

49

restrukturisasi rezim Orde Baru (1973), jumlah partai politik mengalami pembatasan,

yakni hanya ada tiga partai politik yang hidup di masa rezim Orde Baru diantaranya;

PPP, Golkar dan PDI (yang merupakan fusi dari partai Kristen dan nasionalis sekuler;

PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba) .67

Fenomena ini tidak lain

merupakan buah hasil dari produk hukum yang dikeluarkan pemerintah Soeharto

dengan produk hukumnya yakni UU No. 3 tahun 1973 tentang partai politik, yang

menyederhanakan sejumlah partai politik. Untuk itulah kemudian terjadi fusi ditubuh

partai politik.68

Meskipun Partai Politik Islam yang telah memfusikan kegiatan politiknya ke

dalam PPP, secara kehidupan sosial kemasyarakatan program-program utamanya

tetap berjalan sebagaimana halnya sebelum meleburkan diri ke dalam PPP, misalnya

PSII yang tetap fokus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang dakwah,

sosial dan ekonomi.69

Perampingan jumlah parpol dianggap sebagai strategi paling

kuat untuk melanggengkan kekuatan Orde Baru.70

Berdasarkan sejarahnya, PPP dibentuk sebagai hasil dari rekayasa pemerintah

Orde Baru, untuk membentuk hegemonic partysystem, yaitu sistem partai yang

67


Indonesia, h. 234

68

Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era

Reformasi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 59

69

M.A. Gani, Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam (Jakarta: PT. Bulan Bintang,

1984), h. 8

70

Ed. Haidar Ali Ahmad, Dinamika Kehidupan Keagamaan Di Era Reformasi, h. 277

50

hegemoni dalam kendali penguasa Orde Baru. Sebagai partai ciptaan negara, PPP

terjerat kesulitan dalam membenarkan kehadirannya di hadapan para pendukungnya,

bahkan di depan dirinya sendiri. Melihat fenomena demikian Kingsbury sebagaimana

dikutip oleh Zainal Abidin, menyimpulkan bahwa negara dibawah kendali Orba pada

dasarnya telah membatasi pertumbuhan politik Islam, sebagaimana pernah

dipergunakan oleh Soekarno terhadap Masyumi.71

Baik PPP maupun PDI keduanya

masuk dalam jaringan korporatisme Negara, sehingga fungsinya dalam perpolitikan

Negara termarjinalkan. Sebab hampir semua fungsi partai politik diambil alih oleh

birokrasi dari berbagai organisasi korporatis yang merupakan perpanjangan tangan

Golkar. Untuk itu baik PPP yang berbasis Islam maupun PDI yang berbasis

nasionalis/kerakyatan tidak pernah mampu megungguli perolehan suara Golkar pada

setiap pemilu di masa Orde Baru.72

Sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997 (selama kurun waktu dua puluh enam

tahun atau selama lima kali pemilihan umum), rata-rata jumlah perolehan suara PPP

secara nasional tidak bisa melampaui ambang batas 20 persen. Fakta nyata ini

membuktikan secara jelas bahwa aspirasi politik umat Islam tidak selalu

terkonsentrasi penyalurannya ke kubu PPP. Sepanjang sejarah politik Orde Baru,

bagian terbesar aspirasi politik umat Islam tersalurkan ke kubu Golkar, partai adidaya

yang didukung oleh pemerintah dan militer. Selebihnya dalam jumlah kecil, umat

71


72

Firdaus Syam, Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern, h,

84

51

Islam menyalurkan aspirasi politiknya ke kubu PPP dan PDI yang secara politis tidak

bisa secara signifikan menyaingi, apalagi menggoyahkan dan mengalahkan posisi

Golkar selama kurun pemerintahan refresif Orde Baru.73

Artinya pemerintah bersama

Golkar tetap merupakan kekuatan politik yang dominan.74

Peristiwa yang terjadi di atas bukanlah suatu kebetulan atau dianggap natural

tanpa adanya rekayasa yang dilakukan rezim penguasa, pasalnya sebelum ikut dalam

Pemilu tahun 1970, Golkar sudah mendapat dukungan luar biasa dari pemerintah

yang memang sejak mula kelahirannya partai tersebut didesain untuk menjadi partai

pemerintah yang diproyeksikan menjadi tangan sipil Angkatan Darat dalam Pemilu.

Pada tahun 1969 Amir Machmud mengeluarkan Permendagri No. 12/1969 yang

melarang warga departemen memasuki partai politik, dan selanjutnya melalui surat

edaran Mendagri Amair Machmud memerintahkan kepada pegawai negeri untuk

menanggalkan kenggotaannya dalam parpol maupun ormas untuk menggabungkan

diri ke dalam Korp Karyawan Pemerintah Dalam Negeri (Kokarmendagri) yang

berafiliasi ke Golkar. Selanjutnya disusul dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah (PP. No. 6/1970) yang mewajibkan seluruh pegawai negeri harus setia

kepada pemerintah dan harus memilih partai Golkar dalam pemilu.75

Aparat dan

73

Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur, h.123

74

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 259

75


52

pejabat pemerintah sejak Pemilu 1971 secara terang-terangan bekerja untuk

menjamin kemenangan Golkar.76

Peranan pemerintah berimplikasi sangat menguntungkan dan mendorong

kemenangan Golkar. Disamping hal tersebut di atas, juga terdapat tindakan-tindakan

aparat seperti BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) , Kopkamtib (Komando

Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), Opsus (Operasi Khusus), dan Ditjen

Sospol Departemen Dalam Negeri yang melakukan tugas atas nama kemantapan

Pleksosbud. Aparat resmi pemerintah secara efektif melakukan kontrol terhadap

kegiatan-kegiatan partai politik dan pada saat yang sama mempromosikan Golkar

sebagai mesin pemerintah dalam Pemilu.77

Jadi tidak salah jika setiap kali meghadapi

pemilu atau selama enam kali pemilu di masa Orde Baru suara Golkar selalu berada

diambang batas partai-partai lainnya yakni PPP, dan PDI. Bahkan jika dalam kurun

waktu tersebut suara PPP dan PDI digabungkan, suara keduanya tidak pernah

melampaui 40 % dari total suara pemilih, sementara Golkar selalu di atas 60%.78

Pemilu 1977 merupakan masa jaya PPP sebagai parpol Islam yang ternyata

tidak mampu diraih lagi pada 4 kali pemilu berikutnya selama Orde Baru. Pada masa

Orde Baru perolehan suara PPP dan PDI selalu naik dan turun, tepatnya selama

pemilu 1982 hingga 1997, hal ini terjadi karena selain faktor eksternal, partai tersebut

76

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, h. 218-219

77

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, h. 219

78

Firdaus Syam, Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern, h.

84

53

dilanda pula konflik internal. PPP sekalipun sebagai partai Islam tidak pernah

mengembangkan isu-isu agama seperti masalah syariat Islam, presiden Islam, namun

PPP tetap sebagai kekuatan parpol nomor dua di Indonesia. Karena parpol nomor

satunya tetap Golkar. Kondisi ini ikut memperkuat anggapan bahwa parpol

nasionalis/non-agama lebih diminati rakyat dari pada parpol Islam.79

4. Periode Reformasi Sampai Sekarang (1999-2014)

Periode reformasi bermula ketika presiden Soeharto turun dari kekuasaan 21

Mei 1998. Dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan telah membuka

peluang yang lebih besar bagi perkembangan politik Islam di Indonesia. Peluang

tersebut terbukti dengan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus

berlaku bagi pemeluk Islam dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan

masalah keperdataan Islam yakni di undangkannya Undang-undang No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, kemudian disusul dengan Inpres No.1 Tahun 1991

tentang kompilasi hukum Islam,80

sertifikasi dan labelisasi halal. Juga berdirinya

Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) tahun 1990, festival Istiqlal tahun 1991 dan

1995, dan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991, dan lain-lain.

Lengsernya Presiden Soeharto kemudian digantikan oleh Presiden Bachruddin

Jusuf Habibie (yang sebelumnya menjabat wakil presiden). Untuk mendapatkan

79

Ed. Haidar Ali Ahmad, Dinamika Kehidupan Keagamaan Di Era Reformasi, h. 277-278

80

Sudirman Tebba, Islam Menuju Era Reformasi (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya,

2001), h. 71

54

sandaran legitimasi politik, pemerintah B.J. Habibie menyelenggarakan suatu

pemilihan umum pada tahun 1999. Pemilu tahun ini dinyatakan berlangsung luber

(langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan berjalan jurdil (jujur dan adil) dengan

sistem multi partai.

Sehingga pada pemilu 1999 ini dipenuhi oleh banyak partai politik yang

terlibat, sekaligus menandakan tumbuhnya partai politik baru, terutama partai politik

Islam. Dari total 48 patai peserta pemilu 19 partai adalah partai yang dapat

dikategorikan sebagai partai Islam.81

Partai-partai berbasis Islam yang bermunculan di

arena politik nasional pasca runtuhnya Orde Baru diantaranya, Partai Bulan Bintang

(PBB), Partai Masyumi Baru, Partai Umat Islam (PUI), Partai Keadilan (PK

[sekarang PKS]), Partai Keadilan Umat (PKU), dan Partai Nahdlatul Umat (PNU),

dan lain-lain.82

Dari seluruh partai peserta pemilu ini, hanya 21 partai yang dapat

meraih suara dan mendapat kursi di parlemen, dan menghasilkan beberapa partai

besar. Yaitu, PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB (empat partai Islam terakhir

berhasil mencapai electoral threshold). Partai-partai politik ini dapat dikelompokkan

ke dalam empat kategori: partai keagamaan; partai religius; partai demokratis; partai

nasional pragmatis; dan partai nasionalis demokratis. Dan secara ideologis, partai-

81

Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru, h. xiii

82

Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur, h.124

55

partai politik tersebut dapat digolongkan menjadi dua kategori: partai Islam dan partai

sekuler.83

Partai politik Islam peserta pemilu ini dapat dikategorikan ke dalam dua

kelompok besar. Pertama, kelompok partai Islam tradisional, yang terdiri dari Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Suni (Solidaritas Uni Nasional Indonesia), partai

Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Nahdlatul Ummah (PNU).

Kedua, kelomok partai Islam modernis, yang terbagi menjadi dua faksi

terpisah: konservatif dan liberal. Kelompok Islam modernis konservatif bergabung

dalam partai-partai politik yang menggunakan Islam sebagai dasar ideologinya.

Misalnya, PPP, PBB, dan PK (sekarang PKS). Sedangkan kelompok Islam modernis

liberal umumnya adalah orang-orang yang berasal dari Muhammadiyah dan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kelompok ini biasanya tergabung dalam partai

Golkar dan PAN.84

Banyaknya partai politik yang terlibat dalam pemilu 1999 tidak lain dari

semangat demokratisasi Indonesia yang dituangkan dalam UU. No.2 tahun 1999

tentang Partai Politik, dan UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Sejak

diberlakukannya UU No. 2 tahun 1999, jumlah partai politik tidak dibatasi lagi dan

83

Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais

(Bandung:Terazu, 2005), h. 202-203

84

Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais,

h. 203-204

56

Indonesia kembali ke sistem multi partai.85

Setidaknya langkah tersebut merupakan

suatu kemajuan sekaligus perlawanan atas diberlakukannya UU No. 3 tahun 1973

pada masa Orde Baru memaksa dilakukannya penyederhanaan partai politik.86

Hasil perolehan suara secara nasional dan kursi di parlemen (DPR) dari lima

partai besar pada pemilu 1999 adalah sebagai berikut: PDIP (35, 689, 073 suara/154

kursi), Golkar (23.741.749/120 kursi), PPP (11.329.905 suara/58 kursi), PKB

(13.336.982 suara/51 kursi), dan PAN (7.528.956 suara/34 kursi).87

Secara jelas fakta memperlihatkan bahwa bagian terbesar aspirasi politik umat

Islam secara dominan tidak selalu tersalurkan ke kubu partai-partai yang secara resmi

berbasis Islam. Partai berbasis Islam seperti PPP, PBB dan PK (sekarang PKS)

meraih suara jauh dibawah PDIP, begitupun halnya dengan partai berbasis massa

Islam (PKB dan PAN) tidak mampu menandingi perolehan suara PDIP. Namun disini

terdapat hal menarik, PDIP yang memperoleh suara dan kursi paling banyak

(35.689.073 suara dan 153 kursi) ternyata tidak dapat menjadikan Megawati

Soekarno putri menjadi presiden ke-empat. Dengan adanya koalisi partai-partai Islam

dan beberapa partai baru menjadi kubu tersendiri di DPR, yang dikenal dengan poros

tengah, sehingga menjadikan posisi PDIP kalah kuat. Sebagai akibat yang dipilih oleh

85


Reformasi, h. 60

86


Reformasi, h. 59

87

Hasil penghitungan suara KPU 1999, dikutip dalam Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam:

Pergumulan Kultur dan Struktur, h. 125

57

MPR menjadi presiden adalah pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai di

DPR yang hanya memperoleh 51 kursi, yaitu KH. Abdurrahman Wahid.88

Meskipun dalam pemilu 1999 ini perolehan suara dari masing-masing partai

politik Islam belum bisa diandalkan, sebagaimana disampaikan oleh Adeng Muchtar

Ghazali,89

tetapi menurut penulis hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi

perpolitikan umat Islam dalam kancah politik nasional, yang mana untuk kali pertama

aspirasi masyarakat Islam yang direpresentasikan dalam partai politik Islam

mengahantarkan tokoh politik Islam menjadi presiden Republik Indonesia ke-4,

berkat koalisi partai politik Islam di Parlemen yang kemudian disebut poros tengah.

Peristiwa bersejarah inilah yang barangkali sampai sekarang belum terulang

kembali, (baik dalam pemilu 2004, 2009 maupun Pemilu 2014 karena dalam kurun

waktu tersebut partai Politik Islam tidak pernah mendapatkan perolehan suara yang

mendulang, terlebih dalam masa ini pula persatuan atau keinginan untuk menyatukan

partai politik Islam menjadi satu kekuatan sebagaimana yang dipraktikan dalam poros

tengah belum pernah dilakukan bahkan parpol Islam cenderung berjalan secara

sendiri-sendiri) suatu kebangkitan politik Islam dengan semangat persatuan sesama

partai politik Islam, sehingga mampu menjawab segala kebutuhan pokok masyarakat

dan menjawab problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuatan besar dan

88

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 450

89

Adeng Muchtar Ghazali, Perjalanan Politik Umat Islam: Dalam Lintas Sejarah (Bandung:

Pustaka Setia, 2004), h.132

58

semangat menyatukan kembali sebagaimana halnya poros tengah semoga kedepan

dapat terwujud kembali.

Pada pemilu legislatif 2004 menghasilkan peta politik baru di DPR meskipun

sebagaian besar dari tujuh partai terbesar adalah partai-partai yang sama seperti pada

Pemilu 1999. Pada pemilu kali ini partai Golkar keluar sebagai pemenang pertama

dengan merebut 128 kursi dari 550 di DPR, disusul oleh PDIP dengan perolehan

kursi 109, PPP (58), PD (55), PAN (53), PKB (52), dan PKS (45) kursi.90

Jadi secara

akumulatif pada pemilu legislatif 2004, total perolehan suara partai Islam (PPP, PBB,

PBR, PKS dan PPNU) hanya sekitar 21% saja dibandingkan sekitar 43% total

perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 1955.91

Lagi-lagi perolehan suara

partai Islam tidak begitu signifikan, demikian pula dalam pemilu 2009. Berdasarkan

perhitungan suara pada pemilu legislatif tahun 2009, yang diikuti 44 parpol, terdiri

dari 36 partai nasionalis/non-agama, 6 parpol berazazkan Islam, PKS 7.88%, PPP

5,32%, PBB 1.79%, PBR 1.21%, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 0.4%

dan partai terbuka berplatform Islam (PKB 4.94%, dan PAN 6.01%).92

Pemilu tahun 2014 menempatkan posisi partai politik Islam tidak lebih jauh

dari pemilu tahun sebelumnya, bahkan di tahun ini perolehan suara partai politik

90

Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi (Jakarta: Yayasan

Pustaka Obor Indonesia), h. 28

91

Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, h. 30

92

Hasil penghitungan suara KPU 2009, dikutip dalam, Ed. Haidar Ali Ahmad, Dinamika

Kehidupan Keagamaan Di Era Reformasi, h.279

59

Islam relatif menurun. Jika pada tahun sebelumnya perolehan suara partai politik

Islam masuk dalam zona sepuluh besar, maka tidak demikian halnya dengan pemilu

tahun 2014 yang menempatkan beberapa saja partai politik Islam yang masuk dalam

lingkaran sepulu besar tersebut. Partai Bulan Bintang sebagai contohnya yang hanya

memperoleh total perolehan suara nasional 1.825.750 (1,46%), sehingga dengan hasil

ini PBB tidak bisa terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden, karena yang berhak

terlibat dan mengikuti kontestasi hanya partai politik yang masuk dalam zona sepuluh

besar. Disisi lain partai politik Islam lainnya, PKS dan PPP, hanya meraup perolehan

suara masing-masing, 8.480.204 (6,76%) dan 8.157.488 (6,53%), masih berada

dibawah partai politik yang berbasis nasionalis, PDI-P, 23.681.271 (18,95%), Golkar,

18.432.312 (14,75%), Gerindra, 14.760.371 (11.81%), Demokrat, 12.728.913

(10,19%).93

Menyimak dari realita perolehan suara pada pemilu legislatif 2004,2009 dan

2104 terdapat hal yang menarik yakni tetap menurunnya minat kaum muslim

Indonesia untuk menyalurkan hak konstitusionalnya terhadap partai-partai Islam,

sama halnya ketika pada pemilu pertama di masa reformasi 1999, perolehan suara

partai Islam tetap berada di bawah partai-partai berbasis nasionalis. Meskipun secara

sosiologis demografis umat Islam Indonesia merupakan mayoritas (sekitar 87 persen),

ternyata hanya sebagian kecil saja yang mendukung partai Islam. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosiologis dan realitas politik.

93

Lampiran Keputusan KPU No. 412/Kpts/KPU/Tahun 2014

60

Realitas ini sekali lagi membuktikan runtuhnya mitos “politik kuantitas” yang

menganggap mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam berbanding lurus dengan

preferensi pilihannya sehingga seolah-olah secara otomatis mereka akan memilih

partai Islam. Dengan demikian, pada saat pemilu, umat Islam tidak terikat denga

symbol keislaman dan juga tidak lagi melihat partai Islam sebagai satu-satunya

representasi keislaman dalam kehidupan politik.94

94

Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, h. 30-31

61

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KABUPATEN PANDEGLANG

A. Gambaran Umum Kab. Pandeglang

1. Sekilas Sejarah Kab. Pandeglang1

Menurut Staatsblad Nederlands Indie No. 81 tahun 1828, Keresidenan Banten

dibagi tiga kabupaten: Kabupaten Utara yaitu Serang, Kabupaten Selatan yaitu Lebak

dan Kabupaten Barat yaitu Caringin.

Kabupaten Serang dibagi lagi menjadi 11 (sebelas) kewedanaan. Kesebelas

kewedanaan tersebut yaitu: Kewedanaan Serang (Kecamatan Kalodian dan

Cibening), Kewedanaan Banten (Kecamatan Banten, Serang dan Nejawang),

Kewedanaan Ciruas (Kecamatan Cilegon dan Bojonegara), Kewedanaan Cilegon

(Kecamatan Terate, Cilegon dan Bojonegara), Kewedanaan Tanara (Kecamatan

Tanara dan Pontang), Kewedanaan Baros (Kecamatan Regas, Ander dan Cicandi),

Kewedanaan Kolelet (Kecamatan Pandeglang dan Cadasari) Kewedanaan Ciomas

(Kecamatan Ciomas Barat an Ciomas Utara) dan Kewedanaan Anyer (tidak dibagi

kecamatan).

Menurut sejarah, pada tahun 1089 Banten terpaksa harus menyerahkan

wilayahnya yaitu Lampung kepada VOC (Batavia). Saat itu Banten dipimpin oleh

1Website Resmi Kab. Pandeglang, “Sejarah Kab. Pandeglang”, diakses pada 08 Agustus 2015

dari http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php?prof=MQ.

http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php?prof=MQ

62

Sultan Muhamad menyusun strategi untuk melawan kekuasaan VOC. Sultan

Muhamad menjadikan Pandeglang sebagai wilayah untuk menyusun kekuatan.

Kekuatan kesultanan dipencar ke pelosok Pandeglang seperti di kaki Gunung Karang

dan di pantai.2

Pandeglang dalam percaturan sejarah kesultanan Banten telah terbukti

merupakan daerah yang strategis. Hal ini bisa terlihat dari berbagai peninggalan

sejarah yang terdapat di wilayah Pandeglang. Semua itu bukan hanya membekas pada

benda yang berwujud, tapi juga membekas pada kultur kehidupan masyarakat

Pandeglang.

Peninggalan sejarah kesultanan Banten masih nampak terlihat dari seni

budaya yang ada di Pandeglang. Misalnya saja, Pandeglang merupakan Kota Santri

dan Pandeglang terkenal dengan daerah yang historis, patriotis dan agamis. Julukan

ini tidak serta merta timbul dengan sendirinya, akan tetapi merupakan bentangan

sejarah telah mencatatnya.

Saat ini Pandeglang tetap merupakan wilayah yang strategis di wilayah

Provinsi Banten. Sejarah kembali mencatat, Pandeglang dengan tokoh-tokoh

masyarakatnya memberi andil besar dalam pembentukan Provinsi Banten. Sejarah

Pandeglang mencatat juga, bahwa saat dipimpin oleh Bupati H. A. Dimyati

Natakusumah, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di

2 Website Resmi Kab. Pandeglang, “Sejarah Kab. Pandeglang”, diakses pada 08 Agustus

2015 dari http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php?prof=MQ.


63

Kabupaten Pandeglang Bebas Biaya Sekolah dan pada tahun 2007 pembangunan

sarana pendidikan dibangun dengan menggunakan rangka baja. Kembali kepada

sejarah terbentuknya Kabupaten Pandeglang sejak tanggal 1 April 1874, tanah-tanah

gubernur kecuali Bativia dan Keresidenan Priangan telah Banten telah ditentukan,

bahwa:

a. Jabatan Kliwon pada Bupati dan Patih dari Afdeling Anyer, Serang dan

Keresidenan Banten dihapuskan.

b. Bupati mempunyai pembantu, yaitu mantri Kabupaten dengan gaji 50 gulden.

c. Kepala Distrik mempunyai gelar jabatan wedana dan Onder Distrik mempunyai

jabatan Asisten Wedana.3

Berdasarkan Staatsblad 1874 NO. 73 Ordonansi tanggal 1 Maret 1874 mulai

berlaku 1 April 1874 menyebutkan pembagian daerah, diantaranya Kabupaten

Pandeglang dibagi 9 distrik atau kewedanaan. Pembagian ini menjadi Kewedanaan

Pandeglang, Baros, Ciomas, Kolelet, Cimanuk, Caringin, Panimbang, Menes dan

Cibaliung.

Menurut data tersebut di atas, Pandeglang sejak tanggal 1 April 1874 telah

ada pemerintahan. Lebih jelas lagi dalam ordonansi 1877 Nomor 224 tentang batas-

batas keresidenan Banten, termasuk batas-batas Kabupten Pandeglang dalam tahun

1925 dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 Agustus 1925




64

nomor XI. Maka jelas Kabupaten Pandeglang telah berdiri sendiri tidak di bawah

penguasaan Keresidenan Banten4

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat diambil beberapa alternatif, yaitu pada

tahun 1828 Pandeglang sudah merupakan pusat pemerintahan distrik. Pada tahun

1874 Pandeglang merupakan kabupaten. Pada tahun 1882 Pandeglang merupakan

kabupaten dan distrik kewedanaan. Dan pada tahun 1925 kabupaten Pandeglang telah

berdiri sendiri. Atas dasar kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka disepakati

bersama bahwa tanggal 1 April 1874 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten

Pandeglang.

2. Letak Geografis Dan Kondisi Fisik Wilayah

Wilayah Kabupaten Pandeglang berada pada bagian Barat Daya Propinsi

Banten dan secara Geografis terletak antara 6o21’ – 7

o10’ Lintang Selatan (LS) dan

104o8’ – 106

o11’ Bujur Timur ( BT ), dengan batas administrasinya adalah:

5

- Sebelah Utar : Kabupaten Serang;

- Sebelah Timur : Kabupaten Lebak;

- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;



5Website Resmi Kab. Pandeglang, “Profil Kab. Pandeglang”, diakses pada 08 Agustus 2015




66

Kabupaten. Secara umum perbedaan ketinggian di Kabupaten Pandeglang cukup

tajam, dengan titik tertinggi 1.778 m diatas permukaan laut (dpl) yang terdapat di

Puncak Gunung Karang pada daerah bagian utara dan titik terendah terletak didaerah

pantai dengan ketinggian 0 m dpl.

Daerah pegunungan pada umumnya mempunyai ketinggian ± 400 m dpl,

dataran rendah bukan pantai pada umumnya memiliki ketinggian rata-rata 30 m dpl

dan daerah dataran rendah pantai pada umumnya mempunyai ketinggian rata-rata 3 m

dpl. Kemiringan tanah di Kabupaten Pandeglang bervariasi antara 0 – 45 %; dengan

alokasi 0- 15 % areal pedataran sekitar Pantai Selatan dan pantai Selat Sunda; alokasi

15 – 25 % areal berbukit lokasi tersebar; dan alokasi 25 – 45 % areal bergunung

pada bagian Tengah dan Utara.6

Di Pandeglang terdapat 6 gunung yaitu : Gunung Karang (1.778 mdpl),

Gunung Pulosari (1.346 mdpl), Gunug Aseupan (1.174 mdpl), Gunug Payung (480

mdpl), Gunung Honje (620 mdpl) dan Gunung Tilu (562 mdpl).

Kabupaten Pandeglang ditinjau dari segi geologi memiliki beberapa jenis

batuan yang meliputi Alluvium, Undieferentiated (bahan erupsi gunung berapi),

Diocena, Piocena Sedimen, Miocena Lemistone dan Mineral Deposit. Sedangkan

6 Website Resmi Kab. Pandeglang, “Profil Kab. Pandeglang”, diakses pada 08 Agustus 2015



67

beberapa jenis tanah yang ada di Kabupaten Pandeglang yaitu Aluvial, Grumosol,

Mediteran, dan Latosol.7

Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama-sama

akan membentuk pola-pola aliran sungi yang ada. Pola aliran sungai di Wilayah

Kabupaten Pandeglang pada umumnya berbentuk dendritik. Arah aliran sungai-

sungai di Wilayah ini dibedakan menjadi dua, sehingga membentuk dua daerah aliran

sungai yaitu daerah aliran dari arah Timur yang bermuara di Selat Sunda dan daerah

aliran dari arah Utara yang bermuara di Samudera Indonesia.

Wilayah Kabupaten Pandeglang mengalir 14 sungai yang berukuran sedang

sampai besar. Sungai – sungai tersebut adalah Sungai Cidano, Sungai Cibungur,

Sungai Cisanggona, Sungai Ciliman, Sungai Cihonje, Sungai Cipunagara, Sungi

Cisumur, Sungai Ciseureuhan, Sungai Cijaralang, Sungai Cikadongdong, Sungai

Ciseukeut, Sungai Cimara, Sungai Cibaliung, dan Sungai Cicanta. Dari ke-14 sungai

tersebut terbagi dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain :

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung;

2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidano;

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibungur;

4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliman;

5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri;




68

6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeruh.

3. Kependudukan Kab. Pandeglang8

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berdasarkan

Sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah 1.149.610 orang dengan komposisi

penduduk laki-laki sebanyak 589.056 orang dan perempuan sebanyak 560.554 orang.

Berdasarkan data di atas, rasio jenis kelamin pada tahun 2010 sebesar 105,08.

Sebaran penduduk per-kecamatan relatif tidak merata. Kecamatan dengan

penduduk terjarang yaitu Kecamatan Sumur dengan rata-rata sebanyak 88 jiwa/Km2,

sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan, yaitu sebanyak 3.439

jiwa/Km2. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pandeglang adalah

419 jiwa/Km2.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Pandeglang berdasarkan data

hasil Sensus Penduduk periode 1961 – 1971 sebesar 2,71 persen, periode 1971 –

1980 sebesar 2,15 persen, periode 1980 – 1990 sebesar 2,14 persen, periode 1990 –

2000 sebesar 1,64 persen dan 2000 – 2010 sebesar1,30 persen. Menurunnya angka

laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu wujud keberhasilan pembangunan

bidang kependudukan yang salah satunya antara lain adalah program Keluarga

Berencana (KB).




69

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang, jumlah penduduk 15 tahun ke

atas yang bekerja berjumlah 384.657 jiwa. Lapangan pekerjaan utama penduduk

berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan; industri;

perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; dan jasa kemasyarakatan, sosial dan

perorangan.

Secara umum, pekerja di Kabupaten Pandeglang bekerja di sektor informal

(83,67%) dan sisanya bekerja di bidang formal (16,33%) dari jumlah pekerja di atas

15 tahun berjumlah 434.746 jiwa (Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009). Dari

jumlah pekerja 434.746 jiwa, pekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri

memiliki proporsi yang terbesar yaitu 23,67%, sedangkan pekerja dengan status

pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar memiliki proporsi

terkecil (2,32%).9


dari http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php?prof=MQ


71

3. KERUCUT; Tiga buah kerucut yang tidak sama besar dan tingginya,

menggambarkan tiga buah gunung dan melambangkan bahwa Daerah Kabupaten

itu bergunung-gunung.

4. BADAK; Badak bercula satu menghadap ke kiri adalah salah satu binatang

peninggalan jaman purba yang masih hidup hingga sekarang, dan terdapat hanya

di Derah Kabupaten Pandeglang (Ujung Kulon) dengan sifat antara lain:

- Tahan Uji

- Waspada dan tabah

- Menjadi kebanggaan masyarakat.

5. PADI; Setangkai padi dengan tiga puluh tujuh butirnya melambangkan sejumlah

desa di Daerah Kabupaten Pandeglang sebnayak seratus tiga puluh tujuh desa.

6. KAPAS; Setangkai kapas dengan enam kuntum bunganya yang mekar

melambangkan sejumlah Kecamatan yang ada di Daerah Kabupaten Pandeglang

sebanyak enam belas Kecamatan.

7. MELATI; Sekuntum bunga melati berdaun bunga empat helai berwarna putih,

melambangkan jumlah kewedanaan di Daerah Kabupaten Pandeglang sebanyak

empat kewedanaan.

8. GARIS BEROMBAK; Dua garis berombak yang tidak sama panjangnya, masing-

masing melambangkan lauta yang mengelilingi sebagian besar Daerah Kabupaten

Pandeglang dan sungai-sungai yang terdapat di dalamnya.

Sementara untuk arti dari warna lambangg itu sendiri yakni:

72

1. Kuning emas, melambangkan Keagungan dan kewibawaan;

2. Putih, melambangkan kesucian;

3. Biru muda, melambangkan kesetiaan;

4. Hijau tua, melambangkan kesuburan;

5. Abu-abu kehitam-hitaman, melambangkan ketabahan.

5. Pendidikan di Kab. Pandeglang11

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah

cukup tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Merujuk pada amanat

UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2) maka melalui jalur pendidikan

pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia.

Peningkatan SDM saat ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-

luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan terutama kelompok usia

sekolah (7-24 tahun).

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu indikator

keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Jumlah sekolah di

Kabupaten Pandeglang, dimulai dari SD sederajat pada tahun ajaran 2013/2014

sebanyak 1.031 unit. Jumlah sekolah SMP sederajat tahun ajaran 2013/2014

meningkat 317 unit dari 306. Sementara jumlah sekolah SMA sederajat pada tahun

ajaran 2013/2014 sebanyak 183 unit.

11

Website Resmi Kab. Pandeglang, “Profil Kab. Pandeglang”, diakses pada 08 Agustus 2015



73

Rasio murid/guru SD sederajat pada tahun ajaran 2013/2014 sebesar 34,34.

Ini berarti saat ini 1 orang guru menangani sekitar 34-35 siswa. Untuk SMP sederajat

rasio murid/guru sebesar 16,55, sementara rasio murid/guru SMA sederajat pada

tahun ajaran 2013/2014 sebesar 10,41.

Pada Tahun 2009 angka melek huruf penduduk Pandeglang sebesar 94,20 %

menurun bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 96,5% dan tahun 2007 sebesar 95,61

%. Indikator lain untuk mengukur tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah

(RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukan berapa lama penduduk pandeglang

mampu menyekolahkan anaknya. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten

Pandeglang Tahun 2009 mencapai 6,44 tahun, Ini berarti penduduk Pandeglang baru

mampu untuk sekolah sampai tingkat SLTP kelas 1.

Selain indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, gambaran kualitas

SDM Pandeglang dapat dilihat juga dari pendidikan yang berhasil ditamatkan.

Sampai tahun 2008 rata-rata penduduk Pandeglang yang tidak/belum tamat SD/MI

sebanyak 31.70%, menamatkan tingkat SD sederajat sebesar 39,77%, tingkat SLTP

sederajat 15,45%, SLTA/SMK 9,84%, Diploma/Sarjana 3,24%.

Untuk mengetahui perkembangan program pendidikan dari sisi masyarakat,

dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka ini menunjukan persentase

anak usia sekolah yang masih bersekolah pada usia sekolah di setiap jenjang. Pada

tahun 2009 APS untuk tingkat SD sederajat sebesar 96,36 %, tingkat SLTP sederajat

sebesar 72,09 %, tingkat SLTA sederajat sebesar 46,96 %. Selain APS, untuk melihat

74

partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM

merupakan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang

sekolah tersebut terhadap jumlah penduduk usia sekolah dimaksud, sedangkan APK

adalah persentase penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap

jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. APM usia SD (7-12 tahun) sebesar 91,51

%, usia SLTP (13-15 tahun) sebesar 59,68 %, usia SMA (16-18) sebesar 32,09 %.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tidak bisa dilepaskan dari

adanya fasilitas pendidikan yang memadai, fasilitas ini meliputi jumlah gedung dan

tenaga pengajar. Pada tahun 2009 rasio jumlah gedung dan tenaga pengajar terhadap

jumlah murid sudah cukup memadai, dimana untuk tingkat SD sederajat rasio guru

murid adalah 15,93, untuk SLTP sederajat 12,23 dan untuk SLTA sederajat telah

mencapai angka 9,78. Sementara untuk rasio murid sekolah pada tahun 2009 SD

sederajat mencapai 186, SLTP sederajat 269 dan untuk SLTA sederajat mencapai

238.12

7. Keagamaan di Kab. Pandeglang

Kebebasan beragama merupakan hak dasar setiap warga negara yang di jamin

secara penuh oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29 yang menegaskan

bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

12

RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025,h. 57-59.

75

Kabupaten Pandeglang secara kultural dan historis adalah masyarakat yang

agamis. Hal ini ditandai dengan tingginya semangat untuk melaksanakan dan

menerapkan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di

Pandeglang. Kondusifnya suasana kehidupan beragama di Pandeglang ini tercermin

dari harmonisnya hubungan antar pemeluk agama yang ada.

Jumlah sarana dan peribadatan berdasarkan catatan Kantor Departemen

Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013, sebagaimana dikutip dalam

Pandeglang Dalam Angka,13

terdapat 1.682 buah Masjid, 2.219 Mushola/Langgar dan

2 greja. Untuk meningkatkan pendidikan keagamaan khususnya bagi anak-anak, pada

tahun 2009 sudah beroperasi 905 Madrasah Diniyah dengan 2.715 ruang kelas dan

3.626 guru. Sedangkan komposisi penganut agama di Kabupaten Pandeglang

didominasi oleh penganut agama Islam (mayoritas beragama Islam), sedangkan

sebagian kecil lainnya adalah penganut agama–agama lain yang di akui oleh negara.14

B. Politik dan Pemerintahan Kab. Pandeglang

1. Hasil Perolehan Suara Parpol Pada Pemilu Legislatif 2014

Hasil perolehan suara pada pemilu tahun 2014 merupakan ancuan bagaimana

kita mengetahui basis partai politik yang berada di kabupaten pandeglang selama

periode tersebut, dan seberapa besar pula porsentase dari setiap partai khususnya

partai politik Islam sebagaimana fokus dari kajian ini.

13 Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Pandeglang, Pandeglang Dalam Angka 2014

(Pandeglang: CV. Mutiara Grafika, 2014), hal. 102.

14 RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025, h. 61-62.

76

Gambar. 115

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah partai politik dalam

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Pandeglang

Tahun 2014, masing-masing partai peserta pemilu memperoleh suara: Nasdem,

54.230 (9.00%), Gerindra, 89.767 (14.90%), Demokrat, 54.909 (9.12%), PDI-P,

60.340 (10.02%), Hanura, 33.064 (4.49%), PKIP, 4.784 (0.79%), Golkar, 86.494

(14.36%), PPP, 59.326 (9.85%), PKS, 48.952 (8.13%), PBB, 31.392 (5.21%), PKB,

51.826 (8.60%), PAN, 27.264 (4.53%).

Dari hasil perolehan suara masing-masing partai tersebut diatas jika dilihat

dari porsentase antara perolehan suara parpol yang berideologi nasionalis (Nasdem,

15

Hasil Rekapitulasi KPUD Kab. Pandeglang Pada Pemilu 2014.

DAPIL 1 DAPIL 2 DAPIL 3 DAPIL 4 DAPIL 5 DAPIL 6

1 PARTAI NASDEM 9.629 5.661 6.249 6.623 11.822 14.246 54.230 9,00%

2 PARTAI PKB 3.913 4.509 8.748 11.917 6.024 16.718 51.829 8,60%

3 PARTAI PKS 10.025 5.241 6.556 7.282 11.916 7.932 48.952 8,13%

4 PARTAI PDI PERJUANGAN 11.831 12.554 10.392 6.765 7.190 11.608 60.340 10,02%

5 PARTAI GOLKAR 17.998 12.481 10.699 11.070 14.017 20.229 86.494 14,36%

6 PARTAI GERINDRA 11.720 13.113 12.824 16.288 16.254 19.568 89.767 14,90%

7 PARTAI DEMOKRAT 14.268 6.425 9.088 7.849 9.501 7.778 54.909 9,12%

8 PARTAI PAN 2.824 2.204 9.411 2.881 5.816 4.128 27.264 4,53%

9 PARTAI PPP 15.921 10.555 7.996 8.742 9.664 6.478 59.326 9,85%

10 PARTAI HANURA 5.523 3.840 8.677 6.750 4.775 3.449 33.064 5,49%

11 PARTAI PBB 2.863 3.080 9.735 8.582 2.036 5.097 31.392 5,21%

12 PARTAI PKPI 1.817 993 430 896 228 420 4.784 0,79%

JUMLAH 108.332 80.656 100.775 95.644 99.243 117.701 602.351 100%

PEOLEHA SUARA SAHJUMLAH SUARA SAH %NO NAMA PARTAI POLITIK

77

Demokrat, PDI-P, Golkar, PKPI, Gerindra ) dengan yang berideologi Islam (PPP,

PBB, PKS ) dan partai yang berbasis massa Islam (PKB, PAN), maka

perbandingannya kurang lebih 65% (Partai Nasionalis) berbanding 35% (Partai Islam

dan berbasis masa Islam).

Demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara

pada pemilu legislatif, dominasi parpol di Kab. Pandeglang masih berada dibawah

bayang-bayang partai politik berideologi nasionalis

2. Angota Partai Politik di DPRD Kab. Pandeglang

Lembaga legislatif tingkat daerah atau DPRD merupakan lembaga pembentuk

peraturan daerah (perda), atau sejenis dengan DPR sebagai lembaga pembentuk UU

pada tingkat pusat. Hanya saja penyebutan dan ruang lingkupnya saja yang berbeda.

Pada tingkat pusat lembaga legislasinya disebut DPR, sementara tingkat daerah

DPRD, semuanya sama-sama memiliki fungsi; anggaran, pengawasan, dan legislasi

(pembuat peraturan). Pada tingkat pusat selain DPR lembaga lain sebagai pembentuk

UU terdiri atas: Presiden, dan DPD, sementara pada tingkat daerah lembaga

pembentuk perda terdiri atas Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)16

, yang

semuanya itu dipilih melalui pemilihan umum.17

16

Ahmad Yani, Pembentukan Undang-undang dan Perda (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.

144. 17

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 265.

78

Gambar. 218

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, jumlah kursi parpol di DPRD Kab.

Pandeglang, masing-masing parpol mendapatkan jumlah perolehan kursi: PPP (5

kursi), PBB (2 kursi), PKS (5 kursi), PKB (5 kursi), PAN (1 kursi), Golkar (8 kursi),

Gerindra (7 kursi), Nasdem (4 kursi), Hanura (2 kursi), Demokrat (6 kursi), PDIP (5

kursi) dan PKPI (0 kursi).19

18


19


DAPIL 1 DAPIL 2 DAPIL 3 DAPIL 4 DAPIL 5 DAPIL 6

1 PARTAI NASDEM 1 1 _ _ 1 1 4

2 PARTAI PKB _ 1 1 1 1 1 5

3 PARTAI PKS 1 1 _ 1 1 1 5

4 PARTAI PDI PERJUANGAN 1 1 1 _ 1 1 5

5 PARTAI GOLKAR 2 1 1 1 1 2 8

6 PARTAI GERINDRA 1 1 1 1 1 2 7

7 PARTAI DEMOKRAT 1 1 1 1 1 1 6

8 PARTAI PAN 1 _ 1 _ _ _ 1

9 PARTAI PPP 1 1 _ 1 1 _ 5

10 PARTAI HANURA 1 _ 1 _ _ _ 2

11 PARTAI PBB _ _ 1 1 _ _ 2

12 PARTAI PKPI _ _ _ _ _ _ _

JUMLAH 10 8 8 7 8 9 50

PEOLEHA SUARA SAHJUMLAH PEROLEHAN KURSINO NAMA PARTAI POLITIK

79

Informasi yang dihimpun dari media informasi di banten, mengenai jumlah

kursi di DPRD kab. Pandeglang periode 2014-2019 sebagai berikut:20

Golkar, 8 kursi ( dari 6 kursi), Gerindra, 7 kursi (dari 2 kursi), Demokrat, 6 kursi (dari

7 kursi), PDIP, 5 kursi (dari 6 kursi), PKS, 5 kursi (dari 5 kursi/tetap), PKB, 5 kursi

(dari 3 kursi), PAN, 1 kursi (dari 3 kursi), PPP, 5 kursi (dari 6 kursi), Nasdem, 4

kursi, Hanura, 2 kursi (dari 3 kursi), PBB, 2 kursi (dari 5 kursi), tahun 2009.

Dari jumlah perolehan kursi legislatif diatas apabila total perolehan kursi dari

jumlah kursi DPRD sejumlah 50 kursi dibagi menjadi dua, yakni antara perolehan

kursi partai nasionalis (Golkar, PDI-P, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura, PKIP)

dan partai Islam maupun yang berbasis massa Islam (PPP, PBB, PKS, PAN, PKB)

maka, Partai Nasionalis mendapatkan perolehan kursi 32 kursi dan Partai Islam dan

atau partai yang berbasis masa Islam medapatkan perolehan kursi 18. Demikian dapat

disimpulkan dominasi partai politik di lembaga legislatif daerah (DPRD Kab.

Pandeglang), didominasi oleh fraksi dari partai politik nasionalis.

20

Bantenpos.co, “Susunan Kursi DPRD Pandeglang 2014-2019”, diakses pada 08 Agustus

2015 dari http://bantenpos.co/arsip/2014/08/susunan-kursi-dprd-pandeglang-2014-2019/.

http://bantenpos.co/arsip/2014/08/susunan-kursi-dprd-pandeglang-2014-2019/

80

BAB IV

KEKUATAN SUARA PARTAI POLITIK ISLAM DI DAERAH MAYORITAS

MUSLIM PADA PEMILU TAHUN 2014

Partai politik merupakan sarana bagi terselenggaranya pelaksanaan

demokrasi. Melalui partai politik para kandidat/calon yang hendak menduduki

jabatan politik di ranah legislatif maupun eksekutif bisa melanggengkan misi

mulianya yakni sebagai perwakilan rakyat. Partai politik juga memiliki peran besar

atas kebijakan yang diambil oleh masing-masing kadernya yang menduduki kursi

DPR. Segala kebijakan yang hendak diputuskan harus terlebih dahulu dikonsultasikan

dengan partai politiknya, dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip/ideologi partai.

Begitu besarnya peran partai politik sehingga timbul beberapa sindiran yang

menyatakan bahwa sejatinya mereka yang berada di kursi DPR bukanlah perwakilan

rakyat melainkan perwakilan partai, maka untuk itu nomenklatur yang tepat untuk

digunakanpun bukan DPR melainkan DPP atau dewan perwakilan partai.

Peran partai politik sangat besar dalam setiap membuat kebijakan politik.

Sebagaimana yang diketahui bahwa partai politik yang ada memiliki beberapa parian

yakni partai yang berideologi nasionalis dan partai yang berideologi Islam. Setiap

wakil rakyat dari fraksi partai nasionalis maka misi yang dibawanyapun berdasarkan

kenasionalisannya atau kenetralannya dan cenderung sekuler. Sementara fraksi dari

golongan partai politik yang berideologi Islam misinyapun sama yakni

beratasnamakan atau disesuaikan dengan nilai-nilai transendental.

81

Sebagian besar warga indonesia adalah beragama Islam, namun kerapkali

partai Islam kalah dalam setiap pemilu dilaksanakan, dengan demikian perwakilan

dari partai Islam di DPR pun sedikit, hal itu memberi dampak aspirasi dari masyrakat

yang notabenenya mayoritas beragama Islam kurang tersalurkan, dan selebihnya

kebijakan-kebijakan dan prodak hukum yang dihasilkan akan jauh dari nilai-nilai

keislaman yang memang adalah nilai yang sesungguhnya hidup dalam bagian

terbesar warga Negara Indonesia.

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian beserta analisisnya

terkait kekuatan partai politik Islam di Kab. Pandeglang, yang penulis pun menyadari

bahwa kerapkali pada setiap pemilu dilaksanakan suara partai politik Islam di daerah

tersebut tidak begitu menggaung. Untuk itu karena keawaman penulis maka penulis

bermaksud mencari beberapa indikator yang mempengaruhi, sehingga dengan

demikian dapat dipecahkan dan setelah itu semoga ada solusi yang bisa memecahkan

lika-likunya.

A. Partai Persatuan Pembangunan

1. Ideologi Partai PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan partai yang sampai saat ini

konsisten menjadikan Islam sebagai ideologinya. Sebutan lain menyatakan bahwa

82

partai ini adalah partai warisan ulama, yang dibangun sebagai bentuk kepedulian atas

perpolitikan bangsa.21

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam

perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah

menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Pancasila sesuai dengan sistem

politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar

I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai

berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan

lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil

Presiden B.J. Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah.

Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP

kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung

keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP

yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah

terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan

demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata’ala.”22

21

Wawancara Pribadi dengan Taufiq (Sekretaris I bidang kaderisasi dan politik DPC PPP

Kab. Pandeglang). Pandeglang, 20 Agustus 2015.

22

DPP Partai Persatuan Pembangunan, “ PPP Dalam Lintas Sejarah”, diakses pada 15

September 2015 dari http://ppp.or.id/page/ppp-dalam-lintasan-sejarah/index/.

83

2. Visi dan Misi Partai PPP

Visi PPP, berdasarkan sejarah perjuangan dan jati dirinya, maka visi PPP adalah:

“Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia

yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum,

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-

martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai

keislaman”.23

Masyarakat madani yang dicita-citakan itu bisa dijelaskan dalam karakteristik

masyarakat Indonesia antara lain:

1. Kehidupan beragama yang rukun, saling menghormati, bergairah, bermakna, dan

inspiratif.

2. Kehidupan masyarakat yang tertib, yang ditandai dengan tegaknya hukum dan

keadilan.

3. Kehidupan sosial-budaya yang pluralis, santun, dan berkepribadian.

4. Kehidupan berpolitik yang demokratis, aspiratif, dan partisipatif dalam

mewujudkan good governance yang bebas KKN.

5. Kehidupan sosial ekonomi yang adil, makmur, dan sejahtera lahir batin.

6. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersatu, aman, dan damai dalam

persahabatan antar bangsa menuju tatanan dunia baru yang berkeadilan.

23

DPP Partai Persatuan Pembangunan, “Visi dan Misi PPP”, diakses pada 14 September 2015

dari http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/.

http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/

84

Misi PPP (Khidmat Perjuangan). Adapun maksud Khidmat Perjuangan

tersebut dimaksudkan, antara lain:24

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan

masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu

kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama

muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham

atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan

agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban

dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai

agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah

basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan

menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan

martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah

wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan

menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang

membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.

24

DPP Partai Persatuan Pembangunan, “Visi dan Misi PPP”, diakses pada 14 September 2015

dari http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/.


85

4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan

politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan

prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah

dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni,

serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT,

baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah

berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya,

pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di

tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis

kemiskinan.

3. Kekuatan Partai PPP

Jika menilai mengenai kekuatan suatu partai politik, apakah benar-benar

memiliki power yang besar atau justru sebaliknya hal yang sangat mudah untuk

mendapatkan sumber informasi yang akurat adalah dilihat dari perolehan suara pada

setiap pemilu diselenggarakan. Sebagaimana data hasil rekapitulasi perolehan suara

pada pemilu 2014 yang didapatkan dari Komisi Paemilihan Umum Daerah (KPUD)

Kab. Pandeglang, perolehan suara PPP tidak begitu signifikan jika dibandingkan

dengan partai yang memiliki plat form nasionalis. Dari hasil rekapitulasi suara

tersebut jumlah suara partai PPP itu sendiri hanya mencapai jumlah suara sebesar

86

59.326 atau 9.85%, masih jauh di bawah partai Gerindra, 89.767 (14.90%), Golkar,

86.494 (14.36%), PDI-P, 60.340 (10.02%), bahkan hampir berselisihan dengan partai

Demokrat 54.909 (9.12%, yang padahal dimasa itu partai tersebut sedang mengalami

degredasi karena ada beberapa kadernya yang terjerat skandal korupsi.25

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada pemilu 2014 tersebut dapat disimpulkan

partai PPP di daerah Kab. Pandeglang yang notabene penduduknya beragama Islam

tidak memberikan dampak signifikan bagi tingginya tingkat perolehan suara partai

tersebut hal itu tentunya menimbulkan banyak pertanyaan para pemerhati politik

Islam. Kenapa bisa demikian, apakah faktor apatisme masyarakat terhadap partai

Islam, atau memang ada kendala lain yang sehingga perolehan suara parpol Islam

tidak mendulang. Keterangan dari salah seorang pengurus DPC partai PPP barangkali

bisa memberikan gambaran dan pencerahan atas pertanyaan-pertanyaan yang

membutuhkan jawaban.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pengurus parpol tersebut

menjelaskan bahwa pada prinsipnya beliau pun mengakui kondisi partai PPP

sekarang ini berada dalam titik kelemahan, baik dari prolehan suara yang didapat,

maupun dari struktur atau kesolidan internal kepengurusan partai itu sendiri.

25

TEMPO.CO, “Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus Korupsi”, diakses pada 04

Oktober 2015 dari http://m.tempo.co/read/news/2014/09/23/063609068/anas-dan-466-politikus-yang-

dijerat-kasus-korupsi.

http://m.tempo.co/read/news/2014/09/23/063609068/anas-dan-466-politikus-yang-dijerat-kasus-korupsi

http://m.tempo.co/read/news/2014/09/23/063609068/anas-dan-466-politikus-yang-dijerat-kasus-korupsi

87

Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi elektabilitas partai PPP

menurun diantaranya:26

1. Menurunnya perolehan suara partai PPP tidak lain faktor utamanya adalah

dari internal partai itu sendiri (pengurus partai), yang belum memaksimalkan

kinerjanya yang telah disepakati dalam program kerja. Jadi program kerja

yang sudah ada tidak dimaksimalkan, terutama yang memiliki preferensi

tinggi, misalkan program kerja yang langsung bersentuhan dengan

masyarakat, baik bersifat sosial maupun keagamaan, baik menifestasinya

dalam bentuk bakti sosial maupun kegiatan pengajian-pengajian keagamaan

yang langsung dimotori oleh PPP. karena agenda tersebut tidak berjalan

dengan baik maka dampaknya dapat dirasakan sendiri, padahal jika

dimaksimalkan tentu melalui kegiatan tersebut dapat menarik simpati

masyarakat terhadap partai, masyarakat pun bisa merasakan bentuk nyata dari

kehadiran partai Islam dilingkungannya. Karena jarang tersentuh alhasil

masyarakat pun bertanya-tanya dan lambat laun mengarah ke dalam kondisi

yang meriskankan dan menyebabkan masyarakat tabu dengan partai Islam,

apatis dan pada akhirnya mereka tidak bisa membedakan mana partai Islam

dan mana partai yang bukan berlandaskan Islam. Justru faktor tersebutlah

yang barangkali menjadi faktor partai Islam melemah dan partai nasionalis

mendulang dalam porsentase perolehan suaranya, karena disaat partai PPP

26

Wawancara Pribadi dengan Taufiq (Sekretaris I bidang kaderisasi dan politik DPC PPP

Kab. Pandeglang). Pandeglang, 20 Agustus 2015.

88

tidak begitu menyentuh terhadap geresroot disisilain partai nasionalis

memainkan perannya dengan mengambil simpati masyarakat dengan program

kerja dan aksi nyatanya.

2. Tradisi kaderisasi lambat laun mulai memudar, karena untuk konteks sekarang

ini dalam setiap pencalonan pada pemilu baik legislatif atau kepala daerah

partai tidak memfokuskan kepada kader yang memang benar-benar didikan

partai (kader militan), melainkan siapa saja yang memiliki potensi, memiliki

jaringan dan berlatarbelakang ekonomi mapan. Hal itu memang tidak tidak

selamanya buruk, namun kerapkali timbul kecemburuan sosial, yang

dampaknya adalah solidaritas terganggu.

Selain itu masyarakat sekarang mulai menunjukkan titik kejenuhan dengan

pola pergerakan partai Islam yang tidak terlihat secara signifikan kerjanya dimata

masyarakat, bahkan masyarakat sendiri menganggap tidak ada perbedaan antara

partai Islam dengan partai Nasionalis, yakni pada akhirnya semua bermuara pada

perebutan kursi kekuasaan, bahkan anggapan masyarakat Islam yang dijadikan

ideologi partai hanya sebagai simbol yang digunakan untuk menarik simpati

masyarakat saja selebihnya tidak. Anggapan itu diperkuat dengan beberapa kasus

pidana yang dialami oleh figur terkemuka partai politik Islam.27

27

Wawancara Pribadi dengan KH. Ujang Rafiuddin (Tokoh Masyarakat Kec. Majasari),

Pandeglang, 01 Oktober 2015.

89

B. Partai Keadilan Sejahtera

1. Ideologi Partai PKS

Partai PKS merupakan salah satu partai yang sampai saat ini konsisten dengan

menajadikan Islam sebagai asas atau ideologi partai, selain tetap mengamalkan nilai-

nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai ini dibanguna atas dasar misi

berdakwah, karena dakwah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik

penerapannya maupun dalam penyampaiannya, baik di bidang sosisal, keagamaan,

budaya, politik dan lainnya. Salah satu bukti atau tindakan nayata bahwa partai ini

adalah partai Islam, yakni partai konsisten mengadakan diskusi kegamaan, baik

dalam bentuk pengajian maupun liko (diskusi) sesama kader, dan ini merupakan

bagian dari program kerja partai, yang memiliki tujuan untuk membina umat. Selain

itupula partai selalu hadir dan cepat tanggap dalam setiap terjadi musibah atau

bencana alam, sehingga manfaat dari aktifitas partai dan kehadirannya dirasakan oleh

masyarakat.28

Partai PKS merupakan partai politik yang besar dan disegani keberadaannya,

baik karena kiprahnya sebagai pengawal berjalannya ketatanegaraan Indonesia,

maupun sebagai pengawal atas berjalannya sistem demokrasi di negeri ini. Hal itu

28

Wawancara Pribadi dengan. Oman (Sekjen DPD PKS Kab. Pandeglang). Pandegelang 27

Agustus 2015.

90

dibuktikan dengan tetap terlibat dalam proses berjalannya pelaksanaan pemerintahan,

dan dengan adanya beberapa kader yang berada dalam lingkungan eksekutif maupun

legislatif sangat memberikan banyak kontribusi baik sebagai pelaksana maupun

sebagai oposisi.

Partai PKS merupakan partai yang sangat menjunjung tinggi sistem

perkaderan di dalam tubuh partai, baik dalam tingkat pusat maupun daerah. Hal ini

dilakukan untuk memelihara nilai-nilai partai tetap terjaga dan agar terciptanya kader-

kader yang berkualitas. Partai PKS adalah partai yang lebih mengedepanknan kader

dalam setiap bursa pencalonan anggota legislatif maupun eksekutif, daripada

mengusung orang atau tokoh yang memiliki kualitas, elektabilitas, dan kekuatan masa

untuk bersiteru dalam proses pemilu dengan atas nama partai PKS. Langkah ini

merupakan salah satu strategi partai demi menjaga sistem kaderisasi partai tetap

berjalan. Sehingga pertimbangannya menang dan kalah tetap mengedepankan

kader.29

Berdasarkan sejarah partai PKS merupakan partai yang kelahirannya melalui

gerakan sosial bernama tarbiyah yang kemudian menjadi partai politik. Basis sosial

partai ini adalah kelompok muslim terdidik, muda dan kelas menengah kota. Diantara

partai-partai politik Islam lainnya, PKS seringkali melakukan aksi-aksi ekstra-

institusional untuk menarik perhatian publik. PKS tampil sebagai partai kader yang

menerapkan standar ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan anggota-anggotanya.

29


Agustus 2015.

91

PKS juga bergerak melalui dakwah kampus seperti Lembaga Dakwah Kampus

(LDK), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), sebagai bagian

dari strategi dalam rangka memperluas jaringan, rekrutmen, organisasi dan sebagai

wadah mahasiswa baik dalam berdakwah maupun dalam menyuarakan suara ketidak

puasan atas kebijakakn publik. Sebagai partai Islam PKS aktif menggalang

konstituennya secara berkelanjutan, bukan hanya pada waktu pemilu, dan

dibandingkan partai lain PKS memiliki rekam jejak dan reputasi baik dalam

menggalang kerja-kerja sosial.30

2. Visi dan Misi Partai PKS

Sesuai dengan ideologi PKS yang mengedepankan Islam sebagai sistem hidup

yang bersifat universal. PKS memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai

masyarakat madani atau sering disebut sebagai baldatun thayyibun wa rabbun

ghaffur. Sehingga untuk mewujudkannya PKS memilikii visi-misi dan perjuangan

kepartaian yang mencerminkan keinginan untuk tetap eksis.

Dalam visi PKS terbagi dua yakni visi khsusus dan visi umum. Visi khusus

PKS adalah partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi maupun opini

dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Sedangkan visi umumnya

yakni, sebagai partai dakwah penegak keadailan dan kesejahteraan dalam bingkaian

persatua umat dan bangsa.

30

Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 5.

92

Sedangkan misi partai PKS adalah; pertama, menyebarluaskan dakwah Islam

dan mencetak kader-kadernya sebagai anasir taghyir; kedua, mengembangkan

institusi-institusi masyarakat yang Islami; ketiga, membangun opini umum yang

Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif, dan

membawa rahmat; keempat, membangun kesadaran politik dan advokasi masyarakat;

kelima, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten

dan kontinyu dalam bingkai hukum Islam; keenam, aktif melakukan komunikasi,

silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat untuk

terwujudnya Ukhwah Islamiyah dan Wihdatul Ummat dengan berbagai komponen;

ketujuh, ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak

kedzaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Visi dan Misi PKS sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk kebangkitan

Islam. oleh karena itu, PKS sangat membutuhkan dakwah sebagai instrumen utama

untuk melakukan reislamisasi masyarakat dan mengembalikan umata Islam Indonesia

pada identitas dan nilai-nilai agama.31

3. Kekuatan Partai PKS

Dilihat dari hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilu 2014 yang

dihimpun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Pandeglang, jumlah suara

partai PKS mencapai 48.952 (8.13%), dengan 5 (lima) perolehan jumlah kursi di

31

Burhanudin Muhtadi, Dilema PKS Anatara Suara dan Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012),

h. 189.

93

DPRD dari total jumlah kursi 50 yang diperebutkan di DPRD. Jumlah ini sama

dengan PPP (5 Kursi), PKB (5 Kursi), dan masih dibawah Golkar (8 Kursi), Gerindra

(7 Kursi), dan demokrat (6 Kursi).32

Berdasarkan keterangan yang dihimpuna dari sekretaris jendaral DPD PKS

mengenai tingkat kekuatan partai Islam khususnya PKS beliau memaparkan, pada

dasarnya untuk setiap pemilu yang diadakan di Pandeglang itu bukan lagi persoalan

persaingan ideologi partai politik, melainkan lebih kepada persaingan antar figur para

kandidat peserta pemilu. Besar tidaknya perolehan suara partai, faktor partai politik

tidak begitu signifikan, justru untuk konteks sekarang yang lebih berpengaruh dan

yang memiliki peranan penting atas perolehan suara lebih kepada faktor calon. Jadi

kecendrungan konstituen tidak lagi mengarah kepada seberapa kuat dan seberapa

religiuskah partai tersebut, melainkan lebih kepada seberapa kuat tingkat eksistensi,

pengaruh dan elektabilitas calon peserta pemilu. Masyarakat pada umumnya untuk

menentukan pilihannya lebih melihat dari faktor calon, dari partai manapun ia

diusung.33

Pada periode sebelum tahun 2009 persaingan ideologi memang pernah

memainkan ritme pemilu di Kab. Pandeglang, namun lambat laun mulai mengkikis.

Dimulai dari tahun 2009 persaingan ideologi mulai tidak terlihat seperti halnya

periode sebelumnya, meskipun persaingan yang lebih menitik beratkan kepada calon

32

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KPUD Kab. Pandeglang Pada Pemilu 2014

33


Agustus 2015.

94

mulai menguat, namun pengaruh ideologi pada pemilu tahun ini juga tidak bisa

dianggap sepele. Barulah pada pemilu 2014 persaingan antar kekuatan ideologi

benar-benar kurang terlihat, melainkan persaingan figur calon yang memiliki peranan

penting disini.34

Untuk konteks partai PKS sendiri sebenarnya bisa membongkar perolehan

suara, asal saja partai PKS berani mengusung figur yang sudah matang dan memiliki

kekuatan personal, namun hal itu tidak berlaku bagi partai PKS karena PKS lebih

menekankan sistem kaderisasi. Siapapun calon dan seberapa kuat kandidat tersebut,

PKS tetap mengutamakan kader yang itu adalah benar-benar kader PKS.

C. Partai Bulan Bintang

1. Ideologi Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang merupakan partai politik yang kemunculannya tidak lain

didasarkan atas dalil-dalil Al-Quran. Asas Islam bagi Partai Bulan Bintang (PBB)

memiliki makna bahwa partai ini meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Al-

Qur’an sebagai agama Allah SWT. yang diturunkan melalui manusia mulia Nabi

Muhammad SAW. untuk mengeluarkan umat manusia dari belenggu kekafiran

menuju jalan keimanan.35

34


Agustus 2015.

35

DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang (Jakarta: DPP

PBB, 2010), h. 64.

95

Asas yang diemban adalah Islam, mengikuti Partai Masyumi tempo dulu

sebagai salah satu partai politik Islam di Indonesia yang berperan pada masa

Demokrasi Parlementer. PBB adalah partai yang berasaskan Islam dan meyakini

negara haruslah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Langkah untuk merealisasikan

tekad tersebut diyakini harus melalui parlemen.

2. Visi dan Misi Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang merupakan partai yang berasaskan Islam, dengan visinya

yakni terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Dan misi partai ini

adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa,

mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dam turut

menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebagaimana dikatakan

pula oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa Visi-Misi partai ini adalah, bertujuan

menerapkan alinea keempat UUD 1945 berdasarkan etika dan moral Islam. Islam

yang Universal dan tidak ditolak oleh siapapun kecuali orang yang apriori.36

Tujuan

Umum dari kehadiran partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya

kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara

36

Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, Mengapa Partai Islam Kalah? (Jakarta: Alvabet, 1999),

h 54.

96

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. sedangkan

tujuan khusus didirikannya partai ini adalah mewujudkan tegaknya syariat Islam.37

Perjuangan Partai Bulan Bintang untuk menegakkan syariat Islam oleh negara

dilakukan dengan melalui lembaga-lembaga negara khususnya lembaga legislatif dan

lembaga eksekutif sebagai gerakan struktural dan melalui proses transformasi,

informasi dan pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat sebagai gerakan budaya.

Tujuan pendirian partai politik secara struktural adalah membentuk pemerintah

apabila mendapat dukungan masyarakat melalui pemilihan umum, oleh karena itu

demi menegakkan syariat Islam oleh negara tahapan perjuangan Partai Bulan Bintang

adalah, mengikuti pemilihan umum, memenangkan pemilihlan umum, dan

membentuk pemerintahan.38

3. Kekuatan Partai PBB

Pada pemilu 2014 jumlah suara PBB di Kab. Pandeglang berdasarkan hasil

rekapitulasi KPUD setempat mencapai 31.392 (5.21%), dengan perolehan jumlah

kursi di DPRD sebanyak 2 kursi. Perolehan suara ini merupakan hasil terkecil jika

dibandingkan dengan perolehan suara partai Islam lainnta yakni PPP, 59.326 (9.85%)

dengan perolehan 5 kursi di DPRD, dan PKS, 48.952 (8.13%) dengan perolehan 5

kursi di DPRD. Dengan demikian kekuatan partai PBB di Kab. Pandeglang sama

37

DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Hasil Muktamar II Partai Bualan Bintang (Jakarta: DPP

PBB, 2005), h. 26.

38

Bambang Setyo, Simpul-simpul Perjuangan Islam di Indonesia: Sejarah Kebangkitan dan

Kiprah Partai Bulan Bintang (Bandung: 2001), h. 4.

97

halnya dengan partai Islam lainnya yakni tidak begitu signifikan apabila

dibandingkan dengan kekuatan partai nasionalis. Jika dianalisa secara keseluruhan

faktor yang mempengaruhi merosotnya perolehan suara partai PBB tidak jauh dengan

kedua partai Islam yang telah disinggung diatas, yakni masalah internal, figur caleg

atau ketokohan dan kalah bersaing dengan partai lainnya.

Sebagai data pelengkap dan pendukung, perlu kiranya disinggung hasil

muktamar III PBB 2010 sebagai berikut:39

Pada pemilu 2009 perolehan susara PBB sangat menurun dan tidak dapat

melampaui ambang batas parlementary threshold sebanyak 2,5%. Sehubungan

dengan itu DPP PBB melaui lembaga survey indevenden dari Uiniversitas Indonesia

melakukan survey untuk mengetahui penyebabnya. Hasilnya terdapat lima fakator

yang mempengaruhi penurunan suara PBB yaitu:

1. Figur caleg tidak dikenal atau tidak popular;

2. Pengurus partai kurang dikenal dan tidak dekat dengan masyarakat;

3. Program dan isu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat;

4. Citra pimpinan dan pengurus jarang diliput media massa;

5. Kinerja anggota legislatif dan kepala daerah yang berasal dari PBB tidak aspiratif

dan kurang terpublikasi.

39

DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang (Jakarta: DPP

PBB, 2010), h. 129.

98

Menurut Tumpal Danil (Wakil Sekjen DPP PBB), figur caleg, pengurus partai

dan citra pimpinan kurang populer di masyarakat karena kurangnya publikasi dan

jarang diliput oleh media massa. Permasalahannya kemudia dibutuhkan dana yang

cukup besar untuk mempopulerkan caleg dan partai seperti dengan memasang iklan.40

Pemimpin yang berkarismatik juga penting dalam mempertahankan kekokohan suatu

partai.

Masalah yang dijelaskan diatas sebenarnya sama pula dengan permaslahan

yang dihadapi oleh PBB di daerah, dan apabila partai PBB di Kab. Pandeglang

menginginkan untuk keluar dari zona tersebut tidak lain solusinya harus mampu

menjawab permasalahan yang disebutkan diatas.

D. Analisis Kekuatan Partai Politik Islam di Daerah kab. Pandeglang

Berdasarkan data yang dihimpun baik dari leteratur, dokumen pembantu

maupun dari wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh

partai politik Islam di Kab. Pandeglang, pada dasarnya semua tokoh tersebut

membenarkan atas melemahnya kekuatan partai politik Islam di Pandeglang,

terutama pada periode pemilu lima tahun terakhir (2009-2014). Merekapun

menyadari banyak hal yang seharusnya dibenahi, baik dari internal maupun jaringan

keluar. Terkait lika-liku permasalahan eksistensi partai politik Islam yang melemah,

40

Indah Permatasari, “Kemunculan Dan Menurunnya Partai Islam Ideologis, Studi Kasus:

Partai Bulan Bintang (Pbb) 1999-2009,” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 20014, h. 62.

99

terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan acauan dari hasil wawancara penulis

dengan beberapa tokoh tersebut;

Sebagaimana penjelasan dari pengurus PPP, bahwa melemahnya kekuatan

PPP di Pandeglang tidak lain faktor utamanya adalah internal parpol, baik solidaritas

antar pengurus, maupun dari komitmen untuk melaksanakan program kerja yang

langsung bersentuhan dengan masyarakat. Utnuk menjawab permasalahan itu

menurut penulis tidak lain solusi utamanya adalah benahi internal partai, hilangkan

sikap egosentris antar pengurus dan maksimalkan langkah tersebut dengan

musyawarah mufakat. Dan terkait program kerja yang kurang berjalan dengan baik,

sebaiknya harus ada kesadaran sendiri dari pengurus partai, kemudian tekankan pada

evaluasi mingguan atau bulanan terkait sejauhmana kinerja yang telah dilaksanakan,

sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi akan mudah untuk dipecahkan.

Memang ini bukanlah permasalahan mudah, namun bukan pula permasalhan sulit

apabila semuanya menginginkan yang terbaik bagi kekuatan partai.

Penjelasan berikutnya hasil wawancara penulis dengan pengurus Partai PKS,

yang menyatakan bahwa sebenarnya permasalahan partai politik di Kab. Pandeglang

khususnya partai politik Islam yang tingat elektabilitasnya mulai melemah, untuk

konteks sekarang bukan lagi faktor ideologi yang dominan bermain, malainkan faktor

figur atau kandidat calon peserta pemilu. Karena masyarakat sekarang pada umumnya

memilih atau tidaknya terhadap partai politik tertentu bukan lagi karena

ketertarikannya dengan partai tertentu, melainkan lebih kepada calon tertentu dari

100

partai manapun calon tersebut diusung. Meskipun faktor partai juga memiliki peran

didalamnya namun faktor figurlah yang memiliki dominasi penuh terhadap seberapa

besar jumlah suara yang diperoleh.

Faktor lain dari penjelasan tokoh partai politik Islam di atas, adalah faktor

eksternal yakni masyarakat mulai tidak memberikan respek terhadap kehadiran partai

Islam. Hal itu bukan tanpa alasan, melainkan karena masyarakat itu sendiri sudah

merasa acuh dengan jargon yang beratas namakan Islam. Masyarakat Pandeglang

sekarang pola pemikirannya sudah dewasa, tidak sepertihalnya dahulu. Masyarakat

lebih teliti untuk menentukan pilihannya, jika dahulu pilihan itu ditunjukkan kepada

partai yang memiliki jargon , simbol, dan visi-misi keislaman, masyarakat sekarang

lebih kepada realisasinya, karena penilaian masyarakat janji-janji yang diberikan

hanya sebatas janji belaka selebihnya sama saja yakni kalau sudah menang dalam

perhelatan pemilu, sedikitpun tidak merasa tersentuh oleh pejabat pemerintah yang

ketika pada pencalonannya mengatasnamakan rakyat dan membawa aspirasi

masyarakat, terlebih mulai maraknya kasus yang melanda partai Islam, baik kasus

pidana maupun kicruh kepengurusan dan itu memiliki dampak besar terhadap

kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam. Secara umum masyarakat sekarang

dalam menentukan pilihannya lebih melihat kepada figur itu sendiri, dan tidak begitu

memperhatikan dari partai mana ia diusung.41

41

Wawancara dengan beberapa warga masyarakat Kab. Pandeglang. Pandeglang 01 Oktober

2015.

101

Selain itu faktor money politic (Politik Uang) sangat memberikan pengaruh

besar terhadap perolehan suara suatu partai politik, ditambah lagi di daerah

Pandeglang pengaruh Golkar dengan figur sentralnya keluarga Alm. H. Hasan Shohib

yang terkenal sebagai penguasa Banten sangat dominan. Jadi selain ketokohan yang

dijadikan pilihan utama, faktor siapa dan sebesar apa uang yang diberikan itu tidak

kalah pentingnya pula. Terlebih Kab. Pandeglang merupakan daerah yang secara

porsentase pendidikan (masyarakat melek hurup) masih rendah, inilah yang

menjadikan suburnya praktik money politik karena atara lemahnya pendidikan dengan

praktik politik uang sangat berbanding lurus.42

Hemat penulis Permaslahan ini sebenarnya bisa diatasi apabila partai Islam

berani mengambil langkah yang revolusioner. Karena pada prinsipnya apabila

memang demikian kenyataan dilapangan berarti itu merupakan indikasi besar bahwa

nilai-nilai apatis atau ketidak pedulian terhadap partai Islam sudah menghinggapi

masyarakat di Kab. Pandeglang. Segala peristiwa yang terjadi apapun bentuknya pasti

ada permulaan atau sebab musababnya, dan hemat penulis sebab musabab masyarakat

apatis terhadap partai Islam karena pelaku partai Islam itu sendiri yang tidak mampu

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan semestinya Ideologi Islam

bukan sekedar platform saja melainkan dituangkan dan diimplementasikan kepada

perbaikan, pelayanan dan pembinaan masyarakat.

42

Wawancara pribadi dengan Dr. Djawahir Hejazziey , SH.,MA (Akademisi). Jakarta 21

Oktober 2015

102

Berdasarkan beberapa statemen dari pengurus partai yang telah penulis

himpun tersebut, solusi penulis untuk menjawab permasalahan tersebut sebagai

beriku:

1. Benahi struktur kepengurusan dan tingkatkan komitmen partai terkait agenda

atau program kerja partai, terutama yang bersentuhan langsung dengan

masyarakat.

2. Kemudian untuk permaslahan faktor partai tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap perolehan suara, melainkan faktor calon atau kandidat peserta

pemilu, hemat penulis jika ada keseriusan dari pelaku partai Islam agar memiliki

peranan penting sebagai pelaksana pemerintah baik legislatif maupun eksekutif,

sebaiknya ada pembinaan serius kepada anggota yang akan disusung, dan yang

paling utama adalah selalu menghadirkan tokoh yang akan diusung di hadapan

masayarakat. Sehingga masyarakat merasakan kehadiaran dan kinerjanya

meskipun figur tersebut belum memiliki peranan di pemerintahan.

3. Partai Islam harus mampu menciptakan tokoh atau figur, karena ketokohan

kandidat memiliki peranan besar bagi kepentingan suara partai politik Islam.

4. Persatuan ditubuh partai Islam akan mampu memberikan perubahan yang

signifikan, dalam artian perlu adanya peleburan partai Islam menjadi satu

kekuatan (satu kendaraan politik), dan nantinya semua aspirasi masyarakat untuk

partai Islam hanya tersalurkan melalui satu jalur, dan tidak terpecah-pecah atau

terbagi-bagi sepertihalnya sekarang.

103

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan menganalisa pada penelitian ini, maka

penulis adapat memberikan jawaban terkait rumusan masalah dan tujuan dari

penelitian ini. Jawaban dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan patai politik Islam di Kab. Pandeglang, masih dibawah bayang-bayang

partai nasionalis jika dilihat dari setiap pemilu diadakan. Padahal Pandeglang

adalah daerah yang terkenal dengan julukan seribu kiayi (sebutan tokoh

keagamaan setingkat ulama), dan sejuta santri atau daerah ini adalah daerah 97%

beragama Islam.

Pada pemilu terakhir (tahun 2014) jumlah perolehan suara keseluruhan dari partai

Islam mencapai 35%, dan jika di gabung dengan partai yang berbasis masa Islam,

maka porsentasenya mencapai 40% saja, dibanding dengan perolehan suara partai

nasionalis. Di kursi DPRD partai Islam dan jika digabung dengan partai yang

berbasis masa Islam hanya mampu mendudukan 18 wakilnya (PPP, 5 kursi, PBB

2 kursi, PKS 5 kursi, PKB 5 kursi, dan PAN 1 kursi) dari 50 kursi yang

diperebutkan. Untuk itu dominasi partai politik di DPRD Pandeglang mayoritas

diisi oleh partai nasionalis dengan 32 kursi (Golkar 8 kursi, Gerindra 7 kursi,

Demokrat 6 kursi, PDIP 5 kursi, Nasdem 4 kursi, dan Hanura 2 kursi). Dengan

104

demikian partai Islam di daerah Kab. Pandeglang tidaka memiliki kekuatan yang

sangat signifikan.

2. Melemahnya kekuatan partai politik Islam di Kab. Pandeglang disebabkan oleh

beberapa faktor; pertama, faktor internal partai baik mengenai solidaritas antar

pengurus partai maupun kurangnya mobilisasi masa, baik dalam bentuk sosial,

pembinaan maupun keagamaan; kedua, pada setiap pemilu figur yang diusung

partai Islam kurang memiliki kekuatan masa dan elektabilitas; ketiga yang

menjadikan faktor melemahnya partai Islam adalah, karena masyarakat Kab.

Pandeglang pada umumnya selain sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap

partai Islam. selain itu masyarakat dalam menentukan pilihan tidak lagi

menjadikan faktor partai sebagai alasan ia memilih calon tertentu, melainkan

lebih kepada calon atau figurnya dari partai manapun calon tersebut disusung.

Selain faktor figur yang menjadi pertimbangan masyarakat (konstituen), satu lagi

faktor yang memiliki pengaruh besar adalah faktor Money Politic (Politik Uang).

Jadi masyarakat sekarang tidak lagi terfokus kepada partai pengusung, melainkan

lebih kepada siapa figurnya dan berapa besaran tipsnya.

3. Mayoritas penduduk beragama Islam di Pandeglang sampai 97%, ternyata tidak

bisa dijadikan jaminan sebagai sumber kekuatan partai Islam, terbukti dari setiap

pemilu diadakan sebagaimana data terakhir disebutkan diatas. Dengan demikian

untuk konteks Kab. Pandeglang antara penduduk beragama Islam dengan partai

politik Islam tidak terdapat hubungan yang linier.

105

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian penulis mengenai tema partai Islam di daerah Kab.

Pandeglang, terdapat catatan untuk langkah partai politik Islam kedepan, antaralain

sebagai berikut:

1. Hemat penulis untuk kedepan agar partai Islam mampu mengembalikan

marwahnya sebagaimana yang pernah dicapai terdahulu, yakni harus serius

dalam menjalankan roda kepengurusan, baik dari sisi solidaritas antar

pengurus maupun komitmen terhadap program kerja yang sudah disepakati,

terutama program kerja yang memiliki ekses yang bersentuhan dengan

masyarakat, sebagai bagian dari mobilisasi masa.

2. Partai politik Islam kedepan fokus membenahi kekuatan di luar, tidak lagi

mengurusi permasalahan internal, seperti halnya konflik dualisme

kepengurusan yang diperlihatkan oleh partai PPP. karena imbas tersebut tidak

hanya berpengaruh di pusat saja, melainkan imbas pula ke cabang-cabang

partai di daerah.

3. Langkah berikutnya yang harus dilakukan partai Islam yakni memberikan

pembinaan kapada kadernya, dan menghadirkan kader tersebut dihadapan

masyarakat dengan agenda yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan begitu

lambat laun, selain kader tersebut memiliki kompeten dan memiliki

elektabilitas tinggi. Tidak hanya dipandang baik oleh masyarakat tetapi

memang memiliki kebaikan dalam diri sendiri.

106

4. Agar kekuatan partai Islam menjadi padu dan menjadi satu kekuatan, untuk

itu partai Islam cukup dengan satu kekuatan, dan partai Islam yang sudah ada

sekarang melakukan fusi kedalam satu rumah besar partai umat Islam.

107

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Amir, Zainal. Peta Islam Politik Pasca Soeharto. Jakarta: LP3S, 2003.

Ali Ahmad, Haidar, Ed. Dinamika Kehidupan Keagamaan Di Era Reformasi,

Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Pusitbang Kehidupan Keagamaan,

2010.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT.Rajagrafindo

Persada, 2009.

__________. Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Azra, Azyumardi. “Partai Politik Islam Kenapa Kalah”. Republika, 5 Desember

2013.

Basyaib, Hamid dan Hamid, Abidin. Mengapa Partai Islam Kalah?. Jakarta:

Alvabet, 1999.

BPJS Kab. Pandeglang. Pandeglang Dalam Angka 2014. Pandeglang: CV.

Mutiara Grafika, 2014.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet.10. Jakarta: PT. gramedia

Pustaka Utama, 2008.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang. Hasil Muktamar II Partai

Bulan Bintang. Jakarta: DPP PBB, 2005.

__________. Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang. Jakarta: DPP PBB, 2010.

Effendi, Bahtiar. Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik

Islam di Indonesi. Jakarta: Paramadina, 2009.

108

Firmanzah. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi

Politik di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Hanafie, Haniah. “Partai-partai Islam di Indonesia”. Skripsi S1 Fakultas

Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

Haris, Syamsuddin. Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi. Jakarta:

Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ihza Mahendra, Yusril. Modernisme, dan Fundamentalisme dalam Politik Islam:

Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-i-Islami

(Pakistan). Jakarta: Paramadina, 1999.

Ismail, Faisal. Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur. Jakarta:

Departemen Agama RI, 2002.

__________. Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur. Jakarta: Badan

Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.

Kencana Syafii, Inu dan Azhari. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT. Refika

Aditama, 2010.

M.A. Gani. Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam. Jakarta: PT. Bulan

Bintang, 1984.

Madjid, Nurcholis. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta: Paramadina,

1999.

__________. Kehampaan Spiritual Mayarakat Modern. Jakarta: PT. Mediacita,

2002.

109

Masad, Dhurorudin. Akar Konflik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2008.

MD, Mahfud. Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka

Cipta, 2001.

__________. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,

2009

Muchtar Ghazali, Adeng. Perjalanan Politik Umat Islam: Dalam Lintas Sejarah.

Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Muhtadi, Burhanuddin. Dilema PKS: Suara dan Syariah. Jakarta: Gramedia,

2012.

Noer, Delia. Partai Isalm di Pentas Nasional. Jakarta: Mizan, 2000.

__________. Gerakan Modern Islam di Indonesia. 1900-1942, Jakarta, LP3S,

1998.

Nurcholish Madjid Society (NCMS). Titik-Temu Jurnal Dialog Peradaban.

Jakarta, 2011.

Permatasari, Indah. “Kemunculan Dan Menurunnya Partai Islam Ideologis, Studi

Kasus: Partai Bulan Bintang (Pbb) 1999-2009”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.

Ridho Al-Hamdi. Partai Politik Isla, Teori dan Praktek di Indonesia. Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2013

110

RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025

Setyo, Bambang. Simpul-simpul Perjuangan Islam di Indonesia: Sejarah

Kebangkitan dan Kiprah Partai Bulan Bintang. Bandung: 2001.

Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran.

Jakarta: UII Press, 1990.

Syafii Maarif, Ahmad. Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jakarta:

LP3S, 2006.

Syam, Firdaus. Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia

Modern. Jakarta: Sumber Pemikiran Islam, 2003.

Tebba, Sudirman. Islam Menuju Era Reformasi. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana

Yogya, 2001.

__________. Islam Pasca Orde Baru. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001.

Thaha, Idris. Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M.

Amien Rais. Bandung: Terazu, 2005.

Wawancara Pribadi dengan Pak. Oman (Sekjen DPD PKS Kab. Pandeglang).

Pandegelang. 27 Agustus 2015.

Wawancara Pribadi dengan Taufiq. SIP (Sekretaris I bidang kaderisasi dan politik

DPC PPP Kab. Pandeglang). Pandeglang. 20 Agustus 2015.

Wulandari, Triana dan Muhtaruddin, Ibrahim. Sarekat Islam dan Pergerakan

Politik di Palembang. Jakarta: Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan

Nasional, 2001.

111

Website

DPP Partai Persatuan Pembangunan, “Visi dan Misi PPP”, diakses pada 14

September 2015 dari http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/.

Website Resmi Kab. Pandeglang. “Sejarah Singkat Kab. Pandeglang”. diakses

pada 08 Agustus 2015 dari


Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

UU No. 39/1999

Keputusan KPU No. 412/Kpts/KPU/Tahun 2014.



Documents

KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM DI DAERAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30715/1/BUSTOMI... · Karena partai Islam lemah dalam penempatan tokoh ... mahluk bumi