1

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

KEJAHATAN PERANG DI IRAK

Menggugat Keterlibatan Inggris dalam Perang Irak

"Saya akan bertanggung jawab penuh untuk setiap kesalahan tanpa

pengecualian atau alasan. Saya, pada saat yang sama, selalu bertanya

mengapa. Namun, saya percaya bahwa lebih baik untuk

menyingkirkan Saddam Hussein dan mengapa saya tidak percaya hal

ini adalah penyebab terorisme yang kita lihat saat ini di Timur Tengah

atau di tempat lain di dunia ini. "

(Pernyataan Tony Blair, PM Inggris pada era Perang Irak, menanggapi

publikasi the Iraq Inquiry oleh Sir John Chilcot, The Guardian, 6 Juli 2016)

Daftar Isi

Konsep Kejahatan Perang...............................3

Chilcot Report dan Tuduhan Kejahatan Perang

kepada Tony Blair...........................................4

Pengakuan Bersalah Tony Blair......................7

Respons Internasional terhadap Laporan

Chilcot............................................................9

Dampak Perang Irak dalam Angka Statistik..11

__________________________________________

Tentang Kami

Laporan ini merupakan sebuah publikasi dari

Lembaga Kajian SYAMINA (LKS). LKS merupakan

sebuah lembaga kajian independen yang bekerja

dalam rangka membantu masyarakat untuk

mencegah segala bentuk kezaliman.

Publikasi ini didesain untuk dibaca oleh

pengambil kebijakan dan dapat diakses oleh

semua elemen masyarakat. Laporan yang terbit

sejak tahun 2013 ini merupakan salah satu dari

sekian banyak media yang mengajak segenap

elemen umat untuk bekerja mencegah

kezaliman.

Media ini berusaha untuk menjadi corong

kebenaran yang ditujukan kepada segenap

lapisan dan tokoh masyarakat agar sadar realitas

dan peduli terhadap hajat akan keadilan. Isinya

mengemukakan gagasan ilmiah dan menitik-

beratkan pada metode analisis dengan uraian

yang lugas dan tujuan yang legal.

Pandangan yang tertuang dalam laporan ini

merupakan pendapat yang diekspresikan oleh

masing-masing penulis. Untuk komentar atau

pertanyaan tentang publikasi kami, kirimkan

email ke: lk.syamina@gmail.com.

Seluruh laporan kami bisa diunduh di website:

www.syamina.org

2

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

Amerika Serikat (AS), didukung kuat oleh Inggris,

menginvasi Irak dengan dalih bahwa rezim Saddam

memiliki senjata pemusnah massal. Invasi dengan

kode "Operasi Pembebasan Irak" secara resmi

dimulai pada tanggal 19 Maret 2003. Tujuan resmi

yang ditetapkan AS adalah untuk "melucuti senjata

pemusnah masal Irak, mengakhiri dukungan

Saddam Hussein kepada terorisme, dan

memerdekakan rakyat Irak".

George W. Bush dan Tony Blair, menyatakan

bahwa mereka berperang di Irak untuk

membebaskan dunia dari seorang diktator brutal

yang merupakan ancaman bagi perdamaian,

stabilitas, dan demokrasi regional. Keduanya telah

secara teratur menyebutkan penggunaan gas kimia

terhadap penduduk Kurdi, dan Perang Iran-Irak

pada tahun 80-an, sebagai contoh kebrutalan

Saddam. Namun saat invasi dilakukan, tidak ada

dan tidak pernah ditemukan senjata pemusnah

massal tersebut di Irak.

Sebagai persiapan, pada 18 Februari

2003,sekitar 100 ribu tentara AS dimobilisasikan di

Kuwait. Amerika Serikat menyediakan mayoritas

pasukan untuk invasi ini, dengan dukungan dari

pasukan koalisi yang terdiri dari lebih dari 20

negara dan suku Kurdi di utara Irak. Invasi inilah

yang menjadi pembuka Perang Irak.

Sebelum invansi dilaksanakan, pemerintah AS

dan Inggris menuduh Irak sedang berusaha

membuat senjata pemusnah masal yang

mengancam kemanan nasional mereka, koalisi, dan

sekutu regional. Pada tahun 2002, Dewan

Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1441 yang

mewajibkan Irak untuk bekerjasama sepenuhnya

dengan inspektur senjata PBB guna membuktikan

bahwa Irak tidak berada dalam suatu usaha

membuat senjata pemusnah masal.

Hans Blix, pemimpin dari tim inspeksi senjata

yang dikirim, mengatakan bahwa tidak ditemukan

senjata pemusnah massal dan Irak telah bekerja

sama dengan aktif, akan tetapi, di bawah

ketentuan-ketentuan tertentu dan penundaan-

penundaan. Sementara itu, Pemerintah AS di

bawah Presiden George W. Bush sedang

memfokuskan diri pada sosok Saddam Hussein

yang dinilai ikut menjadi dalang serangan teror 11

September. Adapun Inggris mengonsentrasikan diri

pada senjata pembunuh massal yang katanya

dimiliki Irak.

Sebuah dokumen dari tahun 2002, yang disebut

"Senjata Pembunuh Massal Irak"—sekarang lebih

dikenal sebagai Dodgy Dossier atau “Dokumen

Berisiko Tinggi” —dijadikan acuan. Pengantarnya

ditandatangani Blair, dan isinya menyatakan,

pasukan Inggris yang ditempatkan di Siprus bisa

dicapai dengan senjata pembunuh masal hanya

dalam waktu 45 menit setelah pernyataan perang.

Isi laporan ini disebarluaskan dan tidak pernah

dikoreksi pemerintah Inggris.

Memang, pada tanggal 15 Desember 2011,

Perang Irak telah dinyatakan berakhir, yang

ditandai dengan pernyataan penutupan misi militer

pasukan AS di Irak oleh Menteri Pertahanan AS

Leon Panetta. Namun, dalam perkembangannya,

3

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

banyak sorotan ditujukan kepada invasi AS dan

Inggris ke Irak tersebut. Kontroversi pun mencuat

di mata publik dunia; apakah invasi tersebut telah

mengakibatkan kejahatan perang yang serius

ataukah tidak?

Konsep Kejahatan Perang

Kejahatan perang adalah suatu tindakan

pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional,

terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa

orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan

perang ini disebut penjahat perang. Setiap

pelanggaran hukum perang pada konflik

antarbangsa merupakan kejahatan perang.

Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal

suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan

perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran

terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh

hukum perang, dan juga mencakup kegagalan

untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan

pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah

mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya,

menggunakan bendera perdamaian itu sebagai

taktik perang untuk mengecoh pihak lawan

sebelum menyerang.

Perlakuan semena-mena terhadap tawanan

perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap

sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal

dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu

kejahatan perang, walaupun dalam Hukum

Kemanusiaan Internasional (International

Humanitarian Law), kejahatan-kejahatan ini secara

luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap

kemanusiaan.

Kejahatan perang merupakan bagian penting

dalam hukum kemanusiaan internasional karena

biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan

suatu pengadilan internasional, seperti pada

Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini

pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan

Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan

Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda,

yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB

berdasarkan pasal VII Piagam PBB.

Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan

Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda,

dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang

terjadi pada atau setelah tanggal tersebut.

Beberapa negara, terutama Amerika Serikat,

Tiongkok dan Israel, menolak untuk berpartisipasi

atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak

warga negara mereka.1

Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak

kepada pemenang suatu peperangan, karena

beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum

dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya

antara lain perusakan target-target sipil yang

dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia I dan

Perang Dunia II; penggunaan bom atom terhadap

Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II.

1Cassese, Antonio. 2013. Cassese's International Criminal Law

(3rd ed.). Oxford University Press. pp. 63–66.

4

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

Pada tahun 2003, Erol Moris memenangkan

Academy Award atas film dokumenternya, The Fog

of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S.

McNamara. Film itu sebagian besar berisi

wawancara dengan Robert McNamara, termasuk

perannya dalam pengeboman di Hiroshima dan

Nagasaki. Ia pernah menjabat sebagai Menteri

Pertahanan AS pada tahun 1961-1968. Setelah itu,

ia menjabat sebagai Presiden Bank Dunia pada

tahun 1968 hingga 1981.

Tahu bahwa ia tidak akan dituntut sebagai

penjahat perang, McNamara menjelaskan bahwa

Jenderal Curtis LeMay, arsitek pengeboman

tersebut, pernah mengatakan, “Jika kita kalah

perang, kita semua akan dituntut sebagai penjahat

perang.”

“Saya rasa dia benar,” kata McNamara. “Dia dan

saya telah melakukan kejahatan perang. LeMay

tahu bahwa apa yang ia lakukan akan dianggap

tidak bermoral jika pihaknya kalah. Tapi, apa yang

membuat amoral jika Anda kalah dan tidak amoral

jika Anda menang?”2

Chilcot Report dan Tuduhan Kejahatan Perang

kepada Tony Blair

The Iraq Inquiry adalah sebuah jajak pendapat

publik Inggris terkait peran negaranya dalam

Perang Irak. Jajak pendapat ini diumumkan pada

tahun 2009 oleh Perdana Menteri Gordon Brown

2The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S.

McNamara (2003)

dan dimulai dengan penyelidikan hingga kemudian

diumumkan dan dipublikasikan pada 6 Juli 2016

lewat laporan publik berupa Chilcot Report.

Laporan Chilcot yang disiapkan selama 7 tahun ini

mencakup kajian hampir 10 tahun keputusan

kebijakan pemerintah Inggris dari tahun 2001

sampai 2009.

Foto: Halaman Twitter Sir John Chilcot, pemimpin tim

penyelidikan the Iraq Inquiry.

Laporan Chilcot pada intinya menyebutkan:

Inggris ikut melancarkan invasi ke Irak secara

tergesa-gesa, sebelum semua opsi damai

dijalankan. Di samping itu, antisipasi untuk masa

pascaperang tidak memadai. Juga penarikan

keputusan dilakukan berdasarkan penilaian data

intelijen yang cacat dan meragukan.

Laporan ini diyakini akan jadi "ancaman" bagi

mantan Perdana Menteri Tony Blair, yang aksinya

ikut memicu berkobarnya Perang Irak II.

Pertanyaan paling penting: Apakah Blair sengaja

mengecoh parlemen? Atau ia hanya

mempropagandakan informasi salah, yang ia

sendiri percaya sebagai benar?

Penyelidikan resmi yang dipimpin Sir John

Chilcot ini bukanlah sebuah pengadilan. Jadi, pada

5

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

akhirnya tidak akan memberi akibat hukum kepada

para pejabat yang dipanggil untuk memberi

kesaksian. Namun demikian, penyelidikan ini

mempunyai wewenang besar untuk memanggil

semua pejabat Inggris yang terlibat dalam perang

Irak dan membuka dokumen-dokumen yang

selama ini masih menjadi rahasia.

Di antara saksi yang sudah tampil adalah bekas

juru bicara Tony Blair, Alastair Campbell, yang

mengatakan bahwa sang perdana menteri menulis

surat kepada Presiden Bush pada tahun 2002 untuk

mengatakan bahwa Inggris akan ikut apabila

Amerika Serikat melakukan aksi militer terhadap

Saddam Hussein.

Selama ini yang masih menjadi pertanyaan

sejumlah warga Inggris adalah apakah Blair

membesar-besarkan informasi intelijen tentang

senjata pemusnah massal Irak untuk mendukung

niatnya memerangi Saddam Hussein.Hal lain yang

menjadi sorotan adalah mengenai legalitas invasi

itu yang tidak didasarkan pada resolusi Dewan

Keamanan PBB, apalagi setelah terungkap dalam

kesaksian bahwa mantan jaksa agung Inggris, Lord

Goldsmith, berubah sikap tak lama sebelum invasi.

Sementara dua pejabat hukum Departemen Luar

Negeri Inggris menyatakan invasi itu melanggar

hukum internasional tanpa dukungan Dewan

Keamanan PBB.

Pengritik kebijakan perang Blair

menganggapnya telah melanggar adab

kemanusiaan dan layak dibawa ke pengadilan

kejahatan perang. Seorang aktivis perdamaian

Inggris bahkan membuat situs yang berjudul

tangkap Tony Blair—arrestblair.org—karena

dianggap melakukan kejahatan melawan

perdamaian dan membuka rekening donasi yang

didedikasikan khusus menangkap Blair.3

John Prescott, yang menjadi Wakil Perdana

Menteri ketika Inggris terlibat dalam Perang Irak

2003, juga mengatakan bahwa invasi Inggris dan

Amerika Serikat ke negara itu adalah "ilegal".

Dalam tulisannya di harian Sunday Mirror, dia

mengaku sisa hidupnya bakal terbebani akibat

"keputusan penuh malapetaka" tersebut. Prescott

mengatakan dirinya saat ini "dengan kesedihan dan

kemarahan luar biasa" mendukung pernyataan

mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang saat itu

menyatakan bahwa Perang Irak adalah tindakan

ilegal.

Namun, dia juga memuji pernyataan pimpinan

Partai Buruh yang meminta maaf atas nama partai

terkait keterlibatan Inggris dalam Perang Irak.

Prescott juga mengatakan bahwa pernyataan

Perdana Menteri Tony Blair bahwa "Saya dengan

Anda, apapun alasannya" dalam pesannya kepada

Presiden AS George W. Bush sebelum invasi pada

Maret 2003, merupakan sikap yang

"menghancurkan".

Dalam tulisannya, Prescott secara pribadi juga

menyatakan "permintaan maaf sepenuhnya"

terutama kepada keluarga tentara Inggris yang

tewas di Irak. Menurutnya, Inggris memilih untuk

3http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/01/100129_chil

cot

6

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

bergabung melakukan invasi sebelum jalan keluar

damai untuk melucuti Irak telah ditempuh

sepenuhnya. Dia mengatakan, sekarang jelas

bahwa kebijakan terhadap Irak didasarkan data

intelijen yang cacat dan penilaian yang tidak

pernah dipertanyakan.4

Laporan Chilcot juga mengungkap bahwa Tony

Blair, mengirimkan memo-memo dukungan kepada

George W. Bush, sebelum mantan presiden

Amerika Serikat itu mengirimkan pasukan untuk

menginvasi Irak. Laporan Chilcot juga

mengungkapkan bahwa Blair mengirimkan 29 surat

rahasia untuk Bush dalam masa-masa sebelum

invasi.

Pada memo tertanggal 4 Desember 2001, Blair

mengakui adanya keengganan dari negara-negara

lain untuk melakukan aksi militer di Irak, namun

menegaskan "yang pasti, orang-orang ingin

menyingkirkan Saddam." Blair juga menyarankan

Bush untuk merancang peta untuk menggulingkan

rezim Saddam Hussein, termasuk di antaranya

menekan Suriah, memantik api pemberontakan di

dalam Irak, dan juga mengajak Rusia ikut serta.

Dalam memo tertanggal 28 Juli 2002, Blair

mengungkapkan dukungannya untuk Bush, namun

mengingatkan bahwa negara-negara Eropa takkan

terlibat tanpa adanya otorisasi Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menyarankan Bush

mengumpulkan bukti-bukti bahwa Irak memang

4http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160710_du

nia_inggris_perangirak_ilegal

menyembunyikan senjata pemusnah massal dan

juga bukti keterkaitan Irak dengan Al-Qaeda.

Dalam memo yang sama, Blair mengakui bahwa

Perang Irak tidak akan berlangsung mudah. "Ini

bukan Kosovo. Ini bukan Afghanistan. Ini bahkan

bukan Perang Teluk." Blair juga mengatakan pada

Bush bahwa Saddam Hussein adalah rezim yang

paling brutal di dunia selain Korea Utara, dan

menurunkan Sadam Hussein dari posisinya sebagai

presiden Irak akan "membebaskan negara itu".

Dalam memo tertanggal 26 Maret 2003, atau

enam hari setelah invasi dimulai, Blair

membenarkan serangan tersebut, meski tak ada

bukti konkret Irak memiliki senjata pemusnah

massal. Blair mengatakan bahwa meskipun senjata

pemusnah massal adalah faktor penting, "hadiah

utama" mereka adalah untuk menyingkirkan

Saddam.

Enam bulan setelah perang dimulai, Blair

kembali mengirimkan surat dan mengakui bahwa

rencana mereka tak berjalan sesuai rencana. Satu

bulan kemudian, Blair mulai mengirimkan surat

dalam nada panik. "Memerangi Irak di daratan

sangat sukar. Kami kehilangan orang karena

serangan teroris. Kami belum menemukan cukup

bukti soal senjata pemusnah massal."

Surat-surat Blair untuk Bush ini berlanjut selama

perang berlangsung dan menunjukkan kedekatan

hubungan antara Blair dan pemimpin Amerika

Serikat tersebut. Menanggapi temuan ini, Alex

Salmond dari Partai Nasional Skotlandia

7

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

mengatakan, “Mengatakan satu hal yang sama

untuk George W. Bush secara pribadi, itu adalah

tindakan kejahatan, pelanggaran pada parlemen,

dan sekarang saatnya bagi parlemen untuk

memberikan vonis kepada mereka.”5

Pada akhirnya, pemimpin penyelidikan Inggris

terkait perang Irak, Sir John Chilcot, menyampaikan

kesimpulan yang mengecam keras peran Inggris

dalam invasi pimpinan Amerika Serikat pada tahun

2003. Saat menyampaikan temuan penyelidikan,

Chilcot mengatakan bahwa Inggris memilih untuk

bergabung melakukan invasi sebelum jalan keluar

damai untuk melucuti Irak telah ditempuh

sepenuhnya.

Dia mengatakan sekarang jelas bahwa kebijakan

terhadap Irak didasarkan data intelijen yang cacat

dan penilaian yang tidak pernah dipertanyakan.

Chilcot mengatakan Irak bukanlah ancaman segera,

dan penilaian tentang risiko senjata pemusnah

massal Irak yang disampaikan sebagai suatu

kepastian, sama sekali tidak berdasar.

Dia menambahkan bahwa Perdana Menteri

Inggris saat itu, Tony Blair, berperang bersama-

sama dengan AS agar sejajar dengan sekutu

utamanya. Tetapi, Blair tidak mendesak Presiden

George W Bush terkait jaminan pasti rencana

Amerika.

Perdana Menteri David Cameron mengatakan

hal ini adalah pelajaran yang harus dikaji untuk

5“Terungkap, Memo Rahasia Blair untuk Bush dalam Perang

Irak”, CNN Indonesia(7/7/2016).

masa depan dan semua pihak yang mendukung

aksi militer di Irak harus turut merasa bersalah.6

Pengakuan Bersalah Tony Blair

Keluarga tentara Inggris yang tewas di Irak

menyatakan kemarahan mereka terkait keputusan

mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair

berperang di Irak. Dalam berbagai kesempatan,

Blair telah meminta maaf atas kesalahan yang

dibuatnya, tetapi tidak pada keputusannya untuk

melibatkan Inggris berperang ke Irak.

Tony Blair mengaku tidak menyangka Irak akan

terjerumus dalam bencana setelah Saddam

Hussein jatuh. Dalam memoarnya, Blair menyebut

keadaan di Irak setelah Saddam Hussein

digulingkan sebagai nightmare (mimpi buruk).

Memoar yang ditulis selama tiga tahun itu

bercerita tentang masa kepemimpinan Blair

sebagai perdana menteri antara 1997-2007.

Blair mengatakan sangat menyesali jatuhnya

korban dalam invasi Amerika, Inggris dan sekutu-

sekutunya. Namun menurutnya Saddam

menimbulkan bahaya yang lebih besar seandainya

dia dibiarkan berkuasa. "Kami tidak

mengantisipasi peran Al-Qaidah atau Iran," kata

Blair mengenai perencanaan pascaperang yang

ternyata menyebabkan pertumpahan darah

berlangsung sampai lama setelah rezim Saddam

tumbang.

6http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160706_du

nia_irak_inggris

8

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

Blair mengatakan dia sangat menyesalkan

jatuhnya korban akibat perang di Irak, penyesalan

yang menurutnya lebih dari sekadar perasaan

sedih ketika melihat tayangan berita yang tragis.

"Saya merasa sangat kasihan pada mereka, kasihan

pada kehidupan yang direnggut, kasihan pada

keluarga yang kesedihannya semakin parah karena

kontroversi mengenai alasan kematian sanak

saudara mereka, kasihan karena merekalah yang

secara tidak fair harus kehilangan."

Tercatat, lebih 200 warga Inggris tewas karena

perang Irak, sementara sampai tahun 2009 paling

sedikitnya 150 ribu warga Irak yang meninggal, dan

lebih satu juta orang harus mengungsi.Perang itu

juga menyedot dana senilai 12 miliar dolar AS dari

anggaran Inggris.

Dalam pernyataannya pada tahun 2010

tersebut, Blair mengaku akan mengambil tindakan

yang berbeda pada tahun 2002 dan 2003, jika ia

punya informasi intelejen yang baru muncul

setelahnya. "Itu bukan penipuan, melainkan

sebuah keputusan," kata Blair menyangkut

keikutsertaan Inggris dalam invasi ke Irak yang

digagas AS secara unilateral tanpa persetujuan PBB

dan NATO.

Tapi ada yang beranggapan, Blair menipu

negara, parlemen, bahkan kabinetnya sendiri,

karena salah menginterpretasi atau membesar-

besarkan hasil penyelidikan yang sangat terbatas,

dan keinginannya untuk mengambil keputusan

dalam suasana yang informal dan bukan dalam

pertemuan kabinet. Bahkan, pemimpin Partai

Buruh—partainya Blair—saat ini, Jeremy Corbyn,

juga sempat menyatakan akan mengajukan

tuntutan terhadap Blair, jika hasil penyelidikan

merujuk pada kesalahan Blair.

Sementara anggota Parlemen David Davis dari

kubu konservatif menilai Blair tidak hanya

berbohong, tapi juga melancarkan kampanye

terkoordinir untuk menyesatkan politisi serta

publik. Davis mengatakan konflik yang dipicu

"koalisi antiteror" Bush menyebabkan Irak

sekarang jadi puing-puing belaka. Hal ini juga jadi

penyebab utama menyebarnya kekerasan di

kawasan maupun global sekaligus merusak

kepercayaan pada kemampuan politik luar negeri

negara-negara Barat.

Dua tuduhan jelas memberatkan Blair. Yang

pertama, apakah ia sengaja menipu rakyat dan

parlemen? Yang kedua, apa motifnya ikut perang?

Ketika Chilcot’s Iraq Inquiry berkonklusi bahwa

"pergantian rezim Irak" jadi tujuan invasi, dan

bukan melucuti senjata Saddam, Blair pun dituduh

melanggar mandatnya.7

Pada akhirnya, menjawab temuan penyelidik,

Blair mengatakan dirinya bertanggung jawab

sepenuhnya terhadap kesalahan apa pun tanpa

kecuali dan tanpa alasan apa pun. Tetapi, dia

meminta masyarakat Inggris untuk menerima apa

yang telah dilakukannya, apa yang dirinya pikir

yang terbaik saat itu.Blair mengatakan dia masih

7“Invasi Irak Berdasar Data Intelien Cacat”,

http://www.dw.com/id/inggris-invasi-irak-berdasar-data-

intelejen-cacat/a-19381472 (6/7/2016).

9

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

meyakini dunia lebih baik tanpa Saddam Hussein,

dan biaya kemanusiaannya lebih besar jika Saddam

dibiarkan berkuasa.8

Ketika itu opini publik tentang keikutsertaan

Inggris dalam invasi Irak bermacam-macam. Yang

tegas menentang hanya sedikit. Ada demonstrasi

menentang perang di London yang dihadiri 1 juta

orang. Namun, setelah beberapa tahun Perang Irak

dan Saddam Hussein dihukum mati, kesalahan data

atau rekayasa informasi dalam konflik Irak makin

jelas. Barulah rakyat Inggris menyatakan tidak

setuju negaranya ikut invasi yang digagas AS tanpa

persetujuan Dewan Keamanan PBB. Tapi, semua

sudah terlambat dan tidak ada gunanya, terutama

bagi rakyat Irak yang menjadi korban.

Pada sisi lain, mari bicara tentang Tony Blair

Faith Foundation. Lembaga yang didirikan dan

berada di bawah asuhan Tony Blair ini sama sekali

tidak menyinggung isu ini. Padahal, lembaga

tersebut dikenal getol dalam mengampanyekan

program CVE (Counter Violent Extremism) dan

perdamaian dunia.

Sikap yang ditunjukkan oleh Tony Blair justru

menunjukkan paradoks (bertolak belakang) dengan

slogan yang dikampanyekan oleh lembaganya

tersebut. Dalam website resminya disebutkan:

“The Rt. Hon. Tony Blair established the Tony

Blair Faith Foundation in 2008 because he

believed that religious ideology and its impact

on the world would be the biggest challenge

facing the 21st Century.

8http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/09/100901_bla

irmemoar

Our team is committed to increasing

understanding of the impact of religion in the

world and mitigating the damage caused by

religious conflict and extremism. We advocate

for open-mindedness, tolerance and secure and

stable societies.”9

Pada saat yang sama, Tony Blair menegaskan

sikapnya yang doyan perang lewat intervensi

militer ketika menanggapi Laporan Chilcot:

"Tidak peduli apakah orang setuju atau tidak

setuju dengan keputusan saya untuk melakukan

tindakan militer terhadap Saddam Hussein; saya

melakukannya dengan niat baik dan dengan yang

saya yakini akan menjadi kepentingan yang terbaik

untuk negara ini....

Saya akan bertanggungj awab penuh untuk setiap

kesalahan tanpa pengecualian atau alasan. Saya di

waktu yang sama selalu bertanya mengapa,

namun, saya percaya bahwa lebih baik untuk

menyingkirkan Saddam Hussein dan mengapa saya

tidak percaya hal ini adalah penyebab terorisme

yang kita lihat saat ini di Timur Tengah atau di

tempat lain di dunia ini."10

Respons Internasional terhadap Laporan Chilcot

Publikasi laporan Chilcot ternyata mendapatkan

respons dari dunia internasional. Misalnya, Komite

Luar Negeri Parlemen Mesir mengajukan

9Lihat:

http://tonyblairfaithfoundation.org/foundation/leadership 10

Tony Blair says reports clears him of 'bad faith', The Guardian (6/7/2016): http://www.theguardian.com/politics/live/2016/jul/06/chilcot-report-live-inquiry-war-iraq

10

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

permohonan dalam pernyataan yang dirilis pada

tanggal 6 Juli 2016, dua hari setelah laporan

tentang partisipasi Inggris dalam Perang Irak

tersebut telah menemukan bahwa intervensi

militer (AS dan Inggris) didasarkan pada cacat

intelijen. Laporan Chilcot "telah menunjukan

alasan palsu yang oleh Bush dan Blair telah

digunakan untuk perang tidak sah mereka

terhadap Irak," kata pernyataan itu, menambahkan

bahwa perang di Irak mengakibatkan lebih dari

satu juta orang tewas dan jutaan lainnya terluka

dan terlantar.

"Bush dan Blair harus diadili sebagai penjahat

perang bukan hanya karena mereka adalah orang-

orang yang mengumandangkan alasan untuk

perang ini, tetapi juga karena mereka harus

bertanggung jawab atas kematian jutaan warga

Irak sejak tahun 2003," pernyataan itu

menambahkan. Lebih lanjut, para anggota

parlemen Mesir mengatakan "Bush melakukan

kejahatan di Irak di tengah ‘keheningan’ AS, yang

memproklamirkan diri sebagai pembawa bendera

demokrasi dan hak asasi manusia.

Mereka juga mencatat bahwa laporan Chicot

menunjukan plot Barat yang tak henti-hentinya

melawan negara-negara Arab, Teluk Persia dan

Timur Tengah. "Konspirasi ini bertujuan menjarah

kekayaan daerah ini, memperbudak bangsa dan

menjatuhkan (mereka) ke dalam masalah yang

konstan," kata pernyataan itu. Anggota Parlemen

Mesir selanjutnya menyarankan agar Liga Arab dan

KTT Arab ke-27 di Mauritania mengeluarkan

pernyataan keras terhadap intervensi militer Barat

di Dunia Arab dan menekan PBB untuk mengadopsi

prinsip ini.11

Sebelumnya, Peraih Nobel Perdamaian 1984,

Uskup Agung Afrika Selatan, Desmond Tutu,

pernah mengatakan bahwa invasi militer Amerika

Serikat (AS) dan sekutunya, terutama Inggris,

terhadap Irak adalah pelanggaran hak asasi

manusia. Dia mendesak pengadilan tindak pidana

hak asasi internasional (ICC) untuk mengungkap

kejahatan HAM tersebut.

''George Bush dan Tony Blair telah melakukan

kejahatan perang terhadap Irak,'' tulis Desmond di

surat kabar Inggris The Observer dan The Guardian

(2/9/2016). Aktivis Apertheid ini menuliskan, kedua

pemimpin negara adidaya itu telah melakukan

kebohongan publik, dengan menyiarkan senjata

pemusnah massal dan pembunuhan massal

sebagai alasan invansi militer pada 2003 itu.

Menurut dia, kestabilan politik internasional dan

keamanan di Kawasan Timur Tengah tidaklah akan

terusik apabila AS dan sekutunya tidak turut

campur di sana. Lebih jauh dia menganalisis bahwa

penggulingan Saddam Hussein oleh kelompok

digdaya itu adalah pemantik kerusuhan di kawasan

hingga sekarang, dan memaksa Iran untuk terlibat.

''Bush dan Blair telah mendorong manusia ke tepi

jurang peperangan,'' ujarnya.

11

“Bush, Blair should be tried as war criminals for Iraq war:

Egypt's Parliament”, Ahram

Online,http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/2327

51/Egypt/Politics-/Bush,-Blair-should-be-tried-as-war-

criminals-for-I.aspx (8/7/2016).

11

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

Desmond mengaku kecewa terhadap

penegakan hukum di internasional, yang dianggap

tidak adil dalam memperlakukan penjahat

kemanusiaan lainnya. Dia mempertanyakan

pengadilan di Den Haag hanya terkonsentrasi

terhadap pelanggar HAM di Asia dan Afrika, namun

tidak 'membuka mata' terhadap kejahatan

kemanusian yang dimotori oleh AS bersama sekutu

di tempat lain.

Dia menjelaskan, hingga sekarang 16 kasus

kejahatan HAM yang diseret ke ICC. Di antaranya,

yang menyeret pemimpin pemberontak dari

Republik Demokratik Kongo (DRC), Thomas

Lubanga (divonis 14 tahun penjara), dan penjahat

Perang Serbia Ratko Mladic.

Sementara itu, Pengadilan Kriminal

Internasional (ICC) menyatakan tertarik pada

sejumlah hasil penyelidikan, misalnya perincian

soal tindakan kriminal yang dilakukan tentara

Inggris di Irak. Tapi, ICC juga menyatakan,

keputusan Inggris untuk melancarkan perang

dengan Irak tidak termasuk jurisdiksi mereka.12

Dampak Perang Irak dalam Angka Statistik

Dampak dari invasi militer AS dan Inggris ke Irak

luar biasa ‘disesalkan’ jika ditinjau dari berbagai

aspek. Berikut ini sejumlah angka yang

dikumpulkan BBC dari berbagai sumber di seputar

12

“Why I had no choice but to spurn Tony Blair”

https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/02/

desmond-tutu-tony-blair-iraq (2/9/2012)

Perang Irak sejak invasi Maret 2003 hingga

mundurnya pasukan Amerika Serikat, Desember

2011.13

Jumlah tentara

Amerika Serikat memimpin invasi Irak dengan

didukung oleh berbagai negara, antara lain Inggris.

Jumlah tentara AS di lapangan befluktuasi antara

100.000-150.000 kecuali pada masa ‘penambahan

pasukan’ tahun 2007.

Pada masa itu, Presiden George Bush ingin

meningkatkan keamanan di Irak, khususnya di

ibukota Baghdad, dengan mengerahkan 30.000

pasukan tambahan.

Presiden Barack Obama kemudian menjanjikan

penarikan mundur tentara AS dari Irak sebagai

bagian dari kampanye pada tahun 2008 dan jumlah

tentara AS di Irak terus berkurang sejak dia

memerintah Januari 2009.

Tanggal 19 Agustus 2010, brigade pasukan tempur

AS yang terakhir meninggalkan Irak, namun sekitar

50.000 personil masih tetap di sana untuk

mempersiapkan proses peralihan keamanan.

13

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/02/1

30216_irak_statistik

12

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

Sumber: Brooking Institution

Jumlah terbesar pasukan Inggris di Irak mencapai

46.000 pada masa invasi awal dan setiap tahun

berkurang terus hingga 4.100 tentara ketika

penarikan mundur pada Mei 2009. Namun

Angkatan Laut Inggris masih melatih AL Irak hingga

Mei 2011.

Jumlah korban

Amerika Serikat kehilangan 4.487 personilnya di

Irak sejak Operasi Pembebasan Iran dilancarkan

pada tanggal 19 Maret 2003. Sebanyak 3.492

tewas dalam operasi militer dan sekitar 32.000

luka-luka.

Sumber: Defence Manpower Data Centre

Sementara Inggris kehilangan 179 tentaranya

dengan 136 tewas dalam operasi. Sebanyak 139

pasukan dari negara-negara lain anggota koalisi

tewas di Irak.

Jika kematian pasukan internasional tercatat

dengan baik, jumlah korban jiwa penduduk sipil

maupun tentara atau pejuang bersenjata Irak lebih

sulit untuk diperoleh. Oleh karena itu, semua

perkiraan jumlah korban jiwa warga Irak bisa

diperdebatkan.

Badan Perhitungan Irak, Iraq Body Council atau IBC,

merupakan lembaga yang secara rutin melakukan

perhitungan dengan melakukan pemeriksaan ulang

atas laporan media dan sumber-sumber lain –

antara lain catatan kematian di rumah sakit.

Sumber: Iraq Body Count

Berdasarkan IBC, tercatat 97.461 hingga 106.348

korban jiwa sipil hingga Juli 2010. Menurut IBC

perbedaan antara tinggi-rendahnya korban

disebabkan perbedaan laporan-laporan tentang

berapa banyak yang tewas dalam insiden

kekerasan dan apakah mereka warga sipil atau

pejuang bersenjata.

Laporan lain—berdasarkan Survei Kesehatan

Keluarga Irak yang didukung PBB—memperkirakan

jatuh 152.000 korban jiwa dalam kekerasan

sepanjang Maret 2003-Juni 2006. Jumlah itu

mencakup pejuang Irak dan juga penduduk sipil.

Biaya perang

Perhitungan tentang biaya yang dihabiskan dalam

Perang Irak juga bisa diperdebatkan. Data dari

Badan Riset Kongres (Congresional Research

Service) per Juli 2010 di bawah ini

menggambarkannya:

13

Laporan Reguler SYAMINA Edisi 13/Oktober 2016

Badan Riset Kongres memperkirakan negara itu

menghabiskan hampir US$ 802 miliar untuk

mendanai Perang Irak hingga tahun keuangan

2011.

Namun, pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz

dan akademisi dari Universitas Harvard, Linda

Bilmes, mendapatkan perhitungan US$ 3 triliun

dengan memasukkan dampaknya terhadap

anggaran negara dan perekonomian AS.

Pemerintah Inggris pada Juni 2010 mengeluarkan

angka US$ 14,32 miliar untuk mendanai perang

Irak. Sebagian besar untuk kepentingan militer dan

US$861 juta untuk bantuan.

Jumlah pengungsi

Kekerasan sektarian di Irak mulai berkembang

pada awal 2005 dan meningkat drastis pada

Februari 2006. Konflik bersenjata antara kubu

Syiah dan Sunni mendorong terjadinya

pengungsian di dalam negeri maupun ke luar

negeri.

Organisasi Migrasi Internasional (IOM)

memperkirakan dalam masa 2006-2010 sebanyak

1,6 juta warga Irak mengungsi dari rumahnya.

Jumlah itu sekitar 5,5% dari total penduduk Irak.

Dari jumlah itu, pada tahun 2012 sekitar 400.000

orang sudah kembali ke rumah mereka, khususnya

di Baghdad, Diyala, Ninewa, dan di Provinsi Anbar.

Kesimpulan

Dari kumpulan data dampak perang di atas,

publik bisa menilai layak tidaknya invasi militer

yang mengakibatkan Perang Irak disebut sebagai

kejahatan perang. Yang jelas, Laporan Chilcot–yang

dideskripsikan oleh BBC News sebagai "laporan

yang memberatkan", oleh The Guardian sebagai

"vonis berat", dan oleh The Telegraph sebagai

"tajam" –secara luas mengkritik aksi pemerintah

dan militer Inggris untuk terlibat dalam perang

maupun perencanaannya setelah Perang Irak.

Setidaknya, Laporan Chilcot menjadi titik masuk

yang melahirkan beberapa kesimpulan, di

antaranya bahwa ada pengakuan bahwa invasi Irak

merupakan sebuah kesalahan, ditinjau dari sisi

norma maupun aturan hukum internasional.

Di sisi lain, fakta Perang Irak menunjukkan

wajah sesungguhnya dari negara-negara yang

menjadi pemegang veto di PBB (Perserikatan

Bangsa-Bangsa); bahwa PBB hanyalah alat bagi

kepentingan negara-negara tersebut. Ketika

kepentingan tidak sejalan maka prinsip-prinsip PBB

pun tidak lagi dipedulikan, ditinggalkan, bahkan

jika perlu dilanggar. (F. Irawan)