“KEHIDUPAN BERAGAMA DITINJAU DARI PIAGAM MADINAH”

Oleh Kelompok 6Akuntansi / II A :

1. Herni Susyanti 212. Weny Joana Indrianing Islam 223. Rahman Anshari 234. Eko Wahyu Samodra 245. Agustin Utomo Putri

46

SEJARAH PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah atau juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib pada tahun 622 M.

Menghentikan pertentangan sengit antara 1. Bani 'Aus2. Bani Khazraj

Menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas di Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas.

Isi Piagam MadinahPiagam Madinah terdiri dari 47 pasal, yang terdiri dari :1. Mukaddimah2. Pembentukan umat 3. Persatuan seagama 4. Persatuan segenap warga negara5. Golongan minoritas, 6. Tugas Warga Negara, 7. Perlindungan Negara, 8. Pimpinan Negara, 9. Politik Perdamaian10.Penutup.

Secara garis besar Piagam Madinah memuat tentang :

Bidang ekonomi dan sosialKeharusan orang kaya membantu dan membayar utang orang miskin, kewajiban memelihara kehormatan jiwa dan harta bagi segenap penduduk, mengakui kebebasan beragama dan melahirkan pendapat, menyatakan kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang bersalah, dan tidak ada perbedaan antara siapapun di depan pengadilan.

Bidang MiliterAntara lain menggariskan kepemimpinan Muhammad bagi segenap penduduk Madinah, baik Muslimin, Yahudi ataupun Musyrikin, segala urusan berada di dalam kekuasaannya. Beliaulah yang menyelesaikan segala perselisihan antara warga negara. Dengan demikian jadilah beliau sebagai Qaaid Aam (panglima tertinggi) di Madinah. Keharusan bergotong royong melawan musuh sehingga bangsa Madinah merupakan satu barisan menuju tujuan.

Penerapan Piagam Madinah dalam Konstitusi Indonesia :

Konstitusi Madinah tercermin dalam konstitusi Indonesia :

- Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bab XI UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

- Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalam pancasila.