KEDUDUKAN HUKUM PERAWAT DALAM ... - jurnal.untad.ac.id

Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 1, Februari 2021

82

KEDUDUKAN HUKUM PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN

TINDAKAN MEDIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

Maman Hermana

Email: [email protected]

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Abstrak

This research uses normative or doctrinal legal research with the research approach used is

statute approach and historical approach. The statute approach is carried out by examining

all laws and regulations relating to the legal issues being addressed. Historical approach is

carried out by examining the background of what is learned and the development of

arrangements regarding the issues at hand, this action is needed when researchers really

want to uncover philosophical thoughts and mindsets that give birth to something that is

being studied, which has relevance to the present. The results showed that the

implementation of medical actions by nurses, legally have been in accordance with statutory

regulations, and do not violate the provisions contained in normative instruments of medicine

and nursing, the nursing profession has a legal position carrying out medical actions which

must be in accordance with the type of nurse. In the implementation of medical actions

performed by nurses who are not in accordance with the type, to this matter has

consequences for accountability both criminal, civil and administrative law.

Kata Kunci: Doctors and Nurses; Legal standing; Medical Action

PENDAHULUAN

Sebelum lahirnya Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

(selanjutnya disebut UU Keperawatan),

profesi perawat masih kurang diakui dan

kurang mendapat perhatian dalam dunia

kesehatan, kondisi tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan dan hak-hak perawat belum

sepenuhnya memadai, padahal peran

perawat sangat dibutuhkan, mengingat

terbatasnya jumlah dokter dengan

kebutuhan pelayanan kesehatan oleh

masyarakat tidak sebanding.

2. Tuntutan hukum banyak ditujukan kepada

perawat, karena pelayanan yang diberikan

dianggap melampaui kewenangannya, hal

ini disebabkan pengaturan kewenangan

dan pelimpahan serta pembagian

wewenang yang tidak jelas, banyak

perawat bekerja dalam grey area.

3. Pekerjaan perawat dalam grey area

meliputi menetapkan diagnosis penyakit,

membuat resep obat, melakukan tindakan

pengobatan di dalam maupun di luar

tempat layanan kesehatan, melakukan

pemeriksaan kehamilan, melakukan

pertolongan persalinan, melakukan

mailto:[email protected]


83

tindakan invasi (seperti memasang infus,

memasang kateter, dan menyuntik), serta

tindakan-tindakan kegawat daruratan,

termasuk pula pelaksanaan tugas

kebersihan, dan tugas administrasi. Hal ini

terjadi akibat belum adanya job

decriptions yang jelas.

4. Perawat ditetapkan pada posisi yang

secara hukum tidak mempunyai tanggung

jawab mandiri karena harus bergantung

pada tenaga kesehatanlain.

5. Masalah pendidikan keperawatan,

khususnya mengenai jenjang pendidikan

yang masih beragam dan belum ada

standarisasi pendidikan, Tidak diatur

secara tegas mengenai perlindungan

hukum bagi seluruh aktivitas yang

dilakukan oleh perawat termasuk

didalamnya memberikan tindakan

keperawatan, pendidikan, nasehat, dan

konseling dalam rangka penyelesaian

masalah kesehatan.

6. Regulasi yang masih sebatas pada

Peraturan Pemerintah/ Peraturan Menteri

Kesehatan, yang hanya mengatur tentang

tenaga kesehatan, registrasi tenaga

kesehatan, dan penyelenggaraan izin

praktik perawat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut,

disertai perjuangan seluruh elemen

keperawatan melalui organisasi perawat dari

daerah sampai pusat, maka Dewan

Perwakilan Rakyat telah memasukan

Rancangan Undang-Undang Keperawatan

sebagai salah satu prioritas Program

Legislasi Nasional Tahun 2012 dan pada

tanggal 25 September 2014, disahkan

menjadi undang-undang.

Ruang lingkup pengaturan secara

umum dalam UU Keperawatan meliputi jenis

perawat, pendidikan keperawatan, registrasi,

izin praktik, dan registrasi ulang, praktik

keperawatan mencakup tugas dan

wewenang, hak dan kewajiban mencakup

hak dan kewajiban Perawat serta hak dan

kewajiban Klien, organisasi profesi perawat,

kolegium keperawatan, dan konsil

keperawatan, dengan demikian dapat

memberikan gambaran sebagai berikut :

1. Latar belakang perawat menjadi lebih

jelas dan terstruktur. Pada UU

Keperawatan diatur mengenai pendidikan

perawat (perawat vokasional dan perawat

profesional).

2. Kepastian dan perlindungan hukum untuk

perawat sebagaimana tujuan pengaturan

keperawatan tertulis di dalam Pasal 3 UU

Keperawatan

3. Pembentukan konsil keperawatan

4. Kejelasan dalam memberikan pelayanan

kepada pasien sebagaimana tercantum

dalam Bagian Kedua, Pasal 29 s/d Pasal

35 UU Keperawatan

5. Perawat diizinkan melakukan praktik

keperawatan mandiri di Indonesia dengan


84

syarat yang ditentukan oleh Konsil

Keperawatan.

Penjabaran wewenang perawat dalam

tatanan pelayanan kesehatan, yang tercantum

dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 UU

Keperawatan, secara umum terlaksana dalam

tiga ruang lingkup, yaitu :

1. Pelaksananaan tindakan mandiri perawat

berupa asuhan keperawatan;

2. Pelaksanaan tindakan medis berdasarkan

pelimpahan tugas;

3. Pelaksanaan tindakan medis dalam

keadaan keterbatasan tertentu dan/ atau

dalam keadaan darurat tanpa adanya

pelimpahan tugas dari dokter.

Kejelasan dan ketepatan dalam

pelimpahan tindakan medis sangat

dibutuhkan antara lain tentang jenis tindakan

medis yang dilimpahkan, jenis tenaga

kesehatan dengan kualifikasi yang

dibutuhkan, batas waktu penggunaan

pelimpahan, serta dalam kondisi bagaimana

dibutuhkan adanya pelimpahan tindakan

medis, serta pengaturan-pengaturan lainnya

yang tujuannya memperjelas khususnya

dalam pertanggungjawaban hukum, jika

terjadi hubungan hukum yang menimbulkan

kerugian masyarakat penerima jasa

pelayanan kesehatan.

Di samping itu, kenyataan

menunjukkan bahwa dengan semakin

terdidiknya masyarakat umum dan semakin

banyaknya beredar buku-buku pengetahuan

populer tentang tentang penyakit dan

kesehatan, maka masyarakat awam juga

semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan

yang diterimanya. Kesenjangan pengetahuan

yang secara klasik telah menyebabkan

ketidak seimbangan hubungan antara tenaga

kesehatan dengan pasien saat ini semakin

mengecil. Selain itu bahwa pembagian tugas

dalam bidang kedokteran kepada berbagai

jenis tenaga kesehatan semakin besar,

sehingga menyebabkan berkurangnya

wewenang dokter dan makin terbuka

terhadap penilaian dan kritik.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

mengecilnya kesenjangan pengetahuan

antara pasien dan tenaga kesehatan dan

semakin terbaginya otonomi profesi dokter

kepada pihak lain, akan banyak berpengaruh

dalam penilaian dan pengendalian profesi

kesehatan, sehingga memberikan dampak

bagi tenaga kesehatan maupun pasien

terhadap kedudukan hukumnya yang

menjadi seimbang dan sederajat, mempunyai

hak dan kewajiban yang dilindungi oleh

undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian berkaitan dengan

“Kedudukan hukum perawat dalam

melaksanakan tindakan medis setelah

berlakunya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang

Keperawatan”.


85

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian hukum normatif atau doktrinal.

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan tertier.

Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, dikenal

beberapa jenis bahan hukum,

pengklasifikasian bahan hukum tersebut

sebagaimana peneliti maksud dan gunakan

dalam penelitian ini ialah bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan

non hukum. Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat

autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan

hukum primer merupakan bahan hukum

yang bersifat mengikat dan resmi, meliputi

peraturan perundang-undangan. Bahan

hukum sekunder adalah bahan hukum yang

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang

bahan hukum primer yang merupakan semua

publikasi tentang hukum. Sedangkan bahan

non hukum adalah bahan hukum yang

memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

Analisis Bahan Hukum

Mengenai tehnik analisis bahan hukum

yang diterapkan dalam penelitian ini di awali

dengan pengumpulan dan sistematisir bahan-

bahan hukum yang diperoleh untuk

kemudian dianalisis, analisis dilakukan

dalam rangka untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada dengan

menggambarkan apa yang menjadi masalah

(deskripsi), menjelaskan masalah

(eksplanasi), mengkaji permasalahan dari

bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi)

dan memberikan argumentasi dari hasil

evaluasi tersebut, sehingga didapat

kesimpulan mengenai persoalan yang

dibahas pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pelaksanaan

Tindakan Medis Oleh Perawat

Tenaga kesehatan sesuai dengan

pengertiannya yang tercantum dalam UU

Tenaga Kesehatan adalah “setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan

serta memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan”.1 Ketentuan tersebut

memberikan penjelasan bahwa tenaga

kesehatan dalam hal ini perawat, diberikan

kedudukannya oleh undang-undang sebagai

subjek hukum yang mempunyai kewenangan

melaksanakan pelayanan kesehatan dalam

bidang keperawatan.

1 Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan.


86

Mengenai sumber kewenangan Pada

Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(selanjutnya disebut UU Administrasi

Pemerintahan) menyebutkan bahwa

kewenangan diperoleh melalui atribusi,

delegasi, dan/atau mandat.

a. Kewenangan Atribusi

Atribusi adalah pemberian

Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau

Undang-Undang.2

Kewenangan seorang perawat dalam

melakukan pelayanan kesehatan secara

mandiri sesuai dengan ruang lingkup dan

tingkat kompetensinya dimana perawat

memiliki kewenangan untuk melakukan

asuhan keperawatan secara mandiri dan

komperehensif serta tindakan kolaborasi

keperawatan dengan tenaga kesehatan lain

sesuai dengan kualifikasinya dalam UU

Tenaga Kesehatan pada Pasal 62 berbunyi:

(1) Tenaga kesehatan dalam menjalankan

praktik harus dilakukan sesuai dengan

kewenangan yang didasarkan pada

Kompetensi yang dimilikinya.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang

memiliki lebih dari satu jenjang

pendidikan memiliki kewenangan



Administrasi Pemerintahan

profesi sesuai dengan lingkup dan

tingkat Kompetensinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

kewenangan profesi sebagimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Didalam keadaan tertentu seorang

tenaga kesehatan yaitu perawat yang

memberikan pelayanan kedokteran dan/atau

kefarmasian dalam batas tertentu, serta tidak

adanya tenaga kesehatan yang memiliki

kewenangan untuk melakukan tindakan

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta

tidak dimungkinkan untuk dirujuk, perawat

dapat memberikan pelayanan diluar

kewenangannya di jelaskan dalam UU

Tenaga Kesehatan pada Pasal 63 berbunyi:

(1) Dalam keadaan tertentu Tenaga

Kesehatan dapat memberikan pelayanan

diluar kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai

menjalankan keprofesian diluar

kewenangannya sebagaimana dimaksud

ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

b. Kewenangan Delegatif

Delegasi adalah pelimpahan

Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

lebih rendah dengan tanggung jawab dan


87

tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada

penerima delegasi.3

Berkaitan dengan tugas perawat yang

tercantum dalam UU Keperawatan Pasal 29

huruf g, yaitu sebagai pelaksana tugas

berdasarkan pelimpahan wewenang,

dijelaskan dalam Permenkes 26/2019 pada

Pasal 27 dan Pasal 28. Pada Pasal 27

disebutkan bahwa tugas sebagai pelaksana

tugas berdasarkan pelimpahan wewenang

dilaksanakan berdasarkan :

a. Pelimpahan wewenang untuk melakukan

tindakan medis dari dokter dan evaluasi

pelaksanaannya, atau

b. Dalam rangka pelaksanaan program

pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 28 Ayat (1)

sampai dengan Ayat (8) menyebutkan

sebagai berikut :

(1) Pelimpahan wewenang untuk melakukan

tindakan medis dari dokter sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat

berupa pelimpahan wewenang delegatif

atau mandat.


tindakan medis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilakukan secara

tertulis.

(3) Pelimpahan wewenang secara mandat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh tenaga medis kepada




perawat untuk melakukan suatu tindakan

medis di bawah pengawasan tenaga

medis yang melimpahkan wewenang.

(4) Pelimpahan wewenang secara delegatif

untuk melakukan sesuatu tindakan medis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh tenaga medis kepada

perawat dengan disertai pelimpahan

tanggung jawab.


sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan sesuai dengan kompetensinya.


tindakan medis sebagaimana dimaksud

ayat (1) dilakukan sesuai dengan

kompetensinya.

(7) Jenis tindakan medis dalam pelimpahan

wewenang secara mandat meliputi

tindakan :

1) Memberikan terapi parenteral

2) Menjahit luka dan tindakan medis

lainnya sesuai dengan kompetensi

perawat

(8) Jenis tindakan medis dalam pelimpahan

wewenang secara delegatif meliputi

tindakan :

1. Memasang infus

2. Menyuntik

3. Imunisasi dasar, dan

4. Tindakan medis lainnya yang

dilakukan sesuai dengan kompetensi

perawat.


88

Pengaturan tersebut memberikan

gambaran terhadap jenis-jenis tindakan

medis yang dapat dilaksanakan secara

delegatif dan mandat.

c. Kewenangan Mandat

Mandat adalah pelimpahan

Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

lebih rendah dengan tanggung jawab dan

tanggung gugat tetap berada pada pemberi

mandat.4

Dalam melaksanakan tugas

berdasarkan pelimpahan kewenangan

delegatif dan mandat sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam Permenkes 26/2019 pada

Pasal 27 dan Pasal 28, ketentuan tentang

kategori perawat yang dapat menjalankan

kewenangan tindakan medis, diatur tersendiri

dalam UU Keperawatan pada Pasal 32 ayat

(4) dan ayat (7) berbunyi:


sebagimana dimaksud pada ayat (3)

hanya dapat diberikan kepada perawat

profesi atau perawat vokasi terlatih yang

memiliki kompetensi yang diberikan.

(7) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan

pelimpahan wewenang sebagimana

dimaksud ayat (1), perawat berwenang:

a. Melakukan tindakan medis yang

sesuai dengan kompetensinya atas




pelimpahan wewenang delegatif

tenaga medis.

b. Melakukan tindakan medis dibawah

pengawasan atas pelimpahan

wewenang mandat; dan

c. Memberikan pelayanan kesehatan

dengan program pemerintah.

Hasil penelitian diketahui bahwa

pelimpahan kewenangan tindakan medik.

d. Analisa jenis tindakan medis yang

diimpahkan

Dalam ketentuan umum Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor

290/MENKES/PER/III/2008 tentang

Persetujuan Tindakan kedokteran

(Selanjutnya disebut Permenkes 290),

dijelaskan bahwa tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi yang selanjutnya disebut

tindakan kedokteran adalah suatu tindakan

medis berupa preventif, diagnostik,

terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan

oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

Dengan demikian tindakan medis

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

a. Penegakan diagnosa

b. Melakukan terapi (Pengobatan)

c. Melakukan tindakan invasif

Sesuai dengan yang telah dijelaskan

sebelumnya, Konsil Kedokteran Indonesia

telah mengeluarkan peraturan tentang

Standar Kompetensi Dokter Indonesia,

Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia


89

yang memuat lafal sumpah kedokteran, serta

terbitnya Permenkes 1438 tentang Standar

Pelayanan Kedokteran. menjadi instrumen

normatif dalam melaksanakan pelayanan

kedokteran.

Peneliti mencermati bahwa

pelaksanaan tindakan medis oleh perawat,

secara yuridis telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dan tidak melanggar

ketentuan yang tercantum dalam instrumen

normatif kedokteran. Beberapa penjabaran

terkait tindakan medis yang dapat ditafsirkan

menjadi dasar dalam memberikan

pelimpahan pelaksanaan tindakan medis oleh

perawat, dijelaskan sebagai berikut

a. Dalam buku standar kompetensi dokter

indonesia, terdapat penjabaran

kompetensi yang harus dimiliki seorang

dokter, yang berkaitan dengan kerjasama

dengan profesi lain dalam tim pelayanan

kesehatan, beberapa diantaranya sebagai

berikut

1) Kompetensi profesionalitas yang luhur

: lulusan Dokter Mampu Berperilaku

profesional yaitu mampu bekerja

sama intra- dan interprofesional

dalam tim pelayanan kesehatan

demi keselamatan pasien

2) Kompetensi komunikasi efektif yaitu

mampu menggali dan bertukar

informasi secara verbal dan nonverbal

dengan pasien pada semua usia,

anggota keluarga, masyarakat, kolega,

dan profesi lain, lulusan dokter

mampu berkomunikasi dengan

mitra kerja (sejawat dan profesi

lain) antara lain melakukan

tatalaksana konsultasi dan rujukan

yang baik dan benar, membangun

komunikasi interprofesional dalam

pelayanan kesehatan

b. Kode Etik Kedokteran,

Kewajiban umum yaitu seorang dokter

harus senantiasa berupaya melaksanakan

profesinya sesuai dengan standar profesi

yang tertinggi, seorang dokter harus

menghormati hak-hak pasien, hak-hak

sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan

lainnya, dan harus menjaga kepercayaan

pasien, setiap dokter dalam bekerja sama

dengan para pejabat di bidang

kesehatan dan bidang lainnya serta

masyarakat, harus saling menghormati.

Kewajiban dokter terhadap pasien yaitu

setiap dokter wajib melakukan

pertolongan darurat sebagai suatu tugas

perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin

ada orang lain bersedia dan mampu

memberikannya.

c. Lafal sumpah kedokteran

“Saya akan senantiasa mengutamakan

kesehatan pasien dengan memperhatikan

kepentingan masyarakat”.

Dengan demikian secara normatif

dokter melakukan pelimpahan tindakan

medis kepada perawat tidak melanggar

ketentuan dalam peraturan perundang-


90

undangan sebagaimana yang telah dijelaskan

diatas, namun harus sesuai dengan

kemampuan atau kompetensi yang menerima

pelimpahan tindakan medis.

Dalam pejelasan Pasal 62 disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan

berdasarkan kompetensi" adalah kewenangan

untuk melakukan pelayanan kesehatan secara

mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat

kompetensinya, poin b “perawat memiliki

kewenangan untuk melakukan asuhan

keperawatan secara mandiri dan

komprehensif serta tindakan kolaborasi

keperawatan dengan Tenaga Kesehatan lain

sesuai dengan kualifikasinya”

Sebagaimana telah disebutkan

sebelumnya dalam UU Keperawatan bahwa

tindakan medis yang dapat dilimpahkan

secara delegatif, antara lain menyuntik,

memasang infus dan memberikan imunisasi

dasar sesuai dengan program pemerintah,

tindakan ini dapat diberikan kepada perawat

profesi atau perawat vokasi terlatih yang

memiliki kompetensi yang diperlukan.

Pelimpahan dilakukan disertai dengan

pelimpahan tanggung jawab, selanjutnya

dalam Permenkes 26/2019 ditambahkan pula

satu norma pelaksanaan tindakan medis

secara delegatif oleh perawat yaitu

melakukan tindakan medis lainnya yang

sesuai dengan kompetensi perawat, sehingga

tidak terbatas pada beberapa tindakan medis

yang telah disebutkan di atas.

Kemudian pelimpahan yang

dilaksanakan secara mandat yaitu

pelimpahan wewenang tindakan medis

kepada perawat di bawah pengawasan,

tanggung jawab atas tindakan medis pada

pelimpahan wewenang mandat berada pada

pemberi pelimpahan wewenang. Dalam UU

Keperawatan disebutkan jenis tindakan

medis yang dilaksanakan secara mandat

yaitu memberikan terapi parenteral dan

penjahitan luka, selanjutnya dalam

Permenkes 26/2019 ditambahkan pula satu

norma pelaksanaan tindakan medis yaitu

pelaksanaan tindakan medis lainnya sesuai

dengan kompetensi perawat.

Terhadap ketentuan tersebut, sesuai

pula dengan pelaksanaan tindakan secara

delegatif, sehingga dapat dipahami bahwa

jenis tindakan medis yang disebutkan secara

delegatif dan mandat, tidak membatasi jenis

tindakan medis tertentu, namun harus

disesuaikan dengan kompetensi yang

dimiliki perawat.

d. Analisis kedudukan perawat dalam

melakukan tindakan medis

Setelah diketahui kewenangan dokter

berdasarkan perundang-undangan terhadap

kompetensi tindakan medis yang

dimilikinya dan dalam rangka memberikan

pelimpahan kepada perawat memberikan

pemahaman bahwa :

a. Pelimpahan kewenangan tindakan medis

dilaksanakan berdasarkan keputusan

dokter;


91

b. Pelimpahan kewenangan tenaga medis

diberikan kepada perawat profesi atau

perawat vokasi terlatih yang memiliki

kompetensi diperlukan.

c. Pelimpahan kewenangan yang diberikan

oleh tenaga medis kepada perawat harus

secara tertulis, dengan instruksi yang jelas

pelaksanaanya serta petunjuk bila timbul

komplikasi;

d. Harus ada evaluasi dalam

pelaksanaannya;

e. Perawat berhak menolak bila ia merasa

tidak mampu.

Dengan demikian pelimpahan tindakan

medis yang bisa diberikan adalah dalam

bentuk kewenangan yuridis yaitu

kewenangan yang dibatasi norma-norma

yang merupakan ligkup dan wewenang

perawat. Kompetensi dan kewenangan

tersebut menunjukan kemampuan

profesional dan merupakan standar profesi

untuk tenaga kesehatan tersebut.

Kewenangan profesional tidak bisa

dilimpahkan, tiap-tiap profesi mempunyai

kompetensi masing-masing, dan kompetensi

tidak bisa dilimpahkan. Dalam hal ini,

kewenangan mandat dan delegasi yang

diberikan kepada perawat untuk melakukan

tindakan medis kepada pasien adalah sebagai

pelaksanaan menjalankan tugas (execution),

sedangkan pengambilan keputusan (decision)

adalah merupakan tetap tanggung jawab

dokter.

Selanjutnya batasan kewenangan

pelaksanaan tindakan medis berdasarkan

tugas pelimpahan yang disesuaikan dengan

jenis perawat, dijelaskan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan kewenangan dokter yang

dijelaskan sebelumnya pada Pasal 35 UU

Praktik Kedokteran dan Pasal 30 sampai

dengan Pasal 37, jenis perawat yang dapat

melakukannya sebagai berikut :

- Perawat Ahli Madya memiliki

kompetensi untuk melakukan tindakan

medis berupa :

Memeriksa fisik dan mental pasien

Melakukan tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi berupa tindakan pada

keadaan gawat darurat, pada keadaan

keterbatasan tertentu, dalam keadaan

darurat untuk memberikan

pertolongan pertama berupa tindakan

medis, memberikan terapi parenteral,

menjahit luka, memasang infus,

menyuntik, serta pemberian suntikan

imunisasi dasar.

Menyimpan bahan-bahan

pengobatan dengan memperhatikan

keamanan dan keselamatan pasien.

Memberikan dan mencatat obat

sesuai dengan yang didelegasikan.

- Ners memiliki kompetensi untuk

melakukan tindakan medis berupa :





92





medis dan pemberian obat,

memberikan terapi parenteral,



imunisasi dasar.

Melakukan pengobatan untuk

penyakit umum dalam hal tidak

terdapat tenaga medis, penyakit

umum sebagaimana tercantum dalam

penjelasan Pasal 33 Ayat (4)

merupakan penyakit atau gejala yang

ringan dan sering ditemukan sehari

hari dan berdasarkan gejala yang

terlihat (simtomatik), antara lain, sakit

kepala, batuk pilek, diare tanpa

dehidrasi, kembung, demam, dan

sakit gigi.

Menjamin keamanan dan ketepatan

penyimpanan, pemberian dan

pencatatan bahan-bahan pengobatan.

Memberikan obat, mencatat,

mengkaji efek samping dan

mengukur dosis yang sesuai dengan

resep yang ditetapkan.

- Ners Spesialis memiliki kompetensi

untuk melakukan tindakan medis berupa








medis dan pemberian obat,

memberikan terapi parenteral,



imunisasi dasar.

Melakukan pengobatan untuk

penyakit umum dalam hal tidak

terdapat tenaga medis, penyakit

umum sebagaimana tercantum dalam

penjelasan Pasal 33 Ayat (4)

merupakan penyakit atau gejala yang

ringan dan sering ditemukan sehari

hari dan berdasarkan gejala yang

terlihat (simtomatik), antara lain, sakit

kepala, batuk pilek, diare tanpa

dehidrasi, kembung, demam, dan

sakit gigi.



pencatatan bahan-bahan pengobatan.

Memberikan obat, mencatat,

mengkaji efek samping dan

mengukur dosis yang sesuai dengan

resep yang ditetapkan.

Merespon situasi gawat darurat/

bencana secara cepat dan tepat,

mengambil peran kepemimpinan

dalam triage dan koordinasi asuhan

klien sesuai kebutuhan asuhan khusus

Mendelegasikan kepada orang lain,

kegiatan sesuai dengan kemampuan,


93

tingkat persiapan, keahlian dan

lingkup praktik legal, Menerima

kegiatan yang didelegasikan sesuai

dengan tingkat keahliannya dan

lingkup praktik legal



pencatatan bahan-bahan pengobatan

Memberikan obat termasuk dosis

yang tepat, cara, frekuensi,

berdasarkan pengetahuan yang akurat

tentang efek farmakologis,

karakteristik klien dan terapi yang

disetujui, sesuai dengan resep yang

ditetapkan.

B. Tanggung Jawab Perawat Dalam

Melakukan Tindakan Medis

Pertanggungjawaban hukum terhadap

kesalahan yang menimbulkan kerugian dari

pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan

perawat ditinjau berdasarkan hukum perdata

dan hukum pidana. Dalam bidang hukum

administrasi, pertanggungjawabannya lahir

karena adanya pelanggaran ketentuan hukum

administrasi terhadap penyelenggaraan

praktik perawat. UU Keperawatan telah

memberikan ketentuan administrasi yang

wajib ditaati perawat yakni:

a. Kewajiban perawat memiliki STR dan

SIPP dalam menyelenggarakan praktik

keperawatan

b. Menjalankan tugas dalam rangka

penyelenggaraan praktik keperawatan,

yaitu sebagai:

Pemberi asuhan keperawatan

Penyuluh dan konselor bagi klien

Pengelola pelayanan keperawatan

Peneliti keperawatan

Pelaksana tugas berdasarkan

pelimpahan wewenang; dan/atau

Pelaksana tugas dalam keadaan

keterbatasan tertentu.

a. Pelaksanaan tugas berdasarkan

pelimpahan wewenang hanya dapat

diberikan secara tertulis oleh tenaga medis

kepada Perawat untuk melakukan sesuatu

tindakan medis dan melakukan evaluasi

pelaksanaannya.

Selanjutnya ketentuan administrasi

tersebut diatur lebih lanjut dalam Permenkes

No. 26/ 2019, sebagai berikut :

a. Surat izin Praktik Perawat bagi perawat

yang melakukan praktik keperawatan di

fasilitas pelayanan kesehatan antara lain :

Tempat praktik mandiri perawat

Klinik

Pusat kesehatan masyarakat, dan/ atau

Rumah sakit.

Dengan ketentuan hanya dapat memiliki

paling banyak 2 (dua) SIPP.

b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan

berdasarkan tugas dan kewenangan yang

telah diatur dalam Pasal 16 sampai

dengan Pasal 32, dengan pengecualian

pada Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan

Ayat (7).


94

Izin adalah dokumen yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan

lainnya yang merupakan bukti legalitas,

menyatakan sah atau diperbolehkannya

seseorang atau badan untuk melakukan usaha

atau kegiatan tertentu.5 Izin merupakan

instrumen yuridis yang digunakan

pemerintah untuk mempengaruhi agar mau

mengikuti cara yang dianjurkan guna

mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian pada hakikatnya,

perangkat izin penyelenggaraan praktik

keperawatan menurut hukum admnistrasi

adalah :6

a. Mengarahkan aktivitas, artinya pemberian

izin (formal atau materil) dapat memberi

kontribusi dan standar pelayanan yang

harus dipenuhi oleh perawat dalam

pelaksanaan praktiknya.

b. Mencegah bahaya yang mungkin timbul

dalam pelaksanaan praktik dan mencegah

penyelenggaraan praktik pelayanan

kesehatan oleh orang yang tidak berhak.

c. Melakukan proses seleksi yakni penilaian

administrasi, serta kemampuan teknis

yang harus dipenuhi oleh setiap perawat.

d. Memberikan perlindungan terhadap warga

masyarakat dari praktik yang tidak

5 Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6 Rudi Yulianto, Analisa terhadap Tindakan

Perawat Dalam Melakukan Tindakan Khitan, Tesis,

Surabaya. 2017. hlm. 106

dilakukan oleh orang yang memiliki

kompetensi tertentu.

Ketiadaan Surat Izin Praktik Perawat

(SIPP) dalam menjalankan penyelenggaraan

pelayanan kesehatan merupakan sebuah

administratif malpraktek yang dapat dikenai

sanksi hukum. Bentuk sanksi administrasi

yang diancamkan pada pelanggaran hukum

administrasi dalam UU Keperawatan adalah

dapat berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan izin.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab

sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa

pelaksanaan tindakan medis oleh perawat,

secara yuridis telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dan tidak melanggar

ketentuan yang tercantum dalam instrumen

normatif kedokteran dan keperawatan,

profesi keperawatan memiliki kedudukan

hukum melaksanakan tindakan medis yang

disesuaikan dengan jenis perawat.

Rekomendasi

Dari penelitian ini, peneliti menyarankan

agar kiranya pemerintah dalam hal ini adalah

kekuasaan eksekutif dan legislatif,

menerbitkan suatu produk hukum baik

berupa peraturan perundang-undangan


95

maupun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk

teknis terkait dengan batasan-batasan jenis

perawat yang melakukan tindakan medis

tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Aan Efendi, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di

Rumah Sakit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014, tentang Keperawatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/ Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan

Pelaksanaan Praktik Kedokteran


96

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ menkes/148/i / 2010 tentang Izin

dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

Jurnal Dan Karya Ilmiah Lainnya

Hermana. M. (2014). Kedudukan Hukum Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis,

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu.

Bahan Internet

https://agusroniarbaben.wordpress. com /2017/06/03/ pengertian - kewenangan-sumber -

sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang. diakses tanggal

17 November

https: // www. pengertianmenurutparaahli.net/ pengertian-kompeten-dan-kompetensi/

diakses tgl 10 Desember 2019.

https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kompeten-dan-kompetensi/

Documents

KEDUDUKAN HUKUM PERAWAT DALAM ... - jurnal.untad.ac.id