KEDUDUKAN HUKUM EKONOMI DALAM STRUKTUR ILMUHUKUM

D. Sidik Suraputra l

Abstrak

The mainstream thought of Indonesian economic lawyers are highlighted on the substances of the economic law is descended into areas of private and public law themselves. In this article the author launched his thought regarding a proposition that economic law is esteemed under public law system even neither economic lawyers had not endorsed it. Author also unveils that for a sufficient endorsed through legal concept needs consensus frol11 law profeSSionals so that it would be well developed. This article is not focused to analyze in particular economic law element. 't will relale to author 's suggestion that economic law scopes ought to confine into one of public law domains that is considered to more comprehensible even tough the scapes in rehearsal is ensued extensively because much government's dilemmas which is impacted through economic.

Kata kunci' kedudukan. hukul11 ekonomi. struktur ill11l1 hukul11

I. Pcndahuluan

Keberadaan dan berlakunya Hukum Ekonomi tergantung dari Sistem Perekonomian yang dianut oleh suatu negara. Setiap sistem ekonomi hanls mampu memecahkan tiga permasalahan pokok ekonomi. Pertama-tama, apa yang harus diproduksi dan berapa ban yak. Produksi berupa barang dan jasa adalah hasil transformasi dari berbagai faktor produksi. Barang dan jasa yang diproduksi, akan bermanfaat bagi kOllsumen. Pertanyaan barang apa yang harus diproduksi, berarti barang apa saja yang harus disediakan. Berapa banyak agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Keduanya, setelah diputuskan barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Maka pertanyaan berikut "Bagaimana memproduksinya". Metode dan tekno logi apa yang digunakan dalam proses produksi. IImu ekonomi, memandang teknologi sebagai faktor yang penting dalam proses produksi. Meskipun demikian

! Guru Besar Hukum Transnasional Fakultas Hukum Univers itas Indonesia

Kedudukan Hukul11 Ekonomi Dalam Slruklur IImu Hukuf11, Surapulra 67

teknologi bukan satu-satunya pil ihan. Sebab banyak faktor yang harus dipcrtimbangkan , seperti skala produks i, kepemimp inan manajemen, iklan di media masa, kemampuan linansiai dan sikap mental. Pilihan teknologi se baiknya dikaitkan dcngan faktor-faktor terse but. Agar teknolog i yang dipilih menghasilkan tingkat elisiensi ya ng besar. Ketiga, untuk s iapa barang dan jasa diproduksi. Penanyaan ini berdimensi keadilan dan pemerataan. Apa gunanya produksi me limpah karena mempergunakan teknologi tinggi dan berskala besar dan elisien, bila hanya diminati segelint ir anggota masyarakat saja. Keputusan untuk s iapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan konsep keadaan masyarakat bersangkutan. Bagi masya rakat ega liter keadilan berarti setiap individu memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan masyarakat uti I itarian tidak terlalu mementingkan kead i Ian da lam j umlah2.

Untuk menjawab tiga pertanyaan pokok ekonomi tampil tiga s istem perekonomian, . yaitu perlama-Iama, sistem ekonom i pasar bebas, dimana keputusan sumber daya dilenlukan sendi ri oleh individu ata u produsen. Biasa nya produsen akan menghasilkan barang, apabila dia dapat keuntungan setinggi-tingginya, dan ballyak yang ingin beli. Maka keputllsan tentang barang apa yang akan dihasil kan dilenlukan oleh pasarlpembeli dengan harga yang memberi kellntungan bagi pellgusaha. Pemikirall dari sistem pasar bebas ini berasal dari pendapat Adam Smith (1723 - 1790) yang dimuat dalam bukunya An InqllilY into the Natllre and Courses of the Wealth of Nations . Adam Smith menyatakan bahwa sepcrti alam semesta yang berjalan serba leratur," sislem ekonomi pun akan mampu memulihkan dirinya sendiri (self adjllstment), karena ada kekualan pernyataan yang disebut sebagai langan-Iangan lidak terl ihat (invisible hand). Tangan ajaib terse but adalah mekanisme pasar,. yaitu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaks i kekuatan pennintaan dan penawaran. Adam Smith sangat percaya bahwa mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang elis ien , jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonom ian.

Keduanya, sistem ekonomi terpimpin (komando). Di dalam sistem ini tiga persoalan ekonomi yang terdahulu telah dibahas, dipecahkan oleh penguasa pusat, apakah diperuntukkan unluk individu atau kelompok pemerintah pusat menentukan alokasi penggunaan sumber daya, penentuan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Semuanya ini dilakukan dengan

2 Pralhama Rahardja dan Mandala Manurung. "Pengantar IImu Ekollomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)'"; (Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 200,1). ha l. 3-4.

68 Jurnal flukul1I dan Pembangunan. Tahun Ke-35 No. I. Januari- Morel 2005

menggunakan perencanaan pusa!. Individu t idak punya kebebasan dalam menggunakan sUlllber daya. Hak milik individu biasanya tidak ada.

Ketiganya, sistem ekonomi campuran, adalah sistem yang memplInyai unsur-unsur sistem ekonomi terpimpin dan sistem ekotlomi pasar. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem umum yang dianut oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang3

,

Realitas perekonolllian suatu negara pad a dewasa ini Illerupakan pcncerminan dari sistctll ekonomi campuratl, di mana badan-badan lIsaha beserta individu dan pe·lllerintah bersallla-sailla ikut terl ibat dan Illengendalikan perekonoillian negara. Badan-badai, usaha swasta dan individu ikut Illelibatkan diri dalam perekonoillian negara melalu i mekanisme pasar tanpa cam pur tangan pemerintah, dan lembaga-Ie mbaga pemer intah ikllt mengendalikan perekollolllian dengan mengeluarkan berbagai peraturan unluk menstabilkan pasar dan l11engeluarkan insent if pajak. Sistelll perekonolllian cRlllpuran ini mempcngaruhi bentllk maupun Illate ri dari batasan HlI kll Ill Ekonomi4

.

II. Bcrbagai Hatasan Hukum Ekonomi

Penulis akan l11englltip pendapat pakar I-iukum Ekonollli Be landa, se la in dari sistem hukul11negara Belanda dengan Indonesia adalah sal11a,juga perkembangan Hu kul11 Ekonomi di negara Belanda dan negara-negara Eropa Barat s lldah l11aju, dan dalam sistem pendidikan ill11u hukul11nya sudah ada cabang ilm u l-Iukul11 Ekonol11i 5 Meskiplln dcmikian Illasih saja ada perbcdaa n pcndapat mengenai substansi dari Hukllm Ekollomi dan batasan dari l-iukul11 Ekonomi. Di kawasan Eropa Bara! terdapat tiga aliran mengenai def'in is i maupun mater i dari Hukulll Ekonom/'.

3 Michael P. Todaro, Ekonomi Pembangunan, Jilid I, Edisi kelima. Penerbit Bumi Aksara-Longman, Jakarta 1994 . Hal. 40. Hampir semua negam ketiga (negara bcrkembang) menganllt sistem ekonomi "Campuran". yailu sualu sistem yang membiarkan beroperasinya pasar bebas (Illcmungkinkan part isipasi aklif oleh se~tor swasta) akan tetnpi sektor pemcrintah juga aktir melakukall kegiatan dalam rangka mengelola perekonominn nasionnl pada uillumnya, dan mengatur pengalokasian sumber-sumber daya.

" Nopirin, Ph.D. "Pengantar IImu Ekonomi, Makro dan Mikro), Edisi Pertama, (Penerbit: BPFE - Yogyakana 2000). haL 3- 10.

5 Dr. A. Mulder ell Mr. R.A.A. Duk, 'Schets van he! Sociaal-Economisch recllt in Nederland". (W.E..!. Tjeenk Willink- Zwolle. 1985). hal. 5.

6 Elise c.A. M. Boot and E.P. long. "Introduction to Dutch Law jor Foreign

Kedudukan Hukul1l Ekonomi Dalam Struktur IImu Hukul1l, Suraputra 69

1.

2.

3.

The so-called "narrow view " in which economic law is seen as an independent brand of law comprising of rules governing the existing relationship between the state and the economic factors of production, distribution and consumption. This point of view is, therefore, only concerned with the stalules which are enacled or applied in order to influence the overall economic results and the marker The decision-making process on Ihe level of business managemenl is not taken inlO consideration. A second view considers economic law as Ihe law of economic planning and developmenl, irrespective of whether it is engendered by Ihe Slate or private inilialive or by bOlh logether. Seen the light economic law, Iherefore, includes rules pertaining to Ihe fields of private law, commercial law, public law. lax law. penal law. elc. and in Ihis view also managemenl economics are also relevanl to economic law. A Ihird school of Ihought holds that economic law is nol new and independenl branch of law, bUI a legal melhod of approach to economic activities. In this view economic law comprises legal rules of various sources bul which are applicable 10 Ihe economic aClivily of the Siale. of the enterprises and of private individuals.

Aliran pertama di negeri Belanda adalah aliran paling banyak pengikut, meskipun sampai sekarang perbedaan pendapat mengenai materi maupun batasan dari Hukum Ekonomi belum terselesaikan'. Aliran pertama lebih menekankan pada peranan pemerintah dalam perekonomian negara daripada para pelaku pasar langsung seperti badan-badan usaha swasta dan individu. Untuk mendapat pengertian yang jelas, Hukum Ekonomi tidak saja terbatas pada undang-undang saja (mandalory statules), tetapi juga harus diperhatikan segala peraturan pelaksanaan dari undang-undang'. Karenajuga dalam prakteknya perangkat kebijaksanaan ekonomi tidak hanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, akan tetapi juga dalam instrumen hukum lainnya seperti subsidi dan dana bantu an yang diberikan oleh pcmerintah.

Lawyers", (Edited by D.C. Fokkema, 1.M.!. Chorus, E.H. Hondues en E.C. Lisser), Kluwer­Dcventer, The Netherlands 1978, Chapter 20, Economic Law, hal. 491.

1 Ibid., hal. 492.

, Ibid.

\

, \

70 Jurnal Hllkum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Mare! 2005

Sistem ekonomi campuran tetap berdasarkan pad a pnns ,p pasar, yang terkenda li oleh peraturan pemerintah'-

Oi dalam akt ivitas ekonomi pasar berlaku hukum pasar yak ni mekanisme pClllbe ntukan harga yang beke'janya ditentukan oleh faktor perlllinlaan dan faktor penawaran. Oilihat dari pers pektif in i, maka Hu kum Ekonomi merupakan bagian dari Hukum Publik dan sebagai tugas utamanya, adalah melakukan pengawasan dan mengikuti perkemban ga n agar tidak terjadi kegagalan pasa r, dcngan menggunakan pengaruh me lalui perangkat Hukulll Ekonomi terhadap keseluruhan penawaran (aggregate supply)'o atau pada keseluruhan perlllintaan (aggregate demand)".

Kebijaksanaan i-IlIkum Pemerintah menggllnakan perangkat HlIklll11 Ekonomi letap harus mClllperhatikan dan tunduk pad a keadaa n ekonomi pasar be bas, yang pad a akhirnya dikuasa i oleh konsulllen dan teknologi. Konsulllen Illengarahkan perekonolllian Ille la lui selera bawa han alau selera yang dipclajarinya, se pcrti terungkap dalam hal Ill clllilih dari nilai rupiah. Se lanjulnya mereka Illclllilih satu titik batas kemun gk inan produks i (production possibility Fontier)."

Memang tidak dapat di sa ngkal bahwa para pelaku pasar yang menggerakkan perekonomian suatu negara tanpa cam pur tan gan pemerintah,

'l BUSlanul Arilin dan Didik 1. Rachbini. ··Ekonomi Pol itik d<ln Kcbijaksanmll1 POlilik'·, Pcnabil P.T. Gramcd ia Widiasarana Indotlesin, (Pen.::rbit: Jakarta. 200 I ). hal. I. Pasar tclap harus digovcrned dalam Stlatu sistcm kelcmbagaan bernallla negara. bahkan dapm segera mcndikle supply uang, suatu sistclll accounting dalam perlukaran yang pad a saat ini dianggap paling etisicl1 .

10 Paul A. Sal11ul!ison dan Willinm D. Nordhaus. ·'Mikro Ekonomi·'. Edisi keempalbeJas. (Pcncrbit : Erlangga Jakarta, 1993 ). hal. 548. Aggregate Supply (Penawaran .-Igregat), total nilai barnng danjasa yang dihasilkan pcrllsahaan dalam slIatu periodc terlentu. Penawaran agrega! merupakan fungsi dari ketcrsediann inpul, teknologi dan lingkat harga.

II Ibid. Aggregate demand (permintaan agrcgat) jumlah bc lanjn yang direncanakan alau diinginkan dnlam suntu perekonomi an secara keseluruhan dalam sualu pcriodc terlcnlU. Pcnawaran agrcgal dan invt:stasi. domcstik, belanja pcmerinlah, fungsi konsllll1si dan liang beredar.

I:! Ibid. , hal. 47, Production possibility /ro lllier (balas kell1ungkinan produksi). su<Hu meIotic unluk mcnggnmbarkan masalnh t!konomi tentang kelayakan (scarcity) balns kcmungkinan produksi mcmpcrlihalkan jumlah maksimum barang-barang dan jnsa-.iasa yang dapal diproduksi olch suall! perekonomian pada suatu \Vaklu tertenlU dengan sUl11bcr-sulllbcr daya dan tcknologi yang terscdia. lihal huku Chrislopher Pass. Bryan Lowes dan Leslie Davks. Kamus Lcngkap Ekonomi. Edisi kedua, Pcnerbit Erlangga, 1994. hal. 526-5 27 .

Kedlldukan Hukllm Ekonomi Da/am Strllktllr IImli Hukum, Suraputra 71

dengan menggunakan Hukum Perdata dan Hukum Dagang dalam transaksi bisnis mereka. Di lain pihak seperti yang telah dibahas sebelumnya, Pemerintah juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya, seperti membuat pasar stabil dan mengeluarkan keringanan pajak untuk menggerakkan dan menghidupkan kembali pasar, dengan menggunakan perangkat Hukum Pub lik .

Para pakar dan penulis Hukum Ekonomi di Indonesia, tidak seragam dalam memberi judul pada karangan mereka, ada yang memakai judul Hukulll Ekonollli 13 dan Hukum Ekonomi Pembangunan '4 Meskipun tidak seragalll materi dari karangan para penulis Hukum Ekonomi terse but, pad a lImlimnya menganggap bahwa Hukum Perdata dan Hukum Publik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Ekonomi. Baru ada satu penulis Indonesia yang berpendapat bahwa Hukum Ekono mi adalah l11erupakan Hukul11 Publik, yang akan dibahas dalal11 lel11baran se lanjutnya.

Penulis sendiri , berpendirian bahwa Huklll11 Ekonollli , yang j uga telah dikelllukakan dalalll karangan penulis terdahulu 15

, merupakan bagian dari Hukulll Publik khususnya Illerupakan bagian dari Hukul11 Administrasi Negara. [,andangan "sel11pil" dari Hukul11 Ekonol11i, lebih bisa dipertahankan sebagai salah satu cabang ill11u hukulll dalal11 slruklm ill11u hukum, daripada pandangan "Iuas" yang l11emasukkan Hukllill Perdata dan Hukul11 Publik sebagai materi dari Huklllll Ekonomi . Karena dalam pandangan "11I3S",

13 Sumantoro (penyunting), "'-lllkulll Ekonomi··. (p~ncrbit Universitas Indonesia UI Press 1986). Prof John W. Head, "Pengantar Hukum Ekollomi"' . Proyck Elips E! ips II .Ianllari 2002. Ny. Rdnowu!nn Sutantio SH. "Kapita Sc[ekta Hukum Ekonomi dan Pcrbankan", (Penerbit IKAHI. 1996). A.F. Elly Erawaty SH. LL.M dan Prof. DR. J. S. Badudu, ""Kamlls Hukulll Ekonollli"". Proyek ELiPS. 1996. Rachmadi Usman. I-Iukutn Ekonoilli dalnm Dinamika, (Pen~rbil Djambatan .Iakana, 2000).

14 DR. C.F. G. Sumaryati Hartono SH, "Hukum Ekollomi Pembangunan Indonesia:. (Pellerbit: Bina Cipla Bandllng, 1988), hal. 53, 8ahwu kaidah-kaidah hukum mengcllai Ekonomi Indonesia ada yang bersifat Hukum Ekonomi Pembangunan, ada yang bersifat Hukum Ekonomi Sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah alas putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur keg iatan dan kchidupan ekonomi di Indonesia. Oalam hal ini , karena ekonomi Indonesia sudah merupakan suatu verwaltung wertschaft, maka tidak dapat dan tidak pcrlll lagi diadakan perbedaan apakah kaidah-kaidah itu merupakan kaidah-kaidah hukum perdata atau kaidah­kaidah hukum publik.

15 D. Sidik Suraputra, "Huklll1l Ekonomi Transnasional dan Transaksi Pinjaman LilaI' Negeri " Majalah Hukull1 dan Pembangunan No.6 Tahun XXII, Desember 1992, hal. 533-534.

\

72 .furno! Huku11I dan Pembangunan. TahuJ1 Ke-35 No. I, Januari- Marel 200j

banyak variabel yang harus diperhitungkan, sehingga batas-batasnya tidak tegas dan gambaran dari Hukum Ekonomi akan leb ih kabur karena tidak terarah.

Prof. J. TH. Degenkamp seorang pakar Hukum Ekonom i Be landa memberi komentar terhadap pandangan "Iuas" sebagai berikut 16

:

"Apabila kila l11emilih balasan yang sangal luas, l11aka kila dapal bayangkan dalam pengerlian Hukum Ekonol11i. akan lermasuk semua unsur-unsur Hukum Ekonomi yang l11empunyai hubungan dengan slruklllr dan berfungsinya ekonomi. Apabila kila membahas deskripsi lersebZll, maka akan lermasuk dalam pengerlian Hukum Ekonomi an lara lain Hukum Kebendaan. Hukum Dagang dan juga akan lermasuk f1ukul77 Perllsahaan. f1ukllm Konsumsi. f1ukum yang mel1enlllkan slruklllr dari lala lerlib ekonol77i (eli negeri Belanda merllpakan lala lerlib campuran dan disebul sebagai Ekonomi (/iorienrQsikan), inslrllme17-inSlrlllnen Yllridis yang

berada dilangan pemerinlah lInluk l11el11pengaruhi seklor pasar dan banyak lagi. Sualu diskripsi yang luas dari f1Uklll11 Ekonol11i adalah lidak praklis, karena dengan del11ikian l11aka hampir seluruh hukllm akan merupakan J-fUkZlI11 Ekonomi. Seliap perilakll l11anllsia dari sualu ma.lyarakal yang ada

16 Prof. Mr. Drs. J. Th. Degenkmnp, "fnleid;ng Economiseh Recht'", Snillsom. T:it:cnk Willink. Alphen ann dt':11 Rijn 1984. hal. 18. kutipan mcrupnbn tCI:jemahnn bebas dan leks brthasa Belandn:

"{\iesl men voor een =eer r/lime definilie, dall =011 men klll1l1ell voorsteflen onder het economisc/I recht Ie verstaan aile rechlsefementen die helrekking hebben op de slrllClIIllr en helfimctioneren vall de economie. l\ie.Yf men 1'001" een del'gelijke olllscilrij"'illg. dan be/wren 101 IIet econollliscil recilt onder andere hel ,,'el"lJ1ogel1srechl. het ilandelsrechl lIIel inbegl'ip Will lIet ondel'l1elllingsreci1t, het conslIl11entenrecht, hef rechl dOl de siruclllllr van de ecol1olllische orde bepaafl (in Nederland cen gemengde :ogenaamde 'georien!eerde economie 'J. de juridische inslrumen/en die de overheid in handen "eeft ler beinvloeding van de mark/secto,. en nog veel meer. De=e mime ol1lschrijvil1g van hel ecomonisc" recht is niel erg handig omclo! dan bijna het gehele teChl beslaot liit ecol1omi:ich recht . .lion elk. lIloatschappelijk gedrag van mensen is H--ef een economisch aspect Ie verbinden en, houdt he! recllt zlch met dat gedrag bezig, dan =011 het op grond van de hiervoor genoemde mime definitie 'economisch recht' genoemd moe!en worden ".

Kedudukan Hukum Ekonomi Dalam Struktur IImu Hukum, Suraputra

hubungannya dengan aspek ekonomi, dan berdasarkan balasan yang luas, akan lermaSllk dalam pengertian Hukwn Ekol1omi ".

73

Se lanjutnya Prof. J. TH. Degenkamp mengatakan bahwa se layaknya harus ada pembatasan, karena Hukum Kebendaan termasuk .Hukum Dagang, / sejak lama sudah berkembang merupakan suatu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, dimasukkan dalam batasan Hukum Ekonomi adalah tidak pad a tempatnya "-

Penu lis baru menemukan satu penulis Hukum Ekonom i In donesia, yang berpend iri an berbeda dengan kebanyakan penulis Hukum Ekonomi Indonesia lainnya, dan memberi judul Hukum Ekonomi Sosial Indonesia pad a bukunya'8 Penulis terse but memberi penjelasan mengenai Hukum Ekono mi SosiaI , sebagai serangkaian peraturan perundang-undangan guna mewujudkan demokrasi ekonomi, dan juga berguna bagi periindungan serta jaminan hak-hak dan kewajiban masyarakat secara adil dalam rangka meningkatkan marta bat kemanus iaan se luruh masyarakat'9 Se lanj utnya dikatakan bahwa, Hukum Eko nom i Sos ial merupakan landasan bagi pemerintah untuk turul menata ekonomi pasar, berupa cam pur tangan pemerintah dengan kebijaksanaan yang adil, artinya kebijaksanaan yang diamb il , dan dilaksanakan untuk kepent ingan kesejahteraan rakyat, bukan I k · . '0 lanya epentlllgan tertentu saJa- ,

Batasan yang dikem ukakan oleh penu li s tersebut di atas bahwa Hukum Ekonomi berupa campur tangan pemerintah dengan mengeluarkan serangka ian undang-undang untuk menata eko no mi pasar, ada lah senada dengan batasan Hukum Ekonomi dari para pakar dan pcnulis Hukum Ekonomi Belanda, bahwa Hukum Ekonomi pada hakikatnya adalah I-lukum Publik. Para penulis Hukum Eko nomi Belanda juga t idak seragam dalam memberi judul pad a tulisan mereka, ada yang memberi judul Hukum Ekonomi,21 Hukum Ekonomi Sosial12 dan Hukum Ekonomi Administrasi

17 Ibid.

IS Drs, Muhammad Djumhana, SH, "H ukum Ekonomi Sosial Indonesia", (Pcncrbi t: P.T. Citra Ad itya Bakti , Bandullg, 1994).

" Ibid. , hal. 12.

20 Ibid.

2 1 Boot ;1l1d Jong. Chapter 20, Economic Law, in Introduction to Dlltch Law f or Foreign Lawyer, J. Th, Degenkamp, "'nleiding Economisch recht ",

74 Jurnal HukufI! dan Pembangunan, Tailun Ke-35 No. I, Januari- Maret 2005

Negara23 Meskipun dalam merumuskan mengenai pengertian HlIkum Ekonomi berbeda, akan tetapi mereka setuju bahwa Hukum Ekonomi adalah HlIkum PlIblik. Salah satu dari penulis Hukum Ekonomi Belanda, memberi batasan pada Hukum Ekonomi sebagai berikut:"

"Dalam buku ini pengertian mengenai Iiukum Ekonomi adalah Iiukum (kaidah-kaidah dan ketentuan mengenai kewenangan) yang dapat digllnakan pemerintah dalam melaksanakun kebijaksanaan ekonomi . ..

Pemerintah dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi harus diartikan dalam pengertian jamak, karena pemerintah terdiri dari banyak badan, yang dapat mengeluarkan banyak kebijaksanaan ekonomi, dan dalam kenyataannya pemerintah adalah sama dengan suatu "monster kepala ban yak" (veelkoppig monster)".

Penuli s Hukum Belanda lain, memberi batasan Hukum Ekonomi secara singkat, bahwa yang dimaksudkan dengan Hukum Ekonol11i Sosial adalah peraturan-peraturan hukul11 yang dikeluarkan pemerintah dan berlujuall 1I1ltuk mempcllgarlihi secara langsung atall tidak langsung lembaga-lel11baga pasa r maupun cara bekerjanya pasar" . Hukul11 Ekonol11i dengan pengertian yang " Juas", tentu akan mengllntungkan bagi pelak sana proye k Hukum Ekonol11i. Semua Hukul11 Publik maupun Hukul11 Perdata yang ada kaitannya dengan ekonomi, dapat dil11asukkan dalam " keranjang besar" Hukum Ekonol11i. Proyek Hukum Ekonol11i dengan demikian, asa lkan biaya tersedia dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak ada habisnya. Akan tetap i dari segi ilmu pengetahuan hukul11, pengertian " Iuas" tidak dapat diddinisikan, penulis sudah mcmbahas sebclul11nya scperti

:!:! Dr. A. MuldeI'. ·"De Hand Having der Sociof·Ecol1(Jlllische W('lgcvillg", ·s· sravcn hage. 1950, Mulder en Duk. Sehets van hel sociaal·cl:onomisch recht. Mr. P. Verlon:n van Themaat Hel Coordinmicbcginsel Als Coordinerend Beginscl van Hct Soeiaal Economisch Recht EE Klu \\'\!r Oevelllcr-1968. Pidalo Pcngukuhan sebagai Guru Besar dalam IImu Ekonomi Sosial, di Universitas Utrecht pada rahull J 968.

23 Mr. P.l Slot. Rcge\en en Ontregelen. "Over Dereglffering en Economiseh recht'". Kluwcr·Oevcnter 1983. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam ilmu Hukum Ekonomi Administrasi Negara (Ecollomisch bestuursrecht), di Universitas Leiden pad a rahun 1983.

N.I. Th. Oegenkamp Op. Cit. hal. 19.

2S Ibid.

26 Mulder CIl Duk, Op. li/., hal. 3.

Kedudukan Hukul1l Ekol1omi Da/am Slruklur IImu Hukum. Suraputra 75

semua substansi bidang IImu Hukum harus terarah agar mendapat gambaran yang lebih jelas.

III. Hukum Ekonomi Scbagai Hukum Publik

Hukum Publik adalah Hukum yang mengatur kepentingan umum, dan juga menyangkllt kepentingan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Hukum Ekonomi sebagaimana telah dibahas, merupakan bagian dari Hukum Publik, dan dibuat serta dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintah di bidang ekonomi. Hukum Ekonomi sebagai sub bagian dari Hukum Administrasi negara dapat beljalan baik sebagaimana diharapkan, atau dapat juga kurang berhasil bahkan bisa gagal tidak mencapai sasarannya. Memang, tidak mudah untuk menghayati perkembangan ekonomi yang bergerak cepat dan tidak mudah untuk dimengerti. 8agi para pakar hukum yang menjadi pejabat pemerintah dan terlibat dalam mengatur masalah hukllm ekonomi, beserta para pakar hukum scbagai pemerhati hukum ekonomi , akan dihadapkan dengan masalah ekonomi dan masalah hukllm yang mempllnyai karakter yang berbeda. Karakter dari masalah ekonomi adalah ketergantungan yang tinggi pad a waktu, dan dapat berubah cepat, dalam waktu yang tidak lama. Sedangkan karakter dari peraturan hukum diharapkan dapat berlaku untllk jangka waktu yang relatif lama, untuk mencapai ketertiban hukum dan kepastian hllkllm. Kodifikasi hukum yang besar sudah berlangsung ratusan tahun dan masih berlaku sampai sekarang. Umur panjang dari kodefikasi hukum mencerminkan kepastian dan keadilan hukum yang tidak berubah. Sedangkan hukum Ekonomi sifatnya lebih dinamis mencoba menertibkan masalah ekonomi , yang dipengaruhi oleh faktor ekonomiS 'dan faktor waktu, dan pad a umumnya tidak berumur panjang27.

Perkembangan hukum ekonomi , yang banyak dibuat dan dikeluarkan oleh berbagai badan pemerintah atau badan publik lainnya, seperti Bank Indonesia, dan sudah berlangsung puluhan tahllll , bagaikan pohon-pohon di dalam hlltan telah tumbllh dengan pes at, dan merupakan "hutan peraturan" (een woud van regelingen)28. Bagi para pakar hukum sendiri juga tidak mudah menemukan peraturan mengenai masalah ekonomi, yang masih berlaku dan belum dicabut oleh bad an pemerintah yang berwenang, seperti

27 P. Verloren van Themaat, Het Coordinatiebeginsel. Op. Cit., hal. 6.

28 Prof. Mr. Drs. J. Th. Degenkamp, Inleiding. Op. Cit., hal. 20.

76 Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Janllari- Maret 1005

peraturan perpajakan Indonesia yang sangat kompleks dan sering mengalami perubahan29. Sejak reformasi pajak pada tahun 1983, beberapa perubahan telah terjadi, terakhir kali adalah amendemen undang-undang perpajakan tahun 2000. Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan ribuan peraturan pelaksanaan, dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran dan Surat Dirjen Pajak, dan sulit lIntuk mengikuti seluruh perkembangan dari peraturan pajak30. Peraturan pelaksanaan dari badan pemerintah maupun badan publik, seperti dari Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam), Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM), Bank Indonesia dan Departelllen teknis pemerintah yang berurusan dengan masalah ekonollli, dapat dibayangkan bahwa jumlah dari peraturan pclaksanaan ini cukup banyak.

Badan-badan pemerintah yang sehari-harinya hanos menyelesaikan masalah ekonomi dihadapkan dengan dinamika masalah ekonomi yang hanls diselesaikan dalam waktu yang singkat untuk memperhatikan ketentllan hukum. Dalam keadaan yang demikian, maka badan pemerintah ada kalanya dipaksa untuk mengeluarkan kebijaksanaan hukum secara mandiri, dan ada kemungkinan tanpa memperhatikan hirarki dari perundang-undangan, dan tidak melalui jalur yang normal. Kebijaksanaan hllkum yang diambil oleh badan-badan pemcrinlah tersebul, dapat bertentangan dengan ' hirarki hukum di atasnya. Dapat juga berdiri sendiri karenabelum ada kaitannya dcngan perllndang-undangan di atasny~,JI.

Ketentuan hukum sedcmikian di negeri Belanda dinamakan sebagai pseudo weten (undang-undang tersamar), alau juga disebut sebagai beleid regel atau peraturan kebijaksanaan, dalam prakteknya Illempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang". Meskipun terkesan bahwa peraturan administrasi negara yang mcngatur masalah ekonomi bisa tumbuh dengan liar, karena kurang memperhatikan prosedur normal, akan tetapi dilihat dari isinya, belum tentu tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Hukum ekonomi di tangan pemerintah belum tentu bekerjll baik, akan tetapi

29 Editor. OR. Gunadi. M.Sc. "Ak. Pajak Penghasilan 2002", (P~n~rbit: P.T. Mulli Utama Indojasa, Jakarta 2002). ~al. vii.

)0 Gunadi. Pajak Penghasilan 2002. Op. Cit .. hal vii.

31 J. Th. Dcgcnkamp.lnleiding. Op. CU .• hal. 20-21.

3:! Ibid.. ha l. 21.

Kedudukan Hukum Ekonomi Do/am Struklur I1mu Hukum, Suraputra 77

begitu juga dengan peraturan administrasi negara di bidang lain di luar masalah ekonomi.

Oi negeri Belanda hukum ekonomi bukan alat satu-satunya yang dipergunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan kebijaksanaan ekonomi. Cara di luar hukum yang dipergunakan pemerintah, antara lain dengan menggunakan "perundingan" (overleg) dan penerangan (voorliehling)". Oalam melaksanakan perundingan antara pemerintah dengan pihak yang berkepentingan, kedua pihak dapat mengeluarkan pengetahuan dan pertimbangannya masing-masing, kalau perundingan ini gagal, maka pemerintah bani mengeluarkan cara-cara yuridis, sebagai perwujudan hukum dari kebijaksanaan ekonomi. Kemungkinan , bagian terbesar dari kebijaksanaan pemerintah Belanda mengenai masalah persaingan dilakukan dengan cara informil'". Barangkali ada baiknya cara infonnil tersebut diterapkan di Indonesia, dengan demikian paling sedikit kalau pun tidak berhasil, pemerintah sudah dapat mengetahui jalan pikiran maupun aspirasi dari pihak yang berkepentingan. Oi lain pihak perwujudan kebijaksanaan ekonomi pemerintah adalah untuk kepentingan dan ketertiban umum, dan tidak usah harus mengikuti kepentingan pihak lain, yang belum tentu mencerminkan kepentingan pllblik secara keselllrllhan.

IV. Hukum Ekonomi di Wilayah Common Law

Bagaimana perkembangan hukum ekonomi di negara Inggris dan Amerika Serikat sebagai wilayah dari Common Law, yang tidak mengenal pembagian tegas antara Hukum publik dan Hukum perdata. Oi kedua negara tersebut tidak terdapat hukum ekonomi sebagai cabang berdiri sendiri dari struktur hukum yang ada, seperti di Indonesia dan negeri Belanda, atau di negcra-negara yang menganut sistem Hukum Eropa Barat. Meskipun terdapat perbedaan mengenai sistem hukum, tidaklah berarti hukum di Inggris maupun di Amerika tidak terdapat ketentuan yang mengatur masalah ekonomi. Fenomena hukum merupakan gejala universal, akan tetapi pengaturan mengenai sistem hukum adalah hasil dari pemikiran manusia, dan suatu produk dari proses sejarah hukum masing-masing negara3S . Oi negara-

J3 1. Th. Degenkamp, Inleiding. Op. Cit., hal. 21.

)4 Ibid.

J5 Clive M . Schrnitlhoff, The Concept of Economic Law in England. Journal of Business Law. 1966, hal. 315.

78 JlIrnal HlIkllm dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, .Januari- Maret 2005

negara yang menganut sistem Common Law, perbedaan antara Hukum Publik dan Hukllm Perdata, tidak dianggap penting, karena pemikiran mengenai hllkum lebih pragmatis, setiap nilai hukllm adalah hasil dari kesimpulan yang ditarik dari kasus konkret dan kemudian diperoleh nilai yang abstrak36. Maka dapat dimengerti kalall dalam setiap persoalan hukllm, llntuk menemukan hukum yang berlaku secm'a pragmatis disimpllikan dari kaslls konkret, maka tidak ada batas perbedaan an tara Hukum Publik dan Hukum Perdata. Dalam sistem hukum sedemikian juga akan sukar menempatkan hukum ekonomi dalam suatu cabang hukum tertentu.

Pakar hukum Inggris kalau didesak memberikan sekedar batasan mengenai hukum ekonomi, maka akan mengatakan bahwa hukum ekonomi terdiri dari sejumlah peratllran yang dikeluarkan negara untuk ikut cam pur tangan dalam masalah perdagangan, investasi dan keuangan". Pakar hukum tersebul akan mclihat perbedaan antara hukum dagang dan hukum ekonomi, dari penglihatan bcrbeda yang mendasar terhadap kegiatan kOlllersial. Dasar dari hukulll dagang (kolllcrsial) adalah prinsip otonollli berkontrak dari para pihak yang berkcpentingan, dengan syarat tidak bertentangan dengan kepelltingan UIl1UIll, para pihak be bas untuk mengatur kepentingan mereka. Pelllikiran dasar dari Hukum Ekonomi adalah negara yang paternalistik dapat melllbatasi otonomi ekonollli kebebasan berkontrak demi kepentingan publik. Maka Hukulll ekonollli dengan delllikian ditempatkan di antara Hukulll Dagang dan Hukulll Administrasi Negara, karena di satu pihak Huku111 Ekonomi mempunyai masa[ah yang 5ama dengan HukuITI Dagang, dan di lain pihak ikut serta Illenentukan kebijaksanaan pClllerintah dalam masalah ekollomi JS

, Hukulll Ekollomi Inggris menampilkan dua karakteristik, pertama-tama Hukum Ekonomi telah berkemballg dellgall tugas menjaga kepentingan publik (public interest), keduanya, strukturnya berbeda dengan cabang hukum yang lain.

Konsep kepentingan publik mencakup ruang lingkup yang luas dan tllmbuh pesat dan telah menjadi perhatian dari pariemen untuk turul serta mengatur kegiatan tertentu dari para warga Inggris, mengenai masalah sosial maupun ekonomi, pengaturan masalah tersebut dianggap penting lItltuk kemakllluran bersama. Maka konsep kepentingan publik dapat dikatakan

.16 Lawn:l1ce M. Friedman, "'Hukum Amerika. Sebuah Pengantar". (teljemahan). (Pellerbit: P. T. Tata Nusa. Jakarta 200 I). hal. 210-211.

37 Clive M. Schmittholf. The Concept. Gp. Cit .. hal. 321.

" Ibid.

Kedudukan Hukum Ekonomi Dolam Struktur IImu Hukun1, Sllrapulra 79

merupakan konsep sos ial politik. Selanjutnya, konsep Hukum Ekonomi adalah berbeda dengan konsep cabang hukum lainnya. Produk dari badan legislatif seperti Hukum Komersial, disediakan bagi para pihak yang berkepentingan untuk diterapkan atau dirubah sesua i dengan kehendak para pihak bersama. Lain halnya dengan diundangkannya Hukum Ekonomi, yang bersifat memaksa (mandatory) dan kepatuhannya tidak bersifat sukarela. Hukum Ekonomi Inggris ada lah perwujudan yuridis dari kebijaksanaan pemerintah, dan dibuat secara rinci . Di negara In ggris Illerupakan keharusan bahwa kebijaksanaan ekonomi pemerintah dibuat dalam bentuk undang­undang, karena keputusan eksekutif dari menteri tidak dapat digunakan sebaga i landasan pertimbangan untuk menafsirkan undang-undang. Inkorporasi dari kebijaksanaan ekonomi pemerintah secara Illenyeluruh dalam bentuk undang-unda ng merupakan ciri khusus dari Hukum Ekonomi

I ·19 negara nggns' . Hukum Administrasi Negara di negara-negara kawasan Ercpa Barat,

memberi kewenangan yang clIkllp besar pad a pcmerintah untuk mengatur masalah ekonollli. Lain halnya di negara In ggris, hukum Administrasi Negara merllpakan bagian dari hllku111 Konstitusi , dcngall tugas mellgawasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah dalam batas perundang-undangan yang berlaku, untuk melindungi warga Inggris dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Menurut hukum KOllstitusi Inggris hanya parlemen sebagai badan legislatif yang berhak membuat peraturan hukum, seperti I-Iukum Ekonomi yang berlaku umum40

Meskipun terdapat perbedaan dalam prosedur pengaturan Hukum Ekollomi, di ncgara-Ilcgara Eropa Barat dan di negeri Inggris, kedllallya berlandaskan kebijaksanaan makro ekonomi dari pemerintah. Sedangkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Hukum Ekonomi adalah ana lisa ekonomi dari hukum, berdasarkan prinsip dari mikro ekonomi. Peran positif dari analisa ekonomi mengenai hlikulTI, merllpakan suatu lI saha untllk mengerti peraturan hukum dan has ilnya dalam praktek sebagaimana adanya, bukan untuk merubah peraturan agar peraturan menjadi lebih baik. Menurut seora ng pakar ekonomi Amerika Serikat, sebenarnya hukum dapat dianggap sebagai suatu kontrak4l

:

39 Clive M. Schmitthofl~ The Concept, Gp. Cit., hal. 355.

40 H.W.R. Wade, "Adminisrralive Law ", Sixth Edition. (Publisher: Oxtord University Press. 1988). hal. 4-5 .

41 Werner Z. Hirsch, Law and Economics. "An InfroduclOl), Analysis", Second

80 Jurnal Hllkllm dan i'embangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Marel2005

"In the narrow sense, laws can be looked upon as commands backed up by the coercive power of the state. A broaden and perhaps more significant view is that laws are authoritative directives that impose costs and benefits on participants in a transaction and in the process alter incentives. They determine the environment within which transactions between two or more parties take place and as such can be made to contribute to overall efficiency and juslice. In addilion. laws as authoritative direclives provide instruments by which qllestions of concern to differenl parlies can be settled. Depending on !he position with which laws spell alii Ihe nalure of the direclive arrangements, laws provide a lower or higher degree of certainty about Ihe law's implicalions for Ihe per(ormance of participants in a lransaclion 7i'ansactions are Ihlls facililated on impeded; conflicts and court cases made more or less common: in turn, transactors' cost and returns are ajfecled. Thus, laws can be looked upon as conlracls -eilher voluntarily or involunlarily arrived at - adjudicated and en(orced by government. "

Pakar ekonomi mempergunakan istilah "kontrak" atau "kontrak implisit" (implicil contracls) yaitu kontrak yang tidak eksplisit tc rtuli s. tapi dapat di si mpulkan dari keadaan maupun perbuatan dari para pihak kontrak, diberi pengertian yang lebih luas daripada pendapat pakar hukum mengenai hal yang sama'2 Bagi seorang pakar hukum istilah " kontrak" adalah s uatu pe.janjian antara para pihak dalam suatu sistem hukum, dan akan dipaksa kan berlaku apabila sa lah satu pihak dari perjanjian tidak memenuhi janjinya4J

.

Namun, bagi pengertian pakar ekonomi, kontrak implisit adalah kontrak yang dipaksakan berlaku melalui mekanisme pasar. Seperti yang berdampak pad a reputasi seseorang, dan tidak dipaksakan Illelalui pengad ilan, sualll cara pemaksaan yang bclull1 tcntu mcmberi kepuasall bagi pihak yang dicederai, akan tetapi akan Illenghukum pihak yang Illelanggar pe.janjian dalalll s uatu jangka waktu". Dengan perkataan lain suatu kontrak, bagi seorang pakar

Edition. (Publisher: Academic Press, Inc. San Diego Cal. 1988), hal. l.

42 Robert W. Hamilton. "The Law of Corporations. In a Nuts Hl.!cl WesCo (Publishing Co: SI. Paut. MtNN. 1996). hat. 10 .

• 1.1 Robert W. Hamilton. The Law of Corporations. Op. Cil. . hal. 10.

44 Ibid.

Kedudukan Hukul1l Ekonomi Dei/am S'ruktur J/11111 Hukum, Suraputra 8/

ekonomi, mempunyai arti yang lain dibandingkan dengan pengertian seorang pakar hukum.

Menurut teori ekonomi, diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai cukup pengetahuan dan pengertian me ngenai transaksi, dan akan bertindak secara rasional untuk memaksimumkan kekayaannya (rational maximiser}". Kebanyakan orang dapat diperkirakan akan bertindak secara rasional untuk mendapatkan kepentingan bagi diri sendiri (self inleresL), sebelum masuk dalam suatu transaksi'6 Akan tetapi dalam dunia nyata tidak semua orang bertindak secant rasional dan adakalanya tindakannya irasional dalam usaha untuk memperolah tambahan kekayaan, dan ada kemungkinan menjadi korban dari orang yang bertindak rasional tapi oportunis, meskip un yang bersangkutan karena reputasinya yang buruk, akan merasakan akibatnya di kemudian hari. Maka kesimpulan dari pendapat pakar ekonomi, bahwa seseorang akan bertindak sebagai "rational maximiser" dalam suatll transaksi , dapat dikatakan tidak sepenuhnya benar".

Sela in keberatan mengenai aplikasi dari teori Ekonomi M ikro pada peraturan hukum, juga ada Illasalah lain yang peril! dibicarakan. Teori Ekonom i Mikro paling cocok diterapkan pada masalah efisiensi dari alokasi sumber eko nomi. Teori Eko nom i Mikro akan menemukan kesulitan apabila diterapkan pad a distribusi pendapatan (distribution of income), yang merupakan perwlljudan keadilan dan kelayakan (jus/ice and fairness). Peraturan Hukum Ekonomi harus memuat selain dari efisiensi dari alokasi su mber ekonomi, juga distribus i pendapatan yang dilaksanakan secara adil. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa keputusan yang diambil mengenai distribusi pendapatan, adalah suatu keputusan yang subjektif. Suatu tlIgas yang cukup berat bagi pakar f--IUklllll Ekonollli, lIntuk Illerllllluskan pcratllran hukulll yang melllllat se lain dari efisiensi alokasi sumber ekonomi , juga harus dirasakan adil bagi masyarakat secara keseluruhan'''.

Menurut Werner Z. Hirsch, banyak pakar ekonomi mempunyai kesukaran untuk dapat melihat masalah ekonomi secara menyeluruh4

.:

4~ Werner Z. Hirsch. Len\' and Economics. Gp. Cit. hal. <1.

46 Ibid.

47 Robert W. Hamilton. The Law of Corporations. Gp. CU., hal. 11 -12 .

• 8 Werner Z. Hirsch, Law and Economics, Op. Cit., hal. 6.

" Ibid. , hal. 6-7.

82 Jurnal Hukum dan Pembangunan, Talllln Ke-35 No. I, Janllari- Maret 2005

"As a matter of fact many economist find to have lunnel visions. since they find it more agreeable to engage in partial equilibrium, thai is, piecemeal ralher than general equilibrium analysis - not because they are inlellectually lazy, but because Ihe laller is so much more complex and often beyond Iheir reach "

Palldallgall sektoral dari para pakar ekollomi terhadap masalah ekollomi, berpellgaruh terhadap pola pemikirall pada obye k ekollom i50

:

"Most positive economic models establish partial relationships. Ihat is, they involve partial, ralher than general, equilibrium analysis. This reduces the universalily and applicalion of the analysis and leads 10 criticism Fom lawyers. From their point of view, efJecl evaluations of economics are often seen as simplistic and unable 10 caplure Ihe complexilY of Ihe legal of phenomena at hand n .

Di lain pihak pakar hukum ekonomi utama dari Al11erika Serikat, Richard A. Posner berpendapat bah wa" :

"An economic IheOlY of law will nol capillre the f idl complexity, richness. and conjilsion of the phenomena -criminal or j udicial or marital or whatever - Ihal il seeks la illuminate. But its lack of realism in the sense (!t' descriptive completeness, far Fom invalidating Ihe IheOlT, is a precondition of theory. A theory thai soughl faithfitlly to reproduce the complexity of the empirical world in its assumptions would not be a Iheory - an explanation - but a description n.

Ukuran uj ian penting dari kel11al11puan suatu teori , adalah kemampuan untuk menjelaskan kenyataan".

" Ibid. . hal. 8.

SI Richard A. Posner. "Economic Analysis of Law", Fourth Edition. (Publisher: Little. Brown and Company. London. 1992). hal. 17.

52 Ibid.

Kedudukan HlIkllm Ekonomi Da /am Slruklur IIm u Hukum, Surapulra

"Judged by the test of a explanatory power, economic theory is a significant (although only partial) success: so perhaps the assumption that people are rational maximizers of their satisfactions is not so unrealistic as the non economist might at first think ".

83

Pada awa lnya ana lisa da ri teori eko nomi mikro dite rapkan pada anti tru st law dan pe raturan-peratu ran lai nnya yang me libatkan masa lah ekono mi pasar. Ap likas i dari teori ekonom i kemu d ian berke mbang di Amerika Seri kat, yan g menyangk ut se luruh si stem dari common law sepert i,

'T orIS, contracls, reslitlll ion and property: 10 Ihe theory and practice of punishl17enl ,· to civil, criminal, and administrative procedure: to the Ihemy of legislalion and regulation: to law enforcement and judicial adminislration; and even 10

constitutional law, primitive law, admiralty law, fam ily law, and jurisprudence, 53"

Tidak semu a setuju dengan pemikian ana lisa eko nomi te rhad ap hukum , pakar hu kum d i Amerika Ser ikat ada ya ng tidak se pendapal bahwa, seo lah-olah lo g ika hukum hanya dapat d ijelaskan mela lui teori eko nom i, Nam un, ka rena penekanan dar i ana lisa huk llm le b ih pada il mu ekonomi , maka ke li hatan nya huk um eko nomi d i Amerika Scri kat, lebih me rupakan ilmu ekon o mi da r ipada ilmu hukum ,

V. Kesimpulan

Pad a umllmnya pakar Hukul11 Ekonol11i di Indo nes ia l11asih l11enganggap bahwa Hukul11 Eko nol11i terd iri dari Hukul11 Perdata dan I-Iukum Publik. Pend irian penul is bahwa l-I ukul11 Ekono l11i sebaiknya merupakan bagian da ri I-Iu ku m Publi k, be lulll lllendapal dukungan dari ke banyakan penuli s dan pemerhali Hukulll Ekono mi , Kebenaran s ualu konsep Hukum, agar mendapat akar yang kual dan tid ak l11udah roboh, membutuhkan suatu ko nsensll s da ri para pakar ya ng melllpunyai perhalian dan kepent ingan yang sama, tida k saj a atas pemikiran dan pertimbangan yang ras io na l. N amun demikian, pe nulis te lap berkesimpulan bahwa Hukum Ekonomi ruan g lin gkupnya ha rus dapat diperselllpit, sebagai sa lah satu cabang dari ilmu

" tbid" hoI. 2 1.

84 .furnal Hukul7I dan Pembangul7an, Tahun Ke-35 No. I, .fanuari- Maret 2005

Hukum Publik agar diperoleh gambaran yang jelas. Meskipun Hukum Ekonomi batasannya dipersempit, dalam kenyataannya merupakan ilmu dengan ruang lingkup yang cukup luas, karena banyak sekali masalah pemerintahan yang berdampak ekonomi.

Hukum Ekonomi antara lain, paket deregulasi pada sistem perbankan dan keuangan sebagai kebijaksanaan moneter dari pemerintah, atau reformasi dari hukum pajak, kebijaksanaan pemerintah mengenai ketenagakerjaan, prosedur untuk memilljam liang dari lembaga keuangan luar negeri, peraturan hukum mengenai persaingan tidak sehat beserta Illonopoli. Tulisan dari karangan ini tidak dilllaksudkan untuk membahas hukum ekonomi dalam bidang tertentu. Karena setiap masalah hukum yang menyan gkut ekonomi, dapat menjadi tulisan yang berdiri sendiri, dalalll bentuk artikel, buku maupun suatu disertasi ililliah.

Bagailllana suatu posisi hukulll ekonoilli dalalll s iste ll1 hukull1 di wilayah Common Law, kalau dilihat dari perse ps i para pakar hukull1 yang ll1enganut sistell1 hukull1 Continental Eropa Barat, dapat di s illlpulkan bahwa di negara Inggris lebih Illaju daripada di Aillerika Serikat. Mengcnai anal isis ekonoilli terhadap pcraturan hukulll ada aspek yang patut kita simak agar menghemat biaya bahwa. Illulai dari naskah pcraturan sampai diundangkan. Illemcrlukan biaya yang seringkali tidak sedikit. Terlebih lagi dalalll hal penegakan hukulll, dilllana instansi yang terkait sepe.ti Kepolisian dan Kantor Penuntut Umum, dapat ll1engeluarkan biaya yang besar hanya untuk Illcnangkap seorang petindak kejahatan. Masyarakat tidak boleh hanya Illenuntut juga han.s Illenyadari biaya yang diperlukan untuk ll1enegakkan hukulll. Keadilan tidak dapat diwujudkan hanya dengan peraturan hukulll yang tertulis, tanpa ditunjang oleh biaya yang ll1ell1adai.

Kedlldukan Hukum Ekonomi Da/am Slruklur IImu Hukum, Surapulra 85

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul dan Didik 1. Rachbini., Ekonomi Politik dan Kebijaksanaan Polilik, Penerbit P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 200 I.

C.A.M. , Elise Boot and E.P. Jong., introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers (Edited by D.C. Fokkema, J.M.J. Chorus, E.H. Hondues en E.C. Lisser), Kluwer-Deventer, The Netherlands 1978.

Degenkamp Prof. Mr. Drs. J. Th., inleiding Economisch Recht, Samsom, Tjeenk Willink, Alp,en aan den Rijn, 1984.

Djumhana, Muhammad, Drs. SH. , Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1994.

Friedman, Lawrence M., Hllkllm Amerika, Sebuah Penganlar. (teljemahan), PT. Tata Nusa, Jakarta 2001.

Gunadi, DR. , M,Sc, Ak" Pajak Penghasilan 2002, Ed" P.T. Multi Utama Indojasa, Jakarta 2002,

Hamilton, Robert W" The Law of Corporations, In a Nuts Heel West Publishing Co, St. Palll , MINN, \ 996,

Hartono, C.F.G, Sumaryati, DR. SH" Hukul11 Ekonomi Pembangl.lnan indonesia, Penerbit Bina Ci pta Bandllng, 1988.

Hirsch, Werner Z., Law and Economics, An Introductory Analysis, Second Edition, Academic Press, Inc, San Diego Cal, 1988,

Jong, Boot and, Chapter 20, Economic Law, in introduction to Dlltch Law for Foreign Lawyer, J, Th, Degenkamp, Inleiding Economisch Recht.

Mulder, A" Dr., De Hand Having der Social-Economische wetgeving, 's-sraven hage, 1950, Mulder en Duk, Schets van het soc iaal-economisc h recht, Mr. p, Verloren van Themaat, " Het Coordinatiebegi nsel Als Coordinerend Beginsel van Het Sociaal Econo misch Recht EE Killwer Deventer-1968", Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Sosial, di Universitas Utrecht, pad a tahun \ 968.

Mulder, A, Dr. en Mr. R,A,A, Duk, Schets van het Sociaal­Economisch recht in Nederland, W.EJ, Tjeenk Willink-Zwolle, \ 985,

Nopirin, Ph,D, Pengantar lImu Ekonomi, Makro dan Mikro, Edisi Pertama, Penerbit BPFE - Yogyakarta 2000,

P. Todaro, Michael., Ekonomi Pembangunan, Jilid J, Edisi kelima, Penerbit Bumi Aksara-Longman, Jakarta \ 994,

86 Jurnal Hukum dan Pembanb~man, Tailun Ke-35 No. I, Januar;- Maret 2005

Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, Fourth Edition, Little, Brown a nd Company, London , 1992.

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung., Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi), Penerbit Faku ltas Ekonomi Universitas Indonesia 2004.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus., Mikro Ekonomi, Edisi keempatbelas, Penerbit Erlangga Jakarta, 1993.

Schmitthoff, Clive M., The Concept of Economic Law in England, Journal of Business Law, 1966.

Slot, P.J., Mr. , "Regelen en Ontregelen. over Deregulering en Econumiseh Recht", Kluwer-Deventer 1983. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam ilmu Hukum Ekonomi Administrasi Negara (Econoillisch bestuursrecht), di Universitas Leiden pad a tahun 1983.

Sumantoro (Penyunting), Hukum Ekonomi, Penerbit Universitas Indones ia (UI Press) 1986, Prof. John W. Head, Pengantar Hukllm Ekonomi, Proyek Elips Elips II Januari 2002 , Ny. Retnowulan Sutantio SH, Kapita Selekta Hukllln Ekonomi dan Perbankan, Penerbit IKAHI , 1996, A.F. Elly Erawaty SH, LL.M dan Prof. DR. J.S. Badudu, Kamus HlIkum Ekonol11i, Proyek ELlPS, 1996, Rachilladi USlllan, Hukum Ekonol11i dalam Dinol11;ka, Penerbit Djambatan Jakarta, 2000.

Suraputra, D. Sidik., Hukllln Ekonomi 7i'onsl1osionol don Transoksi Pinjol11on LlIar Neger;, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 6 Tahun XXII, Deseillber 1992.

Wade, H. W.R .. Administrative Law, Sixth Edition, Oxford University Press, 1988.