Kedermawanan Semu, Audit Sosial Program Bahteramas 2012

Kedermawanan SemuYPSHK - TIFA Audit Sosial Program Bahteramas



KEDERMAWANAN SEMUAudit Sosial Program Bahteramas

i


Sanksi Pelanggaran Pasal 72:Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) danayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulandan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ataupidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyakRp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelenggaranHak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

@ Hak Cipta Dilindungi Undang-UndangDiterbitkan oleh YPSHK bekerja sama dengan TIFA Foundation

Kendari 2012

ii



Supriadin & Irfan ido

iii


iv


Penulis/Penyusun : Supriadin, Irfan Ido, & Tim YPSHKEditor/Penyunting : Joss HasrulKata Pengantar : Yusuf TallammaDesain Sampul : Arham RasyidTata Letak & Ilustrasi: Arham RasyidFoto-Foto : Dok. YPSHK

Penerbit :

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)Supriadin, Irfan Ido, dkkKedermawanan Semu; Audit Sosial Program BahteramasISBN:

Cetakan Pertama: Februari 2012


v

Kita harus berhenti menjadi anak kecil,Mengemis hak di ujung dermaga rapuh.Saatnya kita untuk tinggalkan dermaga,

Berkaca pada cakrawala yang cerah dan jujur.Menepis buaian angin buritan politik gratis.

Kita harus berhenti untuk terkesimaTampilan bahtera itu semu,Kedermawanan itu menipu,

Karena kita tidak mungkin berlayar,Apalagi menggapai pulau kesejahteraan

Pondok BambooTepi sungai kadia

Ipang De La Sora13 – 01 - 2012


vi


DAFTAR ISI

vii

PUISIKATA PENGANTAR

- DARI KETUA DEWAN PENGURUS YPSHK- DARI PENULIS- DARI EDITOR

UCAPAN TERIMA KASIH DARI ACT.DIRECTOR

Bagian I : Pendahuluan1.1. Mengenal Audit Sosial Bahteramas

a. Tujuan Audit Sosialb. Tahapan Audit Sosial

1.2. Cerita di Balik Programa. Assesment yang melelahkanb. Sepenggal kisah dari pelosok

1.3. Sulawesi Tenggara, dari masa ke masa

Bagian II : Politik Lokal dan Mimpi Kesejahteraan2.1. Janji surga “Tripilar Kedermawanan”, Kilas ba

lik BAHTERAMAS2.2. Tripilar Kedermawanan

a. Cerita Usang Pemberdayaan (Analisis Audit Sosial Block Grant)b. Kesehatan Gratis , cerita yang menjanjikanc. Pintar itu mahal (Analisis Audit Sosial BOP)

Bagian III : Sepenggal Kisah Kejahteraan yang tercerabut- Desa-desa tertinggal- Nyanyian Sunyi puloro- Nelayan Perempuan- Desa Buta Aksara

Bagian IV : Pembelajaran dan RekomendasiGALERI FOTOTENTANG PENULIS/PENYUSUNDAFTAR PUSTAKA


viii


Segala puji dan syukur kami haturkan kepada AllahSWT, Tuhan YME atas segala rahmat yang telah diberikankepada kami untuk menyelesaikan buku ini.

Buku ini merupakan sintesis yang berbasis dari hasilkerja dan pengalaman lapangan antara staf YPSHK danmasyarakat yang terlibat dalam program Audit Sosial.Audit Sosial adalah sebuah pendekatan yang didefinisikansebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh danmengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang capaian program-program pemerintahdan kejadian sosial untuk mengetahui kebersesuaiannya.Dengan demikian, Audit Sosial BAHTERAMAS merupakankajian untuk melihat dan mengukur sejauhmanakeberhasilan penampilan sosial dari programBAHTERAMAS yang menyatakan diri sebagai inisiatifdan terobosan baru pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggaradalam menanggulangi kemiskinan dan memberdayakanmasyarakat desa.

Mendorong partisipasi rakyat dan mempromosikanketerbukaan informasi publik adalah dua tema pentingyang tetap relevan untuk dibahas. Pendekatan Audit Sosialini telah membuktikan bahwa masih terjadi kesenjanganantara pernyataan pemerintah dan suara-suara sertaaspirasi masyarakat.

PengantarKetua Dewan Pengurus YPSHK

ix

Sintesis Berbasis Kinerjadan Pengalaman Lapangan


x

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnyakepada TIFA Foundation yang telah bersedia menjadimitra YPSHK dalam program ini. Kami juga berterimakasihkepada mitra-mitra YPSHK, media cetak dan elektronikserta masyarakat desa yang telah berpartisipasi dalamprogram ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga kamisampaikan kepada Direktur Eksekutif TIFA Foundationdan sahabat kami Michael B. Hoelman yang tiada hentimemberikan saran, kritikan dan selalu menjadi inspirasibagi segenap staf YPSHK.

Tak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada selu-ruh staf YPSHK, juga kepada Yos Hasrul dan seluruhrekan-rekan kami yang telah menjadi bagian penting dalamperjalanan program ini.

Kendari, 30 januari 2012

Yusuf TallammaKetua Dewan Pengurus YPSHK


BAHTERAMAS akronim dari bangun kesejahteraanmasyarakat adalah label produk politik dari pasanganCalon Gubernur dan Wakil Gubernur Nur Alam dan SalehLasata (NuSa) yang laris manis dipasaran politik rakyatyang mengantarkan mereka ke kursi kekuasan Gubernurdan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Tenggara 2008-2013. Program BAHTERAMAS telah tertuang dalam PerdaNo. 7/2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tenggara 2008-2013.BAHTERAMAS yang ditopang oleh tiga pilar utamaprogram yaitu: (1) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);(2) Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP), dan (3) BantuanKeuangan (block grant). Program BAHTERAMASbertujuan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara pada tahun2013.

Setiap program dirancang untuk memecahkanmasalah yang menyangkut kebutuhan masyarakat ataustakeholders secara berkesinambungan dan memiliki dayajangkau yang luas, tidak terbatas pada hasil-hasil yangdicapai sesaat. Artinya diperlukan penilaian terhadap suatuprogram secara berkesinambungan dan tidak terbatas padapencapaian target-target yang dinyatakan dalampernyataan tujuan, melainkan juga harus diukur padaekspresi pencapaian dari perspektif masyarakat. Auditsosial dapat digunakan sebagai masukan dalam

Pengantar Penulis

Dedikasi Kepada MasyarakatSumber Inspirasi dan Informasi

xi


melihat dan menilai hasil-hasil program pembangunansecara optimal, karena audit sosial mencakup penilaianaspek prosedur, pencapaian tujuan dan sekaliguspenggambaran manfaat program secara komprehensif.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk tujuan berbagiilmu pengetahuan dengan khalayak umum, BUKAN MOTIFPOLITIK yang berhubungan dengan pemilukada Gubernurdan Wakil Gubernur di tahun 2012, TAHUN POLITIKSULTRA. Buku ini adalah bagian terakhir (output) darirangkaian program Audit Sosial kerjasama antara YPSHKSultra dan Yayasan TIFA. Proses audit sosial dilaksanakandari Desember 2010 sampai November 2011 di tigakabupaten.

Buku ini dijahit melalui FGD (Focus Discussion Group)oleh sebuah tim penulis/editor dari beragam latar belakangprofesi yakni SupriadiN (NGO), Akademisi (Irfan Ido) danPers (Yos Hasrul). Diskusi proses penulisan berjalan sangatdinamis terutama ketika tim penulis akan menentukanjudul buku. Ada tiga tawaran judul mencuat dalam diskusi,yaitu: (1) BAHTERAMAS MEMBUMIKAN KORUPSI, (2)KORUPSI MENGALIR SAMPAI KE DESA, dan (3)KEDERMAWANAN YANG MENIPU, (4) SEKEDARKEDERMAWANAN. Setelah melalui diskusi denganberbagai “pertimbangan” maka penulis bersepakat memberijudul buku ini “KEDERMAWANAN SEMU”.

Kami para penulis memberikan penghargaan kepadaYayasan Tifa yang telah memberikan dukungan terhadapYPSHK Sultra memungkinkan buku ini hadir di tanganpembaca. Terima kasih pula kami sampaikan kepada timpeneliti yakni: Sitti Fatima (Kabupaten Kolaka), AbdulHaris (Buton Utara), Siiti Hermin (Kota Kendari), HasidinSamada (Asisten Program) atas benang-benang data dantemuan lapangan yang sangat berharga sebagai bahanuntuk kami jahit menjadi sebuah buku.

xii


Buku ini kami dedikasikan kepada masyarakat yangmenjadi sumber inspirasi dan informasi buku ini di DesaUlunambo dan Waode Angkalo (Buton Utara); KelurahanPunggalaka dan Petoaha (Kota Kendari); Desa Puubungandan Touwa (Kabupaten Kolaka).

Tentu banyak hal yang membuat kami sangattertantang untuk menulis buku ini. Diantaranya adalah,audit sosial adalah sebuah tools yang baru diperkenalkandi bumi Sulawesi Tenggara. Menguraikannya dalam bentuktulisan adalah kesempatan yang tidak terbilang harganya.Selain itu, jebakan-jebakan politik praktis yang sedangmemanas di Sultra menjadikan tantangan tersendiri bagikami untuk senantiasa menjaga independisi kami.

Kami banyak berharap, sebagaimana ekspektasi daribanyak masyarakat Sultra. Buku ini dapat menjadi bacaanbagi berbagai stakeholder yang bermuara pada perbaikanmenyeluruh program BAHTERAMAS, sehinggamasyarakat betul-betul merasakan manfaatnya secaramaksimal. Kami juga berharap bahwa, tools Audit Sosialdapat digunakan untuk menilai berbagai program,kebijakan dan anggaran Pemerintah Daerah di jazirahbumi Anoa.

Pada akhirnya, kami berharap buku yang sederhanaini dapat menjadi acuan dan inspirasi kita semua untuksenantiasa berusaha menggapai hidup yang lebih baik.

Pondok Bamboo

Kendari, Januari 2012

Supriadin & Irfan Ido

xiii


Suatu ketika saya bertemu dengan kawan Supriadindan Irfan Ido, keduanya adalah aktifis penggiat sosial dariLSM Yayasan Pusat Studi Hukum Kebijakan (YPSHK).Kami bertemu di sebuah rumah makan bernama pondokbamboo, tempat dimana para aktifis LSM selalu bertemuatau kongkow-kongkow berdiskusi untuk segala hal. Iniadalah pertemuan yang kesekian kalinya dalam rangkafinalisasi pembuatan buku audit social program bahteramasmilik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Padaawalnya, buku ini kami beri judul “kedermawanan yangmenipu”, namun setelah berdiskusi lebih jauh, akhirnyakami bersepakat untuk member judul “KedermawananSemu”.

Sebelum memulai pekerjaan panjang ini, beberapabulan silam, Supriadi menyodorkan saya setumpuk datahasil audit sosial program bahteramas hasil kerja wargadesa di tiga kabupaten di Sulawesi Tenggara yang dijadikansampel penelitian YPSHK. Saya juga memeriksa catatanperjalanan para distrik fasilitator serta resume hasilpertemuan antara warga masyarakat, para aktor programdan tim distrik fasilitator, yang merupakan rangkaiankegiatan round table discusion yang cukup alot danmelelahkan itu, sepanjang masa program penelitianberlangsung.

Dari data hasil audit sosial Program Bahteramas yangdilakukan tim YPSHK menemukan fakta mencengangkan.Program Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ini

Pengantar Editor

Audit Sosial yang MenemukanFakta Mencengangkan

xiv


ternyata hanya bagus di atas kertas. Fakta di lapanganinmplementasinya sangat buruk. YPSHK yang melakukanpenelitian di tiga daerah penerima manfaat bahteramasyakni Kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan Buton Utarasebagai daerah refresasi perkotaan, kabupaten dan daerahotonomi yang baru pemekaran. Selama satu tahunmelalukan penelitian lapangan di daerah penerima manfaatdan berinteraksi dengan masyakakat ditemukan banyakkepincangan, terutama dalam hal eksistensi programbahteramas di lapangan.

Program block grant misalnya, yang sejatinya programanggaram 100 juta rupiah untuk dana percepatanpembangunan desa tidak sepenuhnya dicairkan, faktanyabelum ada satu pun desa yang cair utuh sampai 100 jutarupiah, melainkan hanya setengahnya yakni 50 juta rupiahsaja. Bahkan ada satu desa di Kolaka , warganya justerutidak mengetahui adanya program block grant terlebihsaoal pencairan dana.

Dari diskusi dengan para kepala desa di Buton Utaraternyata seluruh kades hanya menerima dana block grantanatara 40-50 juta per tahun dengan tanda tangan buktikas tetap Rp 100 juta. Dan ini terjadi sejak pertama kalimereka menerima dana block grant, bahkan merekamenandatangani bukti kas kosong. Satu lagi bukti temuankorupsi dalam block grant.

Proses pencairan dana yang sangat lamban dan bersifatkolektif menjadi ganjalan setiap desa untuk bisa sepenuhnyamenerima dana block grant seperti yang sudah dijanjikan.Timbul kesan jika dana ini sudah di desain agar tidaksepenuhnya diberikan ke desa. Menurut aturan dalamjuknis desa yang memenuhi criteria penerima dana blockgrant harus menunggu desa lain yang belum menuntaskanlaporan keuangan atau desa

xv


dengan catatan laporan keuangan buruk. ini menjadi salahkendala lamanya proses pencairan dana block grant. Rata-rata baru dapat dicairkan pada akhir tahun. Sementarauntuk melanjutkan program di tahun berikutnya, desatidak bisa mencairkan sisa dana tahun lalu. Desa yangseharusnya bisa cepat mencairkan terhalang harusmenunggu desa lainnya.

Demikian halnya, pelayanan kesehatan gratismasyarakat yang dijaminkan melalui kartu kesehatanbahteramas, di satiap sampel rumah sakit yang ditelitienggan mengklaim pasien pemegang kartu programbahteramas. Alasannya pencairan dana bahteramaspanjang dan rumit. Bahkan biaya yang dikeluarkan selamaproses pencairan dana, jauh lebih besar ketimbang biayapengobatan itu sendiri. Banyak rumah sakit yang lebihmemilih pasien jamkesmas karena pencairannya mudahdan cepat. Hal ini berbanding terbalik dengan pemegangkartu bahteramas.

YPSHK juga menemukan buruknya pengelolaanprogram biaya operasional pendidikan (BOP) bahteramasyang seharunya bisa meringankan beban biaya pendidkanrakyat karena rakyat masih harus merogoh kocek untukbiaya pendidikan. Ada Sembilan item komponen biayapendidikan dua item dikelola oleh diknas yakni bukupratik dan alat peraga dan tujuh lainnya dikelola olehsekolah. Ada lagi orang tua siswa tidak mengetahui adanyadana BOP serta program BOP yang tidak melibatkan orangtua. Dan fatanya biaya pendidikan hingga kina masih sajatinggi.

Dari audit bahteramas disimpulkan sejumlahkelemahan implementasi program bahteramas di lapangandiantaranya sosialisasi program yang masih minim dimasyarakat. Lambannya pencairan dana program, systemkolektif diterapkan dalam proses pengajuan, pencairan

xvi


dana kian yang amburadul hingga memperpanjang prosesdana program serta tidak efektifnya monitoring dan evaluasiprogram bahteramas.

Desa-desa yang menjadi sampel penelitian masing-masing Kelurahan Petoaha dan Punggolaka untu wilayahKota Kendari, Desa Towua dan Desa Puubunga untukwilayah Kabupaten Kolaka serta Desa Ulunambo diKecamatan Kulisusu dan Desa Angkalo di KecamatanBonegunu untuk wilayah penelitan Kabupaten ButonUtara. Keseluruhan sampel desa rata-rata berpendudukmiskin dengan persentase penerima manfaat bahteramasterbesar.

Ada harapan dari hasil penelitian ini agar pemerintahsegera melakukan perbaikan system pelayanan programke masyrakat agar program bahteramas benar-benarmenyentuh dan dapat dirasakan langsung para penerimamanfaat program tersebut. Selamat membaca, semogabermanfaat. Wassalam

Pondok Bamboo, Kendari

Joss Hasrul

xvii


xvii

Ucapan Terima Kasihdari Act. Director

Seringkali kita mendengar ungkapan dari penyelenggara“masih untung dibantu, dari pada tidak sama sekali” atauyang lebih parah lagi adalah “masih untung dijanji, minimalada yang bisa ditagih”. Ungkapan-ungkapan unik itu, melekaterat pada pemerintahan yang menganut paradigmapemerintah, bukan pelayan masyarakat. PenyelenggaraNegara dalam hal ini pemerintah, tidak memposisikandirinya sebagai entitas yang bertanggungjawab danberkewajiban melayani, dan memenuhi hak-hak warganya.Segala hal yang dilakukan untuk warga, dipandang sebagaisebuah kedermawanan belaka.

Paradigma keliru inilah yang memperburuk tata kelola,transparansi dan pertanggunggugatan pengelolaanprogram Bahteramas di Sulawesi Tenggara. Sehingga bukuini diberi judul “Kedermawanan Semu”, sebuah bukuyang mengulas berbagai hal tentang program Bahteramasdi Sulawesi Tenggara.

Buku ini ditulis atas partisipasi banyak pihak, untuk itusaya ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Yayasan Tifa, terkhusus Saudara Mickael BobyHoelman (Choky), atas segala bantuan, bimbingandan perhatiannya kepada Yayasan PengembanganStudi Hukum dan Kebijakan (YPSHK) Sultra.

2. Badan Pengurus YPSHK, saudara Yusuf Tallammadan Sitti Zahara yang banyak memberikan masukandalam pelaksanaan program Audit Sosial Bahteramasini.


xviii

3. Kawan-kawan penulis, Supriadin dan Irfan Ido yangdengan segenap waktu, tenaga dan fikirannyamewujudkan pengalaman perjalan program AuditSosial Bahteramas ini menjadi sebuah buku

4. Kawan Joss Hasrul yang telah melakukan editingterhadap tulisan kawan-kawan.

5. Kawan-kawan Distric Fasilitator ; Abdul Haris, SittiHermin “Cimink” Tahir dan St. “Vety” Fatimah yangmemberi input terhadap penulisan buku serta kawan-kawan staff program ; Rosmini, Hasidin Samada danTorop Rudendi yang memberi kontribusi luar biasaterhadap proses pelaksanaan program hinggapenyusunan buku ini

Akhirnya saya berharap, semoga buku ini memberimanfaat bagi kita semua,

Kendari, 2012Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan(YPSHK)- Sultra

Desi FajarianaAct. Director



1

“…. Menurut pemberitaan Koran, katanya Block Granttelah dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana didesa ya,…????”

“…. Block Grant,..??? Kepala Desa Saja yang tau itu,…sebagai masyarakat kita tidak pernah diajak untuk membicarkanBlock Grant itu”,

“…. Lah itu kantor dan balai desa kelihatannya barudibangun,… mungkin itu yang dihitung dalam pemecahanrekor MURI juga,…??

“…. Enak saja,… Balai dan kantor desa itu sudah ada sejaklama,… kalau pengecatannya mungkin bisa diklaim sebagaihasil kerjannya Blockgrant,.. itu juga tumpang tindih denganADD ataupun PNPM,…. Coba tanya,.. yang mana yangdikerja PNPM atau ADD,… pasti yang itu juga yang ditunjuk,…..pengawasannya kacau ini boss,… kelihatan sekali kalau programasal jadi,….”

(wawancara dengan Daniel, tokoh masyarakatdi Kabupaten Buton Utara)

PENDAHULUAN


2

1.1 Mengenal Audit Sosial

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yangsedemikian besar bagi pemerintah daerah untukmerencanakan dan mengimplementasikan kebijakan,program dan anggaran sesuai dengan kebutuhan di daerah.Dengan kewenangan yang luas tersebut, pemerintahdaerah diharapkan telah lebih peka dan lebih cepat dalammeretas persoalan terutama persoalan pemenuhan hakdasar rakyat. Seiring dengan meningkatnya kewenangantersebut, transfer fiskal ke daerah juga semakin meningkatdari tahun ke tahun.

Dengan semakin meningkatnya alokasi anggaran kedaerah, pemerintah daerah memiliki ruang dan kesempatanuntuk membuat program dan mengalokasikan anggaranyang lebih berpihak kepada masyarakat. Namun padakenyataannya pemerintah daerah cenderung tidak mampumengelola sumberdaya anggaran yang tersedia tersebutdengan bijak sesuai tujuan, fungsi dan prinsip anggaran.Banyak kebijakan, program dan anggaran yang dijalankanoleh pemerintah daerah hanya berdasarkan “copy pastedesign”, sekedar memenuhi janji politik pada saat pemilihankepala daerah atau sekedar menghabiskan anggaran.Kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi terabaikan,program dan anggaran tumpang tindih dan tidak memberimanfaat bagi masyarakat. Walhasil, bukannyamemberdayakan masyarakat, kebijakan, program dananggaran justru melahirkan banyak persoalan seperti lahankorupsi bagi pejabat dan kroninya, menimbulkanketergantungan di masyarakat, merusak semangatkemandirian di masyarakat dan bahkan menimbulkanmasalah baru, berupa pemiskinan dan tercerabutnyamasyarakat dari lingkungan sosial dan ekonomi.


3

Fakta-fakta tersebut bukan saja menjadi dasar untukmenuntut pemerintah untuk lebih tegas dalam memberantaskorupsi di daerah namun juga melahirkan kesadaran telahpentingnya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadapkinerja penganggaran di daerah.

Pengawasan dan evaluasi anggaran ini bukannyatidak dilakukan dalam skema kebijakan penganggaran diindonesia. Secara normatif, fungsi pengawasan danevaluasi keuangan daerah secara teknis dilakukan olehinstitusi pengawasan internal (Inspektorat Daerah), danpengawasan eksternal (BPK). Selain itu, sistempenganggaran di Indonesia juga memungkinkan adanyapengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Bila InspektoratDaerah dan BPK melakukan pengawasan dan jugapemeriksaan dari aspek teknis keuangan dan administratif,maka peran pengawasan DPR sebetulnya adalah padatataran strategis dan politis.

Namun, terdapat banyak kelemahan dari proses dankinerja pengawasan yang selama ini terjadi, baik yangdilakukan oleh Inspektorat Daerah, BPK ataupun yangdilakukan oleh Legislatif. Terkait dengan pengawasan olehDPRD, kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya:Pertama, fungsi pengawasan yang dijalankan lebihcenderung berada pada tataran pengawasan teknis,sementara pengawasan strategis justru relatif terpinggir.Sementara untuk pengawasan politis, dalam kenyataannyabanyak kasus pengawasan kinerja pemerintahan yangjustru dilandasi oleh pertimbangan dan kalkulasi politiktanpa argumentasi dan rasionalisasi yang kuat. Kedua,minimnya komitmen anggota dewan terhadap rakyat yangdiwakilinya. Bukannya menjalankan mandat publik untukmelakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya, merekajustru lebih sering menjadi wakil partai sehinggakepentingan dan pertimbangan partai yang menjadi dasardalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran. Selain


4

itu, kalkulasi ekonomi para anggota dewan yang berhitungdengan modal politik dan ekonomi ketika pencalonan jugamenjadikan motif balik modal (transaksional) menjaditujuan daripada motif mendorong politik kesejahteraanrakyat. Ini berujung pada rendahnya kepercayaan publikterhadap moralitas dan sekaligus kinerja legislatif di tingkatdaerah. Ketiga, minimnya kapasitas anggota dewan, tidaksemua anggota dewan memiliki kecakapan dan kapabilitasyang memadai, termasuk dalam hal pengawasan anggaran.

Sementara itu, kinerja pengawasan oleh InspektoratDaerah dan BPK, yang walaupun secara normatif memilikikewenangan dan secara teknis memiliki keunggulan dankecakapan, namun fungsi pengawasan kedua lembaga inijuga masih menyisakan beberapa persoalan seperti:pertama, walaupun banyak temuan tentang kasus-kasusanggaran yang dihasilkan dari kinerja pengawasan ini,namun akses publik terhadap laporan audit yang dihasilkanmasih sangat minim. Salah satu argumen yang seringdilontarkan adalah bahwa laporan ini menjadi bagian darilaporan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD,sehingga bukanlah kewajiban lembaga seperti BPK untukmemberi ruang dan membuka akses bagi publik. Kedua,proses audit, terutama yang dilakukan oleh BPK bersifatsangat teknis dan juga tidak menyediakan ruang bagiketerlibatan publik secara luas. Kecakapan audit yangdikembangkan sangat mengandalkan kecakapanteknokratis menjadikan pengetahuan, pengalaman danpengamatan masyarakat umum menjadi tidak terwadahi.

Kelemahan terbesar dari mekanisme pengawasan yangdijalankan oleh DPRD, Inspektorat Daerah dan BPK adalahpengawasan tersebut hanya sampai memastikan apakahpos anggaran sudah dibelanjakan sesuai dengan anggaranatau tidak. Pengawasan ketiga insititusi ini tidak bisamenjelaskan, bagaimana anggaran dibelanjakan, dan apasajakah output, outcome ataupun impact yang dihasilkan


5

sesuai dengan belanja (input) anggaran. Hal ini terjadikarena tujuan pemeriksaan (audit) yang dilakukan bukandimaksudkan untuk mengukur kemanfaatan anggaran,tetapi menemukan jawaban apakah laporanpertanggungjawaban anggaran telah disajikan secara wajarataukah tidak. Sebagai ilustrasi, pos anggaran yangdibelanjakan dengan bukti pendukung transaksi yangcukup dianggap berkinerja baik, walaupun bisa jadikebijakan anggaran ini justru meningkatkan jumlah orangmiskin. Selain itu, terdapat persoalan independensi, kolusidan korupsi di dalam institusi pengawasan keuangandaerah.

Dalam Social Audit Guide yang terbitkan Open SocietyInstitute East Afrika (2008), Gikonyo menyatakan bahwaaudit sosial adalah proses di mana anggota masyarakatberusaha untuk mengevaluasi seberapa baik sumber dayapublik digunakan dalam meningkatkan kinerja. Merekamengumpulkan data tentang nilai-nilai masyarakat, sosialkeuntungan, modal sosial dan kualitas departemen/programyang nantinya telah dicocokkan dengan hasil dari auditsosial dilaksanakan di organisasi/tingkat departemen. Auditsosial di tingkat masyarakat juga memberikan kontribusiuntuk pemberdayaan masyarakat, pemerataan, jaringandan advokasi.

Berkenan dengan hal tersebut diatas, YPSHKmemandang penting untuk mempromosikan, memperluasdan menggunakan pendekatan audit sosial sebagai bagiandari gerakan advokasi anggaran di Sulawesi Tenggara.Audit Sosial ini telah berfokus pada ProgramBAHTERAMAS yang dicanangkan Gubernur SulawesiTenggara sejak pertengahan tahun 2007 dan mulaidiimplementasikan sejak tahun anggaran 2008. Programini adalah janji kampanye Gubernur saat Pemilihan UmumKepala Daerah tahun 2007.

Telah hampir empat tahun program BAHTERAMAS


6

berjalan, namun masyarakat belum merasakan banyakperubahan berarti. Pemantauan YPSHK terhadap BantuanBiaya Pendidikan untuk jenjang sekolah SD hingga SMAmisalnya, orang tua siswa termasuk keluarga miskin, masihsaja dibebani berbagai pungutan oleh pihak sekolah denganberbagai alasan terutama alasan keterbatasan biayaoperasional sekolah. Sementara itu, Bantuan BiayaKesehatan untuk masyarakat miskin ternyata belum jugabisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat miskin. Masihbanyak ditemukan masyarakat yang terpaksa membayarbiaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerahyang nota bene adalah Rumah Sakit milik pemerintahdaerah. Hal yang sama juga terjadi dengan ProgramBantuan Pembangunan Desa, Kelurahan dan Kecamatanatau dikenal dengan Block Grant 100 juta/desa/kelurahan/kecamatan di 12 kabupaten/kota. Dua tahun program iniberjalan, pemerintah provinsi telah mendistribusikananggaran ke seluruh desa/kelurahan/kecamatan dengantotal dana yang sudah sangat besar Selama dua tahun,hasil audit tahun 2009 dan 2010 terhadap APBD provinsiyang dilakukan BPK menemukan tidak kurang dari 39Milyar dana Block Grant tidak bisa dipertanggungjawabkanoleh pemerintah provinsi. Selama dua tahun itu pula, BPKmemberikan opini disclaimer terhadap laporan keuanganpemerintah provinsi terutama karena tidak jelasnyapengelolaan keuangan yang terkait dengan programBAHTERAMAS.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada dasarnyajuga melakukan monitoring dan evaluasi terhadappelaksanaan program BAHTERAMAS. Hasil monitoringtahun 2009 mencatat beberapa temuan penting ataspelaksanaan program ini.

Pertama, temuan pada Program PembebasanOperasional Pendidikan: i) adanya distribusi guru yangtidak seimbang sehingga insentif guru menjadi tidak sesuai


7

dengan jumlah nominal yang semestinya diterimaberdasarkan juknis yang ada, ii) tenaga administrasi dankeuangan sekolah tidak tersedia atau belum pernahmengikuti bimbingan teknis sehingga laporanpertanggungjawaban keuangan tidak sesuai juknis, iii)Tim Teknis Kegiatan yang ada disetiap kabupaten/kotatidak berjalan efektif disebabkan tidak adanya dana khususdari APBD Kabupaten/Kota, iv) sekolah-sekolah belummelibatkan guru dan komite sekolah dalam membahasRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, v)data sekolah tidak akurat sehingga mempengaruhipencairan dana, vi) pengelolaan dana tidak transparanutamanya oleh pihak Kepala Sekolah.

Kedua, temuan pada Program Pembebasan BiayaPengobatan: i) pendataan dan data base calon pesertatidak jelas atau tidak tersedia. Hal ini termasuk tidakadanya kriteria yang jelas untuk pendataan masyarakatyang berhak mendapatkan bantuan, ii) masih adapemerintah Kabupaten/Kota yang memungut retribusiuntuk pelayanan kesehatan. Pembebasan Biaya Pengobatandianggap telah menurunkan potensi PAD pemerintahKabupaten/Kota, iii) Tim Pengelola Program diKabupaten/Kota tidak bekerja sebagaimana juknis yangada, sehingga proses pendataan, verifikasi kepesertaandan klaim tidak termonitor dengan baik, iv) tidak adanyakejelasan tentang sistem klaim biaya pengobatan pasientermasuk sistem rujukan disetiap jenjang pelayanankesehatan, v) minimnya sosialisasi program menyebabkanbanyak masyarakat yang tidak mengetahui program ini.

Ketiga, Temuan tim monitoring pemerintah provinsiterhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan/Kecamatan: i) berdasarkan juknis yang adapenarikan dana harus dilakukan bersama antara KepalaDesa dan BPD atau Lurah dan LPM. Namun kenyataannyapenarikan dana program ini hanya dilakukan oleh secara


8

sendiri-sendiri oleh Kepala Desa atau Ketua BPD atauLurah atau Ketua LPM, ii) tidak ada cost sharing daripemerintah Kabupaten/Kota termasuk tidak memberikanDana Alokasi Desa sebagaimana diatur dalam PP 72 tahun2005 dan Permendagri No. 37 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Desa, iii) pemberian dana BlockGrant menjadi tidak efektif disebabkan tidak semua desamemiliki RPJM Desa dan APBDesa, iv) dana Block Grantlebih banyak dihabiskan untuk pembangunan fisiksementara untuk pengembangan usaha ekonomi produktifdi desa sangat minim, v) lemahnya pengelolaan danpertanggung-jawaban keuangan oleh pemerintah desa/kelurahan serta pengelolaan dana yang tidak transparandi desa.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka YPSHK yangselama ini hanya berfokus melakukan kerja advokasianggaran pada fase penyusunan dan penetapan anggaran,berinisiatif untuk mengembangkan pengalaman yangdimiliki tersebut dengan jalan melakukan pengawasandan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja anggaranmelalui pelibatan masyarakat atau dikenal dengan auditsosial. Audit sosial ini bertujuan untuk memantau danmemverifikasi klaim kinerja program dari pemerintahprovinsi Sulawesi Tenggara khususnya ProgramBAHTERAMAS.

Hasil Monitoring yang dilakukan oleh PemerintahProvinsi hanya melihat dari aspek, manajamen, pengelolaandan pengendalian program BAHTERAMAS dan belumsepenuhnya mampu mengungkap bagaimana dampakdari program tersebut bagi masyarakat desa. Hal ini terlihatdari tidak adanya pelibatan masyarakat khususnyamasyarakat miskin dan perempuan di desa/kelurahandalam pelaksanaan monitoring. Karena itu, sosial audit inidiharapkan telah menjadi second opinion bagi hasilmonitoring yang dilakukan oleh pemerintah provinsi


9

Sulawesi Tenggara.

Pada kajian ini, Audit Sosial didefinisikan sebagaisuatu proses sistematik untuk memperoleh danmengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan-kegiatan ProgramBAHTERAMAS dan kejadian sosial untuk mengetahuikebersesuaiannya. Dengan demikian, Audit Sosial ProgramBAHTERAMAS merupakan kajian untuk melihat danmengukur keberhasilan penampilan sosial dari programini yang menyatakan diri sebagai proyek penanggulangankemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Gagasan audit sosial yang telah dikembangkan melaluiprogram ini adalah memastikan adanya penilaian terhadapkinerja anggaran daerah dengan studi kasus pada programBAHTERAMAS. Muatan kunci dari audit sosial ini adalahadanya penilaian dari masyarakat, khususnya merekayang memiliki kemendesakan persoalan kebutuhan dasaryang perlu direspon anggaran. Mereka terutama kelompokmasyarakat miskin dan kelompok marjinal, yang karenaketerpinggiran mereka dalam struktur sosial politik,membuat mereka menjadi kelompok yang tidak nampak,dan tidak diperhitungkan. Sehingga walaupun merekasangat lekat dengan problem-problem pengabaian hakdasar, tetapi mereka justru tidak mendapatkan benefit darianggaran.

Karenanya, program audit sosial ini telah memastikanadanya keterlibatan dari elemen-elemen masyarakat,terutama orang miskin, perempuan, lansia dan kelompokrentan dan marginal yang lain.

Hasil audit sosial ini diharapkan telah menjadi sumberdata dan argumen alternatif terhadap hasil audit danpengawasan yang dibuat oleh lembaga pengawaspemerintah maupun DPRD. Selain itu, temuan dari auditsosial ini juga diharapkan telah menjadi acuan untuk


10

evaluasi dan perbaikan bagi program serupa di tahunselanjutnya.

YPSHK memilih Audit Sosial Program BAHTERAMASkarena program-program seperti ini –dengan beragamnama dan model di berbagai daerah- selalu menjadiprogram populis yang menjadi ikon kampanye setiap calonKepala Daerah saat pemilihan kepala daerah untuk menariksimpati dan dukungan pemilih. Karena menjadi janji saatpemilu kada, tidak segan-segan para Gubernur atau Bupati/Walikota menggelontorkan APBD untuk membiayaiprogram-program mereka setelah terpilih. Tetapi dalampelaksanaannya seringkali ditemukan penggelontoranAPBD tersebut terkesan hanya menjadi cara untukmewujudkan janji kampanye dan cenderung menempatkanmasyarakat hanya sebagai objek statis dan bahkan APBDdigunakan sebagai alat politik untuk melanggengkankekuasaan.

Tujuan Audit SosialSecara umum, program audit sosial bertujuan untuk

perluasan dan pelembagaan audit sosial sebagai mekanismepengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kebijakan dananggaran pemerintah. Secara khusus, program ini bertujuanuntuk : (i) Membangun kapasitas masyarakat miskin danmarjinal untuk melakukan audit sosial terhadap berbagaikebijakan, program dan anggaran pemerintah; (ii) Perluasaninisiatif audit sosial oleh masyarakat miskin dan marjinalsebagai praktek evaluasi kinerja kebijakan, program dananggaran pemerintah baik yang bersumber dari APBN,APBD maupun Third Party Program dan (iii) Mendorongagar mekanisme audit sosial sebagai pijakan pengawasankebijakan, program dan anggaran oleh institusi pengawasdi daerah khususnya oleh legislatif di daerah


11

Tahapan Audit Sosial

Rangkaian audit sosial yang dilaksanakan selama satutahun, sejak januari 2011 hingga desember 2011 untukmengetahui bagaimana implementasi dan dampak programBahteramas menurut persepsi atau pendapat masyarakatsebagai penerima manfaat. Karena audit sosialdilaksanakan pada tahun 2011, maka banyak informasidan data yang disajikan merupakan data dan informasitahun sebelumnya. Adapun tahapan program audit sosialadalah :

1. Asessment: kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk:i) melakukan pemetaan kelompok masyarakat miskin danmarjinal yang potensial untuk dijadikan kelompok sasaranprogram, ii) memetakan persoalan pemenuhan hak dasardi masing-masing kelompok masyarakat, iii)mengidentifikasi aktor kunci di masyarakat yang telahdipilih sebagai tim inti untuk memfasilitasi audit sosial disetiap komunitas.

YPSHK telah mengembangkan tools asessment sertamatriks tentang kriteria lokasi dan kelompok masyarakatyang telah menjadi penerima manfaat langsung dariprogram ini. Beberapa –tetapi tidak terbatas pada- kriteriayang telah dipertimbangkan dalam menetapkan lokasidan kelompok masyararakat tersebut diantaranya: tipologiwilayah daratan dan pesisir, mata pencaharian penduduk,etnis, tingkat kesejahteraan warga diukur dari indikatorkemiskinan, individu potensial untuk menjadi tim inti disetiap komunitas. Kriteria-kriteria tersebut diharapkan telahmewakili beberapa karakterisitik wilayah maupunkelompok dan individu yang ada masyarakat yang telahmenjadi sasaran program.

Tahapan asessment telah dimulai dari: i) penyusunanmatriks tentang kriteria lokasi dan pemilihan kelompokmasyarakat lokasi sasaran program, ii) pelaksanaan


12

pemetaan persoalan pemenuhan hak dasar di kelompokmasyarakat terpilih, iii) penentuan 3 orang tim inti di setiapkomunitas, iv) penyusunan laporan hasil asessment.Tahapan asessment ini berlangsung selama 2 bulan.Asessment untuk pemetaan persoalan hak dasar dilakukandengan cara kolekting dan analisis dokumen sertawawancara dengan masyarakat yang dipilih sebagai lokasisasaran program.

2. Pengorganisasian Kelompok Masyarakat: kegiatan iniberupa pendampingan, pengorganisasian dan diskusi-diskusi kelompok di tingkat komunitas. Pengorganisasiankelompok masyarakat dilaksanakan oleh tim inti di masing-masing komunitas bersama distrik fasilitator kabupaten/kota. Setiap bulan distrik fasilitator bersama tim inti dimasing-masing komunitas menyusun dan menyampaikanlaporan perkembangan di masing-masing kelompokmasyarakat. Pengorganisasian berlangsung setelah tim intidan kelompok masyarakat yang telah menjadi sasaranprogram ditetapkan. Selama proses pengorganisasian,distrik fasilitator membentuk tim inti yang menggerakkankelompok masyarakat di desa, mendiseminasikan informasiseputar issu anggaran, diseminasi programBAHTERAMAS, diseminasi tentang hak dasar warganegara serta issu-issu tentang partisipasi dan hak warganegara dalam mengawasi dan menilai kinerja programdan anggaran pemerintah. Pengorganisasian termasukpula memfasilitasi pertemuan-pertemuan dan diskusi disetiap kelompok masyarakat.

3. Lokalatih Audit Sosial: kegiatan bertujuan untukmemberikan pengetahuan dasar kepada tim inti dari setiapkelompok masyarakat tentang: i) apa itu audit sosial danapa pentingnya audit sosial, ii) Bagaimana masyarakatbisa melakukan audit sosial, iii) Peluang dan tantanganyang ada dalam melakukan audit sosial, iv) uji coba panduanaudit sosial yang telah dikembangkan oleh TIFA dan mitra-


13

mitra TIFA. Kegiatan menghadirkan narasumber danfasilitator dari YPSHK, GAPRI Jakarta, YKPM Makassarserta BPM Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini telahmelahirkan: i) 18 orang tim inti audit sosial di 6 kelompokmasyarakat di 3 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggarayang siap memfasilitasi komunitasnya menggunakanpanduan audit sosial dan ii) kesepakatan rencana dantahapan kerja pelaksanaan audit sosial di masing-masingkelompok masyarakat.

4. Pelaksanaan Audit Sosial: kegiatan ini meliputi: i)diskusi komunitas, ii) analisa kebijakan program dananggaran BAHTERAMAS, iii) pengumpulan datapelaksanaan anggaran BAHTERAMAS di komunitas, daniv) analisa kinerja anggaran BAHTERAMAS di lokasi-lokasi sasaran program. Metode pelaksanaan melalui kajiandokumen, observasi, wawancara, studi kasus dan FGDbersama masyarakat. Selama proses pelaksanaan auditsosial, masyarakat didampingi oleh distrik fasilitator. Auditsosial ini telah mengkaji: 1) kelembagaan programBAHTERAMAS, 2) partisipasi masyarakat miskin danmarjinal termasuk perempuan, 3) bentuk kegiatan danpenerima manfaat dengan data terpilah, 4) dampak-dampaksosial kegiatan program BAHTERAMAS khususnyadampak program masyarakat termiskin di desa.

5. Diseminasi Hasil Audit: kegiatan ini bertujuan untukmenyebarluaskan laporan hasil audit yang dilakukanmasyarakat atas program BAHTERAMAS melaluikampanye, publikasi dan dialog dengan pemerintah danDPRD provinsi atas temuan hasil audit. Kegiatan telahdilakukan dalam bentuk dialog di radio lokal, briefing/konferensi pers dan 2 diskusi reguler dengan media, LSM,Ormas, perguruan tinggi, Partai Politik, anggota DPRDdan BPM dan Inspektorat Daerah.

6. Pelembagaan Audit Sosial Di Daerah: pelembagaanbertujuan untuk mendorong digunakannya metode dan


14

hasil audit sosial dalam mekanisme pengawasan anggarandi daerah khususnya di DPRD. Kegiatan ini dilakukandalam bentuk lobby dan hearing untuk mendorong DPRDagar menyusun rencana kerja dewan untukmenindaklanjuti temuan dan laporan hasil audit sosialoleh masyarakat. Lobby dan hearing oleh perwakilanmasyarakat sasaran program dengan didampingi olehdistrik fasilitator dan staf program.

7. Monitoring: kegiatan ini dilakukan untukmemastikan agar hasil audit sosial ditindaklanjuti olehpemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.Monitoring ini dilakukan dalam bentuk wawancara denganmasyarakat, wawancara dengan eksekutif dan legislatif,koleksi dokumen kebijakan yang terkait dengan adatidaknya tindaklanjut atas temuan dan rekomendasi hasilaudit sosial serta kliping dan koleksi pemberitaan mediamassa. Agar hasil-hasil audit sosial ditindaklanjuti secaraserius oleh pemerintah, selama proses monitoringdirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan advokasi dalambentuk lobby, kampanye serta hearing.

8. Penerbitan Buku: sebagai bagian dari lesson-learned,YPSHK menerbitkan buku tentang Bunga RampaiPengalaman selama menjalankan program.


15

1.2. Cerita di Balik Program

Sepenggal Kisah dari Pelosok

ST Fatimah nampak kelelahan. Peluh, memenuhiwajahnya yang bundar. Seharian sudah Ia harus bolakbalik masuk kampung dengan motor sewaan, tepatpertengahan Januari 2011 silam. Kedatangan perempuanberjilbab di desa Towua untuk mengemban sebuah misimencari aktor. Tapi jangan salah, ST Fatimah bukan hendakmencari aktor film, melainkan aktor kunci desa yang akanmelakukan audit sosial Program Bahteramas. Sebuahprogram milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. STFatimah sendiri adalah petugas Distrik Fasilitator ProgramAudit sosial Program Bahteramas Wilayah KabupatenKolaka, yang dibentuk Yayasan PSHK bekerjasama denganTifa Foundation.

ST Fatimah yang akrab disapa Fetty terpaksa harusdibuat pusing tujuh keliling bolak-balik mencari penggantiaktor kunci ke desa, bahkan juga dengan ‘terpaksa’mengganti desa rujukan karena dinilai tidak refresentatifuntu dijadikan sampel. Seperti yang terjadi di Desa Towua.Dari sekian aktor kunci yang siap terpaksa harus mundurdengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Kisah Fettyinilah adalah sepenggal kisah dari para ujung tombangaudit social bahteramas dari lapangan jauh di pelosokpedesaan sana. Dimana para auditor harus sekuat tenagamencari actor kunci demi mengurai problem programgratis ala pemerintah Sulawesi tenggara itu.

Seperti dikisahkan para ujung tombak audit soisl,bahwa, mencari aktor kunci menjadi tantangan tersendiridalam mengungkap pengeloaan program bahteramas dipedesaan. Bukan saja karena aktor kunci yang tidak siapdan merasa takut, tetapi juga adanya berbagai alasan


16

kesibukan mereka sebagai warga masyarakat dan rumahtangga mereka. Inilah yang dialami para Distrik Fasilitatoryang mencari actor kunci pengelolaan program hingga kepelosok dan berkali-kali mengganti aktor kunci yangmengundurkan diri.

Keinginan masyarakat untuk bergabung karena selainsibuk, kedua karena tidak pernah mengikuti kegiatan,berani tampil dengan masyarakat untuk mengeluarkanpendapat. Untuk aktor kunci perempuan kesulitan yangdihadapi karena selain harus mendapatkan izin dari suami, sibuk mengurus rumah tangga juga menjadi alasan yangtak bisa diabaikan .

Simaklah kisah para Fetty yang menjadi distrikfasilitator audit social di Kabupaten Kolaka. Diamenceritakan bagaimana lika-liku pencarian actor di desadampingannya. “Di Desa Towua, Saya terpaksa harusdua kali mengganti aktor kunci. Keduanya adalahperempuan sehari-hari bertugas sebagai kaderposyandu,”kata Fetty.

Aktor pertama mundur dengan alasan sibuk dantidak mendapatkan izin dari suami. Sedang aktor keduamundur dengan alasan tidak memiliki pengalaman karenatidak pernah melakukan kegiatan sosial. Aktor tersebutjuga mengaku merasa minder dan takut menjalankanprogram tidak memiliki kemampuan berorganisasi. DFmerasakan kekecewaan dan rasa putus asa karenamerasakan tidak ada lagi yang bisa memberikan bantuan,apalagi orang yang direkomendasikan oleh sekretaris desatidak berminat atau tidak tertarik dengan kegiatan tersebut.

Di tengah kekecewaan tersebut beruntung DF bertemudengan ibu Marta yang merupakan aktor kunci yangmemang aktif kegiatan social terutama dalam posyandu.Pertemuan ini difasilitasi oleh Pak Ansarullah, seorangaktor kunci bidang Block Grant. Beliau merekomendasikanIbu marta dengan alasan salah satu kader posyandu yangaktif dalama kegiatan social dan cukup kritis di masyarakat.


17

Saat pertama kali bertemu ibu Marta yang didampingisuaminya, DF memberikan penjelasan tujuan dan kegiatansebagai aktor kunci. Tak hanya di Desa Towua, DF jugamerasakan kesulitan mencari actor kunci di desa Puubunga.Pertama bagi DF merasakan sdm yang minim karenawarganya tingkat pemdidikan warga yang rendah (hanyatamat SMA), tidak memiliki pengalaman berorganisasi.

DF bertemu seorang warga yang berpendidikan S1dan dulunya seorang guru honorer di sebuah sekolahdasar. Saat ditawari menjadi aktor kunci, pria tersebuttidak tertarik dengan alasan sibuk dan khawatir kegiatanaudit social akan mengganggu pekerjaannya sebagaipedagang. Di desa ini mencari aktor kunci pria jauh lebihsulit dibanding mencari aktor kunci perempuan, karenaperempuan di desa tersebut lebih aktif dalam kegiatansocial kemasyarakat dan banyak terlibat dalam kegiatanprogram pemberdayaan sejenis seperti Program PNPMMandiri dan sejumlah kegiatan lainnya. Atas saran aktorkunci program BOP (Ibu Murni), akhirnya DF memutuskanmencari aktor kunci perempuan di desa itu, dan bertemuIbu Siyam seorang kader posyandu. Saat bertemu denganIbu Siyam, DF sempat memberikan penjelasan tentangtujuan pencarian actor kunci tersebut.

“Semula beliau menolak karena kegiatan audit sosialitu akan mengganggu kegiatan nya sebagai petani sawah.Apalagi jadwal panen padi yang segera akan tiba tahunini. Saya lantas menjelaskan kepada Ibu Siam bahwaprogram audit social tersebut sedapat mungkin tidak akanmengganggu kegiatan panen padi,”kata ST. Fatimah yangjuga disapa Fatty.

Dalam pencarian actor kunci DF memang benar-benar harus bekerja ekstra, terautama terkait dalammenjelaskan soal jadwal kegiatan kepada setiap aktorkunci yang punya latar belakang pekerjaan berbeda-beda.“Syukurlah akhirnya Ibu Siyam akan yang semula kuatirdapat menerima tawaran menjadi aktor kunci untuk


18

Pembebas Biaya Pengobatan (PBP) Program Bahteramas.Aktor kunci nampaknya baru menyadari, jika

tantangan dari menjadi informan itu cukup sulit dan jugamemberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakatmereka sehari-hari. Kekuatiran atas intimidasi dari parapelaku program seperti pemerintah desa, setidaknyamembuat actor kunci berpikir untuk menerima tawaranprogram audit sosial ini. Beruntunglah beberapa masyarakatyang secara sadar mau membagi informasi terkait lika-likupengelolaan program bahteramas di desa mereka.

Pencarian aktor juga dilakukan di Buton Utara. Didaerah ini DF terpaksa melakukan “pendekatan sacaraadat” untuk mendapatkan para aktor kunci pilihan. Sepertihalnya di Kabupaten Kolaka, para aktor ragu dan kurangmerespon kehadiran Distrik Fasilitator, apalagi mauberbagi informasi tentang program-program Bahteramasdi desa mereka. Sikap tidak peduli ini sempat membuatAbd Haris, petugas Distrik Fasilitator Buton Utarakebingungan. Haris terpaksa berulang-ulang berkonsultasidengan sejumlah tokoh masyarakat desa untuk dapatmasuk dan mencari aktor-aktor kunci di desa itu.

Namun berbeda dengan di Kota Kendari yangcenderung mudah karena hampir semua actor kunci yangditemui memiliki kemauan kuat untuk menjadi tenagapengawas program pemerintah. Di Kelurahan pungolakamisalnya, DF melakukan pertemuan langsung denganBapak Abdul Wahid (53 thn), seorang pedagang kelilingyang juga sebagai anggota Komite Sekolah di KelurahanPunggolaka.

Serta Bapak Tarif Galarang (56 Thn) seorang wakildari LPM Kelurahan Punggolaka dan seorang mantanlurah di Punggolaka. Juga menemui Ibu Nurhana (43 thn),Ketua kader posyandu di Kelurahan Punggolaka. Diberkanrekomndasi bernama Ny. Amin sempat diminta denganalasan dia hanya anggota kader posyandu yang tidak bisamemutuskan satu keputusan, sehingga saat itu Ny Amin


19

menawarkan kepada ibu-ibu dan ada tawaran permintaandari YPSHK akan ada penelitian tentang programbahteramas dan reaksi ibu mereka nyatakan setuju.

Beragam reaksi saat pertama kali DF memperkenalkanakan adanya program audit social ini. Seorang warga diPunggolaka bahkan, seorang Di kantor kelurahan itubanyak kebohongan Pak Burhan

Butuh waktu dua minggu DF Kota kendarimendapatkan nama kunci. Pencarian aktor kunci di KotaKendari ini cukup cepat dibanding dua kabupaten lainnyakarena DF Kota Sitti Hermin Tahir cukup agresif .

Di banding kelurahan punggolaka, mencari actor kuncidi Kelurahan Petoaha jauh cukup sulit, jalur transporsiyang tidak ada dan harus naik perahu menuju rumahpenduduk dan hanya ada transportasi ojek. “Saya harusmenunggu lama untuk menjangkau rumah warga,”kataCiming. Yang sangat lama mendapat persetujuan untukmenjadi aktor kunci pada kader posyandu dan LPM.

Kalo kader posyandu saya bertemu lima orang,beragam alasan, pertama soal anak, urusan rumah tanggauntuk bersama-sama melakukan program ini. Pilihanakhirnya jatuh pada ibu Nurdia karena mau belajarmelakukan kegiatan audit social.

“Untuk Pak David, karena di sana, sekolah hanya adaSD saja. Saya liat dia relawan di sekolah itu, semula sayakira dia seorang guru tetapi tenyata relawan,”

Cimin mengaku bertemu dengan kepala sekolah. “Diasempat mempertanyakan tentang tujuan kedatangan saya.Saya jelaskan bahwa saya mencari aktro kunci untukprogram audit social bahteramas. Kepala sekolah sempatbertanya apakah audit berkaitan laporan sekolah. Sayabilang bukan untuk laporan audit laporan, tetapi berkaitandengan perkembangan program bahteramas saat ini.Kepala sekolah pun menyetujui dan akhirnya beliaumerekomendasikan nama Pak David dengan alasan Davidsangat bersemangat dengan program yang


20

demikian,”ungkap Ciming.Saat bertemu David, Ciming tidak lagi kesulitan

untuk berkomunikasi dan menyatakan kesiapannyamenjadi actor kunci. Dia minta penjelasan tentang actorkunci itu. Saya jelaskan tentang program ini aka nada actorlainnya, seperti program Bahteramas dan program PBP.

Aktor kunci lainnya yakni Pak Agus. Pria yang sedikitribet untuk bertemu. “Saya bertemu pak Agus ataspetunjuk pak lurah dan ketua LPM. Saat itu Pak Agussendiri baru bergabung di LPM Petoaha.”kata Ciming.

Selama lima hari Ciming mengejar dan membujukAgus untuk menjadi actor kunci. “Saya mencoba terusmembangun komunikasi dan mengambil janji untukbertemu di lokasi peternakan sapi. Tapi itu pun dia belumsetuju. Bahkan Pak Agus sempat meninggalkan saya tanpaalasan yang jelas,”kata Ciming mengenang masa-masapahit saat mencari actor kunci.

Kelihatannya Agus trauma dengan kata audit sosial.Ia sempat bertanya apa yang mau diaudit karena semuaada pembangunan. Hubungan baru cair setelah Pak Agusdijelaskan tentang posisi program. “Kepada saya, pakAgus mengaku merasa risih bicara tentang audit danbaginya sesuatu yang menakutkan karena pekerjaan beratmemeriksa keuangan.

Sepanjang program ini butuh komunikasi yang intensdari seorang DF dan penjelasan yang detil tentang program.

Kendala yang dihadapi para actor kunci itu memintaketerangan dari masyarakat, yang selalu acuh dan tidakpeduli. Karena untuk melakukan FGD saja itu susah untukmeminta sehingga DF pun terkadang harus turun tanganuntuk membantu actor kunci (bekerjasama) memfasilitasipertemuan di lapangan. Sejauh ini intimidasi terhadapaktor kunci program audit sosial belum nampak. Dan paraaktor kunci juga sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut.

DF tidak begitu kesulitan memberikan penjelasantentang program audit social kepada ketiga aktor karena


21

sudah menjadi perhatian utama sang calon aktor.Bahkan pencarian aktor kunci di Kota Kendari boleh

dikata cukup mudah dan para aktor yang dipilihmenduduki posisi strategis di desa mereka, seperti aktor-aktor kunci di Kelurahan Petoaha, DF menemui BapakAgus Salim (38 thn) yang kini menjabat sebagai ketua LPMdi Petoaha. Ada juga Bapak David (52 thn), Ketua KomiteSekolah di Kelurahan Petoaha, serta Ibu Nurdia (41 thn),seorang petani rumput laut di petoaha.


22

Asessment yang Melelahkan

“Melakukan asessment tentu sesuatu yang melelahkan,Selain harus bersabar mencari actor kunci yang akanmenjalankan program di desa juga harus berulangkalimemberi penjelasan pada actor kunci. Tak cukup sampaidisitu keterlibatan menganalisis data wilayah mutlak harusdilakukan untuk mengetahui peta wilayah yang akandidampingi. Ini yang pertama kali saya lakukan,”ungkapSiti Fatimah mengawali ceritanya.

Jumat, 7 Januari 2011 silam, Saya mencoba mencaridata terkait dua kecamatan. Langkah mencari buku Kolakadalam angka menjadi pilihan pertama pekerjaan ini. Inidilakukan dalam rangka menentukan kecamatan dan desadampingan yang akan dijadikan lokasi audit sosial. Sayabersama tim YPSHK mempelajari data kependudukankabupaten kolaka. Dari analisis ini tim memutuskan pilihanpada dua kecamatan yang akan menjadi lokasi dampinganselama program audit sosial berlangsung, yakni KecamatanWundulako dan Kecamatan Mowewe. Alasanya lokasikecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten danpenduduknya telah merasakan hadirnya programBahteramas.

Dari data yang ada, kedua wilayah kecamatan inimemiliki karekteristik berbeda. KecamatanWundulakosebagian penduduknya tinggal di daerah pesisir laut denganmata pencaharian sebagai nelayan dan petani rumputlaut. Sedang penduduk di Kecamatan Mowewe lebihbanyak bertani atau berkebun.

Dalam statistik tercatat Kecamatan Wundulakomemiliki 6 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk16.978 jiwa, laki-laki 8.655 jiwa dan perempuan 8.323jiwa. Dari segi pendidikan Kecamatan Wundulako memilikisekolah TK sebanyak 6 unit (swasta) dengan jumlah muridsebanyak 366 murid TK dan jumlah guru sebanyak 72


23

guru. SD 16 unit (negeri),166 guru SD, 2.824 siswa SD.Gedung SLTP sebanyak 5 unit (negeri),jumlah guru 64orang dan jumlah murid sebanyak 1.160. Sementara gedungSLTA sebanyak3 unit ( 2 Negeri dan 1 swasta) denganjumlah guru sebanyak 51 orang dan jumlah siswa sebanyak858.

Untuk fasilitas kesehatan Kecamatan Wundulakomemiliki 1 puskesmas dan 3 puskesmas pembantu,15posyandu dan 8 Bakesra. Jumlah tenaga kesehatan dikecamatan Wundulako, Dokter sebanyak 2 orang, perawatsebanyak 36 orang, bidan 14 orang, dan dukun bayi yangterlatih sebanyak 9 orang. Jumlah Jompo dan penyandangcacat di kecamatan Wundulako, jompo sebanyak 189 orang,cacat anggota badan 15 orang.

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial diKecamatan Wundulako, masyarakat terasing sebanyak316 KK, anak terlantar (dalam panti) 38 anak, keluargafakir miskin sebanyak 7.660, tunasusila 11 orang. AdapunJumlah anak panti asuhan yang sedang mengikutipendidikan di Kecamatan Wundulako SD 18 anak, SLTP10 anak, dan SLTA 10 anak.

Kecamatan Mowewe berjarak 30 Km dari ibukotaKabupaten Kolaka, di mana sebagian besar penduduknyabermata pencaharian sebagai petani (berkebun danbersawah) dengan jumlah penduduk sebanyak 7.022 jiwa.Kecamatan Mowewe terdiri dari 5 desa dan 3 kelurahan,laki-laki 3.524 jiwa dan perempuan 3.498 jiwa.

Dari segi pendidikan Kec.Mowewe memiliki sekolahTK sebanyak 6 unit (swasta) dengan jumlah murid sebanyak179 murid TK dan jumlah guru sebanyak 23 guru.SD 9 unit(negeri),79 guru SD, 1.202 siswa SD. Gedung SLTP sebanyak3 unit (negeri),jumlah guru 20 orang dan jumlah muridsebanyak 388, Gedung MTs (setingkat SLTP) 1 unit (swasta)dengan jumlah guru 14, dan jumlah murid 106 siswa.Gedung SLTA sebanyak 1 unit (negeri) dengan jumlahguru sebanyak 18 orang dan jumlah siswa sebanyak 345.


24

Dari segi fasilitas kesehatan di Kecamatan Mowewememiliki 1 puskesmas dan 4 puskesmas pembantu, 16posyandu dan 4 Bakesra. Jumlah tenaga kesehatan di kec.Mowewe adalah Dokter sebanyak 2 orang, perawatsebanyak 14 orang, bidan 7 orang, dan dukun bayi yangterlatih sebanyak 10 orang. Jumlah Jompo dan penyandangcacat di kecamatan Mowewe adalah, jompo sebanyak 120orang, tuna netra 4 orang, cacat anggota badan 18 orang,cacat mental 7 orang. Jumlah penyandangmasalahkesejahteraan sosial di kec.Mowewe adalahkeluarga fakir miskin sebanyak 4.021 jiwa.

Pada Januari 2011, Distrik Fasilitator (DF) mengunjungiKecamatan Wundulako. ”Kami berharap bisa bertemudengan salah satu staff kecamatan agar bisa mendapatkaninformasi desa-desa apa yang termasuk di dalam kecamatanWundulako dan bisa menentukan desa yang akan dijadikandesa dampingan,”cerita Fatimah.

Saat itu Fatimah berharap bertemu dengan CamatWundulako, yang menjadi sasaran aktor kunci. ”Namunbeliau tidak berada di tempat,dan hanya bisa menemui PakJaddal,S.sos.M.si, yang kebetulan menjadi sekretaris camat.Jaddal merespon baik kehadiran kami dengan memberikannama-nama desa yang termasuk dalam kecamatanwundulako, dan dari desa-desa itu beliau menyarankanmengambil Desa Sabiano atau desa Towua karena desatersebut menurutnya desa yang penduduknya agaktermarjinalkan dari desa-desa yang ada di kecamatanwundulako. DF memutuskan memilih Desa Towua yangterletak paling ujung dari Kecamatan Wundulako danposisinya dekat pesisir pantai,”ungkapnya.

Pada hari yang sama, DF memutuskan untuk kekantor balai Desa Towua untuk bertemu kepala desa danmencari informasi siapa-siapa calon 3 aktor kunci di desatersebut. Transportasi ojek menjadi pilihan mengingat tidakadanya angkutan kota atau desa yang menuju desa tersebutselain ojek. ”Saya bertemu ibu Norma, Sekretaris Desa


25

Towua. Beliau merespon secara positif kehadiran Kamidan memberikan beberapa nama warga yang bisamembantu untuk aktor kunci,”kata Fatimah.

Dari petunjuk yang ada, DF menuju Dusun Tiga, DesaTowua. ”Niatnya bertemu Kepala Dusun Tiga, Pak Ismail,beliau adalah salah satu calon aktor kunci. Tapi sayang PakIsmail tidak berada di tempat karena sedang di kendariuntuk satu urusan,”ujar Fatimah dengan wajah kecut.

Tak patah arang, Fatimah segera bergegas ke KomiteSekolah yang juga target aktor kunci namun lagi-lagi orangyang dicari tidak berada di tempat.

Fatimah terhenyak. Ia menarik napas dalam-dalam.”Mencari aktor kunci audit sosial memang gampang-gampang susah. Butuh kesabaran plus pandai-pandaimencari solusi alternatif adanya penolakan warga yangtidak bersedia menjadi aktor kunci. Jalan satu-satunyayakni dengan berkunjung di setiap rumah warga danmencari informasi siapa kira-kira yang bersedia membantudan dijadikan aktor kunci,”katanya, sambil tersenyum.

Hari itu DF terpaksa kembali ke balai desa bertemu IbuNorma, Sekretaris Desa. Fatimah kembali terlibat diskusi.Beruntung Ibu Norma membantu mengidentifikasi danmemberikan beberapa nama.

Tidak mau berlama-lama Fatimah berpamitan. Iakembali mencari tiga rumah warga itu, diantaranya KepalaDusun Dua, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan PakJamal, Ketua Kelompok Tani di Desa Towua.

Beralasan sibuk dengan pekerjaan, Pak Jamal menolak.”Urus BPD saja sudah membuat saya pusing,”ungkapJamal pada Fatimah.

Meski begitu, Pak Jamal tetap membantu menyodorkantiga nama warga desa, yakni Ansarullah, Samsul Bakri danAndarias. Ketiganya dikenal biasa mendampingimasyarakat satiap kegiatan masuk desa. Perjalananmelelahkan hari itu terbayar sudah, setelah Pak Ansarullahdan Pak Andarias bersedia menjadi aktor kunci. Ansarullah


26

adalah aparat desa yang membidangi dana pembangunandesa pada program Block Grant. Sedang Andarias aparatdesa membidangi dana bantuan operasional pendidikan.Keduanya bersedia karena ingin mengetahui manfaatprogram Bahteramas di masyarakat. Dari keduanya, DFmemperoleh informasi adanya bantuan programbahteramas untuk masyarakat nelayan berupa bantuanperahu.

Keesokan harinya, DF kembali ke desa. Misi kali inimencari Ketua Kader Posyandu ibu Martha. Tapi ibuMartha tidak berada di tempat. DF memutuskan mencarikader lain di posyandu. Mereka bertemu tiga kader, yakniIbu Anti, Marlina, dan Ibu Sia.

Dari ke tiga nama itu, DF hanya dapat menemukanibu Sia di rumahnya. ”Pagi itu Kami berdua banyakmengobrol tentang program posyandu. Bagaimana antusiaswarga yang cukup respon dengan timbang menimbangbayi. Meski banyak tahu informasi, namun, Ibu Sia tidakbersedia menjadi aktor dengan alasan tidak pintar dansibuk mengurus keluarga,”kata Fatimah.

Cemas bergelayut dibenak Fatimah. Hari itu, Ia kembalikendala. Dua aktor tidak bisa ditemui sama sekali. Harapanterakhir adalah ibu Anti, seorang petani rumput laut.Dengan berjalan kaki Fatimah dan rekannya menyusuripematang tambak sejauh tiga ratus meter tempat ibu Antimencuci rumput laut yang telah di panen dan akan dijemur. Saat bertemu Kami mencoba meyakinkan danmenjelaskan ke aktor kunci kalau kegiatan ini akan melatihaktor kunci sebelum melakukan audit sosial bahteramas.Untunglah, dari hasil bincang-bincang itu, ibu Anti bersediadijadikan aktor kunci di bidang bantuan pengobatan gratisuntuk masyarakat miskin,”ungkapnya.

Mencari aktor kunci memang penuh liku dan haruspenuh kesabaran. Itulah yang dirasakan Fatimah. Barusehari mendapatkan Ibu Anti sebagai aktor kunci di DesaTowua, mendadak Ibu Anti mengundurkan diri dengan


27

alasan sibuk mengurus rumput laut. Mau tak mau kamiharus mengganti Ibu Anti. Asessment aktor kunci penggantidi Desa Towua secepatnya kami lakukan kembali.

Pengunduran diri ibu Anti tenntu pukulan berat buatDF. Mereka harus kembali ke Desa Towua mencari calonaktor kunci yang baru. ”Kami menemui Ketua kaderPosyandu Desa Towua Ibu Martha. Tapi hari itu ibuMartha tengah berada di kebun/sawah sehingga DFmemutuskan untuk menemuinya pada malam hari. Saatbertemu kami menjelaskan tentang program audit sosial,Ibu Martha akhirnya bersedia membantu untuk dijadikanaktor kunci di bidang bantuan pengobatan gratis untukmasyarakat miskin di desa Towua,”kata Fatimah.

Dari Kecamatan Wundulako, DF terus memperluassurvey lokasi asessment untuk mencari aktor. Pada Selasa,11 Januari 2011, kami mengunjungi lokasi yang akandijadikan lokasi dampingan di Kecamatan Mowewe. Darirumah menuju ke kantor kecamatan Mowewe denganmenggunakan mobil sewa. Hari itu, DF berharap bisabertemu dengan camat atau staf kecamatan agar bisamendapatkan informasi desa-desa apa yang termasuk didalam kecamatan Mowewe dan bisa menentukan desayang akan dijadikan desa dampingan. Namun, camat danstaf kecamatan tidak berada di kantor kerena semua beradadi lapangan untuk bekerja bakti.

Tidak bertemu aparat kecamatan, DF mengambilkeputusan untuk bertanya ke masyarakat Mowewemengenai Desa-desa yang yang ada di kecamatam Mowewe.Dari hasil perbincangan dengan salah satu warga, dari 5desa yang ada di Mowewe. Rata-rata desa tersebut masihtermasuk kategori desa tertinggal. ”Dari desa 5 desa yangada, kami memilih Desa UluMowewe sebagai desa yangakan diasessment untuk mencari 3 aktor kunci untukberperan dalam kegiatan audit sosial bahteramas,”demikianFatimah.


28

Hari menjelang siang, waktu tersisa kami melanjutkanasessment. DF langsung menuju kantor desa untuk bertemukepala desa dan mencari informasi siapa-siapa calon 3aktor kunci di desa UluMowewe. “Saat tiba balai desakosong melompong, tidak ada staf yang bisa dijumpai.Bahkan balai desa sudah tertutup rapat. Konon kepaladesa dan sekdes ada kegiatan di lapangan kecamatanMowewe. Kami kemudian mendatangi rumah kades danbertemu dengan istri kades. Kami juga menanyakan siapanama kader posyandu di desa itu. Ibu kades memberitahusatu nama yakni ibu Haniah,”kata Fatimah.

Dari rumah Kades, DF mencari rumah kader posyanduIbu Haniah. Bertemu keduanya terlibat perbincangan.”Kami ingin mengajak ibu Haniah bersama-sama dengandua warga Ulumowewe untuk melakukan pendampingankegiatan audit sosial bahteramas,”. Awalnya ibu Haniahenggan untuk dilibatkan karena dengan alasan tidak tahuapa itu Bahteramas Apalagi Ia tidak memiliki pengalamanikut kegiatan-kegiatan di luar kegiatan posyandu.Beruntung Ibu Haniah bersedia di jadikan aktor kunci dibidang bantuan pengobatan gratis untuk masyarakatmiskin.

Dari ibu Haniah, DF memperoleh dua nama untukaktor kunci, yaitu Pak Nasir dan Pak Kasmin. Dari informasiitu DF ke rumah Pak Kasmin, tetapi Pak Kasmin berada dikebun untuk panen kakao. Dengan ditemani tetangga PakKasmin DF menuju kebun. Pak Kasmin sempat menolakdijadikan aktor kunci dengan alasan takut melakukankegiatan yang berhubungan dengan program audit. SetelahDF menjelaskan garis besar dari program ini yakni untukmelihat dari sisi sosial, apakah program bahteramas yangtelah berlangsung beberapa tahun punya manfaat bagimasyarakat, akhirnya Pak kasmin bersedia di jadikan aktorkunci dibidang bantuan Operasional pendidikan asalkanjadwal kegiatan tidak menggangu aktifitas sebagai petani.

Ada beberapa hambatan mendapatkan aktor kunci di


29

daerah ini, dan dianggap sangat sulit karena masyarakatmenganggap dirinya tidak mampu, bodoh dan tidakberpendidikan tinggi untuk melakukan kegiatan selainberkebun dan bersawah Sehingga upaya solusi yangdilakukan yakni memberi motivasi, kalau kegiatan ini akanmemberi pengalaman baru untuk terjun ke masyarakatdan dari kegiatan ini masyarakat akan diberi pelatihansebelum turun ke masyarakat. “Dari pertemuan denganPak Kasmin, beliau menyarankan untuk menemui pakNasir untuk dijadikan aktor kunci,”.

Hari menjelang malam, kegiatan asessment untukmendapatkan aktor kunci kami lanjutkan keesokan harinya.Dengan agenda menemui Pak Nasir untuk dijadikan aktorkunci. Dengan menngunakan motor rental dari tempatmenginap di Kecamatan Mowewe kami selaku DF menujuDesa UluMowewe untuk bertemu dengan Pak Nasir, tapiternyata pak Nasir sudah ke kebun untuk membuatkanrumah kebun salah satu warga. DF meminta tolong ke istripak Nasir agar mau mengantar ke kebun, denganmenggunakan motor rental DF dan Istri Pak Nasir menujuke kebun.

Ternyata motor tidak bisa sampai ke kebun karenaharus melewati beberapa sawah milik warga. Kamimemutuskan menyimpan motor di pekarangan rumahwarga. Lalu berjalan kaki melewati hamparan sawahmenuju kebun tempat Pak Nasir bekerja. Butuh setengahjam berjalan kaki, akhirnya bertemu dengan Pak Nasir. Dikebun kami berbincang panjang lebar. Pak Nasir sempatmenanyakan apakah akan ada program bantuan daripemerintah. Dari hasil perbincangan Pak Nasir sangatantusias untuk membantu melakukan audit sosial. PakNasir bersedia membantu dan dijadikan aktor kunci dibidang dana bantuan pembangunan desa/ block grant.

Kondisi Topografi wilayah desa-desa di KecamatanMowewe yang sulit membuat DF mengambil keputusandarurat dengan mengganti lokasi assesment, dari lokasi


30

sebelumnya di Kecamatan Mowewe ke Kecamatan Baula.DF berpandangan pergantian disebakan faktor medanyang sangat sulit untuk menuju desa dampingan di DesaUlumowewe.

Sebelum memutuskan mengganti lokasi dampingan,pada Minggu 16 Januari 2011, kami mencoba menganalisisdata kecamatan Baula untuk menentukan desa yang akandi asessment sebagai lokasi dampingan program. Membacadan menulis beberapa data statistik kependudukankecamatan Baula sesuatu yang wajib dari program auditsosial ini. Karena dari data kita akan mengetahui potensidaerah, khususnya ketersediaan infrastruktur yang ada diwilayah tersebut.

Dari data yang ada diketahui jika mayoritas pendudukKecamatan Baula bersawah dan berkebun. Ada juga yangmenjadi buruh tani di lahan pertanian orang. KecamatanBaula sendiri memiliki 8 desa dan 1 kelurahan denganjumlah penduduk 8.753 jiwa, laki-laki 4.425 jiwa,perempuan 4.328 jiwa. Kecamatan ini memiliki gedung TKsebanyak 6 unit (swasta) dengan jumlah siswa 130, danjumlah guru 40 orang. Sedangkan gedung SD sebanyak 12unit (negeri),77 guru SD dan 1.570 murid SD. GedungSLTP sebanyak 1 unit (negeri), dengan jumlah guru18orang, siswa sebanyak 283 orang. Gedung MTS setingkatSLTP sebanyak 1 unit (swasta) dengan jumlah guru sebanyak17 orang dan jumlah siswa 105. Gedung SLTA sebanyak 1unit (negeri) dengan jumlah guru sebanyak 45 orang danjumlah siswa sebanyak 650. Dari segi fasilitas kesehatanKecamatan Baula memiliki 1 puskesmas dan 4 puskesmaspembantu, 11 Posyandu dan 6 Bakesra. Jumlah tenagakesehatan di Kecamatan Baula, dokter 2 orang, perawat 29orang, bidan 13 orang dan dukun bayi terlatih 10 orang.Jumlah jompo dan penyandang cacat di Kecamatan Baulajompo sebanyak 100 orang, tunanetra tidak ada, cacatanggota badan tidak ada dan cacat mental juga tidak ada.Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di


31

Kecamatan Baula keluarga fakir miskin sebanyak 6.612,anak terlantar (dalam panti) sebanyak 20 orang. Usaimengumpulkan data wilayah, kami melanjutkan asessmentDesa Puubunga kecamatan Baula untuk menentukan 3aktor kunci yang akan membantu DF untuk melakukanaudit sosial bahteramas.

Seperti sebelumnya, kami memulai pekerjaan darirumah menuju lokasi asessment desa Puubunga. Denganmerental motor selama satu hari untuk mencari 3 aktorkunci. Distric Fasilitator langsung kerumah Kepala Desa,tetapi Kades sementara keluar daerah. Saya bertemudengan ibu kades dan mengatakan pak Kades tengahberada di Makassar Sulawesi Selatan untuk sebuah urusan.Dari ibu kades saya mendapatkan informasi nama-namayang bisa ditemui untuk dijadikan aktor kunci, merekaadalah Ibu Murni dan Ibu Siam.

Usai bertemu dengan ibu Kades, DF menuju rumahIbu Murni untuk menanyakan kesediaan menjadi aktorkunci. Syukurlah Ibu Murni bersedia untuk dijadikan aktorkunci di bidang Bantuan Operasional Pendidikan. BahkanIbu Murni sangat antusias untuk dijadikan aktor kunci. Iamengatakan keterlibatannya dalam kegiatan audit sosialsetidaknya dapat menambah pengalaman dan berharapakan bisa menambah teman diskusi. Dari rumah ibu MurniDF langsung menuju Ibu Siam (ketua kader posyandu),informasi dari anaknya d rumah, Ibu Siam lagi berada disawah untuk masangki atau panen padi. Kami terpaksamembuat janji untuk datang hari senin kerumah ibu Siam.

Keesokan harinya, kami melanjutan asessment di DesaPuubunga untuk mencari dua orang aktor kunci di desaini. Saya berharap ada warga yang bisa membantu untukdijadikan aktor kunci. Dengan menggunakan motor yangdirental DF di temani oleh ibu Murni (salah satu aktorkunci) berkunjung ke rumah Ibu Siam yang telahdirekomendasikan oleh Ibu Kades untuk dijadikan aktorkunci. Saat bertemu dengan ibu Siam kami menjelaskan


32

maksud kedatangan kami dan menjelaskan ihwal programini. Lalu mengajaknya untuk bergabung membantumenjalankan program audit sosial bahteramas di desanya.Semula ibu Siam ragu. ”Saya tidak mempunyaipengetahuan sedikit pun tentang apa itu programsBahteramas, terutama bantuan pengobatan gratis untukmasyarakat miskin,”ujarnya. Namun karena inginmengetahui lebih banyak apa itu bahteramas, Ibu Siamakhirnya bersedia dijadikan aktor kunci di bidang bantuanpengobatan gratis untuk masyarakat miskin. ”Saya akanberusaha mencobanya,”katanya

Di Desa Puubunga, kami masih mencari satu aktorkunci lagi, terutama terkait dengan program block grant.Satu nama yang kami peroleh yakni Pak Nurdin. ”Apa ituaudit sosial,”tanyanya. ”Saya menjelaskan jika progranaudit sosial adalah hak individu masyarakat terhadapsegala kegiatan yang dijalankan pemerintah,”kataku.Setelah mendengar panjang lebar penjelasan yang sayasampaikan akhirnya Nurdin bersedia. Tetapi sebelumsepeenuhnya menerima Ia perlu bertemu dengan DistrikFasilitator dan dijadwalkan awal Februari 2011.

“Saya ingat saat hari Selasa (18 Jan 2011), Hari masihpagi. Cuaca begitu cerah. Saya kembali ke Desa Towua dandesa Puubunga. Hari itu saya ke desa itu untukmemberitahukan ke aktor kunci tentang pertemuan yangakan dilakukan pada tgl 19-20 Februari antara koordinatorprogram dan aktor kunci. Harapannya agar aktor kuncimengetahui jadwal petemuan dan akan ikut dalampertemuan,”cerita Fety.

Motor yang Fety tumpangi meluncur mulus menujuDesa Towua yang cukup terisolir itu, melewati jalan desayang masih tahap perkerasan. Di desa itu saya mengunjungimasing-masing rumah aktor kunci dan bertemu langsungdengan mereka, kecuali ibu Martha yang masih berada disawah. Saya hanya bertemu salaah satu anaknya danmenyampaikan pesan agar ibu Martha mengikuti


33

pertemuan yang akan diadakan tagl 19 di rumah salahsatu aktor kunci Pak Ansarullah.

Dari Desa Towua langsung menuju Desa Puubungauntuk menyampaikan jadwal pertemuan antarakoordinator program dan tiga aktor kunci lainnya. Dari ketiga aktor kunci cuma dua yang ditemui (ibu Murni dan ibuSiam) sedangkan Pak Nurdin tengah keluar kota. Daripertemuan itu ktor kunci yang ditemui bersedia melakukanpertemuan karena ingin mengetahui lebih detail tentangprogram audit sosial agar mereka lebih paham tentangprogram audit sosial bahteramas.

Saya memberi informasi terkait formula pertemuanantara koordinator program dengan para aktor kunci.”Kepada bapak ibu, kordinator program nantinya akanmenjelaskan lebih rinci tentang apa tujuan program Auditsosial yang akan dilakukan. Tetapi sebelumnya saya selakuDF harus tetap berkoordinasi dengan aparat desa biarkegiatan audit sosial ini di ketahui oleh aparat desa danmasyarakat setempat,”jelasku.


34

Hari yang ditunggu tiba. Perjalanan dimulai dari kolaka.Pada rabu 19 Januari 2011 bersama-sama dengankoordinator program, kami menuju desa dampingan (DesaTowua). Menggunakan mobil, kami langsung ke rumahsalah satu aktor kunci Pak Ansarullah, tempat akandiadakan pertemuan. Dalam pertemuan koordinatorprogram memberikan penjelasan apa itu audit sosial, apatujuan di adakan kegiatan audit sosial, memberikangambaran tentang program audit sosial bahteramas.Apakah dengan adanya program bahteramas memberikandampak bagi masyarakat Towua? Baik dampak positifataupun negatif. Penjelasan ini diharapkan adapemahaman yang lebih besar dari hasil pertemuan, dimana aktor kunci lebih paham akan program sosialbahteramas. Usai pertemuan kami memutuskan kembalike Kolaka.


35

Pertemuan dilanjutkan keesokan harinya, saya kembalimenuju Desa Puubunga dimana koordinator program akanmelakukan pertemuan dan menjelaskan lebih rinci tentangapa tujuan program Audit sosial itu. Harapannya agarpara aktor lebih paham tentang program audit sosial.

Dari Kolaka, bersama-sama dengan koordinatorprogram, kami menuju desa dampingan di Puubunga.Menggunakan mobil kami langsung ke rumah salah satuaktor kunci (ibu Siam) tempat akan diadakan pertemuan.Seperti halnya di Desa Towua, koordinator programmemberikan penjelasan apa itu audit sosial, apa tujuan diadakan kegiatan audit sosial, memberikan gambarantentang program audit sosial bahteramas.Apakah denganadanya program bahteramas memberikan dampak bagimasyarakat Towua? Baik dampak positif ataupun negatif.Kalau berdampak positif apa manfaatnya, sedangkanberdampak negatif apa akibatnya


36

1.3. Sulawesi Tenggara dari Masa ke Masa

Ada banyak cerita sejarah yang ditinggalkan parapemimpin daerah Sulawesi Tenggara sepanjang 47 tahunberdiri. Tertulis jelas dalam pernaskahan daerah, naskahpidato, dan sebagain tercatat dalam kolom-kolom mediamassa lokal. Masyarakat tergelitik melihat gedung-gedungpeninggalan para penguasa-penguasa negeri inisebelumnya, yang kini teronggok, tidak lagi diurus olehpenguasa berikutnya. Peninggalan-peninggalan buah darikebijakan ini selayaknya disebut ‘sejarah kelam’pembangunan Sulawesi Tenggara.

Dalam libido kekuasaan, tak ada gubernur yang ingindisebut gagal dalam pemerintahannya. Tak ada pulagubernur yang hanya ingin memimpin satu periode. Yanglebih ingin adalah setiap gubernur harus punya prasastidalam pembangunan di Sulawesi Tenggara. Jejak dirimelalui ‘prasasti’ ini biasanya lebih dalam bentuk fisik.Harus ada yang kelihatan. Tanpa itu, seorang gubernurakan dianggap gagal. Jangan heran kalau siapapun yangmemimpin Sultra selalu berusaha ada buah tangan yangmonumental.

Lihatlah bagaimana sisa-sisa bangunan yang masihberdiri hingga kini, tanpa bisa dimanfaatkan untukkepentingan umum. Bangunan-bangunan itu dibangundengan dana yang tidak sedikit. Dalam kalkulasi hitungandana pembangunannya, maka bangunan itu bisa mencapainilai puluhan bahkan ratusan milyaran rupiah. Bangunan-bangunan ini dulunya diklaim sebagai ‘buah tangan’ dariorang-orang yang berkuasa, sebagai upaya meninggalkanjejak-jejak kekuasaan mereka, yang diklaim konon palingberhasil dibanding yang lain. Meninggalkan prasasti sepertigedung menjulang berbalut beton bertulang.


37

Ironisnya, tradisi meninggalkan jejak-jejak kekuasaansecara simbolik ini harus dibayar mahal oleh rakyat, karenapembangunan gedung-gedung itu berasal dari pajakkeringat rakyat. Terhitung sangat sedikit pemimpin-pemimpin masa lalu dan masa sekarang meninggalkanjejak kepemimpinan ‘berbalut’ program yang bisa memberimanfaat langsung bagi rakyat.

Fase kekuasaan di negeri berjuluk ‘anoa’ ini di mulaikepemimpinan JA Wayong, seorang pria asal Manado. J.Wayong menjadi pejabat gubernur kurang lebih setahun(1964-1965) yang dikenal sebagai pemimpin peletak dasarpembangunan melalui langkah-langkah konsolidasi dibidang pemerintahan dan usaha memperbaiki kehidupanrakyat Sulawesi Tenggara kala itu. Lalu beralih La OdeHadi (1965-1966), Brigjen Edy Sabara (1966-1978), DrsAbdullah Silondae (1978-1982), dan selanjutnya keGubernur Ir H Alala (1982-1992).

Gubenur Ir H Alala berkuasa sepuluh tahun. Rakyatmasih benar-benar ingat semboyan Gersamata yangmerupakan akronim dari gerakan desa makmur meratayang bertumpu pada peningkatan produksi pertaniandalam arti masyarakat. Penyediaan dan peningkatanprasarana, sarana fisik dan sosial ekonomi. Pengembangandan penerapan teknologi pedesaan. Peningkatan kualitaslingkungan hidup. Peningkatan kualitas hidup manusia/masyarakat pedesaan. Ir H Alala dalam sebuah jurnalnasional ditasbihkan sebagai pemimpin yang meninggalkanjejak kekuasaan berbasis program. Sisa-sisa kejayaangerakan ini masih nampak hingga sekarang di daerahkolaka, dimana rakyat kolaka hidup sejahtera denganperkebunan kakao.

Dalam tulisan di situs online kendari kita(www.kendarikita.com) wartawan senior Syahrir Lantoni,mencatat, bahwa, melihat ke belakang, ternyata mendiangIr H Alala paling nyata dalam menampakkan karya


38

monumentalnya. Area eks STQ yang terletak di JalanAbdullah Silondae adalah buah karya yang dimulai sejakpemerintahan almarhum Ir H Alala. Mesjid Agung Kendarijuga lahir di bawah pemerintahan gubernur yangmemimpin dua periode, periode 1982-1987 dan 1987-1992, ini. Kalau dua karya ini disebut monumental, gubernuryang lain mana? Almarhum Kaimoeddin, tidak terlihatmonumental, tapi di periode dialah akses jalan-jalan diKota Kendari mulai terbuka.

Ketika Kaimoeddin memimpin di Kabupaten Muna,dia juga menancapkan satu bangunan bersejarah di sana,yaitu Stadion sepakbola Raha. Selepas Kaimoeddin, adaGubernur Ali Mazi. Ada beberapa karya yang ditinggalkanoleh Ali Mazi, misalnya bandara Monginsidi disulap menjadimewah dan besar, interiornya bagus dan kelihatan bahwabandara itu sudah di atas standar.

Tugu di area eks STQ sepertinya disebut-sebut jugabuah tangan Ali Mazi. Ada pertanyaan, kalau tugu ituberdiri di areal eks STQ yang menjadi produk Ir H Alala,lantas apakah bisa disebut hasil kerja pemerintahan periodeAli Mazi (AM)? Anggaplah itu karya AM, timbul debatlagi, bukankah itu telah menghilangkan karya yangdibangun penduhulunya? Kalau suatu saat areal eks STQitu masih digunakan untuk acara Seleksi Tilawatil Qur’an(STQ) tingkat nasional, bukankah area itu tidak berubahdan masih menjadi buah tangan Ir H Alala?

Sepuluh tahun berkuasa, Ir H Alala akhirnya turuntahta digantikan Laode Kaimoeddin. Sejarah daerah inipun mencatat, jika fase pembangunan fisik simbolik berbasisproyek inilah sesugguhnya dimulai dari era GubernurLaode Kaimoeddin.

Meninggalkan jejak pembangunan seperti infrastrukturseperti jalan raya dan sejumlah bangunan di SulawesiTenggara. Satu dasawarsa pengabdiannya Kaimoeddin


39

dengan program “empat sehat lima penyempurnaan”membangun sejumlah infrastruktur bangunan yang kinimeninggalkan masalah. Sebutlah lokasi P2ID (PusatPromosi Informasi Daerah) yang dibangun dengan danaratusan miliar kini terbengkalai alias tidak terurus dipemerintahan berikutnya.

Ali Mazi kemudian tampil menggantikan Kaimoeddindengan mengusung semboyan Stelsel Masyarakat Sejahtera(SMS) yang memerintah Sultra selama satu periode yangkemudian digantikan oleh Nur Alam. Meski hanya limatahun berkuasa, namun Ali Mazi mengklaim berhasilmewujudkan pembangunan yang ditandai symbol wujudbangunan. Bangunan tugu persatuan kokoh berdiriditengah hamparan lahan ex STQ. Bangunan yangmenghabiskan dana ratusan miliar itu, kini hanyateronggok seperti ‘batu nisan’ tanpa tersentuh lagi olehpembangunan pemerintah berikutnya.

Hanya satu periode memimpin, Nur Alam tampilmenggantikan Ali Mazi, sebagian orang menganggaptampilnya Nur Alam akan membawa angin segar bagikekuasaan daerah ini. Bukan saja di pilih langsung olehrakyat melalui system pemilihan langsung, tetapi berkatembel-embel janji politik yang Ia lontarkan saat musimkampanye 2007 silam, yang konon akan mensejahterakanrakyat melalui program BAHTERAMAS. Program dengantiga pilar ‘kedermawanan ala BAHTERAMAS merupakanprogram bangun kesejahteraan masyarakat berbasisprogram gratis kerakyatan, sekolah gratis, kesehatan gratishingga bantuan biaya penguatan pemerintah desa. Sayang,kepemimpinan Nur Alam tetap saja “setali tiga uang”dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang jugamenerapkan konsep membangun ‘prasasti’ diri, denganberusaha membangun mega proyek koroversial sepertiprogram membangun jembatan BAHTERAMAS danpembangunan masjid Al Alam di tengah teluk kendari,


40

yang menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah.

Mengapa Nur Alam ingin membangun masjid mewahterapung di Teluk Kendari? Bukankah sudah ada MasjidAgung Kendari yang cukup terkenal itu? Kalau Nur Alamingin punya karya sendiri, tentu resitensinya cukup besar.Karena masjid megah di tengah Teluk Kendari luar biasabesar biayanya. Di saat bersamaan dibangun pula jembatanBAHTERAMAS di atasnya, maka anggaran yangdibutuhkan akan berlipat-lipat. Ini mengundang tandatanya, mengejar prestasi ataukah mengejar prestise? Inginada karya monumental, Nur Alam seperti inginmempertaruhkan kemampuannya.

Dana Rp 700 miliar untuk membangun JembatanBAHTERAMAS dikalkulasi bisa ditutupi dari berbagaisumber pendanaan, apakah utang/loan, hibah atausemacamnya. Apalagi dia sudah menghitung membangunjembatan seperti itu sangat mudah dikerjakan karenateknologi konstruksinya sudah tersedia.

Masalahnya, jembatan ini dibangun atas motivasiapa? Multiplier efeknya seperti apa? Untuk jembatan,serapan ekonominya sebesar apa? Warga Kendari yangdari Kendari Beach ke Lapulu cukup menyeberang jembatanitu saja. Begitu pula sebaliknya. Memang kalau sebelumnyamembuang banyak waktu dan biaya, kini ongkos keseberang sudah murah. Rasa-rasanya memang cukupekonomis. Teluk Kendari pun kelak akan tampak indahdengan warna warni tali temali jembatannnya.

Utang Rp 700 miliar dari Tiongkok sebenarnya cukupmengundang perhatian. Gesekan dari proyek monumetalini terasa sekali. Tender dua kali, pembebasan tanahhingga mencapai Rp 5 miliar cukup banyak memunculkanreaksi. Pikiran orang, utang sebesar itu dibayar pakai apa?Dari pajak? Dari hasil tambang? Atau uang dari hasil galilobang tutup lobang APBD? Nur Alam pasti bisa


41

menghitung konsekuensi dari segala kebijakannya.

Yang jadi problem, jembatan itu baru mulai dikebuttahun ini, atau terjadi di saat Sultra bersiap menggelarPilkada Gubernur. Kita tidak tahu apa yang terjadi denganproyek ini jika Nur Alam tidak terpilih lagi. Semua akanpatah, karya besar yang dicita-citakan hanya tinggal diatas kertas.

Satu periode kepemimpinan seorang gubernur tidaklahcukup untuk membangun infrastruktur penopangkesejahteraan sosial. Ali Mazi pun merasa tidak cukupdengan satu periode kepemimpinannya, sehinggadipastikan akan maju lagi. Ali Mazi masih punya obsesimembuat karya monumental menyusul karyanya BandaraMonginsidi. Kalau Ali Mazi saja yang sudah punyapeninggalan masih ingin memimpin, tentu Nur Alam jugaingin menorehkan sejarah baru di Sultra. Tapi, sekali lagi,tidak cukup kalau hanya satu periode saja.

Jalan pikiran Gubernur Nur Alam mungkin tidakingin hasil pembangunannya hanya melanjutkan yangsudah ada sehingga dia pun harus membuat terobosanbaru. Yang kita dengar Nur Alam tengah menyiapkan duakarya monumental. Yaitu Jembatan BAHTERAMAS, danmasjid raya terapung di tengah Teluk Kendari. Kalau duaini jadi, maka luar biasa karya seorang Nur Alam. Selainitu, ada pula kebijakan dengan menyetujui pendirian hotelberbintang 15 lantai dengan ruangan super mewah.

Empat puluh enam tahun sudah Sulawesi Tenggaramekar dan menikmati kemerdekaannya. Merdeka dalamarti Sulawesi Tenggara menjalankan roda otonomi sendiridalam menentukan arah perjalanan pembangunannya.Namun nampaknya setiap gubernur masih mengarahkankebijakan dan programnya sesuai ego pribadi, sebagaimanamasa-masa dinasti kerajaan di masa lampau meninggalkanprasasti sebagai jejak kekuasaan di mata rakyat.


42

Dalam sejarahnya, Sulawesi Tenggara awalnyamerupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi SulawesiSelatan dengan Bau-bau sebagai ibukota kabupaten.Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonomberdasar Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No. 13 Tahun1964. Pada awalnya terdiri atas 4 (empat) kabupaten,yaitu: Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, KabupatenMuna dan Kabupaten Buton dengan Bau-bau sebagaiibukota provinsi. Namun, karena kesepakatan parapendirinya, ibukota provinsi berganti dan ditempatkan diKendari.

Kondisi geografi memang memungkinkan Kendarimenjadi ibu kota provinsi berjuluk bumi anoa ini. Dalamberbagai dimensi Kendari dapat dikatakan sudah cukuptua. Di mulai saat itu, awal abad ke-19 dimana seorangBelanda bernama Vosmaer di tahun 1831, dalam perjalananpanjang berkunjung di Kendari. Kala itu Vosmaer sudahmenyaksikan adanya tanda-tanda kegiatan ekonomi didaerah pesisir Kendari. Kendari sudah menjadi tempatpenimbunan barang (pelabuhan transit) hasil bumipedalaman dan sekitar teluk Tolo (Sulawesi tengah).Komoditi ini kemudian dikirim ke Makassar, kawasanbarat nusantara hingga ke Singapura.

Ketertarikannya pada kota ini, membuatnya menetapuntuk sementara waktu. Ia lalu mendirikan Lodge(Loji=kantor dagang) di sisi utara teluk kendari. Satu tahunkemudian Vosmaer mendirikan rumah bagi raja Laiwoiyang bernama Tebau yang sebelumnya bermukim di wilayahBaruga. Semua sejarah itu didasari atas fakta pengakuanlisan maupun dokumentasi yang dilakukan Vosmaer padatanggal 9 Mei 1831.

Dari runtutan sejarah tersebut terungkap Kota kendarimemang telah ada sejak awal abad 19. dan secara resmimenjadi ibukotra kerajaan Laiwoi di sekitar teluk tahun


43

1832.

Kendari di masa Pemerintahan Kolonial Belandamerupakan ibu kota kewedanan dan pusat onder afdelingLaiwoi yang luas wilayahnya mencapai 31.420 kilo meterpersegi.

Sulawesi Tenggara pada zaman penjajahan hinggaterbentuknya Kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun1952 adalah suatu Afdeling, yaitu Afdeling Boeton Laiwoidengan pusat Pemerintahannya di Bau-Bau. AfdelingBoeton Laiwui tersebut terdiri dari; Onder – AfdelingBoeton; Onder – Afdeling Muna dam Onder – AfdelingLaiwui.

Onder – Afdeling Kolaka pada waktu itu berada dibawah Afdeling Luwu (Sulawesi Selatan), kemudiandengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 SulawesiTenggara menjadi satu Kabupaten, yaitu KabupatenSulawesi Tenggara dengan ibu Kotanya Bau-Bau.Kabupaten Sulawesi Tenggara tersebut meliputi wilayah-wilayah bekas Onder – Afdeling Boeton Laiwui serta bekasOnder Afdeling Kolaka dan menjadi bagian dari ProvinsiSulawesi Selatan Tenggara dengan Pusat Pemerintahannyadi Makassar (Ujung Pandang). Selanjutnya denganUndang-Undang No. 29 Tahun 1959 Kabupaten SulawesiTenggara dimekarkan menjadi empat Kabupaten DaerahTingkat II, yaitu,Kabupaten Daerah Tingkat II Butonibukotanya Bau-Bau, Kabupaten Daerah Tingkat II Munaibukotanya Raha, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendariibukotanya Kendari, Kabupaten Daerah Tingkat II Kolakaibukotanya Kolaka.

Keempat Daerah Tingkat II tersebut merupakan bagiandari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Betapasulitnya komunikasi perhubungan pada waktu itu antaraDaerah Tingkat II se Sulawesi Selatan Tenggara denganpusat Pemerintahan Provinsi di Ujung Pandang, sehingga


44

menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahanmaupun pelaksanaan tugas pembangunan. Disamping itugangguan DI/TII pada saat itu sangat menghambatpelaksanaan tugas-tugas pembangunan utamanya dipedesaan.

Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratandan kepulauan yang cukup luas, mengandung berbagaihasil tambang yaitu aspal dan nikel, maupun sejumlahbahan galian lainya. Demikian pula potensi lahan pertaniancukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu terdapatpula berbagai hasil hutan berupa rotan, damar sertaberbagai hasil hutan lainya. Atas pertimbangan ini tokoh –tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, membentuk PanitiaPenuntut Daerah Otonom Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Realisasi pembentukan Daerah Tingkat I SulawesiTenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964, yaitupada waktu dilakukannya serah terima wilayah kekuasaandari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTenggara, Kolonel Inf.A.A Rifai kepada Pejabat GubernurKepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong.Padasaat itu Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mulaiberdiri sendiri terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat ISulawesi Selatan. Oleh karena itu tanggal 27 April 1964adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I SulawesiTenggara yang setiap tahun diperingati.


45


46

2.1. Janji Surga “Tiga Pilar Kedermawanan”,Kilas balik BAHTERAMAS

Dalam kampanye 2007 silam, Nur Alam begitu berapi-api. Dihadapan ribuan pendukungnya pria berkumis inimenjanjikan program jika kelak terpilih memimpin SulawesiTenggara. Tiga program yang diklaim akanmensejahterakan masyarakat tidak lain adalah ProgramBAHTERAMAS.

BAHTERAMAS adalah singkatan dari bangunkesejahteraan masyakakat yang mencakup tiga pilarprogram utama, yakni; program pemberian dana hibah(Block Grant) sebesar Rp 100 juta per desa/kelurahan,program pembebasan biaya operasional pendidikan (BPOP)dan program pelayanan kesehatan gratis. Janji ini mendapatrespon beragam, dari respon positif hingga bernadapesimistis.

Hingar bingar kampanye itu telah berlalu, alhasil NurAlam terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Tenggaramenggantikan Ali Mazi, SH. Program BAHTERAMAS

POLITIK LOKALDAN MIMPI KESEJAHTERAAN


47

diluncurkan secara besar-besaran dan dihadiri langsungoleh Presiden SBY di bulan September 2008 silam. Kegiatanbesar ini tak lain memuaskan ambisi Nur Alam untukmemenuhi janji politiknya.

Dan tak terasa, tiga pilar program pemerintah provinsiini telah berada ditahun ke empat. Namun menjelang akhirkepemimpinan Nur Alam itu, justeru tiga programkesejahteraan itu belum memberikan perubahankesejahteraan yang berarti bagi rakyat Sulawesi Tenggara.

Temuan dari kegiatan audit sosial di sejumlah daerahmenunjukan, tiga program pemerintah daerah SulawesiTenggara ini, bukannya membawa angin perubahan untukkesejahteraan masyarakat, tetapi menuai masalah darihulu hingga ke hilir. Dari masalah teknis hingga terjadinyaindikasi korupsi oleh oknum-oknum pelaksana program dilapangan. Buruknya penyelenggaraan programBAHTERAMAS itu menjadi perbincangan miring dimasyarakat

Temuan audit sosial di Kabupaten Kolaka,menunjukkan implementasi program masih sangat jauhdari harapan. Block Grant hanya menjadi arena tunggalpemerintah desa. Mulai dari tahapan sosialisai yang tidakdilakukan, perencanaan dan pelaksanaan yang tidakmelibatkan masyarakat, hingga pertanggungjawaban yangtidak dilakukan sebagaimana mestinya. Kejadian ini jamakberlaku di Kabupaten Kolaka. Buton Utara dan kabupatenlainnya. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah Kabupatenbertanggungjawab turut serta menyelamatkan keuanganNegara..??

Ditinjau dari kaidah program, pembagiantanggungjawab pemerintah Propinsi dan Kabupatenhingga saat ini tidak jelas, sehingga ketika hal itu terjadimaka tidak satupun kesalahan yang dilakukan olehpemerintah kabupaten, karena secara keseluruhan, baik


48

kebijakan anggaran dan monitoring evaluasi adalah arenabermain Pemerintah Propinsi.

Minimnya pengawasan program dari pencetusprogram menjadikan program ini benar-benar menjadi‘lahan empuk’ para oknum pengelola untuk menggerogotidana program, baik oknum pengelola program di tingkatprovinsi hingga ke pengelola program di desa. Setidaknyahingga kini berdasarkan data BPMD, ada sekitar 300/kelurahan desa, dari total 1909 desa/kelurahan di Sultrayang belum melaporkan pertanggungjawaban keuanganprogram Block Grant mereka. Ironisnya, kondisi iniberlangsung sejak program mulai diluncurkan Tahun 2008silam, hingga kini.

Pemerintah provinsi menggunakan skema pemberianbantuan dana hibah yang langsung disalurkan padarekening desa. Skema ini sebenarnya telah lama lamadipraktikkan sebelumnya pada proyek community basedyang dibiayai oleh lembaga donor internasional sepertiyang dikelola LSM, namun dengan pertanggungjawabanyang cukup ketat dan dalam pengawasan yang serius.Beberapa tata kelola program ini juga menyentuh langsungke masyarakat seperti pembangunan desa tertinggal dantata kelola ekonomi berkelanjutan yang dikelola langsungoleh warga. Skema bantuan dana hibah dari lembaga-lembaga donor di alokasikan di sejumlah wilayah sebagaipilot project.

Tak hanya praktik lama yang dikerjakan oleh LSM,program serupa juga telah dilakoni lebih dulu olehpemerintah pusat, melalui berbagai embel-embel labelkesejahteraan masyarakat. Sebutlah program JaringPengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT),PNPM Mandiri, yang ditopang dari dana APBN. Takhanya itu, praktik serupa telah pula lebih dulu dipraktikkansejumlah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di


49

Indonesia diantaranya, Provinsi Sumatera Selatan danSulawesi Selatan. Program-program ini juga ditopanganggaran daerah melalui APBD. Jadi ProgramBAHTERAMAS yang diagung-agungkan sebagian timsukses dan pemerintah Sultra sesungguhnya bukanlahsesuatu yang baru yang menyentuh masyarakat kita.

Pada tahun 2008, dari dana sebesar Rp 136.760.000.000yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sultra untukprogram BAHTERAMAS, Rp 83,76 milyar diantaranyadialokasikan untuk membiayai program Block Grant. Danasebesar ini konon dibagikan secara merata kepada 1909desa/kelurahan dan 184 kecamatan Se Sultra denganproporsi Rp 40 juta per desa/kelurahan/kecamatan. Nilaiproporsi ini sempat dipertanyakan oleh berbagai pihak,karena janji Nur Alam pada kampanye 2007 silam, setiapdesa/kelurahan seharusnya memperoleh bagian dana 100juta rupiah. Pertanyaan ini terjawab setelah bagian HumasPemerintah Provinsi Sultra menjelaskan bahwa penyediaandana Block Grant pada tahun anggaran 2008 baru terjadipada perubahan APBD Sultra tahun anggaran 2008.

Pelaksanaan Block Grant sejak tahun 2008 telahmenemui banyak kendala di lapangan. Banyak kepaladesa/lurah memanfaatkan Block Grant untuk kepentinganpribadi sehingga program tersebut kurang berhasilmanfaatnya di desa. Program dikelola secara tidaktransparan dan tidak melibatkan warga secara utuh. Inidiketahui setelah pemerintah provinsi Sulawesi Tenggaramelaksanakan monitoring dan evaluasi (monev)pelaksanaan program pada hampir seluruh desa/kelurahandi sultra akhir tahun anggaran 2008. Sekitar 300 desa/kelurahan tidak sanggup menyampaikan laporanpertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan hasil monevini, maka penyaluran dana Block Grant pada tahunanggaran 2009, dilaksanakan secara selektif. terhadapdesa-desa/kelurahan yang dianggap berhasil


50

memanfaatkan dana Block Grant, diberikan lagi danatahap kedua sebesar 50 juta per desa/kelurahan. Itu pundilaksanakan dalam dua termin, yakni, termin pertama Rp25 juta, dan setelah dimasukkan laporanpertanggungjawaban keuangan, diberikan lagi dana terminkedua senilai Rp 25 juta.

Total dana Block Grant yang disediakan dalam APBDSultra Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp201.225.344.000,-, yang berhasil diserap hanya sebesar Rp70.729.016.875 atau sekitar 35,14 persen dari total danayang disediakan. Serapan dana Block Grant sebesar Rp70.729.016.875 dialokasikan langsung ke desa/kelurahansebesar Rp 39.815.000.000 dan setiap kecamatan sebesarRp 24.160.000.000, sisanya penyaluran dana Block Grantdilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota dengantotal dana alokasi sebesar Rp 6.754.016.875,-. Dengandemikian, terdapat sekitar 64,86 persen dari total danaBlock Grant tahun anggaran 2009 yang tidak terpakai. Halini, seperti yang dikatakan Nur Alam dihadapan anggotaDPRD Sultra pada tanggal 3 september 2010, disebabkankarena laporan pertanggungjawaban penggunaan danadari beberapa desa/kelurahan belum disampaikan kepadaPemprov Sultra sehingga pencairan pada tahap berikutnyaditunda.

Pada tahun anggaran 2010, program Block Grantkembali dikucurkan secara selektif pada desa-desa/kelurahaan yang berhasil mengelola dana bantuan padatahun anggaran 2009. Target alokasi dana sebesar Rp 100juta per desa/kelurahan hingga tahun 2010 belum tercapaiseluruhnya terkait dengan beberapa kendala teknis dilapangan. Meski demikian, pada berbagaai kesempatanNur Alam selalu mengulangi komitmennya untukmemenuhi janji Rp 100 juta per desa/kelurahan itu dalamdua tahun sisa masa jabatan pertamanya. “Masih adawaktu dua tahun untuk menyelesaikan sisa janji yang


51

belum terselesaikan..,”kata Nur Alam setiap kali ditanyatentang masih adanya sejumlah desa yang belum menerimadana Block Grant secara penuh sebesar Rp 100 juta. Berbagaialasan ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan bagimasyarakat terutama para penerima maanfaat. Apakahpemerintah mau menerapkan program Block Grant untukkesejahteraan, atau sebaliknya hanya sebagai gerakan‘lompatan politik’ ala Nur Alam semata, dengan targetpencitraan diri?

Ironisnya pemprov belum punya data soal ‘prosentase’keberhasilan. menurut hasil audit BPK, dari tiga pilarBAHTERAMAS (BOP, PBP dan Block-Grant), programblock-grant diberi penilaian “kurang berhasil”. Inilah yangkemudian, menjadi alasan yang kuat untuk sebuah programrevitalisasi block-grant yang saat ini sedang berjalan ditubuh Pemprov. Terlepas dari kekurang-berhasilan tersebut,selama ini block-grant telah berjalan di 1.909 desa/kelurahan dan 184 kecamatan. Pada tahun 2011 ini, telahdicairkan tahap I untuk tiap desa/kelurahan sebesar Rp.50 juta dari Rp. 100 juta yang direncanakan.

Dalam kacamata pemerintah daerah, selama tiga tahunterakhir, telah cukup banyak outcome yang dihasilkanprogram Block Grant diantaranya adalah berdirinyaberbagai fasilitas infrastruktur desa (balai, kantor, sanggarPKK, dll) yang dibangun dari dana bantuan pemerintahprovinsi.

Namun pada faktanya, infrastruktur yang dimaksudjusteru telah lebih dulu ada dan dananya diserap dariberbagai bantuan berbeda seperti dana Alokasi Dana Desa(ADD), serta sebagian dana PNPM Mandiri. Jika menilikbantuan serupa yang masuk di desa selain dana BlockGrant yang baru belakangan muncul, ada lebih dari belasanprogram bantuan, baik bantuan yang berasal dari inisiatifpemerintah kabupaten , program bantuan pemerintah


52

pusat hingga dana hibah dunia. Sebagai contoh bantuanpemerintah di Kabupaten Konawe Selatan misalnya adayang namanya program Alokasi Dana Desa dengan jumlahbantuan 35 juta per desa yang riil diberikan dan jugadisokong dengan laporan pertanggungjawaban kepaladesa.

Begitu pula yang dilakukan pemerintah KabupatenKolaka yang lebih dari tujuh tahun menerapkan programGerbangmastra (Gerakan pembangunan masyarakatsejahtera) yang juga diklaim menyentuh kebutuhan dasarseluruh desa di Kolaka. Tak cukup itu saja, yang cukupdibanggakan pemerintah kolaka saat ini, adalah ketikaberhasil mengembangkaan program bedah kecamatan.Artinya skema bantuan langsung Pemerintah Provinsi keDesa/Kelurahan seperti program Block Grant yang diklaimpertama di Indonesia ini adalah bukan sesuatu yang baru,sebab berbagai bantuan berlabel bantuan desa,sesungguhnya sejak lama telah masuk di desa, terutamaselama era reformasi berjalan. Sungguh disayangkanprogram BAHTERAMAS yang dibiayai melalui dana APBDyang besar belum menunjukkan hasil yang jelas.

Tak cukup bagi pemerintah hanya mengucurkanprogram brilian, tanpa diikuti dengan keseriusan dalammenjalankannya. Jika tak ingin publik menuntut harapanbesar pada program yang konon akan memberikan jalankepada orang banyak, untuk ikut menikmati ‘kue’pembangunan secara bersama-sama. Lemahnyapengawasan program dari pengelola semakin menambahmomok buruk pada program BAHTERAMAS, terutamaterkait dengan soal kapasitas pengelola, kapasitas penerimamanfaat dan ditambah lagi adanya pola perilaku nakaldari oknum pemerintah di desa yang dalam praktiknyamemonopoli pemanfaatan dana Block Grant.

Kata ‘gagal’ memang sewajarnya disematkan padadiri Gubernur Nur Alam, selaku orang yang menelurkan


53

program, terlebih jika melihat tata kelola programBAHTERAMAS saat ini, program Block Grant misalnya,tidak kunjung dibenahi. Pikiran pada ‘keadilan universal’yang dibayangkan Nur Alam, sebagaimana ditulis YusranTaridala dalam buku “Meluruskan Niat Menabur Benih”dapat saja diraih bila ditopang dengan perangkat teknisyang memadai untuk menjalankan programBAHTERAMAS secara baik dan transparan. Bukansebaliknya, program dijalankan dengan pertimbangan‘politis’ semata dan kesan terburu-buru demi pencitraandiri. Maka tak salah jika dari awal sangat banyak orang‘mencibir’ jika BAHTERAMAS hanya akan menjadiprogram ‘akal-akal’ pemerintah yang bertujuanmelanggengkan kekuasaan berikutnya.

Bukannya melahirkan program yang bisamensejahterakan rakyat, melainkan tambah menyuburkanpraktik-praktik budaya korupsi di level pengelola hinggamasyarakat bawah.

Kabar tidak sedap ini tentu bukan isapan jempolbelaka. Indikasi korupsi paling mencolok saat begitu ramaidiberitakan media massa lokal terkait dugaan ‘raibnya’dana Rp 5 miliar rupiah dana Block Grant, Bulan Agustus2010 silam.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RIPerwakilan Sulawesi Tenggara, Rochmadi Saptogiri yangmengungkapkan adanya dana Block Grant sebesar Rp 5miliar mengendap di rekening pribadi Kepala DinasPendapatan Daerah (Kadispenda) Sulawesi Tenggara saatitu berpotensi untuk dikorupsi. “Dana ini tidak bisadipertanggungjawabkan Kadispenda Sultra, sehinggapotensi korupsinya sangat besar,” tegas Rochmadi.

Ketika itu, Rochmadi, BPK sudah berkali-kalimemanggil Kadispenda untuk menjelaskan pinjaman danaRp 5 miliar itu, baik tersurat maupun lisan. Bahkan kata


54

Rochmadi, lewat Gubernur pun sudah pernah dilakukanBPK untuk melakukan pemanggilan, tetapi yangbersangkutan (Kadispenda) tidak pernah memenuhiundangan mempertanggungjawabkan dana pinjaman itu.“Kita tidak mengetahui secara jelas, untuk apa dana itudigunakan. Tidak ada penjelasan resmi, apakah untukoperasional Dispenda, atau mendukung kegiatan Pemda.Ini yang belum jelas. Jika uang itu digunakan untuk Pemda,maka pertanggungjawabannya harus jelas,” ungkapnya.

Bahkan kata Rochmadi, BPK memiliki bukti kuitansipinjaman dana Rp 5 miliar dari bendahara Block Grant.Cek itu dicairkan AN selaku Kadispenda di BPD SulawesiTenggara tertanggal 19 Februari 2010. Statusnya, memangdipinjam, tetapi alasan peminjaman itu tidak jelas sehinggadiperkirakan dapat berpotensi korupsi.

Kasus pinjaman dana Block Grant sempat menjadipolemik panjang dan mengundang reaksi keras dariberbagai kalangan di Sulawesi Tenggara seperti aktifisLSM hingga anggota DPRD Sulawesi Tenggara bersuaralantang memprotes tindakan Kadispenda tersebut. Kasusini menggelinding bak bola api, yang kemudian menjadiheadline pemberitaan media massa di Kendari (HarianKendari Ekspres dan Kendari Pos).

Begitu pula adanya dana yang belumdipertanggungjawabkan para kepala desa yang jumlahnyamiliaran rupiah. Ini dapat dilihat dari pelaksanaan BlockGrant sejak tahun 2008 telah menemui banyak kendala dilapangan. Banyak kepala desa/lurah ternyatamemanfaatkan Block Grant untuk kepentingan pribadisehingga program tersebut kurang berhasil di desa. dimanadikelola secara tidak transparan dan tidak melibatkanwarga secara utuh. Ini diketahui setelah pemerintahprovinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan monitoring danevaluasi (monev) pelaksanaan program pada hampir


55

seluruh desa/kelurahan di sultra akhir tahun anggaran2008, dimana sekitar 300 desa/kelurahan diantaranyatidak sanggup menyampaikan laporanpertanggungjawaban keuangan.

Ini dapat dicemati secara mendalam mengingatprogram BAHTERAMAS sendiri disusun berdasarkankepentingan politik Nur Alam bersama tim suksesnya.Pengelolaan program memiliki beban politik yang cukupberat. DPRD merasa terpaksa menyetujui program yangdinilai salah kaprah itu. Ada kekuatiran, jika dewanbersikap kritis maka reaksi besar-besaran dari parapengelola program terutama kepala desa akan terjadi. Adakekuatiran hilangnya basis perolehan suara para anggotadewan karena dianggap menghalangi program pro rakyat.

Selain DPRD, beban politik juga lahir dari perbedaankepentingan antara kepala daerah, misalnya antaragubernur dan bupati. Bupati dengan kekuasaan besaryang diberikan negera, dapat menjadi motor penggerakantipati terhadap program gubernur hingga ke masyarakat.Sesuatu yang lumrah jika pemerintah kebupaten terkesantidak memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaanprogram BAHTERAMAS. Bahkan jika ditinjau dari aspekpolitis, pemerintah kabupaten tidak berkepentinganterhadap kesuksesan bahkan berkepentingan terhadapkegagalan pelaksanaan program BAHTERAMAS.

Jauh-jauh hari, salah seorang bupati telahmenunjukkan rivalitasnya yang kuat terhadapkeberlanjutan kepemimpinan Nur Alam. Keberhasilanprogram BAHTERAMAS merupakan jualan kampanyeyang semakin mempopulerkan Nur Alam, dan tentu sajahal tersebut secara tidak langsung menjadi batu sandunganbagi peningkatan pencitraan bupati tersebut. Berbagaipersinggungan kewenangan antara kepala daerah provinsidan pemerintah kabupaten melahirkan perseteruan politik


56

hingga ke basis paling bawah, terlebih adalanya perbedaanwarna politik dari masing-masing kepala daerah telahmemperlebar jenjang berseberangannya para pemimpindaerah dan tentu saja menjadi tantangan terbesar bagikelangsungan program BAHTERAMAS.

Dari aspek yuridis BAHTERAMAS juga ternyata masihmenyimpan banyak kejanggalan dan cenderung lemah.Hasid Pidansa, seorang anggota DPRD Propinsi SulawesiTenggara dari Fraksi PDIP menyatakan bahwa, sebenarnyasejak pembahasan RPJMD, BAHTERAMAS itu harus ditolak. Penolakan itu bukan didasarkan atas pertimbanganpolitik, tapi murni menggunakan pertimbangan hukum.Pasalnya BAHTERAMAS tidak memiliki pijakan regulasiyang kuat untuk menjadi RPJMD. Beberapa hal yangmenjadi alasan penolakan itu adalah, pertama tiga pilaryang tercantum dalam BAHTERAMAS merupakan urusanyang menjadi urusan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Tumpang tindih kewenangan tersebut berpotensiterhadap simpangsiurnya kebijakan daerah propinsi dankabupaten/kota.

Hal lainnya adalah, RPJMD memuat visi-misi danprogram, sedangkan BAHTERAMAS dengan tripilarnyadapat dikategorikan sebagai kegiatan, karena langsungmemiliki nomenklatur anggaran. Hal tersebut tidak lazimdalam dokumen RPJMD. Ketidakmampuan DPRD menolakprogram atau mengkoreksi BAHTERAMAS karena takutdi klaim sebagai entitas (bagian) yang tidak pro padakesejahteraan rakyat, karena BAHTERAMAS telah berhasilmenjadi bahan kampanye sebagai program yang pro rakyat.

Masalah lain yang selalu melingkupi implementasiBAHTERAMAS adalah, pelanggaran di tingkat pelaksanaoleh oknum kepala desa, kepala sekolah atau kepalapuskesmas pada akhirnya tidak dapat ditindak secaraadministrasi kepegawaian atau sejenisnya olehpememerintah propinsi, karena keseluruhan


57

penanggungjawab pelaksanaan tersebut adalah “anakbuah” Bupati.

Dalam sebuah kesempatan Nur Alam membantahjika tiga pilar program buatannya itu adalah kamuflase.“Tidak ada kamuflase. Pendidikan gratis, pelayanankesehatan gratis ada porsinya masing-masing. Programnasional pendidikan gratis namanya BOS itu hanya memberiinsentif SD dan SLTP. Sementara insentif guru belum adadisitu. Ada komponen kegiatan dari pendidikan gratisyang kemudian ditalangi BAHTERAMAS,”tegas Nur Alam.

Yang tidak disentuh pusat, selanjutnya ditanganiBAHTERAMAS. Dijelaskan lebih lanjut, tidak ada danapusat yang menyentuh SLTA. Kalaupun ada hanyabeberapa sekolah tertentu saja. “Jadi tidak ada kamuflase,yang betul adalah seluruh program pusat yang dijabarkanoleh daerah ditingkatkan kualitasnya, diperluascakupannya sehingga ini lebih memberikan kepentinganbagi pelayanan masyarakat yang kita harapkan dari SDsampai SLTA”.

Begitu pula soal kemungkinan tumpang tindih padaprogram kesehatan gratis. “Pengobatan gratis memangada Askeskin, Jamkesmas, tapi dalam aplikasinya masihbanyak masyarakat miskin yang tidakmemperoleh,”ujarnya.

Kedua, sistim pelayanannya cenderung menyulitkankarena birokrasinya panjang. Karena itu BAHTERAMASdibutuhkan. “Dan faktanya memang banyakBAHTERAMAS yang sudah terbagi dan dimanfaatkanoleh masyarakat. Itu kurang lebih 80 ribu orang wargamiskin. Termasuk dengan pemberian insentif sampaidengan Puskesmas se Sultra. Jadi APBD kita sudahmenyiapkan sampai dengan Puskesmas.”

“Jadi tidak ada kamuflase, yang ada adalah salingmeningkatkan, memperkuat, dan memperluas program


58

nasional. Sebab dengan pola sinkronisasi dan intergasi iniakan menjadi efektif pola pembangunan kita. Kalau masing-masing membuat program sendiri-sendiri dan bias malahanggaran kita menjadi in-efisien, tidak bisa dimanfaatkansecara baik,”kuncinya.

Baginya berbagai sorotan itu jadi masukan yangkonstruktif untuk kita koreksi dan diperbaiki. Tapi yakinlahbahwa pemerintah provinsi mempunyai komitmen untukmemperbaiki kebijakan, menyiapkan regulasi dan mengajakseluruh aparatur yang terlibat agar seluruh fasilitaspemerintah itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya,”kataNur Alam disebuah terbitan harian Kendari Ekspres.

Belum adanya upaya perbaikan systempenyelenggaraan program, menjadikan program semakinamburadul ditingkat pelaksanaan. Maka tidakmengherankan jika program BAHTERAMAS kini menjadipembicaraan ‘miring’ di masyarakat.

Setidaknya ada beberapa alasan terjadinya dugaanindikasi korupsi program BAHTERAMAS ini. Pertama,minimnya pengawasan dari pengambil kebijakan secarateknis di tingkat provinsi dan dibiarkan tidak terurus.Kedua, kesan yang dimunculkan sejak awal, temasuk darigubernur selaku pemilik program yang mengesankanprogram BAHTERAMAS adalah dana hibah tanpa perludi pertanggungjawabkan. Political will pemerintah ini telahmelahirkan pemahaman yang salah di masyarakatkhususnya para pengelola program di pedesaan.

Ketiga, program berlabel ‘gratis’ ini juga tidak diperkuatdengan system pengawasan dari masyarakat dan terkesanprogram ini hanya milik elit desa, yakni kepala desa selakupenanggung jawab pengelola sehingga terjadi peta konflikantara masyarakat penerima program dengan poengelolaprogram.


59

Keempat, minimnya pelibatan para praktisi pengawasprogram BAHTERAMAS dari kelompok ke tiga sepertiLSM dan lain-lain, membuat kinerja buruk pengelolaprogram tidak terpantau secara serius. Tahun 2009 silamtim fasilitator pengawas pernah digagas, tetapi hanyaberlangsung singkat, proses penyaringan tenaga pengawastidak selektif dan kebanyakan bersumber dari para penguruspartai tertentu saja. Pemanfaatan tenaga pengawas jugatidak maksimal sebab biaya atau gaji tenaga fasilitatorsangat minim.

Saying seribu sayang, program BAHTERAMAS yangnapasnya sungguh mulia ini, justeru tidak dikelola baik.Harapan bisa bermanfaat bagi masyarakat, justerumelahirkan salah kelola program yang memberipembelajaran buruk bagi rakyat. Pola Korupsi Kolusi danNepotisme (KKN) kini makin tumbuh subur di masyarakat.Dengan kata lain, program BAHTERAMAS bukannyaprogram solusi untuk perbaikan kesejahteraan kehidupanmasyarakat, tetapi melanggengkan budaya korupsi hinggake pedesaan.


60

2.2. Tripilar Kedermawanan

a. Cerita Usang Pemberdayaan (Analisis Audit SosialBlock Grant)

Harun, Ketua LPM Desa Anggoroboti, KabupatenKonawe Selatan hanya bisa gigit jari saat berseteru dengankepala desanya. Ia meminta pertanggungjawaban danaBlock Grant tapi urung dilakukan kepala desa. Ia berkali-kali melaporkan ke aparat pengelola Block Grant di kantorPemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi SulawesiTenggara untuk melakukan intervensi kebijakan, tapi selalusaja ‘mental’ tak ditindaklanjuti. “Mau bagaimana lagi,sejak pertama program masuk 2008 lalu, Saya sudah laportapi tidak ada tindak lanjut,”keluhnya.

Cerita di atas merupakan satu dari sekian banyakrealitas cerita buruknya pengelolaan Block Grant di desa-desa di Sulawesi Tenggara. Sangat banyak cerita miringyang kini beredar luas di masyarakat yang berdampakpada buruknya citra tata kelola program pemerintahanNur Alam tersebut.

Banyak cerita tentang desa yang mengklaim hasilkerja Block Grant hanya berupa rehabilitasi balai kelurahan.Namun saat diteliti ternyata rehabilitasi kantor desa ituhasil pekerjaan dari program serupa yang masuk di desaseperti Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahkabupaten. Demikian pula pekerjaan jalan usaha taniyang merupakan hasil pekerjaan dari program PMPMMandiri diklaim sebagian oknum desa sebagai buahpekerjaan program Block Grant.


61

Belum lagi cerita perilaku para elit desa yangmenggunakan dana Block Grant untuk foya-foya denganmasuk keluar kafe remang-remang usai pencairan danaBlock Grant. Cerita di salah satu desa di KecamatanWiwirano Kabupaten Konawe Utara misalnya, seorangkepala desa yang kehabisan dana terpaksa menggadaikanpasir dan semen dari program Block Grant di desanyauntuk menebus utang di sebuah kafe remang-remang. Danmasih banyak lagi cerita miris seputar tata kelola BlockGrant. Akumulasi persoalan menjadi wacana yang terusdidorong oleh sebagain besar masyarakat desa khususnyakelompok-kelompok kritis di desa agar tata kelola BlockGrant diperbaiki. Mereka secara suka rela berbagi informasitentang buruknya pengelolaan program Block Grant didesa mereka.

Inilah rangkaian cerita miris dari programBAHTERAMAS yang diluncurkan Gubernur SulawesiTenggara, Nur Alam. Dengan tiga pilar utamanya, tidaksaja menimbulkan perdebatan dikalangan pemerintah danmasyarakat tetapi juga sekaligus menyita energi dananggaran daerah yang cukup besar. Alokasi anggaranyang besar ini terutama ditujukan untuk dana bantuanpembangunan desa yang selanjutnya disebut Block Grantbagi seluruh desa, kelurahan dan kecamatan di SulawesiTenggara. Berdasarkan estimasi yang ada, penyaluranBlock Grant ini menyedot anggaran sebesar 212 Milyarrupiah atau sekitar 20% dari total APBD tahunan provinsiSulawesi Tenggara. Akan tetapi, besarnya jumlah danatersebut masih menimbulkan polemik di masyarakat danbahkan akhir-akhir ini berpotensi mengalami kegagalansistemik.

Program ini sudah berjalan masuk ditahun ke empat,namun konseptor program bersama pemerintah provinsimelakukan perubahan mendasar dalam hal mekanismedan prosedur penyaluran dan pengelolaan dana.


62

Perubahan secara mendadak ini tentu saja menimbulkanpertanyaan dan kebingungan tidak saja di masyarakatnamun juga di instansi pemerintah yang ditugaskan untukmengelola program ini. Perubahan konsep secara tiba-tibajuga melahirkan pertanyaan bagaimana mungkinpemerintah provinsi menggunakan dana publik yangsedemikain besar tanpa didukung oleh konsep yangmemadai. Yang lebih mengherankan, perubahan konsepini dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya evaluasimenyeluruh terhadap program yang telah dan sedangberjalan. Kita pun patut menduga bahwa program initidak saja gagal dalam membangun konsep namun jugagagal dalam mengembangkan indikator-indikatorkeberhasilan yang terukur.

Aspek lain yang juga menjadi krusial dalam programini adalah lemahnya komitmen, peran serta dan dukungandari pemerintah kabupaten dan kota. Meskipun sudahmemasuki tahun kedua, koordinasi antar pemerintahprovinsi dan kabupaten dan kota tidak berjalan maksimal.Munculnya kesan lepas tanggung-jawab, pengabaian danbahkan resistensi dari pemerintah kabupaten dan kotamenunjukkan kegagalan pemerintah provinsi dalammentransformasi program ini dari program yang sekedarberdimensi politik menjadi populis. Kegagalan koordinasiyang berlangsung terus menerus akan berujung padadelegitimasi posisi dan peran pemerintah provinsi dalammenjalankan kebijakan dan program-programnya.

Sangat disayangkan, meskipun nyata-nyata programBlock Grant ini mengalami potensi kegagalan yangmendasar, akan tetapi konseptor program ini danpemerintah provinsi masih saja enggan untuk melakukankonsultasi publik. Konsultasi yang selama ini dilakukanbersifat terbatas dan hanya berlangsung di ruang-ruangbirokrasi dan hanya melibatkan para konseptor programyang juga menjabat sebagai tim ahli Gubernur. Hal ini


63

bukan saja bertentangan dengan prinsip-prinsipketerbukaan namun juga menunjukkan adanyapengabaian terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasidan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Carut-marutnya program ini juga menunjukkan kegagalanpemerintah provinsi dalam membangun legitimasi publiksebagai elemen dasar bagi keberlanjutan pembangunandan bahkan ujung-ujungnya mengarah pada citra negatifpemimpin daerah.

Program ini sejatinya memiliki tujuan yang sangatstrategis bagi percepatan dan pemerataan pembangunandan kesejahteraan di daerah. Akan tetapi program yangbaik ini tidaklah cukup tanpa didukung oleh konsep yangbaik dan kemampuan untuk mengimplementasikan konseptersebut. Disinilah pentingnya untuk mengukursejauhmana dan dampak apa saja yang akan terjadi sebagaiakibat program ini sehingga kita dapat mengantisipasinyasejak dini. Sebagai perbandingan, hasil riset yang dilakukanoleh IRE Jogjakarta mengungkapkan analisis menarikmengenai pola pembangunan desa melalui mekanismetransfer fiskal keuangan sejak INPRES maupun DPDBangdes.

Kesimpulannya, transfer fiskal pada masa lalu ternyatamelahirkan berbagai masalah yang berdimensi kasuistikdan mengalami bias. Karakteristik transfer dana yangselama ini dipraktekkan melahirkan dampak negatifterhadap masyarakat desa dan terutama bagi elit desa.Karakteristik pengelolaan anggaran yang terpusat, proseduryang rumit, cenderung mendikte serta tidakmempertimbangkan konteks kebutuhan orang desamaupun karakteristik tiap desa akhirnya melahirkanketergantungan desa kepada pemerintah supradesa.Kemandirian desa, partisipasi, gotong royong, swadayadan prakarsa orang desa berjalan secara formal-prosedural.Masyarakat desa dimobilisasi tanpa pemberdayaan. Pada


64

akhirnya, nilai dan identitas lokal orang desa tercerabuthabis dan digantikan oleh nilai dan identitas negara yangmengusung prinsip modernitas dalam mengembangkandesa. Anggaran Block Grant untuk kegiatan-kegiatan yangsebagian besar hanya bersifat konsumtif dan bukan untuktujuan investasi menyebabkan masyarakat desa diarahkanmenjadi konsumtif. Dana yang disalurkan ke desa tidakberputar di desa tetapi kembali ke kota dan bahkan ke luardaerah (capital flight). Transfer fiskal secara besar-besaranyang dilakukan dalam waktu yang bersamaan ke desa-desa justru berpotensi menimbulkan inflasi namun tidakmemberi dampak bagi kesejahteraan warga desa itu sendiri.Implikasi-implikasi ini kelihatannya tidak pernah di potretatau dipertimbangkan oleh konseptor program ini danoleh pemerintah provinsi.

Kita patut was-was jika dana publik yang sedemikianbesarnya dikelola secara serampangan dan diputuskanhanya oleh segelintir orang. Maka sudah selayaknyapemerintah provinsi mau membuka diri dan membukaruang dialog dan debat dengan seluruh komponen warga.Pada akhirnya, program ini sejatinya juga menjadi milikseluruh warga dan tidak disusun hanya di atas meja kerjadi dalam ruangan yang jauh dari partisipasi dan kontrolpublic.

Dalam program audit sosial BAHTERAMAS, terekamjejak buruk pengelolaan Block Grant di hampir seluruhdesa. Tahap sosialisasi hingga realisasi program hampirsebagian besar dihinggapi masalah. Program Block Grantdi Desa Puubunga merupakan contoh paling gamblangcarut marutnya pengelolaan Block Grant di pedesaan.Sejumlah fakta menunjukkan sejak tahun 2008 DesaPuubunga medapatkan dana Block Grant hanya sebesarRp 40 juta Tahun 2008 yang digunakan untuk renovasibalai pertemuan, dan tahun 2009 justeru dananya tidakdicairkan tanpa alasan yang jelas. Barulah tahun 2010


65

kembali cair sebesar Rp 50 juta dan digunakan merenovasikantor desa Puubunga.

Banyak kepala desa yang merasa risih untukberkomentar seputar pengelolaan Block Grant di desa.Kepala Desa Puubunga salah satunya. Meski begitu, Iamenjelaskan seadanya jika telah menjalankan programBAHTERAMAS sesuai amanah, setransparan mungkindengan masyarakat Desa Puubunga. Kades menjalankanmekanisme dana Block Grant sesuai dengan petunjukpelaksanaan dan petunjuk teknis. Termasuk melakukankegiatan sosialisasi ke masyarakat serta melibatkan merekadalam pengelolaan dana Block Grant.

Pernyataan kepala desa tersebut ternyata berbedadengan pengakuan warga. hal ini dapat dilihat dari hasilfokus grouf discussion bersama bersama masyarakat (tokohmasyarakat, guru-guru, ketua RT, ketua BPD, kaderposyandu dan kader PKK) semua peserta FGD mengatakanmereka sama sekali tidak mengetahui tentang Block Grant,bahkan mereka tidak tahu kalau desa mereka mendapatkanbantuan dana Block Grant, mereka tidak tahu kalau renovasibalai desa dan kantor desa itu menggunakan anggarandana Block Grant. Bahkan peserta FGD dengan tegasmengatakan tidak ada keterlibatan masyarakat dalampengeloalaan dana Block Grant di desa mereka. PesertaFGD juga baru mengetahui kalau selama ini ada bendaharaBlock Grant, tapi justeru bendahara Block Grant tidakpernah memegang uang, Ia hanya bertanda tangan di saatpelaporan. Begitupula dengan Ketua LPM, hanya tandatangan saat pengambilan uang dan tanda tangan laporanyang telah jadi. Termasuk tidak adanya tahap perencanaanyang dilakukan di desa.

Padahal tahap perencanaan program adalah tahapyang sangat penting karena menyangkut berhasil tidaknyasebuah program berjalan. Demikian pula program


66

pemerintah terkait BAHTERAMAS Block Grantsebagaimana diatur Dalam peraturan Daertah nomor 7tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi TenggaraTahun 2008-2013, disebutkan adanya programDesentralisasi Fiscal/Bantuan Keuangan bagi DesaKelurahan dan Kecamatan.

Hingga pelaksanaan program memasuki tahun keempat, namun kelemahan-kelemahan masih juga turutmenyertainya. Hasil Monitoring dan Evaluasi TimBAHTERAMAS Provinsi dan Tim Monitoring BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaProvinsi Sulawesi Tenggara juga menemukan beberapapermasalahan, antara lain; proses perencanaan danpenganggaran belum berjalan dengan baik sesuai yangdiharapkan dalam Permendagri nomor 66 Tahun 2007tentang Perencanan Pembangunan desa. Sehingga terkesanrencana kegiatan yang dibuat hanya kepentingan kelompoktertentu atau Kepala Daerah/Lurah masih mendominasipemanfaatan dana.

Tim pengelola kegiatan belum diberdayakan denganbaik dan belum mengacu pada Permendagri No. 5 Tahun2007. Rencana kegiatan Pembangunan Tahunan bukanImplementasi Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJM Desa). Usulan kegiatan belum di padukandengan hasil-hasil musrembang desa/kelurahan/kecamatan sehingga kurang mengakomodir aspirasimasyarakat. Laporan pertanggungjawaban penggunaandana belum dilaksanakan dengan baik. Kecamatan belummaksimal dalam melakukan pembinaan terhadappelaksanaan kegiatan di Desa dan Kelurahan. Sertapembinaan dan monev belum terkoordinasi dengan baikantara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Monitoring versi pemerintah ini tidak jauh berbedadengan temuan-temuan di lapangan dari audit sosial


67

BAHTERAMAS. Banyak permasalahan terutamapenyelenggaraan di tingkat penyelenggaraan Block Grant.Para aktor kunci program audit BAHTERAMAS di tigakabupaten/kota memastikan jika tahap perencanaan balockgrant tidak berjalan sesuai juknis. Para aktor kunci mengakutidak pernah sekali pun mengikuti tahap perencanaanprogram Block Grant, sehingga banyak sekali persoalanmendasar masyarakat pedesaan yang tidak tersentuh.Tahap perencanaan hanya dilakukan kepala desa danperangkatnya, yang tidak melibatkan warga. Bahkan LPMdi beberapa desa ada yang tidak dilibatkan.

Demikian pula tahap sosialisasi Block Grant di tigakabupaten Kota kendari, Kabupaten Kolaka dan ButonUtara kurang berjalan baik sebagaimana diatur dalampetunjuk teknis. Berdasarkan informasi aktor kuncisosialisasi di tiga kabupaten terlihat betapa lemahnya upayasosialisasi Block Grant di tingkat desa terutama soalpenyediaan layanan sosialisasi. Beberapa aktor desamengaku jika sosialisasi kurang berjalan maksimal.Sosialisasi Block Grant dilakukan langsung oleh petugasdari BPMD dan dihadiri SKPD terkait, serta ikuti olehberbagai kalangan di desa dan kecamatan ini tidakmenjelaskan secara tuntas tentang arah dan kebijakanpenyelanggaraan Block Grant.

Dari rangkaian hasil audit sosial yang dilakukan paraaktor kunci di tiga kabupaten/kota di Sulawesi Tenggaramenunjukkan program pemerintah ini belum menunjukkanprogress yang berarti terutama ditingkat pengelolaan.Sejatinya program Block Grant dapat memberikan solusikesejahteraan buat masyarakat pedesaan. Namun faktanyaprogram ini melahirkan banyak persoalan baru sepertikonflik antar aparat desa dan masyarakat. Perseteruantentang usulan pekerjaan yang prosesnya tidak melibatkanmasyarakat menjadi pembicaraan sehari-hari masyakarat.Lemahnya pengawasan melahirkan antipati masyarakat


68

terhadap program Block Grant dihampir seluruh pedesaandi Sulawesi Tenggara.

Sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaanprogram Block Grant, bahwa dana Block Grant yangdialokasikan kepada pemerintah desa, kelurahan dankecamatan merupakan wujud nyata perhatian PemerintahProvinsi Sulawesi Tenggara dalam mempercepatpeningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.Dalam program ini, akan tumbuh dan berkembangpartisipasi masyarakat dan seluruh komponen pemerintahdesa dan kelurahan melalui perencanaan partisi patif.Selain itu masyarakat dan komponen lainya juga akanterlibat langsung dalam program ini, mulai dari prosesperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program.

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah harusmenjadi perhatian semua pihak melalui pembinaan yangteratur dan berkesinambungan. Karena itu dalampelaksanan perlu diikuti dengan sosialisasi yang memadai,penguatan sisitem administrasi di desa, kelurahan dankecamatan, peningkatan sumber daya manusia dankegiatan-kegiatan lainya yang dapat berdampak baikterhadap program ini.

Tahapan-tahapan yang dilalui oleh kelurahan/desaadalah dengan mengusulkan proposal yang akandiverifikasi oleh kasi PMD di kecamatan selanjutnyaproposal tersebut dimasukkan di BPMD kabupaten untukkembali di verifikasi oleh Kepala Bidang Pemerintah Desaagar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang diajukan.

Setelah proposal yang telah diverifikasi BPMD kota/kabupaten, maka dimasukkan ke BPM -Provinsi bidangpemerintah desa, kemudian dibuatkan rekomendasi yangdi ajukan ke biro keuangan Sekretariat daerah ProvinsiSultra. Selanjutnya kepala desa/lurah dapat melakukanpencairan dana ke Bank yang ditunjuk.


69

Sampling yang diambil di tiga kabupaten/kota (KotaKendari, kabupaten Kolaka dan Kabupaten Buton Utara)memperlihatkan betapa amburadulnya pengelolaanprogram Block Grant tersebut di lapangan. Mulai daritahap sosialisasi, perencanaan, penyelenggaraan, sasaran,tata cara pelaksanaan, pelibatan maysrakat, asas manfaathingga pertanggung jawaban program yang tidakmenunjukkan progres peningkatan kesejahteraan rakyatsebagaimana diharapkan.

Dalam road show Fokus Group Diskusi (FGD) yangdigelar YPSHK benar-benar membuka mata kita saatpengakuan polos masyarakat yang menilai buruknya tatakelola program Block Grant di daerah mereka. Di KelurahanPunggolaka, Kota Kendari, misalnya, terungkap berbagaipermasalahan terkait pengelolaan program Block Grant.Warga peserta FGD menyatakan, mengetahui adanyaprogram Block Grant melalui iklan radio dan televisi lokal,namun masyarakat tidak dilibatkan dalam sosialisasiprogram Block Grant yang diselenggarakan di pihakpemerintah kelurahan. Warga hanya diundang PemerintahKelurahan jika ada kerja bakti.

Hal yang serupa terjadi di Kelurahan Petoaha. Padatahap sosialisasi Block Grant seluruh peserta FGD laki-lakidan perempuan menyatakan sosialisasi program BlockGrant pernah dilakukan dan membahas pembuatan jalansetapak nelayan. Masyarakat mengetahui program danaBlock Grant melalui media massa cetak dan elektronik.Bahkan warga hanya mengetahui besaran bantuan danasebesar Rp. 100 juta untuk setiap kelurahan, tapi takpernah mengetahui dana yang dimaksud itu turun kedaerah mereka atau tidak.

Di Kelurahan Punggolaka seluruh peserta FGD laki-laki maupun perempuan menyatakan, bahwa mereka tidakdilibatkan pada proses perencanaan Block Grant. Mereka


70

baru mengetahui, saat Pemerintah Kelurahan menjelaskanpada warga bahwa dana pembuatan jalan setapak nelayanbersumber dari Block Grant

Demikian pula, pada tahap penyelenggaraan programBlock Grant, warga dan anggota LPM di KelurahanPunggolaka tidak dilibatkan untuk menjadi panitiapenyelenggara kegiatan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kelurahan Petoaha,seluruh peserta FGD menyatakan penyelenggaraanprogram Block Grant dilakukan oleh LPM, tetapi anggotaLPM tidak pernah memberikan informasi kepada warga.Di kelurahan ini penyelenggaraan program Block Grantdilakukan oleh kelurahan dibantu oleh LPM (periode lama).Demikian pula untuk tahap perencanaan programdilakukan oleh kelurahan dan LPM.

Warga kelurahan punggolaka mengetahui jika sasaranprogram blok grant di tujukan kepada masyarakat yangada di kelurahan. Namun sayangnya warga tidak pernahdilibatkan dalam proses perencanaan. Hal ini berdampakpada penentuan sasaran program, yang dilakukan secarasepihak oleh pemeritah kelurahan. Misalnya pengalihanprogram pembangunan dueker desa menjadi programrenovasi kantor kelurahan, dilakukan tanpa pemberitahuanawal pada warga.

Hal serupa terjadi di Kelurahan Petoaha. Padaumumnya warga tidak mengetahui sasaran program blokgrant itu? Dan ditujukan untuk siapa? Informasi yangdiperoleh warga bersumber dari media.

Pertanggungjawaban program Block Grant dikelurahan Punggolaka dilakukan oleh Kelurahan. Tanpamelibatkan LPM apalagi masyarakat secara umum. DanaBlock Grant yang diketahui dari iklan adalah 100 jutatetapi yang cair untuk keluharan punggolaka tidak 100juta, hanya sekitar 50 jutaan yang dialokasikan untuk


71

renovasi kantor kelurahan.

Seluruh peserta dalam FGD menyatakan bahwa hasil/manfaat program blok grant tidak ada karena dari tahunke tahun tidak ada yang perubahan, termasukpembangunan sarana fasilitas umum. Sesungguhnyapembangunan fisik seperti pembuatan jalan setapakdilakukan melalui program P2KP.

Berbeda dengan pernyataan warga, Syamsuddinmengaku, jika dalam pelaksanaan kegiatan Block Grantselalu melalui pantauan atau pengawasan dari masyarakatsekitar, baik melalui proses perencanaan juga prosespelaksanaannya. Pengawasan yang masyarakat lakukandengan cara sama-sama memantau bagaimana prosepembangunan renovasi kantor kelurahan.

Lurah Petoaha, La Badi SE, menjelaskan, tahapsosialisasi program Block Grant dilakukan oleh BPM Provinsike kelurahan, sedangkan kecamatan hanya melalui KasiPemberdayaan sebagai tingkat koordinasi.

Selanjutnya La Badi mengakui, perencanaan programdi kelurahan yang dia pimpin tidak sesuai dengan petunjukteknis, karena buku panduan petunjuk teknis diberikansetelah perencanaan dibuat. Meski begitu peruntukan danaprogram sesuai dengan tujuan awal, yaitu untukpemberdayaan masyarakat.

Ia juga mengaku bahwa proses perencanaanmelibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat serta kelompokperempuan. Selanjutnya BPM melalukan penilaian secaraumum. Namun karena pengajuan bersifat kolektif, makaapabila salah satu kelurahan terlambat mengajukanperencanaan, maka akan berdampak pada keterlambatanpencairan dana semua kelurahan di Kota Kendari.

Sebelum kegiatan Block Grant, Inspektorat melakukanpelatihan pembuatan laporan keuangan. Masing-masingkelurahan mengikutsertakan perwakilan staf keuangan


72

dari kelurahan setempat untuk diajarkan bagaimanamembuat pembukuan sederhana.

Sementara itu, masyarakat desa Ulunambo KabupatenButon Utara menyatakan bahwa sosialisasi program BlockGrant pernah di lakukan oleh pemerintah desa, namunbelum efektif sebab hanya sebagian kecil yang mengetahui.Penyusunan perencanaan program (proposal) tidakmelibatkan masyarakat. Pihak yang dilibatkan hanya LPM,sedangkan BPD hanya menyetui proposal yang sudah dibuat. Alasan ketua BPD menandatangani proposal yangada demi menyelamatkan anggaran untuk pembangunandesa. Kalau tidak di setujui maka dana tersebut tidak akandi cairkan. Sehingga BPD menyetujui proposal yang diusulkan sekalipun seragam dengan desa-desa yang lainnya(copi paste design).

Hal yang sama disampaikan masyarakat di desa WaodeAngkalo. Sosialisasi hanya terbatas pada aparat desaselaku pelaksana kegiatan, sementara LPM yang seharusnyamenjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan BPD sebagaipengawas kegiatan belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Ketua BPD pernah terlibat dalam penyusunan proposalnamun setelah anggaran di cairkan, ketua BPD tersebuttidak di libatkan lagi. Selama ini yang melaksanakan semuaprogram adalah pemerintah desa tanpa melibatkanmasyarakat secara menyeluruh.

Drs H Tony Herbiansyah Msi, yang menjabat KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) SulawesiTenggara ketika itu, sebagaimana dilansir Harian KendariEkspres, medio Februari 2009 silam, di bawah terik mataharimeninjau langsung realisasi penggunaan dana Block Granttahun 2008 di setiap Desa/Kelurahan se- KecamatanPondidaha. Sebagai wujud tanggung jawab kepadamasyarakat, mantan Wakil Bupati Konawe ini melistingsatu persatu Desa/Kelurahan di Kecamatan Pondidaha


73

penerima kucuran dana pemberdayaan tersebut, mulaidari Desa Tirawuta yang membangun balai desa dengankonstruksi bangunan dua lantai, menyusul Desa Hongoa,Desa Lalodangge yang juga membangun balai desa, DesaWonua Mandara yang membangun drainase dan sejumlahdesa-desa lain di Kecamatan Pondidaha.

Dalam perjalananya di setiap desa se-KecamatanPondidaha ketika itu, Tony memberikan apresiaasi sekaligusmasukan dan kritikan kepada para kepala desa/kelurahanyang membangun fasilitas umum menggunakan dana BlockGrant. Misalnya, Desa Tirawuta yang merencanakanpembangunan gedung balai desa dengan konstruksi dualantai. Pola pembangunn seperti itu kata Tony patutdicontoh karena pembangunannya mengutamakan skalaprioritas di desa itu dan orientasinya jangka panjangsehingga bisa dinikmati masyarakat dalam waktu cukuplama.

Tony juga memuji pembangunan Posyandu di DesaMumondowu yang benar-benar bisa menjawab kebutuhanmasyarakat dan kualitas bangunannya dapat bertahanlama.

Namun demikian Tony juga sedikit memberi kritikanpedas dan teguran kepada sejumlah Kades. MisalnyaKades Wonua Mandara, Asia Liambo merencanakanpembangunan drainase sepanjang 140 meter, dibandingmembenahi gedung balai desa Wonua Mandara yangtampak kumuh. “Kalau bangun drainase itu sudahmengambil tugas pemerintah kabupaten. Utamakan duluyang prioritas. Gedung balai desanya kan kelihatan kumuh,kenapa bukan itu dulu yang dibenahi,” tegur Tony.

Kritikan serupa juga dialamatkan kepada KadesLalodangge, Dedi Supriadi yang membangun balai desamenggunakan kayu-kayu yang kurang berkualitas (kayukelapa) sebagai konstruksi bangunan. “Kalau kondisi


74

kayunya seperti ini,bangunannya tidak akan bertahanlama, satu dua tahun sudah dimakan rayap. Kita harapkandana Block Grant ini bisa digunakan untuk membangunbangunan yang paling dibutuhkan masyarakat setempatdan bertahan lama dan bisa menjadi kenang-kenanganuntuk generasi mendatang, bukan hanya untukmenggugurkan kewajiban,” pungkasnya.

Tony mengklaim, jika realisasi penggunaan dana BlockGrant tahun 2008 berjalan sangat baik dan lancar sesuaidengan harapan Pemerintah Provinsi. Penggunaan danatersebut kata Tony sudah dimanfaatkan untuk menjawabkebutuhan masyarakat di desa tersebut. “Jadi dana BlockGrant itu bukan untuk kepala desa tapi untuk menjawabkebutuhan masyarakat desa di seluruh Sultra,” tandasnya.

Indikator keberhasilan penggunaan dana Block Granttahun 2008, kata dia, sangat jelas terlihat dari penyelesaianbangunan yang hampir rampung 100 persen. “Setiap desarata-rata membangun Balai Desa. Dengan menggunakandana hanya Rp 33.500.000,- bangunan yang mereka bangunsudah rampung di atas 90 persen,”ujarnya.

Dengan keberhasilan tersebut, pemerintah provinsikembali mengucurkan dana Block Grant tahun 2009 untukmelanjutkan pembangunan di desa. “Dalam membangunkita lakukan secara bertahap,’ujarnya.


75

Aroma Amis Pengelolaan Block Grant

Carut marut pengelolaan Block Grant di desa memangseolah tak pernah ada habisnya. Berbagai persoalanmenggelayut seiring berjalannya program PemerintahProvinsi Sulawesi Tenggara di desa. Perseteruan antarakepala desa, unsur desa dan masyarakat menjadi buahberita sehari-hari. Baik muncul di media massa maupunpembicaraan dari mulut kemulut oleh masyarakat itusendiri.

Bantuan Rp 100 juta per desa/kelurahan, termasuksalah satu visi dan misi pasangan gubernur Nur Alam -Saleh Lasata (Nusa) sebelum menjadi gubernur. Ketikapasangan ini menjadi pimpinan daerah, maka otomatisvisi dan misi itu harus masuk RPJMD yang menjadi rujukandalam membahas APBD Sultra kurun waktu 2008-2013.

Yang menjadi catatan, sampai dengan bulan ke tujuhtahun 2009, bantuan Rp 100 juta per desa/kelurahan itubelum dicairkan. Padahal bantuan yang diberikan dalambentuk program Block Grant itu sudah dibahas di APBD2009. Bahkan kesepakatan DPRD dan Pemprov Sultra,bantuan diberikan secara bertahap, tiap tiga bukan sekali.Total setiap triwulan sebanyak Rp 25 juta.

La Pili, anggota DPRD Sultra asal PKS pernah memintaPemprov Sultra segera mencairkan bantuan Rp 100 jutaper desa itu. Ia megatakan, bantuan tersebut adalah hakmasyarakat, sebab sudah menjadi kesepakatan antaraPemda dengan DPRD Sultra. “Tidak ada alasan menundapencairan dana bantuan Rp 100 juta per desa, karena inisudah kesepakatan bersama,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sultra ini mengungkapkan,mengapa dana bantuan desa Rp 100 juta, masih dikalahkan


76

oleh perjalanan dinas dari eksekutif. Catatan yang diadapat, menunjukkan fakta bahwa perjalanan eksekutiflebih banyak jika dibanding pencairan bantuan desa.”Sayamelihat lebih banyak perjalanan dinas eksekutif dibandingmemberikan bantuan Rp 100 juta per desa,” jelasnya.

Menurutnya, Pemprov tidak boleh menahan danabantuan desa/kelurahan, karena dana tersebut merupakanhak masyarakat “Coba saja tengok di desa-desa, merekaselalu mempertanyakan kapan realisasi bantuan Rp 100juta per desa” ungkap La Pili dalam wawancara denganmedia massa.

Pernyataan itu langsung di jawab Gubernur SultraNur Alam. Ia mengatakan bantuan Rp 100 juta per desatidak ditahan, tetapi sedang merancang format baru,bagaimana model penggunaan anggaran itu. “Fokusnyananti pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan lagi KepalaDesa atau Lurah yang mengendalikan anggaran, tetapidikelola secara bersama,” ujarnya.

Nur Alam menghimbau agar dana Block Grantdialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Jika sebuahdesa fokus pada ternak kambing atau sapi, maka modal itukita berikan untuk pengembangan ternak. Begitu jugadengan desa lain yang fokus perikanan, maka dana itukata Nur Alam akan diberikan untuk penguatan modaljuga.”Jadi bukan menahan anggaran, tetapi kita gantisistimnya (cluster). Jika Block Grant desa, sebelumnyabanyak kebentuk fisik, maka dalam cluster baru,dikembangkan dalam model lain, misalnya pemberdayaanekonomi masyarakat desa,” ujarnya seperti dilansir HarianKendari Ekspres.

Banyaknya masalah yang muncul saat pencairan 2008lalu diantaranya; dominasi Kades dan Lurah masih sangatkuat dalam penggunaan anggaran, danpertanggungjawaban penggunaan dana Block Grant belum


77

terlaksana sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) danPetunjuk Teknis (Juknis).

Kepala BPKAD Kabupaten Muna Zakaruddin SagaSE MSi mengungkapkan banyak persoalan yang munculdalam pengelolaan Block Grant desa Rp 100 juta per tahun,diakibatkan belum adanya regulasi yang jelas dan belumadanya kesepahaman antara Pemerintah Provinsi(Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Secara umum pengelolaan keuangan di tingkat desamenjadi tidak terarah, karena dana disalurkan sebelumdesa menetapkan Rancangan Anggaran dan Pendapatandan Belanja Desa (RAPBDes). Padahal sesuai PP Nomor 27tahun 2003 harusnya penyaluran anggaran seperti itusetelah desa menetapkan APBDes.

“Jika kita mengacu pada PP tersebut berarti penyalurandana Block Grant desa telah bertentangan. Saya tidak tahuapakah aparat Pemprov sadar dengan hal itu atau tidak.Makanya tidak mengherankan jika saat ini tidak jelaspenggunaan dana yang diterima dari Block Grant, dansejumlah kepala desa diperiksa kejaksaan,” kataZakaruddin kepada koran Kendari Ekpres Senin (7/6/2010).

Masalah lain yang diungkapkan Zakaruddin adalahmasalah pemotongan dana Block Grant untuk BPR, karenaregulasinya hingga saat ini belum ada sehingga bisamemperjelas posisi kepala desa dalam BPR yang dibentukitu. “Sekarang ini posisi Kades menjadi pemegang sahamdi BPR itu, tapi berapa nilai dan jumlah lembar sahamnya,sama sekali tidak jelas” kata Zakaruddin.

Bahkan persoalan pemotongan anggaran Block Grantjuga diungkapkan Zakaruddin. Dia menyebutkan bahwadana Block Grant yang diterima desa rata-rata telahdipotong dari PMD Provinsi, diantaranya untuk pembelianlemari buku Rp 2 juta, lalu pelatihan ESQ dan untuk harga


78

koran. Namun walaupun tidak ikut ESQ juga tetapdipotong dan koran juga tidak sampai ke tangan kades.

“Lemari diadakan di Kendari lalu yangbertanggungjawab Kades, kan kasian Kadesnya. Padahal,jika lemari itu dibeli di Raha mungkin harganya hanya Rp600 ribu, sudah dengan jati kualitas baik,” ujarnya.

Zakaruddin menyatakan, masalah penyaluran danaBlock Grant diketahui Zakaruddin setelah keluhan-keluhanpara Kades penerima dana Block Grant. Lebih jauh iamengungkapkan masalah hubungan antara Pemprovdengan Pemkab dalam pengelolaan Block Grant tidakjelas. “Harusnya sejak awal program ini digagas Pemprovmengundang semua Pemkab dan Pemkot untuk dudukbersama lalu membicarakan apa peran dan fungsi masing-masing, sehingga tidak terkesan jalan sendiri atau Pemprovmemerintah Pemkab,” katanya.

Ironisnya saat ini muncul pernyataan dari Pemprovbahwa Pemkab tidak membantu dalam programBAHTERAMAS. Padahal persoalannya, katanya, karenatidak ada pembagian tugas dan wewenang yangjelas.”Waktu Pemprov memanggil para kades untukmenerima dana, tidak pernah ada koordinasi denganPemkab. Lalu Pemkab yang mau disalahkan setelahprogramnya tidak beres itu namanya tidak fair,” katanya.

Sejumlah Kepala Desa mengeluhkan proses pencairandana Block Grant yang masih berbelit-belit. Banyaknya tetebengek dalam verifikasi administrasi membuat kepala desamerasa dipersulit untuk mendapatkan dana tersebut.Mereka harus bolak-balik antara kampung dan Kendari.

Begitulah keluhan kepala desa yang diterima WakilKetua DPRD Sultra, La Pili, melalui reses baru-baru ini diKabupaten Muna. Sejatinya setiap kepala desa mendapatdana Block Grant Rp 100 juta per desa per tahun denganempat termen pencairan. Setiap termen Rp 25 juta. Tapi


79

berdasarkan keluhan para kepala desa di lapangan, danayang diterima dalam dua tahun terakhir ini hanya Rp 50juta.

“Jika memang keluhan para kepala desa ini benaradanya, yang kemudian pertanyaan adalah dana yangdianggarkan selama ini melalui APBD mengendap dimana,dialirkan kemana. Ataukah memang tidak ada uangnyakarena PAD kita tidak tercapai,” tanya La Pili.

Menurutnya, masalah ini harus ditelusuri, sebab jikadirata-ratakan 50 persen tidak disalurkan selama duatahun, berarti ada sekitar Rp 300 miliar yang mengendapdengan perkiraan Rp 150 miliar lebih per tahun yang tidaktersalur.

Karena, menurut La Pili, pemerintah daerah melaluipersetujuan DPRD menggelontorkan anggaran untuk BlockGrant itu kurang lebih Rp 150 miliar setiap tahun. “Sehinggakalau dua tahun berarti ada sekitar 300 miliar lebih uangitu tertahan. Nah ini kemudian yang harus dituntaskan,”katanya.

Belum maksimalnya penerimaan dana Block Grant inilebih disebabkan karena verifikasi yang berbelit-belit danmenyusahkan mereka. Kedepan, kata La Pili, akan buatkansebuah sistem agar proses verifikasi proposal sebagai syaratuntuk mendapatkan dana tersebut tidak serumit sepertisekarang.

“Kita akan usulkan, supaya itu dipermudah, tidak lagimisalnya bolak-balik ke BPMD Provinsi. Kasian mereka,kalau dari Wakatobi langsung ke Kendari atau dari KolakaUtara ke Kendari hanya karena sedikit permasalahanproposal mereka harus kembali lagi, ini kan menyulitkanmereka,” ujarnya.

Alangkah bagusnya kalau verifikasi administrasi itudiserahkan ke BPMD Kabupaten/Kota supaya para Kades


80

tidak pulang pergi dari desa ke Kendari. “Begitu kendalanya.Menurut pengakuan mereka sampai merasakan begitususahnya proses pencairan dana Block Grant,” tambahnya.

Di parlemen, carut marut pengelolaan program BlockGrant disuarakan begitu lantang, menjadi pembicaraansecara serius para wakil rakyat. Ini dapat dilihat saat alirandana program Block Grant masuk ke rekening Ali Nur,Kepala Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 5milyar.

Kontan tindakan Ali Nur ini memantik rekasi kerasAnggota DPRD Sultra, La Ode Ndoloma yang memintagubernur memecat Kepala Dinas Pendapatan Daerah(Kadispenda) Sultra Ali Nur, menyusul temuan BPK RIbahwa yang bersangkutan menyimpan dana Block Grantsebesar Rp 5 Milyar dalam rekening pribadi dan tidak bisadipertangungjawabkan.”Kepala Dinas seperti ini, tidakbisa dipertahankan. Sebaiknya, gubernur tidakmengakomodir lagi orang-orang seperti ini. Lebih baik diadi non job saja,” kata Ndoloma, kepada media massa,Jumat (20/8/2010)

Ndoloma menuding Kadispenda Sultra Ali Nur tidakprofesional dalam bekerja. Harusnya, dana Block Grantuntuk bantuan desa, tidak boleh dimasukan dalam rekeningpribadi. Gubernur harus tegas terhadap kepala dinas yangtidak profesional.”Orang-orang atau kepala dinas sepertiKadispenda, sebaiknya diganti secepatnya,” tegas KetuaKomisi II DPRD Sulawesi Tenggara itu.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggaraitu, mendorong agar DPRD Sultra, melakukan audiensidengan BPK RI perwakilan Sultra dan melibatkan seluruhanggota DPRD Sulawesi Tenggara, terutama yang masukdalam Panitia Kerja (Panja) DPRD Sultra yangmenindaklanjuti temuan BPK.


81

Selain menemukan dana Block Grant sebesar Rp 5Milyar dalam rekening pribadi Kepala Dinas PendapatanSultra Ali Nur, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,BPK RI Perwakilan Sultra juga menemukan Rp 41 Milyardana Block Grant belum dipertanggungjawabkan desa,kelurahan dan kecamatan.

Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Rochmadi Saptogarimengatakan, dana sebesar itu akumulasi dari pemberiandana Block Grant tahun 2008 dan 2009" Tahun 2008, daritotal dana Block Grant yang disalurkan sebesar Rp 70Milyar, dana yang belum dipertangungjawabkan desa,kelurahan dan kecamatan sebesar Rp 28 Milyar. Sedangkan2009, dari 64 Milyar yang disalurkan, 13,1 Milyar belumdipertangungjawabkan,” jelasnya.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan NusantaraSulawesi Tenggara minta penengak hukum mengusutpeminjaman dana Block Grant. Berikut penyimpanananggaran pemerintah ke rekening bank swasta. “Kamimenduga ada high conspiration untuk sengajamengendapkan uang rakyat. Kalau saja BPK tidakmenemukan uang itu, mungkin saja uang tersebut akandibagi-bagi. Sungguh sangat disayangkan seolah-olahkekuasaan itu milik pribadi,” kata Ketua Umum DPWJaringan Nusantara Sultra, Hasidin Samada, Selasa (7/9).

Negara ini dikelolah atas mandat rakyat yang setiappenyelenggaraan pemerintahan, termasuk tata kelolahkeuangan, didasarkan pada kaidah-kaidah kepentinganpublik bukan kepentingan pribadi. Tindakan salah satupejabat tersebut terindikasi ingin menjadikan uang rakyatmenjadi milik pribadi.

“Coba bayangkan berapa bunga bank dari uang itu,hal seperti ini yang mendorong pemerintahan bisa korup,”kata Hasidin Samada.


82

Dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara Pasal 3 ayat 1 (Satu) ditegaskan bahwaKeuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Hasil audit BPK dan tambahan data dari DPRD Sultrabisa menjadi bukti awal bagi penengak hukum untukmenyelidikinya. Tertuang pada UU RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salahsatu tugas penegak hukum melakukan tindakan preventifagar tidak terjadi penyelewengan keuangan negara.

“Kalaupun uang itu sudah dikembalikan tidakmengurangi pelanggarannya, karena dari awal yangbersangkutan sudah ada niat. Uang itu sebetulnya bisamenjadi temuan dan bukti tindak pidana korupsi,” kataHasidin Samada.

Menjadi penting untuk diusut guna memberikanpenjelasan hukum kepada masyarakat yang selama iniapatis terhadap pengelolan kekuasaan yang cenderungmonoton. DPRD Sultra diminta tidak hanya getolmenyuarakan di media massa namun melaporkan kepejabatyang bersangkutan di Kejaksaan. Dewan memiliki sejumlahprivilege.

Program Block Grant merupakan program darirealisasi janji politik Nur Alam sejatinya dinikmatimasyarakat sebagai realitas tetapi makna keesermawanantercerabut oleh tingkah para pengolola yang setengah hatimenjalankan program tersebut.


83

Persfektif Hak Alokasi Dana Desa Vs PersfektifKedermawanan Block Grant

Kalau “airmata” diserahkan kepada nagari, tetapikalau “mata air” diambil oleh kabupaten, demikian sentilanSuara Wali Nagari Kabupaten Solok Sumatera Barat tentangkondisi pergesekan antara kepetingan antara pemerintahdaerah dan pusat,.

Sejak diluncurkan 2008 silam, Program BAHTERAMASdengan tiga pilar utamanya menjadi program pemerintahprovinsi yang paling banyak menyita perhatian masyarakat.Meskipun BAHTERAMAS mengusung tiga pilar utama,namun alokasi anggaran sebesar 100 juta untuk setiap desadan kelurahan adalah program yang paling banyak menyitaperhatian. Meskipun demikian, perdebatan seputar danablockgrant yang total jumlahnya cukup besar tersebut hanyaterjadi seputar kapan dana tersebut akan di transfer ke desa.Tidak banyak yang mempertanyakan bagaimanamendudukkan dana blockgrant tersebut dalam kontekskedudukan dan kewenangan desa di era otonomi daerahdan apa implikasi-implikasi yang mungkin saja akan munculdi kemudian hari.

Belakangan ini wacana otonomi desa terus bergulirbak air bah, dan kian menguat menyusul lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnyadirevisi melalui UU N0. 32 tahun 2004. Meski UU No. 32tahun 2004 oleh berbagai pihak dinilai sebagai kemunduranpengaturan tentang desa, tetapi gaung otonomi desasemakin menguat. Dokumen resmi kebijakan pemerintahdaerah pada umumnya juga mengusung tema-temapengembangan otonomi desa. Argumentasi pokok yangmendasarinya adalah desa bisa berkembang, maju dansejahtera jika desa mempunyai otonomi. Seiring makin


84

menguatnya otonomi desa dengan segala kedudukan dankewenangan yang dilekatkan kepada desa, transfer fiskalke desa juga semakin meningkat.

Prakarsa alokasi anggaran ke desa sebenarnya telahberlangsung sejak tahun dekade 1969, dimulai denganbantuan desa (subsidi desa) yang disalurkan oleh BRImelalui Instruksi Presiden (INPRES). Dalamimplementasinya, bantuan desa dari pemerintah pusatdialokasikan berdasarkan jumlah desa dan subsidi perdesa.

Pada tahun anggaran 1999/2000, dana pembangunandesa terintegrasi dalam wilayah kekuasaan kabupatenmelalui Dana Pembangunan Daerah (DPD). Sejak saat itu,alokasi anggaran untuk program pembangunan desameningkat dari tahun ke tahun seiring denganmeningkatnya pendapatan negara dan diberlakukannyadesentralisasi. Sebagai perbandingan, APBN untuk tahun2000 mengalokasikan Dana Pembangunan Desa sebesar 9juta rupiah setiap desa/kelurahan. Setiap tahun APBNjuga mengalokasikan dana pembinaan untuk kegiatanperencanaan, pengendalian dan evaluasi yang meliputi:

a). Dana Pembinaan Desa di tingkat Propinsi rata-ratasebesar Rp.90.000 x jumlah desa di Propinsi tersebut.

b). Dana Pembinaan Desa di tingkat Kabupaten rata-rata sebesar Rp.100.000 x jumlah desa di Kabupatentersebut.

c). Dana Pembinaan Desa di tingkat Kecamatan rata-rata sebesar Rp.450.000 x jumlah desa di Kecamatantersebut, dan

d). Untuk Kecamatan yang mempunyai desa terpencilmendapat tambahan dana pembinaan rata-ratasebesar Rp.200.000 untuk tiap desa terpencil.


85

APBN juga mengalokasikan dana langsung per desayang digunakan untuk pelayanan masyarakat, PKK anakdan remaja serta dana lain-lain per desa yang nilainyaberkisar puluhan juta per desa/kelurahan.

Selain itu, anggaran yang bersumber dari pemerintahpusat, transfer fiskal ke desa desa juga diperoleh dariproyek berbagai departemen maupun dari dana utangseperti PNPM Mandiri.Sejak munculnya UU No. 22 tahun1999 yang selanjutnya direvisi melalui UU N0.32 tahun2004 dan dikeluarkannya PP 72 tahun 2005, alokasianggaran yang dimiliki kabupaten beserta wewenangpengelolaannya sebagian mulai diserahkan ke desa.

Dalam PP tersebut, diatur bahwa sumber-sumberpendapatan desa meliputi, pertama; pendapatan Asli Desa(terserah kebijakan desa itu sendiri), berupa: Hasil usahadesa, Hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi,hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan desa dariusaha yang sah. Kedua; dana Perimbangan desa yangdiberikan kepada desa sebagai Alokasi Dana Desa (ADD),yang bersumber dari: a) Penerimaan Pajak Daerah (minimal10%), b) Retribusi Tertentu Daerah (sebagian), c) DanaPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (minimal 10%APBD Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai) dan:d) Dana Alokasi Khusus Desa (DAK). Dan yang terakhirberupa hibah, sumbangan dan pendapatan lain-lain yangsah.

Selain anggaran yang ditujukan untuk mendukungpembangunan di desa, aparatur desa juga mendapat porsitunjangan anggaran yang cukup memadai. PP Nomor 72Tahun 2005 dan SE Mendagri No.140/537/SE tahun 2006mengatur penghasilan tetap Kepala Desa dan PerangkatDesa paling sedikit sama dengan Upah Minimum RegionalKabupaten.


86

Sumber dan besaran anggaran yang disebutkan diatasmenunjukkan bahwa selama ini desa telah mendapat alokasianggaran dari pemerintah pusat. Masalahnya, tidak semuapemerintah desa mendapatkan hak mereka tersebut, dantidak semua pemerintah kabupaten melaksanakankewajibannya untuk mengalokasikan anggaran kepadadesa. Hak desa untuk mendapatkan Dana PerimbanganDesa sebagai Alokasi Dana Desa tidak dijalankan olehhampir seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan catatan yang ada, terdapat 3 kabupatenyang menyatakan telah merealisasikan ADD kepada desa.Namun, setelah di cek dengan seksama, jumlah danalokasinya tidak sesuai dengan perintah PP 72 tahun 2005.Beberapa kabupaten mensiasati kewajibannya untukmemberikan ADD dengan memanipulasi nomenklaturanggaran atau mengkompensasinya dengan beragam proyekke desa yang dikontrol oleh dinas sektoral. Di kabupatenMuna lebih ironis lagi. Hak desa untuk mengelola kekayaandesa sebagai sumber PAD Desa yang dilindungi denganperaturan perundang-undangan justru dihalang-halangidan bahkan melahirkan konflik sebagaimana terjadi di desaWakumoro saat hari raya Idul Fitri, 2009 silam.

Situasi dilematis dan konfliktual antara pemerintahkabupaten dan pemerintah desa sebagai akibat daridijalankannya otonomi setengah hati. Dengan berlakunyaUU 32 tahun tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005 sertaberbagai kebijakan yang menyertainya, maka suka atautidak suka, pemerintah kabupaten wajib untukmenyerahkan sebagian kewenangan dan memberikanalokasi anggaran sebagai wujud dari otonomi desa. Saat inipemerintah kabupaten masih enggan untuk melimpahkansebagian kewenangannya kepada desa. Keenggananpemerintah kabupaten untuk melimpahkankewenangannya tersebut paling tidak disebabkan adanyaketakukan bahwa kontrol, dominasi dan legitimasi


87

pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa akanberkurang, dan kedua, ketidakrelaan untuk membagialokasi anggaran kepada desa.

Desentralisasi fiscal setidaknya berdampak pada;Pertama, memulihkan kewenangan generik (asli) desa danmendistribusikan kewenangan kepada desa gunamenciptakan keleluasaan dan kekebalan desa terhadappemerintah supradesa. Kedua, devolusi perencanaan desayang memastikan desa sebagai entitas lokal yangmempunyai perencanaan sendiri (village self planning)untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan yangtelah menjadi domain desa. Ketiga, menegaskan hak desauntuk mendapatkan Dana Perimbangan Desa dalambentuk Alokasi Dana Desa. Keempat, menjalankan tigaskema desentralisasi (politik, pembangunan, keuangan)yang konsisten dengan membuat kebijakan kabupatenyang responsif desa. Kelima, merubah cara pandang dantindakan yang dominatif (tidak percaya, meremehkan,menjadikan objek) terhadap desa menjadi transformatif(mempercayai, menghargai dan menantang). Keenam,membangun basis demokrasi desa denganmendemokratiskan negara, mendemokratiskan masyarakatpolitik dan memperkuat masyarakat sipil. Ketujuh,memperkuat kapasitas desa dalam menjalankan fungsipemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat.Kedelapan, memperkuat basis ekonomi di desa. Kesembilan,memperkuat suara desa melalui asosiasi desa, jaringanantar desa dan jaringan dengan perguruan tinggi maupunNGO.

Inilah yang menjadi kontradiksi fakta dan Janji lamayang pernah diucapkan Nur Alam, saat menuju kursipanas gubernur Sulawesi Tenggara. Ia berkeinginan besarmerealisasikan gagasan memberikan Alokasi Dana Desasebesar 100 juta per desa. Gagasan ini terbit pertama kali diHarian Kendari Ekspres, Kamis 25 oktober 2007. Lantas


88

mungkinkah, alokasi dana 100 juta per desa diwujudkan?

Sebagaimana dijelaskan di awal, Mungkin UU No 32/2004 dan PP No 72/2005 tentang desa telah memberikanhak pada desa untuk mengelola pemerintahan yang otonomdengan didukung Alokasi Dana Desa (ADD) untukmembiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan didesa. Dengan memanfaatkan ADD, desa bisa berperanlebih aktif dalam mengerakkan pembangunan masyarakatdesa.

ADD juga dapat dijadikan sebagai instrumenpercepatan pembangunan di desa. Perhatian lebih kepadapemerintahan desa dimaksudkan untuk oftimalisasipelayanan publik, karena pemerintahan yang terdekatdengan masyarakat adalah pemerintahan desa

Tugas pembangunan bukan lagi semata-matabertumpu pada kebijakan pemerintahan daerah kabupaten/Kota tetapi demi percepatan pembangunan, maka distribusiotorisasi pembangunan penting untuk dilakukan. Langkahini dilakukan bukan untuk mengurangi wewenangpemerintah kota/kabupaten atas pembangun, tetapi lebihlanjut diterjemahkan sebagai upaya perpanjangan tanganpemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya diharapkanmembantu tercapainya tujuan pembangunan

Implementasi ADD juga diharapkan sebagai langkahuntuk mengeliminir kesalahan-kesalahan programpembangunan. Seringkalai terjadi kesalahan programpembangunan yang disebabkan perbedaan kebutuhanpembangunan dan kebijakan program pembangunan.Dengan ADD, maka inisiatif pembangunan yang berasaldari pemerintah desa selayaknya direncanakan dandilaksanakan oleh desa itu sendiri. Dengan demikian tidakditemui lagi program pembangunan yang salah sasaran.

Sebelum lebih jauh membicarakan ADD, ada baiknyajika kita mengenal sekilas tentang Alokasi Dana Desa.


89

ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasaldari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dandaerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat11, PP 72/2005). Alokasi Dana Desa dimaksudkan untukmembiayai program Pemerintahan Desa dalammelaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaanmasyarakat (Surat edaran Mendagri tentang PetunjukPelaksanaan ADD No. 140/640/SJ). Dengan demikiandapat pula dikatakan bahwa ADD merupakan hak desasebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memilikihak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana AlokasiUmum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari PemerintahPusat.

Selanjutnya diterjemahkan bahwa Pemberian AlokasiDana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desauntuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh danberkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiriberdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

ADD dilaksanakan dengan berapa tujuan diantaranya,1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desadalam melaksanakan pelayanan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan sesuaikewenangannya; 2) meningkatkan kemampuan lembagakemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaandan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuaidengan potensi desa; 3) meningkatkan pemerataanpendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusahabagi masyarakat desa dan mendorong peningkatanswadaya gotong royong masyarakat desa.

Pelaksanaan ADD memberikan manfaat baik bagikabupaten/kota maupun pada desa itu sendiri. Beberapamanfaat yang dapat diperoleh oleh Kabupaten/Kotaadalah, pertama, Kabupaten/Kota dapat menghemattenaga untuk memberikan desa mengelola otonominya,


90

tanpa terus bergantung kepada kabupaten/kota, kedua,kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskanpembangunan pelayanan publik untuk skala luas yangjauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangkapanjang.

Sedangkan bagi pemerintah desa, ADD dapatmenghemat biaya pembangunan, karena desa dapatmengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demikeberlanjutannya. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataanpembangunan dan kepastian anggaran untuk belanjaoperasional desa dan untuk meningkatkan pelayanan bagimasyarakat.

Selain itu, desa juga dapat menangani secara cepatpermasalahan yang dihadapinya, tanpa menunggu lamadatangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota. ADD juga dapat mendorong terciptanya demokrasidi desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintahdesa untuk bekerjasama, memunculkan kepercayaan antarapemerintah desa dan masayarakat desa, dan mendorongadanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangundan memelihara desanya. Masyarakat juga mempunyaikesempatan untuk melakukan pengawasan langsung danmenekan terjadinya penyimpangan. Dengan partisipasisemua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan,anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dan lain-laindapat tercapai.

ADD adalah amanah yang harus dilaksanakan,pelaksanaan ADD secara umum berlandaskan padaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Pasal 2A ayat (2) dan ayat (4); Pasal18 ayat (5) dan (6) , UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan


91

Daerah pasal 212 ayat (3) huruf b & c, Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, PP Nomor 65 Tahun 2001 tentangPajak Daerah (Pasal 78 ayat 1,2,3). PP Nomor 66 Tahun2001 tentang Retribusi Daerah (Pasal 15 ayat (1), (2), (3)).PP No.72/2005 Tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf c),Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22Maret 2005 Tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepadapemerintah kabupaten/kota, Surat Edaran MendagriNo.140/286/SJ tertanggal 17 Februari 2006 tentangPelaksanaan ADD, Surat Edaran Mendagri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentang perintah penyediaanADD kepada Propinsi (evaluator) dan kabupaten/kotasebagai pelaksana. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KekayaanDesa Surat Edaran Mendagri No 140/161/SJ tahun 2007tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BappenasNo 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk TeknisPenyelengaraan Musrenbang tahun 2007 ( I huruf E. 1.a)

Pelaksanakan ADD, harus memenuhi prinsip-prinsip,diantaranya adalah pengelolaan keuangan ADDmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaankeuangan desa dalam APBDesa, seluruh kegiatan yangdidanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dandievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsurmasyarakat di desa, seluruh kegiatan harus dapatdipertanggungjawabkan secara administratif, teknis danhukum dan ADD dilaksanakan dengan menggunakanprinsip hemat, terarah dan terkendali.

Implementasi ADD bukan berarti menggugurkankewajiban pemerintah kabupaten/kota, karena kapasitassumberdaya pembangunan, baik anggaran maupunsumberdaya manusia didesa tetap belum memadai untuk


92

melakukan program pembangunan. Intervensi dalambentuk pendampingan dan penguatan kapasitas daripemerintah kabupaten/kota terhadap desa menjadi sangatpenting untuk dilakukan.

Perlu diketahui bahwa ADD berbeda dengan bantuan.ADD adalah hak pemerintah desa pada pemerintahkabupaten/kota. Sumber pendanaan ADD diperoleh dariDana Alokasi Umum (DAU) di tingkat Kabupaten/Kota.

Sebagaimana pasal 1 ayat (11) PP 72 tahun 2005menyebutkan bahwa, ”Alokasi Dana Desa adalah danayang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untukdesa, yang bersumber dari bagian dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota”. Pasal tersebut secara jelas menjawab bahwa kebijakantentang ADD adalah wewenang pemerintah Kabupaten/Kota dan bukan pemerintah propinsi.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, menyebutkan bahwa”sumber angaran untuk ADD berasal dari APBDKabupaten/Kota. Komponen APBD yang dialokasikansekurang-kurangnya 10 % bagian dari dana perimbangankeuangan pusat dan daerah”. Selanjutnya dinyatakanbahwa ADD terdiri dari dua jenis, yaitu ADD minimal (60% dari total ADD ) dan ADD proporsinal (40 % dari totalADD). ADD minimal besarnya merata antar desa dalamsatu kabupaten/kota, sedangkan ADD proporsional,pengalokasiannya berbeda berdasarkan berbagai variabel,yaitu Varibel Utama adalah variabel yang ditentukan danberlaku secara nasional, yaitu: (a) Kemiskinan; (b)Pendidikan; (c) Kesehatan; dan (d) Keterjangkauan desa.Sedangkan Variabel Tambahan, adalah variabel yangditentukan oleh daerah misalnya : (a) Luas Wilayah; (b)Jumlah Penduduk; dan (c) Potensi Ekonomi.


93

Dengan demikian jelaslah bahwa ADD tidak dapatdiberikan secara merata, melainkan bervariasi berdasarkanvariabel tersebut. Penentuan besarnya alokasi ADDmempunyai rumus yang baku. Pemerintah daerahmempunyai ruang berinovasi pada aspek pembobotanvariabel tersebut diatas.

Berdasarkan Surat edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ mengungkapkan bahwa Gubernur diperintahkanuntuk memfasilitasi pelaksanaan ADD pada masing-masingwilayah kabupaten/kota dalam wilayah propinsinya.Selain itu, pemerintah propinsi diberi tanggungjawabsebagai evaluator pelaksanaan ADD di kabupaten/kota.Jadi jelaslah bahwa hak untuk mengeksekusi alokasi danbesaran ADD ada pada pemerintah Kabupaten/kota.Sehingga dapat dikatakan bahwa Gubernur tidak berhakuntuk menjanjikan alokasi dan besaran ADD. Namundemikian, janji yang disampaikan kandidat gubernur dapatpula dimaknai sebagai bantuan kepada pemerintah desa,dengan berbagai catatan, yaitu, apa yang dijanjikan tidakdapat dikategorikan sebagai Alokasi Dana Desa, tetapibantuan pada pemerintah desa sebagimana pasal 68 ayat(1) huruf d. Bahwa pemerintah desa dapat menerimabantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusanpemerintahan.

Gubernur Sulawei Tenggara dalam beberapakesempatan kerap meminta kepala desa dan lurah yangjumlahnya 1.909 desa/kelurahan yang belum memilikisarana pemerintahan seperti kantor desa/kelurahan agardiprioritaskan untuk diadakan. Karenanya hingga saat inimasih ada kades yang berkantor di rumah pribadinya.

Inilah yang diungkapkan Nur Alam pada pertama kaliacara Bimbingan Teknis Pengelolaan dana Block Grant bagikades dan lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat


94

(LPM) se Sultra yang berlangsung di Grand Awani KotaKendari, awal Desember 2008 silam. Pembekalan gubernurini diliput hampir semua media massa local di Kendari dandimuat pada keesokan harinya.

Di hadapan media, Gubernur Nur Alam menegaskanjika program Block Grant bukanlah perencanaan bagi-bagihadiah, tapi Block Grant adalah uang rakyat yang harusdimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempercepatproses pembangunan di desa. “Untuk itu dari dana BlockGrant kami alokasikan 10 persen untuk biaya administrasidan 90 persen untuk pembangunan infrastruktur terutamauntuk sektor ekonomi produktif,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Gubernur juga meminta agardalam pelaksanaan kegiatan Block Grant senantiasamelibatkan masyarakat dengan sistem swadaya, bahkanuntuk tahun 2009 mendatang kegiatan Block Grant lebihdifokuskan pada pemberdayaan ekonomi produktif yanglangsung menyentuh pertumbuhan ekonomimasyarakat.”Karena itu kades harus benar-benar memilihsecara selektif kegiatan yang prioritas dan jangan sekali-kali menggunakan dana ini bukan pada tempatnya. Hindarikegiatan dengan laporan fiktif, rekayasa ataupun mengada-ada,” pintanya.

Fakta-fakta lapangan program BAHTERAMASmemang tak berjalan mulus seperti yang diharapkan sanggubernur. Mei 2010 Nur Alam kelihatan berang denganadanya tudingan banyak pihak soal BAHTERAMAS yangdianggap kamuflase dari program pendidikan gratis,pelayanan kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintahpusat termasuk memabantah tuduhan Block Grant gagal.

“Sorotan itu jadi masukan yang konstruktif untuk kitakoreksi, untuk kita perbaiki. Tapi yakinlah bahwapemerintah provinsi mempunyai komitmen untukmemperbaiki kebijakan, meniyiapkan regulasi dan


95

mengajak seluruh aparatur yang terlibat agar seluruhfasilitas pemerintah itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya,” kata Nur Alam seperti dilansir harian KendariEkspres.

b. Kesehatan Gratis, Cerita Yang Menjanjikan

Banyak pertanyaan dan keraguan seputar programkesehatan gratis di Sulawesi Tenggara. Benarkah programtersebut sudah berjalan baik? Benarkah tidak ada lagipungutan di Puskesmas, di Rumah Sakit, khususnya item-item yang digratiskan?

Pertanyaan-pertanyaan itu wajar dikemukakan,karena rakyat sudah terlalu sering diberi ‘angin surga’,tetapi hampir tidak ada realisasinya, atau jika ada, biasanyatidak sesuai yang diharapkan. Maka ketika duet Nur Alam–Saleh Lasata menjadikan kesehatan gratis sebagai jualanpolitiknya saat kampanye pemilihan Gubernur-WakilGubernur beberapa tahun silam, banyak yang ragu dancuriga, bahkan tidak sedikit yang mencibir.

Sebelum membahas lebih jauh tentang programkesehatan gratis di Sulawesi Tenggara, ada baiknya kitapahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengankesehatan gratis. Kesehatan gratis atau pelayanankesehatan gratis, yaitu semua pelayanan kesehatan dasardi Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatanrujukan di kelas tiga Rumah Sakit atau Balai Kesehatanmilik pemerintah (pusat dan daerah) tidak dipungut biayadan obat yang diberikan menggunakan obat generik(formularium). Semangat dalam program kesehatan gratis,adalah, tidak boleh ada masyarakat Sulawesi Tenggarayang tidak berobat kalau sakit, hanya gara-gara tidak


96

punya uang. Maka beruntunglah masyarakat SulawesiTenggara yang dapat memperoleh pelayanan kesehatandasar secara gratis, terutama bagi masyarakat kurangmampu, karena pemerintah provinsi serta seluruhpemerintah kabupaten dan kota sudah melaksanakanprogram kesehatan gratis.

Meskipun kesehatan gratis merupakan perintah UUD1945 dan beberapa UU, tetapi tampaknya tak mudahmerealisasikannya. Maka bisa dimaklumi kalaupenerapannya di lapangan juga harus bertahap, sertabutuh penyesuaian di sana-sini. Yang perlu digarisbawahiadalah perlunya political will atau kemauan politik dariPemprov Sulawesi Tenggara untuk memberikan aksespelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat SulawesiTenggara, khususnya bagi kalangan kurang mampu.

Hasil audit sosial di dua kabupaten dan satu kota,mengungkapkan fakta bahwa sesungguhnya masih banyakhal yang perlu dibenahi dalam implementasi program PBP.Belum disepakatinya share dana dan kewajiban sertakewenangan antar Pemerintah Propinsi dan Kabupatenmenjadi kendala dalam hal kordinasi kerja. Sementara itu,di level implementasi, masyarakat memaknai kata gratisbenar-benar sebagai gratis secara keseluruhan. Padahal,item yang digratiskan sudah jelas, dan tidak tertutup bagimasyarakat untuk turut berpartisipasi.

Selanjutnya, program tersebut hendaknya dibarengidengan peningkatan kualitas fasilitas dan layanankesehatan, karena kesehatan gratis tidak berarti jika tidakditunjang dengan fasilitas yang memadai dan layananyang bermutu.

***


97

SIAPA yang tidak mau mendapat pelayanan kesehatangratis…?

Bagi mereka yang berduit pun yang berobat kemanapundengan biaya mahal sekalipun, takut jatuh miskin karenasakit. Apalagi bagi rakyat yang hidup pas-pasan akanbertambah pusing jika keluarganya jatuh sakit. Belum lagikalau penyakit yang diderita butuh penanganan medisyang mahal. Kesehatan itu mahal sekalipun disandingkandengan emas dan permata.

Dalam konteks pelayanan kesehatan gratis di SulawesiTenggara, hampir sebagian besar dinas kesehatan daerahmengeluhkan soal anggaran kesehatan gratis itu. Memangada rumusan yang digunakan untuk menganggarkanbudget anggaran bagi warga sakit, namun istilah ‘’kapitasi’’itu kadang meleset dari yang diperhitungkan. Maka yangterjadi adalah divisit anggaran untuk kesehatan gratis.

Berbeda dengan hitungan dalam hal pendidikan gratisyang jumlah siswanya sudah dapat dipastikan menerimasubsidi pendidikan, tapi pada pelayanan kesehatan gratisjusteru warga sakit yang datang ke puskesmas dan dirujukkerumah sakit sulit diprediksi. Kadang sedikit, tapi malahsering tiba-tiba membludak. Ini belum lagi bila di suatudaerah terjadi wabah penyakit yang menyebabkan lebihbanyak pasien lagi yang berobat. Tak heran jika puskesmasdan rumah sakit ada yang harus kehabisan obat dansebagainya.

Inilah dilema kesehatan gratis itu, ketika pasien terpaksamendapat pelayanan terbatas dan pulang denganmembawa obat generik. Fenomena lain yang biasa terjadi,ketika kepuasaan pelayanan medis dan para medis menjadisesuatu yang ‘’mahal’’ bagi pasien gratis. Sehingga wajarkalau dikatakan kesehatan gratis itu murah tapi sekaligusmahal dari sisi anggaran biaya.


98

Program Kesehatan Gratis Pemprov SulawesiTenggara ini memang menelan anggaran sangat besar.Selain pelayanan obat dan peralatan yang sudah ditetapkan,jasa dokter dan para medis juga tidak menggunakan danayang sedikit. Ini karena kata ‘’gratis” itu tidak bisadikonotasikan semuanya gratis, tapi gratis itu juga adabatasannya.

Yang gratis itu untuk kamar kelas tiga dan obatnyagenerik. Kalau sudah pengobatan sakit jantung, cuci darahatau bedah diluar hitungan gratis lagi, Memang, sudahdigariskan bagi para pasien yang berobat dan menginap dikamar kelas tiga tidak dibenarkan untuk membayar apapun.Itu karena sudah menjadi tanggungan pemerintah.

Soal pembiayaan kesehatan gratis memang menjadibermacam masalah bagi sejumlah daerah di SulawesiTenggara. Mulai dari kecukupannya sampai pada alokasidan pembelanjaannya untuk sektor kesehatan, hitungannyapun harus akurat.

Berapa besar alokasi anggaran, apakah biaya kesehatanitu cukup, apakah biaya tersebut sudah digunakan secaraefektif dan efisien, sejauh mana realisasinya, dan hambatanserta kendala apa yang dialami?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara misalnya.Meskipun tidak menggunakan dana pusat namun programkesehatan gratis di daerah ini boleh dikatakan berhasildengan strategi dan konsep kiat yang diterapkan. PemrovSulawesi Tenggara memiliki komitmen menggagas danmelaksanakan program pelayanan kesehatan.

Salah satu item program BAHTERAMAS yang dikenaldengan Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP) ditujukanuntuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sultra,khususnya rakyat miskin, dalam mengakses pelayanankesehaatan yang paripurna di rumah sakit umum daerah(RSUD) Provinsi dan RSAUD kabupaten/kota se sultra.


99

Pada Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2008 yangkemudian direvisi dengan peraturan Gubernur Nomor 41tahun 2009, program pengobatan gratis ditujukan secarakhusus untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatanrawat dan rawat inap tingkat pertama di puskesmas, sertapelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas ke RSUDProvinsi, RSUD kabupaten/kota Se Sultra serta rumahsakit jiwa Kendari.

Program pembebasan biaya pengobatanBAHTERAMAS diarahkan untuk menyentuh kepentinganmasyarakat miskin yang belum memiliki aneka jenis kartujaminan kesehatan yang ada selama ini, seperti askes,jamsostek, Asabri, jamkesmas dan lain-lain. Pada tahun2008, Nur Alam mengeluarkan surat edaran gubernurSultra Nomor 440/445 tanggal 29 Agustus 2008 tentangpelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi Sultra,terhitung sejak tanggal 1 september 2008. Pelayanankesehatan di di RSUD Provinsi ini menggunakan danarevolving sebesar Rp 8 milyar yang antara lain dialokasikanuntuk melayani pengobatan gratis pada 1.983 pasien rawatjalan dan 446 pasien rawat inap.

Pada tahun anggaraan 2009, sesuai surat GubernurSultra Nomor 440/3375 tertanggal 11 Agustus 2009,Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikanpelayanan kesehatan gratis di RSUD kabupaten/kota sesultra sejak tanggal 1 Juli 2009, yakni setelah data basekepesertaan program diterima oleh pusat pelayanankesehatan rumah sakit dimasing-masing kabupaten/kotaSe Sultra. Dengan cara ini, maka setiap warga masyarakatyang memiliki kartu kepersertaan BAHTERAMAS dapatmemperoleh pelayanankesehataan gratis di Puskesmasberupa rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama. Jikamemerlukan perawatan lanjutan di RSUD kabupaten /kota atau RSUD provinsi Sultra atau RSJ Kendari, wargayang memerlukan bantuan pengobatan harus dapat


100

menunjukkan surat rujukan dari dokter puskesmassetempat. Pada tahun anggaran 2011, sasaran programpembebasan pengobatan BAHTERAMAS diarahkan pada89.112 jiwa warga miskin yang tersebar secara meratapada 12 kabupaten/kota se Sultra.

Data dinas kesehatan Provinsi Sultra menyebutkanbahwa hingga akhir desember 2009, jumlah pasien yangdilayani di berbagai rumah sakit di Sultra denganmenggunakan fasilitas program pembebasan biayapengobataan BAHTERAMAS adalah sebanyak 2.702 orangyang terdiri dari 1.641 pasien rawat jalan dan 431 pasienrawat inap. Jumlah pasien terbanyak terdapat di RSUDProvinsi (sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatantertinggi di Sultra), yakni sebesar 1.429 pasien, terdiri 1.175pasien rawat jalan dan 254 pasien rawat inap. Pada tahunanggaran 2009, jumlah dana klaim yang disiapkan olehPemprov Sultra adalah sebesar Rp.3.227.376.000.

Namun sayang program PBP tidak semulusdibayangkan pemerintah, masih banyak kendala yangdialami dalam pelaksanaannya. Di kabupaten Buton Utaramisalnya, para petugas puskesmas memilih tidakmenjalankan program PBP dengan alasan nilai klaim biayaberobat tidak sebanding dengan biaya transportasimengurus klaim ke dinas kesehatan provinsi di KotaKendari. Petugas lebih memilih menggunakan programkesehatan gratis yang sudah ada misalnya programJamkesmas yang diluncurkan pemerintah pusat. Pelayanangratis itu bahkan untuk rawat jalan, inap sampai ruangperawatan kelas 2, serta jaminan operasi kecuali operasiplastik. Pelayanan juga menyentuh bagi warga yang beradadi daerah terpencil.

Gubernur Nur Alam mengakui alasan mengapa danakesehatan gratis provinsi belum memadai karena belumadanya singkronisasi di tataran pelaksana dalam hal ini


101

petugas di bawahnya. Dana yang dikelola dapat digunakanberdasarkan inovasi-inovasi tersendiri yang dapat di aturoleh pemerintah kabupaten/kota secara transparan danakuntable.

Kondisi obyektif di hampir semua kabupaten denganangka kemiskinan yang tinggi, berdampak pada rendahnyaakses masyarakat terhadap kesehatan. Sebesar apapunbiaya kesehatan yang diberikan tidak akan pernah cukupapabila dalam mengalokasikan dan membelanjakananggaran kesehatan itu tidak tepat dan efektif.

Persoalan lain dialami sejumlah kabupaten yangterbilang maju pelayanan rumah sakitnya. Sebut sajamisalnya kota kendari dimana banyak pasien rujukan darikabupaten tetangga bahkan dari jauh yang diterima dirumah sakit ini. Kabupaten Kolaka dan Buton Utara,misalnya, punya persoalan tersendiri menyangkutjangkauan pelayanan karena banyak penduduk di ke empatdaerah ini yang tinggal terpencil jauh dari pusat pelayanan.Kendati demikian mereka tetap mendapat pelayanankesehatan gratis yang sama.

Dalam teori dan praktik kadang tidak seiring. Tapiindikator keberhasilan program pelayanan kesehatan gratisdapat dilihat dengan meningkatnya akses masyarakat untukdatang memeriksakan kesehatannya di puskesmas yangkian meningkat. Dari data di 12 kabupaten umumnyaterlihat peningkatan kunjungan pasien yang datang berobatdi puskesmas. Bahkan daerah berusaha mendekatkan aksesdaerah terpencil dan perbatasan, sehingga masyarakatmendapat pelayanan kesehatan murah, aman, dan cepatnamun berkualitas. Tapi bagaimanapun layanan gratis ituharus juga dijelaskan ke masyarakat secara detail supayadiketahui item mana saja yang bisa dinikmati gratis.

Beberapa kepala dinas juga mengakui meningkatnyakunjungan ibu hamil yang datang ke puskesmas atau


102

bidan desa untuk memeriksakan kehamilannya. Misalnyayang biasanya datang memeriksakan kehamilannya dipuskesmas hanya 10 orang, namun dengan adanyakesehatan gratis meningkat sampai 20 orang setiap minggu.Artinya ada peningkatan 100%. Ini juga terkait kesadaranmasyarakat yang mulai membaik tentang pentingnya hidupsehat.

Dimana-mana kesehatan gratis telah menjadi ‘’jualanpolitik” yang sedang trend. Tapi apapun alasannya,program kesehatan gratis sebuah langkah positif dan sangatdiharapkan rakyat karena menjadi sebuah kebutuhan yanghakiki. Pemerataan tenaga kesehatan di setiap daerah jugamasih menjadi kendala, sehingga sering muncul disparitasantar beberapa wilayah yang ada, sehingga pelayanankesehatan masih memprihatinkan bagi daerah-daerahterpencil.

Di sisi lain, penggunaan anggaran memang cukupbesar dan perlu kehati-hatian. Beberapa kadis kesehatandan kepala rumah sakit di daerah malah mengusulkanmekanisme subsidi yang hanya menjamin pelayanankesehatan di tingkat dasar dialihkan kepada model subsidisilang yang luas antara penduduk melalui pengembangansistem asuransi/jaminan kesehatan (Askes). Askes memangahlinya dalam urusan ini, namun seperti yang fakta yangada bahwa tidak bisa dipungkiri Askes juga mengejarprovit. Karena, seperti diungkapkan seorang penelitibahwa kebijakan memberikan subsidi hanya padapelayanan kesehatan tingkat dasar secara luas pada seluruhlapisan masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip equity egaliter dalam bidang kesehatan.

Mekanisme subsidi yang hanya menjamin pelayanankesehatan di tingkat dasar harus dialihkan kepada modelsubsidi silang yang luas. Subsidi pelayanan kesehatandasar kepada penduduk non-gakin dapat dialihkan untuk


103

mensubsidi pelayanan lanjutan atau mensubsidi premijaminan kesehatan komprehensif bagi kelompok pendudukkeluarga miskin.

Mungkin itulah yang menyebabkan kesehatan gratiskita masih terbatas, dan juga tak mudah untukmengimplementasikannya. Pelayanan kesehatan gratis itumasih ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsidan daerah. Istilah yang sedikit membingungkan ‘’murahtapi sekaligus mahal” demikianlah yang dihadapi rakyatkita.


104

c. Pintar Itu Mahal (Analisis Auidt Sosial terhadapProgram BOP)

Beban Biaya dari yang (katanya) Gratis

Rida (34 tahun) seorang ibu rumah tangga di KotaKendari merasa gundah. Anaknya yang baru duduk dibangku sekolah dasar merengek meminta membeli buku.Ia kaget setelah mendengar harga buku mencapai Rp 70ribu. Permintaan ini atas suruhan guru di sekolah. Hargabuku mencapai puluhan ribu rupiah ini tentu saja mencekikleher para orang tua murid, jika dihitung-hitungpenghasilan ibu Rida yang seorang PNS rendahan tentutidak sebanding dengan biaya pendidikan anaknya menelandana satu juta rupiah untuk setiap bulan.

Seorang ibu lainnya di kawasan kota lama jugamengeluhkan sekolah anaknya mematok angka pembelianbuku yang gila-gilaan mencapai 300 ribu rupiah untukbeberapa buah buku. Dan pembelian buku ini tanpakompromi dengan orang tua murid.

Mas’ud warga di Kelurahan Puwatu juga berceritapanjang lebar tentang lika-liku biaya sekolah yang terjadisaat ini. Anaknya yang baru mendaftar di sebuah sekolahnegeri di Puwatu harus membayar biaya masuk sekolahsebesar Rp 185 ribu. “Saya hanya heran kok untuk masukharus membayar lagi, setahu saya pungutan untukpendaftaran sekolah sudah tidak ada,” katanya Mas’udheran.

Tak hanya itu Ia juga masih ingat saat memprotesanaknya tidak memperoleh bantuan dana BOS untuksebesar Rp 48 ribu, padahal hampir seluruh murid-muridtelah menerima. “Saat itu saya pertanyakan kepada kepalasekolah soal ketidakadilan itu tapi tidak digubris, barulah


105

setelah saya ancam akan melaporkan ke dinas baru bantuandiberikan. Itu pun setelah diberikan seorang gurumendatangi saya untuk meminta bagian dari dana BOSyang diberikan dalam jumlah tak seberapa itu,” kataMas’ud.

Kondisi praktik jual beli buku ini bukan rahasia lagi.Bahkan sudah dilakukan dengan terang-terangan karenadianggap ‘legal’ menjadi lahan bisnis sekolah dan pihakpenerbit. Penerbit yang masuk rata-rata dari Jakartamenjalin kerjasama dengan oknum-oknum di sekolah.Penerbit biasanya mengajukan nilai harga buku tertinggi,dan oknum sekolah mendapat persen dari penjualan bukutersebut. Parahnya, beberapa sekolah juga diberikankeleluasaan mematok harga sesuka hati. Harga buku yangdijual ke murid atau siswa bisa dua kali lipat dari harganormal.

Penjualan buku ke siswa ini tentu saja melanggar aturan,khususnya peraturan menteri pendidikan nasional. Danpenjulan buku kepada siswa /murid dapat dikategorikanpungutan liar alias korupsi. Apalagi pemerintah telahmemberikan solusi kepada sekolah berupa pemberianbantuan pemerintah yang dituangkan dalam programpendidikan gratis seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS)yang merupakan program pemerintah pusat. Dan ditambahlagi dengan diluncurkannya program yang merupakankebijakan pemerintah daerah. Di Sulawesi Tenggarapemerintah daerah Sulawesi tenggara tiga tahun belakanganmeluncurkan program Biaya Operasional Pendidikan (BOP)dari program BAHTERAMAS.

Baik program BOS maupun BOP semua mematok itempembiayaan pendidikan, seperti pembiayaan untukpengadaan buku bagi siswa hingga insentif para guru.Dalam petunjuk pelaksanaan program BOPBAHTERAMAS misalnya, terdapat Komponen biayaoperasional pendidikan untuk memenuhi standar


106

pelayanan minimum pada satuan pendidikan jenjangpendidikan Dasar dan Menengah meliputi: Pendaftaransiswa baru, Pengadaan/penggadaan Buku teks, bahanajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS); Pemberian IsentifGuru; Pengembangan profesi guru; Pembiayaanperpustakaan dan administrasi sekolah; Pembiayaankegiatan EkstraKulikuler; Pengadaan alat peraga danpraktikum Laboratorium; Pembiayaan ujian sekolah danulangan; dan Perawatan ringan.

Program BOP BAHTERAMAS sendiri diberikan dalamrangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan DaerahPropinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalamRancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-2013,maka pengembangan kualitas Sumberdaya Manusiaditetapkan sebagai agenda pertama dari 5 (lima) agendapembangunan Daerah Tahun 2008-2013.

Napas dari program ini sebenarnya tidak jauh berbedadengan program pemerintah yang sudah ada sepertiprogram BOS yang bertujuan pengembangan kualitassumber daya manusia. Program BOP di Sulawesi Tenggaradiarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakatdibidang pendidikan dalam rangka terciptanya masyarakatyang berkualitas, baik intelektual, emosional, spiritual, fisikmaupun kualitas teknisnya yang berorientasi padapengembangan produktifitas. Hal ini sesuai dengan amanatUndang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pemerintahdan Pemerinttah Daerah wajib memberikan layanan dankemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikanyang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungansumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.


107

Salah satu kebijakan pemerintah provinsi untukmencapai visi dan misi tersebut adalah “Pembebasan BiayaOperasional Pendidikan” pada jenjang Pendidikan Dasardan menengah.

Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentangStandar Pendidikan Nasional, menyatakan bahwapembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biayaoperasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biayapenyediaan sarana dan prasarana, pembangunan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuanpendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan,bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasipendidikan tak lansung berupa daya, air, jasatelekomunikasi, prasarana tramsportasi, konsumsi, pajakdan lain-lainnya. Biaya personal meliputi biaya pendidikanyang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisamengikuti proses pembelajaran, antara lain pakaian,transport, buku pribadi, peralatan alat tulis dan biayapribadi lainya.

Pembahasan biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud adalah membebaskan dan/ataumeringankan beban masyarakat terhadap biaya operasionalpendidikan. Kebijakan pembebasan Biaya OperasionalPendidikan (BOP) pada masyarakat Sulawesi Tenggarapada usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengahdapat menempuh pendidikan yang bermutu. Dengandemikian tidak ada alasan bagi penduduk usia sekolahjenjang pendidikan dasar dan menengah untuk tidakmenempuh pendidikan hanya kerena alasan ekonomi orangtua yang lemah/tidak mampu. Pembebasan biayaoperasional pendidikan sebagai mana dimaksud, jugaditujukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakatdalam hal ini orang tua/wali siswa, atas biaya yangdiperlukan untuk mendapatkan pelayanan pendidikanminimal berdasarkan standar nasional pendidikan.


108

Dalam kalkulasi biaya kesejahteraan guru yangmerupakan PNS fungsional saat ini hasil penelitian sudahjauh lebih baik alias lebih sejahtera. Sebulan saja guru yangtelah lolos sertifikasi bisa memperoleh dana berkisar 6-8juta rupiah melampaui gaji PNS struktural seperti pegawaikelurahan. Namun kenyataannya, tingkat kesejahteraanguru itu bukanlah jaminan hilangnya praktik-praktik kotoroknum sekolah.

Keheranan banyak pihak memang ada benarnya, guru-guru yang lima tahun belakangan memperjuangkan hak-hak kesejahteraan kini sudah dipenuhi oleh pemerintah.Ini dimulai dari kenaikan gaji guru, kenaikan biayatunjangan hingga adanya kebijakan sertifikasi untuk paraguru di Indonesia. Namun ironisnya perbaikan nasib guruini tak sejalan dengan baiknya mutu pendidikan kita.Beberapa guru masih sibuk berbisnis di sekolah darimaraknya penjualan buku pada murid. Program-programini seolah tidak menghalangi oknum-oknum melakukan‘pungutan’ di sekolah.


109

Guru Berbisnis

Banyaknya sumbangan iuaran yang sudah menjuruspada pemaksaan di sekolah sangat disayangkan banyakkalangan. Jika dulu pasukan Umar Bakri hanyamenggunakan sepeda atau sepeda motor kini para gurusudah banyak memiliki mobil sendiri untuk kesekolahmereka. Bahkan ada juga berbisnis mobil atau usaha lainyang lebih memadai.

Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Tenggara (DiknasSultra) menyayangkan adanya pungutan liar yang kerapterjadi di sekolah-sekolah menjelang penerimaan siswa-siswi baru. Kepala Dinas pendidikan nasional SulawesiTenggara, Drs. Damsid, M.Si mengungkapkan, maraknyapungutan liar ini membuat Bantuan Operasional Pendidikan(BOP) menjadi tidak berarti, padahal terdapat sembilanitem yang menjadi tanggungan BOP.

“Kalau memang pihak sekolah terus-menerusmelakukan pungutan liar seperti ini, maka kami bisa sajamencabut item BOP yang dilakukan pungutan liar olehpihak sekolah,” tegas Damsid dikantornya, Rabu (20/7)dilasir media lokal.

Damsid mengungkapkan, sanksi pencabutan BOP inibukanlah hal yang main-main jika pihak sekolah tidakmengindahkan peraturan yang ada. “Saya juga heran,padahal sekolah itu harusnya bisa gratis, sudah banyakbantuan yang diberikan baik itu BOP maupun BOS, kenapaharus ada pungutan lagi,”ungkapnya kesal.

Sanksi yang akan diberikan kepada setiap sekolah yangmelakukan pelanggaran seperti ini bisa dalam bentuk tegurankeras, tetapi jika memang pihak sekolah tidak mengindahkanhal tersebut, maka pihaknya akan menghentikan dana BOPuntuk sementara waktu. “Kita hentikan sementara saja


110

supaya ada efek jeranya,” tukasnya.

Bagi Damsid, kejadian seperti ini telah menjadiperhatian serius Diknas sebab sepengetahuannya pungutansemacam ini masuk dalam BOP dan tidak seharusnyapungutan diberlakukan. Adapun sembilan item yang masukdalam pembiayaan BOP, antara lain, penerimaan siswabaru, pengadaan buku pengayaan dan buku referensi,pengembangan profesi guru, pemberian insentif guru,pembiayaan perpustakaan dan administrasi sekolah,pembiayaan ekstra kurikuler, pengadaan alat laboratoriumIPA/alat praktik, pembiayaan ujian sekolah dan ulanganumum serta perawatan ringan sekolah. “Setahu saya,pungutan tidak boleh dilakukan sepeserpun karena seluruhitem pembiayaan yang dibutuhkan oleh pihak sekolahsudah dialokasikan melalui BOP”.


111

Mirisnya Pendidikan Kita

Suasana belajar di salah satu SMU di KecamatanRanommeeto, Kabupaten Konawe Selatan, SulawesiTenggara memang tak senyaman sekolah-sekolah lain didaerah ini. Setiap hari siswa-siswanya belajar denganmenggunakan kursi tanpa meja belajar yang memadai.Meja yang seharusnya disediakan pihak sekolah hinggakini tidak tersedia, padahal orang tua murid telahdibebankan biaya untuk pengadaan setiap tahunnya.Sejumlah siswa di sekolah tersebut mengeluhkan tidakadanya meja di sekolah mereka, tapi pihak sekolah belumjuga menyediakan meja bagi mereka. Pihak sekolahmengaku belum adanya meja dan kursi akibat belumadanya ada buat membeli peralatan sekolah meja dankursi di sekolah tersebut.

Sementara itu, kasus pemungutan liar di salah satuSMU favorit di Kendari juga terjadi, “Kutipan” ataupungutan dana sebesar 3 juta rupiah dibebankan kepadasetiap siswa yang masuk “lewat jendela” Kutipan dana itubiasanya dengan dalih dana pembangunan.

Pada Sekolah vaforit yang lain, keluhan sejumlahorang tua murid pindahan juga disuarakan. Mereka harusmembayar hingga 7 juta rupiah per siswa. Ini kebijakankepala sekolah yang mengutip dana sebesar itu. Ada banyakkasus yang terjadi tapi orang tua murid di buat tak berdaya.“Secara psikologis orang tau murid yang tak mau secaraterang-terangan bercerita, tapi sebenarnya mereka sangatkesal,” kata pengamat psikologis. Adanya ketergantunganantara orang tua murid dengan sekolah yang menjaditujuan menimba ilmu anak-anak mereka yang tidak maudilanggar. Bahkan keluhan ini bisa terdengar keras saatobrolan antara orang tua murid di waktu santai.


112

Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,yang membidangi masalah pendidikan menegaskan akanmengawasi dan memantau masalah pungutan liar yangdiduga marak terjadi pada setiap penerimaan siswa barubaik tingkat SMP maupun SMA.

“Pihak sekolah dilarang keras melakukan berbagaipungutan dalam bentuk apapun pada penerimaan siswabaru,” tegas anggota Komisi 3, Muhammad Yahya.

Menurut Yahya, pungutan tidak saja hanya merusakreputasi dunia pendidikan tetapi juga membuka perluangadanya korupsi termasuk membebani setiap calon siswa.“penerimaan siswa baru yang di lakukan pihak sekolahsudah memiliki anggaran tersendiri baik melalui biayaoperasional sekolah dari pemerintah pusat maupun biayaoperasional pendidikan dari pemerintah daerah,”terangnya.

Karena itu, orang tua siswa di harapkan ikut berperanaktif melakukan pengawasan dengan melapor ke dinasterkait maupun dewan bila menemukan adanya pungutanyang di lakukan pihak sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kotakendari, Sulawesi Tenggara, Kasman Arifin, menegaskanpengambilan ijazah bagi para lulusan SMP dan SMAsederajat tidak dipungut biaya sepeserpun. Penegasan inidikeluarkan menyusul adanya kekhawatiran sejumlahsiswa dan orang tua siswa tidak mampu, terkait adanyapungutan biaya saat mengambil ijazah.

“Perlu saya tegaskan, kami tidak pernah mengeluarkanedaran baik lisan maupun tulisan untuk memungut biayasepeserpun ketika para alumni mengambil ijasah untuktingkat SMP dan SMA sederajat karena semuanya itusudah ditanggung dari dana Biaya Operasional Pendidikan(BOP),” tegas Kasman.


113

Kasman memahami, bantuan yang bersumber dariBOP memang terbatas, namun untuk pengambilan ijazahsudah termasuk didalamnya dengan besaran antara Rp.1000 hingga Rp. 3000, sehingga tidak dibenarkan kalauada pungutan liar.

Agar pungutan liar ini tidak terjadi, Diknas telahberkoordinasi dengan pihak kepala sekolah SMP dan SMAsederajat yang tersebar diseluruh Kota Kendari. “jika adasekolah yang kedapatan melakukan pungutan liar, tentuakan kita beri sanksi berupa teguran keras”.

Walau demikian, Diknas tetap mentolerir kalau antarakomite dan sekolah memiliki kesepakatan untukmenerapkan biaya dalam pengambilan ijazah. “kalau adakesepakatan antara pihak komite sekolah itu tidak apa-apayang penting jangan memaksa dan harus transparan,”tandasnya.

Sementara itu, di salah satu SMA di kabupaten KonaweSelatan, karena diduga korupsi dan melakukan pungutanliar (pungli), ratusan pelajar Sekolah Menengah AtasNegeri ini berunjukrasa menuntut kepala sekolah merekadicopot dan segera mundur dari jabatannya.

Dengan membentang beragam spanduk dan pamletberisi tuntutan, para pelajar menggelar unjukrasadihalaman sekolah. Selain meneriakkan yel-yel, para pelajarjuga menggelar aksi orasi secara bergantian. Aksi ini sebagaibentuk protes dan reaksi kekecewaan para pelajar ataskebijakan kepala sekolah yang dinilai merugikan parapelajar.

Pasalnya para pelajar selama ini kerap dipungut biayadengan dalih untuk membiayai perbaikan infrastruktursekolah, internet sekolah namun pada kenyataannya danayang mereka bayarkan tidak jelas juntrungannya.

“Selama ini kami selalu menyetor uang ke pihak sekolah


114

senilai ratusan ribu rupiah perorang, tapi apa hasilnya,jangankan perbaikan gedung sekolah, WC sekolah sajatidak berfungsi dan kursi belajar yang kami gunakan masihmenggunakan kursi plastik” Kata salah seorang siswakelas 3.

Dengan kondisi ini, para pelajar menuding adanyadugaan pungutan liar (pungli) dan indikasi korupsi atasdana yang mereka bayarkan. Karena itu para pelajarmenuntut kepala sekolah dicopot dan segera menanggalkanjabatan.

Kepala Sekolah pun menepis tudingan anak didiknyaitu. Selanjutnya menjelaskan, sebelum menarik sumbangandari siswa, pihaknya telah sepakat dengan penguruskomite sekolah. Tidak terima dengan tudingan tersebut,kepala sekolah meminta aparat kepolisian untukmembuktikan tuduhan dari para siswanya tersebut.

“Saya yakin bukan kalian (siswa), tapi ada semacamroh yang masuk pada kalian (siswa) untuk memberikankekuatan menyampaikan informasi seperti itu, jadi marikita buktikan, kapan salah saya akan tuntut pengembaliannama baik saya” tegas nya mengancam balik siswanya.

Ancaman tersebut tidak membuat takut ratusan siswayang berunjuk rasa. Usai dialog bersama kepala sekolah,ratusan siswa kemudian membubarkan diri. Namun merekaberjanji, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, ratusansiswa akan menggelar aksi mogok belajar.

Komite sekolah yang diharapkan menjembataniperjuangan pendidikan murah ternyata dibuat tidakberdaya. Banyak kebijakan sekolah yang berbau pungutanliar pun tidak dapat diperjuangkan. Masalahnya, banyakketua komite sekolah yang ditunjuk juga tidak bisa berbuatbanyak untuk memperjuangkan nasib orang tua muridyang tidak mampu, bahkan sebagian oknum ketua komite


115

diduga telah ikut ‘bermain’ dan ‘menikmati’ perilaku koruppara oknum di sekolah.

Kita tentu masih ingat kasus unjuk rasa ribuan siswadi salah satu SMP Negeri terkemuka di Kota Kendari yangmenuntut kepala sekolahnya untuk mundur darijabatannnya. Saat itu sang kepala sekolah dituding telahmempraktikkan pola-pola korupsi di sekolah. Gerakansiswa ini sebagaian besar diduga ditunggangi oleh guru-guru yang juga lebih dulu kesal dengan perilaku kepalasekolah. Aksi siswa ini berlangsung untuk beberapa hari,bahkan telah menganggu jadwal belajar para siswa karenaadanya ancaman mogok dari dewan guru yang jugamenuntut pemberhentian kepala sekolah kepada dinaspendidikan. Guru sempat melakukan unjuk rasa ke DPRDKota kendari menyampaikan aspirasi mereka.

Sementara itu, kasus seorang anak sekolah dasar negeridi kendari barat tiba-tiba mengeluarkan pernyataanmengejutkan. Saat orang tua murid mempertanyakanpenggantian kepala sekolah. “Kepala sekolahku sudahdiganti, katanya dia korupsi,” kata siswa kelas empattersebut. Aroma korupsi di sekolah itu telah lama beredardi kalangan guru dan akhirnya ‘bocor’ di telinga murid-murid sekolah itu. Namun dugaan korupsi kepala sekolahhanya berakhir dengan pemberian sanksi berupapencopotan dan sang oknum kembali menjadi guru biasadi sekolah yang sama.


116

Desa-Desa Tertinggal

Matahari pagi baru saja menyembul dari ufuk timur.Kokok ayam kampung terdengar merdu hingga jauh kepelosok. Pagi itu kesibukan nampak sebuah rumah reot diDesa Bondoala. Pak Ndondo (70 tahun) duduk berselonjordi beranda rumahnya. Ia sibuk membuat atap berbahandaun sagu yang akan dijualnya. Matanya yang mulai redupberusaha dibuka lebar-lebar, agar bisa melihat jahitan-jahitanbenang yang melingkari bambu kecil diujung atap. Ndondoseolah tak peduli dengan sakit asma akut yang dideritanya15 tahun belakangan. Ia masih saja sibuk menyelesaikanatap meski dengan tertatih-tatih. Sementara, isterinyaWerahima (60 tahun) nampak sibuk menghidupkan api didapur rumahnya. Ia mengisi air termos dan membuatkankopi untuk suaminya.

Kehidupan keluarga Pak Ndondo di Desa Bondoalamemang terbilang serba kekurangan, himpitan ekonomi

SEPENGGAL KISAH,KESEJAHTERAAN

YANG TERCERABUT


117

membuat keluarga kecil ini harus bekerja keras membantingtulang guna menghidupi keluarga. Ndondo yang rentahanya bisa pasrah, Ia tak mampu untuk berobat ke doktermeski penyakit asma yang dideritanya kian parah. ”Sayatidak lagi mampu berjalan jauh menuju puskesmas. Selamasaya hanya mengandalkan dukun sebagai alernatifpengobatan,”kata Ndondo pasrah.

Desa Bondoala sebuah desa kecil di KabupatenKonawe. Desa ini berada di balik bukit yang sebenarnyabisa ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun rodaempat. Desa yang secara geografis cukup dekat denganwilayah administratif Kota kendari. Ke arah timur kuranglebih 7 KM saja. Namun karena berada di wilayah Konawemaka jadilah ke dua desa ini terisolir dan dapat dikategorisangat miskin. Tidak adanya perhatian pemerintahmenjadikan desa ini sangat terbelakang baik dari ekonomi,kesehatan hingga pendidikan.

Soal fasilitas kesehatan dan pendidikan jangan ditanya.Jauh dari harapan. Ada satu puskesmas pembantu (Pustu)yang terletak di tengah desa, tapi sayang tidak berfungsimaksimal. Petugas kesehatan hanya datang sebulan sekali.“Itu pun kadang telat,” kata Rahim seorang warga.

Desa Bondoala berbatasan langsung dengan DesaPuuloro. Selama puluhan tahun kedua desa dikenal sebagaidesa penghasil rotan dan kemiri terbaik di daerahKabupaten Konawe. Bahkan sumber daya alam kayu-kayuan pun melimpah di desa ini. Sepintas melihat sumberdaya alam yang melimpah ruah itu, maka seharusnyamasyarakat desa puuloro dan bondoala hidup sejahtera.Namun ironi mendera warga. Krisis kondisi ekonomi yangmelanda negara telah membawa dampak serius padatingkat pendapatan masyarakat setempat. Naiknya hargakebutuhan pokok memukul kehidupan ekonomi masyarakatpedesaan khususnya di Desa Puuloro dan Desa Bondoala.


118

Kondisi ini berdampak pada pelayanan mutu kesehatandan pendidikan masyarakat yang berada di titik terendah.

Selama puluhan tahun masyarakat Desa Puuloro-Bondoala sama sekali tidak mendapat pelayanan kesehatanmaksimal. Untuk berobat masyarakat masih mengandalkanpuskesmas sampara yang jauhnya mencapai 12 kilometer.Beban Biaya kesehatan di puskesmas terkadang membuatwarga kampung berpikir untuk berobat. Apalagimasyarakat terkadang dibebani harus membeli obat.Masyarakat sama sekali tidak mengerti tentang hak merekauntuk mendapatkan biaya kesehatan gratis.

Yang membuat masyarakat kian sengsara adalah aksestransportasi dari desa menuju puskesmas sangat buruk,sehingga masyarakat berpikir dua kali untuk berobat kepuskesmas. Mereka harus melalui medan berlumpur. Butuhdua jam menggunakan kendaraan bermotor tiba di daerahitu, sebab seluruh jalan rusak parah mirip kubangan kerbau.Sehingga masyarakat memutuskan untuk mencaripengobatan alternatif melalui dukun kampung.

Pemerintah desa yang diharap sebagai motorpenggerak pelayanan masyarakat pun tidak dapatdiandalkan warga. Pemerintah desa tidak pernahmelakukan sosialisasi program jaminan kesehatan gratispada masyarakat. Masyarakat desa justeru baru tau setelahsejumlah aktifis LSM mulai masuk ke desa danmemberitahukan adanya program kesehatan gratis bagimasyarakat.

Kalau melihat kesehatan dan pendidikan sebagai hakdasar, maka negara wajib memberikan pelayanan tersebutpada masyarakat. Pemerintah harus melakukan pemberianjaminan kesehatan dan pendidikan memadai dan denganharga terjangkau buat masyarakat. Namun ternyata dalampelayanan masih ditemukan banyak kendala, misalnyapengurusan program kesehatan dan pendidikan yang


119

berbelit-belit. Belum lagi diskriminasi pelayanan antaramasyarakat miskin dan masyarakat kaya.

Sebuah contoh ironi dapat kita lihat kondisi pelayanankesehatan di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala,Kabupaten Konawe. Polindes yang di bangun tahun 1995kini sudah tidak dapat digunakan. Hal ini menyebabkanmasyarakat desa terlambat diberi tindakan penanganankesehatan. Kondisi pelayanan yang buruk ini berimbaspada kondisi kesehatan masyarakat terutama masyarakatyang membutuhkan tindakan pelayanan yang cepat sepertiibu hamil yang akan melahirkan. Di desa ini jarak antarapuskesmas dan desa kurang lebih 20 KM. Jangkauannyasemakin jauh karena ditempuh dengan perahu katinting.“Kami harap dinas terkait memikirkan agar polindessekarang yang tidak layak supaya diperbaiki/ rehabilitasidan bidannya harus menetap di desa kami,”kata Aburaera,Kepala Desa Lalimbue Jaya.

Pemerintah nampaknya masih kurang seriusmenangani kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur yangterbatas banyak mengalami kerusakan parah, ditambahlagi kurangnya tenaga di unit-unit pelayanan yangharusnya sangat dekat dengan masyarakat misalnya bidandesa. Hal tersebut mengakibatkan warga desa tidakmendapatkan pelayanan secara memadai. Dari faktalapangan menunjukkan banyaknya tenaga kesehatanyang tidak bekerja maksimal disebabkan berbagai faktor,diantaranya infrastruktur jalan desa yang rusak parahdan hingga kini belum diperbaiki. Saatnya pemerintahmemberi perioritas pembangunan desa serta memberikanalternatif pelayanan sektor kesehatan di desa-desa terpencil.Misalnya dengan melatih dukun beranak di kampung,agar bisa memberikan tindakan penyelamatan pada ibu-ibu hamil yang mau melahirkan di desa.


120

Pelayanan kesehatan di sejumlah desa di KabupatenKonawe masih jauh dari harapan. AkuntabiltasPengelolaan anggaran kesehatan yang dikelola pemerintahmelalui dinas kesehatan kabupaten konawe umumnyatidak transparan. Hal ini berdampak pada pelayanankesehatan masyarakat di pedesaan. Padahal pemerintahtelah mengkampanyekan pembebasan biaya kesehatanbagi masyarakat miskin melalui sejumlah program,diantaranya program asuransi kesehatan bagi masyarakatmiskin (askeskin) hingga kemudian berubah menjadiJaminan Kesehatan Masyarakat, serta pemberian bantuankesehatan gratis dari program BAHTERAMAS.

Program kesehatan gratis seyogyanya dinikmatimasyarakat secara merata dan berkesinambungan.Masyarakat berhak untuk menikmati mutu kesehatan yangberkualitas dan sudah menjadi kewajiban pemerintahuntuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutupada masyarakatnya. Namun harapan masyarakatmenikmati jaminan kesehatan sama sekali belum terealisasisepenuhnya. Peran pemerintah yang diharapkan bisamemberikan peran nampaknya belum maksimal sebagaipelayan masyarakat. Hal ini terbukti dengan masihbanyaknya warga yang hingga kini belum mendapatkanpelayanan kesehatan gratis tersebut.

Krisis ekonomi yang mendera negara juga telahmembawa dampak serius pada tingkat pendapatanmasyarakat. Naiknya harga kebutuhan pokok memukulkehidupan ekonomi masyarakat di pedesaan. Kondisi iniberdampak pada mutu kesehatan masyarakat yang beradadi titik terendah. Selama puluhan tahun masyarakat DesaPuuloro sama sekali tidak mendapat pelayanan kesehatanmaksimal. Untuk berobat masyarakat masih mengandalkanpuskesmas sampara yang jauhnya mencapai 12 kilo meter.Beban biaya kesehatan di puskesmas terkadang membuatwarga kampung berpikir untuk berobat. Masyarakat sama


121

sekali tidak mengerti tentang hak mereka untukmendapatkan biaya kesehatan gratis. Yang membuatmasyarakat kian sengsara adalah akses transportasi daridesa menuju puskesmas yang buruk, membuat masyarakatberpikir dua kali untuk berobat ke puskesmas.

Desa Bondoala, Lalimbue Jaya, Puuloro tentu saja tigadari potret buramnya pembangunan ribuan pendesaan diSulawesi tenaggara dari dulu hingga kini.

Data pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara mencatatsebanyak 732 desa (51,6 persen) di Sulawesi Tenggaramasih termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Desa-desa itu tersebar di 12 Kabupaten/kota. Umumnya, desa-desa tersebut berada di kepulauan atau pedalaman, sehinggatak terjangkau infrastruktur.

Dari data Badan Perencanaan Pembangunan DaerahSultra tahun 2010, dari 732 desa tertinggal tersebut, 82desa di antaranya masuk kategori sangat tertinggal. Hanyatiga daerah di Sultra yang tak masuk kategori tertinggal,yakni Kota Kendari, Kota Bau-Bau, dan Kabupaten Kolaka.

Indikator ketertinggalan memakai 14 parameter dariKementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Di antaraparameter itu adalah ketersediaan jaringan listrik, jalan,air bersih, fasilitas kesehatan, komunikasi, dan matapencaharian. Kondisi desa tertinggal atau sangat tertinggaldi Sultra didominasi ketiadaan jalan yang layak, listrik,maupun air bersih.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sultra MuhamadFaizal mengatakan, ketertinggalan desa-desa di Sultradisebabkan wilayah seluas 3,8 juta hektar atau 119 persendari luas Jawa Tengah, hanya diisi penduduk sebanyak 2,2juta jiwa (6,8 persen populasi Jateng). “Penduduk yangsedikit itu tersebar di wilayah-wilayah kepulauan hinggapelosok-pelosok daratan,” kata Faizal saat ditemui di


122

Kendari, Jumat (25/2/2011). Persebaran penduduk dalamwilayah yang luas itu menimbulkan masalah pembangunaninfrastruktur yang membutuhkan biaya besar.

Adapun anggaran pemerintah daerah sangat terbatas.Faizal mengatakan, APBD Provinsi Sultra pada tahun2011 hanya Rp 1,2 triliun, sementara total gabungan APBDseluruh 12 kabupaten/kota di Sultra hanya sekitar Rp 7triliun. (kompas.com)

Dalam rangka memberdayakan masyarakat,pemerintah terus bekerja keras membangun daerahtertinggal. Hal itu antara lain dilakukan KementerianPembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Ujung tombakeksekutif yang khusus menangani kawasan terbelakangini, berupaya membangun Kabupaten tertinggal. Haltersebut dimaksudkan agar masyarakat setempat segerateren-tas dari stigma tertinggal.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkanmasyarakat tertinggal adalah dengan membuka aksestransportasi dan membangun infrastruktur. Sebab, salahsatu faktor utama yang menyebabkan desa di tingkatkabupaten menjadi tertinggal adalah karena minimnyainfrastruktur.

Secara umum ada dua hal utama yang menyebabkandaerah menjadi tertinggal, yaitu faktor masyarakat danwilayah. Dari sisi masyarakat, antara lain karena masyarakatbelum memiliki penghasilan, belum mengenyam pendidikanyang layak dan tidak memiliki keahlian.

Sementara dari sisi wilayah, misalnya, suatu daerahbelum produktif, banyak lahan terlantar yang belum dapatdikembangkan. Pemerintah berkomitmen untukmenyelesaikan persoalan tersebut, namun juga diperlukankesadaran masyarakat.


123

Besarnya persentase kerusakan infrastruktur jalandarat milik kabupaten dan Propinsi Sulawesi Tenggaraditengarai penyebab lambannya laju pembangunan danmenjadi penyebab keterisoliaran daerah-daerah yangminim fasilitas prasarana jalan darat itu.

Dari 732 desa tertinggal atau 25 persen dari 2000-andesa di 12 kabupaten/kota yang berada di Sulawesitenggara, perlu menjadi prioritas perbaikankesejahteraannya. Salah satunya, dengan menerapkanberbagai program pemberdayaan masyarakat danperbaikan sarana infrastruktur.

Ungkapan itu, masih tergiang jelas di telingamasyarakat Sulawesi Tnggara , manakala Menteri NegeraPembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) LukmanEdy, berkunjungan ke Sultra berapa waktu lalu. BagiLukman Eddy, penyebab ketertinggalan tersebut masihdidominasi persoalan minimnya ketersediaan infrastrukturjalan yang menghubungkan ke daerah-daerah tersebutdengan dunia luar. Pemerintah melalui Kementerian PDTakan melaksanakan program mengatasi persoalan daerahtertinggal dan kemiskinan melalui pembangunaninfrastruktur pedesaan, pemberdayaan ekonomimasyarakat dan program lainnya, dengan menyediakandana bersumber dari APBN. Sedangkan kondisi di beberapadaerah yang mengalami kondisi serupa tidak jauh berbeda.Kehidupan warga yang dominan di wilayah kepulauan,kehidupannya masih memprihatinkan.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Nur Alam,Gubernur Sultra bahwa kondisi umum daerah Sultra, disektor infrastruktur jalan daratnya, lebih dari 173 kilometerjalan milik Negara yang ada mengalami kerusakan.Sehingga diperlukan adanya upaya-upaya perbaikan untukmengentaskan persoalan kemiskinan dan perekonomiandi sana.


124

Dari 732 desa tertinggal tersebut, 82 desa di antaranyamasuk kategori sangat tertinggal, dengan jumlah populasipenduduk yang mendiami daerah-daerah itu sekira 213.911jiwa, yang lebih didominasi di wilayah-wilayah kepulauan.Keterbelakangan masyarakat di sana, lebih terfokusdisebabkan minimnya akses transportasi, pendidikan dankesehatan. Pemkab Buton Utara menyadari sepenuhnyapermasalahan yang krusial itu. Namun, lagi-lagi alasanketersediaan anggaran menjadi kendala utama di sana.

Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Buton Utara telahmelaksanakan program pembangunan ke wilayah terisolir.Dan, upaya melakukan peningkatan perekonomianmasyarakatnya. Namun, masih menghadapi kendala.Yakni, keterbatasan dana untuk pembangunaninfrastruktur jalan darat. Serta peningkatan mutupendidikan dan kesehatan juga belum sepenuhnya dapatterpenuhi.


125

Nyanyian Sunyi puloro, Dukun Pilihan Si Miskin

Wanita tua itu mencoba berkosentrasi penuh. Matanyaterpejam. Mulutnya terus komat-kamit. Ia seperti meniup-niup sesuatu di piring berisi air putih. Tiupan itu berisi doa-doa yang diyakini mujarab. Air putih yang telah diberimantera itu lalu diberikan pada pasien untuk diminum.“Air ini telah diberi doa-doa agar pasien ini sembuh”katanya. Ya, Dialah Wemana (60 tahun) dukun kampungtersohor di Desa Puuloro, Kecamatan Sampara, KabupatenKonawe.

Tak cukup dengan memberi air putih berisi mantera.Wemana juga memberi tambahan pemijatan gratis padapasien. Bermodal minyak tawon, perempuan beranak limaitu memijat-mijat bagian tubuh pasien yang terasa sakit.“Biasanya pasien patah tulang banyak yang datang”katanya.

Hari itu Wemana memang tengah sibuk melayanipara pasien di rumahnya. Ia melayani pasien di ruangtamu berukuran sedang. Sebagian besar dari mereka adalahanak-anak korban patah tulang dan sebagian lagi ibuhamil untuk memeriksa kondisi mereka.

Selain membuka praktik di rumahnya, Wemana jugabiasa mendapat job panggilan ke rumah-rumah warga.Perlakuan khusus ini hanya diberikan pada pasien hamil.“Umumnya mereka tidak lagi bisa berjalan jauh. Makasaya harus mendatangi mereka,” kata Wemana. Namun,seiring waktu, tenaga yang mulai berkurang serta umurWemana yang mulai uzur terkadang, Ia tidak lagi mampumelayani seluruh permintaan pasien. “Saya juga kadangsedih tidak bisa melayani semua permintaan” katanya.

Saat menjalankan profesi, Wemana mengaku tidakmembebani pasien dengan uang. Namun ada saja pasien


yang merasa iba padanya.“Terkadang ada yang berbaikhati memberi makanan dan sedikit uang,” katanya.

Profesi dukun baginya bukanlah hal baru. Sudahhampir tiga puluh tahun Ia menjalani profesi sebagaidukun di desanya. Pasiennya beragam dari anak-anakhingga lanjut usia. Dulu ibu Wemana juga seorang dukun.Saat ibunya meninggal, Wemana pun melanjutkan tradisidukun kampung. Ia semakin tergerak di saat tidak adanyajaminan pelayanan kesehatan di desanya.

Wemana memang menikmati profesinya dengan sukarela. Ia mengaku murni menjalankan tugas kemanusiaanitu semampu yang ia bisa.

Desa Puuloro sendiri adalah sebuah desa kecil diKabupaten Konawe. Desa ini berada di balik bukit yangsebenarnya bisa ditempuh dengan kendaraan roda duamaupun roda empat. Desa Puuloro bertetangga denganDesa Bondoala yang secara geografis cukup dekat denganwilayah administratif Kota kendari. Ke arah timur kuranglebih 7 KM saja. Ke dua desa berada di wilayah administrasiKabupaten Konawe, maka jadilah ke dua desa ini terisolirdan dapat dikategori sangat miskin. Tidak adanya perhatianpemerintah menjadikan desa ini sangat terbelakang baikdari ekonomi, kesehatan hingga pendidikan.

Soal fasilitas kesehatan dan pendidikan jangan ditanya.Jauh dari harapan. Ada satu puskesmas pembantu (Pustu)yang terletak di tengah desa, tapi sayang tidak berfungsimaksimal. Petugas kesehatan hanya datang sebulan sekali.“Itu pun kadang telat,” kata Rahim warga Desa Puuloro.

Selebihnya warga terpaksa harus gigit jari dan terpaksamemanfaatkan jasa dukun kampung untuk berobat. Takhanya harus melayani pasien di desa puuloro, Wemanajuga harus melayani Desa Bondoala, desa tetangga.

126


Wemana mengaku prihatin dengan kondisi pelayanankesehatan warga. ““Hidup kami susah di sini, untuk berobatterpaksa kami harus ke puskesmas yang jaraknya 12 KM dikecamatan,” ungkapnya.

Keprihatinan yang sama juga diungkapkan Puto (50tahun), mantan Kepala Desa Puuloro. Ia mengaku, saatmasih menjabat kepala desa kondisi pelayanan kesehatanmasyarakat benar-benar memprihatinkan. Jarangnyapetugas kesehatan yang datang berdampak buruk padakesehatan warganya.

Data pemerintah desa Puuloro Tahun 2009, tercatatada 12 warga khususnya perempuan hamil meninggaldunia karena tidak adanya pelayanan medis.

Kondisi infrastruktur jalan yang ruak berat menjadikandua desa ini menjadi terisolir. Saat musim kampanyepilkada baik pemilihan bupati maupun gubernur, wargadesa kerap di bisiki ‘angin surga’ berupa janji-janji perbaikanjalan desa. Tapi faktanya saat terpilih baik bupati maupungubernur tidak pernah merealisasikan janji mereka. “Kamisudah kenyang dengan janji tapi tidak ada buktinya” katamantan Kepala Desa Puuloro itu.

Kondisi jalan yang rusak berat inilah yang menjadiproblem berimbasnya segala permasalahan di desa mereka.Jalan rusak membuat akses dari kecamatan ke desa terputustotal. Terlebih Saat hujan turun, kendaraan roda dua yangharusnya ditempuh dalam waktu hitungan menit, kini bisaberjam-jam lamanya. Disepanjang jalan badan jalandipenuhi lumpur tebal dan licin. Butuh kehati-hatianpengendara melewati jalan.

127


Nelayan Perempuan Itu Kini Memulung Sampah

Sinaria, nama perempuan muda itu. Tubuhnya yangkecil lagi kurus tak menghalanginya mendayung di atassampan kecil menjelajahi teluk kendari, Sulawesi Tenggara,suatu Sabtu pagi di Medio Mei 2011 Silam. Bukan ikan,udang, mutiara atau kekayaan laut pada umumnya yangIa cari melainkan sampah yang mengapung di laut yangdikumpul.

Ya, Sinaria adalah satu di antara warga diperkampungan miskin nelayan di Kampung Tanjung Perak,Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari yangsejak beberapa tahun terakhir mencari penghidupan darimenggumpulkan sampah di laut. Hal yang tentu belumlazim, utamanya di kota lulo ini.

Selama ini kampung nelayan identik denganpenghasilan ikan namun tidak demikian kampung yangdihuni masyarakat bajo pesisir ini justeru kini identikdengan kampung pemulung. Sebagain besar warganya,khususnya anak-anak dan orang tua lanjut usia, kini menjadipemulung laut, termasuk Sinaria.

Perempuan yang lahir dan besar di pesisir itu mungkinjuga merasa lebih ”nyaman” dengan lingkungan lautketimbang daratan. Pekerjaan tak ringan dan penuhtantangan itu terpaksa dilakoni Sinariah sejak sekitar tujuhtahun terakhir.

Apalagi sejak ditinggal pergi suaminya setahun silam.Ia bersama adiknya Sumiana, mau tidak mau harus bisamenghidupi diri sendiri. Itu terpaksa dilakoni karena untukmenjadi nelayan seperti kebanyakan warga khususnyalelaki di kampungnya, Sinariah tak punya keterampilanmaupun peralatan. Apalagi Ia sama sekali tidak memiliki

128


sumber penghidupan lain seperti warga lainnya yangmemiliki areal rumput laut.

Memulung di laut mulai dijalani Sinaria setelah melihatbeberapa tetangganya yang lebih dulu melakukannya danterbukti bisa memperoleh penghasilan tambahan lumayanuntuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Peluang itusemakin besar karena setiap hari sampah selalu”terhampar” di teluk.

Sampah-sampah itu merupakan buangan langsungdari warga yang beraktivitas di sepanjang teluk atauterbawa aliran sungai yang bermuara di sana. Maka setiaphari Sinariah dan adiknya turun ke laut saat mataharimulai bersinar, sekitar pukul lima pagi. Ia menjelajahi telukseluas 1236 hektar itu dengan sampan dayung sepanjangdua meter.

Bersama adiknya, mereka menyisir pesisir tempatdimana banyak sampah plastik terdampar. Kedua kakakberadik ini mengumpulkan sampak plastik yang terbawaoleh air pasang. Sampah plastik mereka muat ke dalamperahu kecil peninggalan kedua orang tuanya.

Dengan tangannya, Ia memunguti berbagai gelaskemasan air mineral, botol sampho, pecahan ember ataupunbotol minuman kaleng yang mengapung di perairan. Satuper satu sampah berbahan plastik, logam, besi ataupuntembaga itu dinaikkan ke sampan.

Tidak seluruh sampah dipungut, melainkan hanyakeempat macam bahan itu yang laku dijual. Untukmemenuhi sampan itu biasanya dibutuhkan waktu hinggatengah hari.

Sinaria mengaku dalam sehari Ia bisa mengumpulkansampah plastik sebanyak 10 kilogram yang dijual denganharga 1.500 rupiah perkilogramnya kepada seorangkerabat yang kebetulan menjadi pengumpul barang bekas

129


di desanya.

Atas jerih payah dan usaha kerasnya itu, Sinaria bisamemperoleh uang bervariasi dari Rp 5000 hingga Rp.20.000untuk sekali memulung. Jika masih ada sisa tenaga, Sinariahbisa melanjutkan lagi memulung pada sore hari.

Di satu sisi, apa yang dilakukan para pemulung lautitu telah turut membantu mengurangi permasalahansampah di Teluk Kendari. Namun di sisi lain, Sinariahmerasa miris dengan kenyataan bahwa sudah sedemikianbesarnya masalah lingkungan hidup di teluk sehinggamemunculkan fenomena pemulung laut tersebut.

Diperkirakan endapan sampah di teluk kendari saatini telah mencapai 54 juta meter kubik atau 70 persen darikapasitas tampung maksimal teluk. Jika endapan ini taktertangani diperkirakam dalam 10 tahun mendatang telukakan penuh tertutup sedimen. Endapan setara denganmuatan sekitar 10 juta truk pasir itu sebagian besardisumbang sedimentasi alami dari sungai-sungai yangbermuara di teluk. Namun limbah rumah tangga danberbagai macam sampah tak bisa disangkal juga turutmenyumbang kerusakan.

Bagi sebagian warga, sampah-sampah itu menjadiberkah tersendiri. Berkah yang membantu mereka untukbisa sekadar bertahan dari getirnya kemiskinan danminimnya bantuan pemerintah.

Ironisnya banyaknya program berbau pemberdayaanmasyarakat dan penguatan ekonomi sama sekali tidakmenyentuh warga nelayan di Petoaha. Jangan mendapatbantuan, untuk masuk dalam skema program bantuanpun nampaknya warga belum mendapatkan ruang dariprogram pemerintah seperti bahteramas, PPM Mandiridan masih banyak lagi program yang kini dicanangkanpemerintah. Dalam diskusi regular audit sosial program

130


BAHTERAMAS Pemerintah Kelurahan Petoaha mengakudi tahun 2011 ini baru akan memasukkan sentuhan bantuanprogram bahteramas pada masyarakat nelayan di pesisirpetoaha.

Cerita Pilu dari Kampung Buta Aksara

Hari beranjak siang, kala Raniah (27) denganbertelanjang kaki, menggendong buah hatinya menujukebun singkong tak jauh dari rumahnya. Warga DesaLantagi, Kecamatan Ereke, Kabupaten Buton Utara,Sulawesi Tenggara ini tak pusing dengan sengatanmatahari, demi memanen singkong untuk menu makansiang.

Kebun singkong milik Raniah memang tidak seberapaluas, seukuran dua lapangan bulu tangkis saja. Tak sepertikebun singkong pada umumnya yang ditanam di tanahgembur, singkong milik Raniah di tanam dicelah-celah dandi atas bebatuan. Umumnya topograpi tanah di daerahkepulauan yang tandus dan berbatu-batu, memaksa petanisetempat harus pandai-pandai mensiasati pola tanam.demi bertahan hidup. Struktur tanah yang demikian itumembuat tumbuhan sulit berkembang. “Kita mau tanamapa disini tidak ada yang bisa tumbuh selain hanya ubisaja,” ujar Raniah seraya mengusap keringat dan peluhdiwajahnya.

Wajahnya sedikit berbinar, setelah berhasil memanensepuluh potong singkong, secepatnya Ia berlalu dari kebundan kembali ke rumah untuk memasaknya.

Kehidupan di desa Lantagi memang jauh darisejahtera. Hampir semua rumah hanya terbuat dari dinding

131


kayu dan beratap rumbia. Potret ini tergambar jelas darikehidupan keluarga Raniah. Dapur rumahnya bahkannyaris tak berdinding. Warga pun harus mengkonsumsisingkong, sebagai menu hidup sehari-hari.

Raniah yang dikaruniahi seorang anak laki-laki,merupakan satu dari 100 kepala keluarga yang hidupserba terbatas. Udin (30), lelaki yang ia nikahi sejak tigatahun silam, sudah tak bersamanya lagi dan terpaksaharus meninggalkan kampung itu lantaran tidak kuatmenjalani kerasnya hidup serba terbatas. Udin memilihmenitipkan istri dan buah hatinya demi merantau danmenjadi buruh kasar di Kota Ambon, Maluku. Sejak saatitu, Raniah pun harus berjuang sendiri menjadi tulangpunggung keluarga untuk membesarkan sang buah hatimereka, walau sesekali harus ditopang oleh kedua orangtuanya yang sudah mulai berusia lanjut.

Soal penghasilan, Raniah sedikit malu-malumenceritakan jika dalam sebulan ia hanya punyapendapatan tak kurang dari Rp. 100 ribu. Pendapatan itubersumber dari kreatifitasnya menanak ubi untuk kemudiandijual kepada warga lainnya. Walau begitu, penghasilanitu tak bisa ia andalkan, apalagi untuk sekedar membeliberas dan susu bagi anak semata wayangnya. “Kita maudapat uang darimana disini, lapangan kerja tidak ada, kitahanya bisa makan ubi saja karena tidak ada yanglain,”ujarnya.

Di Desa Lantagi, tidak banyak warga yang pernahmengecap pendidikan. Raniah sedikit beruntung bisamengecap pendidikan walau hanya tamat SMA. Ia bahkansempat beberapa kali ikut test untuk masuk perguruantinggi, namun nasibnya kurang mujur dan selalu tidaklulus sehingga ia pun memutuskan untuk kembali danbertahan didesa itu hingga akhirnya bertemu jodoh. “Kalausaya hitung-hitung, jumlah warga yang pernah sekolah

132


disini jumlahnya tidak banyak, mungkin tidak cukup 10orang,” terangnya.

Dengan kondisi ini, tidak heran sebagian besar wargayang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di desa itu, rata-rata menderita buta hurup dan tak bisa baca dan tulis.Warga yang tidak bisa berbahasa Indonesia pun sangatmudah dijumpai. Selain letak geografis perkampungan ituyang termarjinal, tempat tinggal warga didesa itu jugasangat memilukan. Kebanyakan warga harus tinggal dirumah-rumah gubuk seadanya yang hanya beratap danberdinding daun rumbia atau daun sagu. Jika musimpenghujan, warga pun harus siap-siap basah karena kondisiatap rumah yang bocor. Untuk bisa bertahan hidup wargadiperkampungan ini hanya bisa mengandalkan usaha taniSingkong yang ditanam diatas bebatuan dan sesekalimenjadi nelayan. “Kalau ada yang sakit tidak ada yangpernah ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi diobatisecara tradisonal,” Raniah menambahkan.

Sejauh ini pemerintah daerah setempat belum mampumengatasi kemelut hidup yang mendera warga diperkampungan itu. Padahal, desa ini sudah puluhan tahundihuni oleh penduduk. Sebelum Buton Utara mekar menjadikabupaten pada tahun 2007 lalu, Desa Lantagi yang beradadi wilayah Kecamatan Ereke, secara administratif beradadidalam pemerintahan Kabupaten Muna. Jangankantersentuh rencana pemerintah, untuk ditengok saja olehpejabat pemerintah tidak pernah mereka alami. SetelahButon Utara dimekarkan menjadi Kabupaten tersendiri,warga setempat pun menaruh harapan besar untuk bisamemperbaiki tarap hidup, namun harapan itu rupanyamasih sebatas ilusi.

“Selama ini kami tidak pernah mendapat bantuandari pemerintah, kalau pun ada paling hanya beras dan itupaling-paling hanya sekali dalam setahun. Sebenarnya

133


warga disini mau bekerja, tetapi mau kerja apa juga tidakada lapangan kerja,”terang Raniah.

Melihat realitas itu, dibawah pimpinan Bupati ButonUtara, Ridwan Zakariah, pemerintah kabupaten ButonUtara kini berencana merelokasi warga diperkampunganitu kelokasi baru yang dianggap lebih layak. Hasilpendataan awal, sedikitnya terdapat 50 KK didesa ituakan segera direlokasi. Pemerintah juga kini tengahmenggagas program pemberdayaan guna memfasilitasiwarga dalam bentuk modal usaha berskala kecil termasukmembuka akses dan ketersediaan lapangan kerja baru.

“Untuk tahap pertama kami sudah data sekitar 50 KKuntuk relokasi kelokasi yang sudah kami persiapkan agarmereka bisa hidup layak, paling tidak mereka bisa bercocoktanam dan menjadi nelayan dengan harapan warga bisamemenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,”kata RidwanZakariah.

Apapun bentuknya, pemerintah daerah setempat kinidituntut untuk membuka mata dan lebih peka terhadapnasib warganya. Konstitusi UUD 1945 mengamanahkan,pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadaprakyatnya untuk mendapatkan hak hidup yang layak danmendapatkan pendidikan. Tidak pada tempatnyakemiskinan yang mendera warga di Desa Lantagi dibiarkanapalagi sampai membuat masa depan anak-anak menjadisuram hanya karena didera buta hurup, tidak bisa bacatulis sampai-sampai tidak bisa berbahasa Indonesia.

Seperti diketahui, Kabupaten Buton Utara adalahsebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.Ibukotanya adalah Buranga. Kabupaten ini dibentukberdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, padatanggal 2 Januari 2007. Dalam catatan statistik ButonUtara merupakan kawasan yang kaya sumberdaya alam.Terutama bahan tambang dan hasil perkebunan di wilayah

134


yang meliputi Kecamatan Wakorumba, Kambowa,Bonegunu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Kulisusuitu, diprediksi dapat menggenjot PAD. Dari aspal, minyakbumi, emas dan konon uranium. Semuanya butuh klarifikasilebih jauh. Kekayaan alam juga melimpah dalam sektorkehutanan. Lihatlah bagimana daerah ini memiliki hasilhutan seeprti jati, damar, dan rotan. Dalam perjalanan keButon Utara nampak jejak hutan jati yang cukup besardisepanjang jalan kawasan Kecamatan Bonegunu danKambowa.

Informasi yang diperoleh, jati yang diperkirakanberumur dua tahun ini milik masyarakat dan beberapapejabat di Buton Utara. Mereka memanfaatkan lahan tidurdan menyulapnya menjadi kebun hutan jati. Sebuah upayayang baik demi melestarikan bumi dari kekeringan.Beberapa warga tertarik menanam jati karena harganyayang lumayan baik. Data harga jati dipasaran Indonesiamencapai Rp 15 juta per kubik. Sebuah harga yang lumayanmenggiurkan,sehingga membuat masyarakat berlombamenanam jati.

Jika kita melihat peta, posisi Buton Utara berada didaratan Pulau Muna. Seperti diketahui jati merupakanproduk hutan yang paling banyak ditemukan di daratanpulau ini. Tak heran Muna pun mendapat julukan daerahjati. Sayang julukan itu kini memudar seiring denganrusaknya seluruh kawasan hutan jati akibat kebijakaneksploitasi pemerintah kabupaten sehingga menimbulkanmaraknya penjarahan kawasan hutan jati oleh masyarakat.Beruntunglah ‘virus’ pola kebijakan eksploitatif hasil hutanini tidak berlanjut ke daerah Buton Utara, setelah tahun2007 lalu, Buton Utara berhasil ‘memerdekakan diri’ dariKabupaten Muna membentuk daerah otonomi sendiri.“Seandainnya daerah kami tidak mekar, maka tidak akanpernah tau nasibnya kini,”kata Bambang, salah satu wargaButon Utara.

135


Data yang dilansir Dinas Kehutanan Provinsi Sultrasetidaknya terdapat 2,6 juta hektar kawasan hutan. dariluasan tersebut terdapat sekitar 633.431 hektar kawasanhutan produksi. Sedang kawasan hutan lindung mencapai1,061 juta hektar. Dari jumlah tersebut, berdasarkan petakawasan yang telah ditata batas, maka di Buton Utaramenjadi daerah yang paling banyak terdapat kawasanhutan lindung. pasalnya dalam daftar statistik kehutananSultra, setiap kecamatan di daerah ini terdapat kawasanhutan lindung. Tantangan dimasa otonomi ini bukan tidakmungkin akan bernasib sama seperti daerah pemekaranlain di Sultra. Syahwat politik para penguasa, mau tidakmau bisa menjadi faktor utama untuk menguras sumberdaya alam daerah.

Berdasarkan fakta daerah pemekaran di Indonesia,hampir sebagian besar daerah pemekaran, rata-ratamemaksimalkan potensi sumber daya alam mereka untukdigarap habis. Ironsinya pengelolaannya pun terkadangtidak membawa keseimbangan antara upaya mengeruksumber daya alam ketimbang melestarikannya. Lihatlahpotret berapa pemerintah kabupaten berlomba-lomba keluar negeri dengan dalih mencari investor untuk ‘menjualpotensi tambang daerah kepada investor. Parahnya,keuntungan yang diperoleh darah pun tak sebandingdengan kerusakan yang ditimbulkan. Kondisi yang samaberpotensi besar akan terjadi di Buton Utara.

Dalam rekaman media massa di Sultra, beberapa kalipemerintah berencana bekerja sama dengan sejumlahinvestor asing untuk mengelola potensi sumberdaya alamdi daerah ini. Namun kuatnya penolakan masyarakatmasih mampu mengimbangi ambisi pemerintahmengeksploitasi potensi alam ini. Sebelum mekar punpenolakan masyarakat pada investor sudah lantangdisuarakan. Bahkan dalam catatan masyarakat pernahmengusir tim survey dari PT GeoService Jakarta, investor

136


yang akan melakukan penelitian tentang potensi aspal diKecamatan Kulisusu. Padahal PT Sido Prosper Indokarbon(SPI) bekerjasama dengan investor dari Hongkong danBeijing telah memiliki Kuasa Pertambangan (KP) yangdikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Muna”. Begitupula PT SPI juga telah merencanakan membangun pabrikdi tiga wilayah potensi aspal dan membuat jalan dariKecamatan Kambowa dan Kulisusu.

Namun, meski begitu pemerintah tak dapatsepenuhnya disalahkan. Melihat konsekwensi pemekaranmaka mau tak mau pemerintah dituntut untuk memberkankesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam teori clean goverment,pemerintah yang bersih adalah pemerintah memiliki niatmembangun daerah dengan adil dan transparan. Artitransparansi dalam konteks ini tentulah transparansidalam mengelola pemerintahan dan anggaran keuangandaerah. Keuangan dapat pula diartikan yang diperolehdari sumber yang jelas dari anggaran APBN hinggaanggaran asli daerah. PAD inilah yang dapat diterjemahkandiperoleh dari potensi pajak dan pengelolaan sumber dayaalam. Namun untuk mengharapkan terciptanya cleangoverment inilah yang masih sangat sulit diharap di erasaat ini.

Dalam catatan statistik, Buton Utara merupakankawasan yang kaya sumberdaya alam. Buton Utaramemiliki banyak potensi bahan tambang. Dari aspal, minyakbumi, emas dan konon uranium. Harus jujur pula diakui,jika benar kandungan sumber daya alam ini ada, makaButon Utara menjadi daerah yang paling kaya dibandingseluruh daerah kabupaten di Sultra. Betapa tidak dalambayangan ke depan, kandungan deposit aspal, nikel danemas saja maka akan diperoleh angka triliunan rupiahyang akan diperoleh daerah ini. Setidaknya ‘diperut’ ButonUtara terdapat kandungan potensi yang dapatmemakmurkan rakyat buton utara hingga beratus bahkan

137


138

ribuan tahun mendatang. Sebaliknya jika dikelola secaraburuk maka bukan tidak mungkin daerah ini akan mejadidaerah terbelakang bahkan menjadi daerah yang terusdilanda bencana alam. Karena itu butuh kejujuran daripemerintahan yang berkuasa di tanah Buton Utaramemaksimalkan potensi sumber daya alam ini.


Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan secaraeksplisit bahwa tujuan bernegara yakni meningkatkankesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwamanusia adalah tujuan akhir dari pembangunan. Tolakukur pembangunan, dengan demikian, tidak lain adalahterpenuhinya hak sipil hak politik dan sekaligus hakekonomi,sosial, budaya setiap warga Negara yangkemudian diturunkan dengan berbagai produk hukumdari sebagai payung untuk melindungi, memenuhi danmenghargai hak warga Negara. Mandat Negara yangdipersonifikasikan oleh organ-organ pemerintah tertuangdalam UU, PP hingga perda provinsi maupun kabupaten/kota untuk merealisasikan kewajiban Negara untukmelindungi (to protect), memenuhi (to fullfil), menghargai(to respect) dan memajukan (to promote).

Pemasaran produk politik (visi-misi) dengan label“BAHTERAMAS” dari pasangan Calon Gubernur danWakil Gubernur Nur Alam dan Saleh Lasata (NuSa) ternyatalaris manis dipasaran politik rakyat, dimana memicuekspektasi rakyat Sulawesi Tenggara yang membarternyadengan mencoblos pasangan ini sehingga mampumemenangkan perebutan kursi kekuasan Gubernur dan

PEMBELAJARAN& REKOMENDASI

139


Wakil Gubernur terpilih pada pemilihan umum kepaladaerah (pemilukada) secara langsung yang pertama dalamsejarah suksesi gubernur di Sulawesi Tenggara. Sejak tahun2008, Program BAHTERAMAS telah tertuang dalam PerdaNo. 7/2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tenggara 2008-2013.BAHTERAMAS yang ditopang oleh tiga pilar utamaprogram yaitu:

(1) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) mulai daritingkat sekolah dasar hingga menengah ke atas; (2)Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP) hingga pelayanankelas III di RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten/Kota,dan (3) Bantuan Keuangan (block grant) untuk kecamatan,desa/kelurahan.

Program BAHTERAMAS bertujuan sebagai upayauntuk mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakat Sulawesi Tenggara pada tahun 2013.Kesejahteraan masyarakat (society welfare) yang dapatterwujud melalui proses perubahan sosial yangdirencanakan (social of planned change) baik waktunya,pola biayanya, kelompok sasarannya. Harapan utamamasyarakat Sultra pada program BAHTERAMAS melaluiproses perubahan sosial adalah mendapatkan manfaatoptimal baik manfaat sosial maupun ekonomi, yangditujukan untuk diri mereka dan lingkungan.

Program BAHTERAMAS bukan sebuah bentuk“kedermawanan politik” dari pasangan Nur Alam danSaleh Lasata melainkan bentuk kewajiban dan tanggungjawab dari Negara melalui gubernur dan wakil gubernuruntuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya(Ekosob) masyarakat Sulawesi Tenggara. Seperti halnya,program-program kesehatan dan pendidikan gratis yangdibanggakan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota diwilayah lain sesungguhnya merupakan kewajiban dari

140


mandat konstitusi yang berlaku secara universal.

Tidak ada yang luar biasa, karena keberhasilan tersebutmerupakan bentuk pelaksanaan kewajiban dari perintahkonstitusi. Jikalau pelaksanaan BAHTERAMAS gagalmemenuhi hak ekosob masyarakat maka PemerintahanNur Alam Saleh Lasata bisa dikategorikan melakukanpelanggaran terhadap kewajibannya, atau gagalmelaksanakan perintah konstitusi dalam pemenuhan hak-hak ekosob masyarakat.

Hak adalah sesuatu yang melekat pada seseorangkarena ia terlahirkan sebagai manusia. Tidak mengenalstatus sosial dan kelas sosial kaya dan miskin. Kepemilikanhak itu akan membuka jalan pada seseorang untuk hiduplebih bermartabat sebagai manusia. Hak (right) memiikikonteks yang berkait langsung dengan martabat manusia,sedangkan kebutuhan dasar (basic needs) menunjuk padamakna pencapaian kesejahteraan (Suryadi, dkk., 2008).

Kewajiban Pemerintah terhadap pendidikan dankesehatan yang merupakan mandat konstitusi tersebuttertuang dalam UU 1945 hasil amandemen adalah sebagaiberikut:

(1) Pasal 28 H ayat 1: “Setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, danmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehatserta berhak memperoleh pelayan kesehatan.

(2) Pasal 31 ayat 1: “Tiap-tiap warga negara berhakmendapatkan pendidikan.

(3) Pasal 34 ayat 3: “Negara bertanggung jawab ataspenyediaan fasilitas pelayanan kesehatan danpelayanan umum.

Mandat yang disebutkan dalam UUD 1945 hasilamandemen di atas, telah memperkuat kewajibanpemenuhan hak dasar melalui ratifikasi konvenan Hak

141


Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob) (The InternationalConvenant on Economic, Social and Cultural Rihgts) PBB.Ini bentuk pengakuan pemerintah Indonesia sekaligusdijadikan acuan standar pemenuhan hak pendidikan dankesehatan yang secara resmi dinyatakan oleh PemerintahIndonesia pada tanggal 28 Oktober 2005 ketika pemerintahmeratifikasi konvenan ekosob melalui UU Nomor 11 Tahun2005.

Konvenan Internasional tentang Hak Ekosob pasal 13menyebutkan secara jelas bahwa pendidikan warga negarayang harus terpenuhi adalah :

a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersediasecara cuma-cuma bagi semua orang

b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknyatermasuk pendidikan teknik dan kejuaruan tingkatmenengah, harus tersedia secara umum dan terbukabagi semua orang dengan segala cara yang layakdan khususnya menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap.

c) Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai olehsiapan pun juga, berdasarkan kapasitas, dengancara-cara yang layak, dan khususnya menerapkanpendidikan cuma-cuma secara bertahap.

d) Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorongatau diintensifkan bagi orang orang yang belumpernah menerima atau menyelesaikan keseluruhanperiode pendidikan dasar mereka

e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semuatingkat harus diupayaka secara aktif, suatu systembeasiswa yang memadai harus dibentuk, dankondisi-kondisi material staf pengajar harusditingkatkan secara berkelanjutan.

142


Di sisi lain, hak warga negara terhadap layanankesehatan, tertuang dalam Konvenan Internasional tentangHak Ekosob pada pasal 12 ayat dua, yaitu:

a) Ketentuan untuk menurunkan tingkat kematianbayi saat kelahiran dan kematian bayi sertaperkembangan ank secara sehat

b) Perbaikan semua aspek kebersihan lingkungandan industri

c) Pencegahan, pengobatan, dan pengendalianepidemi, endemi serta penyakit yang timbul dilingkungan kerja dan penyakit-penyakit lainnya;

d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjaminsemua pelayanan dan perhatian medis dikalasakit.

Untuk memperoleh deskripsi nyata sejauh manaprogram BAHTERAMAS dapat memenuhi harapan utamamasyarakat (pemenuhan hak-hak ekosob), makapendekatan audit sosial terhadap program BAHTERAMASmerupakan sebuah keniscayaan. Audit sosial dapatdigunakan sebagai masukan dalam melihat dan menilaihasil-hasil program pembangunan secara optimal, karenaaudit sosial mencakup penilai aspek prosedur, pencapaiantujuan dan sekaligus penggambaran manfaat programsecara komprehensif (Muljono, P., dkk, 2007).

143


Dampak, Masih Jauh Panggang Dari Api

Secara keseluruhan, hasil audit sosial ProgramBAHTERAMAS yang dilakukan oleh YPSHK Sultramenjahit sebuah fakta bahwa program BAHTERAMASyang merupakan kewajiban konstitusional pemenuhanhak-hak pendidikan, kesehatan dan ekonomi (bantuanblock grant) Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggarabelum signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakatdi Sultra. Espektasi masyarakat Sultra terhadap programBAHTERAMAS sangat besar. Namun espektasi tersebutsampai sat ini masih belum berwujud. Masyarakat masihbelum merasakan manfaat program secara optimal. “MasihJauh Panggang Dari Api” demikianlah kondisi implementasidan dampak program BAHTERAMAS.

Fakta yang termuat dalam data yang dirilis oleh BPSSultra (2011) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskinyang ada di Sultra dari Bulan Maret sampai September2011 mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen

Political will dan action will dari Pasangan Nur Alamdan Saleh Lasata dalam Program Bantuan OperasionalPendidikan (BOP) dan Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP)telah realisiasikan dengan mengalokasikan anggaran BOPdan PBP dalam APBD tahun 2008-2010. Biaya Operasionalyang ditanggung dalam program BOP meliputi 9 (sembilan)komponen, yakni; pendaftaran siswa baru, pengadaanbuku teks, bahan ajar LKS, pemberian insentif guru,pengembangan profesi guru, pembiayaan perpustakaandan administrasi sekolah, kegiatan ekstra kurikuler,pengadaan alat peraga dan bahan praktikum laboratorium,pembiayaan ujian sekolah dan ulangan, serta perawatanringan sekolah.

144


Akan tetapi masih banyak sekolah-sekolah yangmenarik biaya dari murid untuk membiayai komponenyang telah dibiayai oleh BOP tersebut. Salah kaprah semakinmelebar ketika ada persepsi masyarakat bahwa BOPmenggratiskan seluruh item biaya pendidikan.

Melalui PBP, pemerintah berusaha menjaminkesehatan masyarakatnya tanpa membedakan strataekonomi dan memberi pelayanan mulai dari pustu,puskesmas sampai rumah sakit, maupun dokter keluarga.

Program Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP) belumdirasakan dan diakses seluruh masyarakat di SulawesiTenggara. Hanya masyarakat yang bermukim di pusat-pusat pemerintahan (core area) atau terjangkau denganfasilitas kesehatan (pustu, puskesmas dan rumah sakit)saja yang dapat menikmati. Sementara masyarakat yangbermukim di desa-desa terpencil (hinterland area) yangjauh dari fasilitas kesehatan belum dapat menikmatimanfaat dari program PBP tersebut. Komponen transportasimengakibatkan biaya kesehatan menjadi lebih besar.

Program PBP cenderung kurang mendapat dukungandari Pemerintah Kabupaten/Kota. Di kabupaten ButonUtara misalnya, para petugas puskesmas memilih tidakmenjalankan program PBP dengan alasan nilai klaim biayaberobat tidak sebanding dengan biaya transportasimengurus klaim ke dinas kesehatan provinsi di KotaKendari. Petugas lebih memilih menggunakan programkesehatan gratis yang sudah ada misalnya programJamkesmas yang diluncurkan pemerintah pusat.

Selain itu, banyak masyarakat miskin yang tidakterdaftar sebagai peserta PBP-BAHTERAMAS. Sistimpendataan yang tidak tepat mengakibatkan terabaikannyahak-hak warga khususnya kaum miskin dan marginal.Semestinya, program PBP dapat dirasakan manfaatnyabagi seluruh masyarakat sampai di desa terpencil sekalipun.

145


Ketika masyarakat miskin tidak mendapatkan hakpelayanan kesehatan dari pemerintah akhirnya tetapmemilih berobat ke “Dukun Desa” sebagai sosulinya.

Program pembebasan biaya pengobatan ternyata tidakcukup jika tidak dibarengi dengan ketersediaan fasilitaslayanan kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau.Karena fakta menunjukkan bahwa, item biaya transportasiuntuk menjangkau fasilitas layanan kesehatan seringkalimelebihi biaya kesehatan yang digratiskan oleh pemerintah.

Eksistensi program block grant selama 3 tahun (2008-2010) belum memberi manfaat sosial dan ekonomi bagimasyarakat desa/kelurahan secara maksimal. Tujuanalokasi bantuan dana block grant untuk mempercepatkesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal danpeningkatan infrastruktur ekonomi desa/kelurahan ibarat“menggantang asap atau menegakkan benang basah”.Sebagian besar Pemerintah Desa (Kepala Desa/Lurah) diSulawesi Tenggara memanfaatkan block grant untukmerenovasi kantor desa/kelurahan. Hasilnya yang sangat“fantastis” adalah pencapaian sebuah prestise award dariMuseum Rekor Indonesia (MURI) berupa pemecahan rekornasional tentang renovasi kantor desa kelurahan terbanyakdi Indonesia.

Bantuan dana Block Grant dominan digunakan olehKepala Desa/Lurah untuk perbaikan fisik dan perlengkapankantor desa/lurah, sementara untuk peningkatan fasilitassarana dan prasarana sosial dan ekonomi masyarakat dipedesaaan sangat minim bahkan tidak ada sama sekalipada beberapa desa.

Alih-alih program tersebut memberikan stimulusterhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, justrumenimbulkan perubahan sosial ke arah yang negatif berupakonflik antar pemerintah desa dan masyarakat. Mulai darikonflik usulan pekerjaan, pengelolaan kegiatan yang tidak

146


transparan dan cenderung kolutif hinggapertanggungjawaban yang tidak dilakukan menjadi sajiansehari-hari pengelolaan Block Grant. Fenomena tersebutmelahirkan antipati masyarakat di hampir seluruhpedesaan di Sulawesi Tenggara.

Mekanisme yang berbelit-belit dan kualitas pelayananyang belum optimal dari institusi pengelola block grantmulai dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahanmemperburuk implementasi program.

147


Beberapa hal yang menyebabkan ProgramBAHTERAMAS Pemerintahan Nur Alam - Saleh Lasatabelum berdampak secara sistemik terhadap masyarakatSulawesi Tenggara didesripsikan berikut ini.

Dangkalnya Partisipasi, Buruknya Transparansi

Besarnya alokasi anggaran APBD Provinsi SulawesiTenggara dari tahun 2009-2011 untuk kepentingan programBAHTERAMAS ternyata tidak disertai dengan evaluasikeberhasilan yang terukur. Hingga kini tidak ada sebuahmekanisme yang baku yang dapat digunakan semua pihakuntuk menakar keberhasilan BAHTERAMAS secaraakuntabel. Rendahnya partisipasi warga memberikontribusi yang besar dalam kegagalan pengelolaanprogram tersebut.

Colleta dan Kayam (1987) mengatakan bahwa banyakpembangunan di Indonesia yang telah dilakukan melaluiberbagai program, namun keberhasilannya belum sepadandengan investasi karena antara lain kurang memperhatikanpartisipasi masyarakat.

Dangkalnya partisipasi masyakarat dalam programBAHTERAMAS disebabkan oleh mekanisme atau prosedurpartisipasi yang setengah hati dari Pemerintah PropvinsiSultra. Substansi Petunjuk Teknik Operasional (PTO) BlockGrant belum merinci secara jelas mekanisme dan proseduryang harus dilalui untuk menjamin partisipasi wargatersebut, misalnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi,perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. PTOyang merinci dengan jelas mekanisme partisipasi tersebutdapat menghindari multitafsir dari masing-masing pihak.

148


Beberapa temuan audit sosial yang mendeskripsikanbahwa dangkalnya keterlibatan masyarakat terjadi padapendataan masyarakat miskin untuk PBP. Demikian pulapada hampir seluruh rangkaian program Block Grant.Ironisnya, LPM yang seharusnya menjadi Tim PelaksanaKegiatan (TPK) dan BPD sebagai pengawas kegiatan belumberfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat khususnyakaum miskin dan perempuan tidak dilibatkan dalampengambalian keputusan sehingga kegiatan yangdilakukan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhanmasyarakat

Dangkalnya keterlibatan masyarakat dalam siklusmanajemen program BAHTERAMAS khususnya BlockGrant disebabkan oleh keengganan Pemerintah Provinsidan Desa/Kelurahan untuk melibatkan masyarakatsetempat. Pemerintah seringkali beranggapan bahwamasyarakat yang kritis adalah ancaman bagi kelancaranproses program. Daripada repot-repot menfasilitasipartisipasi dan berhubungan dengan kekritisanmasyarakat, pemerintah lebih suka mengambil langkah“aman” dengan tidak melibatkan masyarakat.

Hal ini terasa ironis di tengah arus demokras. Peranserta masyarakat mestinya dimanfaatkan secara maksimaluntuk menggali persoalan-persoalan pembangunan.

Hambatan-hambatan keterlibatan masyarakat bukanhanya berkait dengan mekanisme atau prosedur yangsetengah hati. Hambatan itu juga disebabkan olehrendahnya transparansi implementasinya programBAHTERAMAS. Rendahnya transparansi ditunjukkandengan tidak tersosialisasinya program dengan baik.Masyarakat tidak mengetahui perencanaan, pelaksanaandan berapa besar anggaran program dan realisasi anggaran.

149


Pengelolaan Tidak Efektif,Lemahnya Jaminan Regulasi

Dangkalnya keterlibatan stakeholder dan transparansiyang buruk di atas mendorong tidak efektifnya dalampengelolaan program BAHTERAMAS. Hubungan antarpihak yang berkepentingan terhadap programBAHTERAMAS tidak berjalan dengan baik.

Fenomena ini dipicu oleh kekuatan peran dan pengaruhpemerintah provinsi dan elit desa yang sangat dominan(powerfull), sementara masyarakat tidak memiliki kekuatandan hanya sebagai sasaran pasif program (powerless).Belum ada political will dan action will dari pemerintahprovinsi dan elit desa untuk mendistribusikan dominasiperan dan pengaruh kepada masyarakat.

Gejala ini dalam konteks pemberdayaan(empowerment) adalah pandangan Zero Sum. Artinyaada ketakutan dari pemerintah provinsi dan elit desaketika mendistribusikan peran dan pengaruhnya kepadamasyarakat maka akan mengurangi kuantitas peran danpengaruh tersebut dalam progam BAHTERMAS. Padahaljika pemerintah provinsi dan elit desa memiliki pandanganpositive sum maka akan menambah peran dan pengaruhmereka yang bersumber dari masyarakat sehingga tujuanprogram dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu,Pemerintah Provinsi Sultra sudah seharusnya melakukanpemberdayaan (empowerment) bukan terus melakukanpembodohan pengkerdilan agar masyarakat pasif danhanya pasrah menerima apapun kebijakan programpemerintah provinsi.

150


Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai institute leading untukmelakukan program bantuan dana Block Grant justru“mempersulit” pengurusan pencairan dana denganmengeluarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yangtidak sederhana. Hal ini sangat menyulitkan bagi pemerintahdesa (tidak termasuk kelurahan) dalam membuat proposaldan laporan dana Block Grant. Kesulitan ini terjadi karenaterbatasnya kapasitas pemerintah desa sebagai pengeloladana Block Grant di tingkat desa. Ironisnya, justrumelahirkan percaloan pembuatan proposal dan laporanoleh “oknum-oknum” di BPMD Provinsi Sultra.

Dalam konteks memperkuat transparansi dalamimplementasi program BAHTERAMAS, semestinya adajalur pengaduan berupa posko/lembaga pengaduan bagimasyarakat dan stakeholder lainnya untuk memberikansaran, tanggapan dan gugatan terhadap programBAHTERAMAS. Akan tetapi, sampai saat ini posko/lembaga pengaduan itu tidak dibentuk oleh PemerintahProvinsi.

Masalah krusial dalam pelaksanaan programBAHTERAMAS adalah lemahnya komitmen, peran sertadan dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota.Meskipun sudah memasuki tahun ketiga, koordinasi antarpemerintah provinsi dan kabupaten dan kota tidak berjalanmaksimal. Munculnya kesan lepas tanggung-jawab,pengabaian dan bahkan resistensi dari pemerintahkabupaten dan kota menunjukkan kegagalan pemerintahprovinsi dalam mentransformasi program ini dari programyang sekedar berdimensi politik menjadi populis.

Kegagalan koordinasi yang berlangsung terus menerusbisa berujung pada delegitimasi posisi dan peran pemerintahprovinsi dalam menjalankan kebijakan dan program-programnya. Ini salah satu konsekuensi dari pemberlakuan

151


otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota (UU 32/2004)Kesulitan berkoordinasi dengan kabupaten/kota karenatidak memiliki hubungan hierarki antar pemerintahan.Pemerintah provinsi kehilangan perannya sebagaiintermediate government (perantara pemerintahan) danpemerintah kabupaten/kota mengabaikan pemerintahprovinsi.

Ada peluang agar pemerintah kabupaten/kota dapatmendukung program BAHTERAMAS yakni melaluikomunikasi dan konsolidasi yang lebih intensif. Namunwarna politik memberi kontribusi untuk menghambat upayakordinatif tersebut.

Pada saat program BAHTERAMAS mulaidilaksanakan dan mulai dianggarkan dalam APBD,konfigurasi partai politik Bupati/Walikota didominasi olehPartai Golkar, PPP, dan PDI Perjuangan. Sementara itu,Nur Alam (Gubernur Sultra) adalah Ketua DPW PANProvinsi Sultra. Adanya perbedaan partai politik ini didugamenjadi salah satu hambatan bagi Nur Alam-Saleh Lasatadalam membangun komunikasi dalam implementasiprogram BAHTERAMAS di Kabupaten/Kota. Adakekhawatiran para bupati/walikota bahwa jikamendukung program BAHTERAMAS dengan kebijakanmaka secara tidak langsung akan membesarkan PAN dankesuksesan rezim permerintahan Nur Alam-Saleh Lasata.Kelemahan ini mulai disadari oleh Nur Alam denganmelakukan konsolidasi dan ekspansi politik PAN dalampemilukada Kabupaten/Kota untuk mengusung kaderatau non kader partai merebut kekuasaan eksekutif (Bupati/Walikota). Hasilnya, sampai tahun 2011 ini PAN telahmemiliki 2 bupati (Buton Utara dan Bombana), 1 Walikota(Kendari), dan 1 Wakil Bupati (Kolaka) serta menjadipartai pengusung untuk Bupati terpilih (Muna danWakatobi).

152


Pengelolaan yang tidak efektif juga disebabkan olehjaminan regulasi secara holistik yang mengaturimplementasi program BAHTERAMAS di kabupaten/kotabelum ada. Ada beberapa regulasi “parsial” berupaPeraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan denganprogram BAHTERAMAS yaitu: (a) Peraturan GubernurSultra No. 41/2009 tentang Program Pembebasan BiayaPengobatan; (2) Peraturan Gubernur Sultra tentang tentangPembebasan Biaya Operasional Pendidikan untuk JenjangPendidikan Dasar dan Menengah. Regulasi parsial berupapergub ini tidak memilik kekuatan hukum untuk“memaksa” bupati/walikota untuk melaksanakan danmenyukseskan program ini. Sementara itu, pembuatanregulasi holistik misalnya peraturan daerah sangat tidakdimungkinkan karena menurut anggota DPRD Sultra,program BAHTERAMAS ini hanya sebuah “KEGIATAN”yang tidak mungkin di buat Perda.

Bercermin pada kasus serupa di Provinsi SulawesiSelatan, untuk melaksanakan program Visi Misi Gubernurterpilih Yasin Limpo yang tertuang dalam RPJMD dikabupaten/kota, maka dibuat regulasi dalam bentukMomerandum Of Understanding (MOU) antarapemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ada sharingdana yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi danPemerintah Kabupaten/Kota untuk menanggung danapendidikan dan kesehatan, misalnya 40% dialokasikanoleh Pemererintah Provinsi dan 60 % di tanggung olehPemerintah Kabupaten/Kota.

153


Pembelajaran & Rekomendasi

Implementasi Program BAHTERAMAS belum berjalansecara maksimal dalam konteks tata kelola (governance)selama kurun waktu tahun 2008-2010. Tata kelolamerupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proseskesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran,serta adanya saling mengontrol yang dilakukan olehkomponen terkait. Sulistyani (2004) memberi contoh bahwaUNDP (United Nations Development Program)mendeskripsikan adanya 6 indikator untuk kesuksesantata kelola yang baik yaitu: (1) mengikutsertakan semua;(2) transparan dan bertanggung jawab; (3) efektif dan adil;(4) menjamin supremasi hukum; (5) menjamin bahwaprioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan padakonsensus masyarakat; dan (6) memperhatikan yang palinglemah dalam pengambilan keputusan.

Fenomena tidak optimalnya tata kelola programBAHTERAMAS terutama program bantuan dana (BlockGrant) mendorong pemikiran beberapa stakeholder dalamEvaluasi Program BAHTERAMAS Bersama Komunitasagar ke depan program BAHTERAMAS perlu dintegrasikandengan program pemberdayaan sejenis (PNPM) Mandiridan atau pengelolaan block grant dapat mengikuti konsepPNPM Mandiri dengan basis perencanaan danpertanggung jawaban dari masyarakat.

Kewajiban negara melalui Pemerintah PropinsiSulawesi Tenggara untuk memenuhi hak ekonomi dansosial budaya (kesehatan dan pendidikan). Ketika terjadisuatu permasalahan, pemerintah harus segera mengambillangkah-langkah dan tindakan yang layak, termasuktindakan legislasi. Pemerintahpun dituntut untuk segeramerealisasi secara progresif atas hak tersebut. Hal itu bisa

154


dilakukan dengan mengupayakan sampai batas maksimumdari sumberdaya yang tersedia.

Pemerintah mempunyai tugas khusus berkaitan dengankewajiban mengenai tindakan (obligation of conduct).Pemerintah harus melakukan tindakan yangdiperhitungkan dengan cermat demi dipenuhinya hakdasar. Pemerintah juga mempunyai kewajiban mengenaihasil (obligation of result), yaitu mampu mencapai targettertentu guna memenuhi standar subtansif secara terinci.Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban dasarminimum (minimum core obligation). Negara harusmenjamin terpenuhinya tingkat esensial minimum atashak dasar. Hal itu harus dilakukan sesegra mungkin dantidak boleh melakukan penundaan atas terpenuhinya haktersebut. Misalnya pemenuhan hak masyarakat ataspendidikan dan kesehatan (Palupi, 2008, Bahagijo 2007).

Kini, sudah hampir empat tahun, programBAHTERAMAS ini berjalan. Ke depan, sejauhmanadampak sosial dan ekonomi dari program ini bagimasyarakat mesti terus dievaluasi melalui pendekatan auditsosial. Audit sosial terhadap program BAHTERAMAS iniadalah bentuk kepedulian masyarakat (society sense) untukmelakukan studi dan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di Sulawesi Tenggara yangmenyangkut hak dan kewajiban masyarakat (publik).

Audit sosial ini menyarankan beberapa rekomendasiguna mencapai tujuan kebijakan yang telah ditempuh olehPemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rekomendasi-rekomendasi dari hasil audit sosial ini adalah:

a) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlumembuat regulasi tentang pelaksanaan Tri PilarProgram BAHTERAMAS yang subtansinya harusmemuat bagaimana mekanisme program yang harusmelibatkan masyarakat mulai dari pelaksanaan

155


sampai ke tingkat pengawasan.

b) Perbaikan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yangmengatur secara detail prinsip-prinsip danmekanisme kerja, serta pertanggungjawabanprogram.

c) Momerandum Of Understanding (MOU) antaraPemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara denganseluruh Pemerintah Kabupaten/Kota mengenaifungsi dan tanggungjawab masing-masing.

d) Penambahan quota Pembebasan Biaya Pengobatan(PBP) BAHTERAMAS.

e) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selayaknyamemberikan penjelasan kepada publik melalui mediatentang sumber dana program BAHTERAMAS danrincian perhitungan anggaran yang digunakan.

f) Peningkatan kapasitas pengelola blok grant dalambentuk pelatihan dan diskusi reguler.

g) Pelibatan masyarakat, pemuda kelompoktermajinalkan, dan kelompok perempuan dalampengelolaan program BAHTERAMAS.

h) Pendekatan pemanfaatan dana block grant harusberbasis potensi sumberdaya desa/kelurahan danAlokasi dana block grant perdesa dialokasikansecara proporsional berdasarkan rencana kebutuhandesa/kelurahan.

156


157

GaleriFoto Kegiatan


158

Assesment Kota Kendari (Musrembang di Kel.Petoaha Kec.Abeli)

Antusias Peserta Assesment Kota Kendari


159

Assesment Kabupaten Kolaka

Assesment Kabupaten Buton Utara


160

Diskusi Implementasi Program Bahteramas

Breefing Media Audit Sosial Program Bahteramas


161

Lokalatih Audit Sosial Program Bahteramas

Hearing dengan DPRD Prop. Sultra


162

Evaluasi bersama Komunitas Program Audit Sosial Bahteramas

Seminar Hasil Audit Sosial Program Bahteramas


163

TentangPenul is/Penyusun


164

Supriadin

Lahir di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1976,selanjutnya menamatkan Sekolah Dasar di SDN OnewilaKecamatan ranomeeto, SMPN Ranomeeto dan SMANAngkasa. Pada tahun 2000 menamatkan Sarjana Pertaniandi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo.

Hidup dalam keluarga sederhana, menjadikan Supriadinkecil telah diajar mandiri sejak umur belia. Selaras dengankemandirian yang diajarkan oleh kedua orang tuanya,yaitu Abdul Latif dan Nariyah, Supriadin tumbuh menjadi

aktivis NGO dan juga menggeluti dunia wirausaha. Aktif menjalankanbeberapa program dibawah Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan(YPSHK) Sultra, memprakarsai dan mendirikan beberapa lembaga yang konserndalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.Aktif menulis artikel di beberapa media, dan menjadi peneliti, khususnya untukperbaikan perencanaan, kebijakan, anggaran dan layanan publik.

Irfan Ido, SP. M.Si.

Lahir di Raha pada tanggal 16 pebruari 1975,menamatkan sekolah dasar di SDN 1 Raha, MTsN Raha,dan SMAN 1 Raha di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2001 menyelesaikan pendidikan SarjanaPertanian di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian FakultasPertanian Universitas Haluoleo di Kota Kendari.Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikanpascasarjana (S2) Ilmu Perencanaan Wilayah di SekolahPascasarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2010. Sejak

November 2011, penulis melanjutkan pendidikan program Doktoral IlmuPertanian di Pascasarjana Universitas Haluoleo di Kota Kendari.

Penulis adalah anak terakhir dari tujuh bersaudara dari pasangan (alm) LaOde Ido dan Wa OdeFahimu. Dalam perjalanan hidup, Penulis berusahamelawan stigma yang telah berkembang bahwa anak terakhir (bungsu) adalahanak manja dan tidak mandiri, dan berhasil menunjukkan bahwa stigma itutidak terjadi pada semua orang. Tahun 2008, penulis menikahi Asyriani, S.Pt.,M.Si.

Selama menjadi mahasiswa (S1) penulis aktif di lembaga mahasiswa baiktingkat fakultas, universitas dan nasional. Pernah menjadi Ketua Umum UnitKegiatan Seni Unhalu tahun 1999-2000 dan Koordinator Nasional BPMN IkatanSenat mahasiswa Pertanian Indonesia tahun 1999-2001.

Tahun 2002, bermodalkan kemampuan membaca puisi dan orasi penulisserta tentu saja kemampaun akademik, poenulis memutuskan untuk mengabdike dunia kampus (akademik). Pengabdian membuahkan hasil dengan diangkatsebagai Dosen Tetap pada Jurusan Agribisnis Faperta Universitas Haluoleo


165

sejak tahun januari 2005 sampai sekarang. Disamping berprofesi sebagai dosen,penulis juga aktif di dunia NGO baik dalam diskusi maupun membantupelaksanaan program, salah satunya Yayasan Studi Pengembangan Hukumdan Kebijakan Sulawesi Tenggara.

Penulis menyukai “dunia sastra” dan dunia akademik. Dua dunia ini dipadukan untuk memasuki pintu dunia kebenaran yang logis dan estetis. Aktifmenulis dan membaca puisi pada berbagai even dan perlombaan. Aktif menuliskarya ilmiah pada beberapa jurnal yang berhubungan dengan Tri DharmaPergurunan Tinggi. Dan juga aktif menulis artikel dan opini pada beberapamedia cetak (harian) di Sulawesi Tenggara.

Penulis memiliki motto hidup: mengalir seperti air untuk kehidupan manusia!!!

Desi Fajariana

Merupakan putri ke-3 dari 3 bersaudara dari bapakMohammad Shaleh dan Siti Chotimah, Lahir di kota kecil diJawa timur, yaitu Situbondo, pada hari rabu tanggal 27Desember 1978.

Selain Situbondo sebagai kota penghasil gula, juga dikenalsebagai kota santri yang memberikan kesempatan padasetiap anak untuk dapat mengemyam mendidikan informal.Setelah lulus dari pendidikan formal di SMUN 1 situbondo,melanjutkan pendidikan di Fakultas pertanian, jurusanhortikultura universitas Brawijaya Malang.

Semasa mahasiswa aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatankemahasiswaan baik tingkat local, regional maupun internasional. Disini banyakmembuka wawasan, jaringan dan pengalaman tentang bagaimana kondisisocial masyarakat, bagaimana berintegrasi dengan masyarakat dan bagaimanamengelola sebuah jaringan sosial.

Tahun 2005, berimigrasi ke Sulawesi Tenggara tepatnya di Kota kendari. DiKota inilah mulai bergabung dengan NGO yang dimulai dari Aliansi Perempuan(ALPEN) Sultra. Disini banyak belajar tentang bagaimana advokasi terhadapHak-hak Perempuan khususnya membela serta memperjuangkan hak-hakperempuan, menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasiterhadap perempuan. Adapun kegiatan yang pernah diikuti yaitu sebagaipendamping dalam program “Perempuan dan Hutan”, dimana program inibertujuan untuk menginisiasi peran perempuan dalam pelestarian SDA denganlokasi Konawe Selatan, selain itu juga aktif sebagai assisten pendampingadvokasi untuk inisiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan membentukJaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) dengan bidang usaha abon ikan,krupuk ikan dan pedagang informal.

Sejak tahun 2006, bergabung di Yayasan Pengembangan Studi Hukum danKebijakan (YPSHK) Sultra untuk staf keuangan, aktif terlibat dalam beberapasurvey serta aktif dalam pengelolaan program yang terkait untuk mewujudkangerakan pengawasan pembangunan berbasis komunitas yang memiliki aksesdan kontrol, menghormati HAM, Hukum dan Pluralisme.


166

Yusuf Tallamma

Lahir di Nanggala pada tanggal 23 Oktober. MenempuhPendidikan Dasar dan menengah di SD Wundulako, SMPWundulako dan SPP/SPMA Wawotobi. Tahun 2002menamatkan kuliah di Fakultas Pertanian UniversitasHaluoleo Kendari.

Selama mahasiswa aktif berorganisasi baik di lembagaeksternal maupun internal kampus diantaranya MantanWakil Ketua SMPT Unhalu, Mantan Ketum HIMAGROFaperta Unhalu, Pengurus HMI Cab. Kendari dan WALHISultra. Selain itu ikut mendirikan beberapa LSM seperti

LBH Kendari dan YPSHK Sultra. Selain berorganisasi, juga seringkali menulisbeberapa artikel di media cetak lokal serta menulis beberapa panduan maupunhasil penelitian diantaranya sistem pertanian tradisional masyarakat Moronenedi HukaEa-LaEa, dampak perkebunan sawit PTPN XIV terhadap masyarakatAsera Konawe Utara, respon masyarakat terhadap alih fungsi Pulau BahubuluLasolo menjadi kawasan pertambangan PT. Antam Tbk, panduan monitoringanggaran serta panduan monitoring dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Joss Hasrul

Joss Hasrul lahir di Kendari 35 tahun silam. Tepatnya26 Agustus 1976. Terlahir dari pasangan (Alm) Bapak H.Muchsini P BA, ayahnya dan Sarlina Ambelino ibunya.Semenjak kecil sudah menetap di sebuah kampung kecil,Punggaluku, Konawe Selatan. Saat itu ayahnya menjadilurah selama 12 tahun (sejak tahun 1984-1996 ), sedangibunya bekerja sebagai PNS di Kecamatan Laiena. Hasruladalah anak ke dua dari lima bersaudara.

Seperti saudara-saudaranya yang lain Hasrulmenamatkan seluruh jenjang pendidikan dasar hinggamenengah di Punggaluku. Sekolah dasar diselesaikan diSD Negeri 1 Punggaluku dan melanjutkan ke SMP Negeri

Ambesea hingga tamat. Kemudian masuk ke SMA Negeri Lainea hingga tamatdi tahun 1991.

Setamat dari sekolah menengah umum kemudian Hasrul melanjutkan kuliahdi Universitas Haluoleo (Unhalu) dan menamatkan di jenjang sarjana mudateknik Unhalu sambil terlibat dalam organisasi pers mahasiswa dan organisasipencinta alam.

Dalam proses selanjutnya, usai menamatkan diri bangku kuliah, Hasrulmulai bekerja secara profesional sebagai seorang wartawan. Tercatat sejumlahmedia massa pernah disumbangkan buah pikirannya dalam bentuk artikeldiantaranya bekerja di Tabloid Pro Demokrasi Tahun 1997-1999, bekerja diKoran Harian Kendari Ekspres tahun 1999 – 2004, menjadi Koresponden MediaLuar Negeri Van Zorge (Media Report Belanda) 2006-2007 dan Harian The


167

Jakarta Post tahun 2004-2007. Dan terakhir bekerja sebagai Koreponden TransTV wilayah Sulawesi Tenggara hingga kini. Selanjutnya mendirikan sejumlahmedia alternatif berupa Koran mingguan altenatif ”JEJAk” dan Radio KomunitasGreen News yang kini beroperasi di Konawe Selatan.

Tak hanya bekerja profesional sebagai wartawan, Hasrul juga terlibat dalamkegiatan organisasi kemasyarakatan diantaranya sebagai Direktur LembagaStudi Pers Sulawesi Tenggara (LSP SUltra), Koordinator Green Press(Perkumpulan Wartawan Lingkungan), dan Koordinator Regional InformationComunication (RIC) se Sulawesi untuk Sektor Kehutanan. Juga terlibat dalaminisiasi advokasi rakyat dengan koalisi berbagai LSM di Kendari untuk isu-isupelanggaran HAM dan demokratisasi. Pada kurun tahun 2005 -2006, bersamaelemen LSM dan kelompok tani pelestari hutan ikut ambil bagian dalammendorong lahirnya produk peraturan daerah yakni Peraturan Daerah (Perda)Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) dan kehutanan berbasis masyarakatserta mendorong lahirnya Perda Tahura Nipa-nipa dan Popalia di Kota Kendari.Serta menjadi mediator komunikasi informasi media pada pengelolaan hutanrakyat (Social Forestry) di Konawe Selatan yang tergabung dalam Jaringanuntuk Hutan dan Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL)

Dalam aktifitas sosial politik dan partispasi pada daerah Hasrul bersamaelemen pemuda dan tokoh masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan menjadisalah satu penggagas lahirnya aspirasi pemekaran daerah Konawe Selatanmenjadi daerah otonom. Dan ditunjuk menjadi tim nenilai dan perumus Logodaerah Konawe Selatan mewakili unsur Pers.

St.Fatimah (Fetty)

Lahir di Kolaka, 26 Juli 1979 anak ke lima dari delapan bersaudara daripasangan (Alm) H.Baedjuri dan Hj.Pahisah.Tamat SDN 3 Laloeha Kolakatahun 1991, MTsN Kolaka tahun 1994, SMU 1 Kolaka tahun 1997 danmenyelesaikan Strata 1 di Universitas Kaluoleo pada tahun 2005. Selama diperkuliahan aktiv di organisasi pencinta alam ( MAHACALA UNHALU).Sebelum bergabung di YPSHK tahun 2010,aktif di LePMIL selama 3 tahunsebagai fasilitator dan pendampingan terhadap kelompok tani yang membukalahan perkebunan di kawasan Tahura Murhum. Di Lembaga YPSHK terlibatdalam program audit social program Bahteramas untuk wilayah Kab. Kolaka(Desa Towua dan Desa Puubunga) di mana dalam program tersebut aktifdalam melakukan pendampingan untuk melihat dampak dan manfaat dari 3pilar program Bahteramas (Block Grant, Bantuan Operasional Pendidikan , danPembebasab Biaya Pengobatan). Program Bahteramas merupakan programdari pemerintah provinsi Sulawesi tenggara.


168

St Hermin Tahir

Lahir di Raha, 11 Juli 1981 anak dari Bapak Muh Tahir K dan Ibu Hj Habasiahmerupakan anak pertama dari empat bersaudara. Tamat SD No 6 Raha tahun1993, SMP 1 Raha tahun 1996, SMU 1 tahun 1999 dan menyelesaikan Strata 1Universitas Haluoleo pada tahun 2004. bergabung di lembaga YPSHK sejaktahun 2008 yang sebelumnya pernah bekerja di Walhi Sultra selama 3 tahun.Selama di YPSHK aktif dalam menjalankan program advokasi tentang pendidikandan kesehatan, terakhir terlibat dalam program audit social program Bahtramasyang dilakukan oleh YPSHK dan TIFA,dalam program tersebut aktif dalammelakukan dampingan untuk melihat dampak dan manfaat dari 3 pilarprogram bahtramas ( blok grant, BOP dan PBP) yang dikeluarkan oleh pemerintahProvinsi Sultra.

Abdul Haris

Lahir di Lasora, 19 Agustus 1984 anak dari Bapak Abdul Hafid dan IbuWaode Mohiza (Alm) merupakan anak ke enam dari enam bersaudara. TamatSD Lasora tahun 1997, SMP 1Kulisusu tahun 2000, SMU 1 kulisusu tahun 2003,dan menyelesaikan Strata 1 Universitas Haluoleo pada tahun 2008. bergabungdi lembaga YPSHK sejak tahun 2011. Selama di YPSHK aktif dalam menjalankanprogram advokasi tentang pendidikan dan kesehatan, terlibat dalam programaudit social program Bahteramas yang dilakukan oleh YPSHK dan TIFA,dalamprogram tersebut aktif melakukan pendampingan untuk melihat dampak danmanfaat dari 3 pilar program bahtramas ( blok grant, BOP dan PBP) yangdikeluarkan oleh pemerintah provinsi sultra.


169


Daftar Pustaka

Bahagijo, Sugeng. 2007. Ketidakmauan atau ketidakmapuan: Memikir-kan Indikator bagi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Makalah.

Colletta, Nat J dan Umar Kayam. 1987. Kebudayaan dan Pemban-gunan. Yayasan Obor Indonesia.

FAO. 1991. Participatory Monitoring and Evalution. RAPA Bangkok– Thailand. 51pp.

Muljono, P., dkk, 2007. Pengembangan Sistem Audit Sosial untukMengevaluasi Kinerja Layanan Pemberdayaan Sosial. Sodalitiy: JurnalTransdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol. 01, No.03. IPB Bogor.

Palupi, Sri, 2008. Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi,Sosial dan Budaya. Makalah

Sulistyani. A. T. (Editor), 2004. Memahami Good Governance dalamPerspektif Sumberdaya Manusia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta

Sumardi, Mulyanto dan Hans Dieter Evers. 1982. Kemiskinan danKebutuhan Pokok. CV. Rajawali dan YIIS. Jakarta.

Suryadi dkk, 2008 Pendekatan Berbasis Hak dalam Strategi Penang-gulangan Kemiskinan (Makalah).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tantangRatifikasi Konvenan Ekonomi, Sosial, Budaya.



“…. Menurut pemberitaan Koran, katanya Block Granttelah dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana didesa ya,…????”

“…. Block Grant,..??? Kepala Desa Saja yang tau itu,…sebagai masyarakat kita tidak pernah diajak untuk membicarkanBlock Grant itu”,

“…. Lah itu kantor dan balai desa kelihatannya baru diban-gun,… mungkin itu yang dihitung dalam pemecahan rekorMURI juga,…??

“…. Enak saja,… Balai dan kantor desa itu sudah ada sejaklama,… kalau pengecatannya mungkin bisa diklaim sebagai hasilkerjannya Blockgrant,.. itu juga tumpang tindih dengan ADDataupun PNPM,…. Coba tanya,.. yang mana yang dikerjaPNPM atau ADD,… pasti yang itu juga yang ditunjuk,…..pengawasannya kacau ini boss,… kelihatan sekali kalau programasal jadi,….”

(wawancara dengan Daniel, tokoh masyarakatdi Kabupaten Buton Utara)

Documents

Kedermawanan Semu, Audit Sosial Program Bahteramas 2012