KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN

KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN

Jln Nila pluneng kebonarun kode pos ( 27486 ) nomor Telpon 0274 ( 3102395)

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Kepala Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

tentang Penetapan Renstra-SKPD Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU STRATEGIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi

Pelayanan SKPD .

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil

Bupati

Terpilih

3.3 Telaah RTRW dan KLHS

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU RPJMD

BAB VII P E N U T U P

Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 diwujudkan melalui proses demokratisasi, untuk memperkuat

posisi negara yang selalu hadir ditengah−tengah masyarakat, berdaulat bersama rakyat

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya

pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang

baik bermuara pada terwujudnya good governance yang akan berdampak pada

pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka

harus disusun grand−design perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Begitu juga, perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus

dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Kecamatan Kebonarum diarahkan untuk mendukung urusan umum

penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Dan untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan stakeholder wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD)

dengan mengacu pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Klaten, serta memperhatikan

RPJMD Provinsi dan Renstra K/L.

Begitu juga, sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonarum

wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

selama periode tahun 2016 – 2021

Hal ini, diharapkan adanya keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor akan mempermudah mewujudkan visi

dan misi Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dalam mendukung terwujudnya

visi, misi dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati periode 2016-2021


1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2021adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran




12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor


15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor


19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat



20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan




22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan


23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan

Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015; dan

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.


1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Kecamatan

Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman


Kepala Dinas Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten beserta seluruh

jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja pada setiap akhir

tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra-SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021 adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis

strategis secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang

menjabarkan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mengatasi

permasalahan yang dihadapi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah

secara sinergis dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten

Klaten, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, maupun dana bantuan dari pihak

ketiga.

1.4 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis ( Renstra-SKPD ) Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2020 merupakan impelentasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 juga memperhatikan Renstra-SKPD

Provinsi dan Renstra K/L.

Renstra SKPD KECAMATAN KEBONARUM ini disusun setelah RPJMD

Kabupaten Klaten ditetapkan ataupun sebaliknya dapat digunakan sebagai bahan

penyusunan RPJMD dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau pedoman

untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan - SKPD. Rencana Kerja-SKPD merupakan

dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah sebagai turunan dari

Renstra-SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Adapun

diagram alir dokumen perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, adalah sebagai-berikut :

RPJM Prov. Jawa Tengah


Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen


Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2016-

2021disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


1.3 Landasan Hukum

1.4 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU STRATEGIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD .

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3 Telaah RTRW dan KLHS

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

Pedoman

APBD Kabupaten

Klaten

Rincian

APBD

RKA -

SKPD

Pedoman RKPD Kabupaten

Klaten

RENJA -

SKPD

Pedoman

Dijabarkan RPJM Kabupaten

Klaten

Pedoman

RAPBD

Kabupaten

Klaten

RENSTRA-

SKPD

Diperhatikan

Pedoman

Mengacu

Renstra SKPD Prov. Jawa Tengah

Renstra K/L

Memperhatikan

RTRW Kabupaten

Klaten


Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

a. Gambaran pelayanan SKPD

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

c. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan

d. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta

indikator kinerja

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

A. Kebijakan Umum

B. Kebijakan Teknis

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Sebagaiman tabel indikator kinerja SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII P E N U T U P


xBAB II

GAMBARAN UMUM

PELAYANAN KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Satuan Kerja Pangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kebonarum dibentuk

berdasarkan Peratuan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

dan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, dan

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

a. Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebonarum adalah melaksanakan urusan

umum di bidang perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Fungsi

Kecamatan Kebonarum adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

4. Pelaksaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi Kecamatan Kebonarum.

1. Kepala Badan

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah,

meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan administrasi

ketatausahaan, meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan,

evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan,

rumah tangga, pengandaan dan pemeliharaan perlengkapan

kantor serta melalukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan.


Sub Bagian Keangan mempunyai tugas sebagai Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) yang melaksanakan fungsi

pengelolaan keuangan SKPD-KECAMATAN KEBONARUM.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas

menyusun rencana progam kegiatan, pengumpulan dan

pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD.

3. Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kecamatan Kebonarum, terutama dalam hal

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pembinaan dan

pelaksanaan tugas pembangunan daerah bidang ekonomi, yang

meliputi :

3.1 Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi

3.2 Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman

Modal

4. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanaan sebagian

tugas Kecamatan Kebonarum, terutama dalam hal


pelaksanaan tugas pembangunan daerah bidang fisik dan

prasarana, yang meliputi :

4.1 Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata.

4.2 Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan

sebagain tugas Kecamatan Kebonarum, terutama dalam hal


pelaksanaan tugas pembangunan daerah bidang sosial dan budaya,

yang meliputi :

5.1 Sub Bidang Informasi, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesra

5.2 Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan


6. Bidang Pengendalian Pendataan, Evaluasi & Pengembangan

Kelompok Pengendalian Pendataan, Evaluasi & Pengembangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan

Kebonarum, terutama dalam hal mengkoordinasikan penyusunan

perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas pembangunan

daerah bidang Pengendalian Pendataan, Evaluasi & Pengembangan,

yang meliputi :

6.1 Sub Bid Pengelolaan data dan Statistik

6.2 Sub Bid Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Adapun Struktur Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten,

sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22

Tahun 2008, sebagaimana Bagan 2.


Lampiran : Keputusan Bupati Klaten Nomor : 22 Tahun 2008

Tanggal : 12 – 9 - 2008

2.2. Sumber Daya yang di miliki Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

Sumber daya yang di miliki Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagian pelaku

dalam rangka mendukung pelaksanaan Program kegiatan dalam mencapai

tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan

prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan. Adapun secara sekilas,

sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

Kepala SKPD

Sekretaris

Subag Perencanaan

dan Pelaporan

Subag Umum dan Keuangan

Umum dan

keuangan

Kelompok

Jabatan

Fungsional

Kepala seksi Tata

Pemerintahan

Kepala seksi Pemberdayaaan Masyarakat Desa

Kepala Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum


Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai

Berdasarkan Golongan Berdasarkan Pendidikan

Golongan Jumlah Lulusan Jumlah

I 0 S2 0

II 8 S1 6

III 12 D3 1

IV 0 SLTA 13

SLTP 0

SD 0

Dengan melihat SDM yang di miliki Kecamatan Kebonarum

Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten di tinjau dari pendidikan formal,

paling banyak adalah lulusan/tamatan S1. Mengingat sangat cepatnya

perkembangan teknologi saat ini, dan tuntutan perencanaan daerah

maka diperlukan peningkatan pendidikan keahlian pada staf/pegawai di

lingkungan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten guna mempercepat

pencapaian target dan sasaran pembangunan di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

Sedangkan sarana dan prasarana sebagai penopang tugas pokok

dan fungsi pelayanan yang dimiliki Kecamatan Kebonarum Kabupaten

Klaten Kabupaten Klaten sebagaimana adalah, sebagai Tabel 2.2

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Kebonarum

Kabupaten Klaten

NO

SUMBER DAYA

JUMLAH

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

Tanah dan lahan seluas

Gedung perkantoran

Kendaraan bermotor: a. Roda empat b. Roda dua

Peralatan Kantor

- Meja

- Kursi

- Almari arsip : 40 buah - Almari peralatan / obat : 3 buah

- Meja dan kursi tamu : 7 unit

967,39 Ha

2.666 M2

1 buah

8 buah

43buah

140 buah

10 buah 1 buah

3 set

Kondisi sedang

Kondisi sedang Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

-

Kondisi baik


- Televisi

- Almari Es/Kulkas : 3 buah

- Filling kabinet : 24 buah

- Komputer - Pesawat telepon : 8 buah

- Mesin Telp dan Fax : 1 buah

- Note book / laptop : 4 unit

- LCD Projector : 2 unit

- Mesin ketik : 27 buah

- Mesin foto copy : 1 buah - AC

- Kamera

- Wire less

- Jaringan internet : 1 unit

- Over Head Proyektor ( OHP ) : 2 buah

0 buah

0 buah

4 buah

2 unit 1 buah

0 buah

4 buah

1 buah

0 buah

0 Buah 1 buah

2buah

1 buah

1 Buah

buah

Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada tabel 2.2 di atas,

hal yang perlu diantisipasi kedepan adalah penataan, dan

pengelolaan aset daerah untuk melaksanakan ketentuan ayat (2), dan

ayat (3) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa Kecamatan Kebonarum Kabupaten

Klaten Kabupaten harus fokus pada urusan umum penyelenggaraan

pemerintahan bidang perencanaan daerah.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

a. Kinerja Pelayanan Capaian Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun

2011-2015

Kinerja Pelayanan capaian Rencana Strategis Kecamatan

Kebonarum Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

dengan mengacu pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten 2010-

2015, dapat dilihat pada Tabel 2.3


Tabel 2.3 Pelaksanaan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Kabupaten

Klaten

Tahun 2011-2015

Indikator Target Awal

Renstra Tahun 2010

Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Pertumbuhan PDRB 4,36 4,37 1,96 4,39 4,32 4,4 5,72 4,42 3,65 4,44

Laju inflasi 6,09 7,35 7,9 8,62 0,81 5,35 7,43 6,62 4,61 4,35

PDRB per Kapita 3.794.564,88 3.950.597,60 3.774.209,11 4.113.304,55 4.211.507,35* 4.283.373,19 4.028.840 4.461.167,29 4131724,25 4.647.070,05

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional

Persentase Jumlah penduduk Miskin

16,13 15,38 17,95 14,63 16,71 13,88 15,6 13,14 14,58 12,41

Ruang publik yang

berubah peruntukannya

3 0 0 0 2 0 0

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD

yg telah ditetapkan dgn

PERDA

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJMD


PERDA/PERKADA

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD


PERKADA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Buku ”kabupaten dalam

angka”

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Buku ”PDRB

kabupaten”

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Berdasarkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan

urusan umum penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonarum

Kabupaten Klaten pada periode Pelaksanaan Renstra Kecamatan

Kebonarum Tahun 2011-2015, dapat dijelaskan sebagai berikut:

......

......


b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD KECAMATAN

KEBONARUM

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD dilakukan untuk

mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek

pendanaan pelayanan SKPD. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan SKPD selama Periode Renstra-SKPD KECAMATAN

KEBONARUM Tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.6

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD KECAMATAN

KEBONARUM

Uraian

Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya

( dlm Ribu Rp. )

2011 2012 2013 2014

T R T R T R T R

Belanja 6.858.123. 6.425.883. 8.630.163 7.931.431 9.242.654 8.518.064 11.171.530. 10.395.444.

1. Belanja Tidak Langsung 2.408.123. 2.390.012. 2.727.437 2.590.891 3.089.903 2.951.300 3.381.965. 3.217.761

1.1 Belanja Pegawai 2.408.123. 2.390.012 2.727.437 2.590.891 3.089.903 2.951.300 3.381.965. 3.217.7611

2. Belanja Langsung 4.450.000. 4.035.871. 5.902.726 5.340.540 6.152.751 5.566.764 7.789.565. 7.157.683.

2.1 Belanja Pegawai 725.034. 611.704. 1.116.854 1.032.472 1.140.734 974.166 1.098.434. 985.604.

2.2 Belanja barang dan jasa 3.663.166. 3.370.684. 4.552.859 4.078.575 4.744.564 4.341.187 6.084.139. 5.658.512.

2.3 Belanja Modal 61.800. 53.482. 233.013 229.493 267.453 251.411 606.991. 5135.645

Sumber : Evaluasi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014, KECAMATAN KEBONARUM 2015 diolah.

Berdasarkan Tabel 2.6 sebagaimana tersebut di atas realisasi proporsi

belanja tidak langsung selama 4 tahun pertumbuhannya rata-rata 25,72 %,

sedang belanja langsung rata-rata 43,61 %.

b. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kab/kota terhadap

Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Disperindagkop

dan UMKM Kabupaten Klaten terhadap Sasaran Renstra SKPD

Provinsi dan Renstra K/L dapat disajikan pada Tabel 2.7


Tabel 2.7 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kab/kota terhadap

Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No Indikator Kinerja

Capaian Sasaran

Renstra SKPD Kab/kota Renstra SKPD Provinsi Renstra K/L

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014

Th

2011

Th

2012

Th

2013 Th 2014

Th

2011

Th

2012

Th

2013

Th

2014

1 Pertumbuhan PDRB 1,96 4,32 5,72 3,65

2 Laju inflasi 7,9 0,81 7,43 4,61

3 PDRB per Kapita 3.774.209,11 4.211.507,35

* 4.028.840 4131724,25

4 Indeks ketimpangan Williamson

(Indeks Ketimpangan Regional

5 Persentase Jumlah penduduk

Miskin 17,95 16,71 15,6 14,58 16,21 14,98 14,44 13,62

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) pada Kecamatan Kebonarum

Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan

terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks namun

dari tantangan tersebut ada peluang yang sebagai dasar untuk penyelesaian

dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan dan peluang yang

dihadapi oleh Kecamatan Kebonarum adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

Bidang Perencanaan Bidang Ekonomi

Tantangan yang dihadapi oleh bidang ekonomi sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan daerah yang

bersifat pendekatan partisipatif dengan pendekatan teknokratik

b. ....

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Tantangan yang dihadapi oleh bidang sosial budaya sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Banyaknya SKPD yang menjadi rentang kendali koordinasi bidang

Sosial budaya.


b. Terbatasnya jumlah personil SDM.

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Tantangan yang harus dihadapi oleh Bidang Fisik dan Prasarana

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Dokumen perencanaan hasil Musrenbangkab yang disusun belum

menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat

dilaksanakan. Dokumen perencanaan yang disusun cenderung

masih berupa wish list. Program dan kegiatan yang direncanakan

masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Hal

ini mengakibatkan perencanaan yang disusun tidak dapat

sepenuhnya dilaksanakan..

Bidang Perencanaan Pengendalian Pendataan, Evaluasi &

Pengembangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Bidang Pengendalian Pendataan,

Evaluasi & Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai berikut:

a. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder

dan primer, baik dari hasil pengendalian dan evaluasi maupun

hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga

kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah

pembangunan belum fokus.

b. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi

perencanaan pembangunan.

2. Peluang

■ Bidang Perencanaan Bidang Ekonomi

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Ekonomi

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Ketersediaan anggaran dalam rangka peningkatan sumber daya

manusia bidang ekonomi secara bertahap dan berkesimbungan.

b. Ketersediaan regulasi dalam rangka pengembangan bidang ekonomi

di Kabupaten Klaten.

c. Terbuka dan kemudahan iklim investasi dalam bidang industri, dan


d. Minat investor ke Kabupaten Klaten cukup tinggi untuk

pengembangan usaha bidang ekonomi.

■ Bidang Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang sosial

budaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Ketersediaan SDM perangkat daerah untuk maju dan berkembang.

b. Ketersediaan regulasi yang mendukung etos kerja dan budaya kerja

perangkat daerah.

c. Kondusivitas wilayah untuk menjamin keberlangsungan

pembangunan, dan

d. ......

■ Bidang Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang fisik dan

prasarana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang mendukung pengembangan

usaha dan strategis.

b. Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan dalam pengaturan

dan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang wilayah.

c. ......

■ Bidang Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Penelitian

dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

berikut :

a. Adanya dukungan data dan informasi pelaksanaan

pembangunan akan mempermudah penyelesaian permasalahan

pembangunan daerah.

b. Adanya motivasi untuk mengembangkan hasil Krenova, dan potensi

unggulan kawasan sebagai daya saing daerah.


BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

No

Aspek Kajian

Standar yang Digunakan

Capaian Kondisi Saat

Ini Th. 2014

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan SKPD Internal (sesuai

kewenangannya)

Eksternal (di luar

kewenangannya)

1 Pertumbuhan

PDRB

PDRB (t+1) - PDRB (t) X

100%

PDRB (t)

3,65 Regulasi dan daya

dukung

pemerintah dalam memfasilitasi

pengembangan dan peningkatan 9

(sembilan) lapangan usaha

pembentuk PDRB secara

proporsional dan berimbang

Pasar, teknologi

dan informasi

tumbuh lebih cepat dibanding

kesiapan pemerintah dalam

menjalankan tupoksi SKPD

SKPD bergerak

atas dasar siklus

perencanaan dan penganggaran

sehingga permasalahan di

lapangan bergerak mencari

penyelesaiannya sendiri

2 Laju Inflasi [{(1+Δ I n fi)(1+ΔI n f2)(1+Δ I n ft)}¹/t] – 1

Dimana : Δ I n ft = perubahan nilai

inflasi t = tahun pengamatan

4,61 Belum optimalnya koordinasi Tim

Pengendali Inflasi Daerah dalam

menjaga kinerja ekonomi daerah

Perdagangan bebas, dan arus

barang yang masuk tidak

mungkin dihadang dengan produk

lokal

3 PDRB

Perkapita

PDRB PDRB

Penduduk tengah tahun

4.131.724,25

4 Persentase Jumlah penduduk Miskin di atas garis kemiskinan

(100 - angka kemiskinan) 14,58

6 Penjabaran program

RPJMD kedalam

RKPD

Dokumen RPJMD dan RKPD

7 Ketersediaan

data dan informasi

pelaksanaan pembangunan

Buku “ kabupaten dalam

angka “

ada

8 Penanaman Modal Daerah

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2015 – 2020

Belum adanya rencana induk

pembangunan industri daerah

Rendahnya daya saing produk IKM

dalam menghadapi dampak

globalisasi

9 Investasi Infrastruktur

Jangka Menengah (

Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2JM) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ( MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI

DAN BERDAYA SAING”PERIODE 2016-2021 )

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih periode tahun 2016-2020 berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.2

Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Toto Titi Tentrem Kertoraharjo

Misi dan Program Prioritas Kepala

Daerah

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Eksternal Internal

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan

1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan

pembangunan daerah.

SKPD belum sepenuhnya

menerapkan standar

pelayanan kinerja : SP, dan SOP tentang

pelibatan masyarakat

dalam pembangunan

daerah

Masih terbatasnya peran masyarakat

dalam pelaksanaan

pembangunan, karena sosial-impact yang

diharapkan rendah

Masih terbatasnya Tidak adanya katup

pengendalian dan

pengawasan bagi SKPD untuk memastikan

bahwa SKPD telah

menerapkan standar

pelayanan kinerja berdasar budaya kerja,

dan pencapaian

keberhasilan target indikator daerah yang

harus

dipertanggungjawabkan

Terbukanya pasar, teknologi dan

informasi

seharusnya ditangkap sebagai

peluang untuk

berkembang dan

kemajuan.

2 Peningkatan aspek pelayanan umum urusan perencanaan pembangunan

daerah

Target Capaian Kinerja Indikator

Daerah belum

sepenuhnya menjadi target agregat

pelayanan SKPD

Belum terpahaminya visi dan misi KDH

sebagai janji politik

yang harus diwujukan

Belum sepenuhnya target indikator daerah

menjadi tolok-ukur

keberhasilan kinerja organisasi

3 Peningkatan ketersediaan data

statistik perencanaan pembangunan daerah

Belum optimalnya pola

kemitraan, serta lemahnya akses data

statistik perencanaan

pembangunan yang tersedia di masing-

masing SKPD penyedia

layanan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Telaahan Visi, Misi dan Program Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten

Klaten, sebagaimana Tabel 3.3

Tabel 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Visi : .......

Misi dan Program Renstra K/L Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Eksternal Internal

Misi ....... 1 Program ..... SKPD belum

sepenuhnya Tidak adanya katup pengendalian dan

Masih terbatasnya

Terbukanya pasar, teknologi dan informasi


menerapkan standar

pelayanan kinerja :

SP, dan SOP

pengawasan bagi SKPD

untuk memastikan

bahwa SKPD telah menerapkan standar

pelayanan kinerja

berdasar budaya kerja, dan pencapaian

keberhasilan target

indikator daerah yang harus

dipertanggungjawabkan.

sumber daya

produktif

terhadap akses: pasar,

modal,

teknologi, dan

informasi.

seharusnya ditangkap

sebagai peluang untuk

berkembang dan kemajuan.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 berdasarkan Rencana

Struktur ruang dan tugas pokok fungsi SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten

Klaten, sebagaimana Tabel 3.4

Tabel 3.4 Telaah Struktur Ruang Terhadap Tupoksi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Klaten

No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat

ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang

terhadap Kebutuhan

Palayanan SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan SKPD

PKN PKN

PKW dengan fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pemerintahan,

pelayanan sosial dan ekonomi,

permukiman perkotaan,

perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, kesehatan, perhubungan

dan peribadatan.

Klaten selatan, Klaten Tengah dan

Klaten Utara

Perumusan kebijakan teknis

perencanaan,

pengendalian dan

pembinaan pelaksanaan tugas

di bidang

perencanaan pembangunan

daerah


perencanaan,

pengendalian dan


di bidang


daerah

sebagai pusat PKW dengan fungsi

pengembangan sbg

kawasan pusat

pemerintahan, ekonomi,

permukiman

perkotaan, perdagangan dan

jasa, pendidikan,

kesehatan, perhubungan dan

peribadatan.

PKL dengan fungsi pengembangan

sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata,

pertanian, industri, pelayanan

perekonomian dan skala regional, pendidikan, kesehatan, perhubungan

dan peribadatan.

Delanggu dan

Prambanan

Perumusan

kebijakan teknis perencanaan,

pengendalian dan


di bidang


daerah

Perumusan


pengendalian dan


di bidang


daerah

sebagai PKL dengan

fungsi pengembangan sbg

kawasan

perdagangan dan jasa, permukimn

perkotaan,

pariwisata, pelayanan

perekonomian dan

skala regional,

kesehatan, dan peribadatan.

PKlp dengan fungsi pengembangan

sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata,

pertanian, industri, pelayanan

perekonomian dan skala regional,

pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.

Jatinom, Pedan, dan

Wedi

Perumusan


pengendalian dan

pembinaan

pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan

pembangunan daerah

Perumusan


pengendalian dan

pembinaan

pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan

pembangunan daerah

sebagai pusat PKlp

dengan fungsi pengembangan sbg

kawasan

perdagangan dan

jasa, pertanian, industri, pelayanan

perekonomian dan

skala regional, pendidikan, dan

peribadatan.

PKK dg fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pelayanan skala antar

kecamatan, pendidikan, kesehatan,

peribadatan, perdagangan dan jasa, pertanian, perekonomian dan sosial

utk skala lokal

Bayat, cawas, ceper, gantiwarno,

Jogonalan,

Juwuring, Kalikotes, karanganom,

Karangdowo,

Karangnongko,

Kebonarum, Kemalang,

manisrenggo,

ngawen, Polanharjo, Trucuk, Tulung dan

Wonosari.


perencanaan,

pengendalian dan pembinaan

pelaksanaan tugas

di bidang


daerah


perencanaan,

pengendalian dan pembinaan

pelaksanaan tugas

di bidang


daerah

Sebagai pusat PKK dg fungsi

pengembangan sbg

kawasan pusat pelayanan skala

antar kecamatan,

pendidikan,

kesehatan, peribadatan,

perdagangan dan

jasa, pertanian, perekonomian dan

sosial utk skala lokal


Sedangkan telaah pola ruang terhadap Tupoksi SKPD Kecamatan Kebonarum

Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.5

Tabel 3.5 Telaah Pola Ruang Terhadap Tupoksi SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten

Klaten

Rencana Pola Ruang

Kondisi Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

pada periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

A. Kawasan Lindung A

.

Kawasan Lindung

a.

Kawasan Hutan Lindung, Mencakup

luas ≥ 29 ha berada di

Kecamatan Bayat.

a.

Kawasan Hutan Lindung, Mencakup luas ≥ 29 ha

berada di Kecamatan

Bayat.

b.

Kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap

kawasan bawahannya adalah berupa kawasan

resapan air, meliputi

kecamatan: Kemalang, Manisrenggo,

Karangnongko,

Jatinom, dan Tulung.

b.

Kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap

kawasan bawahannya adalah berupa kawasan

resapan air, meliputi

kecamatan: Kemalang, Manisrenggo,

Karangnongko, Jatinom,

dan Tulung.

c.

Kawasan Perlindungan Setempat, diantaranya;

c.

Kawasan Perlindungan Setempat, diantaranya;

a

)

.

Kawasan sempadan

sungai mencakup

luasan ≥ 3.963 hektar yang

tersebar di wilayah

Kabupaten, dengan rincian sebagai

berikut :

a

)

.

Kawasan sempadan

sungai mencakup

luasan ≥ 3.963 hektar yang tersebar

di wilayah

Kabupaten, dengan rincian sebagai

berikut :

i dataran sepanjang

tepian sungai

bertanggul dengan lebar

paling sedikit

5 (lima) meter

dari kaki tanggul

sebelah luar;

i dataran sepanjang tepian

sungai bertanggul

dengan lebar paling sedikit 5

(lima) meter dari

kaki tanggul

sebelah luar;

Ii dataran sepanjang

tepian sungai

besar tidak

bertanggul di luar kawasan

permukiman

dengan lebar paling sedikit

100 (seratus)

meter dari tepi sungai;

dan

Ii

dataran sepanjang tepian sungai

besar tidak

bertanggul di luar

kawasan permukiman

dengan lebar

paling sedikit 100 (seratus) meter

dari tepi sungai;

dan

ii

i

dataran

sepanjang tepian anak

sungai tidak

bertanggul di luar kawasan

permukiman

dengan lebar paling sedikit

50 (lima

puluh) meter

dari tepi sungai.

i

ii

dataran

sepanjang tepian anak sungai tidak

bertanggul di luar

kawasan permukiman

dengan lebar

paling sedikit 50 (lima puluh)

meter dari tepi

sungai.

d Kawasan Suaka Alam,

Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

d Kawasan Suaka Alam,

Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

a

.

Taman Nasional

Gunung Merapi dengan luas kurang

lebih 893 (delapan

ratus Sembilan

a

.

Taman Nasional

Gunung Merapi dengan luas kurang

lebih 893 (delapan

ratus Sembilan puluh


puluh tiga) hektar

yang meliputi

sebagian wilayah Kecamatan

Kemalang; dan

tiga) hektar yang

meliputi sebagian

wilayah Kecamatan Kemalang; dan

b

.

Kawasan cagar

budaya meliputi:

b

.

Kawasan cagar

budaya meliputi:

1.

Candi Prambanan,

Candi Sojiwan,

Candi Bubrah, Candi

Lumbung,

Candi Sewu,

Candi Asu/Gana,

Candi

Lor/Candirejo, Candi Plaosan

Lor, dan

Candi Plaosan Kidul berada

di Kecamatan

Prambanan dengan luas

kurang lebih

67 (enam

puluh tujuh) hektar;

1.

Candi Prambanan, Candi Sojiwan,

Candi Bubrah,

Candi Lumbung, Candi Sewu,

Candi Asu/Gana,

Candi

Lor/Candirejo, Candi Plaosan

Lor, dan Candi

Plaosan Kidul berada di

Kecamatan

Prambanan dengan luas

kurang lebih 67

(enam puluh tujuh) hektar;

2

.

Candi

Prambanan, Candi Sojiwan,

Candi Bubrah,

Candi

Lumbung, Candi Sewu,

Candi

Asu/Gana, Candi

Lor/Candirejo,

Candi Plaosan Lor, dan

Candi Plaosan

Kidul berada di Kecamatan

Prambanan

dengan luas

kurang lebih 67 (enam

puluh tujuh)

hektar; dan Candi

Karangnongko

berada di Kecamatan

Karangnongko

dengan luas kurang lebih 1

(satu) hektar;

dan

2

.

Candi Prambanan,

Candi Sojiwan, Candi Bubrah,

Candi Lumbung,

Candi Sewu,

Candi Asu/Gana, Candi

Lor/Candirejo,

Candi Plaosan Lor, dan Candi

Plaosan Kidul

berada di Kecamatan

Prambanan

dengan luas kurang lebih 67

(enam puluh

tujuh) hektar; dan

Candi Karangnongko

berada di

Kecamatan Karangnongko

dengan luas

kurang lebih 1 (satu) hektar; dan

3.

Kawasan Pandanaran

berada di

Kecamatan Bayat dengan

luas kurang

lebih 9

(sembilan) hektar.

3.

Kawasan Pandanaran

berada di

Kecamatan Bayat dengan luas

kurang lebih 9

(sembilan) hektar.

B Kawasan Budidaya

a Kawasan peruntukan

hutan produksi;

a Kawasan peruntukan hutan

produksi;

a)

.

Hutan produksi terbatas

mencakup luasan

≥ 185 hektar berada di Kecamatan

Bayat.

a)

.

Hutan produksi terbatas mencakup

luasan ≥ 185 hektar

berada di Kecamatan Bayat.

b

).

Hutan produksi

tetap mencakup luasan ≥ 429

hektar meliputi

kecamatan: Bayat dan Kalikotes.

b

).

Hutan produksi tetap

mencakup luasan ≥ 429 hektar meliputi

kecamatan: Bayat dan

Kalikotes.

b

.

Kawasan peruntukan

hutan rakyat mencakup

luasan ≥ 1.514 hektar meliputi kecamatan :

Bayat, Jatinom,

b Kawasan peruntukan hutan

rakyat mencakup luasan ≥

1.514 hektar meliputi kecamatan : Bayat,

Jatinom, Karangnongko,


Karangnongko,

Kemalang,

Manisrenggo, Prambanan, Tulung

dan Wedi.

Kemalang, Manisrenggo,

Prambanan, Tulung dan

Wedi.

c.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman

pangan mencakup

luasan ≥ 28.949

hektar berada di seluruh kecamatan,

dengan perincian

sebagai berikut:

c Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan

mencakup luasan ≥ 28.949

hektar berada di seluruh

kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:

a

)

Kawasan

peruntukan

hortikultura

mencakup luasan ≥ 2.422 hektar

meliputi

kecamatan: Bayat, Cawas, Ceper,

Delanggu,

Gantiwarno, Jatinom,

Jogonalan,

Juwiring, Kalikotes, Karanganom,

Karangdowo,

Karangnongko,

Kemalang, Manisrenggo,

Ngawen, Pedan,

Prambanan, Trucuk, Tulung,

Wedi, dan

Wonosari.

a

)

Kawasan

peruntukan

hortikultura


meliputi kecamatan:

Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu,

Gantiwarno,

Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes,

Karanganom,

Karangdowo, Karangnongko,

Kemalang,

Manisrenggo,

Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk,

Tulung, Wedi, dan

Wonosari.

I Kelapa deres

meliputi

kecamatan: Bayat,

Gantiwarno,

Jogonalan, Kalikotes,

Kemalang,

Manisrenggo dan Wedi.

I Kelapa deres

meliputi kecamatan:

Bayat, Gantiwarno, Jogonalan,

Kalikotes,

Kemalang, Manisrenggo dan

Wedi.

Ii Kapuk

meliputi

kecamatan : Gantiwarno,

Jatinom,

Jogonalan, Kalikotes,

Ngawen,

Prambanan,

dan Tulung.

I

i

Kapuk meliputi

kecamatan :

Gantiwarno, Jatinom,

Jogonalan,

Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan

Tulung.

Ii

i

Kopi

meliputi

kecamatan: Jatinom,

Karangnongko

, Kemalang,

Tulung, dan Manisrenggo.

I

i

i

Kopi meliputi

kecamatan:


Kemalang, Tulung,

dan Manisrenggo.

I

v

Tembakau

rajangan dan asepan

meliputi

kecamatan:

Bayat, Ceper, Gantiwarno,

Jatinom,

Jogonalan, Prambanan,

Manisrenggo

dan Kemalang.

I

v

Tembakau rajangan

dan asepan meliputi kecamatan: Bayat,

Ceper, Gantiwarno,

Jatinom, Jogonalan,

Prambanan, Manisrenggo dan

Kemalang.

V Tembakau Virginia

meliputi

kecamatan: Pedan,

Trucuk, dan

Kalikotes.

V Tembakau Virginia meliputi kecamatan:

Pedan, Trucuk, dan

Kalikotes.

Vi

Tembakau Vorsternland

meliputi

kecamatan: Gantiwarno,

Jogonalan,

Kebonarum, Klaten

Vi

Tembakau Vorsternland

meliputi kecamatan:

Gantiwarno, Jogonalan,

Kebonarum, Klaten

Selatan, Klaten Utara, dan Wedi.


Selatan,

Klaten Utara,

dan Wedi.

V

ii

Cengkeh

meliputi

kecamatan: Jatinom,

Karangnongko

, Kemalang,

Manisrenggo dan Tulung.

V

i

i

Cengkeh meliputi

kecamatan:


Kemalang,

Manisrenggo dan

Tulung.

v

iii

Tebu meliputi

kecamatan: Bayat, Ceper,

Pedan,

Jatinom,


dan

Prambanan.

v

ii

i

Tebu meliputi

kecamatan: Bayat, Ceper, Pedan,

Jatinom,

Gantiwarno,

Jogonalan, dan Prambanan.

b

)

.

Kawasan

peruntukan

perkebunan


terdiri atas

komoditas

b

).

Kawasan peruntukan

perkebunan mencakup

luasan ≥ 1.080 hektar

terdiri atas komoditas

a. Pengembangan kawasan

peruntukan

peternakan mencakup

luasan ≥ 434

hektar meliputi

kecamatan:

Bayat, Cawas, Gantiwarno,

Jatinom,

Jogonalan, Wedi,

Karangdowo,

Karangnongko

, Kebonarum, Kemalang,

Manisrenggo,

Ngawen, Prambanan,

dan Tulung.

a.

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan

mencakup luasan ≥ 434

hektar meliputi kecamatan: Bayat,

Cawas, Gantiwarno,

Jatinom, Jogonalan, Wedi, Karangdowo,

Karangnongko,

Kebonarum, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen,

Prambanan, dan Tulung.

b. Kawasan

peruntukan pertanian

tanaman

pangan mencakup

luasan ≥

32.451 hektar ditetapkan

menjadi Lahan

Pertanian Pangan

Berkelanjutan

(LPPB).

b

.

Kawasan peruntukan

pertanian tanaman pangan mencakup

luasan ≥ 32.451 hektar

ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LPPB).

d Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

d Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

a

)

Kawasan

Peruntukan Perikanan

Tangkap, Kawasan

peruntukan perikanan

tangkap

mencakup seluruh perairan badan

sungai di wilayah

Kabupaten.

a

)

Kawasan Peruntukan

Perikanan Tangkap, Kawasan peruntukan

perikanan tangkap

mencakup seluruh perairan badan sungai

di wilayah Kabupaten.

a)

b).

Kawasan Peruntukan

Perikanan

Budidaya,

meliputi:

b)

.

Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya,

meliputi:

(a) waduk atau

rawa dengan

luas ≥ 170 hektar

berada di

Kecamatan

Bayat.

(a) waduk atau rawa

dengan luas ≥

170 hektar berada di

Kecamatan

Bayat.

(b) budidaya

pembibitan

dan

(b) budidaya

pembibitan dan

budidaya


budidaya

pembesaran

dengan luas ≥ 113

hektar

meliputi kecamatan:

Bayat,

Cawas, Jogonalan,

Juwiring,

Kalikotes, Karanganom

,

Karangdowo,

Karangnongko,

Kebonarum,

Manisrenggo, Ngawen,

Polanharjo,

Prambanan dan Tulung.

pembesaran

dengan luas ≥

113 hektar meliputi

kecamatan:

Bayat, Cawas, Jogonalan,

Juwiring,

Kalikotes, Karanganom,

Karangdowo,

Karangnongko, Kebonarum,

Manisrenggo,

Ngawen,

Polanharjo, Prambanan dan

Tulung.

(c)

Pengembang

an budidaya perikanan

berbasis

sistem kewilayahan

dilaksanakan

melalui pengembang

an kawasan

minapolitan

dengan komoditas

ikan nila

meliputi kecamatan:

Karanganom

, Polanharjo dan Tulung.

(c) Pengembangan

budidaya

perikanan berbasis sistem

kewilayahan

dilaksanakan melalui

pengembangan

kawasan minapolitan

dengan

komoditas ikan

nila meliputi kecamatan:

Karanganom,

Polanharjo dan Tulung.

C Kawasan Peruntukan

Pertambangan, terdiri atas;

C Kawasan Peruntukan

Pertambangan, terdiri atas;

a

)

.

Kawasan peruntukan

pertambangan mineral

meliputi:

a

)

.

Kawasan peruntukan

pertambangan mineral

meliputi:

(a

)

.

pertambangan andesit berada di

Kecamatan

Karangdowo;

(a). pertambangan andesit berada

di Kecamatan

Karangdowo;

(b

)

.

pertambangan batu gamping berada di

Kecamatan

Kalikotes;

(b). pertambangan batu gamping

berada di

Kecamatan Kalikotes;

(

c

).

pertambangan

lempung alluvial

meliputi kecamatan: Ceper,

Gantiwarno,

Jogonalan, Karanganom,

Karangnongko, dan

Ngawen.

(c). pertambangan

lempung alluvial

meliputi kecamatan:

Ceper,


Karanganom,

Karangnongko, dan Ngawen.

D Kawasan Peruntukan

Industri;

D Kawasan Peruntukan

Industri;

Kawasan peruntukan industri besar meliputi:

Kawasan peruntukan

industri besar meliputi:

Kawasan peruntukan industri besar meliputi:

Kawasan peruntukan

industri besar meliputi:

Program Pengawasan dan Pengendalian

Usaha Industri

Arahan Program Pengawasan dan

Pengendalian Usaha

Industri ke depan tetap harus memperhatikan

kawasan peruntukan

(a). Kecamatan Ceper

dengan luas ≥ 342 hektar;

(a). Kecamatan Ceper

dengan luas ≥ 342 hektar;

(b). Kecamatan Pedan

dengan luas ≥ 147

hektar; dan

(b). Kecamatan Pedan

dengan luas ≥ 147

hektar; dan

(c). Kecamatan

Prambanan dengan

luas ≥ 127 hektar.

(c). Kecamatan

Prambanan dengan

luas ≥ 127 hektar.

Kawasan peruntukan industri menengah

meliputi:

Kawasan peruntukan industri menengah

meliputi:

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Arahan Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah,

harus tetap memperhatikan

kawasan peruntukan.


(a). Kecamatan Klaten

Tengah dan

Kecamatan Klaten Utara dengan luas ≥

71 hektar;

(a). Kecamatan Klaten

Tengah dan

Kecamatan Klaten Utara dengan luas ≥

71 hektar;

(b). Kecamatan Karanganom dengan

luas ≥ 22 hektar;

(b). Kecamatan Karanganom dengan

luas ≥ 22 hektar;

(c). Kecamatan Delanggu

dengan luas ≥ 51 hektar; dan

(c). Kecamatan Delanggu

dengan luas ≥ 51 hektar; dan

(d). Kecamatan

Jogonalan dengan

luas ≥ 56 hektar.

(d). Kecamatan

Jogonalan dengan

luas ≥ 56 hektar.

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro

meliputi:

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro

meliputi:

(a).

industri pengecoran

logam berada di

Kecamatan Ceper

(a).

industri pengecoran

logam berada di

Kecamatan Ceper

(b).

industri pandai besi meliputi kecamatan:

Delanggu, Jatinom,

Karanganom, Manisrenggo, dan

Polanharjo.

(b).

industri pandai besi meliputi kecamatan:

Delanggu, Jatinom,

Karanganom, Manisrenggo, dan

Polanharjo.

(c).

industri tenun Alat

Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi

kecamatan: Bayat,

Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan

Pedan.

(c).

industri tenun Alat

Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi

kecamatan: Bayat,

Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan

Pedan.

(d).

industri konveksi

meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes,

Klaten Selatan,

Ngawen, Pedan, dan Wedi.

(d).

industri konveksi

meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes,

Klaten Selatan,

Ngawen, Pedan, dan Wedi.

(e).

industri genteng

meliputi kecamatan:

Ceper, Kalikotes, Karanganom,

Selatan, Ngawen,

dan Wonosari.

(e).

industri genteng

meliputi kecamatan:

Ceper, Kalikotes, Karanganom,

Selatan, Ngawen,

dan Wonosari.

(f). industri meubel/furniture

meliputi kecamatan:

Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten

Utara, Ngawen,

Trucuk, dan Wonosari.

(f). industri meubel/furniture

meliputi kecamatan:

Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten

Utara, Ngawen,

Trucuk, dan Wonosari.

(g).

industri

gerabah/keramik

meliputi kecamatan : Bayat, Wedi, dan

Wonosari.

(g).

industri

gerabah/keramik

meliputi kecamatan : Bayat, Wedi, dan

Wonosari.

(h).

industri pengolahan

tembakau meliputi kecamatan:

Gantiwarno, Wedi,

Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk

dan Wedi.

(h).

industri pengolahan

tembakau meliputi kecamatan:

Gantiwarno, Wedi,

Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk

dan Wedi.

(i) industri soon

meliputi kecamatan: Ngawen dan Tulung.

(i) industri soon

meliputi kecamatan: Ngawen dan Tulung.

(j) industri makanan

kecil meliputi

kecamatan: Jogonalan dan

Polanharjo.

(j) industri makanan

kecil meliputi

kecamatan: Jogonalan dan

Polanharjo.

E Kawasan Peruntukan

Pariwisata, meliputi;

E Kawasan Peruntukan

Pariwisata, meliputi

a

).

kawasan peruntukan

pariwisata budaya, mencakup;

a

.

kawasan peruntukan

pariwisata budaya, mencakup;

(

a

).

Candi Prambanan,

Candi Sojiwan,

Candi Bubrah, Candi Lumbung,

Candi Sewu, Candi

Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo,

Candi Plaosan Lor,

dan Candi Plaosan

Kidul berada di Kecamatan

Prambanan;

(a). Candi Prambanan,

Candi Sojiwan,

Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi

Sewu, Candi

Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi

Plaosan Lor, dan

Candi Plaosan Kidul

berada di Kecamatan Prambanan;


(

b

).

Candi Merak dan

candi

karangnongko berada di

Kecamatan

Karangnongko;

(b). Candi Merak dan

candi karangnongko

berada di Kecamatan Karangnongko;

(

c

).

Museum Gula Jawa

Tengah berada di

Kecamatan

Jogonalan;

(c).

Museum Gula Jawa

Tengah berada di

Kecamatan

Jogonalan;

(

d

)

.

Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi

Yaqowiyu berada di

Kecamatan

Jatinom;

(d).

Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi

Yaqowiyu berada di

Kecamatan Jatinom;

(

e)

.

Makam Ki Ageng

Pandanaran berada

di Kecamatan Bayat;

(e).

Makam Ki Ageng

Pandanaran berada di

Kecamatan Bayat;

(f

)

.

Makam Ki Ageng

Ronggowarsito berada di

Kecamatan

Trucuk;

(f). Makam Ki Ageng

Ronggowarsito berada di Kecamatan

Trucuk;

(

g

).

Makam Ki Ageng Perwito berada di

Kecamatan

Wonosari; dan

(g).

Makam Ki Ageng Perwito berada di

Kecamatan

Wonosari; dan

(h

)

.

keunikan lokal desa

wisata meliputi desa :

(h).

keunikan lokal desa

wisata meliputi desa :

b)

.

Kawasan peruntukan pariwisata alam

meliputi:

b)

Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi

(

a)

.

Deles Indah berada

di Kecamatan Kemalang;

(a). Deles Indah berada di

Kecamatan Kemalang;

(b

)

.

Gunung Watu Prau dan Pegunungan

Kidul berada di

Kecamatan Bayat;

dan

(b). Gunung Watu Prau dan Pegunungan

Kidul berada di

Kecamatan Bayat;

dan

(

c)

.

kawasan keunikan

batuan dan fosil berada di

Kecamatan Bayat

(c). kawasan keunikan

batuan dan fosil berada di Kecamatan

Bayat

c)

.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

c.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

(

a

).

Rawa Jombor

Permai berada di

Kecamatan Bayat;

(a). Rawa Jombor Permai

berada di Kecamatan

Bayat;

(

b

).

Obyek Wisata Mata

Air Cokro (OMAC),

Pemandian Lumban Tirto, dan

Pemancingan Janti

berada di Kecamatan Tulung;

(b). Obyek Wisata Mata

Air Cokro (OMAC),

Pemandian Lumban Tirto, dan

Pemancingan Janti

berada di Kecamatan Tulung;

(

c

).

Pemandian Umbul

Ponggok berada di

Kecamatan Polanharjo;

(c). Pemandian Umbul

Ponggok berada di

Kecamatan Polanharjo;

(

d

).

Pemandian

Jolotundo berada di

Kecamatan Karanganom; dan

(d). Pemandian

Jolotundo berada di

Kecamatan Karanganom; dan

(

e)

.

Pemandian

Tirtomulyono dan Pemandian

Tirtomulyani

berada di

Kecamatan Kebonarum.

(e). Pemandian

Tirtomulyono dan Pemandian

Tirtomulyani

berada di

Kecamatan Kebonarum.

Kawasan Lainnya Kawasan Lainnya

Kawasan peruntukan

lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan

yang meliputi:

Kawasan peruntukan

lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan

yang meliputi:

a

.

Depo Pendidikan

dan Latihan

a

.

Depo Pendidikan dan

Latihan Tempur


Tempur

(Dodiklatpur)

berada di Kecamatan Klaten

Selatan dengan luas

≥ 29 hektar;

(Dodiklatpur) berada di

Kecamatan Klaten

Selatan dengan luas ≥ 29 hektar;

b

.

Komando Distrik

Militer (Kodim)

Klaten berada di

Kecamatan Klaten Tengah dengan luas

≥ 1 hektar;

b

.

Komando Distrik

Militer (Kodim) Klaten

berada di Kecamatan

Klaten Tengah dengan luas ≥ 1 hektar;

c.

Kepolisian Resor (Polres) Klaten

berada di

Kecamatan Klaten

Utara dengan luas ≥ 3 hektar;

c.

Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada

di Kecamatan Klaten

Utara dengan luas ≥ 3

hektar;

d

.

Lapangan tembak

berada di Kecamatan Trucuk

dengan luas ≥ 5

hektar;

d

.

Lapangan tembak

berada di Kecamatan Trucuk dengan luas ≥

5 hektar;

e.

Komando Rayon Militer (Koramil)

yang tersebar di

wilayah Kabupaten;

dan

e.

Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar

di wilayah Kabupaten;

dan

Telaahan KLHS berdasarkan tugas pokok fungsi SKPD Kecamatan

Kebonarum Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.5

Tabel 3.5 Telaah KLHS

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan

SKPD Catatan Bagi Perumusan Program/kegiatan SKPD

1 Kapasitas daya

dukung dan daya

tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan

Sebagai base line

perencanaan sudah diatur

adanya kawasan lindung untuk mendukung

keberlanjutan kawasan budidaya

Pola pemanfaatan ruang dan

jaringan prasarana wilayah

harus menjadi pengambilan keputusan dalam mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan

Keseimbangan zona lindung

dan budidaya harus tetap

menjadi dasar pertimbangan utama dalam

menentukan arah kebijakan daerah

2 Perkiraan mengenai

dampak dan resiko lingkungan hidup

Dampak dan resiko

pelaksanaan pembangunan yang

menfaatkan struktur ruang harus melalui analisis

Kajian RTRW maupun KLHS

harus menjadi dasar terkait pengesahan pengalihan fungsi

lahan

3 Kinerja layanan/jasa

ekosistem

4 Efisiensi pemanfaatan SDA

5 Tingkat kerentan dan kapasitas adaptasi

thd perubahan iklim

Pengaruh global warning harus menjadi

pertimbangan dalam mengambil kebijakan

publik

Keberlanjutan pembangunan harus menjadi perhatian semua

pihak

6 Tingkat ketahanan dan potensi

keanekaragaman

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang

berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam


penyajian isu-isu strategis, hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut

dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa datang terhadap perkembangan

di Kabupaten Klaten, khususnya selama Tahun 2015-2020.

Pada bagian perumusan isu-isu strategis yang akan dirancang, permasalahan-

permasalahan pembangunan yang diprioritaskan, akan menjadi agenda utama

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.5.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten

Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia

internasional, nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia

dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya,

melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif.

Beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam analisis lingkungan strategis,

adalah sebagai berikut.

1. Lingkungan Internasional

a. Globalisasi Perdagangan dan Jasa

Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar

negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu

menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan

berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan

ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau

pengurangan pengangguran. Hal ini terkait pelaksanaan MEA, dan

ekspor produk mebel harus memiliki SVLK.

b. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi

mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya

konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang

internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional

akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif

ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan

instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana

perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah

kabupaten.


c. Komitmen Internasional

Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani

(disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh

masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut

diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang

paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan

emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form of

Discrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan

Pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework tentang peredaman

bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk dan sebagainya.

2. Lingkungan Nasional

a. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu

yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ lebih kurang sebanyak 16,5 juta

jiwa atau 7,5%.

b. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil

memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada

produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi

alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

c. Bencana Alam

Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional

strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim

memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam

berupa gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, angin, kebakaran

dan tanah longsor. Pelaksanaan tanggap darurat dan rehabilitasi-

rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran

pemerintah hingga masyarakat.

d. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang

besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga

negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap


daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak

hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara

meningkatkan penggalian pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam

RPJM Nasional 2014-2018 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi

nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif

membutuhkan pertumbuhan ekonomi d iatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan

ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas

dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor.

Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai

dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan

efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-

baiknya.

e. Hambatan Perdagangan antar Daerah

Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan

perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana

pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil

dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun

ekspor.

f. Daya Saing Teknologi dan Industri

Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang

bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai

ekonomis yang rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan iptek

dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir

serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat

produk yang berkualitas. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus

difasilitasi.

Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam

dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa

produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri.

Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk

local genius yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri

dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.


3. Kondisi Lingkungan Regional Jawa Tengah

Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang

memiliki kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam pembangunan

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah tahun

2003-2018 secara ringkas, adalah sebagai berikut:

a. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin

Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa selama

5 (lima) tahun (2003-2008) jumlah penduduk miskin Jawa Tengah hanya

berkurang 1,29%.

b. Tingginya Jumlah Penganggur

Jumlah penganggur Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun telah meningkat

sebanyak 49% yang disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan

terjadinya PHK.

c. Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian 2% per tahun berdampak pada berkurangnya

luas areal produktif dan ketersediaan pangan. Hal ini sejalan dengan

kemajuan peradaban yang merubah pola kerja sektor primer ke sekunder

dan tersier.

d. Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar

Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh keluarga

miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan.

e. Rendahnya Realisasi Penanaman Modal

f. Rendahnya Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi

terhadap Permodalan dan Pasar Ekspor

UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah,

namun beberapa di antaranya mengalami kesulitan memperoleh akses

permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan

kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi.

g. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang Amanah

(Good Governance)

Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh negara

saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia usaha/swasta

(corporates) dan masyarakat luas (civil society) yang mampu mendukung

terwujudnya Good Governance.


h. Bencana Alam

Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana

(RAD-PRB) diharapkan berbagai resiko bencana dapat diantisipasi

sebelumnya (mitigasi bencana).

i. Masalah Penegakan Hukum

Beberapa kasus korupsi belum ditindaklanjuti.

j. Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

3.5.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Klaten

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar,

mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa

mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Pemilihan

isu strategis di Kabupaten Klaten, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

(i) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klaten; (ii)

besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat

kemungkinan/ kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang

besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki

daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah; (vi) janji

politik yang harus diwujudkan.

Dengan berdasar pada pertimbangan di atas, isu-isu strategis yang

menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk

periode 5 (lima) tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan dilakukan dalam

seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan,

pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan

kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat

dipertanggungjawabkan.

- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara

ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang

menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan

memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.


- Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang

sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik

secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap

aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang

terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk

semata-mata kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga

membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk

dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas

kemiskinan dan instabilitas yang terjadi.

2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah

dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan

pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai

kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang

menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan

informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP,

tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang

kegairahan dalam berinvestasi.

3. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah

Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan

mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Peningkatan

pendapatan daerah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan

pajak/retribusi, penggalian potensi pendapatan dan perwujudan realisasi

investasi, namun tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

4. Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi

masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih

rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi

yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus

menerus dalam daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat

bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan


langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti

dilakukan. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada saat ini (tahun 2009)

sebanyak 220.180 jiwa (19,68%). Dan sisi lain, masih terjadinya

kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan strategi

penanggulangan kemiskinan daerah.

5. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan

oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga

disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu

bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang

usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi

untuk dapat merealisasikannya.

Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa

pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek

dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen

lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

6. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu

berubah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk

dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan

berhubungan dengan lahan kering, serta berpedoman pada kebijakan

pembangunan Provinsi Jawa Tengah , Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai

daerah penyangga pangan, maka kebutuhan untuk mempertahankan posisi

sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah lestari ditetapkan seluas

32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.

7. Perhatian terhadap Investasi di Sektor Riil

Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan

rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi juga harus mempertimbangkan pemerataan pendapatan bagi

masyarakat, artinya tidak boleh mengeksploitasi kekayaan/potensi

masyarakat hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh riil

adalah merebaknya pasar modern yang tidak terkendali dikhawatirkan akan


menggeser kelangsungan hidup pasar tradisional ataupun pertokoan/

warung masyarakat.

8. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana

Alam

Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan

hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya

daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam

adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan

(pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, dan penataan

struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak

layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat,

penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu

makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi

kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana

sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan sarana-

prasarana makin dibutuhkan.

3.5.3 Isu Strategis Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah

1. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal

dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

2. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan

secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman,

nyaman, produktif dan berkelanjutan.

3. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten,

hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang.

4. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan

rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian

insentif-desinsentif serta pemberian sangsi yang tegas terhadap

pelanggaran pemanfaatan ruang.


5. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di

bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

6. Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah

perbatasan,

7. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan

ruang sesuai dengan peruntukannya.

8. Pelambatan pertumbuhan perekonomian daerah sebagai akibat pasar

bebas, dan

9. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

3.5.4 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD dapat disajikan

pada tabel 3.5

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun Ke-

ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5

1 Meningkatkan kualitas adminsitrasi

perkantoran dan sumber daya aparatur

Meningkatnya kualitas admnistrasi perkantoran

dan sumber daya aparatur

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

76,54 77,27 77,57 80,07 82,71

2 Meningkatkan kualitas dan

kompetensi SDM perencana

Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

perencana

Peningkatan SDM perencana

7 8 9 10 11

3 Mengembangkan kawasan/sentra

komoditas pertanian sesuai dengan potensi

sumberdaya lokal yang dapat menjadi

produk andalan dan unggulan daerah

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

melalui pengembangan usaha pertanian yang

berwawasan agribisnis, agroindustri, agrokoperasi

dan agroforestry serta lingkungan

Pertumbuhan PDRB 4,37 4,39 4,4 4,42 4,42

PDRB per kapita 3.950.5

97,60

4.113.304

,55

4.283.3

73,19

4.461.1

67,29

4.647.0

70,05

5 Mengendalikan pemanfaatan struktur

ruang sesuai peruntukkannya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemukiman dan

kawasan

Luas wilayah produktif 33412 Ha

33412 Ha 33412 Ha

33412 Ha

33412 Ha

Luas wilayah industri 31,7940 Ha

31,7940 Ha

31,7940 Ha

31,7940 Ha

31,7940 Ha

6 Penyajian data dan informasi

pelaksanaan pembangunan yang

akurat, tepat waktu dan manfaat

Tersedianya data dan informasi pelaksanaan

pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg

telah ditetapkan dgn PERDA

1 0 0 0 0

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJMD

yg telah ditetapkan dgn PERDA

1 0 0 1 0

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn

PERKADA

1 1 1 1 1

Buku ”kabupaten dalam

angka”

Ada Ada Ada Ada Ada

Buku ”PDRB

kabupaten”

Ada Ada Ada Ada Ada



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12

disebutkankan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir perencanaan. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2005-2025

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-

2025 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN

BERDAYA SAING” “.

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batasbatas wilayah yang

diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat

tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi:

sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi

rasa aman, tentram, dan damai.

3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu

bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama

dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten kedepan

memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu dan

dapat bersaing di segala bidang.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi yang dimiliki, maka visi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN

BERDAYA SAING”


Dan untuk mendukung dan mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang

dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, maka ditetapkan

Visi Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten tahun 2016-2021, adalah: “Mewujudkan

Rencana Pembangunan yang komprehensif dan dipercaya” Visi tersebut mengandung

makna:

1. Rencana Pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya manusia, kreatifitas

masyarakat yang bedaya saing

2. komprehensif dan dipercayahasil kreatifitas masyarakat yang berkelanjutan

dengan kwalitas pasar memadahi

Dengan rumusan visi yang mempunyai jangka menengah dan rumusan misi yang

diharapkan dapat mewujudkan visi diperlukan suatu arah dan strategi pembangunan

daerah, untuk mengimplementasikannya dengan menyusun langkah-langkah yang

berisikan tujuan, sasaran dan program indikatif. Program indikatif tersebut juga dapat

dirumuskan dalam suatu agenda daerah, yang akan dijabarkan dalam program-kegiatan

pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Program Utama

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

2. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan.

3. Program Pengembangan Ekonomi Daerah.

4. Program Peningkatan Infrastruktur Publik.

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

6. Program Peningkatan Kualitas Masyarakat.

7. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

8. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.

4.2 Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Klaten

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan Visi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif,

inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.


4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana

dasar sosial masyarakat.

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat

dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah

sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung

keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan

kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatnya perluasan

layanan kesehatan serta semakin mantapnya kearifan lokal. Wujud dari

masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif,

berakhlak mulia dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan

sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan mantapnya kualitas pelayanan,

terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar,

ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang didukung oleh swasembada pangan,

keterkaitan hubungan desa-kota, optimalnya pemanfaatan aset dan produk

daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Wujud dari masyarakat Agropolitan tersebut yaitu meningkatnya pertumbuhan

ekonomi desa-kota, meningkatnya daya beli masyarakat dengan didukung

keunggulan kompetitif dan berdaya saing.

3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good

governance), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh


profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN)

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan terciptanya kepuasan

masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek

kehidupan politik, meningkatnya kemandirian daerah, dan penguatan

kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan sosial dan

terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Wujud dari kegiatan dan target

tersebut yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik, didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan

peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang

pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan

ekonomi daerah, yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya

kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di

Kabupaten Klaten.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan sarana dan

prasarana sosial dasar dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah untuk

meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk dalam mendukung

pembangunan daerah.

5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang

ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan

perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan

HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya

kesejahteraan sosial

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan semakin berkurangnya

kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, berkurangnya jumlah

penduduk miskin dan berkurangnya jumlah pengangguran.

6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

lestari dan bersinar, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan pengelolaan

Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi pada

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global.


Sedangkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana yang

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor .... Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 -

2021 adalah sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.

MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance).

MISI 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif,

kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang

berbasis potensi lokal.

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan

sarana prasarana dasar sosial masyarakat.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi jangka panjang daerah, dan

jangka menengah daerah, maka ditetapkan Misi Kecamatan Kebonarum

Kabupaten Klaten Tahun 2016 -2021, adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Memastikan pelaksanaan berbagai regulasi terkait akses dan hak

desa dalam mengelola sumber-sumber keuangan desa

Misi 2 : Perencanaan Pembangunan dan Pengalokasian sumber-sumber

penganggaran yang: : pro poor, pro jobs, pro gowth, dan pro

environmen

Misi 3 : Memastikan siklus perencanaan dan penganggaran tepat waktu

dan manfaat

Misi4 : Memperkuat legalitas perencanaan dengan 5 (lima) pilar

Pendekatan : 1). Teknokratik, 2). Top-down, 3). Botton-up, 4).

Partisipatif, dan 5). Politis.

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang

dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat


penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta

memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan.

Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu

dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Keberadaan

Masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

Cerdas, Sehat, dan Berbudaya.

2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan

sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

3. Terwujudnya otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good

governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung oleh profesionalitas

aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang menunjang

pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar serta pertumbuhan

ekonomi daerah.

5. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.

6. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari

dan Bersih Sehat Indah Nyaman Aman dan Rapi (BERSINAR).

Sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ...

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. ........

2. ........

3. ........

Sedangkan sasaran Renstra-SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

Tahun 2016 - 2021 untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 , adalah sebagai berikut:

1. ......

2. ......


Sedangkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-SKPD

Kecamatan Kebonarum dan setelah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016– 2021, disajikan pada

Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra-SKPD Kecamatan Kebonarum setelah

diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016 – 2021

I Misi Sasaran Sasaran

1. Mewujudkan sumber daya

manusia yang cerdas,

sehat dan berbudaya.

2. Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik

dan bersih (good and clean

governance).

3. Meningkatkan dan

Mengembangkan

Ekonomi Daerah yang

lebih produktif, kreatif,

inovatif, dan berdaya

saing berlandaskan

ekonomi kerakyatan yang

berbasis potensi lokal.

4. Meningkatkan kapasitas

infrastruktur publik dan

penyediaan kebutuhan

sarana prasarana dasar

sosial masyarakat.

Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan

tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk

mencapai visi,

melaksanakan misi dan

menangani isu strategis

daerah yang dihadapi.

Sementara sasaran

adalah hasil yang

diharapkan dari suatu

tujuan yang

diformulasikan secara

terukur, spesifik,

mudah dicapai,

rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan.

Sasaran memuat

penjabaran visi dan

misi yang lebih terukur

dalam jangka waktu

perencanaan, serta

memuat besaran-

besaran kuantitatif

yang menterjemahkan

rumusan tujuan.

Sehingga adanya

1. Terwujudnya Kualitas

Sumber Daya Manusia dalam

Mendukung Keberadaan

Masyarakat Klaten yang

Beriman dan Bertaqwa

terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, Cerdas, Sehat, dan

Berbudaya.

2. Terwujudnya perekonomian

daerah yang berbasis pada

agropolitan dengan sumber

daya yang bersifat potensial,

andalan dan unggulan.

3. Terwujudnya otonomi

daerah bersendikan tata

pemerintahan yang baik

(good governance),

demokratis dan bertanggung

jawab didukung oleh

profesionalitas aparatur

serta bebas dari praktek

Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN).

4. Terwujudnya kualitas dan

kuantitas sarana prasarana

yang menunjang

pengembangan wilayah,

penyediaan pelayanan dasar

serta pertumbuhan ekonomi


rumusan sasaran

diharapkan dapat

membantu dan

memandu dalam

mempermudah

perumusan indikator

kinerja.

daerah.

5. Terwujudnya pengelolaan

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup yang

lestari dan Bersih Sehat

Indah Nyaman Aman dan

Rapi (BERSINAR).

4.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara

keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui

penetapan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan

langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka

mengimplementasikan program prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati

terpilih disesuaikan dengan visi, misi, sasaran, tujuan dan arah kebijakan

pembangunan daerah yang ditetapkan dan dikaloborasikan dengan program SKPD,

program lintas SKPD dan program kewilayahan. Dengan mempertimbangkan visi

dan misi serta berdasar pada tujuan dan sasaran, maka strategi pembangunan dan

arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten selama kurun waktu

2016-2021 disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Strategi, Arah dan Kebijakan Renstra-SKPD Kecamatan Kebonarum setelah

diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Visi :

Misi ke 1 :

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1

URAIAN Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

4 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Misi ... RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2020 : ......

1 Meningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur dan

sumberdaya

perkantoran

1 Tersedianya

sarana dan

prasarana

pendukung

kegiatan

1 Meningkatkan

kualitas

adminsitrasi

perkantoran

dan sumber

daya aparatur

Urusan umum

penyelenggaraa

n pemerintahan

bidang

perencanaan

daerah

1 Progra

m

Pelaya

nan

Admini

strasi

1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Terwujudnya pelayanan

surat menyurat

2.944.000

200 2.988.160 200 3.032.982 200 3.078.477 200 3.124.654 200 3.171.524 1000 15.395.798 Misi ke ...

2 Penyediaan Jasa

Telekomunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terwujudnya pelayanan

komunikasi, air dan

listrik kantor 12.000.000

1 12.240.000 1 12.484.800 1 12.734.496 1 12.989.186 1 13.248.970 5 63.697.452

3 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terwujudnya jasa

administrasi keuangan

1 1 1 1 1 5 -

4 Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Tersediaan Peralatan

Rumah Tangga 8.273.000 1 8.438.460 1 8.607.229 1 8.779.374 1 8.954.961 1 9.134.060 5 43.914.085

5 Penyedia jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan dinas/

operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional 9.239.000

1 9.423.780 1 9.612.256 1 9.804.501 1 10.000.591 1 10.200.603 5 49.041.730

6 Penyediaaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor13.589.000

1 13.860.780 1 14.137.996 1 14.420.756 1 14.709.171 1 15.003.354 5 72.132.056

7 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Terwujudnya alat tulis

kantor 4.491.000 1 4.580.820 1 4.672.436 1 4.765.885 1 4.861.203 1 4.958.427 5 23.838.771

8 Penyediaan

Barang Cetak dan

Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

penunjang tupoksi

2.784.000

1 2.839.680 1 2.896.474 1 2.954.403 1 3.013.491 1 3.073.761 5 14.777.809

9 Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik dan

penerangan kantor 2.185.000

1 2.228.700 1 2.273.274 1 2.318.739 1 2.365.114 1 2.412.417 5 11.598.244

10 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makan

dan minum untuk

rapat-rapat jamuan

tamu dan minum tamu4.773.000

1 4.868.460 1 4.965.829 1 5.065.146 1 5.166.449 1 5.269.778 5 25.335.661

11 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Luar Daerah

Terwujudnya

Koordinasi dan

Konsultasi Antar

Daerah

10.000.000

1 10.200.000 1 10.404.000 1 10.612.080 1 10.824.322 1 11.040.808 5 53.081.210

12 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah

Terwujudnya

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah

7.800.000

1 7.956.000 1 8.115.120 1 8.277.422 1 8.442.971 1 8.611.830 5 41.403.344

13 Penyedia Jasa

Pengamanan

Kantor

Tersedianya

Pengamanan Kantot

selama satu tahun

21.777.000 1 22.212.540 1 22.656.791 1 23.109.927 1 23.572.125 1 24.043.568 5 115.594.950

- - - - - 0 - Progra

m

Pening

katan

Sarana

1 Pengadaan sarana

Prasarana kantor/

gedung

Terlaksananya

Pengadaan sarana

prasarana gedung

kantor

30.000.000

1

30.600.000

1

31.212.000

1

31.836.240

1

32.472.965

1

33.122.424 5 159.243.629

2 Pengadaan mebeleurTerlaksananya

pengadaan mebeler

kantor

13.500.000 4

13.770.000 50

14.045.400 4

14.326.308 20

14.612.834 5

14.905.091 83 71.659.633

5 6

URUSANKONDISI

AWAL 2016

Pelaks

Misi ke

PROGRAMINDIKASI

KEGIATAN

KERANGKA PENDANAAN ( dlm Jutaan) KONDISI AKHIR

RENSTRA 2021

TH. 2017 TH. 2018 TH. 2019 TH. 2020 TH. 2021

MISI TUJUAN MISI SASARAN MISI

1 2 3

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF MENGACU RPJMD

RENCANA INDIKATOR KINERJA/

TOLOK UKURRENSTRA

2 3 Pemeliharaan

Berkala/Rutin

Peralatan dan

Gedung Kantor

Terlaksanany

Pemeliharaan

Berkala/Rutin

Peralatan dan Gedung

Kantor

10.000.000

2

10.200.000

2

10.404.000

3

10.612.080

3

10.824.322

3

11.040.808 13 53.081.210

4 Pengadaan KomputerTerlaksananya

Pengadaan Komputer

14.250.000

614.535.000

614.825.700

615.122.214

615.424.658

615.733.151 30 75.640.724

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebeleur

Terwujudnya mebeleur

yang representatif

pendukung kinerja

aparatur Bappeda

1.060.000 15 1.081.200 15 1.102.824 15 1.124.880 20 1.147.378 25 1.170.326 90 5.626.608

6 Pengadaan Papan

Informasi

Tersedianya Pengadaan

Papan Informasi

15.000.000 1 15.300.000 1 15.606.000 1 15.918.120 1 16.236.482 1 16.561.212 5 79.621.814

3 Progra

m

Pening

katan

Pember

dayaan

Penunjang

operasional

Penyaluran dana

desa

Terlaksananya

peninjauan kembali

RTRW

16.350.000 1 16.677.000 1 17.010.540 1 17.350.751 1 17.697.766 1 18.051.721 5 86.787.778

Progra

m

Pengel

olaan

Kekaya

an

Budaya

Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan

Daerah

Terlaksananya

Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan Daerah 55.000.000

2 56.100.000 2 57.222.000 2 58.366.440 2 59.533.769 2 60.724.444 10 291.946.653

Fasilitasi

Pengiriman

Kesenian

Tradisional

Terlaksananya

Pengiriman Kesenian

Tradisional

Kecamatan

10.000.000

1 10.200.000 1 10.404.000 1 10.612.080 1 10.824.322 1 11.040.808 5 53.081.210

4 Progra

m

Penge

mbang

nan

Produk

Unggul

an

Wilaya

h

FasilitasiPengemb

angan Desa

Industri

Tersusunnya dokumen

perencanaan RPJMD

Kab. Klaten Tahun

2016-2020 dan KLHS

nya

5.000.000

1 5.100.000 1 5.202.000 1 5.306.040 1 5.412.161 1 5.520.404 5 26.540.605

Progra

m

Pembin

aan

Pemud

a dan

Olah

raga

Fasilitasi

Kegoiatan Olah

Raga Tingkat

Kecamatan

Tersedianya Fasilitasi

Pembinaan Pemuda

dan oleh raga di

Kecamatan

47.000.000

1 47.940.000 1 48.898.800 1 49.876.776 1 50.874.312 1 51.891.798 5 249.481.685

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Uparaca

Peningkatan Hari

Ulang Tahun

Republik

Indonesia ( HUT

RI )

Tersedianya Fasilitasi

Penyelenggaraan

Uparaca Peningkatan

Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia (

HUT RI )10.000.000

1 10.200.000 1 10.404.000 1 10.612.080 1 10.824.322 1 11.040.808 5 53.081.210

Progra

mPeni

ngkata

n

Koordi

nasi

Bidang

Sosial

dan

keaga

maan

Pembinaan

Keagamaan Tk

Kecamatan

Terlaksananya

Pembinaan Keagamaan

Tk Kecamatan

18.000.000

1 18.360.000 1 18.727.200 1 19.101.744 1 19.483.779 1 19.873.454 5 95.546.177

Progra

m

Pening

katan

Koodin

asi,

Pembin

Peningkatan

Koordinasi

Administarasi

Pemberdayaan

Masyarakat desa /

keluraan di

Kecamatan

Tersedianya Koordinasi

Administarasi

Pemberdayaan

Masyarakat desa /

keluraan di Kecamatan

5.375.000

1 5.482.500 1 5.592.150 1 5.703.993 1 5.818.073 1 5.934.434 5 28.531.150

Peningkatan

Pembinaan

Administarasi

Pemberdayaan

Masyarakat desa /

keluraan di

Kecamatan

Tersedianya Pembinaan

Administarasi

Pemberdayaan

Masyarakat desa /

keluraan di Kecamatan

4.250.000

1 4.335.000 1 4.421.700 1 4.510.134 1 4.600.337 1 4.692.343 5 22.559.514

Program

Peningkatan

fasilitasi

Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

/ahan di

Kecamatan

Tersedianya fasilitasi

Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa /ahan

di Kecamatan 4.250.000

1 4.335.000 1 4.421.700 1 4.510.134 1 4.600.337 1 4.692.343 5 22.559.514

Penunjang

operasional

Penyampaian

dana desa

Tersedianya

operasional

Penyampaian dana

desa

12.500.000

1 12.750.000 1 13.005.000 1 13.265.100 1 13.530.402 1 13.801.010 5 66.351.512

Fasilitasi 10

Program Pokok

PKK Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya

Fasilitasi 10 Program

Pokok PKK Tingkat

Kecamatan

20.000.000

1 20.400.000 1 20.808.000 1 21.224.160 1 21.648.643 1 22.081.616 5 106.162.419

Penyusunan Profil

Desa / Kelurahan

Terlaksananya fasilitasi

Penyusunan Profil Desa

/ Kelurahan

7.000.000

1 7.140.000 1 7.282.800 1 7.428.456 1 7.577.025 1 7.728.566 5 37.156.847

5 Progra

m

Pening

katan

Koodin

asi,

Pembin

aan ,

Program

Peningkatan

Koodinasi,

administrasi

Ketentraman dan

ketertiban Umum

di Kecamatan

Terlaksanakan

Fasilitasi Koodinasi,

administrasi

Ketentraman dan

ketertiban Umum di

Kecamatan

5.000.000

#### 5.100.000 1 5.202.000 1 5.306.040 1 5.412.161 1 5.520.404 4844 26.540.605

Program

Peningkatan

Pembinaan ,

administrasi

Ketentraman dan

ketertiban Umum

di Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi

Pembinaan ,

administrasi

Ketentraman dan

ketertiban Umum di

Kecamatan

5.000.000

1 5.100.000 1 5.202.000 1 5.306.040 1 5.412.161 1 5.520.404 5 26.540.605

Program

Peningkatan

Fasilitasi,

administrasi

Ketentraman dan

ketertiban Umum

di Kecamatan

terlaksananya

Fasilitasi, administrasi

Ketentraman dan

ketertiban Umum di

Kecamatan 19.000.000

1 19.380.000 1 19.767.600 1 20.162.952 1 20.566.211 1 20.977.535 5 100.854.298

6 Progra

m

Pening

katan

Koodin

asi,

Pembin

aan ,

fasilita

si

Admini

strasi

Tata

Pemeri

ntahan

Desa

Program

Peningkatan

Koodinasi,

administrasi tata

pemerintahan

Desa

Terlaksanaya fasilitasi

Koodinasi,

administrasi tata

pemerintahan Desa

4.000.000

1 4.080.000 1 4.161.600 1 4.244.832 1 4.329.729 1 4.416.323 5 21.232.484

Program

Peningkatan

Pembinaan ,

administrasi i

Terlakasananya

fasilitasi Pembinaan ,

administrasi i tata

pemerintahan Desa

7.500.000

1 7.650.000 1 7.803.000 1 7.959.060 1 8.118.241 1 8.280.606 5 39.810.907

Program

Peningkatan

Fasilitasi,

administrasi i

Terlaksanaka Fasilitasi,

administrasi i tata

pemerintahan Desa 10.000.000

1 10.200.000 1 10.404.000 1 10.612.080 1 10.824.322 1 11.040.808 5 53.081.210

Intensi kasi PBB

Tingkat

Kecamatan

Terlaksanaya Intensi

kasi PBB Tingkat

Kecamatan

3.000.000 1 3.060.000 1 3.121.200 1 3.183.624 1 3.247.296 1 3.312.242 5 15.924.363

Lomba Tertib

Administrasi Desa

Terlaksananya Lomba

Tertib Administrasi

Desa

15.000.000 1 15.300.000 1 15.606.000 1 15.918.120 1 16.236.482 1 16.561.212 5 79.621.814

466.890.000 476.213.080 485.722.401 495.421.684 505.314.725 515.405.396 2.478.077.286


1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78,07 78,55 78,88 79,1 79,5 79,76 79,158

2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000

Penduduk

139 139 139 138 138 137 138

3 Angka Kriminalitas

4 PKK aktif 184 184 184 184 184 184 184

5 Posyandu aktif 29 29 29 29 29 29 29

6 Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk

0,00476 0,00492 0,00514 0,00530 0,00544 0,00548 0,005255018

7 Rasio tempat pemakaman umum per

satuan penduduk

0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 0,000389469

8 Jumlah SPPT 0

9 Persentase jumlah KK terhadap

jumlah RT

29 29,04 29,33 29,63 29,92 30,22 29,62994116

10 persentase jumlah KK terhadap

jumlah RW

72,30 73,02 73,75 74,49 75,24 75,99 74,49813777

11 Rasio jumlah perangkat desa

terhadap total jumlah penduduk

0,00573 0,00567 0,00562 0,00556 0,00551 0,00545 0,005562122

12 Rasio jumlah BPD terhadap total

jumlah penduduk

0,00639 0,00637 0,00637 0,00635 0,00633 0,00631 0,006346951

13 Jumlah Perdes yang diputuskan

Pemerintahan Desa

25 25 25 25 25 25 25

14 Rasio Tempat pemakaman Umum

persatu penduduk

0,002745867 0,002737583 0,002736666 0,002675585 0,002722373 0,002712427 0,002716927

NO INDIKATOR KINERJA KECAMATANKinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Tahun 2015

Kondisi Kinerja

pada akhir

Periode RPJM

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KECAMATAN

Target Capaian Setiap Tahun


1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

3 Angka Kriminalitas

4 PKK aktif

5 Posyandu aktif

6 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

7 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

8 Jumlah SPPT

9 Rasio jumlah KK terhadap jumlah RT

10 Rasio jumlah KK terhadap jumlah RW

11 Jumlah Peraturan yang diputuskan Pemerintah

Kelurahan


KELURAHAN


NO INDIKATOR KINERJA KECAMATAN

Kinerja Pada Awal Periode

RPJMD Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada

akhir Periode RPJM

Tahun 2020

BAB VI

malkam pddk Tmpt ibd

Jumlah KK 5061 5111,61 5162,7261 5214,353361 5266,497 5319,162

Jumlah RT 306

176

7 17845 85

Jumlah RW 127

70

17899 88

Jumlah perangkat 102 29 17905 92

Jumlah BPD 114

53,00000

17940 95

17999 98

18065 99

Jumlah Perdes 25

Jumlah Linmas 248

jumlah sppt

jumlah makam 6 49

Permendagri 54/2010

1

1.1 Persentase koperasi aktif 1.1 Jumlah koperasi aktif

1.2 Cakupan bina kelembagaan

koperasi

1.2 Jumlah anggota koperasi yang aktif

1.3 Pertumbuhan Koperasi 1.3 Prosentase kredit kepada

koperasi/UKM terhadap total kredit

1.4 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 1.4 Prosentase koperasi yang mengalami

peningkatan klasifikasi

1.5 Jumlah BPR/LKM 1.5 Jumlah usaha menengah yang aktif

1.6 Usaha Mikro dan Kecil 1.6 jumlah UKM yang memiliki

hubungan kegiatan bisnis dengan

luar daerah1.7 Pertumbuhan UMKM 1.7 jumlah dan jenis produk UKM yang

dipasarkan di luar daerah

1.8 Cakupan bina kelompok UMKM 1.8 jumlah nilai volume perdagangan

UMKM antar daerah

1.9 Cakupan bina BPR/LKM 1.9 Prosentase UMKM yang tertampung

di pusat usaha

1.10 Kontribusi sektor jasa terhadap

PDRB

2

2.1 Pertumbuhan pedagang Informal

(PKL)

2.1 Prosentase yang dapat menjalankan

usahanya secara mandiri

2.2 Revitalisasi Pasar 2.2 jumlah perusahaan yang terdaftar

dan bergerak di sektor usaha

perdagangan

2.3 Promosi Produk Unggulan daerah

(Pameran/Ekspo)

2.3 Jumlah aliran barang dan jasa dari

daerah lain

2.4 Pemantauan harga Kebutuhan

Pokok

2.4 Jumlah aliran barang dan jasa ke

daerah lain

2.5 Pemantauan Produk makanan yang

aman

2.5 Jumlah nilai ekspor barang dan jasa

2.6 Pemantauan produk yang berlabel

Cukai

2.7 Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB

2.8 Ekspor Bersih Perdagangan (US $)

Koperasi dan UMKM

Perdagangan

NO INDIKATOR KINERJA

BAB VI


SKPD DISPERINDAGKOP DAN UMKM

Permenpan & RB Per/20/Menpan/11/2008 Standar Pelayanan Minimal

2.9 Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal

2.10 Jenis dan jumlah bank dan cabang

2.11 Jenis dan jumlah perusahaan

asuransi dan cabang

3

3.1 Kontribusi sektor Industri terhadap

PDRB

3.1 Prosentase total omzet industri kecil

dan menengah dibandingkan total

omzet keseluruhan industri

3.2 Kontribusi industri rumah tangga

terhadap PDRB sektor Industri

3.2 Rata-rata omzet industri kecil dan

menengah

3.3 Pertumbuhan Industri mikro dan

kecil

3.4 Pertumbuhan Industri menengah

dan besar

3.5 Cakupan bina kelompok IKM

Perindustrian

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Satuan Data Awal

Koperasi dan UMKM

Perdagangan

INDIKATOR KINERJA Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD Tahun

2015

BAB VI




Standar Pelayanan Minimal

Perindustrian

Koperasi dan UMKM

Perdagangan

Kondisi Kinerja pada

akhir Periode RPJM

BAB VI



Perindustrian

CONTOH

Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan daya saing

peningkatan nilai daya saing kontribusi sektor pengembangan melalui fasilitasi

tambah industri, industri industri sektor industri pengembangan industri

penguasaan manufaktur kecil dan menengah agro

teknologi industri dan non-agro yang memiliki

dan penguatan daya penyebaran dan

struktur industri kepekaan tinggi, atau yang

memiliki backward dan

forward linkage yang tinggi

Peningkatan daya saing

melalui fasilitasi kerangka

regulasi usaha skala

menengah dan besar, serta

mendorong kemitraan

usaha dengan pelaku mikro

dan kecil

Peningkatan daya saing

melalui penataan struktur

industri

Mengembangkan Peningkatan produk bahan

bahan baku baku/penolong domestik

subtitusi impor sebagai bahan

pengganti/substitusi impor

Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya Memperkuat & Peningkatan kerjasama

peningkatan kinerja ekspor net-ekspor non memperluas ekonomi regional dan

kinerja ekspor non non migas migas pasar luar negeri internasional

migas perdagangan luar

negeri

Optimalisasi akses dan

penetrasi ke pasar ekspor

konvensional, dan perluasan

pasar ekspor nonkonvensional

Penumbuhan eksportir baru

Matriks Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi & UMKM

Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya Memperkuat & Peningkatan akses dan

penguatan pangsa penguatan net-ekspor memperluas penetrasi ke pasar domestik

pasar dan pangsa pasar perdagangan pasar dalam melalui perluasan dan

peningkatan dan efisiensi dalam negeri negeri penguatan fungsi Kantor

efisiensi perdagangan Perwakilan Dagang

perdagangan dalam negeri

dalam negeri Peningkatan stabilisasi

ketersediaan bahan pokok

dan penguatan jaringan

distribusi

Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan pengujian/

Perlindungan tertib perlindungan tertib ukur dan sertifikasi mutu barang,

Konsumen dan perdagangan konsumen dan jaminan mutu kemetrologian, serta

Pengamanan pengamanan produk pengawasan perdagangan

Perdagangan perdagangan barang & jasa ilegal

1). Nama Organisasi : Kecamatan Kebonarum

2). Tugas Utama :

3). Fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

4). Indikator Kinerja Utama :

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Formulasi Pengukuran :

Tipe penghitungan :

N on Kumulatif

Sumber data : APBD II

Kecamatan

2 Formulasi Pengukuran :

X10.000

Tipe penghitungan :

N on Kumulatif


Kecamatan


X10.000

Tipe penghitungan :

N on Kumulatif


Kecamatan


Tipe penghitungan :

N on Kumulatif

camat melaksanakan tugas pokok kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati

untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Skor (besar angka) yang diperoleh berdasarkan

Jumlah Linmas

Jumlah penduduk

Jumlah tindak kriminal selama satu

Pengkoordinasian penyelenggaaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan

Pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Jumlah penduduk

Jumlah kelompok binaan PKK dibagi jumlah PKK

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN

Penjelasan(Formulasi pengukuran, tipe penghitungan,

dan sumber data)No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Jumlah Linmas per Jumlah

10.000 Penduduk

Angka Kriminalitas

PKK aktif

Sumber data :

Kecamatan


Tipe penghitungan :

N on Kumulatif


Kecamatan


Tipe penghitungan :

N on Kumulatif


Kecamatan


Tipe penghitungan :

N on Kumulatif


Kecamatan


Tipe penghitungan :

N on Kumulatif


Kecamatan


Tipe penghitungan :

N on Kumulatif


Kecamatan


Tipe penghitungan :

N on Kumulatif


Kecamatan

Jumlah kelompok binaan Posyandu dibagi jumlah

Posyandu

Jumlah Surat Pemungutan Pajak Terhutang per

tahun

Jumlah KK dibagi jumlah RT dikalikan seratus

persen

Jumlah KK dibagi jumlah RW dikalikan seratus

persen

Jumlah total penduduk dibagi jumlah perangkat

desa dikalikan 100%

Jumlah total penduduk dibagi jumlah anggota

BPD dikalikan 100%

Jumlah SPPT

Rasio jumlah KK terhadap jumlah

RT

Rasio jumlah KK terhadap jumlah

RW

Rasio jumlah perangkat desa

terhadap total jumlah penduduk

Rasio jumlah BPD terhadap total

jumlah penduduk

PKK aktif

Posyandu aktif


Tipe penghitungan :

Non Kumulatif


Kecamatan


Tipe penghitungan :

Non Kumulatif


Kecamatan


Tipe penghitungan :

Non Kumulatif


Kecamatan

Klaten …………November 2016

Jumlah Perdes yang diputuskan pemerintahan

desa pada tahun berkenaan

Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk Jumlah tempat ibadah dibagi jumlah penduduk

dikalikan 100%

Nip. 19601030 1986001 1 005

CAMAT KEBONARUM

JOKO PURWANTO.SH

Penata Tk. I

Jumlah tempat pemakanan umum dibagi jumlah

penduduk dikalikan 100%

Rasio tempat pemakaman umum

per satuan penduduk

Jumlah Perdes yang diputuskan

Pemerintahan Desa

Rancangan Renstra BAPPEDA dan UMKM Tahun 2016 - 2021 - 1 -

BAB VII

PENUTUP

Renstra-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan mengacu

pada RPJM Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran visi dan

misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan

kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan

peraturan perundangan terkait, Renstra-SKPD disusun dengan mempedomani dokumen

perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan

melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra-SKPD dijadikan pedoman bagi SKPD dalam rangka

mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah SKPD dan

tahunan melalui penyusunan RKPD setiap tahun anggaran, dan Renja-SKPD.

Selain itu, Renstra-SKPD dapat dijadikan alat pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra-

SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021

memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu

dukungan, dan rasa memiliki dalam mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana tertuang

dalam visi daerah : ........................ , sebagaimana RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016

- 2021 merupakan pentahapan RPJPD Kabupaten Klaten tahun 2005-2025 dalam

mewujudkan masyarakat Klaten yang : “ sejahtera, berketuhanan, cerdas, mandiri dan

berbudaya “

Klaten, .Pebruari 2016

CAMAT KEBONARUM

JOKO PURWANTO.SH

Penata Tk I

Nip. 196601030 198601 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN KEBONARUM

( BAPPEDA )

Jalan Pemuda No. 242 Gd. Pemda II Lt.2 Telp. ( 0272 ) 321230 Psw 314 – 318 Faks 328730

KLATEN 57424

KEPUTUSAN CAMAT KEBONARUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR 800/......./2015

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEBONARUM

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 - 2021

CAMAT KEBONARUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran

pelaksanaan penyelenggaran pemerintah umum bidang perencanaan pembangunan daerah wajib menyusun Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 ;

b. bahwa berdasarkan ayat (8) Pasal 97 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan menindak-lanjuti Keputusan Bupati Klaten Nomor .... Tahun 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra-SKPD Tahun 2016 - 2021 , maka Kepala SKPD wajib menetapkan Renstra SKPD; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Rencana Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 dengan

Keputusan Camat Kebonarum Kabupaten Klaten; Mengingat : 1.

2.

3

.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

4

.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan



Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


Nomor 4864);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


Nomor 5038);

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan


22

.

23.

24

25.

26

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik




Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008

tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2008

tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan

Kebonarum Kabupaten Klaten;

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2010-2015; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 ;

33.

Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebonarum

Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten

Klaten Tahun 2016 - 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun

2016 - 2021 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. KETIGA : Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun

2016 - 2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD, Renja-SKPD

serta digunakan sebagai intrumen evaluasi penyelenggaraan

pemerintah daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal Pebruari 16

CAMAT KEBONARUM

JOKO PURWANTO.SH

Penata TK.I

NIP. 1961030 198603 1 005

Documents

KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN