KEPALA DESA PADANG KECAMATAN GANTARANG

KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DESA PADANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA PADANG

KECAMATAN GANTARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan

Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kepala Desa menetapkan

Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Padang

Kecamatan Gantarang; b. bahwa Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Padang Kecamatan Gantarang, sebagaimana di maksud pada

huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Padang Kecamatan

Gantarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaima telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bulukumba Tahun 2018 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADANG

dan KEPALA DESA PADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN

LOKAL BERSKALA DESA DI DESA PADANG KECAMATAN GANTARANG

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat.

3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hakyang merupakan warisan yang masih hidup danprakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuaidengan perkembangan kehidupan masyarakat.

4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul

karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam)

tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB

Desa adalah rencana keuangan tahunanPemerintahan Desa.

14. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata

yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

Pasal 2

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Desa sebagai berikut: 1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa :

a. Sistem organisasi Masyarakat Adat; b. Pembinaan kelembagaan Masyarakat;

c. Pembinaan Lembaga dan hukum adat; d. Pengelolaan Tanah Kas Desa

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa a. Bidang Pemerintahan Desa

b. Bidang Pembangunan Desa 1. Pelayanan Dasar Desa :

2. Sarana dan Prasarana Desa : 3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa : 4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa :

c. Bidang Kemasyarakatan Desa d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 3

Daftar Kewengan Lokal Berskala Desa, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Kewenangan Desa menurut Bidang Penyelenggaraan

pemerintahan Desa, Bidang pembangunan Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini digunakan sebagai bahan acuan didalam penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB

Desa).

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Padang.

Diundangkan di Padang

pada tanggal SEKRETARIS DESA PADANG,

AMIRUDDIN, S

Ditetapkan di Padang

pada tanggal

Pj. KEPALA DESA PADANG,

ANDI RUKMAN DJABBAR

LEMBARAN DESA PADANG KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 3

NO.REGISTER PERATURAN DESA PADANG KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA : (…..../PADANG/2018)

DAFTAR PENETAPAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DI DESA PADANG KECAMATAN GANTARANG

NO BIDANG URAIAN

1. Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;

2. Penyelenggaran lomba/kompetisi inovasi tingkat Desa; 3. Penataan tata ruang dan penyusunan peta Desa; 4. Penetapan organisasi Pemerintahan Desa;

5. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 6. Penetapan Perangkat Desa;

7. Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;

8. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;

9. Sosialisasi peraturan tingkat Desa;

10. Penyelenggaraan kerja sama antar desa; 11. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;

12. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan milik Desa; 13. Pemberian operasional Pemerintah Desa dan BPD;

14. Profil Desa; 15. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 16. Pengadaan tanah/persertifikatan;

17. Pengelolaan asset Desa; 18. Pengelolaan arsip Desa;

19. Pembangunan dan perbaikan Kantor dan Balai Desa;

2 Bidang

Pembangunan Desa

a. Pelayanan Dasar Desa

1. Pembangunan Poskesdes dan Polindes; 2. Pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3. Pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin;

4. Pengembangan kader kesehatan masyarakat; 5. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Posyandu;

6. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 7. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika

dan zat adiktif di Desa; 8. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 9. Penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak

menular; 10. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan Tanaman Obat

Keluarga; 11. Pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;

12. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 13. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Panrita Siaga Aktif; 14. Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita,

anak-anak dan lansia; 15. Peningkatan pendidikan non-formal;

16. Pengembangan seni budaya, adat istiadat dan seni tradisional desa, perpustakaan dan taman bacaan Desa;

17. Pemberdayaan kelompok-kelompok rentan;

Lampiran Peraturan Desa Nomor : 3 Tahun 2018

Tanggal : Tentang : Kewenangan Desa Berdasarkan

Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa

Padang Kecamatan Gantarang

b. Sarana dan Prasarana Desa 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

permukiman di Desa;

2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

3. Pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan tanah (tanggul), brojong ;

4. Pengelolaan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan;

5. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

6. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 7. Pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan lapangan

desa; 8. Pengadaan Mobil/ motor untuk ambulance Desa;

9. Pengadaan/pengelolaan pemakaman desa; 10. Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sanitasi

lingkungan;

11. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan air bersih dan air minum berskala desa;

12. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 13. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;

14. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan belajar masyarakat;

15. Pembangunan dan pengelolaan MCK umum desa;

16. Pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan desa;

17. Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, seperti ;

- buku; dan - bahan bacaan.

18. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana

olahraga desa dengan melihat potensi olahraga unggulan desa;

19. Pengadaan dan pemeliharaan akses internet pemerintah desa.

c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa 1. Pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan

pemeliharaan pasar Desa dan Kios Desa;

2. Pengelolaan sarana prasarana peternakan, pertanian, dan tempat pelelangan ikan milik Desa;

3. Pengembangan usaha mikro berbasis desa; 4. Pembangunan dan pengelolaan kolam ikan milik desa;

5. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;

6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan milik

desa; 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian Desa;

8. Pengembangan benih lokal; 9. Pengembangan ternak secara kolektif;

10. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaa, pengelolaan tempat permandian umum dan potensi wisata desa yang menjadi asset Desa;

11. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa; 12. Pendayagunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

13. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif desa; 14. Pengelolaan kebun milik desa;

d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa 1. Penghijauan skala Desa; 2. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan desa

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata desa;

3. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;

4. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha berdampak kepada lingkungan hidup Desa;

5. Penataan, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan

desa; 6. Penataan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

7. Pemanfaatan pengelolaan dan pemeliharaan hutan Desa; 8. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah ditingkat desa;

9. Pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa; 10. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;

3. Bidang

Pembinaan Kemasyarakat

Desa

1. Penyelenggaraan dan pembinaan ketertiban dan

ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan

melakukan mediasi pada tingkat Desa; 3. Melestarikan dan mengembangkan budaya gotong royong

pada masyarakat Desa;

4. Pembinaan organisasi pada tingkat desa; 5. Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa.

4. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa

1. Pengembangan seni budaya lokal; 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi

lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 3. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir dan

miskin;

4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyrakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;

5. Peningkatan Kapasitas Kades, perangkat desa dan BPD; 6. Peningkatan kapasitas bagi masyarakat Desa;

7. Pengelolaan pariwisata di Desa; 8. Pemberdayaan forum anak tingkat Desa; 9. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan

anak; 10. Kegiatan Pameran Hasil Potensi Desa dan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa) 11. Penyelenggaraan kampanye dan promosi hidup sehat

guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, TBC, Hipertensi, Diabetes mellitus dan kelainan jiwa.

12. Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa.

Pj. KEPALA DESA PADANG

ANDI RUKMAN DJABBAR

KEPALA DESA PADANG KECAMATAN GANTARANG

KABUPATEN BULUKUMBA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL

BERSKALA DESA

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas,

bertempat di Kantor Desa Padang telah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenagan lokal berskala desa di Kabupaten Bulukumba yang dapat dilaksanakan di Desa Padang Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bulukumba, dengan kegitan sebagai berikut :

A. Materi Rapat Melakukan pemilihan kewenagan desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenagan lokal berskala desa berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdsarkan Hak Asal

Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bulukumba dengan mempertimbangan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusa Rapat

Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa Padang yag telah disepakati adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa : a. Sistem organisasi Masyarakat Adat;

b. Pembinaan kelembagaan Masyarakat; c. Pembinaan Lembaga dan hukum adat; d. Pengelolaan Tanah Kas Desa

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa a. Bidang Pemerintahan Desa

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 2. Penyelenggaran lomba/kompetisi inovasi tingkat Desa;

3. Penataan tata ruang dan penyusunan peta Desa; 4. Penetapan organisasi Pemerintahan Desa; 5. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

6. Penetapan Perangkat Desa; 7. Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;

8. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;

9. Sosialisasi peraturan tingkat Desa; 10. Penyelenggaraan kerja sama antar desa; 11. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;

12. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan milik Desa; 13. Pemberian operasional Pemerintah Desa dan BPD;

14. Profil Desa; 15. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;

16. Pengadaan tanah/persertifikatan; 17. Pengelolaan asset Desa; 18. Pengelolaan arsip Desa;

19. Pembangunan dan perbaikan Kantor dan Balai Desa; b. Bidang Pembangunan Desa

1. Pelayanan Dasar Desa : 1) Pembangunan Poskesdes dan Polindes;

2) Pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3) Pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin;

4) Pengembangan kader kesehatan masyarakat; 5) Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Posyandu;

6) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 7) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan

zat adiktif di Desa; 8) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 9) Penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak

menular; 10) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan Tanaman Obat Keluarga;

11) Pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa; 12) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;

13) Fasilitasi penyelenggaraan Desa Panrita Siaga Aktif; 14) Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita, anak-

anak dan lansia;

15) Peningkatan pendidikan non-formal; 16) Pengembangan seni budaya, adat istiadat dan seni tradisional

desa, perpustakaan dan taman bacaan Desa; 17) Pemberdayaan kelompok-kelompok rentan;

2. Sarana dan Prasarana Desa : 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

permukiman di Desa;

2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

3) Pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan tanah (tanggul), brojong ;

4) Pengelolaan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan; 5) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 6) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;

7) Pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa; 8) Pengadaan Mobil/ motor untuk ambulance Desa;

9) Pengadaan/pengelolaan pemakaman desa; 10) Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sanitasi

lingkungan; 11) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan air bersih dan

air minum berskala desa;

12) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 13) Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;

14) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan belajar masyarakat;

15) Pembangunan dan pengelolaan MCK umum desa; 16) Pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan desa; 17) Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan

desa, seperti ; - buku; dan

- bahan bacaan. 18) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga

desa dengan melihat potensi olahraga unggulan desa; 19) Pengadaan dan pemeliharaan akses internet pemerintah desa.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa :

1) Penghijauan skala Desa; 2) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan desa dalam

rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata desa;

3) Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;

4) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha berdampak kepada lingkungan hidup Desa;

5) Penataan, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 6) Penataan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

7) Pemanfaatan pengelolaan dan pemeliharaan hutan Desa; 8) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah ditingkat desa; 9) Pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa;

10) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; 4. Bidang Kemasyarakatan Desa

1) Penyelenggaraan dan pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;

2) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi pada tingkat Desa;

3) Melestarikan dan mengembangkan budaya gotong royong pada

masyarakat Desa; 4) Pembinaan organisasi pada tingkat desa;

5) Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa. 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Pengembangan seni budaya lokal; 2) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga

kemasyarakatan dan lembaga adat;

3) Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir dan miskin; 4) Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyrakat miskin,

perempuan, masyarakat adat, dan difabel; 5) Peningkatan Kapasitas Kades, perangkat desa dan BPD;

6) Peningkatan kapasitas bagi masyarakat Desa; 7) Pengelolaan pariwisata di Desa; 8) Pemberdayaan forum anak tingkat Desa;

9) Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak; 10) Kegiatan Pameran Hasil Potensi Desa dan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa) 11) Penyelenggaraan kampanye dan promosi hidup sehat guna

mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, TBC, Hipertensi, Diabetes mellitus dan kelainan jiwa.

12) Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi

Desa. C. Penutup

Rapat pemilihan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa oleh Pemerintah Desa Padang Dan BPD Desa

terhadap kesiapan desa Padang Dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pengaturannya diserahkan kepada Desa, perangkat desa dan anggota BPD

di Desa Padang sebanyak 15 orang, sebagaimana daftar hadir terlampir. Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan

Keputusan BPD Desa Padang sebagai persetujuan BPD Kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Padang 04 April 2018

KETUA BPD DESA PADANG

PJ. KEPALA DESA PADANG

SYAMSUL BAHRI A. RUKMAN DJABBAR, S.Pd.I