KEBIJAKAN PEMBANGUNANHUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)

KEBIJAKAN PEMBANGUNANHUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)

DIREKTORAT BINA PENGEMBANGAN HUTAN TANAMANDIREKTORAT BINA PENGEMBANGAN HUTAN TANAMANOKTOBER 2009OKTOBER 2009

MandatMandat UU No.41 UU No.41 TahunTahun 19991999

HutanHutanDikuasaiDikuasaiNegaraNegara

(Psl.4)

WEWENANG MENHUT1.Mengatur & MENGURUS htn2.Tetap status kws & non kwsn3.Atur & tetap hub. Hukum(psl. 4 ayat 2)

PENGURUSANa. Perencanaanb. Pengelolaanc. Litbangdiklatluhd. Pengawasan(psl.10)

PENGELOLAAN- Tata htn &Ren Pengl- Pemanfaatan htn- Rehab & Rekla- Lindung & Konsv(psl. 21)

Usaha Pemanfaatan Htn Prod1. Hutan Alam2. Hutan Tanaman

(sejenis dan atau berbagai jenis) (psl. 28 ayat 1)

Kayu, Non Kayu, dan Jasa untuk kesejahteraan dan perbaikanlingkungan hidup dengan Azas Lestari dan Berkeadilan (Psl 30)

PENGERTIAN HUTANPENGERTIAN HUTANHutanHutan adalahadalah suatusuatu lapanganlapangan yang yang bertumbuhanbertumbuhan pohonpohon--pohonanpohonan yang yang secarasecara keseluruhankeseluruhan merupakanmerupakan persekutuanpersekutuan hiduphidup alamalam hayatihayati besertabesertalingkungannyalingkungannya..KawasanKawasan HutanHutan adalahadalah wilayahwilayah tertentutertentu yang yang ditunjukditunjuk atauatau ditetapkanditetapkan oleholehMenhutMenhut untukuntuk dipertahankandipertahankan sebagaisebagai hutanhutan tetaptetap..

PadaPada hutanhutan produksiproduksi dapatdapat dibangundibangun HTIHTI sesuaisesuai kriteriakriteria & & ketentuanketentuan peraturanperaturan perundanganperundangan yang yang berlakuberlaku..

Hutan Produksi(Alam)

Produktif dikelola dg silvikultur TPTI & TPTJ

Tidak Produktif dikelola dg silvikultur THPB

BerdasarkanBerdasarkan FungsiFungsiHutanHutan terdiriterdiri daridari

HutanHutan produksiproduksi, , terdiriterdiri daridari

1.1. HutanHutan konservasikonservasi,,2.2. HutanHutan lindunglindung, , dandan3.3. HutanHutan produksiproduksi..

1.1. HutanHutan produksiproduksi terbatasterbatas,,2.2. HutanHutan produksiproduksi biasabiasa, , 3.3. HutanHutan produksiproduksi dptdpt dikonversidikonversi..

Pengertian Hutan Tanaman Industri Pengertian Hutan Tanaman Industri (HTI)(HTI)

Hutan Tanaman Industri (HTI)Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah adalah usahausaha hutan tanaman hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur menerapkan silvikultur sesuaisesuai dengandengan tapaknyatapaknya ((satusatu atauatau lebihlebihsistemsistem silvikultursilvikultur) ) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutanindustri hasil hutan kayukayu maupunmaupun non non kayukayu

LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 1.1. Pengusahaan/pemanfaatanPengusahaan/pemanfaatan hutanhutan alamalam produksiproduksi sejaksejak 1970 1970 s/ds/d

1990 1990 memberikanmemberikan devisadevisa terbesarterbesar keduakedua setelahsetelah migasmigas, , mendukungmendukung pertumbuhanpertumbuhan industriindustri perkayuanperkayuan nasionalnasional, , menyerapmenyerap tenagatenaga kerjakerja terutamaterutama tenagatenaga--tenagatenaga tidaktidak terampilterampil((Labor IntensiveLabor Intensive) ) dandan membukamembuka isolasiisolasi daerahdaerah--daerahdaerahpedalamanpedalaman yang yang sangatsangat diperlukandiperlukan dalamdalam pembangunanpembangunanekonomiekonomi Indonesia. Indonesia.

2.2. SejakSejak tahuntahun 1990, 1990, kebutuhankebutuhan bahanbahan bakubaku industriindustri perkayuanperkayuantersebuttersebut tidaktidak mungkinmungkin lagilagi dipenuhidipenuhi daridari penebanganpenebangan HutanHutanAlamAlam ProduksiProduksi..

3.3. OlehOleh karenakarena ituitu, , perluperlu kebijakankebijakan PemerintahPemerintah untukuntukmeningkatkanmeningkatkan produktivitas produktivitas kawasankawasan hutanhutan produksi melalui produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman (HTI)pembangunan Hutan Tanaman (HTI) dandan telahtelah dimulaidimulai sejaksejaktahuntahun 1990.1990.

TUJUAN PEMBANGUNAN TUJUAN PEMBANGUNAN HTIHTI

1.1. Meningkatkan produktiMeningkatkan produktivvitasitas hutanhutan produksiproduksi, , dalamdalam rangkarangkapemenuhanpemenuhan kebutuhankebutuhan bahanbahan bakubaku industriindustri perkayuanperkayuan dandanpenyediaanpenyediaan lapanganlapangan usahausaha ((pertumbuhanpertumbuhan ekonomiekonomi//propro--growthgrowth), ), penyediaanpenyediaan lapanganlapangan kerjakerja ((propro--jobjob), ), pemberdayaanpemberdayaan ekonomiekonomimasyarakatmasyarakat sekitarsekitar hutanhutan ((propro--poorpoor) ) dandan perbaikanperbaikan kualitas kualitas lingkungan hiduplingkungan hidup ((propro--enviromentenviroment););

2.2. MendorongMendorong dayadaya saingsaing produkproduk industriindustri perkayuanperkayuan ((penggergajianpenggergajian, , kayukayu lapis, lapis, pulp & paper, pulp & paper, meubelmeubel dlldll) ) untukuntuk kebutuhankebutuhan dalamdalam negerinegeridandan eksporekspor..

KEBIJAKANKEBIJAKAN1.1. Pembangunan HTI Pembangunan HTI diutamakandiutamakan padapada hutanhutan tidaktidak produktifproduktif (UU No. (UU No.

41/99).41/99).2.2. PelaksanaanPelaksanaan pembangunanpembangunan HTI HTI menerapkanmenerapkan sistemsistem silvikultursilvikultur

TebangTebang HabisHabis dengandengan PermudaanPermudaan BuatanBuatan (THPB).(THPB).3.3. PelaksanaPelaksana pembangunanpembangunan HTI HTI dilakukandilakukan oleholeh BUMN, BUMS BUMN, BUMS

(PMDN/PMA (PMDN/PMA berbadanberbadan HukumHukum Indonesia), Indonesia), KoperasiKoperasi, , PeroranganPerorangan..4.4. MelibatkanMelibatkan instansiinstansi terkaitterkait (BKPM, (BKPM, DeprinDeprin, , DepdagDepdag, KLH, , KLH, MenkeuMenkeu) )

dandan PemerintahPemerintah Daerah.Daerah.5.5. PendanaanPendanaan bersumberbersumber daridari danadana sendirisendiri maupunmaupun pinjamanpinjaman daridari

PemerintahPemerintah..6.6. MenggunakanMenggunakan tenagatenaga--tenagatenaga profesionalprofesional kehutanankehutanan..7.7. Target Target tanamantanaman HTI HTI sampaisampai dengandengan tahuntahun 2009 2009 seluasseluas 5 5 jutajuta hektarhektar

dandan padapada tahuntahun 2014 2014 seluasseluas 9 9 jutajuta hektarhektar ((tanamantanaman HTI HTI efektifefektifsebesarsebesar 50% 50% s/ds/d 70 % 70 % daridari luasluas izinizin //konsesikonsesi HTI)HTI)

PeraturanPeraturan PembangunanPembangunan HTIHTI

1)1) PohonPohon intiinti yang yang berdiameterberdiameter >> 20 cm, 20 cm, kurangkurang daridari 25 25 batangbatang/ha. /ha.

2)2) PohonPohon indukinduk

. . LanjutanLanjutan PeraturanPeraturan PembangunanPembangunan HTIHTI

a.a. usahausaha pemanfaatanpemanfaatan hutanhutan tanamantanaman diutamakandiutamakan dilaksanakandilaksanakan padapada HP yang HP yang tidaktidak produktifproduktif dalamdalam rangkarangka mempertahankanmempertahankan hutanhutan alamalam ((penjelasanpenjelasan PasalPasal 28 28 ayatayat (1)(1)

b.b. SK SK MenhutMenhut No. 10.1/KptsNo. 10.1/Kpts--II/2000 II/2000 tanggaltanggal 6 November 20006 November 2000KriteriaKriteria HP HP untukuntuk HTI : HTI : penutupanpenutupan vegetasivegetasi non non hutanhutan ((semaksemak belukarbelukar, , padangpadang

alangalang--alangalang, , dandan tanahtanah kosongkosong) ) atauatau arealareal bekasbekas tebangantebangan yang yang kondisinyakondisinyarusakrusak dgndgn potensipotensi kayukayu bulatbulat berdiameterberdiameter 10 cm 10 cm utkutk semuasemua jenisjenis kayukayudengandengan kubikasikubikasi tdktdk lebihlebih drdr 5m 5m kubikkubik perhektarperhektar ((BabBab III III PasalPasal 3 3 ayatayat (4).(4).

c.c. IUPHHKIUPHHK--HT HT ygyg diterbitkanditerbitkan sebelumsebelum ditetapkannyaditetapkannya keputusankeputusan iniini tetaptetap berlakuberlakusampaisampai berakhirberakhir masamasa berlakunyaberlakunya izinizin ((BabBab X X pslpsl 15 15 ayatayat (1)(1)

d.d. permohonanpermohonan IUPHHKIUPHHK--HT yang HT yang telahtelah mendapatkanmendapatkan persetujuanpersetujuan pencadanganpencadangan, , prosesproses penyelesaianpenyelesaian perizinannyaperizinannya dilaksanakandilaksanakan oleholeh DepartemenDepartemen KehutananKehutanan ((BabBabX X PasalPasal 15 15 ayatayat (2).(2).

e.e. SK. SK. MenhutMenhut No. 21/KptsNo. 21/Kpts--II/2001 II/2001 TglTgl. 31/1/2001 . 31/1/2001 dandan SK SK MenhutMenhut No. 10.1/KptsNo. 10.1/Kpts--II/2000, II/2000, dicabutdicabut dengandengan SK SK MenhutMenhut No. 32/KptsNo. 32/Kpts--II/2003 II/2003 sehinggasehingga kriteriakriteria HP HP untukuntukHTI HTI berlakuberlaku sesuaisesuai UU No. 41/1999. (UU No. 41/1999. (DiutamakanDiutamakan padapada HP yang HP yang tidaktidak produktifproduktif))

3. UU No. 41/1999 3. UU No. 41/1999 tgltgl 30 Sept. 1999 & 30 Sept. 1999 & peraturanperaturanpelaksanaannyapelaksanaannya

. . LanjutanLanjutan PeraturanPeraturan PembangunanPembangunan HTIHTI

4. PP. 34/2002 4. PP. 34/2002 tanggaltanggal 8 8 JuniJuni 20022002a.a. usahausaha pemanfaatanpemanfaatan hasilhasil hutanhutan padapada hutanhutan

tanamantanaman, , dilaksanakandilaksanakan padapada lahanlahan kosongkosong, , padangpadang alangalang--alangalang, , dandan atauatau semaksemak belukarbelukar didi

hutanhutan produksiproduksi. (. (PasalPasal 30 30 ayatayat (3)(3)b.b. TerhadapTerhadap HPH yang HPH yang diberikandiberikan berdasarkanberdasarkan

ketentuanketentuan iniini dandan HPHH yang HPHH yang diberikandiberikanberdasarkanberdasarkan ketentuanketentuan peraturanperaturan PerPer--UUUU--an an sebelumsebelum ditetapkannyaditetapkannya PP. PP. iniini tetaptetap berlakuberlakusampaisampai haknya/izinnyahaknya/izinnya berakhirberakhir. (. (BabBab X X PasalPasal 99 99

hurufhuruf a)a)

. . LanjutanLanjutan PeraturanPeraturan PembangunanPembangunan HTIHTI

a.a. PP 34/ 2002 PP 34/ 2002 dicabutdicabut..b.b. PemanfaatanPemanfaatan hasilhasil hutanhutan kayukayu padapada HTI HTI dilakukandilakukan padapada

hutanhutan produksiproduksi yang yang tidaktidak produktifproduktif ((PasalPasal 38 38 ayatayat (3). (3). LebihLebihlanjutlanjut bahwabahwa pengertianpengertian produksiproduksi yang yang tidaktidak produktifproduktif adalahadalahhutanhutan produksiproduksi yang yang dicadangkandicadangkan oleholeh MenteriMenteri sebagaisebagai arealarealpembangunanpembangunan hutanhutan tanamantanaman. . DenganDengan demikiandemikian arealareal untukuntukIUPHHKIUPHHK--HTI HTI dikembalikandikembalikan sesuaisesuai dengandengan penjelasanpenjelasan PasalPasal28 28 ayatayat (1) UU 41/1999(1) UU 41/1999

c.c. BerdasarkanBerdasarkan PermenhutPermenhut No. P.11/MenhutNo. P.11/Menhut--II/2009 II/2009 bahwabahwasistemsistem silvikultursilvikultur HTI HTI harusharus sesuaisesuai dengandengan tapaknyatapaknya ((TebangTebangpilihpilih, , TebangTebang HabisHabis, , atauatau TebangTebang JalurJalur))

5.5. PP. 6/2007 PP. 6/2007 tanggaltanggal 8 8 JanuariJanuari2007 Jo PP.3 /20082007 Jo PP.3 /2008

Proses Pembangunan HTI

Htn Produksi Tdk Produktif

Persiapan Lahan Persemaian

Penanaman

PemeliharaanPemanenan

Pemasaran

TataTata RuangRuang PembangunanPembangunan HTIHTI

Dalam pembangunan HTI di setiap unit usaha telah diatur tata penggunaanlahannya/tata ruangnya sebagai berikut :a. Areal Tanaman Pokok 70 %b. Areal Tanaman Unggulan 10 %c. Areal Tanaman Kehidupan 5 %d. Kawasan Lindung 10 %e. Sarana Prasarana 5 %

KAWS. LINDUNG TANAMAN UNGGULAN

TANAMANPOKOK

MOSAIK RUANG HTI

TATA CARA PERMOHONAN

HTI

(Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 jo. No. P.11/Menhut-II/2008)

PEMOHON

MENHUT10 Hari

TIM PENILAI (FIT PROPER TEST)

PROPOSAL12 Hari

SEKJEN12 Hari

SK-IUPHHK

IURAN IJIN30 Hari

PENCADANGAN AREAL

MENHUT7 Hari

KONFIRMASI AREAL KE DJ PLANOLOGI

30 Hari

AMDAL150 Hari

DJ PLANOLOGI(WORKING AREA)

15 Hari

(Lamp. 3)

(Lamp. 5)

(Lamp. 6)

(Lamp. 7)

(Lamp. 4)

(Lamp. 8)

(Lamp. 9)

(Lamp. 10)

(Lamp. 11)

(Lamp. 12)

(Lamp. 13)

Arsip

(Lamp. 14)

(Lamp. 15)

(Lamp. 16)

(Lamp. 17)

Areal diluar Pencaddiajukan ke Menhut

untuk dicadkan

Permohonan PersyaratanAdmin&Teknis (Proptek) Menteri Kehutanan

Perusahaan

Persyaratan Adminsitrasi Rekom Gubernur Atas Usulan

Bupati/Walikota BerdasarPertimbangan Teknis Kepala DinasKht Kab/Kota, tidak ada beban hakdan didasarkan analisis fungsi kawDns Kht Prov & Kepala BPKH sertadilamp peta lokasi skala 1 : 100.000

Rencana Lokasi yg dimohon & Citra Landsat resolusi minimal 30 m, skala1 : 100.000

Pernyataan bersedia buka kantordi Prov/Kab

Akte Pendirian Kop/Bdn Usaha Bergerak di bid usaha kehutanan/

pertanian/perkebunan Surat Izin Usaha NPWPPersyaratan Teknis Proposal Teknis

Berdasarkan hsl konfirm areal, Dirjen MelakukanPenilaian Proptek 7 hr krj & hasil disampaikan

Menteri

SK IUPHHK dibatalkanapabila tdk membayar IIUPH

dlm jangka waktu ygditentukan dlm Permenhut

IIUPH

Menhut menerbitkan SK IUPHHK-HTI

. Dirjen menerbitkanSPP IIUPH 6 hr krj

. SK IUPHHK-HTIdiberikan setelahpembayaran IIUPH

Berdasarkan WA,Dirjenmenyiapkan konsep KepIUPHHK- HTI kpdMenhut Melalui Sekjen &Sekjen menelaah aspekHukumnya (5 hr krj)

Surat Perintah Penyusunan

1. AMDAL 150 Hr2. UKL DAN UPL 60 Hr3. Apabila tdk dipenuhi, Srt

persetujuan batal

Tembusan : DirjenBaplanKadishut ProvKadishut Kab/Kota

Pada Areal ygdicadkan Menhut

Proses Permohonan Izin Usaha HTI (Berdasarkan PermenhutNo. P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008)

Tidak Lulus, Tolak(7 hr krj)

Admin Lengkap, Dirjenminta KaBaplan Konfirm

Areal (30 hr krj)

Admin Tdk Lengkap, Tolak

Dapat mengajukankembali

Berdasarkan AMDAL/UKL&UPL, Menteri menginstruksikanKaBaplan untuk menyiapkanPeta Areal Kerja (WA)(15 hr krj)

Lulus,Persetujuan Menhut(7 hr krj)

Dirjen BPK memeriksa

kelengkapan Adm, 10 hr krj

Permohonan

Penilaian PermohonanIUPHHBK-HT

Proses Permohonan Izin Usaha Bukan Kayu(Berdasarkan P.36/Menhut-II/2008)

Persyaratan permohonan IUPHHBK-HT :a. Copy KTP (Perorangan) / akte pendirian

Koperasi/Badan Usaha beserta perubahannya diutamakan bergerak di bid kehutanan/pertanian/perkebunan

b. NPWPc. Rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/

Walikota apabila kewenangan pemberianizin ada pada Menteri

d. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila kewenangan pemberian izin ada pada Gubernur

e. Rekomendasi Kepala Dinas Kab/Kota apabila kewenangan pemberian izin ada padaBupati/Walikota

f. Menyusun proyek proposal

a. Bupati/WalikotaTembusan : Menhut, GubernurKepala Dinas Prov, & Kepala BP2HP

b. GubernurTembusan : Menhut, Kepala DinasProv & Kab/Kota, dan Kepala BP2HP

c. MenteriTembusan : Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala BP2HP

a. Kepala Dinas Kab/Kota (Permohonanyang diajukan kepada Bupati)

b. Kepala Dinas Prov (Permohonan yangdiajukan kepada Gubernur)

c. Dirjen BPK (Permohonan yang diajukankepada Menteri)

Tidak MemenuhiPersyaratan

Memenuhi Persyaratan

Hasil PenilaianSurat Penolakan

Keputusan PemberianIzin (Jangka waktu

Izin paling lama 25 Thn)

Proses Per-Izinan s/d pe-nerbitan izin

tdk bolehlebih dari30 hr krj

PERKEMBANGAN HTIPERKEMBANGAN HTI1.1. s.ds.d. . thnthn 2007 pembangunan H2007 pembangunan HTI TI di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia seluasseluas 6.649.7576.649.757

haha oleholeh 159 HPHTI 159 HPHTI yaituyaitu ::

2. 2. TahunTahun 2008 2008 s/ds/d 2009 2009 berdasarkanberdasarkan PP. No. 6 PP. No. 6 TahunTahun 2007 2007 jojo PP. 3 PP. 3 TahunTahun2008 :2008 :

a. a. SetelahSetelah terbitterbit PP. 7/1990 87 unit HPHTI PP. 7/1990 87 unit HPHTI seluasseluas 3.790.142 ha; 3.790.142 ha; b. b. SetelahSetelah terbitterbit PP. 6/1999 9 unit HPHTI PP. 6/1999 9 unit HPHTI seluasseluas 539.616 ha; 539.616 ha; c. c. SetelahSetelah terbitterbit PP. 34/2002 63 unit IUPHHKPP. 34/2002 63 unit IUPHHK--HT HT seluasseluas 2.319.999 ha, 2.319.999 ha,

a.a. SK SK DefinitifDefinitif 24 unit 24 unit seluasseluas 1.005.240 ha 1.005.240 ha b.b. SP2 7 unit SP2 7 unit seluasseluas 345.902 ha345.902 hac.c. SP1 41 unit SP1 41 unit seluasseluas 1.816.139 ha1.816.139 had.d. SedangSedang dalamdalam prosesproses telaahantelaahan 15 unit 15 unit seluasseluas 592.217,51 ha592.217,51 hae.e. DitolakDitolak untukuntuk melengkapimelengkapi persyaratanpersyaratan 146 unit 146 unit seluasseluas 10.872.925 10.872.925

haha

3. Total 3. Total InvestasiInvestasi PermohonanPermohonan IUPHHKIUPHHK--HTI HTI RpRp. 48.734.832.944.129,. 48.734.832.944.129,--

4. 4. PenyerapanPenyerapan TenagaTenaga KerjaKerja PermohonanPermohonan IUPHHKIUPHHK--HTI 33.981 HTI 33.981 orangorang

HUTAN ALAM SEMAKIN BERKURANGHUTAN ALAM SEMAKIN BERKURANG

HTI HARAPANHTI HARAPAN MASA DEPANMASA DEPAN

DirektoratDirektorat JenderalJenderal BinaBina ProduksiProduksi KehutananKehutananOktoberOktober 20092009