KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN … filedengan ayat Suci Al -Qur`an (Suroh Al -$¶UDDI Luasnya ilmu itu, juga diungkapkan seorang poem, Emily Dickinson : If I read a

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN

ANAK

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

BUNADI HIDAYAT

NIM: T311208006

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016


commit to user

ii

Lembar Pengesahan:

DISERTASI

KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN

ANAK

BUNADI HIDAYAT

NIM: T311208006

Naskah Disertasi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Pada

Ujian Terbuka Tanggal 19 Mei 2016

Surakarta, 30 Mei 2016

Co Promotor Promotor

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

NIP: 1960 1107 1986 011 001 NIP: 1957 0203 1985 032 001

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

NIP.1957 0203 1985 032 001


commit to user

iii

Lembar Pengesahan Penguji Disertasi

KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALANN ANAK

BUNADI HIDAYAT

NIM: T 311208006

Surakarta, 30 Mei 2016.

Telah Disetujuhi oleh Penguji

Tim Penguji Tanda tangan

Ketua : 1.Prof. Sutarno, Drs., M.Sc., Ph.D :

Sekretaris : 2.Prof. Dr.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd :

Anggota : 3.Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum :

4.Prof.Dr. Supanto, S.H., M.Hum :

5.Prof.Dr. H.Setiono, S.H., M.S :

6.Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H :

7. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum :

8. Dr. Isharyanto, S.H.,M.Hum :

9. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H :

10. Dr. Hj Sarwirini, S.H., M.S :

Mengetahui:

Ketua Program Doktor, Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP : 1957 0203 1985 032 001 NIP : 1960 1107 1986 011 001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

N a m a : Bunadi Hidayat

NIM : T3112080006

Alamat : Jalan Merpati II/14 Wismasari, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan,

Kabupaten Sidoarjo, Jawa-Timur.

Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri (Unsuri) Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli tulisan penulis dan belum pernah diajukan untuk memperoleh

gelar akademik (Doktor Ilmu Hukum), baik di Universitas Sebelas Maret Surakarta

maupun di pergguruan tinggi lain.

2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan

pihak lain, kecuali arahan dari Tim Promotor.

3. Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan

orang lain, kecuali yang secara jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan

disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan

terdapat penyimpangan, dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena

disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku di perguruan

tinggi ini.


Bunadi Hidayat

NIM : T311208006


commit to user

v

Persembahan

Disertasi ini dipersembahkan untuk Ayah dan Ibu yang mengukir jiwa dan ragaku,

Istriku tercinta Alfu Laila serta Almamaterku Universitas Sunan Giri Sidoarjo


commit to user

vi

Motto

Disertasi ini hanyalah segenggam ilmu dari Samudra ilmu Allah yang membentang begitu

sangat luas. Kesombongan tidak ada manfaatnya di hadapan Allah S.W.T. Motto ini sejalan

dengan ayat Suci Al-Qur`an (Suroh Al-A’raaf 7:54)

Luasnya ilmu itu, juga diungkapkan seorang poem, Emily Dickinson:

If I read a book and it makes my whole body

so cold no fire can ever warm me, I know that

is poetry. If I feel physically as if the top of my

head were taken off, I know that is poetry.

These are the only ways I know it. Is there any

other way?(the thick italic word is law and justice from the Writer)

االه ااانت سبحنك انى كنت من الظالمين

Laila lailla anta subkhanaka ini kuntu minadholimin

Ilmu dan keadilan tidak pernah bertepi tetapi berperilaku adil dan arif adalah kewajiban bagi

Insan yang diberi amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sayuk Gumregut Hing Karya Mrih Luhuring Esthi Hambangun Negara (UNS)

The age can be old but the crime can never be old

Ilmu, anak, keadillan adalah amanah Allloh dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan di

hadapan Pemberi-Nya (Al-Qur`an Al-A’raaf,7:8)

On the beach at night,

Stands a child with her father

Watching the east, the autumn sky.

By Walt Whitman


commit to user

vii

UCAPAN TERIMA KASIH

Legal praxis peradilan pidana anak di Indonesia cenderung memperlakukan anak

sebagai pelaku kejahatan bukan dianggap sebagai pelaku kenakalan dan acapkali dijatuhi

pidana sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Undang-Undang RI Nomor: 35

Tahun 2014 (LN Tahun 2014, Nomor 297) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menyoroti posisi anak sebagai korban

tindak pidana. Padahal realitasnya, anak bisa saja berposisi sebagai pelaku kenakalan.

Pertimbangan dan diskresi hakim peradilan pidana anak memiliki fungsi yang sangat sentral

dalam memutus perkara anak karena pertimbangan dan diskresi hakim merupakan mustika

keadilan substantif dalam proses peradilan anak. Realitas ini yang mendasari penulis

mengangkat “KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN

KENAKALAN ANAK” sebagai judul disertasi.

Tiada kata yang lebih tepat yang dapat penulis hadiratkan kepada Alloh S.W.T

Tuhan Yang Maha Penentu di Alam Semista ini, kecuali ungkapan puji syukur karena

dengan perjuangan yang sangat melelahkan, di saat merawat Istri penulis tercinta yang sudah

7 (tujuh) tahun terkena sakit stroke hingga mengalami disfagia, tidak dapat berbicara, di

samping itu, tugas dan kewajiban penulis sebagai pendidik juga harus tetap berjalan.

Meskipun kehidupan penulis penuh diliputi rasa ketegangan, kekalutan dan kecemasan yang

berat, Alkhamdulillah penulis masih dikaruniai kekuatan oleh Alloh Yang Maha Rokhman

untuk menyelesaikan disertasi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini tidak mungkin dapat terselesaikan

tanpa bantuan dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa tulus penulis

mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggginya kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor, Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin, memfasilitasi penulis untuk

mengikuti studi lanjut di Program Doktor llmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.


commit to user

viii

2. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak

memfasilitasi, membantu penulis untuk menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu

Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Ibu Prof. Dr Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Promotor yang di tengah-tengah

kesibukan Beliau yang luar biasa, masih dapat meluangkan waktu untuk memberi

bimbingan disertasi ini dengan penuh tanggung jawab, kesabaran, kearifan, keikhlasan

dan ketulusan hati yang bersih.

4. Bapak Prof. Dr Supanto, S.H., M.Hum selaku Co-Promotor juga dengan penuh

tanggung jawab, kesabaran, kearifan, keikhlasan dalam membimbing, memberi referensi

yang sangat berharga dan membantu penyelesaiann disertasi ini.

5. Bapak/Ibu Tim Penguji disertasi: Prof. Sutarno, Drs., M.Sc., Ph.D, Prof. Dr. M. Furqon

Hidayatulloh, M. Pd, Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Supanto, S.H.,

M.Hum, Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S, Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, Dr. Hari

Purwadi, S.H., M.Hum, Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum, Prof. Dr Didik Endro Purwoleksono,

S.H., M.H, dan Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.

6. Rektor, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Sidoarjo yang telah

memberi izin belajar kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Sebelas Maret

(UNS) Surakarta.

7. Direktur, beserta Wakil Direktur, Ka-Prodi Magister Ilmu Hukum, Ka-Prodi Magister

Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah), Ka-Prodi Magister Pendidikan Agama Islam

Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Sidoarjo yang telah memberi Izin,

kelancaran kepada penulis untuk mengikuti studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum

di Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Kordinator Kopertis Wilayah VII Surabaya yang telah memberi Tugas Belajar kepada

penulis untuk mengikuti studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

9. Lembaga atau Institusi Pemerintah, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat Pusat Jakarta,

Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Suko Manunggal Surabaya,

KAPOLRESTABES Surabaya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Medaeng Sidoarjo, Pusat

Perlindungan Anak dan Perempuan (LP3A) Sidoarjo yang telah banyak memberi data


commit to user

ix

dan pelayanan yang baik kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk

kelengkapan data disertasi ini.

10. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang telah memberi bantuan biaya pendidikan

melalui jalur BPPS untuk mengikuti studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas

Diponegoro Semarang.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga secara tulus Penulis sampaikan

kepada:

1. Bapak Prof. Dr J.E. Sahetapy, S.H.,M.A selaku Guru Besar di Universitas Airlangga

Surabaya yang telah banyak memberi inspirasi, motivasi serta arahan yang sangat

berharga dan bermanfaat dalam penulisan disertasi ini.

2. Ibu Dr. Hj Sarwirini, S.H., M.S sebagai Dosen di Fakultas Hukum Airlangga Surabaya

yag dengan ikhlas, bertulus hati yang sangat dalam telah banyak memberi arahan,

dorongan, dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H selaku Guru Besar di Universitas Diponegoro

Semarang, juga Guru Besar di Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak

memberi masukan, arahan, literatur, bahan-bahan hukum pidana yang lengkap dan sangat

berharga dalam penulisan disertasi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjjo, S.H (almarhhum) selaku Guru Besar di Universitas

Diponegoro Semarang Sang Penggagas Hukum Progresif di Indonesia yang telah

banyak memberi pencerahan (enlightment) ilmu hukum terutama pertimbangan hukum

yang bersifat sosiologis dalam konteks hukum progresif di Indonesia yang sangat

bermanfaat dan membantu pemikiran Penulis dalam menulis disertasi ini.

5. Bapak Prof. Sutandyo Wignyosoebroto, M.PA (almarhum) selaku Guru Besar di

Universitas Diponegoro Semarang juga Guru Besar Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah banyak memberi pencerahan teori ilmu hukum dan sosiologi hukum sehingga

sangat membantu dalam penulisan disertasi ini.

6. Bapak Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H, selaku Guru Besar di Universitas Diponegoro

Semarang, juga Guru Besar di Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak

memberi wawasan yang luas tentang filsafat ilmu serta filsafat hukum yang sangat

bermanfaat dan berharga dalam penulisan disertasi ini.


commit to user

x

Dengan lubuk hati yang sangat dalam, ungkapan terima kasih ini juga secara tulus

penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Muljadji Guru penulis di Kelas 1 (satu) Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar) yang

telah memberi bekal dan fondasi keilmuan kepada penulis sehingga Penulis dapat

menyelesaikan studi lanjut di tingkat akademik tertinggi pada Program Doktor Ilmu

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr.H. Muchsin,S.H.,CN (almarhum) Guru Besar di Universitas Sunan Giri

Sidoarjo yang telah banyak memberi semangat dan dorongan kepada penulis untuk

menempuh studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoroo

Semarang.

3. Ibu Prof.Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S mantan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro Semarang, yang dengan penuh liku-liku dan perjuangan yang

sangat berat, Beliau memberi hikmah dan manfaat yang sangat berharga sehingga

Alkhamdulillah penulis dapat menyelesiakan disertasi ini dengan selamat.

4. Bapak/ Ibu Dosen beserta Guru Besar penulis di Universitas Diponegoro Semarang serta

Bapak/ Ibu Dosen, Guru Besar penulis di Universitas Sebelas Maret Surakarta, seperti:

Bapak Prof. Dr Muladi, S.H, Ibu Prof. Dr. Hj Moempoeni Moelatingsih,S.H, (almarhuma)

Bapak Prof. Dr Nyoman Serikat Putra Putrajaya, S.H., M.H, Bapak Prof. Dr. Yusriyadi,

S.H.M.Hum, Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H, Bapak Prof. Dr.

H.Setiono,S.H.,M.S, Ibu Prof. Dr Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr Supanto,

S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr.Jamal Wiwoho,S.H.,M..Hum, Bapak Dr. Hari

Poerwadi,S.H.,M.H, Bapak Dr. Bernart L Tanya,S.H.,M.H yang telah banyak memberi

pencerahan ilmu hukum yang sangat berharga dan bermanfaat sehinga dapat

memmbantu kelancaran penulisan disertasi ini.

5. Mbak Diah Suryani, S.Pd, selaku staf Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum di

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan sabar dan ikhlas telah banyak

memberi bantuan, pelayanan kepada penulis untuk penyelesaian disertasi ini.

6. Teman-teman sejawat dan seperjuangan studi lanjut di S3, yaitu: Ibu Prof Dr.

Rahayu,S.H,, M.Hum, Bapak Prof. Dr. Suteki,S.H., M.Hum, Bapak Dr. Mompang

Pangabean, S.H., M.H, Bapak Dr. Mochammad Dja’is, S.H,, CN.,M.Hum;, Ibu Sri

Purwaningsih, S.H.,M.Hum, Bapak Hero Prihartono,S.H.,M.H, Bapak Dr. Syamsudin, S.H.,


commit to user

xi

M.H, Bapak Munawar Kholil, S.H., M.H yang telah banyak berdiskusi, saling membantu,

saling menggojlok, saling memmberi dorongan serta semangat untuk menyelesaikan studi

lanjut Program Doktor Ilmu Hukum.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis

sampaikan kepada:

1. Ayahanda Soeko (almarhum) dan Ibunda Sariani (almarhuma) tercinta, Sang Pengukir

Jiwa Raga penulis, yang paling banyak berjasa memberi bimbingan hidup dengan

penuh kasih sayang, memberi bantuan material dan spiritual sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Ayahanda Mertua Moch Ikhsan (almarhum) serta Ibunda Mertua Siti Munawaroh

(almarhuma) yang juga ikut memberi dorongan dan semangat untuk menyelesaikan

studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta

3. Istri penulis Alfu Laila belahan hati, pendamping hidup penulis yang tercinta, yang

sudah banyak memberi semangat dan dorongan tanpa lelah baik material maupun

spiritual, meskipun sampai jatuh sakit, tetap bersemangat mendorong penulis untuk

menyelesaikan studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

4. Saudara-saudara penulis yang penulis sayangi: kakanda Djumiati (almarhuma), Supardjo

(almarhum), kakanda Kadjin (almarhum), adinda Darmadji, Sucahnyono, S.Pd, Solikin dan

Sunawi yang juga telah banyak memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan

studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Semoga disertasi ini bermanfaat terhadap pengembangan hukum pidana dan bagi

penegak keadilan pidana anak


Penulis,

Bunadi Hidayat


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .................................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR .............................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI DISERTASI .............................................. iii

HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................... v

HALAMAN MOTTO ................................................................................................... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................................ xi

HALAMAN ABSTRAK .............................................................................................. xii

HALLAMAN ABSTRACT ............................................................................................ xiii

HALAMAN RINGKASAN ......................................................................................... xiv

HALAMAN SUMMARY ............................................................................................... lv

DAFTAR ISI .................................................................................................................. xciv

HALAMAN GLOSSARY ............................................................................................. ciii

DAFTAR BAGAN ....................................................................................................... cviii

DAFTAR METRIKS .................................................................................................... cx

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... cxi

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... cxii

DAFTAR SKEMA ....................................................................................................... cxiv

Bab I: PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................................. 1

B. Fokus Studi dan Permasalahan ........................................................................................ 31

C. Perumusan Masalah ......................................................................................................... 32

D. Orisinalitas Penelitian ..................................................................................................... 33

E. Tujuan Penelitian ............................................................................................................. 42

F. Kegunaan Penelitian ........................................................................................................ 42

Bab II: KERANGKA TEORETIK ....................................................................................... 44

A. Kausalitas Juvenile Delinquency ................................................................................... 44

1. Batasan Anak dalam Peradilan Pidana ..................................................................... 44


commit to user

xiii

2. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) .................................................................... 46

3. Faktor-Faktor Kenakalan Anak ................................................................................ 52

a. Faktor Intern (Internal) ......................................................................................... 52

b. Faktor Ekstern (Eksternal) ...................................................................................... 55

4. Implikasi (Juvenile Delinquency) dalam Hukum Pidana Anak ............................... 59

B. Kebijakan Yudisial Hakim dalam Menanggulangi Kenakalan Anak Yang

Berhadapan dengan Hukum Pidana .............................................................................. 62

1. Istilah Kebijakan ........................................................................................................ 62

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Anak ................................................. 67

a. Pertimbangan Yuridis (Judicial Consideration) .................................................... 69

b. Pertimbangan Sosiologis (Sociological Consideration) ........................................ 71

c. Pertimbangan Filosofis (Philosophical Consideration) ....................................... 71

3. Diskresi Hukum Pidana Anak ...................................................................................... 75

C. Konsep Kebijakan Hakim dalam Sistem Peradilan Anak ......................................... 78

1. Legal Pluralism ........................................................................................................... 78

2. Peradilan Pidana Berbasis Pancasila ......................................................................... 82

3. Sistem Peradilan Pidana Anak ................................................................................. 87

4. Peradilan Restoratif Anak (Restorative Justice for The Juvenile) ......................... 124

5. Peradilan Diversi (Diversion Justice) ....................................................................... 132

6. Model Peradilan Pidana Anak dengan Dua Jalur (Double Tracks Criminal Justice

System for Juvenile Delinquency) .............................................................................. 136

a. Jalur Peradilan Penal .......................................................................................... 136

b. Jalur Peradilan Non-Penal ....................................................................................... 139

7. Peradilan Progresif dalam Hukum Pidana Anak ........................................................ 140

Bab III : METODE PENELITIAN ....................................................................................... 146

A. Paradigma Penelitian ....................................................................................................... 146

B. Tujuan Penelitian ............................................................................................................. 150

C. Kajian Penelitian ............................................................................................................. 151

D. Lokasi Penelitian ............................................................................................................. 151

E. Sumber Data .................................................................................................................... 151

F. Metode Pengumpulan Data ............................................................................................. 152


commit to user

xiv

G. Penyajian dan Analisis Data ......................................................................................... 152

a. Reduksi Data .............................................................................................................. 154

b. Penyajian Data ............................................................................................................ 154

c. Penarikan Kesimpulan ............................................................................................... 154

H. Batasan Operasional ........................................................................................................ 155

I. Kerangka Pemikiran ........................................................................................................ 155

Bab IV: KENAKALAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA ...................................... 162

A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK .................................................................. 162

1. Kebijakan Legislatif ................................................................................................... 162

2. Penegakan (Penanggulangan) Kenakalan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak ............................................................................................................................ 163

a. Penanggulangan Kenakalan Anak (Tindak Pidana Anak) di Pengadilan

Negeri Surabaya ..................................................................................................... 163

b. Putusan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya ..................................... 171

1. Perkara Nomor: 4390/ Pid. B/ 2009/ PN. Sby, tentang Kasus Tawon .......... 171

a. Posisi Kasus ............................................................................................... 171

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ............................................................. 172

c. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ........................................... 172

d. Proses Pemeriksaan Perkara ..................................................................... 173

e. Pertimbangan Hakim ................................................................................. 173

2. Perkara Nomor: 39/ Pid. Anak/ 2013. PN Sby, tentang Kasus Narkotika .... 175

a. Posisi Kasus ................................................................................................ 175

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .............................................................. 176

c. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ........................................... 177

d. Proses Pemeriksaan Perkara ..................................................................... 178

e. Pertimbangan Hakim ................................................................................. 179

c. Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Suko

Manunggal Surabaya ............................................................................................. 182

d. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Anak di POLRESTABES Surabaya .................................................................... 186


commit to user

xv

e. Permasalahan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana di Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Medaeng Surabaya ...................................... 187

f. Peranan Lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3A)

Sidoarjo dalam Penanggulangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pidana ..................................................................................................................... 191

1. Fungsi LP3A .................................................................................................... 191

2. Penanggulangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ........................ 191

B. PENYEBAB KENAKALAN ANAK ........................................................................... 193

1. Faktor –Faktor Kenakalan Anak ............................................................................. 193

a. Faktor Internal ..................................................................................................... 193

b. Faktor Eksternal ................................................................................................... 196

1. Mobilitas Sosial ............................................................................................ 196

2. Mobilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ............................................. 197

c. Faktor Kriminogen .............................................................................................. 198

2. Pembinaan Karakter Pelaku Kenakalan (Pelaku Tindak Pidana) Anak ............... 198

a. Peranan Orang tua dalam Penanggulangan the Juvenile Delinquency ........... 199

b. Peranan Sekolah ( Perguruan Tinggi) dalam Penanggulangan The Juvenile

Delinquency ......................................................................................................... 200

c. Peranan Masyarakat dalam Penenggulangan the Juvenile Delinquency ............ 200

d. Peranan Negara dalam Penanggulangan The Juvenile Delinquency .................. 201

3. Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana ................................................................ 202

4. Bekerjanya Sistem Hukum di Indonesia ............................................................... 203

a. Legal Substance ................................................................................................... 206

b. Legal Structure .................................................................................................... 236

c. Legal Culture ........................................................................................................ 245

5. Mekanisme dan Problematika Penegakan Hukum Pidana Anak ........................ 260

a. Mekanisme Peradilan Pidana Anak ................................................................... 260

b. Problematika Penegakan Hukum Pidana Anak ................................................ 263

1. Substansi Hukum ............................................................................................ 265

2. Budaya Hukum ............................................................................................... 266

3. Institusi dan Pranata Hukum Pidana Anak ................................................. 271


commit to user

xvi

4. Fungsi Penegakan Hukum Pidana Anak .................................................... 272

5. Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum Pidana Anak ........................... 278

6. Dana (Anggaran) Proses Penegakan Hukum Pidana Anak ....................... 278

BAB V: KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK

280

A. Kebijakan Yudisial Hakim dalam Peradilan Pidana Anak ....................................... 280

B. Kompetensi Peradilan Pidana Anak ........................................................................... 288

C. Kebijakan Administratif dalam Penegakan Hukum Pidana Anak ............................. 293

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Anak .................................................. 300

1. Pertimbangan Yuridis ............................................................................................. 300

2. Pertimbangan Sosiologis ....................................................................................... 301

3. Pertimbangan Filosofis .......................................................................................... 306

E. Diskresi Hakim dalam Putusan Pidana Anak ........................................................... 310

F. Rules Breaking dan Rules Making dalam Peradilan Pidana Anak ......................... 311

1. Rules Breaking dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ........................................ 311

a. Alasan Umum ................................................................................................... 311

b. Alasan Khusus ................................................................................................... 313

1. Ketentuan Hukum Yang Bersifat Final dan Mengikat ............................. 313

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/ PUU-X/2012 ........................ 314

A. Pemohon Judicial Review .................................................................... 315

B. Obyek Permohonan Judicial Review .................................................. 317

C. Alasan-Alasan para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian

Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor: 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ..................................... 317

a. Politik Kriminalisasi Hakim Pejabat Pengadilan dalam UU

SPPA .................................................................................................. 317

b. Ketentuan Pidana Materiil dalam Ketentuan Pasal 96, Pasal 100,

Dan Pasal 101 UU SPPA, Tidak Mencerminkan Asas Keadilan

Secara Proporsional Bagi Hakim Sehingga Rumusan dalam

Pasal Tersebut Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945 ........ 321


commit to user

xvii

c. Pengaturan Ketentuan Pidana Materiil Bagi Hakim Dalam UU

SPPA Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1),

Pasal 24 D Ayat (1) Dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 ................ 327

D. Ketentuan Pasal 96 UU SPPA ............................................................ 330

E. Ketentuan Pasal 100 UU SPPA .......................................................... 335

F. Ketentuan Pasal 101 UU SPPA ......................................................... 336

G. Polarisasi Pemikiran Pembentuk Undang-Undang Melalui Ketentuan

Pasal 96, Pasal 100, Dan Pasal 101 UU SPPA Bertentangan Dengan

Hak Konstitusional Hakim Sebagai Warga Negara Maupun Sebagai

Kekuasaan Kehakiman ......................................................................... 339

H. Kesimpulan ............................................................................................ 344

I. Petittum para Pemohon ........................................................................ 346

J. Pernyataan Pemerintah ............................................................................ 347

K Petittum Pemerintah .............................................................................. 347

L. Pernyataan DPR Secara Tertulis ......................................................... 347

M. Keterangan DPR .................................................................................... 348

N. Petittum DPR ........................................................................................ 348

O. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ................................. 349

P. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi .............. 350

Q. Pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi .......................................... 352

R. Pendapat Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi ............................... 352

S. Amar Putusan ........................................................................................ 354

T. Pendapat Penulis ................................................................................... 355

1. Alasan Pengajuan Permohonan Judicial Review ......................... 355

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi .............................. 363

a. Hak Konstitusi para Pemohon Judicial Riew ...................... 364

b. Politik Kriminal dalam Perumusan Pasal 96, Pasal 100,

dan Pasal 101 UU SPPA ........................................................ 365

c. Pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi .............................. 372

d. Pendapat Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi .................. 373

2. Rules Making dalam Peradilan Pidana Anak ....................................................... 377


commit to user

xviii

BAB VI: MODEL KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA

ANAK ................................................................................................................................. 384

A. Dasar Hukum Kebijakan Hakim ............................................................................ 384

B. Pendekatan Hukum Pidana Anak .......................................................................... 384

1. Pendekatan Hukum Normatif (Judicial Approach) ........................................ 385

2. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) ............................................. 403

C. Pertimbangan Hakim Pidana Anak ....................................................................... 404

1. Pertimbangan Yuridis (Judicial Consideration) ............................................. 404

2. Pertimbangan Sosiologis (Sociological Consideration) .................................. 406

3. Pertimbangan Filosofis (Philosophical Consideration) ................................... 450

D. Model Penyelesaian Perkara Pidana Anak ........................................................ 460

E. Model Peradilan Pidana Anak Dua Jalur (Double Tracks Criminal Justice Model for

Juveniles) ....................................................................................................................... 465

1. Peradilan Anak dengan Jalur Litigasi Khusus ............................................. 465

2. Peradilan Anak dengan Jalur Non-litigasi ...................................................... 469

a. Peradilan Restoratif untuk Anak Nakal (Restorative Justice for The

Juvenile Delinquency) ................................................................................. 474

b. Peradilan Diversi Anak (Diversion Justice for Juveniles) ....................... 480

1. Syarat Peradilan Diversi ................................................................................... 481

2. Tujuan Peradilan Diversi ................................................................................. 482

3. Pelaksanaan Peradilan Diversi ......................................................................... 483

4. Kendala Restorative Justice dan Diversion Justice ...................................... 490

F. Peradilan Progresif (The Progressive Trial Dispute) dalam Peradilan Pidana Anak

.................................................................................................................................... 494

Bab VII: PENUTUP ............................................................................................................. 500

A. Kesimpulan .................................................................................................................. 500

B. Implikasi Hukum ......................................................................................................... 504

C. Rekomendasi ............................................................................................................... 505

D. Saran ............................................................................................................................ 508

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 511

LAMPIRAN ................................................................................................................... 535


commit to user

xix

Lampiran 1: Putusan Kasus Tawon di Pengadilan Negeri Surabaya ...................... 535

Lampiran 2: Putusan Kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya .................. 549

Lampiran 3: Contoh Format Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas ........... 591

Lampiran 4: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/PUU-X/ 2012 .................... 596

INDEKS ......................................................................................................................... 709


commit to user

xx

GLOSSARY

A B H: adalah Anak yang Bermasalah dengan Hukum pidana atau anak yang berkomflik

dengan hukum pidana, anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah

melanggar hukum pidana.

Anak nakal: adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan

perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-

undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam

masyarakat yang bersangkutan. Anak juga dapat dikatakan nakal apabila

melakukan perbuatan yang apabila dilakukan orang dewasa perbuatana itu adalah

kejahatan (child delinquency is a child who has done an action if it is committed by an

adult person is a crime). Jadi anak nakal adalah anak yang berhadapan dengan hukum

pidana (UU SPPA). Anak yang berhadapan dengan hukum pidana adalah anak yang

berkonflik dengan hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang

telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun

Anak didik: adalah anak Pemasyarakatan, anak Balai Pemasyarakatan, atau Klien

Pemasyarakatan Anak.

Anak sipil: adalah anak yang tingkat kenakalannya di luar kewajaran, berdasarkan Ketetapan

Pengadilan harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Lembaga Sosial

Pemerintah atau Lembaga Sosial Swasta sampai berusia 18 tahun. Artinya anak tersebut

belum melakukan tindak pidana tetapi sudah meresahkan keluarga dan masyarakat yang

oleh orang tuannya diajukan permohonan ke Pengadilan untuk dijadikan anak sipil.

Anak Negara: adalah anak yang telah melakukan tindak pidana yang atas Putusan Pengadilan

diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak, Lembaga Sosial Pemerintah atau

Lembaga Sosial Swasta sampai berusia 18 tahun.

Anak pidana: adalah anak yang berdasarkan Putusan Pengadilan harus menjalani pidana di

Rumah Tahanan Anak.

Anjal: adalah anak jalanan, anak yang status sosial dan status kependudukannya tidak jelas.

A D R : Alternative Dispute Resolution adalah solusi penyelesaian sengketa secara alternatif

atau secara mediasi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses Pengadilan. Untuk

perkara anak dapat diselesaikan melalui Peradilan Restoratif atau Peradilan Diversi di

luar proses Pengadilan

Bapas: Balai Pemasyarakatan

Bispa: Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Berpikir miopik adalah berpikir secara sempit

B P: Bimbingan dan Penyuluhan

Budaya hukum adalah kajian hukum yang menyoroti masalah sumberdaya manusia dalam

berhukum, peradaban hukum dan produk hukum.

B W: Burgerlijk Wetboek adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


commit to user

xxi

C E D C : Children Especially Difficult Cercumstances : adalah anak-anak yang mengalami

kesulitan khusus dalam lingkungannya,

C N S P : Children in Need of Special Protection, anak-anak perlu mendapat perlindungan

secara khusus.

Dinas sosial adalah kedinasan yang dilakukan oleh Dinas Kementerian Sosial, Lembaga Sosial

Pemerintah dan Lembaga Sosial Swasta untuk kepentingan anak atau kesejahteraan

anak.

Ex aequo et bono adalah mohon putusan yang seadil-adilnya

F G C : Family Group Conferencing adalah Kelompok Musyawarah dalam Keluarga untuk

menyelesaikan perkara anak secara demokratis antar keluarga yang bersengketa untuk

solusi terbaik bagi anak

Genocide : deliberate mass murder of race, people or minority group adalah pembunuhan secara

masal terhadap kelompok ras, penduduk sipil dan golongan minoritas.

Geen straf zonder sculd : tiada pidana tanpa kesalahan

H. I. R : Herzine Indonesische Reglement, Hukum Acara Pidana pada masa Kolonial Belanda

Hukum progresif adalah konsep hukum yang bernurani keadilan dalam masyarakat

I C: Indonesian Constitution

J I S: Jakarta International School

Katar: Karang Taruna dalam masyarakat.

Keadilan substantif adalah keadilan yang bernurani

Kebijakan yudisial hakim adalah kebijakan hakim dalam menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk dituangkan dalam

putusan perkara yang ditanganinya.

Kebijakan legislasi: adalah kebijakan yang bersifat formal atau kebijakan yang mendasarkan

ketentuan normatif

Kebijakan administratif : adalah kebijakan eksekutif yaitu kebijakan untuk melaksanakan

tanggungjawab atau tugas yang telah diberikan

Kebijakan penal: adalah kebijakan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Kebijakan ini bersifat

menghukum

Kebijakan non-penal adalah kebijakan untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat non-penal

misalnya berupa tindakan yang tidak menghukum.

Kenakalan anak: kenakkalan yang dilakukan oleh anak belum berusia 18 tahun telah

melanggar ketentuan hukum pidana atau anak yang tidak taat dengan ketentuan

hukum pidana, atau tingkah laku anak yang bertentangan dengan moral atau anak

yang melanggar ketentuan hukum negara, peraturan pemerintah provinsi atau

peraturan pemerintah daerah (perda pemerintah kabupaten/perda pemerintah kota).

Dengan demikian, kenakalan anak (Juvenile delinquency) adalah kenakalan Yang


commit to user

xxii

bersifat pelanggaran (negligence) bukan perbuatan yang bersifat misdeed or crime

(perbuatan yang bersifat kejahatan).

K H A adalah Konvensi Hak Anak (The Convention Rights of the Child)

K K N: adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotesme

KPAI adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Kredo hukum adalah sistem keyakinan dalam berhukum

LAPAS adalah Lembaga Pemasyarakatan

Lapas Anak adalah: Lembaga Pemasyarakatan Anak

Litmas adalah Penelitian masyarakat.

LPKA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPAS adalah Lembaga Penempatan Anak Sementara

LPKA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKS adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

LP3A adalah Lembaga Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Modus operandi: cara melakukan tindak pidana

Muntatis-muntadis: secara otomatis juga terjadi yang sama

Monist hukum adalah hukum yang mengikat pada satu sistem hukum, misalnya hanya

mengikat untuk orang yang kaya atau penguasa elit.

Nawa cita : Sembilan rasa

Neit ontvan kelijk verklaard : menolak surat gugatan Penggugat/ Surat Dakwaan Penuntut

Umum karena surat gugatan/ surat dakwaan tidak jelas, kurang pihak , obscuur Libel

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege: tidak ada perbuatan pidana, tida ada pidana,

tanpa ketentuan undang-undang yang mengatur lebih dahulu

Ontslag van Rechtsvedrvolging: Putusan lepas dari tuntutan hukum karena Terdakwa tidak

terbukti melakukan tindak pidana

Peradilan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana

ke proses di luar peradilan pidana.

Peradilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga pelaku,keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

P Lg: Penyelesaian sengketa dengan paradigma ligtigasi

Pn Lg: Peradilan Non-litigasi

Primum remedium adalah senjata utama untuk mengatasi kriminalitas.

Remas : Remaja Masjid


commit to user

xxiii

R Bg: Rechtsglement voor De Buitengewesten adalah Hukum Acara Perdata

R B: Reparative Board

R.I.B: Reglement Indonesia yang Di-Baharui

RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

The social system: masyarakat tidak ubahnya seperti tubuh manusia memiliki bagian yang

saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat mempunyai berbagai lembaga sosial

yang saling terkait dan bergantung satu-sama lain dalam kehidupan bermasyarakat

Tuna warga adalah warga yang kehilangan status warga masyarakat

UNICEF: United Nations International Children Emergency Fund

UU SPPA : Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ultra petita: Hakim tidak boleh memutus perkara melebihi yang diminta (termasuk yang tidak

diminta) dalam pettitum atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Ultimum remedium: Penyelesaian peradilan pidana/ penjatuhan sanksi pidana adalah upaya

hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum yang menguntungkan bagi

Anak.

VOM: Victim Offender Mediation: Penyelesaian perkara pidana anak di luar proses Pengadilan

yang melibatkan pihak Korban dan Pelaku tindak pidana

Wagah-wagah adalah musyawarah masyarakat desa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara

damai

W v K: Wetboek van Koophandel: Kitab UndangUndang Hukum Dagang


commit to user

xxiv


commit to user

xxv

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1: Pemikiran Menski tentang Hukum Pluralism……………… 80

Bagan 2: SKEMA SUSUNAN KEKUASAAN DALAM NEGARA

REPUBLIK INDONESIA…………………………………… 82

Bagan 3: Diskripsi Legal Order Negara Republik Indonesia …………. 85

Bagan 4: Penegakan Hukum Pidana di Indonesia……………………… 88

Bagan 5: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia……………………… 98

Bagan 6: Deskripsi Pendekatan Hukum Progresif dalam Peradilan

Pidana Anak ……………………………………………….. 142

Bagan 7: Diskripsi Peradilan Pidana Anak ………………………….. 145

Bagan 8: Analisis Data Penelitian………………………………………… 153

Bagan 9: KERANGKA PEMIKIRAN KEADILAN SUBSTANTIF

PIDANA ANAK………………………………………………. 161

Bagan 10 : LEMBAGA PENGADILAN KHUSUS…………………… 164

Bagan 11 : STRUKTUR ORGANISASI LP3A SIDOARJO………… 192

Bagan12: BEKERJANYA SISTEM HUKUM…………………………… 204

Bagan13: STRUKTUR BADAN PERADILAN DI INDONESIA

PASCA AMANDEMEN UU DASAR 1945…………………… 237

Bagan 14 : BADAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945… 239

Bagan 15 : SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) TERPADU

(INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) ……………… 240


commit to user

xxvi

Bagan16 : SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERPADU

(THE ENFORCEMENT OF INTEGRATED CRIMINAL

JUSTICE SYSTEM) …………………………………………….. 241

Bagan 17: ALUR PROSES PEMERIKSAAN PIDANA………………… 242

Bagan 18: FUNGSI LEGAL CULTURE …………………………………. 257

Bagan 19: Bagan Teori Tacott Parsons (Sibernetika) …………………… 259

Bagan 20 : PROSES PERADILAN ANAK……………………………… 264

Bagan 21 : SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERPADU

(INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF

THE CHILD)… …………………………………… 272

Bagan 22: KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM PIDANA ANAK … 282

Bagan 23 a: Model Proses Pemeriksaan Perkara Khusus

Pidana Anak ………………………………………………….. 467

Bagan 23 b: Model Peradilan Litigasi Khusus Pidana Anak …………. 468


commit to user

xxvii

DAFTAR METRIKS

Halaman

Metriks 1 : Karya Ilmiah Yang Memiliki Relevansi Dengan Penelitian

Desertasi…………………………………………………… 33

Metriks 2 : Konsep Hukum Yang Diperlukan Dalam Peradilan Anak…… 119

Metriks 3 : PERGESERAN PARADIGMA DALAM HUKUM

PIDANA TENTANG KEADILAN ………………………. 131

Metriks 4 : PERBANDINGAN ANTARA MUATAN UNDANG-

UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG

PENGADILAN ANAK DAN MUATAN UNDANG-

UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK …………….. 288

Metriks 5 : Fase Perkembangan Remaja……………………………… 435


commit to user

xxviii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : ANGKA PERCERAIAN KARENA GUGATAN

DAN PENJATUHAN TALAQ TAHUN 2012-

2014…………………………………………………. 49

Tabel 2a : SEPULUH BESAR JENIS TINDAK PIDANA

YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH

USIA 18 TAHUN DI PENGADILAN NEGERI

SURABAYA TAHUN 2005 – 2007………………………… 168

Tabel 2b : SEPULUH BESAR JENIS TINDAK PIDANA

YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH USIA

16 TAHUN DI PENGADILAN NEGERI

SURABAYA TAHUN 2008 – 2009……………………… 169

Tabel 3 : Kasus Perkara Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Surabaya

Tahun 2008 – 2009………………………………………… 183

Tabel 4 : Kasus Perkara Anak di Polrestabes Surabaya

Tahun 2008 – 2009………………………………………. 186

Tabel 5 : PERKARA PIDANA ANAK YANG DIMINTAKAN

LITMAS DI BAPAS MEDAENG SURABAYA

TAHU 2008 – 2009………………………………….. 189


commit to user

xxix

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Ruangan Khusus Persidangan Anak di Pengadilan

Negeri Surabaya…………………………… 165

Gambar a : Suasana Persidangan Anak…………………………… 165

Gambar b : Suasana di Luar Persidangan Anak Setelah Sidang Anak… 165

Gambar c : Denah Ruang Sidang Anak di Pengadilan

Negeri Surabaya…………………………………… 166

Gambar 2 : Nenek Asyani Divonnis Pengadilan Negeri

Situbondo ………………………………………….. 308

Gambar 3 : Forum Komite Rekonsiliasi Penyelesaian Pelanggaran

HAM Berat ………………………………………….. 370

Gambar 4 : Contoh Siswa Hamil di Suatu SMA Negeri Surabaya……… 385

Gambar 5 : Contoh Siswa Berpacaran di Suatu Tempat di Surabaya… 386

Gambar 6 : 345 KENDARAAN BERMOTOR YANG

BERKENALPOT BRONG YANG DISITA

POLISI PADA SAAT MENYAMBUT PESTA

TAHUN BARU TAHUN 2014………………….. 424

Gambar 7a : Remaja Yang Berurusan Dengan Hukum Karena Ngebut Di

Jalan Raya……………………………………………………… 425

Gambar 7b : Remaja Bersama Ayah Berhadapan Dengan Hukum Karena

Ngebut Di Jalan Raya………………………………………… 426

Gambar 7c : Remaja Diadili Karena Ngebut Di Jalan Raya………………… 426

Gambar 8 : Remaja Mengkonsumsi Obat Terlarang………………………… 427


commit to user

xxx

Gambar 9 : Remaja Yang Terlibat Perkelahian (Tawuran)

Di Tempat Umum ……………………………………………… 427

Gambar 10 : RUANG SIDANG ANAK ………………………………….. 464

Gambar 10 a : Bentuk Ruang Musyarah Peradilan Restoratif ……………… 476

Gambar 10 b : Suasana Musyawarah Peradilan Restoratif…………………… 477

Gambar 11a : Bentuk Ruang Musyawarah Peradilan Diversi……………….. 483

Gambar 11b : Suasana Musyawarah Peradilan Diversi……………………… 484


commit to user

xxxi

DAFTAR SKEMA

Halaman

Skema 1 : Mekanisme Peradilan Restoratif Anak…………….. 479

Skema 2 : Skema Peradilan Diversi 1 …………………….. 486

Skema 3 : Skema Peradilan Divers 2 …………………….. 487

Skema 4 : Skema Peradilan Diversi 3 …………………….. 488


commit to user

xxxii

KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis kausalitas kenakalan anak yang berhadapan

dengan hukum pidana, mendiskripsikan kebijakan hakim yang dapat mencerminkan keadilan

substtantif, menentukan model kebijakan hakim yang mencerminkan keadilan substantif.

Penelitian ini adalah penelitian socio-legal dengan pendekatan doktrinal menganalisis

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder baik berupa putusan hakim, undang-undang,

bekerjanya sistem hukum peradilan pidana anak maupun peraturan perundang-undangan dan

pendekatan nomologik (non-doktrinal), menganalisis pertimbangan hakim, personal behavior

hakim, faktor internal dan eksternal hakim, paradigma berpikir hakim dalam membuat

pertimbangan hukum pidana anak, dikaitkan dengan konsep hukum progresif untuk

menentukan model kebijakan hakim yang dapat mencerminkan keadilan substantif.

Temuan-temuan pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1). sistem

hukum peradilan pidana anak tidak bekerja efektif, tidak ada rumusan delik materiil yang tegas

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada keseimbangan antara sistem

hukum pidana anak dan sistem sosial dalam masyarakat. Kenakalan anak bisa terjadi karena

lemahnya faktor internal anak, kuatnya faktor eksternal dan faktor kriminogen lain, seperti:

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem perekonomian negara yang tidak stabil,

kehidupan berpolitik yang carut-marut, merosotnya nilai keadilan dalam hukum pidana anak,

belum ada sanksi pidana yang tegas terhadap aparat pernegak hukum yang terbukti bersalah

dalam menerapkan hukum pidana termasuk tidak melaksanakan peradilan diversi untuk anak,

gagalnya fungsi pembinaan anak dari orang tua, masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan Anak,

dan pemerintah; (2). hakim belum mempertimbangkan hasil litmas dari Bapas secara optimal

dalam putusannya. Lembaga Peradilan Khusus untuk Anak belum dibentuk, praktik peradilan

anak masih bergabung menjadi satu dengan praktik peradilan umum. Paradigma berhukum di

kalangan para penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim, petugas Lembaga

Pemasyarakatan Anak), masih heterogen. Hakim lebih mengedapankan pertimbangan normatif

daripada pertimbangan sosiologis dan filosofis. Ajaran hukum murni Hans Kelsen “Reine

Rechtslehre”, masih dijadikan causa prima hukum oleh para Penegak hukum Pidana Anak

dalam menanggulangi kenakalan anak, kebenaran hukum pidana formil masih dianggap sebagai

dokumen yang absolut oleh para penegak hukum pidana anak.; (3).model kebijakan hakim yang

dapat mencerminkan keadilan substantif adalah Model Kebijakan Peradilan Anak Dua Jalur

(Double Tracks Criminal Justice System for Juveniles Delinquency)

Kata kunci: kausalitas kenakalan anak, kebijakan yudisial hakim, dan model kebijakan hakim

yang mencerminkan keadilan substantif.


commit to user

xxxiii

THE JUDGE’S JUDICIAL POLICY IN SETTLING JUVENILE DELINQUENCY

ABSTRACT

The aim of research is to analytic the cause of juvenile delinquency which against the

criminal law, describing the judge’s policy that enables to mirror the substantial justice,

defining model of the judge’s policy which enables to mirror the substantial justice.

This research is a socio-legal by doctrinal approach analyzing the primary legal

material, secondary legal material whether it is in judge’s decision, constitutions nor rules of

constitutions and nomologic (non-doctrinal) approach analyzing the judge’s behavior ,the judge’s internal and external factors, the judge’s considerations in making decision of criminal legal consideration for Juvenile delinquency dealing with the progressive legal concept to find

the model of the judge’s policy which enables to mirrorize the substantial justice for juveniles.

The final result of this research has shown up the findings as follows: (1).the legal

system of tribunal criminal justice for juveniles does not work effectively, there is no a strictly

formulation of material legal action (strictly material delict) in the constitution of tribunal

criminal justice system for juveniles, no a balance or harmonization between the legal system of

juvenile criminal law and the social system in society. Juveniles delinquency may occur because

of the weakness of internal factors of juveniles and it’s strength of external factors of juveniles and other criminological factors, such as: the effect of modernization of science and technology,

the instability of economical system of a country, the disorder of socio-political behavior of a

country, the declination of the justice values in criminal justice system of juveniles, there is no a

penal sanction among the apparatus of legal enforcement, such as: investigators, prosecutors,

judges, legal officers in prisons, attorneys (lawyers) who have committed mal-judicial praxis

including the judges who do not consider the result of legal research in society which has been

reported by the social workers from the Hall of Society, neither hold the diversion justice, the

failure of parents, Social Institutions and the government in holding the guidance and counseling

for juveniles; (2).a view of judges do not consider optimally the result of social research from the

Hall Society in their decisions. The Special Court for Juveniles Delinquency has not been built

that the legal praxis for juveniles must be combined in one, in general courts. The paradigms of

legal officers for juvenile delinquency has still looked heterogeneously. They more facedly

considered the normative aspects than the sociological ones. The legal doctrine from Hans

Kelsen “Reine Rechtslehre (the pure legal doctrine) has been firstly considered in legal settlement for juvenile delinquency, legal formal criminal truth has been considered as

absolutely document by the legal officers in law enforcement for juvenile delinquency; (3).the

model policy which enables to grab the substantial justice for juvenile delinquency is Double

Tracts Criminal Justice System for Juvenile Delinquency Model.

Key words: the cause of juvenile delinquency, the judge’s judicial policy, and the model of judicial policy


commit to user

xxxiv

Documents

KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN … filedengan ayat Suci Al -Qur`an (Suroh Al -$¶UDDI Luasnya ilmu itu, juga diungkapkan seorang poem, Emily Dickinson : If I read a