52
1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013 – 2018 (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman 2013-2018 6

(KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

1

RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)

TAHUN 2013 – 2018

(KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKOTA PARIAMAN

Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman 2013-2018 6

Page 2: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

2

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamua’laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Penetapan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

merupakan landasan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih

terintegrasi, sinkron dan sinergis.

Terkait dengan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu menyusun Rencana Kerja

sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik untuk jangka waktu

menengah maupun jangka waktu pendek, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151

ayat 1 mengamanatkan bahwa SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut

dengan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif, sedangkan dalam UU No.25 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 ditetapkan

ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman sebagai suatu instansi tidak

terlepas dari kewajiban tersebut, dan wajib mengimplementasikan sistem perencanaan

tersebut. Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang

kompleks dan dinamis menimbulkan kebutuhan untuk memprediksi hal-hal atau kegiatan

pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang akan datang harus lebih akurat

dan tepat, sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana BPBD Kota Pariaman.

Peralatan manajemen yang sangat mendukung untuk digunakan adalah Rencana Strategis

yang merupakan perencanaan jangka menengah, yaitu terdiri dari atas visi, misi,tujuan,

sasaran, kebijakan, dan program.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2010

tentang Penanggulangan Bencana, sebagai perwujudan komitmen Organisasi dalam

pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Pariaman sangat diperlukan integritas,

kapabilitas, serta akuntabilitas yang tinggi dan dengan disusunnya Rencana Strategis

BPBD Kota Pariaman ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Kota Pariaman untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Page 3: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan

seluruh tenaga dan fikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-

cita pembangunan dalam mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi Wabarakatuh

Pariaman, Januari 2014Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota PariamanKepala Pelaksana

Ir. ASRIZALNIP. 19620929 199203 1 008

Page 4: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

B A B I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV PembukaanUndang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruhtumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan danpenghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkanpancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat danpemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitubencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusangunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaranhutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah,kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukimanyang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalankonstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungandan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konfliksosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh

instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan,Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota,sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuanperaturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang adabelum dapat di jadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidaksesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsaIndonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana,terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani olehBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungankerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalamrangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana pada pasal 25. Dibentuklah BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman dengan Peraturan DaerahKota Pariaman Nomor 3Tahun 2010.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah KotaPariaman Tahun 2013 – 2018 merupakan implementasi dan penjabaran dariRencana Pembanqunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 - 2018,

Page 5: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan,Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah KotaPariaman. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktisstrategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMDPemerintah Kota Pariaman.

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuatkondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatanyang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencanakerja tahunan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

BPBD Kota Pariaman akan menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renja(Rencana Kerja) dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD KotaPariaman dan mengacu pada Renstra BPBD Kota Pariaman Tahun 2013-2018.

2. LANDASAN HUKUM

1.1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 4421);

1.2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahanlembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

1.3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia nomor 4844);

1.4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulanganbencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor3501);

1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata caraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);

1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor4828);

1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan danPengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4829);

Page 6: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran sertaLembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalampenanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4830);

1.9 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan KoordinasiNasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;

1.10 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan BadanNasional Penanggulangan Bencana;

1.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentangPedoman Umum Mitigasi Bencana;

1.13 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentangPedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam PenanggulanganBencana;

1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentangPembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota);

1.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

1.16 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2010 tentangPenanggulangan Bencana;

1.17 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Pariaman;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 adalah sebagaidasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja sesuaidengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kegiatan dalam pencapaian visidan misi serta tujuan organisasi, penyusunan Renstra ini dengan maksud :

1. Untuk mengarahkan pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai dengantugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. Untuk menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama5(lima) tahun.

Page 7: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

Dan tujuannya adalah :1. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan

pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersamaDinas/Instansi terkait, kantor dan Badan pemerintah dan Non pemerintah,pemerintah daerah, serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yanghandal, mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD2.2 Sumber Daya SKPD2.3 Kinerja Pelayanan SKPD2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi / Kabupaten3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DANKEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi SKPD4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD4.3 Strategi dan Kebijakan

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF

Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN SASARAN RPJMD

Bab VII PENUTUP

Page 8: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

8

B A B IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

1.1 Pembentukan dan kedudukanKota Pariaman memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yangmemungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalamkeadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab danwewenang pemerintah, yang pembangunannya harus dilaksanakan secaraterpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007tentang penanggulangan bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerahbertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentangpenanggulangan bencana Kota Pariaman mempunyai tugas melaksanakanpenanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggapdarurat dan pasca bencana.

Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 46 Tahun 2008 tentang penanggulanganbencana, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah KotaPariaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Pariaman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentukdalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakanpenanggulangan bencana di Kota Pariaman.

1.2 Tugas Pokok dan FungsiBerdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Pariaman, pasal 4 (empat) ditegaskan tentang tugas pokok dan fungsi BadanPenanggulangan Bencana Daerah, bahwa tugas pokok Badan PenanggulanganBencana Daerah adalah :a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulanganbencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.f. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Page 9: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4(empat), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.

Unsur Pelaksana BPBD Kota Pariaman mempunyai tugas melaksanakanpenanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

a. Pra bencanab. Saat tanggap daruratc. Pasca bencana

Unsur Pelaksana BPBD Kota Pariaman menyelenggarakan 3(tiga) fungsi :

1. Pengkoordinasian; fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kota Pariamandilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansivertical yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukanpada tahap pra bencana dan pasca bencana.

2. Pengkomandoan ; fungsi komando merupakan unsur Pelaksana BPBD KotaPariaman dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan,logistic dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertical yang ada didaerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganandarurat bencana.

3. Pelaksana ; fungsi pelaksana merupakan unsur pelaksana BPBD Kota Pariamandilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkatdaerah lainnya, instansi vertical yang ada di daerah dengan memperhatikankebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pengaturan Unsur pengarah BPBD Kota Pariaman ditetapkan sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Unsur pelaksana BPBD Kota Pariaman berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala BPBD Kota Pariaman.

2. Unsur Pelaksana BPBD Kota Pariaman dipimpin Kepala Pelaksana BPBD yangmembantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsurpelaksana BPBD Kota Pariaman sehari-hari.

Kepala pelaksana BPBD Kota Pariaman mempunyai tugas bertanggung jawabkepada Kepala BPBD Kota Pariaman dalam memimpin dan melakukanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraanpenanggulangan bencana dibagian secretariat, di bidang pencegahan dankesiapsiagaan, dibidang kedaruratan dan logistic, dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.

Page 10: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariamanmempunyai fungsi :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD Kota Pariaman.

b. Melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan BPBD Kota Pariaman.c. Melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan

organisasi di lingkungan BPBD Kota Pariaman.d. Melaksanakan rapat koordinasi BPBD Kota Pariaman dengan Instansi terkait

paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengankebutuhan.

e. Memfasilitasi/koordinasi BPBD Kota Pariaman pada saat penanganan daruratbencana BPBD Kota Pariaman dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi,dan pelaksana.

f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala BPBDsetiap 3 bulan sekali dalam kondisi normal dan stiap saat dalam kondisi daruratbencana.

1.3 Kewenangan1.3.1 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

b. Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidangpenanggulangan bencana pada pra bencana meliputi upayapengurangan resiko, pencegahan, perumusan perencanaanpembangunan dan penetapan analisis resiko bencana sertapemberdayaan masyarakat.

c. Melakukan koordinasi hubungan kerja antara SKPD terkait dibidangpenanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaanmasyarakat.

d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentangpelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana prabencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai 2 seksi yaitu :1. Seksi Pencegahan, mempunyai kewenangan yaitu :

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangkaperumusan kebijakan penanggulangan bencana.

b. Melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagaibahan penyusunan kebijakan.

c. Menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana.d. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam

rangka pemberdayaan masyarakat.e. Melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber

terjadinya bencana.

Page 11: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

f. Melakukan pemantauan terhadap penyusunan tekhnologi sertapengaksesan dan pengelolaan SDA.

g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang danpengelolaan lingkungan hidup.

h. Melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat.i. Menyusun sistem sosialisasi.j. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk

pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapananalisis resiko bencana.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkuptugasnya.

2. Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai kewenangan yaitu :a. Melakukan pengumpulkan bahan dan data-data dalam rangka

penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulanganbencana.

b. Mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penanggulanganbencana.

c. Menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pengujiansistem peringatan dini.

d. Menyimpan barang pasokan penentuan untuk pemenuhankebutuhan dasar masyarakat.

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan danpenyuluhan tentang gladi penanganan darurat.

f. Mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi.g. Menyusun data informasi, pemutakhiran prosedur tetap tanggap

darurat.h. Melakukan penyediaan penyiapan bahan, barang dan peralatan

untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencanaprabencana.

i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesiapsiagaan penanggulanganbencana dasar SKPD.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkuptugasnya.

1.3.2 Bidang Kedaruratan dan Logistika. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat, penanganan pengungsi logistik dan peralatan dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakanpenanggulangan bencana pada saat tanggap darurat danpenanggulangan bergengsi.

c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana padasaat tanggap darurat.

Page 12: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

d. Penentuan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaankebijakan dibidang penanggulangan bencana disaat tanggap daruratdan penanganan pengungsi.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai 2 Seksi :1. Seksi penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana,

mempunyai kewenangan yaitu :a. Melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka

penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan,evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana.

b. Melakukan dan mengkoordinasikan penyelamatan, evakuasimasyarakat terkena bencana dengan pengerahan sumber dayamanusia, peralatan dan logistik.

c. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkenabencana.

d. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadapkelompok rentan bencana.

e. Mengawasi dan dan mengkoordinasikan seluruh sumber dayamanusia, peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencanapada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, LSMdalam maupun luar negeri.

f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup

tugasnya.

2. Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan mempunyai kewenanganyaitu :a. Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi

kerusakan, kerugian dan sumber daya sebagai bahan penyusunankebijakan.

b. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan statuskeadaan darurat.

c. Melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangkapenyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital.

d. Melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa,sarana dan prasarana sebagai bahan pembuatan laporan.

e. Melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yangterkena bencana.

f. Menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumberdaya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahanpenyusunan laporan.

Page 13: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

g. Melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuaikebutuhan masyarakat.

h. Menyusun laporan hasil identifikasi dan pendataan sertapemulihan.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkuptugasnya.

1.3.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksia. Merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca

bencana.b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi

pada pasca bencana.c. Melaksanakan koordinasi lembaga kerja antar SKPD dibidang

rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi padapasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai 2 seksi1. Seksi Rehabilitasi mempunyai kewenangan yaitu :

a. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencanaperbaikan lingkungan daerah bencana.

b. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencanadan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum.

c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuanperbaikan rumah masyarakat.

d. Menyusun bahan kebijakn dalam rangka pemulihan sosialpsikologis, masyarakat terkena bencana.

e. Mengkoordinasikan sistim pelayanan kesehatan pada daerahterkena bencana pada pasca bencana.

f. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan metode,sistim, rekonsiliasi dan revolusi konflik.

g. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunanpemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta keadaan danketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayananpublik.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan dalamlingkup tugasnya.

2. Seksi Rekonstruksia. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan

kebijakan pembangunan kembali sarana dan prasara.b. Mengumpulkan bahan dan data dalam pembangunan sarana sosial

masyarakat.c. Melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan sosial budaya

masyarakat.

Page 14: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

d. Melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancangbangun yang tepat dan serta penggunaan peralatan yang lebih baikdan tahan bencana.

e. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatanpartisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatansuatu usaha masyarakat.

f. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatankondisi sosial, ekonomi dan budaya.

g. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan danpeningkatan fungsi pelayanan utama dalam masyarakat.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkuptugasnya.

Untuk pelaksanaan bidang-bidang tersebut diatas, didukung olehSekretariat dengan tugas pokok dan fungsi :a. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.b. Melakukan pengkoordinasian perencanaan dan perumusan

kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan hukum dan

peraturan dan perundang-undangan, organisasi, tata laksana,kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan dukungan masyarakat danprotokol dilingkungan penanggulangan bencana.

e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dari unsur pengarah ke fungsiBadan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan BadanPenanggulangan Bencana Daerah.

g. Melaksanakan penyusunan perencanaan dibidnag logistik danperalatan dalam penyelenggaraan tugas.

h. Melakukan pemantauan evaluasi, analisis, pelaporan, pelaksanaankegiatan kebijakan dibidang tanggap darurat, logistik danperalatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkuptugasnya.

Sekretariat didukung oleh 3 sub bagian yaitu :1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretarismelakukan urusan pengelolaan admistrasi dan kepegawaian,urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan badan.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas yaitu :a. Mengelola surat masuk dan surat keluar.b. Mengelola kegiatan kearsipan.c. Mengelola administrasi kepegawaian.d. Melaksanakan urusan humas dan protokol.e. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan

pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian.f. Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor.

Page 15: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

g. Pelaksanaan hubungan masyarakat.h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan.i. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup

tugasnya.

2. Sub Bagian KeuanganSub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunanrencana anggaran dan belanja badan verifikasi. Perbendaharaan,penyusunan pertanggung jawaban keuangan badan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas yaitu :a. Menyusun rencana anggaran belanja badan.b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pembukuan

belanja badan.c. Melakukan pembinaan dan pengendalian keuangan badan dan

kebendaharawan.d. Melakukan verifikasi anggaran belanja badan.e. Membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban

keuangan anggaran belanja badan dan laporan bahan rapat stafbulanan serta laporan kepegawaian.

f. Melakukan urusan gaji, tunjangan, uang lembur, tabungan dantaspen.

g. Mengawasi pelaksanaan pengeluaran penggunaan uang negaradan melakukan pembinaan serta mengawasi pemegang kasserta pelaksanaan lainnya dilingkungan badan.

h. Melayani pemeriksaan keuangan yang dilakukan olehBawasda/ Tim Pemeriksa lainnya.

i. Melakukan urusan pembendaharaan badan.j. Memimpin dan memberikan petunjuk tekhnis pelaksanaan

tugas bawahan.k. Melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup

tugasnya.

3. Sub Bagian Penyusunan ProgramSub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugasmempersiapkan penyusunan rencana/kegiatan tahunan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas yaitu :a. Menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan

badan.b. Melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan

program kerja badan.c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program kerja badan.d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup

tugasnya

Page 16: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

2.4 Susunan OrganisasiBerdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Pariaman, ditegaskan bahwa susunan Organisasi BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman, terdiri dari :

A. Kepala :- Ex Officio (Sekretaris Daerah Kota Pariaman)

B. Unsur Pengarah :- Instansi- Profesional/Ahli

C. Unsur Pelaksana :- Kepala Pelaksana BPBD- Sekretaris BPBD- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Sekretariat terdiri daria. Kasubag. Umumb. Kasubag. Keuanganc. Kasubag Program dan Pelaporan

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri daria. Seksi Pencegahanb. Seksi Kesiapsiagaan

3. Bidang Kedaruratan dan logistik terdiri daria. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencanab. Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihanc. .

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri daria. Seksi Rehabilitasib. Seksi Rekonstruksi

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Page 17: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

17

1. UNSUR AHLI GEOLOGI2. UNSUR AHLI LAINNYA

3. UNSUR TNI4. UNSUR POLRI5. UNSUR BASARNAS6. UNSUR DPU7. DINAS KESEHATAN8. DINAS SOSIAL

9. KESBANGPOL10. PERHUBUNGAN11. TOKOH MASYARAKAT

UNSUR PENGARAH

Drs.HERMAN.K19621231 198903 1 072

HARIS MENDRA, SE19840921 200501 1 002

I R S A L19601012 198101 1 002

ANDY KURNIA, ST19791028 2010 01 1 020

HARI SUSENO, ST19820618 201101 1 004

RITA,S.S19730801 200212 2 004

ELFIS CHANDRA, SH19690803 200312 1004

MUHAMMAD RIZQI19860628 200604 1 0021 s/d 15

TATA USAHA

SEKSI SEKSI

JUPRIANTO19830411 200901 1 002

R I S W A N, S.Sos19661016 198803 1 005

A Z W A R, N19600213 198101 1 002

DIRMAYANTO, SE19780924 200604 1 020

JOHNI MARSHAL19740418 200604 1 001

STAF

ELIZARNI19591015 198207 2 001

STAF

PENCEGAHANSEKSI SEKSI

KESIAPSIAGAAN SUBBAG

PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAANBIDANG

SEKSI PENYELAMATAN EVAKUSI SEKSI IDENTIFIKASI,

N A S R U L19590812 198209 1 001

Drs. AZHARI19630714 199702 1 001

UPTBPEMADAM KEBAKARAN

LISMADONA, A.Md19821005 201001 2 015

WIRA BUDIMAN, S.IP19751024 200604 1 007

SUBBAGUMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGKEUANGAN

STAF STAF

Ir. A R M E N N. MMNIP. 19580311 1990031 008

KEPALA PELAKSANA

NIP. 19620929 1992031 008Ir. A S R I Z A L

BPBD

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJABPBD KOTA PARIAMAN

Lampiran PERDA No. 10 Tahun 2010KEPALA BPBD

Ex. Officio

Tentang Struktur Organisasi Tata KerjaBPBD Kota Pariaman

19651231 199303 1 067KARDINAL, SE

SEKRETARIS

19730420 199701 2 001

STAF STAF STAF STAF

REKONSTRUKSIREHABILITASIPENDATAAN PEMULIHAN & PEL. KORBAN BENCANA

SUBBAGPROGRAM & PELAPORAN

REHABILITASI & REKONSTRUKSIBIDANGBIDANG

KEDARURATAN & LOGISTIK

ASNIZAR19591015 198207 2 001

AFRINA ZAITI, SE

ERNAWATI, SE19701211 200604 2 002

SABID AUAKSADAYU NG

Page 18: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

- 18 -

2.2 Sumber Daya SKPDGambaran perkembangan SDM, selanjutnya disajikan dalam bentuk

tabel sebagai berikut :

a. Data Pegawai

No Klasifikasi Pegawai Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 Pegawai Negeri Sipil 21

2Pegawai Tidak Tetap

Umum0

3Relawan Khusus (TimReaksi Cepat) 40

Jumlah 61

b. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri SipilNo Pendidikan Pegawai Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 Strata 2 12 Strata 1 13

3 D.III 1

4 SLTA/ Sederajat 6

Jumlah 21

c. Eselonering Pegawai / JabatanNo Eselon Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 Eselon II b 1

2 Eselon III b 4

3 Eselon IV a 9

Jumlah 14

Gambaran asset yang dikelola, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabelsebagai berikut :

Page 19: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

18

Tabel 2.2.Gambaran Perkembangan Aset yang dikelola tahun 2013-2018No. Nama Barang Type / Merk / Bahan Jumlah Kondisi1 Perahu Karet 2 Buah Rusak2 GPS Garmin 1 Buah Baik3 Meja Kerja Eselon III 6 Buah Baik4 Meja Kerja Lokal Kayu 10 Buah Baik5 Kursi Putar Eselon III Lokal Plastik/ Kain 5 Buah Baik6 Kursi Putar Lokal Plasti/ Kain 10 Buah Baik7 Komputer/PC 7 Buah Baik8 Printer 5 Buah Baik9 UPS ICA 5 Buah Baik10 Almari Kayu 5 Buah Baik11 Mesin Genset 63 Buah Baik12 Sepeda MotorOperasional Kawasaki 8 Buah Baik13 Papan Data besi 2 Buah Baik14 Perahu Aluminium 1 Buah Baik15 Tenda Peleton Kain,Besi 18 Buah Baik16 Tenda Regu Kain,Besi 17 Buah Baik17 Terpal Plastik 950 Buah Baik18 Mesin Tempel Yamaha 3 Set Baik19 Peralatan Selam 2 Set Baik20 Server Gempa MBKG Besi 1 Buah Baik21 Handycam Sony 1 Buah Baik22 Kamera Digital Nikon 1 Buah Baik23 Handytalkie ICOM 50 Buah Baik24 Radio VHF ICOM 1 Buah Baik25 Repeiter ICOM 1 Buah Baik26 Telpon Panasonic 1 Buah Rusak27 Rompi Pelampung 50 Buah Baik28 Mesin Tik 2 Buah Baik29 Tandu Kain,Aluminium 20 Buah Baik30 Mobil Operasional Ford 1 Unit BaikPick Up Mitsubishi 1 Unit BaikPick Up Panther 3 Unit Baik

Page 20: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

19

Pick Up Toyota 1 Unit BaikMinibus Panther 1 Unit Baik31 Mobil MCK/Toilet Mitsubishi 1 Unit Baik32 Radio Base/RIG ICOM 8 Unit Baik33 Water Threatmen 1 Set Baik34 Senter Eiger 41 Unit Baik35 Kompas 4 Unit Baik36 Helm 50 Unit Baik37 Plang/Jalur Evakuasi 150 Unit Baik38 Tanki Air 25 Unit Baik39 Toilet Portable 13 Unit Baik40 Menara Air 7 Unit Baik41 Tangga Lipat 1 Unit Baik42 Selimut 4050 Buah Baik43 Kasur 200 Buah Baik44 Tikar Plastik 500 Buah Baik45 Televisi32“+ Parabola Sharp 1 Unit Baik46 Televisi 39 “ Panasonic 1 Unit Baik47 Faximili Panasonic 1 Unit Baik48 AC Panasonic 5 Unit Baik49 Filling Kabinet Lion 6 Unit Baik50 Kipas Angin Panasonic 5 Unit Baik51 Tali Tambang 4 Rol Baik52 Peralatan Dapur Umum Kuali 30” 14 Unit BaikKuali 24” 14 Unit BaikKompor 15 Set Baik53 Kantong Mayat Kain Terpal 500 Unit Baik54 Velbed Kain,Aluminium 10 Buah Baik2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

a. SekretariatGambaran kinerja pelayanan SKPD pada Sekretariat selanjutnya disajikandalam bentuk table sebagai berikut :

Page 21: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

20

Tabel.2.3Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD pada

Sekretariat

No. Indikator Kinerja CapaianKinerja2014 2015 2016 2017 2018

1.Pelayanan SuratMenyurat

3 hr 2 hr 1 hr 1 hr 1 hr

2.PelayananKepegawaian

3 hr 2 hr 1 hr 1 hr 1 hr

3. Pelayanan Keuangan 3 hr 2 hr 1 hr 1 hr 1 hr

4.Pelayanan Data danInformasi Bencana

3 hr 2 hr 1 hr 1 hr 12 Jam

b. Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 2.4Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD

pada Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan

No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja2013 s/d

20181. Pencegahan Bencana Mengurangi kerusakan sarana,prasarana dan lingkungan hidup,kerugian harta benda dan korban jiwa

2. Kesiap siagaan menghadapi bencana Meningkatkan kemampuan petugasdan masyarakat menghadapi bencana

c. Seksi Kedaruratan dan LogistikGambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Kedaruratan danLogistik selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel.2.5Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD

pada Seksi Kedaruratan dan Logistik

No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja2013 s/d 2018

1. Penanganan keadaan DaruratBencana

Pertolongan danpenyelamatan terhadapkorban manusia

Page 22: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

21

2. Penanganan Logistik Pemenuhan kebutuhandasar hidup ( makan,minum dan kesehatan)

d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Rehabilitasi danRekonstruksi selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel.2.6Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPDpada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja2013 s/d 2018

1. Penanganan Rehabilitasi Perbaikan kerusakan fisik dannon fisik agar dapat berfungsikembali

2. Penanganan Rekonstruksi Pembangunan totalterhadap segala kerusakan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPDSeperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalampenggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagaiberikut :

a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan,peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkatpemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa/kel;

b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan denganmasih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;

c. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggapdarurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknyaditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;

d. Adanya ego sektoral dari instansi terkait di luar Badan PenanggulanganBencana Daerah dalam penanganan Penanggulangan Bencana.

e. Rencana Operasi Penanggulangan Bencana tidak selalu sesuai dengankeadaan real di lapangan.

f. Belum Optimalnya 3 (tiga) peranan fungsi utama Badan PenanggulanganBencana yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana, terutama yang

Page 23: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

22

sering terjadi di lapangan adalah pada saat bencana terjadi yaitu tidakberjalannya fungsi komando yang seharusnya dipegang oleh BPBD.

g. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasipermasalahan penanggulangan bencana;

Sedangkan peluang yang dapat dikembangan sesuai dengan pengembanganSKPDadalah sebagai berikut :

a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencanadengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulanganbencana dan aturan- aturan turunannya yang terdiri dari PeraturanPemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPBserta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untukpenanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;

b. Sudah terbentuknya BPBD Kota Pariaman sebagai salah satulembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;

c. Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah danlembaga- lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resikobencana, terutama terkait dengan ancaman Gempa dan tsunami yangdampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana danpengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.

d. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruhkomponen SKPD dalam penyelengaraan Penanggulangan Bencana.

e. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidangkebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana.

f. Dukungan kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalampenyelenggaraan bidang penanggulangan bencana.

g. Terbatasnya dana dekonsentrasi dan bantuan social berpola hibah yangbersumber dari Lembaga Pusat.

h. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yangtransparan, partisipatif dan akuntabel.

i. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansiterkait,LSM dan Lembaga-lembaga lain Non Pemerintah dalam upayapenyelenggaraan penanggulangan bencana.

Page 24: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

26

B A B IIIANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPDMitigasi dilakukan sebagai tindakan preventif dalam meminimalkan dampak

negatif sebelum terjadinya bencana. Untuk mengatasi bencana perlu dilakukan upaya

mitigasi yang komprensif yaitu kombinasi upaya struktur (pembuatan sarana dan

prasarana pengendali) dan non struktur. Diharapkan dengan mitigasi bencana dapat

melindungi aset dan hasil pembangunan yang telah dicapai terhadap bencana dan dapat

membantu masyarakat dalam melindungi diri mereka terhadap kerugian yang

ditimbulkan oleh suatu bencana.

Upaya mitigasi yang paling baik adalah memperkecil potensi terjadinya

bencana. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah memperkecil variabel-variabel

yang dapat dipengaruhi oleh manusia.

Berhubung karena variabel penyebab gempa dan tsunami adalah merupakan

variabel yang bersifat uncontrollable (tidak dapat dipengaruhi manusia) maka upaya

mitigasi yang dapat dilakukan di Kota Pariman adalah memeperkecil resiko yang

mungkin terjadi akibat gempa dan tsunami.

Dari isu-isu penanggulangan bencana yang dapat secara partisipatif terhadap

masyarakat dengan mengedepankan fakta dan fenomena yang ada dalam wilayah Kota

Pariaman terdapat beberapa isu diantaranya isu bahaya, isu kerentanan dan isu

kapasitas.

Isu Strategis :

1.4 Isu bahayaIsu bahaya desebabkan 2 faktor yaitu :a. Faktor alam terdiri dari :

- Gempa Bumi- Tsunami- Tanah Longsor- Gelombang Ekstrim dan abrasi- Banjir- Cuaca Ekstrim- Kekeringan- Kebakaran Hutan dan Lahan

b. Faktor manusia terdiri dari :- Kebakaran- Bencana Industri

Page 25: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

23

- Kabut Asap- Pencemaran Lingkungan

1.5 Isu kerentananIsu kerentanan disebabkan oleh 4 faktor yaitu :a. Regulasi dan perencanaan terdiri dari :

- Visi dan misi dalam penanggulangan bencana belum sama- Alokasi anggaran penanggulangan belum memadai- Penataan ruang dan pembangunan infrastruktur belum berbasiskan

kebencanaan- Institusi penanggulangan bencana belum didukung oleh peralatan kerja

yang memadai, dana operasional yang cukup, personil yang kompeten dantata kerja yang benar

- Koordinasi antara instansi penanggulangan bencana dengan institusipendukung lainnya belum berjalan dengan semestinya

- Perencanaan penanggulangan bencana belum komprehensifb. Infrastruktur terdiri dari :

- Infrastruktur yang tersedia dalam penanggulangan bencana belummemadai dan belum berbasiskan bencana (adanya goin/break weter padasaat tsunami)

- Jalur evakuasi yang bisa dimanfaatkan saat ini belum memadai- Rambu evakuasi dan papan nama belum memadai dari segi jumlah,

penempatan dan desain- Pusat Kota Pariaman sebagai pusat ekonomi

c. Peralatan dan kondisi geografis yakni peralatan penunjang mitigasi bencanabelum memadai.

d. Sosekbud terdiri dari :- Sebagian besar wilayah Kota Pariaman berada dalam wilayah rawan

bencana- Semangat kebersamaan dan tolong menolong dikalangan masyarakat

mulai lemah- Kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam membangun rumah yang

sesuai standar belum memadai- Tingkat pendidikan dan pengetahuan terbatas terkait dengan mitigasi

bencana- Tingkat kepedulian masyarakat yang rendah dalam upaya mitigasi

bencana- Pola pemukiman penduduk keluasan rawan bencana relatif padat dan

dihuni oleh penduduk miskin- Aspek kemiskinan dan pola hidup serta konsentrasi pemukiman penduduk

yang padat dikawasan pesisir.

Page 26: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

23

1.6 . Isu kapasitasIsu kapasitas (sosekbud) terdiri dari :a. Terciptanya informasi ditengah masyarakat cukup luasb. Pengetahuan keagamaan dan budaya cukup tinggic. Tingkat kepedulian dan keingintahuan masyarakat terhadap bahaya bencana

meningkat

Tabel.3.1Faktor Pendorong atau Faktor Penghambat

Pelaksanaan Pelayanan Publik

No.Jenis Pelayanan

Publik

PermasalahanPelaksanaan Tugasdan Fungsi BPBD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 51 Sarana dan

PrasaranaMasih kurangnyajumlah dan jenissarana danprasarana

Alokasianggaranyang masihbelummencukupi

Adanyadukungan dariorganisasikemasyakatankebencanaan

2 PenyusunanProgram danRencana Kegiatan

Belumterintegrasinyaperencanaanprogram secaralintas sektor danlintas wilayah

Penyusunanprogramdilaksanakanpersektor dantdk terpadu

Pedoman danarahan kebijakannasionalpenyelenggaraanBNPB

3 Penyusunanrencana anggaran&pertanggungjawaban keuangan

Instansi terkait PBjarang salingmengkonsultasikanusulan anggarankebencanaan

Adanya Egosektoral

Instansi terkaitPBsalingmendukung danmenfasilitasi PB

4 Pengelolaanadministrasiperkantoran

Kurang mematuhipedoman tata naskahdinas resmi

Pimpinan danpelaksanamempunyaitipe tersendiriuntukmengelolaadministrasi

Perwako ttg tatanaskah dinasresmidilaksanakan danditaati setiapinstansi

5 Pengelolaanadministrasikepegawaian

Pengelolaankepegawaian kurangmemahamiperaturanperundangankepegawaian

Belumlengkapnyaaparatur yangmengelolakepegawaian

Pelaksanaanbimbingan tekniskepegawaianterhadap aparaturyang ada

Page 27: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

23

6 PenyusunanRencanaPenanggulanganBencana

Penyusunanrencana PBpemerintah daerahsudah disusuntetapi belumterintegrasi kepadaSKPD terkait.

Penyusunanmelibatkansemua pihakterkait

PelaksanaanPenyusunanmelibatkankonsultan BNPB

7 Penguranganresiko bencana

Paradikma lamabencana diurusisetelah terjadibencana

Kurangantisipasi danmasih rendahtingkat kesadaranbencana

Kejadian bencanasemakinmeningkat

8 Penetapan standarteknispenanggulanganbencana

Standar teknisbencana kurangdiperhatikan danterkadang diabaikan

Pemahamanstandar teknisPB masihkurangdipahami

Suatu kondisiyang dibutuhkan

9 Kesiapsiagaanterhadap potensibencana

Seruan danhimbauanperingatan ancamanbencana kurangdirespon

Masyarakatengganmeninggalkantempattinggalnya

Perlunyapenyiapan segalaperalatan danperlengkapan PB

10 Peringatan diniterjadinya bencana

Peringatan dinibencana belumoptimal disampaikansecara cepat kepadamasyarakat di lokasibencana

Kejadianbencanaterjadi begitucepat danmendadak

PemanfaatanTokohmasyarakat dantokoh agamadalam peringatandini

11 Penentuan statuskeadaan daruratbencana

Perlunya data daninformasi dampakbencana yang cepat,lengkap dan akurat

Diperlukanwaktu dankerja kerasuntuk kumpuldata daninformasi

Perlunya TRC PBdilatih keahliandan dilengkapiperalatanperlengkapan

12 Perbaikanlingkungan, saranadan prasaranaumum

Pembangunanrehabilitasi danrekonstruksi tidakmudah

Memerlukandana yangbanyak dankajian teknislapangan

Dana bantuandari pemerintahdan masyarakat

Page 28: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

23

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala

DaerahTerpilih.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman terpilih Periode 2013-2018 “Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis LingkunganBudaya dan Agama”

Dalam Visi ini memuat 3 (tiga) Nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakatyaitu :1. Menciptakan Kota Pariaman sebagai tujuan wisata, merupakan suatu gerakan

dengan menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaansarana dan prasarana Pariwisata dengan meningkatkan Fasilitas Umumsehingga menarik wisatawan untuk mendatangi destinasi wisata yangdisediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Menciptakan suatu gerakan pengembangan industri yang berasal daripemanfataan kreatifitas, inovasi, keterampilan serta bakat individu yangdijadikan nilai ekonomi tinggi untuk menciptakan kesejahteraan serta lapanganpekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi, daya ciptaindividu dan potensi daerah.

3. Melaksanakan pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan,dengan menjadikan Pariaman sebagai Kota Hijau serta melestarikan danmangamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi kehidupan.

Visi tersebut dikedepankan sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi yangsecara eksplisit tercantum dalam RPJM Kota Pariaman 2013-2018.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa kini danmasa yang akan datang, optimis untuk mewujudkan Visi, maka perludituangkan dalam bentuk Misi kegiatan yang akan dilakukan yangmemungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangankehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat, untuk itu Misi Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

Misi Walikota/wakil Walikota Pariaman Periode tahun 2013-2018 :

1. Membangun Sumberdaya manusia yang berkompetensi, berbudaya,beriman, dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta berdaya saing.

2. Penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan daya saingpariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah.

3. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampumendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.

Page 29: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

23

4. Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalammenunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikankelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigasi bencana.

5. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah

Program Prioritas Unggulan kemasyarakatan :

1. Peningkatan aksebilitas dan pemerataan pendidikan.2. Peningkatan mutu tenaga pendidikan dan manajemen sekolah.3. Peningkatan minat dan budaya olahraga serta gemar membaca masyarakat.4. Peningkatan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.5. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Tabel 3.2Identifikasi isu-isu strategis sesuai tugas & fungsi SKPD

NoIsu-isu Strategis dalam Rencana Awal

RPJMD

Isu-Isu Strategis sesuai Tugas danFungsi

1 Rendahnya pemahaman aparat danmasyarakat terhadap tanda-tandadatangnya bencana

Belum adanya gedung kantor dan gudangpenyimpanan peralatan penanggulanganbencana yang representative

2

Rendahnya pemahaman aparat danmasyarakat terhadap carapenyelamatan dari bencana

Masih kurangnya jumlah dan rendahnyaskil pegawai pada BadanPenanggulangan Bencana

3

Rendahnya Minat Investasi daninvestor di karenakan issue bencanaGempa dan Tsunami yang melandaKota Pariaman.

Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tidak terpadu

4Masih kurangnya antisipasi dan masihrendanhya tingkat sadar bencana

5Pemahaman dan persepsi kebencanaanmasih sangat rendah

6Standar teknis penanggulangan bencanamasih minim dan kurang dipahami

7Minimnya sarana dan prasaranapenanggulangan bencana

8

Perlunya Satuan Reaksi Cepatpenanggulangan bencana dan dilengkapidengan peralatansesuai standar

Page 30: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

29

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi/Kabupaten

Tabel 3.3Hasil Telaahan terhadap RP JMD Kota Pariaman.

No Isu Strategis RPJMD Program Prioritas RPJMD1.

2.

Rendahnya pemahaman aparat danmasyarakat terhadap tanda-tandadatangnya bencana

Rendahnya pemahaman aparat danmasyarakat terhadap carapenyelamatan dari bencana

Pembangunan sistem peringatan diniBencana dan Shelter di 3kecamatan, 17 desa/kel

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis Identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yangterkait dengan tata ruang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.4Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

No.Jenis Kegiatan SKPD yang terkait

dengan tata ruang

Kesesuaian denganTata Ruang Keterangan

Ya Tidak1. Penentuan daerah rawan bencana

berdasarkan ketinggian diatas4 meter Ya -

2. Penentuan daerah rawanbencana berdasarkan topografi

Ya -

3. Penentuan daerah rawanbencana berdasarkan Geografi

Ya -

4. Penentuan daerah rawanbencana berdasarkan demografi

Ya -

5. Penentuan daerah rawanbencana berdasarkan hidrologis

Ya -

6. Penentuan daerah rawanbencana berdasarkan eksploitasi SDA

Ya -

Page 31: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

30

Tabel 3.5Jenis Ancaman Bencana

NO

Jenis AncamanBencana Kecamatan Desa

1 GempaBumi

Seluruh Kecamatan seKota Pariaman

Seluruh Desa/kel se KotaPariaman

2 Tsunami Kecamatan PariamanSelatan, KecamatanPariaman Tengah,Kecamatan PariamanUtara.

Padang Birik-birik,BalaiNaras, Naras I, Naras,manggung, Kp. Apar, TjgSabar, Ampalu, Pauh Timur,Pauh Barat, Kel. Pasir, KelLohong, Karan Aur, Taluak,Marunggi, Pasir Sunur.

3 Banjir Kecamatan PariamanUtara, KecamatanPariaman Tengah,Kecamatan PariamanSelatan

Cubadak Air Selatan, Kel.Jalan kereta api, kel Ujungbatuang, Kel. Taratak, kel.Cimparuh, Desa Marabau,Desa Taluak, DesaMarunggi.

4 Longsor Kecamatan PariamanTimur, kecamatanPariaman Utara.

Desa Cubadak Utara, DesaPakasai, Desa Sungairambai, Desa TungkalUtara.

5 Badai/Putting Beliung Kecamatan PariamanUtara, KecamatanPariaman Timur,Kecamatan PariamanSelatan

Desa Batang tajongkek,Desa rambai, Desa SungaiPasak, Cubadak mentawai,Desa Bato, Desa tungkalutara

6 Kebakaran Seluruh Kecamatan seKota Pariaman.

Seluruh Desa/kel se KotaPariaman.

7 Abrasi Pantai Kecamatan PariamanTengah, KecamatanPariaman Utara,Kecamatan PariamanSelatan

Desa Padang birik-birik, NarasI, Balai Naras, Manggung,Ampalu, Pauh Barat, PasirSunur, Taluak.

3.5 Penetuan Isu-isu Setrategis

a. Gambaran Pelayanan SKPD

BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagaikoordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi :- Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangiresiko

serta mengantisipasi korban akibat bencana;

- Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencanapada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;

- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yangditimbulkan pasca bencana;

Page 32: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

31

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulanganbencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencanabagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahunkedepan adalah :1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan

masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulanganbencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;

2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektifmelalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatansarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistik danperalatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;

3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baikdibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaanrehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasipelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalamsetiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunanberkelanjutan.

c. Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi / KabupatenSasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaiberikut :

1. Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat)yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana;

2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedurpenyelenggaraan penanggulangan bencana

3. Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan,peringatan ini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resikobencana;

4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secaraterencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

5. Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum)serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;

6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, dibidang

7. tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana

d. Implementasi RTRW bagi pelayanan SKPDIdentifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapatdigunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau

Page 33: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

32

berdasarkan data-data ketinggian diatas permukaan laut, topografi,geografi, demografi, hidrologis, eksplorasi SDA..

e. Implementasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) yang merupakan dasar rencanabagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :- Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam

dan pencemaran lingkungan;- Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor

atau kekeringan dari daerah-daerah yang mengalami masalah ekologis;- Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan

air bersih yang dibutuhkan masyarakat;

Page 34: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

33

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman tidak terlepas darikondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yangtidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman. Berdasarkan hal itu, makapernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman adalah :

“ MEWUJUDKAN KOTA PARIAMAN SIAGA, TANGGAP, TANGGUH DANTAWAQAL DALAM MENGHADAPI BENCANA “.

4.2 MISI

a. Membangun jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan untukpenyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terintegrasi, sistematis,terorganisir, tepat dan rukun.

b. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang siap, siaga, dansadar Bencana di Kota Pariaman.

c. Menghimpun dan memobilisasi segala sumber daya yang siap melayani masyarakatdalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

4.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang dijabarkandari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman adalah:1. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi.2. Memberikan acuan serta meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi

Penanggulangan Bencana di Kota Pariaman.3. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana.4. Melindungi masyarakat di wilayah Kota Pariaman dari ancaman bencana.5. Memadukan upaya Penanggulangan Bencana dalam rencana pembangunan Kota

Pariaman.6. Melaksanakan Tanggap Darurat.7. Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan social ekonomi, budaya,

dan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikaninfrastruktur/fasilitas umum.

8. Mengalokasikan dana yang memadai untuk Penanggulangan Bencana dalamsetiap tahapan penyelenggaraan.

Page 35: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

b . Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulanganbencana. S a s a r a n y a n g m e r u p a k a n p e n j a b a r a n M i s i d a nT u j u a n S t r a t e g i s B P B D K o t a P a r i a m a n :

1. Menyediakan sarana dan prasarana bagi aparatur yang memadai dalammelaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia BPBD Kota Pariaman, stakeholder terkaitdan masyarakat didalam upaya Penanggulangan Bencana.

3. Menyusun program dan kegiatan Pencegahan dan kesiapsiagaan serta kedaruratandan Logistik dan Peningkatan kemampuan Tim Reaksi Cepat (TRC).

4. Membentuk Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PusdalopPB) yang berfungsi menerima data dan informasi kebencanaan, mencatat,mengolah dan mendistribusian pada pihak terkait.

5. Menyusun Program kerja peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakatdalam Penanggulangan Bencana.

6. Menyusun Program kerja dan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

7. Meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publikdalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan Strategi dan Kebijakan :

1. Mengurangi Resiko Bencana dilakukan dengan peningkatan kapasitas danmembangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu sesuaikebutuhan;

2. Mempercepat penyusunan peraturan Penanggulangan Bencana di Kota Pariaman;3. Memperkuat kinerja antar lembaga antar lembaga terkait;4. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;5. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat dan akurat;6. Membangun sistem peringatan dini yang terkoneksi dengan Propinsi dan Pusat

serta lembaga lainnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :

1. Standarisasi penyelenggaraan penangulangan bencana2. Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraanpenanggulangan bencana3. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana

Page 36: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skalaprioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan,maka program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuaidengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah ;

“ MEWUJUDKAN KOTA PARIAMAN SIAGA, TANGGAP, TANGGUH DANTAWAQAL DALAM MENGHADAPI BENCANA “.

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuatlangkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skalaprioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkanyang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD.Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Program generik, yang meliputi antara lain:a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.c. Pengawasan dan peningkatan SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.d. Operasional pada daerah-daerah yang berpotensi bencana dalam rangka memberikan

pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang datang ke Pariaman.

2. Program teknis, Penanggulangan bencana.a. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan

Bencana Daerah mencakup bagian Sekretariat.

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Pariaman bagian sekretariat.

c. Program pengawasan dan peningkatan SDM aparatur Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Pariaman mencakaup bagian Sekretariat.

d. Program penanggulangan bencana mencakup bagian:

1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan kegiatan pokok meliputi:a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko bencanab) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencanac) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan kegiatan pokok meliputi:a) Kegiatan tanggap darurat didaerah terkena bencana

Page 37: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

b) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan didaerah terkena bencanac) Kegiatan pengelolaan logistic dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencanad) Kegiatan pengelolaan peralatan dalam penyelenggaraan bencana

3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan kegiatan pokok meliputi:a) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencanab) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik diwilayah pasca

bencanac) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang social ekonomi di wilayah pasca

bencana

Rencana Program

Pendekatan penyusunan RENSTRA Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Pariaman2013-2018 dikaitkan dengan program prioritas yang tercantum dalam program dankegiatan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, dan PeraturanDae rah Kota Pa r i aman Nomor 3 t ahu n 2010 .Adapun program prioritas yang dimaksud antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur3. Program peningkatan disiplin aparatur4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

INDIKATOR KINERJA

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matriks Daftar Kegiatan RENSTRA 2013-2018,sebagian besar menjabarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-undangNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Kota PariamanNomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencanadaerah Kota Pariaman, kegiata-kegiatan utama adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan formal kebencanaan2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4. Sosialisasi program penanganan bencana5. Rekruitmen dan kegiatan anggota unsur pengarah BPBD6. Koordinasi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan8. Penyusunan buku statistic bencana9. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana10. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari

ancaman/korban bencana

Page 38: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

11. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencanauntuk penanggulangan bencana

12. Pemantauan/Monitoring dan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi terhadapancaman bencana

13. Pencetakan brosur dan penggandaan peraturan penanggulangan bencana14. Simulasi dan peningkatan keterampilan Aparat penanggulangan bencana15. Penyusunan rencana pencegahan penanggulangan bencana16. Koordinasi dalam rangka pencegahan penanggulangan bencana17. Pelatihan, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian

dan sumber daya18. Rapat koordinasi penyusunan standarisasi kebutuhan dasar19. Tanggap darurat20. Posko siaga bencana21. Monitoring, pemantauan dan evaluasi status keadaan darurat bencana22. Pengumpulan/penyaluran bantuan social kedaruratan23. Peningkatan wawasan SDM aparatur dan masyarakat pengelola penaggulangan

bencana24. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan

sementara25. Pemulihan dan pengerahan SDM, logistik dan pengadaan barang dan jasa

penanggulangan bencana26. Penyusunan program dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi27. Pendataan dampak bencana28. Koordinasi rehabilitasi pasca bencana29. Koordinasi rekonstruksi pasca bencana30. Pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi31. Pengembangan partisipasi dan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi

Page 39: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

1

BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN

RPJMD

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya sertaindicator kinerja BPBD Kota Pariaman yang termuat dalam RPJMD maka secara rinciindicator kinerja untuk lima tahun kedepan 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut :1. Data dan informasi daerah rawan bencana.2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) Penanggulangan Bencana.3. Gladi posko Tim Reaksi Cepat.

Tabel.4Indikator kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No. Indikator KondisiKinerjapadaAwalPeriodeRPJMDTahun2011

Target Capaian Setiap tahun Kondisikinerja padaakhir PeriodeRPJMD

2014 2015 2016 2017 2018

1. TargetPemenuhankebutuhandasarOperasionalBPBD

100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%kebutuhandasar kantorterpenuhi

2 Tingkatpemenuhansarana danprasaranakerja sesuaistandardaerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% saranadan prasaranakerja terpenuhi

3 Tingkatpemeliharaansarana danprasaranaOperasionalSKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Terpeliharanyasarana danprasaranaOperasionalSKPD

Page 40: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

4 TingkatDisiplinAparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AparaturBPBDDisiplin

5 PersentasepeningkatankapasitasSumber DayaAparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%AparaturBPBDkapasitasnyameningkat

6 Pelaporancapaiankinerja tepatwaktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%LaporanKinerja TepatWaktu

7 JumlahMasyarakatyangmewaspadaibencana

1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 5 Laporanmasyarakatyangmewaspadaibencana.

8 Terlaksananyakoordinasikelembagaandalampencegahandanpengendalianposkobencana

6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10kali

40 kalikoordinasipencegahandanpengendalianposko bencana

9 TerlaksananyaPelatihanManajemendan AnalisisResikoBencana

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kalipelatihanManajemendan analisisresikobencana

10 TerlaksananyaPenyusunandokumenStandarOperasionalPelayananBnecana

1Dok

1Dok

2 Dok StandarOperasionalPelayanan

Page 41: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

11 Perbaikanpenyusunankebijakan,standard danprosedurPenanggulanganBencana

1Dok

1Dok

1Dok

1Dok

1Dok

5 Dokumenkebijakan,standard, danprosedurPenanggulanganBencana.

12 Terlaksananyasosialisasikesiapsiagaanpenanggulanganbencana

1 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 16 kalisosialisasikesiapsiagaanpenanggulanganbencana.

13 Terlaksananyakoordinasipenyusunanrencanapenangananbencanaberbasiskomunitas

1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 5 laporankoordinasipenyusunanpenangananbencanaberbasiskomunitas

14. Terlaksananyasosialisasikesiapsiagaandan pencegahanbahayakebakaran

40orang

40orang

40orang

45orang

45orang

50orang

220 orang ikutsosialisasikesiapsiagaandan pencegahanbahayakebakaran

15 Terwujudnyakoordinasi dansingkronisasiPenangananBencana

5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 25 kalikoordinasi dansingkronisasiPenangananBencana.

16 Terpenuhinyakesiapanperalatan dasarpenangananbencana

11paket

11paket

11paket

11paket

11paket

55 paketperalatan dasarpenangananbencana

17 Terwujudnyapenanganantanggap daruratyang cepat dantepat

1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 5 laporantentangpenanganantanggap daruratyang cepat dantepat.

Page 42: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

18 Tersedianyakebutuhan dasarkedaruratanbencana

1paket

1paket

1paket

1paket

1paket

1paket

5 paketkebutuhan dasarkedaruratanbencana

19 Tertanganinyakebutuhankedaruratanbencana

1paket

1paket

1paket

1paket

1paket

1paket

5 paketkebutuhankedaruratanbencana

20 Optimalnyapelaksanaanrehabilitasi dilokasi pascabencana

10% 10% 20% 20% 25% 25% 100%Pelaksanaanrehabilitasi dilokasi pascabencana

21 TerlaksananyaRekonstruksiwilayah pascabencana

10% 10% 20% 20% 25% 25% 100%PelaksanaanRekonstruksiwilayah pascabencana.

Page 43: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

BAB VIIPENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah

Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 -2018 yang menjadi pedoman dalam

penyusunan Perencanaan Pembangunan oleh seluruh Aparatur Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun,

yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD

Kota Pariaman setiap tahunan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

setiap tahunnya.

Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang

terkandung didalamnya, namun BPBD Kota Pariaman telah memiliki visi, misi dan

arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses

perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Pariaman.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 tergantung pada

sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan displin para pelaksana. Dalam kaitan ini

diharapkan seluruh staf BPBD Kota Pariaman untuk melaksanakan program ini

sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang

Penanggulangan Bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan

Pasca Bencana dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat kita

yang belum terkena Bencana dengan masyarakat yang terkena bencana.

Berdasarkan latar belakang, tugas dan fungsi BPBD Kota Pariaman serta maksud dan

tujuan penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman diharapkan agar :

a. Semua Aparatur BPBD Kota Pariaman berkewajiban melaksanakan materi

Rencana Strategis ini secara konsisten dan bertanggung jawab dengan

memanfaatkan secara tepat dan terarah semua potensi yang dimiliki, berdaya

guna dan berhasil guna serta berkelanjutan.

b. Dalam perumusan Visi BPBD Kota Pariaman adalah untuk dapat mendukung

Walikota Pariaman dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang

perencanaan penbangunan bidang penanggulangan bencana daerah.

Page 44: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

c. Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja setiap tahunnya selama lima tahun dan menjadi acuan

penyusunan Rencana Kerja Anggaran, serta menjadi dasar penyusunan

perencanaan lainnya yang dilakukan oleh BPBD Kota Pariaman dan

berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

d. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka BPBD Kota

Pariaman harus lebih pro aktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap

kebutuhan dan potensi masyarakat baik yang tidak terkena bencana (daerah

rawan bencana) maupun masyarakat yang terkena bencana, sinergi antar

pelaku pembangunan, antar kecamatan dalam Kota Pariaman.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis BPBD

Kota Pariaman dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang

dicita citakan bersama, sesuai dengan fungsinya yaitu : Koordinasi, Komando dan

Pelaksanaan.

Page 45: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

7

Page 46: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

1. UNSUR AHLI GEOLOGI2. UNSUR AHLI LAINNYA

3. UNSUR TNI4. UNSUR POLRI5. UNSUR BASARNAS6. UNSUR DPU7. DINAS KESEHATAN8. DINAS SOSIAL

WIRA BUDIMAN, S.IP

SUBBAGUMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGKEUANGAN

Ir. A R M E N N. MMNIP. 19580311 1990031 008

KEPALA PELAKSANA

NIP. 19620929 1992031 008Ir. A S R I Z A L

BPBD

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJABPBD KOTA PARIAMAN

Lampiran PERDA No. 10 Tahun 2010KEPALA BPBD

Ex. Officio

Tentang Struktur Organisasi Tata KerjaBPBD Kota Pariaman

UNSUR PENGARAH

19651231 199303 1 067KARDINAL, SE

SEKRETARIS

SUBBAGPROGRAM & PELAPORAN

ASNIZAR AFRINA ZAITI, SE

SABID AUAKSADAYU NG

8. DINAS SOSIAL

9. KESBANGPOL10. PERHUBUNGAN11. TOKOH MASYARAKAT

RITA,SS,M.Si19730801 200212 2 004

ELFIS CHANDRA, SH19690803 200312 1004

MUHAMMAD RIZQI19860628 200604 1 0021 s/d 15

TATA USAHA

SEKSI

Drs.HERMAN.K19621231 198903 1 072

SEKSI

PARIAMAN, DESEMBER 2013Dto

Ir. A S R I Z A L19620929 199203 1 008

HARIS MENDRA, SE19840921 200501 1 002

I R S A L19601012 198101 1 002

ANDY KURNIA, ST19791028 2010 01 1 020

HARI SUSENO, ST19820618 201101 1 004

JUPRIANTO19830411 200901 1 002

R I S W A N, S.Sos19661016 198803 1 005

A Z W A R, N19600213 198101 1 002

DIRMAYANTO, SE19780924 200604 1 020

JOHNI MARSHAL19740418 200604 1 001

STAF

ELIZARNI19591015 198207 2 001

STAF

PENCEGAHANSEKSI SEKSI

KESIAPSIAGAAN SUBBAG

PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAANBIDANG

SEKSI PENYELAMATAN EVAKUSI SEKSI IDENTIFIKASI,

N A S R U L19590812 198209 1 001

Drs. AZHARI19630714 199702 1 001

UPTBPEMADAM KEBAKARAN

LISMADONA, A.Md19821005 201001 2 015

WIRA BUDIMAN, S.IP19751024 200604 1 007

UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN

STAF STAF

19701211 200604 2 002

15

19730420 199701 2 001

STAF STAF STAF STAF

REKONSTRUKSIREHABILITASIPENDATAAN PEMULIHAN & PEL. KORBAN BENCANA

PROGRAM & PELAPORAN

REHABILITASI & REKONSTRUKSIBIDANGBIDANG

KEDARURATAN & LOGISTIK

ASNIZAR19591015 198207 2 001

AFRINA ZAITI, SE

ERNAWATI, SE

Page 47: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

Rp Rp Rp Rp Rp Rp1 1

1 19 03 01

Program PelayananadministrasiPerkantoran

Meningkatnya KegiatanPelayanan administrasiperkantoran

243,350,000 306,000,000 342,500,000 343,500,000 343,500,000

Penyediaan jasa suratmenyurat

Terlaksananya kegiatansurat menyurat dankearsipan

Belum terlaksananyakegiatan suratmenyurat dankearsipan

100 % 2,000,000 100 % 3,000,000 100 % 3,000,000 100 % 3,000,000 100 % 3,000,000 100 %

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik(jaringan telpon, listrik,air, internet dan DVB)

Belum tersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

100 % 35,700,000 100 % 38,000,000 100 % 38,000,000 100 % 38,000,000 100 % 38,000,000 100 %

Penyediaan jasa administrasikeuangan

Tersedianyahonorarium jasaadministrasi keuangan

Belum tersedianyahonorarium jasaadministrasi keuangan

100 % 73,150,000 100 % 80,000,000 100 % 80,000,000 100 % 80,000,000 100 % 80,000,000 100 %

Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya alatkebersihan dan bahanpembersih

Belum tersedianya alatkebersihan dan bahanpembersih

100 % 2,500,000 100 % 3,000,000 100 % 4,000,000 100 % 5,000,000 100 % 5,000,000 100 %

2014 2015

Meningkatnyakelancaranpelayananadministrasiperkantoran

Tingkat kelancaranpelayananadministrasiperkantoran

2018

Target

Tabel 4.1RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BPBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018

Tujuan SasaranIndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcome) dan

Kegiatan (output)

Kondisi KinerjaAwal (Akhir Tahun

2013)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Target Target

Kondisi Kinerja AkhirRenstra (Akhir Tahun 2018)2016 2017

Meningkatkankapasitas sumberdaya lembagapenanggulanganbencana

TargetTarget

Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya alatkebersihan dan bahanpembersih

Belum tersedianya alatkebersihan dan bahanpembersih

100 % 2,500,000 100 % 3,000,000 100 % 4,000,000 100 % 5,000,000 100 % 5,000,000 100 %

Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tuliskantor: kertas, tinta,map, pena, dll

Belum tersedianya alattulis kantor: kertas,tinta, map, pena, dll

100 % 20,000,000 100 % 25,000,000 100 % 25,000,000 100 % 25,000,000 100 % 25,000,000 100 %

Penyedian barang cetakandan penggandaan

Tersedianya barangcetakan: amplop,kuitansi, SPPD,penggandaanperaturan, dll

Belum tersedianyabarang cetakan:amplop, kuitansi,SPPD, penggandaanperaturan, dll

100 % 10,000,000 100 % 12,000,000 100 % 15,000,000 100 % 15,000,000 100 % 15,000,000 100 %

Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya alat-alatlistrik: lampu, kabel, dll

Belum tersedianya alat-alat listrik: lampu,kabel, dll

100 % 5,000,000 100 % 10,000,000 100 % 7,500,000 100 % 7,500,000 100 % 7,500,000 100 %

Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabarterbitan periodik danperaturan per-UU-an

Belum tersedianyasurat kabar terbitanperiodik dan peraturanper-UU-an

100 % 5,000,000 100 % 5,000,000 100 % 5,000,000 100 % 5,000,000 100 % 5,000,000 100 %

Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya konsumsiuntuk rapat-rapat dinas

Belum tersedianyakonsumsi untuk rapat-rapat dinas

100 % 10,000,000 100 % 10,000,000 100 % 15,000,000 100 % 15,000,000 100 % 15,000,000 100 %

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananyaperjalanan dinas dalamrangka konsultasi keprovinsi, pusat, lintasSKPD, dll

Belum terlaksananyaperjalanan dinasdalam rangkakonsultasi ke provinsi,pusat, lintas SKPD, dll

100 % 80,000,000 100 % 120,000,000 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000 100 %

Page 48: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

1 19 03 02Program Peningkatansarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya saranaprasarana perkantoran

310,050,000 397,350,000 311,350,000 331,350,000 331,350,000

Pengadaan peralatan gedungkantor Tersedianya sarana dan

prasarana & peralatangedung kantor

Belum tersedianyasarana dan prasarana& peralatan gedungkantor

2 unit 40,000,000 12 unit 80,000,000 12 unit 80,000,000 20 unit 100,000,000 20 unit 100,000,000 66 unit

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Terpelihara dan

terawatnya kendaraandinas roda 2 dan 4

Belum terpelihara danterawatnya kendaraandinas roda 2 dan 4

7 unit 168,000,000 7 unit 170,000,000 7 unit 170,000,000 7 unit 170,000,000 7 unit 170,000,000 7 unit

Pengadaan Sewa GedungKantor

Tersedianya 1 unitgedung dan 6 petaktoko buat gudang

Belum terlaksananyasewa menyewagedung kantor

7 unit 86,000,000 7 unit 86,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 unit

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan/perlengkapankantor

Tersedianyapemeliharaan peralatangedung atau kantor

Belum tersedianyapemeliharaanperalatan gedung ataukantor

100 % 16,050,000 100 % 61,350,000 100 % 61,350,000 100 % 61,350,000 100 % 61,350,000 100 %

1 19 03 05

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatnyawawasan pengetahuan,keterampilan &profesionalismeaparatur

20,000,000 120,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

Pendidikan dan pelatihanformal

Meningkatnya sumberdaya manusia di bidangperencanaan

Kurang optimalnyasumber daya aparatur

100 % 20,000,000 100 % 120,000,000 100 % 20,000,000 100 % 20,000,000 100 % 20,000,000 100 %

MeningkatnyaKompetensiSumber DayaManusia

MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanKeuangan

2

Jumlah laporanyang disusun

3

Jumlah Pendidikan,pelatihan danBintek yang diikuti

Pendidikan dan pelatihanformal

Meningkatnya sumberdaya manusia di bidangperencanaan

Kurang optimalnyasumber daya aparatur

100 % 20,000,000 100 % 120,000,000 100 % 20,000,000 100 % 20,000,000 100 % 20,000,000 100 %

1 19 03 06

Program PeningkatanPengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

Meningkatnya sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

23,900,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

Penyusunan laporan capaiankinerja dan keuangan Tersusunnya laporan

kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Belum tersusunnyalaporan kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

6 Dok 23,900,000 5 Dok 20,000,000 5 Dok 20,000,000 5 Dok 20,000,000 5 Dok 20,000,000 26 Dok

Tabel 4.2

MeningkatnyaKompetensiSumber DayaManusia

MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanKeuangan

2

Jumlah laporanyang disusun

3

Jumlah Pendidikan,pelatihan danBintek yang diikuti

Page 49: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

1 1 1. TerbangunnyasistemPencegahanterhadap Bencana

1. Tersusunnya 1 (satu)buah dokumenPerencanaanPenanggulanganBencana

1 19 03 22

Program Pencegahandini danpenanggulangan korbanbencana alam

TerlaksananyaPencegahan dini danpenanggulanganbencana di KotaPariaman

1,591,322,500 6,040,000,000 4,170,000,000 4,795,000,000 4,890,000,000

TerlaksananyaPerkuatan KerangkaHukum untukpengurangan ResikoBencana

1,150,262,500 3,885,000,000 3,055,000,000 3,355,000,000 3,455,000,000

Rapat Koordinasi antaraBPBD dengan Instansi terkaitmengenai peraturanpenanggulangan bencana

Terlaksananya rapatkoordinasi mengenaiperaturanpenanggulanganbencana denganinstansi terkait

0 0 0 10 kali 50,000,000 10 kali 50,000,000 10 kali 50,000,000 10 kali 50,000,000 40 kali

Penyusunan mekanisme danprosedur penggalanganbantuan penanganan daruratdan pemulihan bencana

Terlaksananyapenyusunan dok SOPpenanganan daruratdan pemulihan bencana

0 0 0 1 dok 120,000,000 1 dok

2.TerselenggaranyaOperasionalPenanggulanganBencana

2. 40 orang anggotaTRC yang terlatihdalamPenanggulanganBencana.

Pengadaan sarana danprasarana evakuasipenduduk dari ancamankorban bencana alam

Terlaksananyapengadaan 1(satu) unitmobil dapur umum

0 0 0 1 unit 900,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 unit

Membangunsistempencegahanterhadapterjadinyabencana danoptimalnyapenyelenggaraanPenanggulangandan PemulihanAkibat Bencana

Program Perkuatan Aturan danKapasitas Kelembagaan

2.TerselenggaranyaOperasionalPenanggulanganBencana

2. 40 orang anggotaTRC yang terlatihdalamPenanggulanganBencana.

Pengadaan sarana danprasarana evakuasipenduduk dari ancamankorban bencana alam

Terlaksananyapengadaan 1(satu) unitmobil dapur umum

0 0 0 1 unit 900,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 unit

3.TerselenggaranyaRehabilitasi danRekonstruksiakibat bencana

3. 200 orangmasyarakat yangdilatih dalamPenanggulanganBencana

Optimalisasi Tim ReaksiCepat pada penanganan 100kejadian bencana tingkatKota Pariaman

terwujudnyaoptimalisasipenanganan 100kejadian bencana diKota Pariaman

0 0 0 100kejadi

an900,000,000 100

kejadian

900,000,000 100kejadia

n900,000,000 100

kejadian

900,000,000 400 kejadian

4. KetersediaanLogistik untuk 1000orang korbanbencana.

Pendidikan SAR bagi anggotaTRC

Terlaksananya DiklatSAR bagi anggota TRC

Belum terlaksananyaDiklat TRC 2014

40 orang 133,982,500 40 orang 150,000,000 40 orang 180,000,000 40 orang 180,000,000 40 orang 180,000,000 200 orang

5. Tersedianyasarana danprasaranapenanggulanganbencana

Penyusunan SOPpenyelenggaraanpenanggulangan Bencana

Terlaksananyapenyusunan 1(satu) dokSOP PenanggulanganBencana

0 0 0 1 dok 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dok

Pengembangan Pusat datainformasi penanggulanganbencana

Terlaksananyapengembangan websiteBPBD Kota Pariaman 0 0 0 1 web 100,000,000 1 web 100,000,000 1 web 100,000,000 1 web 100,000,000 1 web

Gladi dan simulasimanajemen bencana

Terlaksananya kegiatangladi dan simulasimanajemen bencana 0 0 0 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 4 keg

Penyiapan logistik tanggapdarurat bencana

Tersedianta bufferstockbantuan bencana

Belum tersedianyapenggunaanbufferstock

1 thn 50,000,000 1 thn 250,000,000 1 thn 300,000,000 1 thn 300,000,000 1 thn 400,000,000 5 thn

Operasional PenanggulanganBencana

TerlaksananyaOperasionalPenanggulanganbencana

Belum tersedianyaOperasionalPenanggulanganBencana

1 thn 968,880,000 1 thn 1,200,000,000 1 thn 1,200,000,000 1 thn 1,500,000,000 1 thn 1,500,000,000 5 thn

Membangunsistempencegahanterhadapterjadinyabencana danoptimalnyapenyelenggaraanPenanggulangandan PemulihanAkibat Bencana

Page 50: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

Identifikasi Jumlah korban,kerusakan, kerugian,penyebab dan dampakbencana

Tersedianya datakorban, kerusakan,penyebab dan dampakbencana.

Belum terdatanyakorban bencana

1 thn 47,400,000 1 thn 60,000,000 1 thn 75,000,000 1 thn 75,000,000 1 thn 75,000,000

Kegiatan Penguatan saranadan prasarana Tanggapdarurat

32 Jenis sarana danprasarana tanggapdaruratpenanggulanganbencana

0 0 0 8 jenis 100,000,000 8 jenis 150,000,000 8 jenis 150,000,000 8 jenis 150,000,000 32 jenis

Pelaksanaan DiklatPenanggulanganBencana bagi Aparatur,Siswa dan masyarakat

325,100,000 1,905,000,000 835,000,000 1,015,000,000 865,000,000

Pembinaan Aparatur keLinmasan dalamPenanggulangan Bencana

Pelaksanaan pembinaan60 orang AnggotaLinmas yang terlatihdalam penanggulanganBencana

0 0 0 30 orang 95,000,000 30 orang 95,000,000 0 0 0 0 0 0 60 orang

Pendidikan dan PelatihanAparatur manajemen dasarpenanggulangan bencana

Pelaksanaan Diklatmanajemen dasarpenanggulanganbencana bagi 90 orangAparatur

0 0 0 40 orang 130,000,000 0 0 0 50 0rang 150,000,000 0 0 0 90 orang

Program Penelitian, pendidikan, danPelatihan Penanggulangan Bencana

Pendidikan dan PelatihanAparatur manajemen dasarpenanggulangan bencana

Pelaksanaan Diklatmanajemen dasarpenanggulanganbencana bagi 90 orangAparatur

0 0 0 40 orang 130,000,000 0 0 0 50 0rang 150,000,000 0 0 0 90 orang

Penyusunan dokumenRencana Aksi DaerahPenanggulangan Bencana

Terlaksananyapenyusunan 1(satu)buah dokumen RencanaAksi DaerahpenanggulanganBencana

0 0 0 1 dok 240,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dok

Riset dan penelitiankebencanaan dalam upayaPengurangan Resiko Bencana

Adanya 1 dokumen hasilriset penguranganresiko bencana 0 0 0 0 0 0 1 dok 1 dok

Penyusunan pedomanpengurangan resiko bencana

Terlaksananyapenyusunan 1(satu)dokumen pedomanpengurangan resikobencana

0 0 0 1 dok 75,000,000 1 dok 75,000,000 0 0 0 0 0 0 2 dok

Bimbingan teknis Aparaturkecamatan dalamPenanggulangan Bencana

Terlaksananya BimtekAparaturPenanggulanganbencana bagi 4kecamatan

0 0 0 4 kec 260,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 kec

Bimbingan TeknisPengelolaan BantuanBencana

Terlaksananya BimtekPengelolaan bantuanBencana bagi 40 orangAparatur dinas terkaitBPBD

0 0 0 40 orang 80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 orang

Menyusun RencanaPenanggulanganBencana meliputiseluruh potensibencana di Kota

Pembuatan Bahan SosialisasiBahaya Bencana Alam

Terlaksananyapembuatan 4000eksemplar kalendersosialisasi BahayaBencana

0 0 0 1000 eksemplar 25,000,000 1000

eksemplar

25,000,000 1000 eksemplar 30,000,000 1000 eksemp

lar 30,000,000 4000 eksemplar

Program Penanggulangan BencanaTerpadu

Page 51: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

Pembentukan Unsurpengarah BPBD KotaPariaman.

Terlaksananyapembentukan unsurpengarah BPBD KotaPariaman

0 0 0 1 keg 200,000,000 1 kegiatan

Operasional Unsur PengarahBPBD Kota Pariaman

Terlaksananyaoperasional unsurpengarah BPBD KotaPariaman.

0 0 0 1 keg 100,000,000 1 kegiatan

Pendidikan dan PelatihanBencana Alam bagi 5 sekolahSLTA/SLTP

Jumlah siswa SLTA danSLTP yang mengikutiDiklat Bencana Alam

0 0 0 5SLTA/SLTP

75,000,000 5SLTA/SLTP

75,000,000 7SLTA/SLTP

100,000,000 7SLTA/SLTP

100,000,000 24SLTA/SLTP

Forum Pengurangan Resikobencana

Terlaksananya orangpembinaan FPRB, FPMB,Simulasi Evakuasi danpenyuluhan bencana

230 orang 141,360,000 250 orang 165,000,000 250 orang 175,000,000 250 orang 175,000,000 250 orang 175,000,000 1230 orang

Pendidikan dan PelatihanBencana Alam bagi 5 sekolahSLTA/SLTP

Jumlah siswa SLTA danSLTP yang mengikutiDiklat Bencana Alam

0 0 0 5SLTA/SLTP

75,000,000 5SLTA/SLTP

75,000,000 7SLTA/SLTP

100,000,000 7SLTA/SLTP

100,000,000 24SLTA/SLTP

Bimbingan Kesiapsiagaandalam menghadapibencanadi wilayah rawanbencana alam

Masyarakat desa diwilayah rawan bencanayang terlatih dalammenghadapi bencana

0 0 0 150 orang 85,000,000 150 orang 100,000,000 150 orang 100,000,000 150 orang 100,000,000 600 orang

Pembentukan desa/kelTangguh Bencana

Terbentuknya Desa/kelTangguh Bencana

Belum terlaksananyapembentukan desa/keltangguh bencana

2 Desa/ kel 183,740,000 4

Desa /kel

250,000,000 4Desa /

kel250,000,000 4

Desa /kel

300,000,000 4Desa/ kel

300,000,000 18Desa /

kelPembentukan desa/kelTangguh Bencana

Terbentuknya Desa/kelTangguh Bencana

Belum terlaksananyapembentukan desa/keltangguh bencana

2 Desa/ kel 183,740,000 4

Desa /kel

250,000,000 4Desa /

kel250,000,000 4

Desa /kel

300,000,000 4Desa/ kel

300,000,000 18Desa /

kel

Simulasi Evakuasi bencanaGempa dan Tsunami

Terlaksananya simulasi5 sekolah di PinggirPantai 0 0 0 5 SD 50,000,000.0 5 SD 60,000,000 5 SD 60,000,000 5 SD 60,000,000 20 SD

Optimaslisasipemberdayaanmasyarakat untukPenanggulanganBencana

115,960,000 250,000,000 280,000,000 425,000,000 570,000,000

Peningkatan Sumber dayamanusia dalam terapankonstruksi bangunan

Terlaksananya pelatihandi bidang konstruksibangunan

Belum terlaksananyadiklat konstruksibangunan 30 orang 47,165,000 40 0rang 75,000,000.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 orang

Pendataan dan InvestigasiBangunan Pasca Bencana

TerlaksananyaMonitoring daninvestigasi PascaBencana

Belum terlaksananyamonitoring daninvestigasi 1 dok 30,075,000 1 dok 50,000,000 1 dok 50,000,000 1 dok 50,000,000 1 dok 50,000,000 5 Dok

Pelatihan KonselingTraumatik healing bagitenaga relawan Desa/kelsiaga bencana

Terlaksananya diklatkonseling bagi tenagarelawan

Belum terlaksananyadiklat konseling

100 orang 38,720,000 100 orang 50,000,000 100 orang 75,000,000 0 0 0 0 0 0 300 orang

Koordinasi dan kerjasamaantar forum PRB untuk lintassektoral dalampenyelenggaraanPenanggulangan Bencana

Terlaksananya Rapatkoordinasi antar lintassektoral forum PRB

0 0 0 10 kali 50,000,000 10 kali 50,000,000 10 kali 50,000,000 10 kali 50,000,000 40 kali

Program Peningkatan Kapasitas danPartisipasi Masyarakat

Page 52: (KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) · PDF fileBencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik ... instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen

Pelatihan Peningkatankapasitas kemandirianmasyarakat dalampemenuhan kebutuhankehidupan selama masatanggap darurat dan pascabencana

Terlaksananya Pelatihanbagi 4 Desa masing-masing Kecamatanuntuk pemenuhankebutuhan kehidupanselama masa tanggapdarurat dan pascabencana.

0 0 0 4Desa /

kel75,000,000 4

Desa /kel

75,000,000 4Desa /

kel75,000,000 4

Desa/ kel

75,000,000 16Desa /

kel

Penyusunan perencanaanRehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana

Adanya Dokumenperencanaanrehabilitasi danrekonstruksi pascabencana

0 0 0 1 dok 75,000,000 1 dok 75,000,000 1 dok 125,000,000 1 dok 140,000,000 4 dok

Pelatihan PeningkatanKemampuan Masyarakatdalam melakukan perbaikanakibat kerusakan bencana

Terlaksananya Pelatihanbagi 16 Desa masing-masing Kecamatanuntuk meningkatkankemampuan mandirimasyarakat dalamperbaikan kerusakanakibat bencana.

0 0 0 4Desa /

kel75,000,000 4

Desa /kel

75,000,000 4Desa /

kel75,000,000 4

Desa/ kel

75,000,000 16 Desa /kel

Kegiatan Assesment/kajicepat kerusakan ataukerugian akibat bencana

Jumlah kegiatanAssesment/kajiankerusakan/kerugianberdasarkan 360kejadian

0 0 0 60kejadi

an50,000,000 100

kejadian

80,000,000 100kejadia

n250,000,000 100

kejadian

330,000,000 360 kejadian

J U M L A H 2,188,622,500 6,883,350,000 4,863,850,000 5,509,850,000 5,604,850,00020182014 2015 2016 2017