DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan mengenai Penyiapan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan RUK yang disusun dengan mempertimbangkan isu strategis dan kebijakan nasional

Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran pada pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menyiapkan bahan Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan RUK

Indikator Hasil Belajar

Peserta pelatihan mampu: a) Mengidentifikasi isu-isu strategis terkait Penyelenggaraan

RUK; b) Mengidentifikasi kebijakan nasional terkait penyusunan

kebijakan, strategi, dan program; c) Menyusun program dan anggaran Direktorat RUK

Profil Mata Pelatihan

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

Amanat: UUD 1945: Ps. 28 H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. UU No.1 Tahun 2011: Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. UU No.20 Tahun 2011: Ps. 5 ayat (1), “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya

dilaksanakan oleh pemerintah”. UU No.23 Tahun 2014: Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: (d)

perumahan dan kawasan permukiman.

PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH

Backlog

3,4 juta unit RTLH

(Sumber: BPS, 2011)

RUMAH UMUM

RUMAH KOMERSIAL

RUMAH DERET

RUMAH TUNGGAL

RUMAH SUSUN

PEMANGKU KEPENTINGAN/ STAKEHOLDER

PERAN TURBIN

DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

Perencanaan Teknik dan Evaluasi

Penyusunan NPSK

Bantuan Rumah Umum

Fasilitasi Hunian Berimbang

Fasilitasi Penyediaan

Lahan Perumahan

SETDITJEN

DIT. PERENCANAAN

DIT. RUSUN

DIT. RUMAH KHUSUS

DIT. RUMAH SWADAYA

RUMAH SWADAYA

RUMAH KHUSUS

RUMAH NEGARA

7,6 juta unit berdasarkan konsep penghunian

(Sumber : Perpres No.2/2015 tentang RPJMN 2015-2019)

13,5 juta unit berdasarkan konsep kepemilikan

(Sumber : BPS dan Bappenas Tahun 2014)

“Setiap Orang/Keluarga/ Rumah Tangga Indonesia

Menempati Rumah Yang Layak Huni“

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT RUK

ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

• Regulasi yang ada masih belum sepenuhnya dapat mengatur penyelenggaraan rumah umum dan komersial di Indonesia, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian

Regulasi bidang Penyelenggaraan

Rumah Umum dan Komersial

• Langka dan mahalnya harga tanah menjadi kendala dalam pembangunan rumah untuk rakyat

Penyediaan Lahan Perumahan

• Diperlukan upaya mendorong penyediaan rumah umum melalui penyelenggaraan hunian berimbang, dengan mewajibkan pengembang perumahan skala besar melakukan pembangunan perumahan untuk rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah;

Fasilitasi Pelaksanaan

Kebijakan Hunian Berimbang

• Diperlukan kebijakan yang mendukung pembangunan dan perolehan rumah umum, berupa pembiayaan, pembangunan PSU, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal

Pelaksanaan Bantuan Rumah

Umum

• Peran Perumnas dalam pembangunan rumah untuk MBR, belum dapat optimal dan dihadapkan pada persaingan dengan pengembang perumahan swasta.

Dukungan terhadap

Penguatan Peran Perumnas

PERMASALAHAN RUK SASARAN TA 2015 -

2019

Belum optimalnya Regulasi RUK

Langka dan Mahalnya Harga

Tanah untuk MBR

Kebijakan Hunian Berimbang belum

Terlaksana dengan Baik

Masih minimnya Bantuan Rumah Umum

Belum Optimal Dukungan

trhadap Perumnas

35 NSPK Bidang Rumah Umum dan Komersial

75 pemda mendapatkan layanan fasillitasi penyediaan lahan

75 pemda mendapatkan layakan fasilitasi penyediaan hunian berimbang

676.950 unit rumah terbangun melalui bantuan PSU perumahan

Terlaksananya PSO dan PMN bagi Perumnas

rumah umum dan komersial yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,

aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan

• Penyusunan dan Bimtek NSPK RUK

• Fasilitasi Penyediaan Lahan

Perumahan (Pendataan, Kerjasama,

Pemantauan)

• Fasilitasi Hunian Berimbang (Bimtek,

Pemantauan dan Evaluasi)

• Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum

• Fasilitasi Perumnas

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

TA 2015 - 2019

STRATEGI PENYELENGGARAAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

Perencanaan Teknik, Pendataan, evaluasi dan

pelaporan

• Pelaksanaan koordiniasi penyusunan program dan kegiatan • Penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi • Pelaksanaan evaluasi kinerja

• Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan

Upaya pelaksanaan regulasi dan kebijakan

• Penyusunan NSPK • Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi regulasi • Melaksanakan kebijakan dan evaluasi kebijakan

Penyediaan & pembangunan rumah umum yg dilengkapi dengan PSU,

• Perencanana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang efektif • Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah • Melakukan pembinaan dalam mendukung peningkatan kualitas rumah umum

yang layak dan serasi • mendukung sinergisasi program bantuan PSU rumah umum dengan program

pembangunan perumahan dan permukiman

pelaksanaan kebijakan hunian berimbang

• Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku pembangunan

• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi kebijakan

STRATEGI PENYELENGGARAAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

Memfasilitasi penyediaan lahan pembangunan

perumahanMBR

• Pendataan ketersediaan lahan yang potensial untuk perumahan • Penyusunan sistem informasi ketersediaan lahan • Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemangku kepentingan

• Pemantauan pelaksanaan penyediaan lahan perumahan

Meningkatkan sinergi dan koordinasi & kelembagaan pelaksanaan kebijakan

• peningkatan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya

Mendukung penguatan kelembagaan • penguatan kelembagaan bidang rumah umum dan komersial di daerah

MATERI POKOK PEMBAHASAN

01 ISU-ISU STRATEGIS

02 KEBIJAKAN NASIONAL

03 PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

ISU-ISU STRATEGIS

01 Backlog Perumahan

ISU-ISU STRATEGIS

02 Keterbatasan Ketersediaan Tanah Untuk

MBR

03 Keterbatasan sumber pembiayaan perumah

an

04 Sulitnya Perizinan untuk Pembangunan

Perumahan MBR

05 Rendahnya Kualitas Perumahan Bagi

MBR

06 Kurangnya Perlindungan Konsumen

76 USULAN KEGIATAN

TARGET RPJMN SEKTOR PERUMAHAN 2015-2019

BACKLOG PENGHUNIAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Target Penanganan hingga 2019

Menjadi

Berdasarkan BPS 2014

7,6 juta unit

2,2 juta unit

5,4 juta unit

3,4 juta unit

1,9 juta unit

1,5 juta unit

SKEMA PEMENUHAN TARGET RPJMN SEKTOR PERUMAHAN 2015-2019

Target penanganan

Juta unit

BACKLOG PENGHUNIAN

2,2 Target penanganan

Juta unit

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

1,5

850.000 unit

550.000 unit RUMAH SUSUN SEWA 50.000 unit RUMAH KHUSUS

250.000 unit RUMAH SWADAYA

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

1.350.000 unit

900.000 unit KPR FLPP (SUBSIDI) 450.000 unit KPR SWADAYA (KSPM

DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

1.500.000 unit

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

Catatan : Target bantuan PSU rumah umum

hanya terdapat di dalam Renstra Kementerian

PUPR sebesar 676.950 unit

CAPAIAN TARGET RENSTRA

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019

14

676.950

29.956

26.884

17.266

30.406

13.000

117.512

1.750.000

82.245

97.888

112.732

203.300

206.500

702.665

50.000

6.713

6.048

5.047

4.550

2.130

24.488

550.000

10.497

7.740

13.251

13.405

6.873

51.766

TARGET

2015

2016

2017

2018

2019

PRAKIRAAN

CAPAIAN

RUSUN RUSUS SWADAYA PSU*

*Target hanya terdapat di dalam Renstra Kementerian PUPR

9,4% 48,9% 40,2% 17,4%

PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERMASALAHAN SOLUSI

TERBATASNYA TANAH UNTUK

MBR

Mendorong Terbentuknya Land Banking System untuk Penyediaan Perumahan

Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Tanah, antara lain: • Tanah terlantar • Tanah millik Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMD

TERBATASNYA SUMBER

PENDANAAN

Mendorong pembangunan perumahan melalui skema pembiayaan kreatif, antara lain:

Micro Kredit

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

(BP2BT) dan Tapera

Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat (CSR/CSV)

Penerapan Konsep USO (Universal Service Obligation)

FLPP, SSB,SBUM

PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERMASALAHAN SOLUSI

SULITNYA PERIJINAN

PERUMAHAN MBR

Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan implementasi kebijakan tentang penyederhanaan perijinan

Penyusunan standar rumah dan perumahan RENDAHNYA

KUALITAS RUMAH

DAN PERUMAHAN

Pengawasan dan Penyelenggaran Perumahan dan

Permukiman

Pembentukan Komite Kualitas Perumahan

KURANGNYA

PERLINDUNGAN

KONSUM EN

Memfasilitasi Pengaduan Masyarakat yang masuk dengan mempertemukan para pihak yang berselisih

KEBIJAKAN NASIONAL

KEBIJAKAN NASIONAL

01 Program Sejuta Rumah

02 Hunian Berimbang

03 Optimalisasi Pemanfaatan Tanah

04 Bantuan Stimulan PSU

05 KPBU Bidang Prumahan

06 Standar Kualitas Perumahan

Layak Huni

07 Fasilitasi Penyelesaian Konflik

Program Sejuta Rumah

Dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 29 April 2015

Merupakan gerakan bersama seluruh stakeholders untuk mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak

huni bagi seluruh masyarakat

Program Satu Juta Rumah (PSR)

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

PP NOMOR 64 TAHUN 2016 Tentang Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

50%

30%

BENTUK BANTUAN STRATEGI KONTRIBUSI

20%

Pembangunan perumahan oleh

Pengembang dengan Subsidi

Pembangunan perumahan oleh Pengembang dengan Non

Subsidi atau rumah yang dibangun secara swadaya

• KPR FLPP • Selisih Bunga • Bantuan Uang Muka

Kemudahan Perizinan Pembangunan Perumahan

• Rusunawa • Rumah Khusus • Rumah Swadaya (PB/PK) • Bantuan Stimulan PSU

Pembangunan Fisik Perumahan oleh

Pemerintah dan Pemda 1

2

3

MBR 65%

NON MBR 35%

1. Kementerian PUPR 145.698unit 2. Kementerian/ Lembaga lain -unit 3. Pemerintah Daerah 111.821unit

4. Pengembang 447.364 unit 5. CSR 458unit

6. Masyarakat 8.934 unit

1. Pengembang 290.656 unit 2. Masyarakat 56.324 unit

Capaian MBR

s/d saat ini 744.275

unit

Capaian Non MBR s/d saat ini 346.980

unit

Capaian Satu Juta Rumah s/d saat ini

1.091.255 unit

CAPAIAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

(Status 12 Desember 2018)

Hunian Berimbang

• Amanat Hunian Berimbang dalam UU 1/2011

Kewajiban

Badan Hukum

(34-1, 36-4)

Satu Hamparan

(34-2)

Tidak Satu Hamparan

(36)

Perumahan

Skala Besar

(34-2)

Rumah Sederhana

Rumah Menengah

Rumah Mewah

(35-1)

Satu

Kab/Kota

(36-1)

Akses

(36-2)

Insentif (34-4)

Perda

(36-3) Permen Hunian Berimbang

(35-2)

Permen Skala Besar dan Kriteria Hunian Berimbang

(37)

Tidak Wajib

Bila Bangun Rumah Umum

(34-3)

UU 1/2011

(Psl. 34-37)

SKB Tiga Menteri

(DN, PU, PR) 1992

Pembangunan

Perumahan dengan

Hunian

Berimbang

Permenpera 10/2012 jo

Permenpera 7/2013

PP 14/2016

(Psl. 21) 1:3:6*)

1:2:3 *)

Ketentuan:

• Menjamin ketersediaan rumah MBR

• Interaksi sosial antar golongan dalam masyarakat • Efisiensi penggunaan lahan

• Subsidi silang

* ) P e r b a n d i n g a n R u m a h M e wa h ( M )

R u m a h M e n e n g a h ( M n )

R u m a h S e d e r h a n a ( S )

Hal-Hal yang Diatur:

• Persyaratan (komposisi) **)

• Perencanaan • Pembangunan

• Insentif

• Pengawasan, Pengendalian, dan

Pembinaan

Pihak yang menjalankan ketentuan:

• Pengembang (Badan Hukum)

• Pemerintah Daerah

**)Komposisi

Dinamis

M Mn S

Skala Kawasan 1 2 3

Skala Lisiba 1 2

atau 1 3

atau 3

KONSEP HUNIAN BERIMBANG

Optimalisasi Pemanfaatan Tanah

OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH

Tidak Seimbangnya

ketersediaan tanah dan

kebutuhan

01

Tanah murah lokasinya jauh

dari pusat kota dan akses

sulit

02

Backlog terus meningkat

03

Dibutuhkan

Strategi fasilitasi

penyediaan

tanah

2

3

4

5

1 Finalisasi Draf t Permen Implementasi

Hunian Berimbang

Pembahsan dengan Kemeterian ATR/BPN

untuk komitmen/kesepakatan:

• Kemudahan dalam administrasi

pertanahan

• Alokaso ruang bagi rumah MBR di RTRW

• Pencadangan lahan melalui bank tanah

dan konsolidasi tanah

Peny usunan regulasi sebagai tindak lanjut

atas PP 83 / 2015 tentang Perumnas

Pemanf aatan lahan ex BPPN dan lahan

aset Ditjen Bina Marga

Peny usunan pedoman RP3KP, sosialisasi

dan pendampingan implementasiny a

OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH:

Bantuan Stimulan PSU

Pemberian Bantuan PSU diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan PSU diberikan dalam rangka menstimulasi

pembangunan rumah/ perumahan baru untuk MBR

oleh Pelaku Pembangunan

Untuk mendukung pencapaian program sejuta rumah

Dasar Pemberian Bantuan PSU

PEMBERIAN BANTUAN PSU

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PSU PERUMAHAN

KOMPONEN DAN KRITERIA BANTUAN PSU PERUMAHAN (Permen Bantuan PSU No. 3 Tahun 2018)

No Komponen Permen PSU Ketentuan Baru

1

Jenis Komponen Bantuan PSU meliputi:

a. Jaringan Air Bersih

b. Tempat Pengolahan Sampah 3R, dan

c. Jalan

2

Bantuan PSU mensyaratkan kondisi

kenyamanan rumah yang paling sedikit harus

meliputi

Terpasangnya plafon, permukaan dinding yang

diplester, dan konsidi lantai yang di aci

3

Rumah yang dapat dibantu memiliki harga jual

untuk MBR

Diutamakan bagi lokasi KPR Bersubsidi

Komponen Bantuan PSU

Kriteria Teknis

Kriteria Lokasi

KOMPONEN BANTUAN PSU PERUMAHAN

Jaringan Air Bersih

Penyediaan jaringan air bersih Bersumber dari PDAM maupun air tanah (Baik air tanah

dangkal dan dalam) Dilaksanakan secara langsung maupun komunal Jenis penampungan air di bawah tanah atau di tanah

Sanitasi (TPS 3R)

Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan skala kawasan

Jalan Lingkungan

Perkerasan beton semen menggunakan tulangan (besi f 8-200) dan/atau wiremesh (minimal M-5), yg memiliki kekuatan beton K-250, dengan ketebalan 15 cm.

A. Jalan Beton Semen

Kualitas paving block K-250, dengan ketebalan

paving block 8 cm

B. Jalan Paving Blok

KOMPONEN BANTUAN PSU PERUMAHAN

KPBU Bidang Prumahan

Risk Sharing Adanya alokasi risiko

bagi kedua belah pihak

(swasta & pemerintah) yang juga akan

meningkatkan

keatraktifan proyek.

Transfer of Knowledge Melalui KPBU

diharapkan ada transfer pengetahuan & teknologi

dari pihak swasta kepada Pemerintah Daerah.

Project Delivery Target spesifik periode konstruksi membuat pihak swasta

menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan sehingga terhindar

dari siklus anggaran multiyears.

Potensi Investasi Keberhasilan suatu daerah

menyelenggarakan KPBU dapat

menjadi pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya.

Benefit

Skema

KPBU

KPBU

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU) merupakan kerjasama antara

Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan

umum.

KPBU mengacu pada spesif ikasi yang

ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / BUMN / BUMD yang

sebagian atau seluruhnya menggunakan

sumberdaya Badan Usaha.

KPBU memperhatikan Pembagian Risiko antara para pihak.

MANFAAT KPBU

Urgensi KPBU dalam Penyediaan Perumahan

Keterbatasan Anggaran Pemerintah Bidang Perumahan

Tingginya Kebutuhan Rumah

Perlu inovasi untuk percepatan

pemenuhan hak masyarakat akan

rumah layak huni dan sehat

Partisipasi swasta/badan usaha

untuk mengoptimalkan suplai

rumah

627ribu unit rumah baru

per tahun untuk mengimbangi

pertumbuhan keluarga baru

Sumber: diolah dari SMI dan RPJMN

Alokasi anggaran dalam RPJMN

sekitar 10% dari indikasi kebutuhan

anggaran;

Dibutuhkan partisipasi sektor

swasta melalui skema KPBU untuk mengurangi gap anggaran;

Keterbatasan anggaran adalah

salah satu faktor yang

menyebabkan rendahnya capaian

pembangunan bidang perumahan

7,6 juta unit

backlog

penghunian*

Skema Pembiayaan Kelayakan Proyek Modalitas

Swasta

Swasta

Investasi Swasta /

Business to Business

(B-to-B)

1 Layak Secara Ekonomi dan

Finansial

Pemerintah Swasta

Swasta 2

KPBU Dengan Dukungan

Pemerintah

Layak Secara Ekonomi dan

Finansial Marjinal

Pemerintah

BUMN 3

Penugasan

BUMN

Layak Secara Ekonomi tetapi

Tidak Layak Secara Finansial

Pemerintah

Pemerintah APBN 4

Tidak Layak Secara Ekonomi

dan Finansial

Kriteria Berdasarkan Kelayakan Proyek KPBU

• Kapasitas pembiayaan pembangunan yang dimiliki pemerintah terbatas

• Dibutuhkan pelibatan badan usaha (swasta) selain dalam hal pembiayaan juga dorongan untuk melakukan inovasi

serta pemeliharaan agar aset terawat

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Bidang Penyelenggaraan Perumahan

Peraturan Uraian

Perpres No. 38/2015

KPBU merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur

Permen PPN No. 4/2015

Perumahan Rakyat merupakan satu satu bidang yang pembangunannya dapat

dilaksanakan menggunakan pola KPBU

Permendagri No. 96/2016

Skema Availability Payment merupakan salah satu alternative pembiayaan penyediaan

infrastruktur

Efisiensi anggaran dan waktu;

Kesempatan untuk mengoptimalkan jumlah suplai rumah;

Percepatan pemenuhan hak masyarakat akan rumah layak huni dan sehat;

38

IMPLEMENTASI RANCANGAN KPBU BIDANG PERUMAHAN

Salah satu infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan melalui skema

KPBU yaitu infrastruktur perumahan rakyat (menurut Perpres No.

38/2015)

KPBU perumahan adalah partisipasi sektor swasta dalam investasi

penyediaan rusunawa atau rusunami bagi MBR di atas lahan pemerintah

berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah dan badan usaha

3

2

7

6

4 8

Tambahan dana untuk peny ediaan

Inf rastruktur

Peningkatan jumlah hunian

dan realisasi hunian berimbang

Kualitas perencanaan, koordinasi,

dan seleksi proy ek

Adany a transparansi dan value for

money y ang lebih baik

Jangka waktu

pembangunan dan biay a

Meningkatkan kualitas pelay anan

Adany a kepastian perawatan secara

reguler (aset terawat)

Resiko konstruksi, operasi,

dan kinerja ditanggung swasta

POTENSI DAN MANFAAT

KPBU-PERUMAHAN

Standar Kualitas Perumahan Layak Huni

PERSYARATAN RUMAH LAYAK HUNI (SDGS)

KETAHANAN

BANGUNAN

LUAS

BANGUNAN SANITASI AIR MINUM

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI RUMAH LAYAK HUNI

MEMENUHI SEMUA KRITERIA

ALADIN

> 7.2 m2 LAYAK

LAYAK

SALAH SATU BAHAN

ATAU LEBIH, TIDAK

LAYAK

< 7.2 m2 TIDAK LAYAK TIDAK LAYAK

Sumber: Bappenas, 2018

1. Terpasang Plafond

2. Dinding diplester dan di Cat

3. Lantai di Aci

4. Tersedianya PSU yang memadai dan berfungsi

1. Terpasang Plafond

Plafond dari bahan Gypsum/GRC/Triplek

dengan rangka hollow /kayu

2. Dinding diplester dan di Cat

Plesteran menggunakan campuran semen pasir atau bahan lainnya.

3. Lantai di Aci

Lantai minimal harus dilapisi adukan, dan

f inising aci. Dapat juga ditutup dengan

material seperti keramik

4. Tersedianya PSU yang memadai dan

berfungsi

Dilengkapi dengan PSU Memadai seperti:

Jalan Lingkungan, Drainase, Jaringan Listrik

dan Jaringan Air Minum.

ARAH KEBIJAKAN RUMAH YANG LAYAK HUNI

PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

01 Kegiatan Umum Direktorat RUK

02 Tahapan Penyusunan Program dan

Kegiatan

03 Proses Penganggaran

PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

KEGIATAN UTAMA DIREKTORAT RUK

Perencanaan dan

Evaluasi

Penyusunan NSPK

Fasilitasi Penyediaan

Lahan Perumahan

Fasilitasi Hunian

Berimbang

Bantuan Rumah

Umum

• Pemerintah • Pemda • Pengembang • Masyarakat

• Ditjen PnP • Pemda • Perumnas

• Pemda • Pengembang • Masyarakat

• Pengembang • Masyarakat

Regulasi

Fasilitasi

Pemrograman Evaluasi Koordinasi

Ket :

TUSI STAKEHOLDER OUTPUT

• NSPK Penyelenggaraan PnP • Penanganan Aduan

Masy/Konflik PnP

• Data dan Informasi Lahan • GIS Lahan Perumahan • Fasilitasi Kemudahan Perizinan

• Monev Hunian Berimbang • Monev dan Pengelolaan Data

Informasi Program Sejuta Rumah (PSR)

• Bantuan PSU Perumahan

Output 45 Delivery Stakeholders

PENYELENGGARAAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

PE N G UA TA N

Penyusunan NSPK

(Hunian Berimbang, PPJB, P3SRS, SPM PSU, Bantuan PSU, Hak dan Kewajiban

Konsumen dan Pelaku Pembangunan, RS Sehat)

Rumah yang diselenggarakan untuk

memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR

Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan

mendapatkan keuntungan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat

PE N G E N DA LI A N

Pelaksanaan bantuan

rumah umum

(bantuan PSU bagi pembangunan rumah

umum: verifikasi, pembangunan, monev, pendataan aset)

Fasilitasi hunian

berimbang

(pembinaan stakeholder, pendataan

dan monev PSR)

Fasilitasi penyediaan lahan

bagi perumahan

(sebatas identifikasi lahan

pemerintah untuk perumahan)

Me mpe r l ua s a k s e s te r hada p te mpat t i ngga l ya ng l a ya k di l e ngk a pi de nga n s ar ana , pr a sa ra na , da n uti l ita s ya ng me ma dai untuk s e l uruh

k e l ompok ma s ya r a ka t s e ca ra be rk e adi la n

UU 1/2011

Permen PUPR 15/2015

RUM AH UM UM RUM AH KOM ERSIAL

TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rakortek PnP

Prakonreg

PUPR

Sinkronisasi

usulan Subdit

dan Usulan

Daerah

Konreg PUPR

LONGLIST

USULAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN

Daftar

Usulan

Prioritas

Verif ikasi

Adm dan

Teknis

Daftar

Usulan

Prioritas

Tahap I

Mei

Maret Maret Feb Maret

Mei-Juli

Ags

Musrenbang

Nasional

Musrenbang

Provinsi

April Maret

KEGIATAN YANG

DILAKSANAK AN

Alokasi

Anggaran

TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

Peny usunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Identif ikasi

Kinerja K/L

(Impact) Dan

Indikator

Kinerja K/L

Identif ikasi Visi

Misi Dan

Sasaran

Strategis K/L

Penamaan

Program

Langkah 3 Langkah 2 Langkah 1 Langkah 4

Penamaan

Kegiatan

Peny usunan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

(Output)

Rekapitulasi

program

kegiatan dan

indikator

kinerja K/L

Langkah 6 Langkah 5 Langkah 7

TAHAP

REKAPITULA

SI

TAHAP PENYUSUNAN PROGRAM TAHAP PENYUSUNAN

KEGIATAN

TUPOKSI

ESELON 1

TUPOKSI

ESELON 2

Pengecekan

Indikator

(Impact)

Identif ikasi

Indikator

Kinerja K/L

(Impact)

Kinerja K/L

Pengecekan

Keterkaitan

Indikator

Impact Dan

Outcome

Visi, Misi

Kementerian/

Lembaga

Tupoksi

Eselon I

Tupoksi

Eselon II

Diterima?

Peny usunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Pengecekan

Keterkaitan

Indikator

Impact Dan

Outcome

Peny usunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Penamaan

Program

Penamaan

Kegiatan

USULAN

PROGRAM &

IKU

USULAN

KEGIATAN &

IKU

Akuntabilitas

Akuntabilitas

Diterima?

Diterima?

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

BAGAN ALIR PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengelompokan jenis sub komponen

kegiatan yang memiliki output yang

sama

Identifikasi komponen kegiatan di

masing-masing jenis program

kegiatan

Lingkup Kerja

Besaran dana

sub komponen kegiatan

Akun Tetap Akun Tidak

Tetap

Penyusunan Dokumen Program

Bimtek

Pendataan

Sistem Informasi

Penyusunan Mastek

Draft Permen

Monev

Verifikasi Lokasi

Jenis Sub Komponen Kegiatan

RENSTRA DIT RUK

ROADMAP DIT RUK

PROGRAM DAN

ANGGARAN

KEGIATAN

DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN

KOMERSIAL Perencanaan Teknik dan Evaluasi

Penyusunan Standar dan Pedoman

Bantuan Rumah Umum

Fasilitasi Hunian Berimbang

Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan

Fasilitasi Rumah Umum dan Komersial

SBM

TOR & RAB

PROSES PENGANGGARAN

Insert your subtitle here

Thank you