dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M. MPHDirektur Pelayanan Kesehatan Rujukan

KEBIJAKAN SISTEM RUJUKAN

BERBASIS KOMPETENSI

Disampaikan pada WORKSHOP SISTEM INFORMASIJAKARTA, 26 Juni 2019

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN

Regulasi Bidang Kesehatan →Memperbaiki Disparitas Terhadap Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

PENINGKATAN MUTU• AKREDITASI FASYANKES• PENGUKURAN MUTU

YANKES

PENINGKATAN AKSES• SARANA• PRASARANA• ALAT KESEHATAN• SISTEM PELAYANAN• SUMBER DAYA

MANUSIA• PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

3

Rumah Sakit

RUMAH SAKIT DI INDONESIA(BERDASARKAN KELAS)

KONDISI RUMAH SAKIT

Data : WEB KARS, 31 Maret 2019

2.824

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D dan DPratama

Belumditetapkan

61

421

1458

817

67

19 33 45 50 91 119 141

525565

1224

KEMENTERIANLAIN

KEMENKES POLRI BUMN PEMDA KOTA TNI PEMDAPROVINSI

PEMDAKABUPATEN

SWASTA NONPROFIT

SWASTA

875

42

124

167

719 PERDANA

DASAR

MADYA

UTAMA

PARIPURNA

79,6%2.248 RSSumber: RS Online 19 Juni 2019

Sumber: RS Online 19 Juni 2019

Sumber: KARS, 19 Juni 2019

DISPARITAS KONDISI PERUMAH SAKITAN DI INDONESIA

SUPPLY - DEMAND

SARANA PRASARANA

SUMBER DAYA MANUSIA

MUTU PRLAYANAN

BIAYA

AKSES →SEBARAN

KELAS RUMAH SAKIT

MUTU → SEBARAN

CAPAIAN AKREDITASI

KEBUTUHAN PELAYANAN

KESEHATAN TIDAK

TERPENUHI

BIAYA LEBIH MAHAL

UNTUK BISA MEMENUHI

KEBUTUHANNYA

PREMI SAMA, KOMPENSASI

BELUM JELAS

wilayah timur dan DTPK

VARIASI FISKAL

VARIASI PAD4

Peningkatan Kompetensi FasilitasPelayananKesehatan

RegulasiSistem RujukanBerbasisKompetensi

RegionalisasiSistem Rujukan: Pergub/Perbup/Perwal

PengembanganPelayanan KesehatanRujukanBerbasis IT : SISRUTE

PenguatanSistem Rujukan

Strategi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

6

KEWENANGAN FASYANKES

RS

Kelas A

RS KELAS B, C, D

FKTP

RS di Wilayah Kab/KotaBerjenjang sesuai Ketersediaan Layananyang dimiliki

RS Khusus Ibu dan AnakRS Rujukan NasionalRS Rujukan Provinsi

RS Rujukan Regional

PENATAAN SISTIM RUJUKAN BERJENJANG BERBASIS KOMPETENSI

• KewenanganPelayanan(Severity Level)

• SDM

• Sarana Prasaranadan AlatKesehatan

• Penunjang Diagnosa

• Obat-Obat

PENTING :• ASAS PORTABILITAS• KOMPETENSI FASYANKES• KOMUNIKASI RUJUKAN

RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI

PENANGANAN PENYAKIT

7

Kewenangan KlinisPPK IPPK IIPPK III

Bukan Hanya KetersediaanDokter Spesialis

Rujukan Berbasis Kompetensi Penanganan

Penyakit

ORGANISASI PROFESI

SISRUTE

❑FKTP

❑FKRTL

Permenkes 56 Tahun 2014

• SDM

• Sarana Prasarana danAlat Kesehatan

• Penunjang Diagnosa

• Obat-Obat

Keberhasilan Rujukan banyakfaktor yang dipertimbangkan dan sangat tergantung pada :a. Pemenuhan Kebutuhan

Medis pasien yang sangatterkait dengan

b. Kemudahan Akses (Waktu, Biaya dan KeterlambatanLayanan Kesehatan)

c. Portabilitas (tidak dapatdibatasi dengan jarak/ geografis/ wilayah)

d. Pengendalian Biaya

BERBASIS KOMPETENSI FASKES ARAH PERUBAHAN

RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI • SISRUTE AKANMEMBACAKEBUTUHAN MEDISPASIEN DANDISESUAIKANKOMPETENSI FASILITASKESEHATAN

• SISRUTE SUDAHBERISIKAN TATALAKSANA PENYAKITDENGAN KRITERIARUJUKAN DAN RUJUKBALIK

ADA 707 PENYAKIT DENGAN KRITERIA

RUJUK DAN RUJUK BALIK → DITETAPKAN OLEH ORGANISASI PROFESI

RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI

• Perijinan rumahsakit

• Jenis dan jumlah SDM

• Kewenangan SDM

• Sarana, Prasarana dan Alatkesehatan

• Kewenangan Faskes

• Proporsi tempat tidur

• Ijin khusus penyelenggaraan

• Reviuw kelas rumahsakit

• Pendelegasian

Penetapan Klasifikasi berdasarkan Pelayanan, SDM, Peralatan, Bangunan dan Prasarana

KELAS RS

Rumah Sakit Umum

(Kelas A,B,C dan D)

Rumah Sakit Khusus

(Kelas A,B,C)

Penetapankelas RS

mengacu pada standar dan

kriteria sesuaiPermenkes No 56 Tahun 2014

UU No. 44/2009 tentang RS• Pelayanan berjenjang→ fungsi rujukan• Kelas RS

Arah perubahan PMK 56/2014

Mengarah pada satu tempat kerja (Monoloyalitas)

ReviuKelas RS sebagaibentukbinwas

TARGET RPJMN 2020-2024PROVINSI YANG MENERAPKAN RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI

MELALUI SISTEM DIGITAL

5PROVINSI

10 PROVINSI

15 PROVINSI

20 PROVINSI

25 PROVINSI

2022

2021

2020

20232024

ARAH KEBIJAKAN REVISI PERMENKES

NOMOR 01 TAHUN 2012

DEFINISI SISTEM RUJUKAN

Sistem rujukan Yankes terintegrasi merupakan integrasi Yankes primer, sekunder dan tersier melalui suatu sistem rujukan

Sistem Rujukan Yankes peroranganmerupakan Pengaturanpelimpahan keseluruhan atau sebagian wewenang dan tanggung jawab Yankes secara timbal balik.

Sistem rujukan Yankes perorangandilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Kompetensi dan kebutuhan medis pasien.

STRATIFIKASI Yankes

A. Yankes masyarakat

Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah danmenanggulangi timbulmnya masalah kesehatan di masyarakat

B. Yankes perseorangan

1.Yankes tingkat pertama (primer)

2.Yankes tingkat kedua (sekunder)

3.Yankes tingkat ketiga (tersier).

dilakukan

berdasarkan

Kompetensi

1. Sistem rujukan Yankes perorangan harus diterapkan bagi pasien peserta jaminankesehatan atau asuransi kesehatan sosial.

2. Peserta asuransi kesehatan komersial & Peserta jaminan kesehatan atau asuransikesehatan sosial pekerja penerima upah berupa prajurit dan keluarganya, dan penerimapensiun prajurit dapat mengikuti Sistem rujukan Yankes perorangan.

3. Fasilitas Yankes harus memperhatikan kemampuan Yankes kepada pasien sesuai denganKompetensi.

4. Setiap Fasilitas Yankes memiliki Kompetensi sesuai dengan kemampuan pelayanan,kewenangan dokter dan tenaga kesehatan lain, bangunan, prasarana, dan perbekalankesehatan yang mendukung Yankes➔ Revisi Permenkes Nomor 56 tahun 2014.

5. Dalam hal Kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, fasilitas Yankesharus melakukan rujukan ke fasilitas Yankes yang sesuai.

KETENTUAN SISTEM RUJUKAN

JENIS RUJUKAN

1. Rujukan pasien :

• pengiriman pasien untuk dilakukan diagnosis dan tata laksana sesuai dengan kompetensi fasilitas Yankes

• pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan diagnostik lain

2. Rujukan spesimen

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Yankes terhadap spesimen ke Fasilitas Yankes lain yang meliputi pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang

3. Rujukan pengetahuan

• Bimbingan klinis dalam bentuk transfer of knowledge

• Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi sekaligus pembinaan penatalaksanaan kasusemergensi/spesialistik

• Tindak lanjut (follow up) kasus rujukan balik

• Komunikasi, informasi dan edukasi :kegiatan Flying Health Care (FHC)

• telemedicine

(1) Pelayanan Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan kompetensi Fasyankes denganmempertimbangkan aksesibilitas, portabilitas, efektifitas, efisien, serta kebutuhan medispasien dan keselamatan pasien

(2) Fasyankes tingkat pertama dapat melakukan rujukan ke Fasyankes tingkat kedua atau ketiga.

(3) Fasyankes tingkat kedua dapat melakukan rujukan ke Fasyankes tingkat ketiga atau rujuk balikke Yankes tingkat pertama.

(4) Fasyankes tingkat ketiga dapat melakukan rujuk balik ke Fasyankes tingkat kedua atau pertama.

(5) Rujukan Yankes dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

(6) Kebutuhan medis pasien berdasarkan kriteria rujukan atau rujuk balik.

(7) Kriteria rujukan meliputi keadaan pada pasien yang membutuhkan upaya diagnostik, dan/atauterapi/tindakan yang tidak dapat dilakukan di fasilitas Yankes perujuk;atau

(8) Kriteria rujuk balik meliputi keadaan pada pasien yang sudah ditangani di Fasyankes penerimarujukan dan sudah dapat dilakukan perawatan lanjutan di Fasyankes yang lebih rendah.

ALUR RUJUKAN

PENGECUALIAN RUJUKAN

❑ Dalam keadaan tertentu fasilitas Yankes dapat melakukan rujukan diluar ketentuan.

❑ Keadaan tertentu meliputi:

1. gawat darurat medis;

2. Kekhususan permasalahan pasien (customized).

3. bencana alam;

4. kejadian luar biasa/ wabahSelain keadaan tertentu

5. Menteri dan/atau Kepala Daerah dapat menetapkan keadaan tertentu lainnya

❑ Dalam rangka meningkatkan mutu Yankes, rujukan dapat dilakukan ke fasilitas Yankesterdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

❑ Fasilitas Yankes terdekat ditentukan berdasarkan jarak tertentu, akses dari segigeografis, ketersediaan transportasi dan lintas batas yang ditetapkan oleh PemerintahDaerah bersama BPJS Kesehatan

TATA CARA/ PROSEDUR RUJUKAN

❑Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.

❑Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:

1. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuaikebutuhan medis pasien serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatanpasien selama pelaksanaan rujukan;

2. melakukan komunikasi secara elektronik atau cara lain dengan penerima rujukan danmemastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien memastikanketersediaan sumber daya; dan

3. membuat surat rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

❑Penerima rujukan berkewajiban:

1. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga kesehatansesuai kebutuhan pasien; dan

2. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.

RUJUK BALIK

❑FKRTL penerima rujukan wajib melakukan rujuk balik bagi Peserta yangtelah mendapat pelayanan, disertai jawaban dan tindak lanjut yang harusdilakukan terhadap pasien yang kondisinya telah selesai pengobatan,terkontrol/stabil, dan/atau masih membutuhkan pelayanan lanjutanjangka panjang kepada FKTP.

❑Rujuk balik dapat berupa program rujuk balik atas kasus tertentu yangbersifat kronis atau katastropik.

PENGORGANISASIAN SISTEM RUJUKAN

❑ Dalam rangka penguatan sistem rujukan Yankes, diperlukan pengorganisasian sistem rujukan

❑ Organisasi atau lembaga dalam pengorganisasian sistem rujukan yaitu:1. Kementerian Kesehatan2. Dinas Kesehatan3. BPJS Kesehatan4. Lembaga Pendidikan Kedokteran, Keperawatan, Farmasi, dan lembaga pendidikan

tenaga kesehatan lainnya yang terkait dengan Yankes perseorangan.

5. Organisasi profesi tenaga-tenaga kesehatan yang terlibat dalam Yankes perseorangan.

❑ Pengorganisasian sistem rujukan dilaksanakan untuk membangun sistem rujukan kesehatan perseorangan dan supervisinya

Pengelolaan Rujukan Provinsi/Kabupaten/Kota

❑ Dalam menata sistem rujukan Yankes, pemerintah provinsi/kabupaten/kota berwenangmengatur pengelolaan sistem rujukan provinsi/kabupaten/kota berbasis regionalisasikewilayahan.

❑ Pengaturan pengelolaan sistem rujukan harus:

1. menjamin efisiensi dan efektifitas Yankes;

2. kemudahan akses masyarakat terhadap upaya kesehatan; dan

3. terintegrasi dengan sistem rujukan regional.

❑ Pengaturan pengelolaan sistem rujukan dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pemetaan fasilitas Yankes berdasar kewilayahan (regionalisasi)

2. Jenjang kompetensi fasilitas Yankes

3. Rujukan lintas batas

PENGELOLAAN RUJUKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pengelolaan rujukan provinsi/kabupaten/kota dilakukan melalui langkah-langkah:1. Pemetaan Sarana Kesehatan2. Penetapan Regionalisasi3. Pembagian peran4. Penguatan Kapasitas Sistem Rujukan5. RS yang terpilih sebagai pusat rujukan melakukan penyusunan PPK dengan PNPK.6. Fasyankes yang terpilih sebagai pusat rujukan menyusun Standar Prosedur

Operasional (SPO) berdasarkan PPK yang telah disusun.7. Uji coba8. Pembinaan9. Membangun sistem informasi rujukan10. Monitoring dan Evaluasi

STRATEGI

Menyediakan Informasi Pelayanan Kesehatan Melalui Media Komunikasi Online mengenai :

SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE)

Ketersediaan TenagaMedis (dokter, spesialis,

sub spesialis)

KetersediaanPelayanan

Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat

Kesehatan dan obat

Pedoman KriteriaRujukan berbasis

Kompetensi fasyankes

KOMPETENSI FASYANKES

Informasijadwaldokter

KetersediaanTempat Tidur

Kosong (real time)

KetersediaanKomunikasi

Proses Rujukan

KetersediaanKomunikasi/

Konsultasijarak jauh

Tracking ambulance

Ketersediaandarah

PSC Kab/Kota

Panggilan Darurat

Pusat Komando Nasional / NCC

PPK I• Puskesmas• KLINIK PRATAMA• PRAKTIK MANDIRI

DOKTER • RS Kelas D

Pratama

TATA HUBUNGAN DAN SISTEM RUJUKAN

119

Sistem Rujukan Yankes

SISRUTE

• PPI• PPRA• Keselamatan

pasien• Manajemen

Mutu

PPK II DAN PPK III

NCC 119119 (non Telkom

Group)

119 (non PSC)

Masyarakat

1

NCC-119

2

PSC-119RS ABC-119

3

SISRUTE

SISRUTE

Pelayanan Kesehatandi Era Disrupsi

1

2

3

4

RS Online dan SIRS

SI PUSKESMAS

ASPAK

SI AKREDITASI

E-REPORTING

RUMAH SAKIT

PUSKESMAS

KLINIK

LABKES

PSC

FASYANKES LAINNYA

E-REGISTRASI

SISRUTETELEMEDICINE

PENDAFTARAN ONLINE

SISTEM INFORMASI

PELAYANAN KESEHATAN

SIMRS

SIMPUS

SIM KLINIK

SILK

SISTEM INFORMASI

FASYANKES

5 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

DALAM PELAYANAN KESEHATAN

ROBOTIC

DASHBOARD PELAYANAN KESEHATAN

DASHBOARD PELAYANAN KESEHATAN

e-lab, e-radiologi, e-patologi

DIGITALISASI PELAYANAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2019

TERIMA KASIH