Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUPDeputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan pada Evaluasi Kesiapan dan Pemanfaatan TIK dalam Kerangka Kolaborasi SPBE, Smart City dan Satu Data
Salatiga, 12 September 2019
KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIAMENUJU BIG DATA NASIONAL
2
“Data adalah jenis kekayaanbaru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak”
Presiden Joko Widodo Pidato Kenegaraan di Depan Sidang Bersama Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16/8/2019
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH*
*) Disampaikan pada pidato Visi Indonesia di Sentul, Jawa Barat, 14 Juli 2019
Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksirakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasanpariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan
Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatanbayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunanstunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi
Pembangunan SDM
Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapanganpekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnyaMendorong Investasi
Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatanmemberikan izin, efisiensi lembaga
Reformasi Birokrasi
Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikansetiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikanmanfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Penggunaan APBN
3
REPUBLIK INDONESIA
Tema RPJMN IV 2020-2024
TEMA, PRIORITAS, PENGARUSUTAMAAN, DAN KAIDAHRPJMN 2020-2024
Prioritas RPJMN IV 2020-2024“Indonesia Berpenghasilan
Menengah-Tinggi yang Sejahtera,
Adil, dan Berkesinambungan”
3. Meningkatkan SDM
berkualitas dan berdaya
saing
2. Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan
4. Revolusi Mental
dan Pembangunan
Kebudayaan
7. Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
1. Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang
Berkualitas
6. Membangun Lingkunagn
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
5. Memperkuat Infrastruktur
Mendukung Pengambangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9
Pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024
Pembangunan
Berkelanjutan
Tata Kelola
(Governance)
Kesetaraan
Gender
Modal Sosial Budaya
Pembangunan
Transformasi Digital
Membangun
Kemandirian
Menjamin
KeadilanMenjaga
Keberlanjutan
Kaidah Pembangunan RPJMN IV 2020-2024
REPUBLIK INDONESIA
KERANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2020-2024
Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur Perkotaan
Konektivitas Sektor Ekonomi
Tol Laut Antarmoda
Pengembangan Wilayah /
Pusat pertumbuhan
Pengembangan Wilayah /
Pusat pertumbuhanTOL LAUT
Kawasan Terbangun
KTI / Daerah Tertinggal
Area
Pelabuhan
Area
Pelabuhan
Pertanian-Perkebunan-
Kelautan Perikanan
Industri
Pengolahan
Jasa dan
Pariwisata
Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan
Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
Aksesibilitas Daerah Tertinggal
+
ICT untuk Transformasi Digital
Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan
Pembangunan Transportasi Perkotaan
Infrastruktur Pelayanan Dasar
Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
Keselamatan dan
Keamanan Transportasi
Ketahanan Kebencanaan
Infrastruktur
Pengelolaan Air Tanah
dan Air Baku Aman Berkelanjutan
Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan
Akses Air Minum dan
Sanitasi (Air Limbah dan
Sampah) Perkotaan
Akses Perumahan dan
Permukiman Layak, Aman,
dan Terjangkau di Perkotaan
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan
Sampah) Layak dan Aman
Pengarusutamaan
Kesetaraan Gender
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pembangunan Berkelanjutan
Modal dan Sosial Budaya
Transformasi Digital
Ketahanan Bencana
5
REPUBLIK INDONESIA
HIGHLIGHT: PEMBANGUNAN TRANSFORMASI DIGITAL
ISU UTAMA
STRATEGI
Masih terdapat lebih dari 4.400 desa
blankspot
Rendahnya jumlah pelanggan fixed
broadband (2% populasi)
Rendahnya tingkat kecepatan jaringan
fixed broadband 14 Mbps (rata-rata dunia 42,71 Mbps) dan mobile
broadband 10 Mbps (rata-rata dunia
22,16 Mbps)
Belum terpenuhinya aksesibilitas internet di
sarana pendidikan:
- SMA (83% terpenuhi)
- SMK (87% terpenuhi)
Belum terpenuhinya aksesibilitas internet di
sarana kesehatan:
- RS (58% terpenuhi)
- Puskesmas (37% terpenuhi)
Persentase pengguna internet rendah
(54,7%)
Terbatasnya kuantitas dan kualitas
sumber daya manusia TIK
Industri TIK dalam negeri masih
rendah
Integrasi Layanan dan
Infrastruktur SPBE:Pusat Data Nasional, Satu Data Indonesia,
Jaringan Intra Pemerintah, integrasi aplikasi
Perluasan Broadband:Penyediaan BTS Last mile, Akses Internet,
Satelit multifungsi
Pemanfaatan infrastruktur TIK (pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, e-commerce, platform industri 4.0, serta kota cerdas)
Adopsi teknologi:Big Data, Internet of Things (IoT)
Penguatan SDM Digital:Literasi Digital, Digital Talent Schoolarship
Penguatan Industri TIK
dalam negeri:Penguatan TKDN, pengurangan perangkat ilegal
6
REPUBLIK INDONESIA
SATU DATA INDONESIA: PIJAKAN TRANSFORMASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN
7
Sistem StatistikNasional
UU 16/1997Statistik
Jaringan InformasiGeospasialNasional
UU 4/2011Informasi Geospasial
Sistem InformasiManajemen
UU 25/2004Perencanaan
Pembangunan Nasional
Sistem InformasiManajemen
UU 23/2014Pemerintahan
Daerah
Sistem Membutuhkan Data dan Informasi yang Berkualitas
Sistem Menghasilkan Data dan Informasi yang Berkualitas
Sistem InformasiManajemen
UU 17/2003Keuangan Negara
SistemInformasi
ManajemenPemerintahan
Lainnya
PERPRES NO. 95/2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES NO. 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas
REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN SATU DATA INDONESIA
STATISTIK
GEOSPASIAL
SATU DATA
Data akurat
Mutakhir
Terpadu
Dapat dipertanggungjawabkan
Mudah diakses dan dibagipakaikan
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, & PENGENDALIAN
PEMBANGUNANYANG BERKUALITAS DAN TERUKUR
8
REPUBLIK INDONESIA
Standar yang mengatur
metodologi yang meliputi
konsep, definisi, cakupan,
klasifikasi, ukuran, dan satuan
Kemampuan Data untuk
dipertukarkan atau
dibagipakaikan antar sistem
yang saling berinteraksi
Informasi terstruktur yang
berfungsi untuk menjelaskan
isi dan sumber data sehingga
dapat mudah untuk
ditemukan, digunakan, atau
dikelola kembali
SATU METADATA BAKUSATU STANDAR DATA INTEROPERABILITAS REFERENSI DATA
Data yang dihasilkan harus
menggunakan Kode Referensi
dan Data Induk yang tersedia
di Portal Satu Data
data.go.id
Memastikan data yang diproduksi oleh Produsen Data berkualitas (sesuai Standar, Metadata Baku dari Pembina Data serta dihasilkan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk dan dapat dimanfaatkan bersama (interoperabilitas).
PRINSIP SDI: DATA BERKUALITAS
9
REPUBLIK INDONESIA
PENYELENGGARA SDI: KOLABORASI KELEMBAGAAN(BAB III Penyelenggara SDI)
SEBAGAI PEMBINADATA
SEBAGAI PEMBINADATA
SEBAGAI PEMBINADATA
SEKRETARIAT
DEWAN PENGARAH
PRODUSEN DATA K/L/D PRODUSEN DATA K/L/D
PEMBINA DATA
KOORDINATOR FORUM SDI
ESELON I
WALI DATA K/L/D WALI DATA K/L/D
10
ESELON II dan III
REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI IMPLEMENTASI SATU DATA
Rilis dan PemanfaatanData Terbuka
PerbaikanTata Kelola
Data
Keterpaduan Perpres SPBE dan Perpres Satu Data IndonesiaUntuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional
PERPRES 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
DATA STATISTIK (Data Dasar, Sektoral, dan Wilayah)
DATA GEOSPASIAL
DATA LAINNYA(Big Data, Data Real Time,
Data e-commerce, dst.)
E-Planning
SIMDASIPPDSIPD
SIMRAL
E-Proc
SPSE
E-PaymentE-Budgeting
SAKTISPAN
SIMDASIPKD
SIMRAL
E-Services
(PelayananPublik)
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKLAYANAN PUBLIK
BERBASIS ELEKTRONIK
PER
PR
ES 9
5/2
01
8 T
ENTA
NG
SP
BE
DASHBOARD
E-Monev
Aplikasi E-Monev
DATA KEUANGAN NEGARA
KRISNA
12
REPUBLIK INDONESIA
INISIATIF PERBAIKAN TATA KELOLA DATA
13LAHAN SAWAH BAKU
REPUBLIK INDONESIA
14
Peserta yang berasal dari lokasi yang relatif jauh, cenderung tinggal lebih lama ….
9,6 9,3 9,3 9,18,6 8,2 8,1
7,3 7,1 7,0 7,0 7,0 6,8 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2
Lama Tinggal Peserta Luar NegeriBerdasarkan Asal Negara
Sumber: perhitungan Mobile Positioning Data (MPD)
PROFIL PESERTA IMF WB MEETING MELALUI ANALISIS BIG DATA
REPUBLIK INDONESIA
15
Peserta Cenderung Fokus Menghadiri Berbagai Rangkaian Pertemuan, sehingga mobilitas terkonsentrasi di area sekitar venue
SEBELUM MAIN EVENTSAAT MAIN EVENT
SETELAH MAIN EVENT
Mobilitas pesertasebelum, saat dan setelahevent berada pada area yang sama
REPUBLIK INDONESIA
16
Tempat Tinggal Selama Acara dan Destinasi Setelah Acara Peserta LN IMF-WB AM 2018
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
BANGLI
KARANG ASEM
TABANAN
KLUNGKUNG
BULELENG
KOTA DENPASAR
GIANYAR
BADUNG
Tempat Peserta Luar Negeri untuk IMF-WB AM 2018 Tinggal Selama Acara Berlangsung
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
RIAU
DI YOGYAKARTA
KEPULAUAN RIAU
SULAWESI SELATAN
JAWA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
BANTEN
JAWA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
DKI JAKARTA
Tempat yang Dikunjungi Peserta Asing Setelah Bali
Peserta cenderungtinggal di area sekitarmain venue
Setelah acara, berkunjung ke wilayahlain karena sebagaitempat transit(connecting flight)
17
BIG DATA & SMART CITY: SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT
LESS
ON
S LE
AR
NED
Sum
ber:
Seou
l Metro
po
litan G
overn
men
t
18
19
20
BEBERAPA CATATAN PENTING: PENERAPAN BIG DATA UNTUK KOTA ANDA
Sumber: Seoul Metropolitan Government
REPUBLIK INDONESIA
21
TERIMA KASIH