KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDA YANG EFISIEN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SDA

DALAM UPAYA HEMAT AIR

•PADA

KAMPANYE PENYADARAN HEMAT AIR

UMUM

POTENSI PEMANFAATAN SDA NASIONAL

PULAU POTENSI AIR Juta m3

PENDUDUK

Sumatera 840,700 50.632.560

Jawa 164,000 136.596.240

Kalimantan 1,314,000 13.780.800

Sulawesi 299,200 17.368.560

NTB + NTT 49,600 13.068.000

Maluku 176,700 6.177.600

Papua 1,062,100

Indonesia 3,906,500 237,600

DISTRIBUSI POTENSI AIR NASIONAL

KETERSEDIAAN AIR NASIONAL Juta m3/tahun

POTENSIAL ACTUAL

3,906,500 691,300

Dimanfaatkan

175,100 (25.30%)

Belum dimanfaatkan

516,200 (74.70%)

DMI

34,100 (19.50%)

Irigasi

141,000 (80.50%)

PEMANFAATAN AIR PADA SATU WS

Sales

Irigasi Air baku Industri Domestik Lainya

Irigasi 87.3%

Air baku 6%

Pemanfaatan air di wilayah sungaipada umumnya:1. Irigasi,2. Air baku untuk air minum,3. Industri,4. Domestik,5. Lainya.

Pendekatan: Umumnya pemanfaatan air untukirigasi merupakan porsi terbesarsehingga, apabila pemanfaatan air untuk irigasi dapat dilakukanefisiensi akan mendukung program hemat air

ISU STRATEGIS NASIONAL

1. Target penyediaan air bersih: Cakupan pelayanan air perpipaan di perkotaan 69% (MDG 2015 s.d 2030)

2. Ketahanan pangan: Ketidakpastian produksi pangan (belum diterapkan kebijakan yang khusus untuk

mendukung produksi tanaman pangan); Alih fungsi lahan untuk perluasan perkotaan dan lokasi industri

3. Ketersediaan energi (Energy Sustainable): Peningkatan kebutuhan energi Biaya investasi pembangunan pembangkit listrik masih tinggi Mikro-hidro belum diusahakan secara intensif

4. Perubahan iklim global (Climate Change) Perubahan signifikan sistem fisik dan biologis (peningkatan intensitas badai

tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin)5. Ketahanan air (Water Security)

Kesenjangan dalam pelayanan air mengabaikan perlindungan terhadap dayarusak air dan pembangunan berkelanjutan sehingga timbul konflik dankepentingan

ISU STRATEGIS REGIONAL

1. Alih fungsi lahan hutan primer maupun hutan rakyat menjadi kawasan budidaya.

2. Pencemaran Sungai karena: pembuangan air limbah rumah tangga, limbah industri, limbah peternakan di hulu sungai, serta pembuangan sampah rumahtangga di perkotaan.

3. Pola pengelolahan lahan pertanian (sayur-sayuran dan tanaman kentang di hulu) rawan terhadap erosi lahan dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya sedimentasi pada sungai.

4. Luas lahan kritis di hulu cukup tinggi (makin meningkat).

5. Banjir tahunan yang terjadi di DAS senantiasa meningkat.

WR

PENGARUH EXTERNAL

PENGARUH EXTERNAL

LINGKUNGAN STRATEGIS TERKAIT BIDANG LINGKUNGAN

1. KERUSAKAN DAERAH TANGKAPAN2.EROSI DAN SEDIMENTASI3.BANJIR DAN KEKRINGAN4.PENCEMARAN DAN KUALITAS AIR5.PERUBAHAN POLA HUJAN

LINGKUNGAN STRATEGIS TERKAIT BIDANG EKONOMI

1. KAPASITAS PENBIAYAAN2.PERBAIKAN DAMPAK EKONOMI

AKIBAT ALIH FUNGSI

LINGKUNGAN STRATEGISTERKAIT BIDANG HUKUM

1. KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.KEBIJAKAN REGIONAL (RTRW)

LING. STRATEGISTERKAIT PEMANFAATAN TEKNOLOGI

1. TERBATAS DALAM PENGELOLAAN SDA 2. KETERSEDIAAN DATA DAN

PENGELOLAAN SISTENM INFORMASI SDA BELUM OPTIMAL

LING. STRATEGISTERKAIT BIDANG SOSIAL

1. PERTUMBUHAN PENDUDUK MEMBUTUHAKN AIR PER KAPITA

2.KONFLIK PEMANFAATAN AIR3.KEARIFAN LOKAL

LING. STRATEGISTERLKAIT PENGELOLAAN SDA

1. PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN

2.KETERLIBATAN PARA FIHAK3.PENGADAAN LAHAN DAN

PEMANFAATAN LAHAN

PERMASALAHAN PENGELOLAAN SDA

1. KERUSAKAN PRASARANA SDA TERUTAMA IRIGASI

2.KAPSITAS PEMANFAATAN AIR TERBATAS3.KEJADIAN BANJIR DAN KEKERINGAN4.PELAKSANAAN O&P BELUM OPTIMAL5.SPM BELUM OPTIMAL

KEBUTUHAN PENGELOLAAN SDA MASA DEPANT

1. SUSTAINABLE OF O&M IMPLEMENTATION2.DEVELOPMENT OF WATER CAPACITY3.SUPPORT FOR ACHIEVEMENT OF MDGs4.APPLICATION OF REGULATION5.REGIONAL TECHNICAL GUIDANCE DEVICE6.LAND PREPARATION

LINGKUNGAN STRATEGIS

TARGET PENCAPAIAN NASIONAL 2015-2019

1. Pembangunan 50 bendungan untuk meningkatan penyediaan irigasi dari 11% (760000 ha) menjadi 14,5% (1,03 juta ha)

2. Rehabilitasi Irigasi yang ada 3 juta ha (air permukaan 2.650.000ha, rawa621.700ha)

3. Pembangunan jaringan irigasi baru 1 juta ha (air permukaan 663.300ha, rawa264.200ha, tambak 43.800ha dan air tanah 28.700ha)

4. Pengendalian banjir dan kekeringan (perlindungan areal terancam banjir200,000ha, normalisasi sungai 3000 km, pengamanan pantai 500km)

PSDA

PENGARUH EXTERNAL

PENGARUH EXTERNAL

LINGKUNGAN STRATEGISTERKAIT LINGKUNGAN1.KERUSAKAN DAERAH TANGKAPAN2.EROSI AND SEDIMENTASI3.BANJIR DAN KEKERINGAN4.PENCEMARAN DAN KUALITAS AIR5.PERUBAHAN POLA HUJAN

LINGKUNGAN STRATEGIS TERKAIT BIDANG EKONOMI

1.KAPASITAS PENBIAYAAN UNTUK PENGELOLAAN SDA

2.PERBAIKAN EKONOMI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN

LINGKUNGAN STRATEGIS TERKAIT BIDANG HUKUM

1.KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.KEBIJAKAN DAERAH TERKAIT RTRW

LING. STRATEGISTERKAIT BIDANG TEKNOLOGI

1.PENGGUNAAN TEKNOLOGI PADA PSDA TERBATAS

2.PENGELOLAAN DAN KETERSEDIAAN DATA SIH BELUM OPTIMAL

LING. STRATEGISTERKAIT BIDANG SOSIAL

1.PERTUMBUHAN PENDUDUK2.KONFLIK PEMANFAATAN AIR3.KEARIFAN LOKAL

LING. STRATEGISTERKAIT PENGELOLAAN

1.KETERLIBATAN PARA PIHAK 2.KEWENANGAN PENGELOLAN SDA3.PEMANFAATAN DAN PEMBEBASAN

LAHAN

PERMASALAHAN PENGELOLAAN SDA

1.KERUSAKAN PRASARANA TERUTAMA IRIGASI2.KAPSITAS PEMANFAATAN AIR TERBATAS3.KEJADIAN BANJIR DAN KEKERINGAN4.PELAKSANAAN O&P PRASARANA BELUM

OPTIMAL5.STANDAR PELAYANAN KINERJA BELUM OPTIMAL

KEBUTUHAN PENGELOLAAAN SDA MASA DEPAN

1.KEBERLANJUTAN PELAKSANAAN O&P2.PENINGKATAN KAPASITAS PEMANFAATAN AIR3.MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET NASIONAL4.PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN5.BIMBINGAN TEKNIS DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN SDA

IPDMIP

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM-IPDMIP• Tujuan dilaksanakannya IPDMIP adalah upaya mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem

irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten, yang diharapkandapat mendukung tercapainya swasembada beras.

• IPDMIP ini sejalan dengan RPJP Nasional, 2005– 2025 dan RPJM Nasional (RPJMN), 2015-2019, yangmana ketahanan sumberdaya air dan ketahanan pangan menjadi prioritas. Untuk mencapai tujuanini, akan dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) melaluipeningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan P3A, penguatan Lembaga Pengelola Irigasi danrehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi.

• Cakupan wilayah program IPDMIP adalah di 74 Kabupaten di dalam 16 provinsi di Indonesia, untukperiode tahun 2017 – 2022. Total anggaran program ini diperkirakan sebesar Rp. 22 triliun (USD1,679 juta) yang bersumber dari pemerintah indonesia (APBN dan APBD) diperkirakan sebesar Rp 14triliun (USD 1,079 juta) dan sisanya sebesar Rp 8 triliyiun (USD 600 juta) diperoleh dari sumberlainnya.

• Kegiatan IPDMIP meliputi: (i) Penyusunan Perbaikan Pedoman Panduan Teknis OperasionalisasiKOMIR; Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan peningkatan anggaran berbasis kebutuhan menggunakansistem informasi; Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); (ii) Penguatankelembagaan sumberdaya air; (iii) Neraca Air; dan (iv) Rehabilitasi atau Peningkatan prasaranairigasi.

• Manfaat (outcome) adalah keberkelanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi di 74kabupaten (16 provinsi)

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM-IPDMIP• Pembiayaan program IPDMIP adalah dari ADB/AIF sebesar $ 600 juta dan dari IFAD sebesar

$ 100 juta. Pendanaan dari ADB/AIF akan digunakan untuk mendanai program rehabilitasidan peningkatan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sistem irigasi, mulai tahun 2017hingga 2022. Sedangkan pendanaan IFAD, akan digunakan dalam kegiatan-kegiatanpeningkatan program penyuluhan, akses pelayanan keuangan, efisiensi pola tanam danrantai hasil.

• Pinjaman ADB/AIF untuk IPDMIP akan menggunakan skema Result Based Lending (RBL)atau pinjaman yang berbasis hasil atau output. Artinya ADB/AIF akan menyerahkanpinjaman secara bertahap sesuai dengan pencapaian hasil pelaksanaan program olehPemerintah. Untuk itu telah disepakati 8 (delapan) indikator penarikan pinjaman yangselanjutnya disebut sebagai Disbursement Linked Indicators (DLI) sebagai acuanpenyerapan pinjaman. Sedangkan dana pinjaman IFAD akan dikelola sebagi PinjamanProyek (Project Loan).

KOMPONEN PROGRAM - IPDMIP

1. Komponen 1: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan – Prakiraan anggaran USD 47,017,000

2. Komponen 2: Peningkatan Sistem dan Kapasitas Pengelolaan, Operasional danPemeliharaan Irigasi - Prakiraan anggaran USD 48,645,000

3. Komponen 3: Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi - USD 504,339,000

Total ADB/AIF USD 600,000,000

4. Komponen 4: Meningkatkan Pendapatan Irigasi Pertanian – Prakiraan anggaran USD 98,500,000

Total ADB/AIF an IFAD USD 698,500,000

KOMPONEN PROGRAM - IPDMIP

No KomponenAnggaran[000 USD]

Keluaran

1 Komponen 1: Penguatan KapasitasKelembagaan dan Sistem Irigasi Pertanianyang Berkelanjutan

47,017 Menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan

2 Komponen 2: Peningkatan Sistem danKapasitas Pengelolaan, Operasional danPemeliharaan Irigasi

48,645 Membaiknya operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistemirigasi

3 Komponen 3: Peningkatan InfrastrukturSistem Irigasi

504,339 Membaiknya infrastruktur Irigasi

Jumlah ADB/AIF 600,000

4 Komponen 4: Meningkatkan PendapatanIrigasi Pertanian

98,500 Meningkatnya pendapatan irigasipertanian

Jumlah IFAD 98,500

Juml;ah ADB/AIF dan IFAD 698,500

KOMPONEN PROGRAM - IPDMIP

No Komponen Kegiatan

1 Komponen 1: PenguatanKapasitas Kelembagaan danSistem Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan

1. Reorganisasi dan penguatan Komisi Irigasi; 2. Pembaharuan, penerbitan dan diseminasi pedoman teknis utama3. Pembentukan sistem sertifikasi staf dan Tenaga Pendamping

Masyarakat - TPM4. Pengembangan, pemantauan dan evaluasi Rencana Pengelolaan

dan Pengembangan Irigasi (RP2I) di tingkat kabupaten, provinsi danBalai Wilayah Sungai

5. Pengembangan konsep Unit Pengelolaan Irigasi (UPI) danpercontohan UPI di 5 daerah irigasi

6. Memastikan koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikanefisiensi pelaksanaan proyek; dan

7. Penguatan kapasitas staf irigasi dan fasilitator .

KOMPONEN PROGRAM - IPDMIP

No Komponen Kegiatan

2 Komponen 2: PeningkatanSistem dan KapasitasPengelolaan, Operasional danPemeliharaan Irigasi

1. Pemutahiran perangkat lunak Sistem Informasi Pengelolaan AsetIrigasi (SIPAI)

2. Penyusunan penilaian mencakup aspek teknis (Infrastruktur danPertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat daerah irigasi (PSETK)

3. Pengumpulan dan pemrosesan pemetaan udara dan informasi asetdi lapangan, untuk 2.5 juta hektar;

4. Pengembangan rencana pengelolaan pertanian beririgasi di tingkatdaerah irigasi dan kabupaten;

5. Pelaksanaan penilaian kinerja jaringan irigasi dan penentuankesenjangan rencana pelayanan (IKSI); dan

6. Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Perkumpulan PetaniPengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A.

KOMPONEN PROGRAM - IPDMIP

No Komponen Kegiatan

3 Komponen 3: PeningkatanInfrastruktur Sistem Irigasi

1. Penyusunan dan validasi neraca air untuk daerah irigasi besardengan penggunaan teknologi satelit

2. Pelaksanaan diagnosis untuk modernisasi di jaringan irigasi terpilih;3. Pemilihan, evaluasi dan desain rehabilitasi dan peningkatan jaringan

irigasi menggunakan pendekatan partisipatif;4. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan

berbagai sumber pendanaan (Rehabilitate, upgrade and modernize irrigation systems through various contracting modalities)

5. Perbaikan pengukuran air dan kampanye teknologi hemat air; dan6. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air mikro di saluran irigasi.

4 Komponen 4: MeningkatkanPendapatan Irigasi Pertanian

1. Peningkatan produktivitas & jasa pelayanan; 2. Peningkatan akses pasar & jasa pelayanan; dan3. Peningkatan jasa pelayanan finansial & penggunaanya.

KERANGKA PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI- IPDMIPNo Pusat Daerah Petani (P3A/GP3A/IP3A)

1. Penyusunan Panduanoperasional penguatankelembagaan irigasi

2. Pusat ManagemenPengetahuan Sumber DayaAir (PMPSDA) – (PTGA plus)

3. Program training irigasi yang berjenjang dan komprehensif

4. Dukungan kepada lembagairigasi di tingkat provinsi dankabupaten melalui Kunjungan/ anjangsana, Lomba, fasilitasidan konsultasi dll

1. Pembetukan KOMIR di Provinsi dan Kabupaten

2. Operasionalisasi KOMIR Provinsi dan Kabupaten

3. Penguatan P3A/GP3A di tingkat daerah irigasi melaluipendampingan, pelatihan , kunjungan dan dukungandana stimulan dll

1. Pembentukan organisasiPetani Pengguna Air (P3A/GP3A atau sejenisnya)

2. Melaksanakan kegiatan2 P3A sesuai dengan AD/ART danperaturan yang berlaku:

3. Pertemuan rutin, musyawarah pembagian air, penyusunan PSETK danmengupdatenya setiaptahun, merealisasikan iuran, OP partisipatif di salurantersier, mengikuti kegiatanperkuatan P3A darikabupaten, Provinsi mau-pun pusat

KERANGKA PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI- IPDMIPNo Pusat Kegiatan

1. Penyusunan Panduanoperasional penguatankelembagaan irigasi

2. Pusat ManagemenPengetahuan SumberDaya Air (PMPSDA) –(PTGA plus)

3. Program training irigasiyang berjenjang dankomprehensif

4. Dukungan kepadalembaga irigasi di tingkatprovinsi dan kabupatenmelalui Kunjungan / anjangsana, Lomba, fasilitasi dan konsultasi dll

1. Pedoman Sistim Informasi PAI, Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), Rencana Pengembangan dan Pengelolanaan Irigasi (RP2I), danPedoman Pemberdayaan P3A;

2. Panduan pelatihan untuk Staf dan Tenaga Pendamping Masyarakat(TPM); Pedoman PSETK dan Pedoman pembentukan, operasionaldan evaluasi kinerja KOMIR

3. Kegiatan PMPSDA meliputi: (a) Penyiapan Pembentukan PMPSDA di B/BBWS; (b) Pembentukan PMPSDA (c) Operationalisasi PMPSDA;(d) Penyusunan Kurikulum Pelatihan; (e) Kajian KebutuhanPelatihan; (f) Penyiapan panduan, Modul dan Bahan Pelatihan; (g) Pelatihan bagi Pelatih di Pusat; (h) Pelatihan bagi Pelatih di B/BBWS; (i) Pelatihan bagi Pelatih Kabupaten; (j) Pelatihan bagi StafPemerintah; (k) Pelatihan penyegaran untuk TPM; (l) Pelatihantenaga OP; ( m) Kunjungan belajar.

KERANGKA PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI- IPDMIPNo Daerah Kegiatan

1. Pembetukan KOMIR di Provinsi dan Kabupaten

2. Operasionalisasi KOMIR Provinsi dan Kabupaten

3. Penguatan P3A/GP3A di tingkat daerah irigasimelalui pendampingan, pelatihan , kunjungan dandukungan dana stimulandll

1. Kegiatan diawali dengan pembentukan KOMIR bagi yang belum adadan/atau revitalisasi KOMIR yang sudah ada untuk menyesuaikandengan peraturan yang baru.

2. Kemudian setiap provinsi akan melatih anggota KOMIR agar memahami fungsi dan tugasnya. Pelatihan dilaksanakan juga sekaligus untuk anggota KOMIR Kabupaten.

3. Selanjutnya pemerintah daerah harus menyediakan kantorsekretariat KOMIR sebagai pusat kegiatan yang mana akan difasilitasioleh IPDMIP untuk penyediaan fasilitas sekretariat KOMIR.

4. Fasilitasi kegiatan rapat KOMIR sebanyak 3 kali per tahun. 5. Output dari KOMIR tingkat Provinsi adalah membuat rencana

operasional dan pelayanan irigasi berupa Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) bagi DI kewenanganprovinsi (lintas kabupaten) dan Pusat, setiap tahun

6. Kegiatan 1-5 untuk KOMIR ditingkat Kabupaten

KERANGKA PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI- IPDMIPNo Daerah Kegiatan

1. Pembetukan KOMIR di Provinsi dan Kabupaten

2. Operasionalisasi KOMIR Provinsi dan Kabupaten

3. Penguatan P3A/GP3A di tingkat daerah irigasimelalui pendampingan, pelatihan , kunjungan dandukungan dana stimulan dll

6. Pembentukan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan oleh Dinas PU kabupaten, melalui (a) evaluasi dan review kondisi P3A/GP3A/IP3A yang sudah adameliputi AD/ART, pengurus dan badan hukum P3A. Berdasarkan hasilkajian tersebut, dilakukan revitalisasi bagi P3A/GP3A yang sudah adadan dilakukan pembentukan P3A/GP3A baru sesuai dengan kebutuhan. Upaya pembentukan dilaksanakan dengan membuat AD/ART hinggaP3A/GP3A berbadan Hukum dan melakukan pemilihan pengurus. Selanjutnya membentuk IP3A per DI, sesuai dengan kebutuhan.

7. Pelatihan P3A/GP3A, dilakukan secara berjenjang kepada para pengurus P3A/GP3A baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk(pelaksana dan penanggungjawab kegiatan adalah Dinas PSDA Kabupaten).

8. Sebagai salah satu perkuatan kelembagaan P3A ini, juga dilakukanstudi banding bagi pengurus P3A/GP3A berprestasi ke daerah-daerahyang maju atau telah berhasil (pelaksana dan penanggungjawabkegiatan adalah Dinas PSDA Provinsi).

9. Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan Pedoman

PEMBERDAYAAN P3A

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. PP. No. 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

4. PP. No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi;

5. Inpres No. 2 tahun 1984 tentang Pembinaan P3A

6. Inpres N0. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

7. PP.No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 TentangOrganisasi Kemasyarakatan:

8. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Menteri PUPR, diantaranya:

DASAR HUKUM

9. Peraturan Menteri PUPR, diantaranya:a. Permen PUPR No. 11/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan

Reklamasi Rawa Pasang surut; b. Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi;c. Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah

Irigasi;d. Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;e. Permen PUPR No. 16/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi Rawa Lebak;f. Permen PUPR No. 17/PRT/M/2015 Tentang Komisi Irigasi;g. Permen PUPR No. 21/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi Tambak;h. Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Irigasi.

DEFINISI PEMBERDAYAAN P3A

Pemberdayaan P3A adalah upaya penguatan dan peningkatan pengetahuan,ketrampilan, kemampuan serta kemandirian P3A/GP3A/IP3A dalampengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi aspekkelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepadapetani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkembangkan partisipasi.

Mekanisme Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A melalui tahapan:

1. Persiapan

2. Pelaksanaan, dan

3. Pemantauan dan Evaluasi

MEKANISME PEMBERDAYAAN PETANIPERSIAPANPersiapan Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A diselenggarakan oleh Pemerintah meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi

2. Pengadaan TPM/KTPM dengan tujuan untuk mendampingi P3A/GP3A/IP3A danmasyarakat petani pemakai air di lokasi daerah irigasi.

3. Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) olehP3A/GP3A/IP3A yang dipandu oleh TPM (Tim Pemandu Masyarakat), dengan metodePemahaman Partisipatif Kondisi Perdesaan;

4. Penyusunan program dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dankepentingan petani;

5. Penetapan kebutuhan program pemberdayaan kelompok petani.

MEKANISME PEMBERDAYAAN PETANIPELAKSANAANPelaksanaan Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A diselenggarakan oleh Pemerintah meliputi:

1. Pembentukan P3A/GP3A/IP3A

2. Penguatan P3A/GP3A/IP3APenguatan P3A/GP3A/IP3A yang dimaksud adalah upaya kelembagaan petani pemakai air sampaimendapatkan status badan hukum.

• Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yang telah memuat program kerja,diketahui Kepala Desa dan Camat serta disahkan oleh Bupati/Walikota;

• Dibuat Akte Notaris, apabila diperlukan dapat

• Didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat atau didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

3. Peningkatan P3A/GP3A/IP3A meliputi:• Kelembagaan: status kelembagaan P3A/GP3A/IP3A hingga menjadi badan hukum, meningkatkan

kemampuan manajerial, serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota;

• Teknis irigasi yang diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis padapengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan

• Teknis usaha tani diarahkan untuk peningkatan pengetahuan ketrampilan pada bidang usaha taniuntuk mendukung ketahanan pangan.

MEKANISME PEMBERDAYAAN PETANIPEMANTAUAN DAN EVALUASI

Definisi: Pemantauan dan evaluasi merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksamasuatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan dan membandingkanrencana dan realisasi terhadap kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Tujuan: Pemantauan dan evaluasi tersebut ditujukan untuk mengetahui pelaksanaanpemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan peran pemerintah serta hasil dan perkembanganpemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan evaluasi dilakukansekurangkurangnya satu ali dalam setahun

Indikator yang akan dilihat pada pemantauan dan evaluasi P3A/GP3A/IP3A antara lain:

1. Organisasi/Kelembagaan meliputi: a. Pembentukan dan badan hukum; b.Management Kelembagaan ; c. Fasilitas Lembaga; d. Sumber Daya Manusia; e.Hubungan Kerja; f. Pembinaan dan Pendampingan; g. Pengembangan P3A dan h.Keberlanjutan jaringan irigasi

MEKANISME PEMBERDAYAAN PETANIINDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Indikator yang akan dilihat pada pemantauan dan evaluasi P3A/GP3A/IP3A antaralain:

2. Aspek Teknis meliputi:

a. Irigasi (i) Dokumen teknis (ii) Kondisi Fisik/Fungsi Jaringan Irigasi (iii)Operasi (iv) Pemeliharaan (v) Fasilitasi Pembangunan/ Rehabilitasi (vi)Partisipasi (vii) Lainnya

b. Pertanian (i) Kondisi Umum (ii) Input / intensifikasi tanaman (iii) Diversifikasitanaman (iv) Paska Panen (v) Pembinaan oleh penyuluh (vi) Pemasaran hasil(vii) Pengembangan

3. Pembiayaan a. Pemasukan; b. Pengeluaran; c. Pertanggungjawaban keuangan;d. Usaha Ekonomi Produktif Dampak kegiatan; e. Pengembangan

MEKANISME PEMBERDAYAAN PETANIPELAKSANA

4. Pelaksana Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A meliputi:

a. Kelompok pendamping lapangan (KPL), yang merupakan tenaga daripemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bertugas di lapanganyang terdiri atas:

• unsur pertanian,

• unsur pengairan/sumber daya air, dan

• unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokokmemfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

b. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang mempunyai tugas danperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang diperlukanhanya selama periode tertentu sesuai kebutuhan; dan

c. Unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis,dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.

PARTISIPASI P3A DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam:1. Sosialisasi dan Konsultasi Publik2. Penyusunan PSETK3. Survey Investigasi dan Desain4. Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara swakelola maupun kontraktual5. Penyiapan Operasi dan Pemeliharaan (POP)6. Pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi dilakukan dalam:

a. pengajuan usulan rencana tata tanam;b. pengajuan kebutuhan air;c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam,

pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadiperubahan ketersediaan air pada sumber air;

6. Pelaksanaan kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, danpelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

7. Penetapan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukankonsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam komisi irigasi.

8. Pengamanan Sosial dan Lingkungan

KETERKAITAN PARTISIPASI P3A MAJU DALAM HEMAT PEMANFAATAN AIR

Keterkaitan petani/P3A/GP3A/IP3A maju dalam pemanfaatan air hemat:

1. Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Tanam

2. Usulan kebutuhan air sesuai dengan umur pertumbuhan tanaman

3. Konsisten apabila terjadi pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam,pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalamhal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air;

4. Berpartisipasi dalam pengawasan penyediaan dan pembagian air

5. Sesuai dengan tugasnya mengelola jaringan tersier;

6. Berpartisipasi dalam upaya penghematan pemanfaatan air melalui program sepertiSRI.

TERIMA KASIH