Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdesaansibima.pu.go.id/pluginfile.php/53091/mod_resource/content/1/01... · PERSYARATAN TEKNIS EMBUNG DESA ... spesifikasi teknis, dan

Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Disampaikan pada:

Sosialisasi Penerapan Teknologi Konstruksi PUPR Infrastruktur Perdesaan

Banyuwangi, 05 Juli 2018

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesaia

DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA

STRUKTUR ORGANISASI

( PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NO.06 TAHUN 2015)

Direktorat Jenderal

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Sekretariat Direktorat

Jenderal

Direktorat Pelayanan

Sosial Dasar

Direktorat

Pengembangan Usaha

Ekonomi Desa

Direktorat

Pendayagunaan Sumber

Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna

Direktorat Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Desa

Direktorat

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

2DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas

Melaksanakan penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana PermukimanDesa, Transportasi Desa, Pendukung Ekonomi Desa, Elektrifikasi Desa, dan Telekomunikasi Desa.

Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan ;

- Penyiapan penyusunan NSPK;

- Pemberian bimbingan teknis dan

supervisi ;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;

- Pelaksanaan urusan tata usaha dan

rumah tangga;

- Fungsi lain yang diberikan Dirjen.



5.000 DESA BERKEMBANG

1. MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA 2015-2019

• Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa• Pengelolaan Datin Sarana dan Prasarana Desa• Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Program Kegiatan• Bintek, Supervisi, Monev

2. MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KHUSUSNYA DI BIDANG SARANA DAN

PRASARANA DESA

KEBIJAKAN TEKNISDIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA DESA

2.000 DESA MANDIRI


KEGIATAN PRIORITAS SARPRAS DESA

DUKUNGAN APBN-PUSAT

PJUJALANHOMESTAY DAN

GAZEBOTOILET

1. EMBUNG DESA

2. SARPRAS PENDUKUNG DESA WISATA

RENOVASI BALAI KESENIAN

EMBUNG DESA

DASAR PEMBERIAN BANTUAN EMBUNG

Pilot Project APBN Ditjen PPMD Anggaran Dana Desa

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun2015 tentang Organisasi Dan Tata KerjaKementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun2016 tentang Indeks Desa Membangun (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor300);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun2016 tentang Pedoman Umum Dalam RangkaPenyaluran Bantuan Pemerintah diKementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi

1. Inpres No.1/2018 tentang PercepatanPenyediaan Embung Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya di Desa.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2017 tentang PenetapanPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018Bab III Pasal 4 ayat(3).Prioritas Penggunaan Dana Desa di Utamakanuntuk Membiayai Pelaksanaan Program danKegiatan yang Bersifat Lintas Bidang, antaraLainnya Prudes/Prukades, BUMDES atauBUMDES Bersama, EMBUNG dan SaranaOlahraga Desa dengan Kewenangan Desa


Lanjutan................

DASAR PEMBERIAN BANTUAN EMBUNG

Pilot Project APBN Ditjen PPMD Anggaran Dana Desa

5. Keputusan Menteri Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 46Tahun 2015 tentang Pendelegasian WewenangKepada Direktur Jenderal Tentang PenetapanLokasi dan Alokasi Dana Desa Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, BantuanSosial, dan Bantuan Stimulan dari KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;

6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Desa,dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaranpembangunan Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor168/PMK.05/2015 Tentang MekanismePelaksanaan Anggaran Bantuan PemerintahPada Kementerian/ Lembaga jo. PeraturanMenteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.


PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENERIMA BANTUAN

Proposal kegiatan pembangunan Embung Desa melalui dukungan APBN Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibuat oleh Kepala Desa dan diajukan

kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten. Proposal tersebut disertai hasil survei

identifikasi kebutuhan pembangunan embung Desa yang dilakukan oleh daerah atau desa

memuat informasi:

1. Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan

menggunakan Global Positioning System/GPS atau ekstrapolasi dari peta topografi yang

tersedia.

2. Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.

3. Luas layanan yang akan diairi

4. Rencana Kerja (ukuran dan kapasitas/volume embung, kebutuhan material, jumlah

kebutuhan tenaga kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan waktu pelaksanaan

pekerjaan).

Proposal pembangunan Embung Desa dibuat 2 (dua) rangkap terdiri dari asli dan foto copy

dan disertai lampiran berupa :

1. Surat Usulan Kepala Desa.

2. Berita Acara Musrenbangdes.

3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis.

4. Surat Ketersediaan lahan/asset Desa tidak dalam sengketa dan tidak ada ganti rugi yang

dilengkapi dengan pernyataan.

5. Surat Dukungan Program (bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkan).


Lanjutan.......


6. Surat Pernyataan Bersedia mengikuti semua kewajiban yang diberikan dan bertanggung

jawab dalam operasional pembangunan Embung Desa.

7. Surat Pernyataan Bupati / Instansi teknis yang berwenang tentang kesesuaian peruntukan

lokasi pembangunan Embung Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten.

8. Rekomendasi kesesuaian lokasi untuk pembangunan Embung Desa dari Dinas Pertanian.

9. Dokumentasi/Foto Lokasi, Peta Desa (menunjukkan titik koordinat lokasi embung).

10. Surat Pernyataan Kepala Desa bersedia menerima hibah.

11. Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes. Surat pernyataan

BUMDes bersedia mengelola Embung Desa.

Surat usulan Bupati/Kepala Dinas PMD Kabupaten kepada Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi cq. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dengan tembusan Gubernur dan Kepala Dinas PMD Provinsi.


PERSYARATAN TEKNIS EMBUNG DESA

Standar Teknis Pembangunan Embung Desa:

1. Terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran

permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak

diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis.

2. Jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi

tersebut harus terdapat daerah tangkapan air.

3. Volume embung desa yang dilaksanakan di desa 500 - 3000 m³

Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Desa:

1. Lokasi embung desa diutamakan pada daerah cekungan tempat

mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan.

2. Lokasi Pembangunan embung desa diupayakan tidak dibangun

pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila

terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung desa

harus dilapisi material terpal/geomembran.

3. Embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada

areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke

petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada desa yang

berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi

teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman

pangan dan palawija.


Lanjutan ..........

PERSYARATAN TEKNIS EMBUNG DESA

4. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber

air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi.

5. Ukuran pembangunan Embung Desa di masing masing desa

disesuaikan dengan kemampuan desa dalam menyediakan area

lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan

pertanian tanaman pangan/palawija yang ada.


PEMANFAATAN EMBUNG DESA


PENCIPTAAN

LAPANGAN

KERJA

KEMISKINAN

KETIMPANGAN

• Pertanian

• Pariwisata

• Olah Raga

• Air Bersih

• Menciptakan

Lapangan Kerja

• Membangun Nilai

Ekonomi

• Pengelolaan

embung yang

profesional

PERSPEKTIF

1. Pembangunan embung harus

memiliki dampak atas

tumbuhnya produk unggulan

kawasan perdesaan (Prukades)

2. Pembangunan embung

dilakukan dengan sustainable

dan product market approach.

3. Pembangunan dan

pengelolaan embung desa

dilakukan dengan partisipasi

masyarakat melaluai Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes).

4. Ada manajemen kohesitas

sosial antara Embung,

Prukades, dan BUMDes untuk

menjamin terwujudnya

kemandirian desa.

BUDIDAYA PERIKANAN

WISATA DESA

KONSERVASI TANAH

SUPLESI IRIGASI PERTANIAN

EMBUNG DESA

PEMANFAATAN EMBUNG DESA


INPRES NO.1 TAHUN 2018

Memenuhi Kebutuhan Air Baku Pertanian untuk

Meningkatkan Produksi Pertanian melalui

pembangunan embung kecil dan bangunan

penampung air lainnya dengan sumber pembiayaan

berasal dari Dana Desa

Mengambil langkah – langkah sesuai tugas, fungsi

dan kewenangan untuk melakukan penyiapan

perencanaan implementasi Inpres 1/2018

16

11 Januari 2018

Instruksi Presiden No.1 Tahun 2018

tentang Percepatan Penyediaan

Embung Kecil dan Bangunan

Penampung Air Lainnya di Desa

yang ditujukan kepada 9

Kementerian, 1 Lembaga, dan

Pemerintah Daerah.

INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2018


PERENCANAAN PELAKSANAAN

PENGAWASAN & PENDAMPINGAN

SINKRONISASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN

IMPLEMENTASI INPRES NO. 1 TAHUN 2018


Menetapkan pedoman perencanaan, spesifikasi teknis, dan

perhitungan standar harga satuan

1. Koordinasi penyiapan rencana lokasi desa/kawasan

pedesaaan dan pemantauan implementasi Inpres 1/2018

2. Menetapkan pedoman pelaksanaan Inpres 1/2018

3. Mendorong dan memfasilitasi prioritas pemanfaatan dana

desa untuk penyediaan embung kecil dan bangunan

penampung air lainnyaPERENCANAAN

Menyediakan data mengenai penyaluran dana desa oleh

Bupati/Walikota dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke

Rekening Kas Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan

Inpres 1/2018

Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan untuk

percepatan pelaksanaan Inpres 1/2018

IMPLEMENTASI INPRES 1/2018

Sumber : Inpres

1/2018

Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan daerah

yang memberikan prioritas pada penyediaan embung kecil dan

bangunan penampung air lainnya.

Menyiapkan potensi lokasi yang terintegrasi dengan area

pertanian



Melakukan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dan

memberikan sanksi apabila Gubernur dan Bupati/Walikota tidak

memberikan dukungan

PELAKSANAAN

1. Pemantauan pelaksanaan Inpres 1/2018 Sekretariat Bersama

2. Memfasilitasi pendampingan pembentukan BUMDes/BUMDes

bersama sebagai pengelola embung kecil dan bangunan penampung

air lainnya

Penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk pemanfaatan air yang

berasal

dari embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan:

a. Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota

b. Fasilitasi

Sumber : Inpres 1/2018

Melakukan fasilitasi percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan tata

ruang

Mempercepat pemberian Izin Penggunaan Kawasan Hutan

1. Wajib mendukung percepatan pelaksanaan Inpres 1/2018

2. Memfasilitasi pembentukan/pembinaan BUMDes/BUMDes Bersama

dalam manajemen dan tata kelola embung kecil dan bangunan

penampung air lainnya

19

Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan implementasi

Inpres 1/2018



PENGAWASAN &

PENDAMPINGAN

SINKRONISASI,

EVALUASI DAN

PELAPORAN

Melakukan sinkronisasi, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan Inpres 1/2018

Sumber : Inpres 1/2018

20

1. Melakukan pengawasan intern atas tata kelola

(governance) atas pelaksanaan Inpres 1/2018

2. Melakukan pendampingan dalam Inpres 1/2018 atas

permintaan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi



KEMENTERIAN/LEMBAGA TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR Menyiapkan potensi lokasi pembangunan embung kecil dan

bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi dengan area

pertanian

Kementerian PUPR 1. Menetapkan pedoman perencanaan, spesifikasi teknis dan

perhitungan standar harga satuan

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan

pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air

lainnya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Mendorong dan memfasilitasi prioritas pemanfaatan dana

desa

2. Memfasilitasi pendampingan pembentukan BUMDes

3. Mengkoordinasikan penyiapan rencana lokasi desa/kawasan

pedesaan dan pemantauan penyediaan embung kecil dan

bangunan penampung air lainnya

4. Menetapkan pedoman pelaksanaan penyediaan dan

pengelolaan embung kecil dan bangunan penampung air

lainnya

TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA



Kementerian Pertanian 1. Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyediaan sarana

dan prasarana pertanian

2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka

pemanfaatan air yang berasal dari embung kecil dan bangunan


Kementerian Keuangan Menyediakan data mengenai penyaluran Dana Desa oleh Bupati/Walikota

dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa

Kementerian Dalam Negeri 1. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan daerah yang

memberikan prioritas pada penyediaan embung kecil dan bangunan


2. Melakukan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta

memberikan sanksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak

memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

undang-undang




Kementerian Lingkungan Mempercepat pemberian Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk

penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya

Kementerian ATR/BPN Fasilitasi percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan tata ruang sesuai

dengan ketentuan dalam perundang-undangan

Gubernur dan atau Bupati/Walikota 1. Wajib mendukung percepatan pelaksanaan penyediaan embung kecil

dan bangunan penampung air lainnya

2. Mendorong pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

untuk percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung

air lainnya

3. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BUMDes dalam

manajemen dan tata kelola embung kecil dan bangunan penampung

air lainnya

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan

1. Melakukan pengawasan intern atas tata kelola (governance)

penyediaan embung kecil dan bengunan penampung air lainnya

2. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penyediaan embung

kecil dan bangunan penampung air lainnya




Kementerian ATR/BPN dan Bupati/Walikota Tidak melakukan alih fungsi lahan yang digunakan untuk embung

kecil dan bangunan penampung air lainnya

Kementerian PPN/Bappenas Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan untuk

percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air

lainnya

Kemenko Perekonomian Melakukan sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden

dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 kali dalam 6

bulan/sewaktu-waktu diperlukan.



Kesiapan dokumen/peraturan/pedoman untuk pelaksanaan Inpres

1/2018 sebelum masuk Tahap 2 pencairan Dana Desa (Maret 2018)

1

Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop DesJan

DD I DD II DD III

Pedoman perencanaan,

spesifikasi teknis dan

perhitungan standar

harga satuan

PELAPORAN PELAPORANPenetapan Potensi

Lokasi

Pedoman pelaksanaan

penyediaan dan

pengelolaan

Pemantauan Pelaksanaan Inpres dan Fasilitasi pendampingan pembentukan

BUMDes/BUMDes bersama sebagai pengelola embung kecil dan bangunan penampung air

lainnya

Percepatan pemberian Izin Penggunaan Kawasan Hutan

Fasilitasi percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan tata ruang

Penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk pemanfaatan air yang berasal dari

embung kecil dan bangunan penampung air lainnya

HAL – HAL YANG PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI


HAL – HAL YANG PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI


2

Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 1/2018 kepada

Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)

3

4 Hal-hal lain yang diperlukan untuk percepatan

pelaksanaan Inpres 1/2018

Kesiapan Dana Desa untuk pelaksanaan

Inpres 1/2018

DESA WISATA

PENGEMBANGAN KONSEP DESA WISATA


Potensi Wisata yang dimiliki Desa dikelola

oleh BUM Desa

Pemanfaatan Dana Desa untuk

Mendukung Pengembangan Desa

Wisata

Pelatihan kepada Masyarakat:

• Pelatihan Pembuatan Sovenir Wisata;

• Pelatihan Bahasa Asing;

• Pelatihan Tour Guide

• Pelatihan Pengelolaan Homestay.

Pembangunan Infrastruktur Dasardalam Mendukung PengembanganDesa Wisata, diantaranya meliputi

pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, Toilet, Homestay,

Tempat Ibadah

POTENSI

DESA

WISATA



PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA

MENDORONG PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DESA DENGAN PENINGKATAN KELENGKAPAN SARANA PRASARANA /INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS SEBAGAI BAGIAN DARI ALIH TEKNOLOGI (TRANSFER KNOWLEDGE)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

BERCIRI KHAS

DESA SETEMPAT

PENGEMBANGAN DESA WISATA

TERINTEGRASI DG. PEMUKIMAN MASYARAKAT

(homestay)

BERSTANDAR

INTERNASIONAL

PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL


KUALITAS PELAYANAN YANG BAIK


A. Proposal kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa

wisata melalui dukungan APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dibuat oleh Kepala Desa dan diajukan kepada

Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten. Proposal tersebut memuat

informasi sebagai berikut:

1. Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan

bujur dengan menggunakan Global Positioning System/GPS atau

ekstrapolasi dari petatopografiyang tersedia.

2. Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.

3. Rencana Kerja (Rencana AnggaranBiaya (RAB) dan Design Engineering

Detail (DED), dan waktu pelaksanaan pekerjaan).


Lanjutan


B. Proposal pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa wisata dibuat 2

(dua) rangkap terdiri dari asli dan foto copy dan disertai lampiran berupa:

1. Surat Usulan Kepala Desa

2. Surat Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah tentang penetapan Desa Wisata

3. Berita Acara Musrenbangdes yang disertai daftar hadir

4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis

5. Surat Ketersediaan lahan (tidak dalam sengketa dan tidak ada ganti rugi yang

dilengkapi dengan pernyataan) atau surat perjanjian kontrak jangka panjang

(minimal 20 tahun) antara pemilik dan pengelola bantuan.

6. Surat Dukungan Program (bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkan)

7. Surat rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata tentang kesesuaian lokasi Desa

Wisata.

33DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASARAKAT DESA

Lanjutan


8. Dokumentasi/Foto Lokasi, Peta Desa (menunjukkan titik koordinat lokasi yang

akan dibangun)

9. Surat Pernyataan Kepala Desa bersedia menerima hibah

10. Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes. Surat

pernyataan BUMDes bersedia mengelola sarana dan prasarana pendukung desa

wisata

11. Desa sudah pernah mendapatkan bantuan pembangunan sarana dan prasarana

dari Kabupaten/Kota atau Provinsi dan/atau sumber lain, tidak sedang

mengalokasikan anggaran Pengembangan Desa Wisata dalam bidang/ kegiatan

yang sejenis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa),

C. Surat usulan Bupati/Kepala Dinas PMD Kabupaten kepada Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi cq Direktur Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tembusan Gubernur

dan Kepala Dinas PMD Provinsi.

34DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASARAKAT DESA

PERSYARATAN TEKNIS

Memiliki potensi wisata:

1. Potensi alamiah (fisik dan geografis);

2. Potensi budaya (kehidupan sosial budaya masyarakat, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya);

3. Wisata Edukasi (nilai tambah edukasi);

4. Jumlah pengunjung minimal 10.000 orang per tahun;

5. Lokasi pembangunan sarana dan prasarana diupayakan pada sentran daerah wisata;

6. Status kepemilikan lahan harus jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi;

7. Jalan menuju objek wisata diupayakan kelandaian kurang dari 30 %;

8. Lokasi homestay harus memiliki jalan yang baik.


PERAN DAN DUKUNGAN DAERAH


PERENCANAAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN DESA WISATA, melalui :

1. Studi umum kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan;

2. Data mengenai aspek-aspek design : seperti tehnik bangunan tradisional dan bahan

bangunan lokal;

3. Data keadaan prasarana dan sarana yang ada;

4. Potensi pariwisata yang dimiliki;

5. Lokasi yang mungkin akan dikembangkan;

6. Karakteristik wisatawan ;

7. Identifikasi potensi-potensi yang dapat dipertahankan dan dikembangkan menjadi desa

wisata;

8. Pengusulan Lokasi Yang Mempunyai Skala Prioritas Tertinggi;

9. Rencana pengembangan akomodasi yang optimum pada lokasi desa wisata; dan

10.Pembuatan Rencana Tapak Kawasan (SITE PLAN) Lokasi yang akan dikembangkan

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN

MEKANISME PELAKSANAAN

PEMBERIAN BANTUAN

PMK 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah

pada Kementerian/Lembaga

Jo. PMK 173/PMK.051/2016


MEKANISME PENYALURAN


PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)


PERJANJIAN KERJASAMA MEMUAT :

1. Hak dan Kewajiban kedua belah

2. Jumlah bantuan yang diiberikan

3. Tata cara dan syarat penyaluran

4. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan

bantuan sesuai rencana yang telah disepakati

5. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan

sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara

6. Sanksi

7. Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

sesuai tahapan pencairan dan setelah pekerjaan selesai atau akhir

tahun anggaran

PADAT KARYA TUNAI

( CASH FOR WORK)


MANDAT SKB 4 MENTERI

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

Penguatan pendamping profesional untuk: a. Mengawal

pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan

b. Berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.

Refocusing penggunaan Dana Desa pada 5 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;

Fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa;

Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa

Fasilitasi pelaksanaan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen

DEFINISI PADAT KARYA TUNAI


“Padat karya tunai merupakan

kegiatan pemberdayaan masyarakat

desa, khususnya yang miskin dan

marginal, yang bersifat produktif

dengan mengutamakan pemanfaatan

sumber daya, tenaga kerja, dan

teknologi lokal untuk memberikan

tambahan upah/ pendapatan,

mengurangi kemiskinan, dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Pemanfaatan Dana Desa dan berbagai program Kementerian/Lembaga yang ditujukan ke

Desa harus dilakukan dengan model padat karya.

Rapat

Terbatas

Tanggal 18

Oktober 2017

• Penciptaan kesempatan kerja di Desa dan peningkatan tambahan upah/pendapatan bagi

masyarkat desa dilakukan dengan Padat Karya Tunai (cash for work), dan swakelola.

• Pelaksanaan program K/L di daerah khususnya desa perlu diarahkan untuk mendukung

Padat Karya Tunai Di Desa.

• Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan potensi Desa.

• Penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa.

Rapat

Terbatas

Tanggal 3

November

2017

Rakor Tingkat

Menteri

Tanggal 8

Desember 2017

• Prioritas lokasi Padat Karya Tunai di Desa pada tahun 2018 adalah 1.000 desa di 100

kabupaten yang diusulkan oleh Bappenas bersama TNP2K.

• Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan memberikan

tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat desa.

• Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan

Padat Karya Tunai di Desa.

• Program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemeirntah Kabupaten/Kota diarahkan untuk

mendukung pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa.

• Program Padat Karya Tunai di Desa tidak hanya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur,

tetapi juga kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan dengan

pelibatan BUMDes, Koperasi dan UMKM.

• Optimalisasi peran Pendamping Desa dalam mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di

Desa.

• Optimalisasi peran aparat Pemerintah Provinsi, Pemeirntah Kabupaten/Kota, perangkat

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam perencanaaan dan pengawasan pelaksanaan

padat karya tunai di Desa

LATAR BELAKANG


KEWENANGAN

YANG

DITUGASKAN

KEPADA DESA

11. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang

pembiayaannya bersumber dari Non APBDesa

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus

memiliki dampak positif dan nyata bagi

peningkatan produksi dan produktivitas,

upah/pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat

Karya Tunai di Desa berdasarkan kebutuhan

masyarakat dengan mempertimbangkan

ketenagakerjaan (penganggur, setengah

penganggur), masyarakat marginal/miskin, kondisi

geografis, sosial, budaya dan ekonomi, serta

mempertahankan daya dukung dan keseimbangan

lingkungan.

2. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK

masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai

fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa,

BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan

pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong

royong.

3. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

dilakukan dengan mengutamakan prinsip

transparan dan akuntabel baik secara moral,

teknis, legal maupun administratif kepada semua

pihak.

5. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan

dengan mendorong keswadayaan dengan

berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga,

material, dan asset bergerak dan/atau tidak

bergerak dari warga desa yang berkecukupan.


dengan mendahulukan kepentingan sebagian

besar masyarakat Desa yang berdampak pada

terciptanya lapangan kerja, teratasinya

kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.


secara mandiri oleh Desa dengan

mendayagunakan tenaga kerja, bahan material,

serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada

di Desa.

EFEKTIF

INKLUSIF

PARTISIPATIF

DAN

GOTONG

ROYONG

TRANSPARAN

DAN

AKUNTABEL

SWADAYA

SWAKELOLA


dengan memastikan adanya rencana pengelolaan,

pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

PRIORITAS

KEBERLANJUTAN

BERBASIS

KEWENANGAN

LOKAL DESA

DAN HAK ASAL

USUL

DISEPAKATI

DALAM

MUSYAWARAH

DESA

9. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan

disepakati dalam musyawarah desa yang

diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan

kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa

melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak

bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

10. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang

pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus

menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa

berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa.

PENENTUAN UPAH

12. Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa

mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi.

Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.

PRINSIP PADAT KARYA TUNAI TAHUN 2018


1Penganggur:

Penduduk, baik laki-laki dan perempuan namun bukan anak-anak,

yang tidak mempunyai pekerjaan, yang diputus hubungan kerja, dan

yang sedang mencari pekerjaan.

2Setengah Penganggur:

• Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam

seminggu).

• Petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.

3Penduduk miskin:

Memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis

kemiskinan.

4Stunting:

Penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.

SASARAN


KERANGKA PIKIR MODEL CASH FOR WORK:

Menciptakan

kegiatan yang

berdampak pada

peningkatan

pendapatan (income

generating activities)

tanpa sepenuhnya

menggantikan

pekerjaan yang

lama.

Ditujukan bagi

masyarakat kurang

mampu.

Penyediaan

lapangan kerja

sementara.

Mekanisme dalam

penentuan upah dan

pembagian upah

dibangun secara

partisipatif dalam

musyawarah desa.

Berdasarkan

rencana kerja yang

disusun sendiri oleh

Desa sesuai dengan

kebutuhan lokal.

Difokuskan pada

pembangunan prasarana

dan sarana perdesaan atau

pendayagunaan sumberdaya

alam secara lestari berbasis

pemberdayaan masyarakat.

2

1 3

4

5

6

MODEL PADAT KARYA TUNAI ( CASH FOR WORK)

19DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 45DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 2

Menciptakan kesempatan

kerja untuk penganggur,

setengah penganggur,

penduduk miskin, dan

penduduk dengan masalah

stunting di Desa.

Meningkatkan produksi dan

produktivitas,

upah/pendapatan dan daya

beli masyarakat Desa.

MANFAAT


1 2 3

Pelaksanaan Kegiatan

Padat Karya Tunai di Desa

bersifat swakelola dengan

tetap dimungkinkan adanya

pengadaan barang/jasa

sebagian oleh penyedia

sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Upah kerja diberikan

secara langsung kepada

warga Desa yang terlibat

kegiatan Padat Karya

Tunai. Upah kerja

dimaksud diberikan secara

harian, namun apabila tidak

memungkinkan diberikan

secara mingguan.

Mengutamakan

penggunaan tenaga kerja

dan material/bahan baku

yang berasal dari Desa

setempat, sehingga bisa

menyerap tenaga kerja dan

memberikan pendapatan

bagi warga Desa yang

terlibat di kegiatan Padat

Karya Tunai.

APBDes TPK

Swakelola

Penyedia

Seluruhnya

Sebagian

SIFAT KEGIATAN


Pelaksanaan

pekerjaan

dilaksanakan

secara

berkelompok,

dengan seorang

pengawas di dalam

setiap kelompok.

Pekerjaan dapatdikerjakan oleh

masyarakat Desa yang memiliki dan tanpa

memiliki keterampilanpertukangan serta

diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal

dari unsur masyarakatDesa untuk memastikan

hasil pekerjaanberkualitas.

Kegiatan dilakukan

dengan

menggunakan

peralatan,

pengetahuan dan

teknologi tepat guna.

KRITERIA KEGIATAN


DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesaia

Documents

Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdesaansibima.pu.go.id/pluginfile.php/53091/mod_resource/content/1/01... · PERSYARATAN TEKNIS EMBUNG DESA ... spesifikasi teknis, dan