Kebijakan Pengalokasian, Penyaluran dan Pelaporan Transfer ... · Banten 37,5 43,1 80,6 4 0 1 Jumlah 577,5 2.017,7 2.595,2 41 12 33 Se-Provinsi Alokasi DID 2017* Daerah Penerima

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Pengalokasian, Penyaluran dan Pelaporan Transfer Non Dana Perimbangan serta

Pinjaman dan Hibah Daerah

1

Disampaikan Oleh :Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana PerimbanganDJPK – Kementerian Keuangan RI

KEMENTERIAN KEUANGAN

Outline

2

Kebijakan Dana Insentif Daerah

Kebijakan Dana Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

Kebijakan Dana Desa

Kebijakan Hibah Daerah

Kebijakan Pinjaman Daerah


URAIAN2016 2017 Selisih terhadap

APBN APBN-P Outlook Realisasi APBNOutlook

APBNRealisasi APBN-P

Transfer ke Daerah 723,2 729,3 659,1 664,2 704,9 45,8 40,7A. Dana Perimbangan 700,4 705,5 635,3 640,4 677,1 41,8 36,71. Dana Transfer Umum 491,5 494,5 463,8 475,9 503,6 39,8 27,7

a. Dana Bagi Hasil 106,1 109,1 88,1 90,5 92,8 4,7 2,31) Pajak 51,5 68,7 50,8 50,6 58,6 7,8 8,02) Sumber Daya Alam 54,6 40,5 37,3 39,9 34,2 -3,1 -5,7

b. Dana Alokasi Umum 385,4 385,4 375,7 385,4 410,8 35,1 25,42. Dana Transfer Khusus 208,9 211,0 171,5 164,5 173,4 1,9 8,9

a. DAK Fisik 85,4 89,8 81,4 75,2 58,3 -23,1 -16,9b. DAK Non Fisik 123,5 121,2 90,1 89,3 115,1 25 25,8

B. Dana Insentif Daerah 5,0 5,0 5,0 5,0 7,5 2,5 2,5C. Dana Otonomi Khusus & Dana

Keistimewaan DIY17,7 18,8 18,8 18,8 20,4 1,6 1,6

1. Dana Otsus 17,2 18,3 18,3 18,3 19,6 1,3 1,32. Dana Keistimewaan DIY 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,3 0,3

Dana Desa 47,0 47,0 44,2 46,7 60,0 15,8 13,3JUMLAH 770,2 776,3 703,3 710,9 764,9 7,6 54

(dalam triliun Rp)

Kebijakan TKDD 2017:Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa

3


Kebijakan Dana Insentif Daerah Tahun 2017

4

ARAH KEBIJAKAN1. Memberikan reward kepada daerah berkinerja baik2. Penggunaan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah

TUJUAN MENDORONG DAERAH UNTUK:1. Mengelola keuangan dengan lebih baik2. Menetapkan APBD tepat waktu3. Berkinerja lebih baik

KEBIJAKAN ALOKASI

DIALOKASIKAN KEPADA

PROVINSI KABUPATEN KOTA

BERDASARKANKRITERIA UTAMA KRITERIA KINERJA

Opini Badan Pemeriksa Keuangan; Penetapan Perda APBD tepat waktu. Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; Kinerjapelayanan dasar publik; dan Kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

DAERAH PENERIMA DID TA. 2017BERDASARKAN KRITERIA UTAMA DAN KRITERIA KINERJA

Hanya AM

(196 daerah)

AM + AK

(83 daerah)

Hanya AK

(38 daerah)

JUMLAH DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 = 317 DAERAH

RESUME PERHITUNGAN DID 2017

Pagu Alokasi DID : Rp7,5 Triliun, terdiri dari : Alokasi Minimum (AM) : Rp2,1 Triliun

Diberikan kepada daerah dengan opini WTP dan Perda APBD tepat waktu. Alokasi Kinerja (AK) : Rp5,4 Triliun

Diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi batasminimum nilai kinerja yaitu BB (nilai kinerja ≥ 68,33)

Daerah penerima DID tahun 2017 sebanyak 317 daerah, terdiri dari: 21 provinsi, 232 kabupaten, dan 64 kota

Peningkatan dari DID 2016 ke 2017:• Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus

passing grade naik dari 109 menjadi 121;• Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima

AM dan AK naik dari 66 menjadi 83.

PENGGUNAAN DID TA. 2017 (Pepres 97 Tahun 2016 ttg Rincian APBN) :Untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berupa:• Penyediaan layanan dasar publik, • Pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemerliharaan sarana dan prasarana di

bidang pemerintahan, atau • peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah


Dana Insentif Daerah: Kriteria Kinerja

5

Kategori Nilai(Grade)

Rentang(Interval)

AA+ 93.67 100.00

AA 87.33 93.67

AA- 81.00 87.33

BB+ 74.67 81.00

BB 68.33 74.67

BB- 62.00 68.33

CC+ 55.67 62.00

CC 49.33 55.67

CC- 43.00 49.33

DD+ 36.67 43.00

DD 30.33 36.67

DD- 24.00 30.33

Kategori dan Rentang NilaiKinerja :


Perkembangan Alokasi DID Tahun 2011 - 2017

1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,664.5

5,000.0

7,500.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

dal

am m

iliar

ru

pia

h

Hanya AM, 196

AM dan AK, 83

Hanya AK, 38

S E B A R A N DA E R A H P E N E R I M A A LO K A S I D I D TA H U N 2 0 1 7

83 daerah yang mendapatkan Alokasi Minimum dan Alokasi Kinerja diberikan anugerah Dana Rakca


Sebaran Alokasi Dana Insentif Daerah TA. 2017

7

BaliNusa Tenggara

Maluku

Se-ProvinsiAlokasi DID 2017* Daerah Penerima

AM AK Total AM AK AM & AK

Kalbar 60,0 0,0 60,0 8 0 0

Kalteng 75,0 133,7 208,7 8 1 2

Kalsel 105,0 179,7 284,7 10 0 4

Kaltim 60,0 89,1 149,1 7 1 1

Kaltara 22,5 0,0 22,5 3 0 0

Jumlah 322,5 402,5 725,0 36 2 7



Sulteng 37,5 57,8 95,3 4 0 1

Sulut 90,0 172,4 262,4 9 1 3

Sulsel 120,0 86,8 206,8 15 1 1

Sultra 60,0 89,6 149,6 6 0 2

Gorontalo 52,5 0,0 52,5 7 0 0

Sulbal 37,5 128,7 166,2 2 0 3

Jumlah 397,5 535,3 932,8 43 2 10



Maluku 30,0 265,0 295,0 3 5 1

Papua 37,5 43,1 80,6 4 0 1

Maluku Utara 22,5 88,3 110,8 2 1 1

Papua Barat 67,5 0,0 67,5 9 0 0

Jumlah 157,5 396,4 553,9 18 6 3



DKI Jakarta 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Jabar 142,5 319,4 461,9 14 2 5

Jateng 150,0 949,9 1099,9 2 6 15

DIY 45,0 225,8 270,8 1 0 5

Jatim 202,5 479,5 682,0 20 4 7

Banten 37,5 43,1 80,6 4 0 1

Jumlah 577,5 2.017,7 2.595,2 41 12 33



Bali 67,5 134,3 201,8 6 0 3

NTB 75,0 179,2 254,2 7 1 3

NTT 15,0 177,3 192,3 2 4 0

Jumlah 157,5 490,8 648,3 15 5 6

*)dalam miliar rupiah


Aceh 142,5 583,8 726,3 6 0 13

Sumut 22,5 131,7 154,2 1 1 2

Sumbar 97,5 446,6 544,1 7 4 6

Riau 22,5 0 22,5 3 0 0

Jambi 22,5 42,5 65,0 3 1 0

Sumsel 82,5 82,5 11 0 0

Bengkulu 7,5 89,5 97,0 1 2 0

Lampung 52,5 155,9 208,4 7 0 3

Babel 0 137,3 137,3 0 3 0

Kep. Riau 7,5 0 7,5 1 0 0

Jumlah 457,5 1587,3 2044,8 40 11 24



Penyaluran Dana Insentif Daerah TA. 2017

o Dilakukan secara semesteran

o semester I dilaksanakan paling cepat pada bulan Februari;

o semester II dilaksanakan paling cepat pada bulan Juli.

Untuk daerah yang mendapat Alokasi Kinerja (AK) dan Alokasi Minimum (AM) serta daerah yang hanya mendapat AK, pada semester I disalurkansebesar 50% dari pagu alokasi. Sisanya akan disalurkan pada semester II, dan

Untuk daerah yang hanya mendapat AM, penyalurannya dilakukan sekaligus(100%) pada semester I dan paling cepat disalurkan pada bulan Februari.

Penyaluran DID semester I, dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan Perda APBD tahun berjalan kepada Direktur JenderalPerimbangan Keuangan.

WAKTU

MEKANISME

SYARAT

KEMENTERIAN KEUANGAN 9

Kebijakan Dana Otonomi Khusus & Dana Tambahan Infrastruktur TA. 2017

Arah kebijakan Dana Otonomi Khusus: Arah Kebijakan Dana Tambahan Infratruktur:

Pasal 34 ayat (3)UU 21/2001

Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebesar 2% (dua persen) dari total pagu DAU

Nasional (berlaku selama 20 Tahun)

terutama ditujukan untuk pembiayaanpendidikan dan kesehatan

DANA OTSUS DIBAGI ANTARA PAPUA DAN PAPUA BARAT

70% Provinsi Papua

DIBAGI UTK PROV DAN KAB/KOTA BERDASARKAN PERDASUS NO. 13 TAHUN 2016 JO. PERDASUS NO. 25

TAHUN 2013

PROV: 20% DAN KAB/KOTA: 80%PEMBG TSB SETELAH DIKURANGI

PROGRAM STRATEGIS LINTAS KAB/KOTA

30% Provinsi Papua Barat

DIBAGI UTK PROV DAN KAB/KOTA DG PERDASUS

PROV: 30% DAN KAB/KOTA: 70%PEMBG TSB SETELAH DIKURANGI

UTKRESPEK (DISTRIK, KAMPUNG, KEL)

Dana Tambahan Infrastruktur:

dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut, atau udara yang

berkualitas

ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun

anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur

Pasal 34 ayat (3) huruf f

UU 21/2001

Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan PapuaBarat tidak diatur secara detail dalam UU, namun diarahkan untukmempercepat pembangunan infrastruktur seperti: jalan, jembatan,dermaga, sarana transprtasi darat, sungai maupun laut dalam rangkamengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastrukturantara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya.

Dana Otsus dialokasikan sebesar Rp8,02 triliun Dana DTI dialokasikan sebesar Rp3,5 triliun


Kebijakan Dana Otonomi Khusus Aceh TA. 2017

Dialokasikan sebesar Rp8,02 triliun

Pasal 183 UU 11/2006

tentangPemerintahan Aceh

Dana Otonomi Khusus Aceh dialokasikan sebesar 2% (dua persen) dari total pagu DAU Nasional

terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial,

dan kesehatan.

PENGATURAN:Tahun 1 s.d Tahun ke-15 2% dari DAU Nasional

Tahun ke-16 s.d Tahun ke-20 1 % dari DAU Nasional

Program pembangunan dituangkan dalam program pembangunan provinsi dankabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan

antar kabupaten/kota


DANA OTSUS PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT DAN ACEH TAHUN 2014-2017

6.8 7.07.7 8.0

4.7 4.9 5.3 5.6

2.0 2.1 2.3 2.4

0123456789

2014 2015 2016 2017

Aceh Papua Papua Barat

Rp triliun

2,000.002,250.00

1,987.50

2,625.00

500.00750.00 862.50 875.00

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2014 2015 2016 2017

Papua Papua Barat

DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROV. PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2014-2017

Rp miliar

Tahapan Penyaluran Dana Otsus dan DTI

Paling Cepat Bulan Maret

Paling Cepat Bulan Juli

Paling Cepat Bulan Oktober

Tahap III(25%)

Tahap II(45%)

Tahap I(30%)

• Penyaluran Dana Otsus dilaksanakan setelah mendapatkanpertimbangan Menteri Dalam Negeri disertai rekapitulasipenggunaan Dana Otsus.

• Penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur akan dilakukan berdasarkan Kinerja Pelaksanaan, yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Otsus dan DTI.

Perkembangan Alokasi dan Tahapan Penyaluran Dana Otsus


Kebijakan Dana Keistimewaan DIY 2017

Penyaluran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:• tahap I: 15%;• tahap II : 65%;• tahap III : 20%

Dilaksanakan dari RKUN ke RKUD; Persyaratan penyaluran DK DIY adalah:

1. Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan;2. SPTJM;3. Rencana Penggunaan DK DIY tahap bersangkutan;4. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahap sebelumnya/tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh

Kemenkeu;5. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. Tahap sebelumnya/tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh

Kemendagri bersama K/L terkait; Untuk penyaluran tahap II dan Tahap III, Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja tahap sebelumnya harus

sudah mencapai paling rendah 80%; Surat Permintaan Penyaluran paling lambat disampaikan tgl 1 November.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY; Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah.

Dialokasikan sebesar Rp 800 miliar


Pagu per Urusan Dana Keistimewaan DIY TA 2017

No Urusan Pagu (Rp)

1 Tata Cara Pengisian Jabatan 2.832.737.000

2 Kebudayaan 439.901.748.000

3 Tata Ruang 325.812.175.000

4 Pertanahan 17.197.300.000

5 Kelembagaan 14.256.040.000

Total 800.000.000.000

2.83

439.90325.81

17.20

14.26

Pagu Per Urusan (miliar Rp)

Tata Cara PengisianJabatan

Kebudayaan

Tata Ruang

Pertanahan

TA ALOKASI(Rp)

REALISASI PENYERAPAN(Rp) (%)

Capaian Kinerja

(%)

2013 231.392.653.500 54.562.180.053 23,58 29,35

2014 523.874.719.000 272.056.608.289 51,93 78,38

2015 547.450.000.000 477.494.515.166 87,22 98,65

2016 547.450.000.000 531.722.397.752 97,13 93,70

2017 800.000.000.000 120.000.000.000 15 ---

Perkembangan Dana Keistimewaan DIY


Kebijakan Dana Dana Desa TA. 2017

14

DDIALOKASIKAN UNTUK 74.954 DESA

Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan

DFormula 90:10 merupakan pilihan yang terbaik

memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4, dan standar deviasi yang paling rendah.

D

Cara penghitungan konsisten dengan tahun sebelumnyaProporsi dan bobot formula: 90% Alokasi Dasar (Pemerataan), 10% variabel jumlah penduduk desa (25%), angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan

tingkat kesulitan geografis desa (30%)

D

Penggunaan dan pelaporan Dana Desa

Penggunaan diarahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disertai upaya peningkatankualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.


Pendapatan asli Desa

Lain-lain Pendapatan yang sah

hibah dan sumbanganpihak ketiga

1

5

6

7

bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota

3

2

4

Alokasi APBN :• Dari realokasi

anggaran pusatberbasis desa

• 10% dari dandiluar danatransfer ke daerahsecara bertahap

Bagian dari PDRDkabupaten/kota• Paling sedikit

10%

Alokasi Dana Desa (ADD)• Paling sedikit 10% dari dari

dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangiDAK

Sumber Pendapatan Desa

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2015 2016 2017

DD ADD BAGI HASIL PDRD

(dalam miliar) 2015 2016 2017

DANA DESA (DD) 20.766 46.982 60.000

ALOKASI DANA DESA (ADD) 33,835 35.455 33.224

BAGI HASIL PDRD 2.650 2.849 3.119

TOTAL 57.251 85.286 96.344

JUMLAH DESA 74.093 74.754 74.954

RATA-RATA DANA PER DESA (dlm juta rupiah)

772,6 1.140,8 1.285,3


Pengalokasian Dana Desa

Transfer ke Daerah

Dana Desa

APBN DANA DESA PER KAB/KOTA DANA DESA PER DESA

10 % Formula

25% x Jumlah PendudukDesa

35% x Jumlah PendudukMiskin Desa

10% x Luas Wilayah Desa

30% x IKK

MENTERI KEUANGAN BUPATI/WALIKOTA

25% x Jumlah Penduduk Desa

35% x Jumlah PendudukMiskin Desa

10% x Luas Wilayah Desa

30% x IKG

Alokasi Dasar Formula=PAGU DD -ALOKASI DASAR

ALOKASI DASAR/DESA

XJUMLAH

DESA

90% Alokasi Dasar

Proporsi

(Alokasi

Dasar:

Formula)

TA 2015Rp20,7 Triliun



Rata-

rata/Desa

(juta)

Alokasi

max (juta)

Alokasi min

(juta)Rasio

Rata-

rata/Desa

(juta)

Alokasi max

(juta)

Alokasi

min (juta)Rasio

Rata-

rata/Desa

(juta)

Alokasi

max (juta)

Alokasi

min (juta)Rasio

90:10 280 1.121 254 1:4 628 2.221 570 1:4 800 2.819 726 1:4

80: 20 280 1.961 228 1:8 628 3.813 512 1:8 800 4.838 652 1 : 7

75: 25 280 2.382 215 1:11 628 4.610 483 1:10 800 5.848 616 1:10


BaliNusa Tenggara

Maluku

No. Provinsi Pagu

1 Aceh 4.892,57

2 Sumut 4.197,97

3 Sumbar 796,54

4 Riau 1.269,31

5 Jambi 1.090,94

6 Sumsel 2.267,26

7 Babel 261,66

8 Kepri 228,18

9 Bengkulu 1.035,34

10 Lampung 1,957.49

Total 17.997,27

No. Provinsi Pagu

1 Jabar 4.547,51

2 Jateng 6.384,44

3 DIY 368,57

4 Jatim 6.339,56

5 Banten 1.009,51

Total 18.649,59

No. Provinsi Pagu

1 Bali 537,26

2 NTB 865,01

3 NTT 2.360,35

Total 3.762,63

No. Provinsi Pagu

1 Kalbar 1.616,73

2 Kalteng 1.148,90

3 Kalsel 1.430,38

4 Kaltim 692,42

5 Kaltara 369,94

Total 5.258,36

No. Provinsi Pagu

1 Maluku 961,60

2 Malut 832,41

3 Papua 4.300,95

4 Papbar 1.364,41

Total 7.459,37

No. Provinsi Pagu

1 Sulut 1.161,36

2 Sulteng 1.433,83

3 Sulsel 1.820,52

4 Sultra 1.482,03

5 Gorontalo 513,96

6 Sulbar 461,09

Total 6.872,79

Sebaran Dana Desa 2017

17


Output penggunaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa

Dana Desa digunakan untuk dua bidang prioritas: Pembiayaan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa,

melalui Swakelola dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa setempat.

Pembiayaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa

18


EXISTING MENJADI

Dari RKUN

ke RKUD

(KPPN

JAKARTA II)

Tahap I : 60%, bulan

Maret

Syarat:

1. Perda mengenai APBD TA

berjalan;

Dari RKUN

ke RKUD

(KPPN

DAERAH)

Tahap I : 60%,

paling cepat

bulan Maret,

paling lambat

bulan Juli

Syarat :

1. Perkada mengenai Penjabaran APBD TA

berjalan;

2. Perkada mengenai tata cara

pembagian dan penetapan

rincian DD setiap Desa; dan

2. Perkada mengenai tata cara pembagian

dan penetapan rincian DD setiap Desa;

dan

3. Laporan realisasi penyaluran dan

konsolidasi penggunaan DD TA

sebelumnya.

3. Laporan konsolidsi realisasi penyaluran

dan realisasi penyerapan DD TA

sebelumnya.

Tahap II : 40%, bulan

Agustus

Syarat:

1. Laporan DD Tahap I telah

disalurkan paling kurang 50%;

Tahap II : 40%,

paling cepat

bulan Agustus

Syarat :

1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke

RKD paling kurang 90%;

2. Laporan DD Tahap I telah

digunakan oleh desa paling

kurang paling kurang 50%.

2. Laporan DD Tahap I telah diserap oleh

desa paling kurang 75%; capaian output

paling kurang 50%.

Dari RKUD

ke RKD

(Oleh

Walikota/

Bupati)

Tahap I : 60% 7 hari

kerja setelah diterima

dari RKUN

Syarat:

1. Perdes APB Desa;

Dari RKUD

ke RKD

(Oleh

Walikota/

Bupati)

Tahap I : 60% 7

hari kerja setelah

diterima dari

RKUN

Syarat:

1. Perdes APB Desa; dan

2. Laporan realisasi penggunaan DD

tahun anggaran sebelumnya

2. Laporan realisasi penyerapan DD tahun

anggaran sebelumnya.

Tahap II : 40% 7 hari

kerja setelah diterima

dari RKUN

Syarat:

1. Laporan penggunaan DD Tahap I

paling kurang 50% DD Tahap I

telah digunakan.

Tahap II : 40% 7

hari kerja setelah

diterima dari

RKUN

Syarat:

1. Laporan penyerapan DD Tahap I

menunjukkan paling kurang 75%; dan

capaian output paling kurang 50%.

Penyaluran Dana Desa Berbasis Kinerja Pelaksanaan“Penyaluran berbasis kinerja ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa, sehingga dapat

mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”


Sinergi Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa

•Perbaikan mekanisme penyaluran untukpenguatan verifikasi administrasi dan output fisiksebagai penerapan output based transfer.

Monitoring & Evaluasi

•Perbaikan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Dana Desa untuk memantau efektivitas penggunaan.

SINERGI DJPK

DAN DJPB

(Kanwil DJPB dan KPPN)

Penyaluran Dana Desa


• Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sekurangnya 10%

dari Dana Perimbangan yang

diterima Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

• Jika ADD tidak terpenuhi, Menkeu dapat melakukanpenundaan dan/ataupemotongan alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangiDAK yang seharusnya disalurkanke Desa.

Kewajiban Pemenuhan Alokasi Dana Desa

Tata Cara Penundaan/Pemotongan Dana Desa


Kebijakan Hibah Daerah

Prinsip Pemberian dan Kriteria Daerah Penerima Hibah

Prinsip

a. Mendanai penyelenggaran Urusan sesuaiKewenangan Pemda dalam Hubungan KeuanganPusat dan Daerah

b. Dapat diteruskan kepada BUMD

c. Prioritas penyelenggaraan pelayanan publik

d. Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiscal

e. Melalui mekanisme APBN dan APBD

f. Melalui Perjanjian

Kriteria Daerah Penerima Hibah

a. Kesiapan Anggaran dalam APBD

b. Memenuhi Kriteria Teknis yang ditentukan K/L teknis pengelola kegiatan hibah selaku exceutingagency

Sumber Pendanaan Hibah

• Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian

• Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungankeuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Sumber: Pinjaman Luar Negeri• digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan

Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional

Sumber: Hibah Luar Negeri• kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;• kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau• kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi

Hibah Luar Negeri.

Sumber: Penerimaan Dalam Negeri• kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan

peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;

• kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;

• kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau

• kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah


Penganggaran Hibah Daerah

PENGANGGARAN DI PUSAT

• Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negarasesuai ketentuan perundang-undangan

• Dalam hal APBN telah ditetapkan:penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN

• Setelah APBN Perubahan ditetapkan:penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

PENGANGGARAN DI DAERAH

• Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah

• Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan

• Dalam hal APBD telah ditetapkan: penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD

• Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan: penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Mekanisme Pendanaan Hibah Daerah

24

Langkah-langkah pendanaan melalui Hibah Daerah : Daerah menyampaikan usulan kebutuhan hibah kepada K/L selaku executing agency, untuk dilakukan verifikasi;

Berdasarkan hasil verifikasi, K/L menyampaikan usulan kepada Kemenkeu untuk dianggarkan dalam APBN/APBNP;

Setelah ditetapkan dalam APBN/APBNP, Kemenkeu menetapkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) danPerjanjian Hibah Daerah (PHD).

Daerah melaksanakan kegiatan Hibah, untuk selanjutnya setelah kinerja output diverifikasi K/L dilaporkan ke Kemenkeu utk disalurkan hibahnya (output based)

PENYALURAN DANA HIBAHPELAKSANAAN KEGIATAN PERJANJIAN HIBAH

ANTARA MENKEU DAN KEPALA DAERAH (PHD)

MENKEU

PEMBAHASAN BERSAMA K/L,

DILANJUTKAN

PENETAPAN MK :

SURAT PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH (SPPH)

KEPADA PEMDA

K/L

PENGUSULAN NILAI HIBAHDAN PEMDA PENERIMA

HIBAH

Mempertimbangkan:

a) Kapasitas fiskal daerah;

b) Daerah yang ditentukan oleh

Pemberi Hibah Luar Negeri;

c) Daerah yang memenuhi

persyaratan yang ditentukan oleh

K/L; dan/atau

d) Daerah tertentu yang ditetapkan

oleh Pemerintah

Pemda sebagai Implementing

Agency bertanggung jawab atas

penyelesaian kegiatan dan

penggunaan dana hibah sesuai

Perjanjian Hibah dan Manual

Teknis

Penyaluran dilakukan

berdasarkan kinerja

yang di-verifikasi K/L

Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan

PEMDA

Pemda menyusun RK

dan RT sebagai dasar

penganggaran

berkoordinasi dengan

K/L

DAERAH

MENGUSULKAN NILAI KEBUTUHAN HIBAH

KEPADA K/L SEBAGAI EXECUTING AGENCY

SPPH Merupakan Penetapan

Daerah Penerima Hibah beserta

besarannya


Penyaluran Hibah Daerah

PMK Nomor 188/PMK.07/2012 jo. PMK Nomor214/PMK.07/2015 tentang tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat

Kepada Pemerintah Daerah

PMK Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah PusatKepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi

Dan Rekonstruksi Pascabencana


Alokasi Hibah Daerah Tahun 2017

No Jenis Hibah REALISASI PAGU

Tahun 2016 Tahun 2017 I Hibah Penerusan Pinjaman

1MRT 1,613,954,695,129 763,304,000,000

2Water Resource and Irrigation Sector Management Project Phase 2 (WISMP-2)

81,947,313,083 252,960,000,000

II Hibah Penerusan Hibah LN1Hibah Air Minum Australia 64,550,000,000

2Hibah Air Limbah Australia 13,440,000,000

3Hibah Australia untuk Pembangunan Sanitasi

10,345,000,000 86,060,000,000

4Microfinance For Innovation Fund (MIF) -

5PKP-SPM Diknas 128,520,535,805 500,000,000

6Project Biodiversity Conservation and Climate Protection In Leuseur Ecosytem (Aceh)

- 16,650,000,000

7Exploration of Seulawah Geothermal Working Area (Aceh)

- 1,000,000,000

8Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)

56,753,905,170 -

9 Instalasi Pengelolaan Air Limbah untukKota Palembang

- 500,000,000

III Hibah Dalam Negeri1Rekonstruksi dan Rehabilitasi 747,225,000,000 -

2Hibah Air Minum Murni 466,410,082,000 850,000,000,000 3Hibah Limbah 3,134,840,620 150,000,000,000 4Penyelesaian Piutang Pemerintah pada

PDAM3,860,888,373,980 -

Jumlah 6,969,179,745,787 2,198,964,000,000

I. PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN

mengatasi permasalahan transportasi di DKI Jakarta

meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai

dan irigasi dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian

II. HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN

dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan

sambungan air minum berdasarkan capaian kinerja (output based)'

dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan septic tank

berdasarkan capaian kinerja (output based)'

mendanai pelaksanaan exploration of seulawah gothermal working

area aceh dlm rangka program percepatan pembangkit tenaga listrik mempercepat pencapaian pembangunan sektor air limbah dan

persampahan meningkatkan kapasitas Pemprov dalam pengelolaan dan

pemeliharaan jalan

memperkuat permodalan lembaga keuangan formal di daerah dalam

rangka peningkatan akses layanan keuangan bagi lembaga/usaha mikro

dan kecil

memperkuat kapasitas pengelola pendidikan dalam melakukan

perencanaan, pengenggaran dan pengelolaan layanan pendidikan

memberikan dukungan atas keberlangsungan konservasi alam pada

ekosistem di area gunung leuser III. PENERIMAAN DALAM NEGERI YANG DIHIBAHKAN

dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan

sambungan air minum berdasarkan capaian kinerja (output based)

dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem

air limbah perpipaan bagi masyarakat

penyelesaian piutang negara kepada PDAM

membantu pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 4

Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana

2 Hibah Sanitasi

3 Hibah Non Kas Penyelesaian Piutang Pemerintah

8 Biodiversity Conservation and Climate Protection in

The Gunung Lauser Ecosystem

1 Nationwide Water Hibah Program

6 Hibah Microfinance for Innovation Fund

7 Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar

4 Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan

Sanitasi (sAIIG)

5 Provincial Road Improvement and Maintenance

(PRIM)

2 Hibah Air Limbah

3 Development of Seulawah Agam (Exploration of

Seulawah Geothermal Working Area (Aceh))

2 Water Resources and Irrigation Sector Management

Program-Phase II (Wismp 2)

1 Hibah Air Minum

No. Jenis Hibah

1 Hibah Mass Rapid Transit (MRT) Project

Tujuan

• Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan dianggarkan pada APBN-P Tahun 2017 yang merupakan pengalihan dari Dana cadangan

• Alokasi Hibah yang berasal dari Luar Negeri bersifat tentatif menunggu perpanjangan Agreement (Air Minum, Air Limbah, Sanitasi, dan PRIM)


Kebijakan Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pengertian Pinjaman Daerah

Pemda dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemda. Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang

digunakan untuk menutup (i) defisit APBD, (ii) pengeluaran pembiayaan, dan/atau (iii) kekurangan arus kas.

Pemda dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal kepada BUMD dalam kerangka hubungan keuangan Pemerintah Daerah dan BUMD.

Prinsip Umum Pinjaman Daerah

Sumber Pinjaman Daerah

Pemerintah Pusat (Penerusan Pinjaman Luar Negeri, PenerusanPinjaman Dalam Negeri, PT. SMI).

Pemerintah Daerah Lain; Lembaga Keuangan Bank; Lembaga Keuangan Bukan Bank; Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah.

Syarat Pinjaman Daerah

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umumAPBD tahun sebelumnya

2. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untukmengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan olehPemerintah Pusat

3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman

4. Tidak mempunyai tunggakan Pinjaman kepada PemerintahPusat, apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumberdari Pemerintah Pusat

5. Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengahdan Panjang.

[PAD + DAU + (DBH–DBH DR)] – BWPokok Pinjaman+Bunga+Biaya Lain ≥ 2,5DSCR =


Obligasi Daerah

1. Surat Utang yang diterbitkan oleh Pemda yang ditawarkan kepadapublik melalui penawaran umum di pasar modal dengan menggunakanmata uang rupiah.

2. Umumnya mempunyai jangka waktu >5 tahun

3. Membiayai kegiatan investasi pelayanan publik yang dapatmenghasilkan penerimaan APBD.

4. Tidak dijamin oleh pemerintah pusat.

5. Risiko ditanggung pemerintah daerah.

6. Membayar biaya bunga secara berkala.

7. Melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

8. Nilai saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal pada saat diterbitkan.

Prinsip Umum Obligasi Daerah

1. Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditariktidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahunsebelumnya.

2. Memenuhi DSCR yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Mendapat persetujuan prinsip dari DPRD, yang meliputi nilai bersihmaksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan, kesediaanpembayaran pokok dan bunga, dan kesediaan pembayaran segalabiaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

4. Mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

5. Audit terakhir LKPD mendapat opini WDP atau WTP.

Persyaratan Obligasi Daerah

Dokumen Persyaratan Obligasi Daerah1. Kerangka Acuan Kegiatan;2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;3. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berkenaan;4. Perhitungan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan defisit

APBD;5. Perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR);6. Surat persetujuan prinsip DPRD;7. Struktur organisasi, perangkat kerja, dan SDM unit pengelola Obligasi

Daerah.

Penilaian Obligasi Daerah1. Penilaian Administrasi:

-Kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah;-Kesesuaian format dokumen; -Kesesuaian informasi antar dokumen;-Kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah (dengan pertimbangan dari

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko).2. Penilaian Keuangan:

-Jumlah kumulatif pinjaman; -Debt Service Coverage Ratio (DSCR); dan -Jumlah defisit APBD.


Proses Penerbitan Obligasi Daerah

DJPPR


Mekanisme Pinjaman Daerah Dan Konsep Pinjaman Daerah Ke Depan

30

Konsep Pinjaman Daerah Kedepan: Regional Infrastructure DevelopmentFund (RIDF)

Kegiatan/Proyek yang Dibiayai Pinjaman Daerah

Mekanisme Pinjaman Daerah Perbankan Mekanisme Pinjaman Daerah PT SMI

Pemda yang memenuhi persyaratan Pinjaman Daerah dapat mengajukan pinjaman dengan mekanisme sebagai berikut:


Terima Kasih

Documents

Kebijakan Pengalokasian, Penyaluran dan Pelaporan Transfer ... · Banten 37,5 43,1 80,6 4 0 1 Jumlah 577,5 2.017,7 2.595,2 41 12 33 Se-Provinsi Alokasi DID 2017* Daerah Penerima