15

KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

  • Upload
    vandan

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat
Page 2: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

i

KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

YANG BERPRINSIP INKLUSIF

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

TAHUN 2015

Page 3: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

ii

KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

YANG BERPRINSIP INKLUSIF

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

Ketua

Dr. H. Suwito, M.Ag.

Anggota

Ahmad Muttaqin, M.Si.

Kholil Lur Rochman, S.Ag., M.Pd.I.

Safrudin Aziz, S.IP., M.Pd.I.

Rofina Dienasari, S.H.I.

Risqi Dias Kurniawan, S.Kom.

Arif Hidayat, S.Pd., M.Hum.

Penerbit

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624, Fax.

0281-636553

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Page 4: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

iii

KATA PENGANTAR

Pendidikan adalah hak asasi manusia. Ini disepakati

masyarakat internasional tahun 2000 di bawah pimpinan UNESCO.

Menjamin konsep pendidikan semacam ini adalah tugas Perguruan

Tinggi. Untuk itu yang utama adalah memperbaiki hak pendidikan

bagi manusia yang hidup dalam kemiskinan, keterbatasan hal

semacamnya.

IAIN Purwokerto berusaha untuk menjadi Perguruan Tinggi

yang inklusif dengan mempersiapkan diri menerima mahasiswa dari

berbagai macam kalangan. Adanya kesenjangan yang terjadi antara

kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan

implementasinya di Perguruan Tinggi ini seolah pendidikan hanya

bisa diakses oleh kalangan tertentu saja. Untuk menjawab

permasalahan terebut, maka disusun kebijakan terkait dengan

penerimaan mahasiswa baru yang inklusif dengan tujuan untuk

melakukan inisiasi kampus inklusif, serta menjadikan IAIN

Puwokerto sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia.

Purwokerto, Juni 2015

Penyusun

Page 5: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................... i

TIM PENYUSUN ............................................................................. ii

KATA PENGANTAR ........................................................................ iii

DAFTAR ISI ................................................................................... iv

SK REKTOR ................................................................................... 1

BAB I KETENTUAN UMUM ........................................................ 3

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP .................................... 4

BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS BERAGAMA ............... 5

BAB IV KEBIJAKAN TENTANG RAS DAN GOLONGAN

TERTENTU ....................................................................... 6

BAB V KEBIJAKAN SECARA GEOGRAFIS ................................ 6

BAB VI KEBIJAKAN TENTANG DISABILITAS ............................. 7

BAB VII KEBIJAKAN TENTANG STATUS SOSIAL ...................... 7

BAB VIII KEBIJAKAN TENTANG MAHASISWA BERPRESTASI .... 8

BAB IX SOAL UJIAN .................................................................... 9

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN ......................................... 9

BAB XI PENUTUP ....................................................................... 10

Page 6: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

1

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

NO 111 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

YANG BERPRINSIP INKLUSIF

REKTOR INSTIUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Menimbang :

Bahwa dalam rangka mewujudkan mutu

pendidikan yang unggul dan melampaui

standar pendidikan nasional, maka perlu

disusun Peraturan Rektor tentang Kebijakan

Penerimaan Mahasiswa Baru yang Berprinsip

Inklusif Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 1Tahun 2013 Tentang

Page 7: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

2

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka

Kreditnya;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014

tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 29

Tahun 2016 tentang Pemberian,

Penambahan, dan Pengurangan

Tunjangan Kinerja Pegawai pada

Kementerian Agama (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

920);

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 407

Tahun 2000 tentang Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian dalam

dan/ atau dari Jabatan pada Perguruan

Tinggi Agama Negeri di iingkungan

Departemen Agama;

9. Peraturan Peresidan Republik Indonesia

Nomor 139 Tahun 2014 tentang

Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Purwokerto menjadi IAIN

Purwokerto;

10. Peraturan Menteri Agama Republik

Page 8: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

3

Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata kerja IAIN

Purwokerto;

11. peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang

Statuta IAIN Purwokerto; dan

Menetapkan :

Pertama :

Kedua :

Ketiga :

MEMUTUSKAN

Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru yang

Berprinsip Inklusif Institut Agama Islam Negeri

Purwokerto Tahun 2018.

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat

Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam

keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.

Keputusan ini berlaku mulai Juli 2018, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya

disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Negeri di bawah Kementrian Agama.

2. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola

penyelanggaraan pendidikan tinggi pada Institut.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam

Page 9: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

4

satu rumpun ilmu, disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau

seni.

4. Jurusan adalah himpunan program studi dalam sub rumpun ilmu

yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

6. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang

mengelenggarakan pendidikan Program Magister, Program

Doktor, danatau Program Spesialis dalam multi-disiplin ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

8. Direktur adala pimpinan Pascasarjana pada Institut.

9. Ketua Jurusan adalah pimpinan pada Jurusan.

10. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab

penyelenggaraan program studi.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

utama mentransfornasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

13. Calon mahasiswa adalah calon peserta didik yang sudah

mendaftar, namun belum dinyatakan diterima.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan disusunnya kebijakan penerimaan mahasiswa baru

yang berpinsip inklusif adalah:

1. Untuk memberikan keberpihakan kepada:

a. Calon mahasiswa beragama tertentu,

Page 10: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

5

b. Calon mahasiswa berasal dari ras tertentu,

c. Calon mahasiswa dari golongan tertentu,

d. Calon mahasiswa disabilitas,

e. Calon mahasiswa dengan gender tertentu,

f. Calon mahasiswa dengan status sosial tertentu,

g. Calon mahasiswa dengan prestasi akademik.

2. Untuk memberikan keberagaman dalam civitas akademika IAIN

Purwokerto.

Pasal 3

Ruang lingkup kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang

berpinsip inklusif adalah:

1. Kebijakan tentang status beragama.

2. Kebijakan tentang ras dan golongan tertentu.

3. Kebijakan secara geografis.

4. Kebijakan disabilitas.

5. Kebijakan status sosial.

6. Kebijakan Mahasiswa Berprestasi.

7. Soal Ujian.

8. Pengambilan Keputusan.

BAB III

KEBIJAKAN TENTANG STATUS BERAGAMA

Pasal 4

1. IAIN Purwokerto memberi kebabasan kepada calon mahasiswa

baru untuk beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

2. IAIN Purwokerto tidak membeda-bedakan agama calon

mahasiswa baru dalam proses seleksi masuk.

Page 11: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

6

3. Calon mahasiswa baru dari agama bukan Islam diberi hak yang

sama dalam melakukan pendaftaran, tes dengan soal yang

sama, dan grade kelulusan yang sama.

BAB IV

KEBIJAKAN TENTANG RAS DAN GOLONGAN TERTENTU

Pasal 5

1. IAIN Purwokerto memberi kesempatan yang sama kepada

semua ras dan golongan untuk menjadi mahasiswa, selama

memenuhi persyaratan dalam proses seleksi.

2. IAIN Purwokerto tidak membeda-bedakan ras dan golongan

tertentu dari calon mahasiswa baru.

3. Calon mahasiswa baru dari ras dan golongan tertentu diberi hak

yang sama dalam melakukan pendaftaran, tes dengan soal

yang sama, dan grade kelulusan yang sama.

BAB V

KEBIJAKAN SECARA GEOGRAFIS

Pasal 6

1. IAIN Purwokerto memberikan kuota 20% dari daya tampung

untuk mahasiswa yang secara geografis berasal dari luar

Propinsi Jawa Tengah.

2. Jika kuota 20% itu telah terpenuhi, maka selebihnya

diberlakukan pola yang sama dengan calon mahasiswa baru

lainnya.

3. IAIN Purwokerto memberikan prioritas untuk daerah-daerah

tertentu (Bina Lingkungan) dengan kententuan:

a. Di daerah tersebut belum pernah ada yang kuliah di IAIN

Purwokerto.

Page 12: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

7

b. Keberadaan calon mahasiswa baru tersebut dapat

membangkitkan semangat warga di sekitarnya untuk kuliah

di IAIN Purwokerto.

c. Daerah yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

BAB VI

KEBIJAKAN TENTANG DISABILITAS

Pasal 7

1. IAIN Purwokerto memberi kesempatan yang sama kepada calon

mahasiswa yang cacat fisik.

2. IAIN Purwokerto tidak memberikan perlakuan yang berbeda

kepada calon mahasiswa baru yang mengalami cacat fisik.

3. Calon mahasiswa baru yang mengalami cacat fisik diberi hak

yang sama dalam melakukan pendaftaran, tes dengan soal

yang sama, dan grade kelulusan yang sama.

BAB VII

KEBIJAKAN TENTANG STATUS SOSIAL

Pasal 8

1. IAIN Purwokerto berkewajiban memberikan menjamin peserta

didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta

didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai

pendidikan.

2. IAIN Purwokerto memberikan kuota 7% dari daya tampung

secara keseluruhan untuk mahasiswa miskin.

3. IAIN Purwokerto memberikan beasiswa bidikmisi untuk

mahasiswa miskin yang memiliki berprestasi, dan selama kuliah

memiliki IPK di atas 3,00.

4. IAIN Purwokerto memberikan beasiswa UKT nol rupiah untuk

mahasiswa miskin.

Page 13: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

8

5. IAIN Purwokerto memberikan membobot tersendiri untuk calon

mahasiswa baru dengan penghasilan dari orangtua rendah.

Penghasilan orangtua diberi bobot juga (penghasilan rendah

bobot tinggi).

BAB VIII

KEBIJAKAN TENTANG MAHASISWA BERPRESTASI

Pasal 9

1. IAIN Purwokerto berkewajiban memberikan jaminan peserta

didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi calon

peserta didik yang memiliki prestasi, baik akademik maupun non

akademik, apabila dianggap layak.

2. Calon mahasiswa yang memiliki kecakapan tertentu diberikan

prioritas besar untuk diterima di IAIN Purwokerto.

3. Kecakapan calon mahasiswa (sebagaimana point 2) di

antaranya:

a. Berprestasi secara akademik pada tingkat internasional atau

nasional.

b. Berprestasi bidang olahraga pada tingkat internasional atau

nasional.

c. Berprestasi bidang seni pada tingkat internasional atau

nasional.

d. Hafal al-Qur’an 30 Juz.

Pasal 10

Jenis-jenis beasiswa berprestasi untuk calon mahasiswa baru

di IAIN Purwokerto antara lain:

1. Beasiswa Berprestasi.

2. Beasiswa Bidikmisi.

3. Beasiswa Tahfidz.

4. Beasiswa Kejuaraan.

Page 14: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

9

5. Beasiswa Supersemar.

6. Beasiswa Penguatan Prodi.

BAB IX

SOAL UJIAN

Pasal 11

1. Soal ujian tertulis untuk Tes Potensial Akademik (TPA), Tes

Pengetahuan Dasar Umum, dan Tes Wawasan Keislaman

dibuat sama.

2. Soal Tes Bahasa Inggris untuk program studi umum dibuat

sama. Sementara itu, Soal Tes Bahasa Inggris untuk calon

mahasiswa yang mendaftar Program Studi Tadris Bahasa

Inggris, soal dibuat berbeda dari segi tingkat kesukarannya.

3. Soal Tes Bahasa Arab untuk program studi umum dibuat sama.

Sementara itu, Soal Tes Bahasa Arab untuk calon mahasiswa

yang mendaftar Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, soal

dibuat berbeda dari segi tingkat kesukarannya.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

1. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau

ditolak menjadi Mahasiswa IAIN Purwokerto, Panitia

Penerimaan Mahasiswa Baru akan mengambil keputusan

berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru;

2. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia

penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam

bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru;

Page 15: KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG …iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/KEBIJAKAN-PENERIMA... · BAB III KEBIJAKAN TENTANG STATUS ... c. Daerah yang memiliki tingkat

10

3. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon

mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini, dapat

dibicarakan lebih lanjut dalam rapat internal dan dimungkinkan

dilakukan perbaikan pada dokumen ini.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 2 Juni 2015

Rektor,

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 19670815 199203 1 003