KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN … · Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 44 Gambar 4. Tahapan

i

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA

DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

DESA UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT (Studi Kasus Desa

Bogem Kecamatan Japah Kabupaten Blora)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Rizky Winda Nurrahma

NIM. E0012339

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





Disusun oleh:


NIM. E0012339

Disetujui dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Agustus 2016

Dosen Pembimbing II

Achmad, S.H., M.H.

NIP. 198205062010121001

Dosen Pembimbing I

Suranto, S.H., M.H.

NIP. 195608121986011001

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





Disusun oleh :

RIZKY WINDA NURRAHMA

NIM. E0012339

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2016

DEWAN PENGUJI

1. Jatmiko Anom Husodo, S.H,.M.H.

NIP. 197004241995121001 (................................)

2. Achmad, S.H,.M.H.

NIP. 198205062010121001 (.................................)

3. Suranto, S.H,.M.H

NIP. 195608121986011001 (.................................)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNS

(Prof. Dr.Supanto, S.H,. M.Hum)

NIP. 19601107 198601 1 001

PERNYATAAN

iv

Nama : Rizky Winda Nurrahma

NIM : E0012339

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul :

“KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA



Bogem Kecamatan Japah Kabupaten Blora)” adalah betul-betul karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda

citaisi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.Apabila dikemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (Skripsi) ini.


Yang Membuat Pernyataan,

Rizky Winda Nurrahma NIM. E0012339

v

MOTTO

Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah

untuk dirinya sendiri

( Al-Ankabut)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagi kamu. Dan boleh

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah)

Kebanggaan kita terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit

kembali setiap kita jatuh

(Confusius)

vi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur, Penulis mempersembahakn penulisan hukum ini

kepada:

Allah SWT atas segala kenikmatan dan karunia-Nya yang selalu memberikan

yang terbaik;

Keluargaku tempatku belajar tentang kehidupan. Bapak Saefuddin, Ibu Sri

Purwanti Setyaningsih, Kakakku Rizky Yulda Hikmawan, serta adikku Rizky

Yulinda Nurul Istiqomah

Sahabat-sahabatkuyang selalu menemaniku dalam suka dan duka selama

berproses dan berkembang dalam hidup selama ini

Almamater tercinta Fakultas Hukum UniversitasSebelas Maret Surakarta

Semua yang telah mendukung saya sampai penulisan hukum ini selesai,

terima kasih banyak

vii

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta

diiringi rasa syukur kehadirat Illahi Rabi atas segala petunjuk, berkat dan rejeki

yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan

hukum ini. Penulisan hukum ini berjudul “Kebijakan Pemerintah Desa dalam

Pengelolaan Dana Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa untuk Menciptakan Good Government(Studi Kasus Desa Bogem,

Kecamatan Japah, Kabupaten Blora)” dapat penulis selesaikan dengan lancar.

Tujuan utama dalam penulisan hukum ini untuk melengkapi salah satu

syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penulis menyadari bahwa

dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta

dorongan dari berbagai pihak. Atas perhatian yang besar selama penulisan hukum

ini, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta;

2. Suranto, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas

Hukum Sebelas Maret Surakarta dan Pembimbing I Penulisan Hukum

(Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan

pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan

hukum ini;

3. Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing II

Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan,

dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian

penulisan hukum ini;

4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi

ilmu yang tak ternilai harganya dalam proses menuju penyusunan

penulisan hukum ini;

viii

5. Kepala Desa Bogem yang memberikan berbagai informasi yang

diperlukan penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini;

6. Keluarga besarku, Bapak, Ibu, Mas Yulda, dan Dek Linda, serta sepupuku

Norri Tisa dan Wayan Arga yang membantu penulis dalam berproses dan

mengajarkan banyak hal dalam hidup;

7. Sahabat-sahabatku Apriantoro, Nuriana Alifatul, Monica Putri, Primadewi,

Hanna Candra, Arga Kurniawan, Fredyta, Rheza Randy, Ratih, Bella, Lia,

FH Grade Ori dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada

khususnya.


Penulis


E0012339

ix

DAFTAR ISI

HalHALAMAN JUDUL…………………………………………………………… i

PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………………………

PERSETUJUAN PENGUJI.................................................................................

ii

iii

PERNYATAAN………………………………………………………………… iv

MOTTO………………………………………………………………………… v

HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………………….. vi

KATA PENGANTAR………………………………………………………..... vii

DAFTAR ISI………………………………………………………………….. ix

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………….. xi

DAFTAR TABEL……………………………………………………………… xii

ABSTRAK……………………………………………………………………… xiii

ABSTRACT……………………………………………………………………. xiv

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah……………………………..…………….. 1

2. Perumusan Masalah………………………………..……………..... 5

3. Tujuan Penulisan…………………………………..……………….. 6

4. Manfaat Penulisan………………………………..………………… 7

5. Metode Penulisan………………………………..…………………. 8

6. Sistematika Penulisan Hukum…………………..………………..... 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Kebijakan……………………………………….. 12

2. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa…………………...……………

a) Pengertian Desa…………………………………………………

b) Pengertian Pemerintah Desa…………………………………….

c) Pengertian Alokasi Dana Desa…………………………………..

13

13

18

23

x

3. Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa…………………… 26

4. Tinjauan Tentang Good Government………………………………

a) Pengertian Good Government………………………………….

b) Prinsip-Prinsip Good Government……………………………..

31

31

32

B. Kerangka Pemikiran………………………………………………………… 36

BAB III. PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian

A. Kabupaten Blora.............................................................................. 38

B. Desa Bogem……………………………………………………..…. 39

2. Pengelolaan Dana Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa di Desa Bogem Kecamatan Japah Kabupaten Blora

A. Dasar Hukum………………………………………………….......... 41

B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bogem……………………………. 52

C. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Pasca

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk

Menciptakan Good Government di Desa Bogem…………………... 63

3. Hambatan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa Terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bogem

Kecamatan Japah Kabupaten Blora

A. Hambatan .................……………………………………………...... 68

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan ..................…………………………………………...... 71

B. Saran........... ...................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA 73

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 36

Gambar 2. Peta Desa Bogem 40

Gambar 3. Tahapan Pengelokasian Dana Desa berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

44

Gambar 4. Tahapan Perencanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

45

Gambar 5. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

47

Gambar 6. Tahapan Penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

48

Gambar 7. Tahapan Pelaporan Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

49

Gambar 8.Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bogem 53

Gambar 9.Tahapan Pengelolaan Dana Desa di desa Bogem 61

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Pendapatan Desa 29

Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Bogem berdasarkan Jenis Kelamin 40

Tabel 3. Struktur pemerintahan Desa Bogem 41

Tabel 4. Data Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Desa Bogem 55

Tabel 5. Struktur Tim Pelaksana Desa Bogem 57

Tabel 6. Hasil-Hasil Pembangunan yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa

Pembangunan di Desa Bogem

Tabel 7 Bidang atau Kegiatan Pembangunan Desa

59

65

Tabel 7. Struktur Pemerintah Desa beserta pendidikan terakhir 66

xiii

ABSTRAK

Rizky Winda Nurrahma, E0012339, 2016, KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT.(Studi Kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government (studi kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora) serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika ditemukan hambatan maka tentunya harus dicari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini bersifat empiris.Data diperoleh berdasarkan penelitian di Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Penelitian dilakukan terhadap kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan data sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government dilakukan mengenai beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan dan dapat dikatakan memiliki tata pemerintahan yang baik.Selain hal tersebut dalam pelaksanaan tentunya pemerintah desa juga menemui berbagai hambatan.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa, Good Government.

xiv

ABSTRACT

Rizky Winda Nurrahma, E0012339, POLICY OF VILLAGE IN MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS AFTER LAW NUMBER 6 OF 2014 ABOUT VILLAGE FOR CREATE THE GOOD GOVERNNMENT. (Study Case Village Bogem, Sub District Japah, District Blora) Law Faculty Sebelas Maret University.

This research is to knowing about policy of village in management of village funds after Law Number 6 of 2014 about Village for create the good government (study case Village Bogem, Sub District japah, District Blora) and the obstacles in the implementation.About the obstacles, then there is should be a solution to handle it.

This research is empirical.The law material is from research in Village Bogem, Sub District japah, District Blora.Researching toward village policy in management of village funds after Law Number 6 of 2014 about village to create the good government.The law materials were collected by field study and literature for primary material and secondary material by analysis of the qualitative description.

The result of this research is the policy of village in management of village funds after Law Number 6 of 2014 about Village to create the good government is done by planning stages, implementation stages, responbilities stages, and controlling stages and also it can be conclusion that it has good government. furthermore, there are obstacles in the implementation of the management in village funds.

Keywords: Village Policy, Management of Village Funds, Good Government.

Documents

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN … · Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 44 Gambar 4. Tahapan