Kebijakan Pembangunan

Rendah Karbon

Indonesia

Irfan D. Yananto,SE, MERE - Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas 1 6 . 1 2 . 2 0 2 0

Faktanya, emisi karbon & perubahan iklimtelah berdampak pada terjadinya bencana & penurunan kualitas lingkungan di Indonesia

Menurunnya kualitas

udara, laut, air dan

tutupan lahan

Kegagalan panen

disebabkan

kekeringan ekstrem

Biodiversitas terancam

dan ekosistem alam

terganggu

Tinggi Gelombang Ekstrem

yang mengurangi daya jelajah

atau wilayah tangkap ikan

KompasTribunnewsCNN Inspiradata

Artikel 3.4 UNFCCC sebagai landasan integrasi Pembangunan Rendah Karbon

ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Artikel 3.4

of UNFCCC

“policies and measures to protect the climate system against human-induced…

should be integrated with national development programmes, taking into account that

economic development is essential for adopting measures to address climate change”

KeywordsMengedepankan

pembangunan

berkelanjutan

Mengintegrasikan

dengan perencanaan

pembangunan

Sejalan dengan

pembangunan

ekonomi

Indonesia telah menjalankan mandat tersebut dengan mengintegrasikan

Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMN 2020-2024

• Pembangunan Rendah Karbon adalah

kebijakan, rencana, program dan

pelaksanaan pembangunan yang

menghasilkan pertumbuhan

ekonomi rendah emisi gas rumah

kaca sebagai bentuk upaya

penanggulangan dampak

perubahan iklim, perbaikan kulitas

lingkungan dan pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan.

• Pembangunan Rendah Karbon

meminimalisir trade-off antara

pembangunan ekonomi dan

pelestarian lingkungan.

Lingkungan

EkonomiSosial

RPJMN 2020-2024(Ekonomi Hijau & Rendah Karbon)

Apa ituPembangunan Rendah Karbon?

PRK menjadi bagian dalam pencapaian

target SDGs, dengan menempatkan isu

perubahan iklim (Goal SDGs 13) sebagai

basis utama untuk mendukung pilar

ekonomi, sosial dan lingkungan.

PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5 PN 6 PN 7

Penguatan Ketahanan

Ekonomi untuk

Pertumbuhan yang

Berkualitas

Mengembangkan

Wilayah untuk

Mengurangi

Kesenjangan dan

Menjamin

Pemerataan

Meningkatkan SDM

yang Berkualitas dan

Berdaya Saing

Membangun

Kebudayaan dan

Karakter Bangsa

Memperkuat

Infrastruktur untuk

Mendukung

Pengembangan

Ekonomi & Pelayanan

Dasar

Membangun

Lingkungan Hidup,

Meningkatkan

Ketahanan Bencana,

dan Perubahan Iklim

Memperkuat

Stabilitas

Polhukhankam &

Transformasi

Pelayanan Publik

PP 1Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

PP 2Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

PP 3

Pembangunan Rendah Karbon

Keterangan: PN - Prioritas Nasional | PP - Program Prioritas | KP - Kegiatan Prioritas

KP1

Pembangunan

Energi

Berkelanjutan

KP2

Pemulihan

Lahan

Berkelanjutan

KP3

Penanganan

Limbah

KP4

Pengembangan

Industri Hijau

KP5

Rendah

Karbon Pesisir

& Laut

Green RPJMN:Pembangunan Rendah Karbon sebagai salah satuPrioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

Target penurunan emisi GRK dan aksi perubahan iklim menjadi bagian dalam kerangka Pembangunan Rendah Karbon.

Penanganan COVID VS Pemulihan Ekonomi?

Data sampai dengan 10 Desember 2020

(Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran)

COVID-19 belum menunjukkan

tren menurun

Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara “flatten COVID

curve” dan “economic recovery”.Kebijakan PSBB

mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Trade-off antara penanganan COVID

dengan Pemulihan Ekonomi

https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes

598.933TERKONFIRMASI

+6.033 Kasus

88.622KASUS AKTIF

14,8% dari Terkonfirmasi

Apakah respons kita saat ini terhadap COVID-19 merupakan respons terbaik?

Sumber: Greenness of Stimulus Index - Vivid Economics, 2020

Greenness Stimulus Index

Kebijakan pemulihan dan stimulus yang diluncurkan

Pemerintah Indonesia masih sedikit mengalokasikan

inisiatif hijau dan rendah karbon

Upaya Pemulihan Ekonomi melalui PEN

203,9

106,11123,46

53,57

120,61

Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 (Rp triliun)(Diluar Program Kesehatan)

Perlindungan Sosial

Sektoral K/L danPemdaUMKM

Pembiayaan Korporasi

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020

Pemulihan pasca COVID-19 memiliki potensirebound emisi CO2

• Contoh kasus emisi di China

yang mengalami peningkatan

pada masa pemulihan bulan

April 20201.

• Pendekatan business as usual

pasca krisis berpotensi

menimbulkan rebound emisi CO2

1. Bagaimana strategi untuk pemulihan jangka menengah dan

jangka panjang yang berkelanjutan?

2. Bagaimana dengan fenomena alam yang mengancam, seperti

perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati?

Strategi pemulihan

saat ini meninggalkan

pertanyaan

[1] https://www.carbonbrief.org/analysis-chinas-co2-emissions-surged-past-pre-coronavirus-levels-in-may

Rebound emisi CO2 di China meningkat di masa pemulihan, lebih

tinggi dari tingkat emisi di tahun sebelumnyaEmisi bulanan dari fossil fuels antara 2019 dengan 2020

Respons terhadap Pandemi

COVID-19 tidak cukup dengan

hanya memperhatikan dampak

jangka pendek karena krisis

saat ini tidak menghilangkan

ancaman di masa yang akan

datang

Perubahan iklim dan hilangnya

keanekaragaman hayati adalah

tantangan kita berikutnya yang

berpotensi mendatangkan

ancaman yang lebih besar

dibandingkan pandemi yang

sekarang kita hadapi

Note: Risiko global tertinggi pada tahun

2020 diantaranya perubahan iklim dan

hilangnya keanekaragaman hayati(World Economic Forum Global Risk Report,

Januari 2020)

Indonesia harus Membangun Lebih Baik (Build Back Better) ke arah masa depan yang berketahanan iklim & berkelanjutan melalui Pembangunan Rendah Karbon

Diadopsi dari pemulihan pasca-bencana, Build Back Better

(BBB) bertujuan untuk menghindari terjadinya kondisi

kerentanan semula (yang lama) dan menjadikan proses

pemulihan sebagai transformasi menuju arah yang lebih baik

mencakup transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Indonesia dapat membangun

kembali dengan lebih baik

melalui Pembangunan Rendah

Karbon (Build Back Better with

Low Carbon Development)

atau B3-LowCarbon

Melalui B3-LowCarbon, selama masa

pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19:

1. Green jobs dan green investments meningkat

2. Kontribusi PRK terhadap pertumbuhan

ekonomi meningkat

3. Intensitas emisi terhadap baseline berkurang

Build Back Better dalam

Konteks Pemulihan Ekonomi

Dalam konteks pemulihan ekonomi, BBB adalah

gagasan untuk tidak hanya mengembalikan

ekonomi dan mata pencaharian sesegera mungkin,

tapi juga melindungi kesejahteraan untuk jangka

yang lebih panjang (OECD,2020)

Pemulihan melalui Build Back Better

Rencana Strategi Build Back Better

Memetakan Ketersediaan

Skema Pendanaan

Pembangunan Rendah Karbon(sampai Oktober 2020)

Melakukan analisis cepat untuk

menilai efektifitas pendanaan

PRK yang sudah ada(sampai November 2020)

Menyusun Roadmap untuk

implementasi pengembangan

pendanaan PRK dalam bentuk

Stimulus untuk Green Recovery

pada era New Normal (Desember 2020)

Terselesaikannya Perumusan Kebijakan

Pendanaan PRK untuk mendukung

Ekonomi Hijau (Jangka Menengah) – 2021

Melakukan analisis potensi yang

perlu dikembangkan(sampai Juni 2021)

Melakukan prioritasi terhadap

beberapa instrument stimulus

hijau yang memiliki daya ungkit

(leverage) tinggi terhadap

pencapaian target PRK

Menyusun mekanisme instrumen

stimulus hijau terpilih agar dapat

dilaksanakan secara operasional

di tahun 2022

Terlaksananya Instrumen

stimulus Hijau untuk Pembangunan

Rendah Karbon dalam era pemulihan

dampak COVID-19

Tersedia Peraturan

Menteri (PMK,

Permen ESDM,

Permen KLHK, dsb)

Dana terkumpul di

Badan Pengelolaan

Dana Lingkungan

Hidup (BPDLH)

JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Saat ini, masih terdapat ruang yang begitu besar untukmenguatkan komitmen pemerintah terhadap PRK

24%

76%

Rp 306 T

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Rendah Karbon(Bappenas, 2020)

• Pendanaan ideal PRK adalah 2%

dari PDB = 306 T Rupiah

• Pendanaan ideal PRK dari APBN

sebesar 24% – 39% = 72,22 T –

120,37 T Rupiah.

• Saat ini pemerintah baru

mengalokasikan sebesar 23,44 T –

34,87 T Rupiah atau sebesar 8% -

11% sehingga masih terdapat gap

yang cukup besar.

Diperlukan langkah-langkah

konkrit di sepanjang 2021 dan

seterusnya untuk mendorong

implementasi B3-LowCarbon

Proporsi pendanaan

oleh Pemerintah

Rp 72,22 T

Proporsi pendanaan

oleh non-Pemerintah

Rp 232,56 T

Analisis dan Rekomendasi B3-LowCarbon melaluiPertanian Hijau & Perkebunan Berkelanjutan

Sektor pertanian adalah sektor yang tetap tumbuh

positif di masa Pandemi COVID-19 sebesar 1,5% (yoy)

sepanjang Q1, Q2 dan Q3 2020.

Subsektor pangan dan hortikultura dapat tumbuh masing-

masing 2,2% dan 3% (yoy)1

• Sektor pertanian berperan

sebagai penopang ekonomi

• pentingnya mengembangkan

pertanian berkelanjutan.

Potensi

Penciptaan

Lapangan

Pekerjaan

1. Melalui pengembangan pangan dan tata guna lahan yang berkelanjutan, sektor pertanian

berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi sebesar USD 2,3 triliun dan menciptakan

lebih dari 70 juta lapangan kerja pada tahun 2030.2

2. Perkebunan berkelanjutan berpotensi menciptakan sekitar 700 ribu lapangan kerja baru3.

No KomoditasPersentase Luas

Perkebunan Rakyat

+Produksi

Perkebunan Rakyat

(ton)

+Tenaga Kerja

Perkebunan Rakyat

Anggaran

Perkebunan

Rakyat

Anggaran

Perkebunan Rakyat

Pertahun (Rp juta)

Anggaran Padat

Karya Tunai

(Rp juta)

1 Sawit 38% 594.797 79.726 9.735.804 1.946.961 1.071.511

2 Karet 88% 188.376 111.877 7.611.322 1.522.264 1.503.629

3 Kakao 98% 169.559 309.035 2.298.678 479.736 4.153.432

4 Kopi 97% 2.347.638 204.307 1.224.323 244.865 2.799.645

Total 708.945 20.969.127 4.193.825 9.528.217

[1] Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020[2] The Global Commission on the Economy and Climate. Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate Action in Urgent Times. Washington, DC: World Resource Institute https://newclimateeconomy.report/2018/wp-

content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_FULL-REPORT.pdf[3] Bappenas, 2020 (preliminary result)

Contoh B3-LowCarbon di tingkat tapak:Rehabilitasi Hulu DAS Ciliwung - #0kmciliwung

Ma

nfa

at

Eko

no

mi

Ma

nfa

at

Lin

gku

ng

an

Rp15-30JtPer 3 bulan tambahan

pendapatan bagi penjualan

kopi dan madu

Tambahan pendapatan

dari berbagai kegiatan

kelola hutan desa dan

manajemen usaha

ekonomi

Potensi Penurunan

Emisi GRK dari

rehabilitasi hulu DAS

Ciliwung

100 haLahan terdegradasi

telah direhabilitasi

Meningkatkan kapasitas kelompok LMDH

untuk mengelola kawasan DAS Ciliwung HuluM

an

faa

t

So

sia

l

menciptakan green job, peningkatan tambahan

pendapatan sekaligus menurunkan emisi GRK

Manfaat Implementasi PRK untuk meningkatkan ketahanan pangan dan air,

pendapatan ekonomi dan membangun kolaborasi multipihak

Produktivitas

pada meningkat

dari 1,8 ton/ha

menjadi 4,8 ton/ha

Proyekdireplikasi ke

seluruhKabupaten

Sumba TImur

Proyek telahmenjadi

percontohannasional

penerapansmart farming

Rp 1 jutaTambahan pendapatan

Per keluarga/bulan

200%Peningkatan

produktivitas padi

Potensi penurunan Emisi

GRK dari penggunaan

pupuk organik

Meningkatkan

ketahanan pangan

dan air

Membangun Kolaborasi

& Sinergi antara K/L,

pemda dan universitas

Meningkatkan

Kapasitas Petani dalam

menerapkan smart farming

Manfaat

Ekonomi

Manfaat

Lingkungan

Manfaat

Sosial

Penggunaan teknologi

telemetri untuk

memudahkan petani

mengetahui waktu yang

tepat untuk melakukan

penanaman, pengairan

dan pemupukan

berdasarkan

rekomendasi ahli

Peningkatan Produktivitas PertanianMenggunakan Sistem SRI di Nusa Tenggara Timur

Kab. Pidie Kab. Aceh Utara

Kab. Nagan Raya

Kab.

Tapanuli

Tengah

Kab.

Mandailing

Natal

Kab. Padangsidempuan

Kab. Labuhanbatu

Kab. Nias

Selatan

Kab. Pelalawan

Kab. Indragiri Hilir

Kab. Padanglawas

Kab. Musi

Rawas Utara

Kab.

Pasaman

Kab. Empat

Lawang

Kab. Pesawaran

Kab.

Pandeglang

Kab. Lebak

Kab. Ogan

Komering Ilir

Kab.

SeruyanKab.

Kotawaringin

Timur

Kab.

Kotabaru

Kab. Hulu Sungai

Selatan

Kab.

Mamuju

Kab.

Mamasa

Kab.

Luwu

Kab.

Manggarai

Barat

Kab.

Manggarai

Timur

Kab. Malaka

Kab. Timor Tengah Selatan

Kab. Merauke

Kab. Manokwari

Selatan

Kab. Nunukan

Kab. Sumba Timur

Lokasi Adaptasi Pertanian61%

23.5%

26,5%

11%

39.5%

Super Prioritas Top Prioritas Prioritas

58Kab/Kota

136Kab/Kota

117Kab/Kota

6%

Wilayah intervensi kegiatan adaptasi untuk Sektor Pertanian

yaitu 61% dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia

Kedepan, masih banyak pekerjaan yang harusdiselesaikan dan memerlukan sinergi berbagai pihak

1. Menyusun roadmap untuk

implementasi pengembangan

stimulus hijau dan pendanaan

PRK

2. Mendorong terlaksananya

stimulus Hijau pada tahun 2021

dan 2022

3. Meningkatkan alokasi pendanaan

PRK serta mendorong investasi

hijau menuju pertumbuhan

ekonomi hijau

4. Bekerjasama dengan berbagai

pihak, termasuk parlemen untuk

implementasi B3-LowCarbon

5. Peningkatan kapasitas SDM

1. Implementasi bisnis yang

mengarah pada praktik bisnis

berkelanjutan (mis. memakai ET

dan ekonomi sirkular)

2. Inovasi bisnis dan kolaborasi

multipihak untuk memberikan

nilai tambah bagi masyarakat dan

lingkungan

3. Transisi model bisnis yang

business as usual menjadi model

berkelanjutan yang mendorong

green jobs

1. Mengimplementasikan gaya

hidup ramah lingkungan dalam

kehidupan sehari-hari

2. Mendukung barang dan jasa

yang ramah lingkungan

3. Mendukung outreach dari B3-

LowCarbon melalui berbagai

macam platform

Peran Pemerintah Peran Swasta dan Mitra Peran Masyarakat Umum

“Climate Change isthe defining issue of our time

– and we are atdefining moment”

Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB

T E R I M A K A S I HD I R E K T O R A T L I N G K U N G A N H I D U P | K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S