KEBIJAKAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

KEBIJAKAN ORGANISASI

DAN KEPEGAWAIAN

2

Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )

1. Penataan Struktur Birokrasi.

2. Penataan Jumlah dan distribusi PNS.

3. Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka

4. Profesionalisasi PNS.

5. Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-

Government).

6. Penyederhanaan Perizinan Usaha.

7. Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur

8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan

Kerja PNS.

Jabatan Administrasi

Jabatan Fungsional

Jabatan Pimpinan

Tinggi

Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.

Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula

Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama

DII

SI D

AR

I PEG

AW

AI A

SN

DII

SI T

NI,

PO

LRI

N

on

PN

S Jabatan ASN

tertentu

JABATAN ASN

a. nilai dasar;

b. kode etik dan kode perilaku;

c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;

d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

e. kualifikasi akademik;

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan

g. profesionalitas jabatan

ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:

http://sinyo19.blogspot.com

PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS

KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI

• Penetapan standar kompetensi jabatan

• Peningkatan kompetensi PNS

• Pengukuran kinerja individu

• Penegakan etika dan disiplin pegawai negeri

• Pengembangan dan penguatan jabatan fungsional

HASIL

• Perubahan kurikulum diklat PIM dan diklat prajabatan oleh LAN

• Pola karier berdasarkan kompetensi

• Persiapan pengukuran kinerja individu (PP 46/2011)

• Penjatuhan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin

• Penambahan dan penguatan jabatan fungsional

MANAJEMEN PNS

REKRUITMEN 1

PENGEMBANGAN PEGAWAI 2

PROMOSI 3

KESEJAHTERAAN 4

MANAJEMEN KINERJA 5

DISIPLIN & ETIKA 6

PENSIUN 7

BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN

SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA

BASIS KARIR TERBUKA DAN KOMPETISI

BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA

JPT MAKSIMAL DIJABAT 5 TAHUN, DIUKUR SETIAP TAHUN, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA SAMPAI PEMBERHENTIAN

RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI

SEMANGAT FULLY FUNDED

PERUBAHAN KULTUR PNS

ZONA

NYAMAN

ZONA

KOMPETITIF

8

menyelenggarakan urusan tertentu dalam

pemerintahan untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan

negara

menyelenggarakan urusan di bidang pertanian

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

9

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

10

Kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi

yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan atau

ketrampilan tertentu serta bersifat

mandiri

PEGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN

PNS

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

PELAKSANA TUGAS

POKOK :

- Kegiatan teknis

operasional

- Pelaksanaan pengkajian

Ditetapkan dengan

Permenpan dan RB

MEMIMPIN/

MENGKOORDINAIKAN

PELAKSANAAN TUGAS

PERUMUSAN KEBIJAKAN

PEMBERIAN FASILITASI

PENCAPAIAN

TUJUAN

ORGANISASI

12

Mendukung pembentukan profesionalisme PNS;

Memberikan kejelasan peran yang harus

dijalankan dan produk yang harus dicapai oleh

setiap PNS yang mendudukinya;

Memberikan kejelasan dan kepastian karier

melalui jenjang yang ada;

Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja

dengan penetapan bobot angka kreditnya.

ARAH PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

1. PENYULUH PERTANIAN;

2. PENGENDALI OPT;

3. PENGAWAS BENIH TANAMAN;

4. PENGAWAS BIBIT TERNAK;

5. MEDIK VETERINER; DAN

6. PARAMEDIK VETERINER;

7. PENGAWAS MUTU PAKAN ;

8. PENGAWAS MUTU HASIL

PERTANIAN;

9. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN;

10.PEMERIKSA PVT;

11.ANALIS KETAHANAN PANGAN

RUMPUN ILMU HAYAT 1. PENELITI; 2. TEKNISI LITKAYASA; 3. PEREKAYASA; 4. PENGAWAS SEKOLAH; 5. G U R U; 6. DOSEN; 7. WIDYAISWARA; 8. AUDITOR; 9. INSTRUKTUR; 10. PUSTAKAWAN; 11. PRANATA KOMPUTER; 12. STATISTISI; 13. ARSIPARIS; 14. ANALIS KEPEGAWAIAN; 15. PERENCANA; 16. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN; 17. PRANATA HUMAS; 18. DOKTER; 19. DOKTER GIGI; 20. PERAWAT. 21. PERAWAT GIGI; 22. PRANATA LAB KES; 23. PRANATA LAB PENDIDIKAN; 24. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA; 25. AUDITOR KEPEGAWAIAN.

NON RUMPUN ILMU HAYAT

JENIS JABATAN FUNGSIONAL

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

JABATAN STRUKTURAL JABATAN FUNGSIONAL

PENILAIAN KINERJA LEBIH

SUBYEKTIF;

JENJANG PANGKAT TERBATAS

(SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN DAN

JABATAN);

KENAIKAN PANGKAT REGULER (4

TAHUN);

KENAIKAN GOLONGAN HARUS

MENGIKUTI UJIAN DINAS;

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

TERBATAS;

BESARAN TUNJANGAN ANTAR

JABATAN STRUKTURAL SAMA.

PENILAIAN KINERJA LEBIH OBYEKTIF

(DENGAN ANGKA KREDIT);

JENJANG PANGKAT LEBIH LUAS;

KENAIKAN PANGKAT BISA KURANG

DARI 4 TAHUN;

DIBEBASKAN DARI UJIAN DINAS

UNTUK KENAIKAN GOLONGAN;

RUANG LINGKUP PEKERJAAN LEBIH

LUAS (MENEMBUS KISI-KISI

ORGANISASI);

BESARAN TUNJANGAN ANTAR

JABATAN FUNGSIONAL BERBEDA-

BEDA

15

MOTO

KEMENTERIAN

PERTANIAN

“PETANI SEJAHTERA,

BANGSA BERJAYA”

“MENGABDI UNTUK

KEMANDIRIAN PANGAN DAN

KESEJAHTERAAN PETANI”

MAKNA BEKERJA (MEANING)

KEMENTERIAN PERTANIAN

PEDOMAN NILAI-NILAI DAN MAKNA BEKERJA

BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN (Peraturan Menteri Pertanian 65/Permentan/OT.140/11/2012)

VALUES KEMENTERIAN PERTANIAN

DISIPLIN VALUES

KKPID

Keteguhan hati, memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melakukan atau mewujudkan visi, misi, nilai dan makna kerja.

HARUS DILAKUKAN JANGAN DILAKUKAN

Taat pada aturan /kesepakatan; Memenuhi target 4 sukses

pembangunan pertanian; Bekerja keras, tekun dan tidak mudah

menyerah; Meningkatkan kepedulian; Menyamakan persepsi dalam langkah

kerja; Konsistensi kualitas dalam

pelaksanaan kegiatan; Internalisasi visi misi terus menerus

kepada seluruh anggota organisasi.

Melanggar aturan/ kesepakatan; Melalaikan pencapaian target

yang sudah ditetapkan; Malas mengembangkan diri; Bersikap acuh /ego subsektor; Menolak melaksanakan langkah

kerja antara pimpinan dan bawahan.

KOMITMEN

Sikap, perilaku, dan kebiasaan yang secara sadar dan tidak sadar dapat ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain.


Mengerjakan Pelayanan Prima dan

menerapkan nilai 5S (senyum, salam, sapa,

sopan dan santun);

Tepat jam kerja;

Saling menghargai (atasan dan bawahan);

Menjadi motivator;

Tegas, berani dan taat aturan;

Membangun keterbukaan dan komunikasi;

Berperan aktif dan memberi manfaat bagi

lingkungan kerja;

Mengutamakan konsumsi produk lokal.

Egois dan mau menang sendiri; Menjadi provokator /penyebar isu dan

memecah belah persatuan tim; Malas dan mudah menyerah

menghadapi tantangan; Mudah berubah dan goyah dalam

memegang prinsip; Merendahkan orang lain dan merasa

paling benar sendiri; Melakukan hal yang hanya

menyenangkan atasan saja; Permisif; memilih ikut setuju karena

tidak berani berkata tidak; Bekerja sendiri dan tidak ingin terlibat

dalam menjaga semangat teamwork; Melimpahkan kesalahan kepada pihak

lain, dan menolak bertanggungjawab atas kelalaian yang terjadi.

KETELADANAN

Terampil, handal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya sebagai PNS Kementerian Pertanian.


Selalu meningkatkan keahlian

dan keterampilan yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tupoksi Kementan;

Menyelesaikan seluruh pekerjaan maupun tanggung jawab yang diberikan hingga tuntas, tepat waktu dan berkualitas serta mampu telusur /tercatat melaksanakan tupoksi;

Mengerjakan segala hal sesuai dengan kompetensinya;

Memastikan seluruh proses kerja maupun keputusan yang telah ditetapkan dijalankan sesuai dengan target waktu (quality control).

Melakukan pekerjaan yang tidak

sesuai dengan tupoksi;

Menunda pekerjaan yang dapat

diselesaikan segera;

Mengerjakan atau menugaskan

seseorang diluar kompetensinya;

Melaksanakan pekerjaan tanpa

perencanaan sehingga hasil

kerja tidak sesuai dengan yang

telah ditetapkan;

Mengabaikan konsistensi

kualitas kerja dan memilih

pekerjaan yang disukai

PROFESIONALISME

Selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatan.


Menyampaikan data,

informasi secara terbuka dan apa adanya;

Konsisten bekerja sesuai SOP;

Bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku;

Loyalitas terhadap tugas; Keterpaduan dalam tugas; Pelayanan prima setiap

waktu; Berinisiatif dan berani

melaporkan kecurangan.

Memanipulasi data dan

informasi;

Melakukan KKN;

Mangkir dalam tugas;

Menyimpang dari SOP;

Ingkar dari tugas;

Ego sektoral;

Berbelit-belit.

INTEGRITAS

Sikap yang selalu taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu, serta

mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun dan terencana dengan baik.


Menepati janji; Datang dan pulang tepat

waktu; Pemakaian seragam kantor

dengan rapih sesuai ketentuan;

Menggunakan bahasa nasional;

Menggunakan fasilitas kantor sesuai aturan dan efisien;

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;

Melaksanakan ibadah dengan benar.

Ingkar janji; Lambat bertindak; Mengabaikan/ pemakaian

seragam dengan sembrono;

Menggunakan bahasa daerah;

Boros dalam penggunaan fasilitas negara;

Menunda-nunda pekerjaan; Menunda melaksanakan

ibadah.

DISIPLIN

KEWAJIBAN PNS 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan

Pemerintah,

2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain,

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil,

4. Mengangkat dan menaati Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji jabatan berdasarkan peraturan perandang-undangan yang berlaku,

5. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya,

6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah, baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum,

7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab,

8. Bekerja dengan jujur, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil,

9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiel,

10. Menaati ketentuan jam kerja,

11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik,

12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya,

13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing,

14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya,

15. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya,

16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya, 24

LANJUTAN...

17. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja,

18. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya,

19. Menaati ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan,

20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan,

21. Hormat menghormati antara sesama Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan,

22. Menjadi teladan sebagai Warga Negara yang baik dalam masyarakat,

23. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku,

24. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang,

25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

25

LARANGAN PNS 1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara,

Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil,

2. Menyalahgunakan wewenangnya,

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara Asing,

4. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara

5. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah,

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara,

7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya,

8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemar-kan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan,

10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,

26

LANJUT...

11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugi-an bagi pihak yang dilayaninya,

12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan,

13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain,

14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah,

15. Memiliki saham dalam suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa, sehingga pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan,

16. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya,

17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta, bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I,

18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

27

58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;

60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;

sesuai PP 21 Tahun 2014 bagi Pejabat Fungsional Tertentu.

BATAS USIA PENSIUN

BATAS USIA PENSIUN PEJABAT FUNGSIONAL

a. BUP 58 th • Pejabat Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama serta Pejabat

Fungsional Keterampilan

b. BUP 60 th • Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya

• Apoteker, dokter dan dokter gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri, Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama, Medik Veteriner, Penilik, Pengawas Sekolah, Widyaiswara Madya dan Muda; atau

• Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden

c. BUP 65 th • Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh

dibidang penelitian, Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya, Widyaiswara Utama, Pengawas Radiasi Utama, Perekayasa Utama, Pustakawan Utama, Pranata Nuklir Utama; atau

• Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden.

Dilakukan berdasarkan:

perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;

Memperhatikan

target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Metode

objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.

PENILAIAN KINERJA PNS

30

PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

+

Perilaku Kerja

PP NOMOR 46 TAHUN 2011

PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS

31

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013

PASAL 3 ANGKA 12 (KEWAJIBAN PNS) :

mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

PASAL 9 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN SEDANG) :

apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)

PASAL 10 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN BERAT) :

apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)

PP NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

HUKUMAN DISIPLIN (PERMENTAN 45 TAHUN 2014)

Hukuman Disiplin

Ringan

teguran lisan 20% selama 1 bulan

teguran tertulis 20% selama 2 bulan

pernyataan tidak puas secara tertulis 20% selama 3 bulan

Sedang

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 40% selama 3 bulan

penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun 40% selama 6 bulan

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

40% selama 9 bulan

Berat

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

80% selama 6 bulan

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

80% selama 9 bulan

pembebasan dari jabatan 80% selama 12 bulan

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif

100%

PENGIRIMAN DUPAK WAJIB SETAHUN SEKALI

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAHWA SETIAP PNS DIWAJIBKAN MENYUSUN SKP SETIAP TAHUN, MAKA SETIAP PEJABAT FUNGSIONAL WAJIB MENGIRIMKAN DUPAK SETIAP TAHUN SEBAGAI BAHAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

MEKANISME TERTIB ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL (SURAT EDARAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN NO.1069/A2/KP.460/5/2013)

35

Documents

KEBIJAKAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN