Upload
nguyenque
View
234
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Bank Indonesia
r
Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia
2
Sistem keuangan adalah kumpulan institusi dan pasar yang mana terdapat interaksi
di dalamnya dengan tujuan mobilisasi dana dari surplus unit (pihak yang kelebihan dana) ke defisit unit (pihak yang kekurangan dana), dengan menggunakan instrumen keuangan.
Diambil dari: Frederic S. Mishkin – The Economics of Money, Banking and Financial Markets
Sistem Keuangan
3 Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan
• Adanya potensi peningkatan risiko pada perekonomian (e.g. financial innovation)
• Krisis pada lembaga & pasar keuangan berdampak signifikan pada perekonomian dan berbiaya
besar (e.g. biaya krisis 97/98 Indonesia mencapai 51% dari PDB, biaya krisis di AS (Sept 2008 )
ditaksir >43% dari PDB (IIF, 2008), Social dan political costs sangat tinggi.)
• Stabilitas sistem keuangan tidak saja mendukung stabilitas harga (dan makroekonomi) tetapi juga
pertumbuhan ekonomi.
• Pengalaman krisis global menunjukkan bahwa stabilitas harga (saja) tidak cukup (necessary but not
sufficient) menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
Tahun 2003 BI mulai berperan aktif dalam mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan di
Indonesia, a.l melalui:
a. Pembentukan Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK); serta
b. Mengkomunikasikan hasil surveillance secara semesteran yang dituangkan dalam laporan perdana
yang dikenal dengan nama Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.1
Rekomendasi IMF :
o “BI should establish a Financial Stability Unit for conducting the micro and macro level analysis required
to detect systemic vulnerability” (MAE Report - October 2002)
o “….by June 2003 BI should established FSS unit… (LoI-IMF, 2003).
Atas dasar krisis 2008, FSB menekankan bank sentral untuk melengkapi kebijakan
makroekonomi dengan kebijakan makroprudensial.
Recovery, Microprudential
(Basel II) & Macroprudential
Framework Reform
4
Krisis Perbankan
(1997-1998)
Proses Restrukturisasi Perbankan
(1998 – 2003)
Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan
(2003 - 2005)
Global Financial Crisis, Keketatan Likuiditas,
Manajemen Krisis
(2007 – 2008)
Penyempurnaan Kerangka Microprudential dan
(Basel III, FSAP)
(2009 - 2011)
Pembentukan OJK,
Isu-isu yang masih berkembang….
(2012 - ….)
Departemen Kebijakan
Makroprudensial
(2013)
Kronologis implementasi makroprudensial di Bank Indonesia …
Pemisahan otoritas macro
dan micro prudential
TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
5 TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
UU OJK No.21 Tahun 2011:
• Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan,
kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, akan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Sementara
Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait aspek makroprudensial.
• Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank ttt yang masuk systemically
important bank dan/atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.
Menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan
moneter.
Mengatur dan
menjaga
kelancaran
sistem
pembayaran
Mengatur dan
Mengawasi Bank baik
Mencapai
Dan
Memelihara
Kestabilan
Nilai
Rupiah
Mikro Makro
Menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan
moneter.
Mengatur dan
menjaga
kelancaran
sistem
pembayaran
Pengaturan dan
Pengawasan
Makro Prudensial
Mencapai
Dan
Memelihara
Kestabilan
Nilai
Rupiah
OJK
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
6
Mandat Pengaturan
Design dan implementasi dari instrumen makroprudensial antara lain (i) LTV pada properti dan otomotif; (ii) LDR-RR; (iii) pengaturan pembatasan eksposur valas bank (Net Open Position, NOP); (iv) Countercyclical Capital Buffer; (v) Capital Surcharge, dll
Mandat Pengawasan
Termasuk off-site dan on-site supervision terutama untuk bank-bank yang termasuk dalam D-SIBs serta bank –bank lain dalam kaitannya dengan pelaksanaan mandat makroprudensial BI.
UU No 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bank Indonesia memiliki mandat makroprudensial
LANDASAN HUKUM – Khususnya UU OJK
7 LANDASAN HUKUM – PBI MAKROPRUDENSIAL
PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
tanggal 1 Juli 2014
Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
mencegah dan mengurangi
risiko sistemik
mendorong fungsi
intermediasi yang seimbang dan berkualitas
meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan
akses keuangan
1 2 3
Mikroprudensial
Mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis
perkembangan individu lembaga keuangan.
“Keeping individual financial institutions sound is not enough. A broader
approach is needed to safeguard the financial system”.
Makroprudensial lebih mengarah kepada
analisis sistem keuangan secara keseluruhan
sebagai kumpulan dari individu lembaga
keuangan.
Makroprudensial
Kegagalan kebijakan makroekonomi, kegagalan regulasi maupun kegagalan pasar
yang menyebabkan krisis mendorong perlunya kebijakan makroprudensial
8 KONSEP MAKROPRUDENSIAL
Mikroprudensial (OJK)
• Risiko diukur dari tingkat kesehatan
dan kinerja setiap institusi keuangan.
• Tingkat kesehatan & kinerja (individu)
institusi keuangan adalah “perlu” &
“cukup” untuk menjaga SSK.
Makroprudensial (BI)
• Risiko diukur dari spillover dampak &
biaya yg ditimbulkan, termasuk
interaksi dgn makroekonomi.
• Kesehatan & kinerja institusi keuangan
tidak lagi menjadi syarat “perlu” bagi
SSK apabila kegagalan/risiko pd 1 atau
bbrp institusi tdk menimbulkan
dampak signifikan pd sistem, dan tidak
lagi menjadi syarat “cukup” apabila
terdapat common risk factor, concentration risk.
Konsep risiko dalam perspektif mikroprudensial vs makroprudensial
9 KONSEP MAKROPRUDENSIAL
10 Mengapa berbagai risiko enjadi concern dalam sistem keuangan…
Financial Fragility
Hypothesis
1. Bisnis Bank
3. Information
effect
2. Network Effect melalui eksposur
langsung dan sistem
pembayaran
• Menyalurkan dana jangka pendek nasabah menjadi pinjaman jangka panjang (maturity mismatch)
• Mengambil leverage
a. Myopic view Ketidakpstian mengenai harga asset di masa depan
b. Asymmetric information
• Pasar Uang antar Bank
• Penyelesaian transaksi nasabahnya
uncertainty credibility
(Bandt dan Hartmann, 2000)
11
• Credit Risk Risiko kerugian karena debitur tidak melakukan pembayaran (prinsip maupun bunga).
• Interest Rate Risk Risiko nilai investasi akan berubah karena perubahan tingkat bunga dari asset.
• Exchange Rate / Currency Risk Risiko nilai investasi akan berubah karena perubahan nilai tukar dari asset.
• Liquidity Risk Risiko dimana suatu asset tidak dapat diperdagangkan karena tidak ada yang berminat memperdagangkan asset tersebut di pasar.
• Settlement Risk Risiko dimana transaksi asset tidak dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah dicapai sebelumnya, yaitu assetnya tidak disampaikan ketika uang tunai sudah dibayarkan atau uang tunainya tidak diberikan ketika assetnya sudah disampaikan.
• Market Risk Risiko nilai investasi akan berubah karena adanya pergerakan faktor-faktor pasar (biasanya karena sentimen atau karena fundamental makroekonomi).
Risiko – risiko dalam mikroprudensial diagregatkan menjadi risiko sistemik dan dimitigasi oleh Kebijakan Makroprudensial
Institusi Keuangan
Kondisi Makroekonomi
Pasar Keuangan dan Infrastruktur
Korporasi dan Rumah
Tangga
PENILAIAN
Normal Tidak Normal (Krisis)
Mendekati tidak normal
Preventif
Resolusi
Perbaikan
Stabilitas Sistem Keuangan
Modified from Schinasi (2006); Houben, Kakes, and Schinasi (2004).
MONITORING & ANALISIS
Bagaimana Menuju Stabilitas Sistem Keuangan….. 12
1 4 3 2
5 6
Monitoring sistem
keuangan
Identifikasi risiko
Penilaian risiko
Pemberian sinyal risiko
Desain dan Implementasi
kebijakan
Evaluasi efektivitas kebijakan
Data, Informasi dan Riset
Di bawah & mendekati
threshold
Kondisi normal
Elemen 1
Elemen 2
CMP melewati
threshold • Indikator
makroprudensial
• EWS
• Prompt
Indicator
• Composite
Indicator
• Outlook
• Stress
Scenario
• Kepada Internal
(BI dan FKSSK)
• Kepada Pasar,
Institusi Keuangan
dan Publik
• Instrumen kebijakan makroprudensial
Crisis Resolution
13
= Macroprudential Surveillance
= Macroprudential Policy Design & Implementation
KERANGKA KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL
(Harun, C. & Rachmanira, S., 2013)