Upload
others
View
32
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAANPENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DANKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
KEBIJAKAN KEMNAKERDALAM
PEMBINAAN KOMPETENSIAHLI K3 KONSTRUKSI
Data Kecelakaan
- Konstruksi : 31,9 %- Industri : 31,6 %- Transport : 9,3 %- Pertambangan : 2,6 %- Kehutanan : 3,8 %- Lain-lain : 20 %
UTAMAKANKESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA
Latar Belakang
# Occupational Death per 100,000 workersIndonesia ?
Angka Kecelakaan Kerja DiBeberapa Negara, Tahun2002
3 kategori industri penyumbangangka kecelakaan fatal terbesardi tahun 2002 - 2005
Shipbuilding andship-repairing
13%
General Factories33%
Construction54%
Ship buildingand ShipRepairing
13%
54%33%
GeneralFactories
Construction
Country / Region OccupationalFatality Rate #
Sweden 1.2
United Kingdom 1.3
Australia 2.0
USA (2000) 2.2
EU15 Average 2.5
Japan 2.6
Singapore (2004) 4.9
Taiwan (2001) 6.9
Hong Kong SAR 8.6
Malaysia 10.8
Data Penyebab KecelakaanSektor Konstruksi
Jatuh : 26%Terbentur : 12 %Tertimpa : 9%Mesin & alat : 8%Alat tangan : 7%Transport : 7 %Lain-lain : 6%
5
K3 sebagai salah satu aspek penting dalamperlindungan tenaga kerja;
K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai darisemua pihak;
Tingkat kepedulian masyarakat khususnya masyarakatindustri terhadap K3 relatif masih rendah;
Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatifrendah;
Peran Lembaga dan SDM K3 dalam pelaksanaan K3belum optimal;
Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakinmeningkat.
ManfaatBagi Masyarakat:1. Menumbuhkembangkan pengetahuan,
pengertian, kesadaran dan kepedulianmengenai K3;
2. Menjadi perilaku dalam hidup masyarakatdan mulai di tanamkan pada keluarga;
3. Masyarakat hidup sehat dan disiplin.
7
Bagi Tenaga Kerja::
1. Meningkatkan kepedulian danpengetahuan mengenai K3;
2. Meningkatkan kinerja tenaga kerja danbekerja setelah yakin akan jaminanperlindungan K3;
3. Meningkatkan kesadaran berperilaku K3dan disiplin.
lanjutan;
Bagi Perusahaan:
1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturanperundangan dibidang K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauanmanajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3
3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian sertakekurangan dari penerapan SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya
akan meningkatkan daya saing perusahaan
lanjutan;
Pasal 27 (2) UUD1945
Undang-undang 13 Thn2003
Pasal 86 Pasal 87
• UU No.1/1970 PP 50 Tahun 2012ttg Penerapan
SMK3
Sanksi
DASAR HUKUMPENERAPAN K3 dan SMK3
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistemmanajemen keselamatan dan kesehatankerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
36 10
(1) Setiap perusahaan wajibmenerapkan sistem manajemenkeselamatan dan kesehatan kerjayang terintegrasi dengan sistemmanajemen perusahaan
Pasal 87UU No.13/2003
1/25/2017 11
Peraturan PerundanganK3 Bidang Konstruksi Bangunan
UNDANG UNDANGNO. 1 TAHUN 1970
tentang KESELAMATAN KERJA
PERMENAKERTRANSNO. PER. 01/MEN/1980
tentang K3 PADA KONSTRUKSI BANGUNAN
SKB MENAKER DAN MENTERI PUNo. 174/MEN/1986 DAN No. 104/KPTS/1986
tentangK3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BESERTA PEDOMAN
PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
Tujuan Pokok K3
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAUU NO. 1 THN 1970
• Mencegah terjadinya kecelakaan, bahayakebakaran, peledakan, penyakit akibatkerja, pencemaran dll.“Nihil kecelakaan kerja”
Tujuan Pokok K3
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAUU NO. 1 THN 1970
• Mencegah terjadinya kecelakaan, bahayakebakaran, peledakan, penyakit akibatkerja, pencemaran dll.“Nihil kecelakaan kerja”
1/25/2017 14
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970TENTANG KESELAMATAN KERJA
Ruang lingkup K3 Konstruksi
Bab II Psl 2 (1) K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah,permukaan air, di dalam air, maupun di udaradalam wilayah RI.
Ket. Psl 2 (2) c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan,pembersihan atau pembongkaran rumah, gedungatau bangunan lainnya termasuk bangunan2pengairan, saluran atau persiapan
i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di ataspermukaan tanah atau perairan.
1/25/2017 15
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970TENTANG KESELAMATAN KERJA
Ruang lingkup K3 Konstruksi (lanjutan)
k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahayatertimbun tanah, kejatuhan, terkenapelantingan benda, terjatuh atau terperosok,hanyut atau terpelanting
m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban,debu, kotoran, api, uap, gas, hembusan angin,cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran
1/25/2017 16
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970TENTANG KESELAMATAN KERJA
Syarat-syarat K3 (Konstruksi)Psl 3 (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat K3 untuk:
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.…… dst …….
s/dr.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970
Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib Dilaporkankepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya. (pasal 2)
Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit keselamatan dankesehatan kerja, hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja(Pasal 3)
Permenaker No. 01/Men/1980
tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan, di dalamnyatelah ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harusdilaksanakan di sektor kegiatan konstruksi, antara lain:
Pedoman K3 Konstruksi SKB No. 174/MEN/1986 dan No. 104/KPTS/1986
1.2.1. Kontraktor/pemborong harus menunjuk petugas keselamatan kerja (safetyofficer) yang ditugaskan untuk mengurus keselamatan dan kesehatankerja pada proyek yang jumlah pekerjanya 25 orang atau lebih.
1.2.2. Pada semua proyek-proyek yang mempekerjakan secara teratur 250 orangatau lebih, safety officer harus bekerja secara full-time untuk menguruskeselamatan dan kesehatan kerja.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 50 TAHUN 2012TENTANGPENERAPAN SMK3
KRITERIAPENILAIAN
1/25/2017 20
SKB MENAKER DAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNo.174/MEN/1986 DAN No.104/KPTS/1986
TENTANGK3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI8 PASAL, 14 BAB
SKB MENAKER DAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNo.174/MEN/1986 DAN No.104/KPTS/1986
TENTANGK3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI8 PASAL, 14 BAB
• PASAL 2 KONSTRAKTOR WAJIB PENUHI SYARAT –SYARAT K3• PASAL 3 MENTERI PEKERJAAN UMUM MEMBERI SANKSI
ADMINISTRASI• PASAL 4 KOORDINASI DEPNAKERTRANS DAN PEKERJAAN UMUM• PASAL 5 AHLI K3 KONSTRUKSI• PASAL 6 PENGAWASAN DEPNAKER DAN PEKERJAAN UMUM
PEDOMAN :BAB I ADMINISTRASI KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP K3
TERMASUK BIAYA YANG TIMBUL. PETUGAS K3 FULL TIME < 100 ORANG
TK > 100 ORANG (P2K3) STRUKTURAL( 6 BULAN ) BUAT SOP
BAB II S/D XIV (TEKNIS)
SKB Menaker & Men PU 174/104/1986
Tata Letak dan Jarak Aman Penggalian dan Pembebasan Lahan Pengangkutan dan Transportasi Pesawat Angkat dan Angkut Pengelasan Perancah dan Pengaman di ketinggian Alat Keselamatan Kerja Pengelolaan Bahan Berbahaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pengelolaan Limbah
21
1/25/2017 22
RUANG LINGKUP PENGAWASANK3 KONSTRUKSI & SARANA BANGUNAN
RUANG LINGKUP PENGAWASANK3 KONSTRUKSI & SARANA BANGUNAN
MASA KONSTRUKSIMASA KONSTRUKSI
SERAH TERIMA PEKERJAANKONSTRUKSI
SERAH TERIMA PEKERJAANKONSTRUKSI
PERAWATAN/PEMELIHARAAN BANGUNAN
PERAWATAN/PEMELIHARAAN BANGUNAN
DIKERJAKAN : Pembangunan. Perbaikan. Perawatan. Pembersihan,
pembongkaran rumah,gedung, bangunanpengairan, bangunanlainnya, saluran atauterowongan di bawah tanah
DIKERJAKAN : Pembangunan. Perbaikan. Perawatan. Pembersihan,
pembongkaran rumah,gedung, bangunanpengairan, bangunanlainnya, saluran atauterowongan di bawah tanah
Dilakukan pekerjaan dalamketinggian di atas permukaantanah atau perairan
Dilakukan pekerjaan mengandungbahaya tertimbum tanah,kejatuhan, terkena pelantinganbenda, terjatuh atauterperosok,hanyut atauterpelanting
1/25/2017 23
PENYELENGGARAAN K3 PADA KEGIATAN KONSTRUKSI
- Dimulai pada tahap perencanaan- Unsur yang terlibat- Komitmen manajemen- Pembentukan unit K3- Pembentukan organisasi P2K3- Kerangka dan penjabaran tugas- Pembinaan / sosialisasi, awal, rutin, dan khusus- Aktivitas kegiatan- Pengawasan internal dan eksternal
OBYEK-OBYEK SPESIFIK PADAKEGIATAN KONSTRUKSI
- Tempat dan lingkungan kerja- Alat, mesin, instalasi- Perancah- Tangga- Alat angkat- Alat konstruksi / alat berat- Konstruksi bawah/atas tanah/air- Penggalian- Pemancangan- Pekerjaan baja/beton- Pekerjaan pengelasan- Pekerjaan penunjang / finishing
1/25/2017 25
SERTIFIKASI
Alat- Persyaratan administratif- Pemeriksaan visual- Pengujian beban- Rekomendasi / Ijin
Kompetensi Personil- Persyaratan peserta- Pelatihan- Evaluasi- Sertifikasi- Lisensi- Penunjukan
1/25/2017 26
Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004Tentang
Sertifikasi Kompetensi K3 Bid Konst Bangunan
Jenis Kompetensi Personil :- Ahli K3 Utama,- Ahli K3 Madya- Ahli K3 Muda- Teknisi Scaffolding
Kep. Dirjen PPK No. : Kep. 74/PPK/XII/2013 Supervisor Perancah
1/25/2017 27
A. Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org- Min. 1 org Ahli Utama- Min. 1 org Ahli Madya- Min. 2 org Ahli Muda
B. Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org- Min. 1 org Ahli Madya- Min. 1 org Ahli Muda
C Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org- Min. 1 org Ahli Muda
D. Teknisi perancah harus memiliki lisensi
SERTIFIKASI KOMPETENSIPERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan
Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
SERTIFIKASI KOMPETENSIPERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan
Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
Proyek konstruksi
Subcontractor
Subcontractor
Subcontractor
Main contractor1 ahli utama1 ahli madya2 ahli muda
Unit K3Unit K3
P2K3P2K3
1 ahli utama1 ahli madya2 ahli muda
1 ahli madya1 ahli muda
1 ahli muda
Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org
Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org
Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org
Permen No. 1/1980psl 3
Permen No. 4/1987