Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN KEMENKES
tentang PPRA DI RUMAH SAKIT
Disampaikan pada Pelatihan & Bimbingan Teknis Implementasi PPRA – SNARS 2018 Surabaya, 19 Januari 2018
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pendahuluan
Tantangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kebijakan PPRA di Rumah Sakit
Akreditasi Rumah Sakit
Penutup
POKOK BAHASAN
1
2
3
4
5
2
RPJMN I
2005 -2009
Bangkes diarahkan
untuk meningkatkan
akses dan mutu
yankes
Akses
masyarakat thd
yankes yang
berkualitas telah
lebih
berkembang dan
meningkat
Akses masyarakat
terhadap yankes
yang berkualitas
telah mulai
mantap
Kes masyarakat thp yankes
yang berkualitas telah
menjangkau dan merata di
seluruh wilayah Indonesia
VISI:
MASYARAKAT SEHAT
YANG MANDIRI
DAN BERKEADILAN
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015 -2019
RPJMN IV
2020 -2025
KURATIF-
REHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
PENDAHULUAN ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
3 PILAR PROGRAM INDONESIA SEHAT
Paradigma Sehat
Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan
Promotif – Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan
Pemberdayaan masyarakat
Keterlibatan Lintas Sektor
Penguatan Yankes
Peningkatan akses
terutama pada FKTP Optimalisasi Sistem
Rujukan Peningkatan Mutu
Penerapan pendekatan Continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
Jaminan Kesehatan Nasional
Benefit Sistem Pembiayaan:
Asuransi – Azas gotong royong
Kendali Mutu dan Kendali Biaya
Sasaran PBI dan Non PBI
Tanda Kepesertaan -> Kartu Indonesia Sehat
KELUARGA SEHAT NUSANTARA SEHAT
4
PENDEKATAN KELUARGA
GERMAS
PROGRAM
PENINGKATAN
MUTU
• AKREDITASI RS
• AKREDITASI PKM
PROGRAM PENINGKATAN
AKSES
• SARANA
PRASARANA
• KOMPETENSI SDM
• ALAT KESEHATAN
Terwujudnya
Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar
dan Rujukan
yang berkualitas
Bagi Masyarakat
Penguatan Pelayanan Kesehatan di Indonesia
5
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
KOMPETENSI FASKES
Sarana
UHC 2019
Akses dan Mutu
Prasarana Alat Kesehatan Sumber Daya
Kesehatan
Mutu
melalui
Akreditasi
Sistem
Rujukan
PENDAHULUAN HARAPAN FASILITAS KESEHATAN 2019
DAMPAK EKONOMI TERHADAP PENGGUNAAN OBAT YANG TIDAK TEPAT
•ANTIMICROBIAL RESISTANCE: Disamping menyebabkan perpanjangan perawatan dan peningkatan juga menyebabkan inefisiensi sebesar US$ 4-5 miliar di Amerika dan € 9 miliar di Eropa per tahun. •ADVERSE DRUG REACTION AND MEDICATION ERROR Diperkirakan menelan biaya 3,4 juta dolar per tahun. •LOST RESOURCES: Belanja obat nasional sekitar 10 – 40 % belanja kesehatan. Ada potensi kehilangan sumber daya yang besar jika peresepan dan penggunaan obat tidak tepat. •ERODED PATIENT CONFIDENCE: Kerugian ekonomi secara tidak langsung akibat menurunnya kepercayaan pasien. Tahun 2050 perkiraan kerugian secara kumulatif £ 70 trillion
PENDAHULUAN
• Perkiraan kematian akibat AMR saat ini sebesar 700.000/ thn
• Tahun 2050- ada 10 juta kematian/tahun karena AMR
• Angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan akibat kanker*
Dampak Resistensi Antimikroba
• Mengancam upaya pencegahan dan pengobatan efektif untuk berbagai infeksi yang terus meningkat, yang disebabkan oleh bakteri, parasit, virus dan jamur
Secara global 480,000 orang mengalami MDR TB/tahun
mempersulit pemberantasan infeksi HIV dan malaria
• Mutu pelayanan kesehatan menurun, karena lama perawatan memanjang, resiko kematian tinggi
• Mengancam upaya pengobatan modern (seperti operasi open heart, transplantasi organ)
• Meningkatkan beban ekonomi, karena perpanjangan lama rawat inap, penggunaan antimikroba yang lebih mahal dan lebih lama
Penyebaran Mikroba
resisten dari peternakan
/pertanian ke manusia
• Angka kematian karena infeksi berat (sepsis) akibat bakteri resisten dilaporkan oleh
PERDICI th 2014 sebesar 72%
• Menimbulkan penyakit baru akibat komplikasi infeksi
• Memperpanjang lama perawatan pasien di rumah sakit
• Biaya perawatan pasien yang meningkat akibat komplikasi yang terjadi
• Menimbulkan kecacatan atau disability
• Kemampuan kerja yang menurun akibat sakit dan kecacatan sehingga kemampuan
mendapatkan penghasilan untuk menopang keluarga akan menurun.
Dampak Merebaknya AMR dirasakan secara masif
PERMASALAHAN AMR
• OTC/Apotek
• Knowledge
• Regulasi
•Knowledge
•Kurikulum
•Training/Seminar/WS
•Insentif
• Growth promotor
• Cegah infeksi
• Regulasi (+), implementasi <
• Food Residu AB
• TOP Management
• Lab mikrobiologi (SDM)
• PNPK /PPK (-) Profesi
• Regulasi
Antibiotic Stewardship
Program
Pertanian/ Peternakan /perikanan
Resep AB / self
medikasi
Resep AB/ Dokter
Tantangan: Global, Nasional, Individu
• Masih rendahnya kesadaran individu, profesi dan masyarakat akan potensi dampak sosial, ekonomi akibat resistensi antimikroba
• Perlunya peningkatan keterlibatan industri farmasi dan sektor lain untuk mengatasi resistensi
• Sektor kesehatan manusia, hewan, serta tumbuhan memiliki tanggung jawab bersama untuk dapat mengurangi laju perkembangan resistensi antimikroba
Gap factors sektor Kesehatan Manusia dan Sektor Lain
kesenjangan dalam memahami implikasi dampak resistensi antimikroba;
kesenjangan setting priority kebijakan;
kesenjangan ketersediaan & kapasitas perangkat formal otoritas pengendalian resistensi antimikroba;
kesenjangan dalam sistem mampu telusur peredaran & penggunaan antibiotik
Membentuk KPRA Tahun 2014
Permenkes No.8 Tahun 2015 tentang Program
Pengendalian Resistensi Antimikroba di RS
PETA STRATEGIS PRA 2015-2019:
Promotif , Preventif Kuratif & Rehabilitatif
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KPRA: Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
“Global Action Plan on Antimicrobial Resistance ”
5 Tujuan Strategis: 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang resistensi antibiotika 2. Memperkuat surveilans (manusia dan hewan) dan penelitian 3. Melakukan upaya-upaya pencegahan infeksi 4. Mengoptimalkan penggunaan obat-obat antimikroba 5. Memastikan investasi berkelanjutan dalam melawan resistensi antimikroba
Permenkes No.8 / 2015 tentang
Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di RS
BAB I. Ketentuan Umum
• Penggunaan AB tidak
bijak
• Rendahnya ketaatan
thd kewaspadaan
standar
• Peningkatan
Kejadian dan
Penyebaran mikroba
yg resisten thd
antimikroba di RS
Pengendalian Resistensi Antimikroba aktifitas yang ditujukan untuk mencegah dan/ atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten
Permenkes No.8 /2015 tentang PPRA Acuan bagi RS dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba di RS berlangsung secara baku, terukur, berkesinambungan dan terpadu serta
dapat dievaluasi
PROMOTIF
• Edukasi masyarakat
secara TSM melalui media, flyers, seminar awam
• Mendorong terwujudnya smart parents for healthier children.
• Pemberdayaan masyarakat peduli AMR.
PREVENTIF
• Menurunkan konsumsi/penjualan antibiotik bebas di masyarakat.
• Membuat public policy bersama Kementerian Pertanian dan Peternakan atau K/L terkait
• Melakukan surveilans terintegrasi dan kajian bersama tentang AMR
• Advokasi kepada lembaga pendidikan kesehatan agar memperbaiki kurikulum pendidikan kesehatan tentang AMR.
• resistensi antimikroba ditambahkan kedalam kurikulum pendidikan
KURATIF & REHABILITATIF
• Training dokter dan petugas kesehatan lainnya baik di FKTP dan FKTL
• Memasukkan AMR ke dalam instrumen akreditasi FKTP dan FKTL
• Penerapan Permenkes no.8 tahun 2015
• Melatih Tim PRA di RS nasional, provinsi dan regional.
• Menerapkan mekanisme Reward dan Punishment di RS dalam penggunaan antimikroba bijak.
Program Pengendalian Resistensi Antimikroba
Pengembangan Implementasi PPRA
KEMENTERIAN KESEHATAN
KPRA
STANDARISASI PROGRAM
PELATIHAN
Trainer Of Trainer
PENELITIAN DAN
SURVEILANS
14 RS RUJUKAN NASIONAL
110 RS RUJUKAN REGIONAL
FKTP
20 RS PROVINSI
Kebijakan PRA di RS (1/2)
KEBIJAKAN PRA DI RUMAH SAKIT (2/2)
22 22
CEGAH BERKEMBANGNYA MIKROBA RESISTEN
CEGAH PENYEBARAN MIKROBA RESISTEN
1.Gunakan antibiotik dengan bijak 2.Taat terhadap prinsip pencegahan dan
pengendalian infeksi
STRATEGI PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA
RENCANA AKSI NASIONAL DALAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA
DENGAN KONSEP ”ONE HEALTH” 2017-2019
PENINGKATAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN RESISTENSI ANTIMIKROBA MELALUI KOMUNIKASI,DIKLAT
MENINGKATKAN PENGETAHUAN MELALUI SURVEILANS DAN PENELITIAN
MENURUNKAN INSIDEN INFEKSI MELALUI SANITASI DAN HYGIENE
MENURUNKAN HAI'S
MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN ANTIMIKROBA
MENINGKATKAN INVESTASI PENEMUAN OBAT, VAKSIN BARU
Surveilans AMR terintegrasi
• Menetapkan Laboratorium rujukan nasional untuk AMR
• Menetapkan NCC (National Coordinating Centre)
• Membangun sistem surveilans nasional untuk “AMR” dan ”AMU” sesuai dengan GLASS (Global AMR Surveillance System)–WHO
Implementasi RAN PRA 2018 bidang kesehatan manusia
KERJA SAMA
1. Bersama KARS, memasukkan unsur program PPRA RS sesuai Permenkes
No. 8/2015 kedalam SNARS ed.1 KARS. (pada 8 Agustus 2017, KARS telah
menetapkan PPRA menjadi unsur penilaian akreditasi RS)
2. Kerja sama dengan berbagai organisasi profesi
a. HISFARSI, IAI, POGI, PABI, PDPI, IDI,
b. PAMKI, Lembaga Eijkman, PERSI, ARSADA, dll.
c. YOP dan BARA
Akreditasi RS 4
TINGKATAN DAN STATUS AKREDITASI
JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2017 STATUS AKREDITASI RUMAH SAKIT
1058 PERDANA
SWASTA NON… 461, 42%
493, 44% DASAR
MADYA
UTAMA
PARIPURNA 27, 2% 74, 7%
51, 5%
TOTAL : 1.106 RS TERAKREDITASI TOTAL : 2.755 RUMAH SAKIT
Sumber: RS Online (per 23 Oktober 2017) Sumber: Website KARS (per 23 Oktober 2017) 16
KEMENTERIAN LAIN KEMENKES
BUMN PEMDA KOTA
PEMDA PROVINSI TNI/POLRI
PEMDA KABUPATEN SWASTA
SWASTA
666 507
170 134
83 87
33
17
Permenkes 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi RS
• Pasal 3
(1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.
Pasal 4 (1) Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga
independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri.
(2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terakreditasi oleh lembaga International Society for Quality in Health Care (ISQua).
Regulasi Perumahsakitan dalam SNARS ed.1
Keselamatan Pasien Permenkes 11/2017 Revisi 1691/2010
Pelayanan Geriatri (Permenkes 79/2014)*, RAN Kesehatan Lansia (Permenkes 45/2016)
PPRA (Permenkes 8/2015) *
Rumah Sakit Pendidikan Permenkes 1069/2008 dan PP 93/2015 tentang RS Pendidikan
I. KELOMPOK STANDAR
PELAYANAN BERFOKUS PADA
PASIEN
II. KELOMPOK STANDAR
MANAJEMEN RS
V. INTEGRASI PENDIDIKAN
KESEHATAN DALAM
PELAYANAN
III. SASARAN KESELAMATAN
PASIEN
STANDAR
NASIONAL AKREDITASI
RUMAH SAKIT
ED 1
(PMKP,PPI,TKRS,
MFK, KKS, MIRM)
SKP
(7 BAB)
(6 BAB)
PONEK
HIV/AIDS
TB
PPRA
GERIATRI
IV. PROGRAM NASIONAL
(ARK,HPK,AP,
PAP,PAB,PKPO
MKE)
IPKP
PENDAHULUAN PENUTUP
1. Resistensi Antimikroba dapat dihambat melalui berbagai upaya
2. Diperlukan kerja sama lintas sektor untuk menghambat resistensi antimikroba dan
penyebarannya didukung Regulasi dan Pedoman PPRA
3. Seluruh lintas sektor yang terlibat perlu membangun dan mengimplementasikan
bersama Rencana Aksi Nasional /RAN (NAP)
4. Akreditasi Membangun budaya mutu dan keselamatan pasien adalah kebutuhan
RS serta mendukungTercapainya Program Nasional : PPRA
5. Perlu pemenuhan sarana, prasarana, alkes, farmasi, SDM, regulasi, penggunaan
IT dan tata kelola yang baik agar didapatkan produk rumah sakit yang bermutu.
6. Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) Edisi 1 yang berlaku 1 Januari 2018
diharapkan lebih baik dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan budaya
mutu dan keselamatan pasien RS termasuk Pelaksanaan Program Pengendalian
Resistensi Antimikroba (PPRA) di RS
32
TERIMA KASIH