21
KEBIJAKAN PENETAPAN KELAS KEBIJAKAN PENETAPAN KELAS DAN PERIJINAN RUMAH SAKIT DAN PERIJINAN RUMAH SAKIT Oleh : Oleh : Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Kebijakan Ijin, Kelas Rs

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RM

Citation preview

Page 1: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

KEBIJAKAN PENETAPAN KELASKEBIJAKAN PENETAPAN KELAS DAN PERIJINAN RUMAH SAKIT DAN PERIJINAN RUMAH SAKIT

Oleh :Oleh :Dinas Kesehatan Provinsi BantenDinas Kesehatan Provinsi Banten

Page 2: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

2. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan3. Undang-undang No. 44 th 2009 tentang Rumah Sakit4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang

Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

5. Permenkes RI No 147/menkes/PER/I/2010 tentang Perijinan RS

6. Permenkes No 317/menkes/per/III/2010/ tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia

7. Permenkes No 340/menkes/per/III/2010/ tentang Klasifikasi RS

Page 3: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

PENGERTIANPENGERTIAN

Undang-undang No. 44 th 2009 tentang Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

Page 4: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

Setiap Rumah Sakit harus memiliki :

1. Kelas RS yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.

2. Ijin RS sesuai dengan kewenangan nya ; - Kelas A dan PMNA di Kemenkes

- Kelas B di Propinsi- Kelas C dan D di Kab / Kota

Page 5: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT

PEMERINTAH• RS milik KEMKES• RS milik Pem. Prop• RS milik Pem. Kab/Kota• RS milik TNI & POLRI• RS milik Dep. Lainnya• RS milik Badan Usaha Milik

Negara (BUMN)

SWASTA

• RS milik Yayasan• RS milik P.T• RS milik Penanam Modal

Dalam Negeri/Asing (PMDN/PMA)

• RS milik Badan Hukum Lainnya

Page 6: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

JUMLAH RUMAH SAKIT DI WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

PEMILIK TAHUN 2014

DEPKES 1

PEM. PROPINSI 2

PEM. KAB / KOTA 8

TNI / POLRI 2

SWASTA 63

T O T A L 80

Page 7: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

JENIS PERIZINAN RS

- izin mendirikan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan

- Masa berlaku 2 (dua) tahun & diperpanjang 1 kali dengan lama berlaku 1 tahun

- Izin operasional adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar

- Masa berlaku 5 (lima) tahun & dapat diperpanjang lagi setiap habis masa berlakunya.

Izin Mendirikan Izin operasional

Page 8: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

MEKANISME PERIJINAN RS

Penetapan Kelas RSKriteria & Klasifikasi

Registrasi RS

Ijin RS Ijin RS sesuai kewenangansesuai kewenanganKelas A : KemenkesKelas A : KemenkesKelas B : ProvinsiKelas B : Provinsi

Kelas C,D : Kab/KotaKelas C,D : Kab/Kota

Kementerian Kesehatan RI

(PP 41 Th 2007Pasal 16)

KementerianKesehatan

UU No 44 Th 2010 Ttg RS dan Permenkes

no 147/ MENKES/PER/2010

Page 9: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

JENIS RUMAH SAKIT

RS yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatanSemua jenis penyakit

dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialistik

RS RS UMUMUMUM

RS KHUSUS

RS yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatanBerdasarkan jenis

penyakit tertentu atau disiplin

ilmu

Page 10: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

1. Ijin Mendirikan RS*2. Ijin Operasional RS*3. Ijin lokasi/SITU4. Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB)5. Ijin Penggunaan

Bangunan (IPB)6. Ijin Pemakaian Lift7. Ijin Pemakaian Boiler8. Ijin Pemakaian

Diesel9. Ijin Instalasi Listrik10.AMDAL/UKL/UPL11.Ijin berdasarkan U.U

Gangguan

12.Ijin penggunaan bahan radioaktif/radiologi

13.Rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran

14.Ijin Instalasi petir15.Ijin Deepwell (khusus

DKI)16.SIP dokter & dokter

gigi yg praktek di RS17.Ijin Praktek

perawat/bidan 18.Ijin memperkerjakan

tenaga kerja wanita malam hari

19.Ijin kerja tenaga asing

Page 11: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM

Kelas A RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 5 (lima) pelayanan spesialis penunjang,12 (dua belas) pelayanan medik spesialis lain dan 13 (tiga belas) pelayanan medik sub spesialis.

Kelas B RSU yang mempunyai fasilitas & kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik subspesialis dasar.

Page 12: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM

Kelas C RSU yang mempunyai fasilitas & kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang.

Kelas D RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) pelayanan medik spesialis dasar.

Page 13: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS

Rumah Sakit khusus kelas A adalah Rumah Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap.

Rumah Sakit khusus kelas B adalah Rumah Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas.

Rumah Sakit khusus kelas C adalah Rumah Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang minimal.

Page 14: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

Langkah Peningkatan & Penetapan Kelas RSLangkah Peningkatan & Penetapan Kelas RS

• Surat Permohonan dari Pemilik RS (Pemerintah/ Swasta)• ke Menteri Kesehatan RI c.q Ditjen Bina Pelayanan Medik• Surat Rekomendasi dari Dinkes Propinsi setempat• SK Menteri kesehatan tentang Penetapan kelas sebelumnya• Profil RS yg terakhir

Isi Instrumen Self Assesment Klasifikasi RS

Dikirim ke Kementerian Kesehatan RI

c.Q Ditjen Bina Yanmedik

SKORING

VISITASI TIM Kementerian Kesehatan RI

Feed Back Hasil Tinjauan

Tim

Hasil diproses oleh Kementerian Kesehatan RI

Lulus ?

SK Peningkatan / Penetapan Kelas

Pembinaan oleh Dinkes Prop., Pemda

& Kementerian Kesehatan RI

Ya

Tidak

PengajuanKembali

Page 15: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

UNSUR-UNSUR YANG DINILAI DALAM PENINGKATAN/PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT

1. Kemampuan Pelayanan (Spesialistik)2. SDM (Tenaga Kesehatan)3. Sarana dan Prasarana4. Peralatan

Page 16: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

SETIAP KOMPONEN DIBAGI DALAM UNSUR KEGIATAN :

PE

LA

YA

NA

N

ES

SE

NS

IAL

PE

LA

YA

NA

NP

EN

UN

JAN

G

1.1. RAWAT JALANRAWAT JALAN2.2. RAWAT INAPRAWAT INAP3.3. GAWAT DARURATGAWAT DARURAT4.4. OPERASI (KAMAR BEDAH)OPERASI (KAMAR BEDAH)5.5. RAWAT INTENSIFRAWAT INTENSIF

1.1. RADIOLOGIRADIOLOGI2.2. ANASTESIANASTESI3.3. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIKLABORATORIUM PATOLOGI KLINIK4.4. FARMASIFARMASI5.5. REHABILITASI MEDISREHABILITASI MEDIS6.6. GIZIGIZI7.7. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMILABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI8.8. PSIKOLOGIPSIKOLOGI9.9. FORENSIKFORENSIK10.10. PEMULASARAAN JENAZAHPEMULASARAAN JENAZAH11.11. PENUNJANGMEDIK LAINNYAPENUNJANGMEDIK LAINNYA

Page 17: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

HARAPAN RS DI INDONESIA PADA MASA MENDATANG

RS DI MASA MENDATANG

MEMBERIKAN PELAYANAN

MEDIK PRIMA

• Lebih peka mengetahui kebutuhan

• Fokus menyedikan kebutuhan• Kompetitif• Menyediakan pelayanan baru

sesuai perkembangan IPTEK (Patient safety oriented, Akreditasi, SPM-RS,

Clinical Risk Management)• Lebih efektif• Tarif lebih kreatif• Menciptakan kepuasan semua

pihak

Page 18: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

RS DI MASA MENDATANG• Merupakan one stop centre yang mengkombinasikan

pelayanan medik yang berkualitas, pelayanan umum yang nyaman dan mudah

• Menyediakan world-class medicine dan world- class service dalam rangka mewujudkan world-class hospital

Page 19: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

UU 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Pasal 33

(1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.(2) Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas

Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umumdan keuangan.

Page 20: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

UU 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Pasal 34

(1) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.

(2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.

Page 21: Kebijakan Ijin, Kelas Rs

TERIMA KASIH