Perekonomian Indonesia

KEBIJAKAN FISKAL DAN APBN

Fakultas:

Ekonomi danBisnis

Pertemunan ke:

10

Edi Tamtomowww.mercubuana.ac.id

Pokok Materi

PendahuluanPemerintah berperan penting dalam perekonomian suatunegara

Pemerintah bisa berperan baik sebagai pelaku maupunsebagai pengatur/pengambil kebijakan dalamperekonomian

Besar kecilnya peran pemerintah tergantung dari sistemekonomi yang dianut di negara bersangkutan

Kebijakan pemerintah bertujuan agar perekonomiantetap stabil dan dinamis

Salah satu kebijakan pemerintah adalah kebijakan fiskal

3

KEBIJAKAN FISKAL

Apa itu Kebijakan Fiskal ??

adalah kebijakan yang dilakukan untuk mempengaruhiperekonomian secara makro (terutama sektor riil) melaluikebijakan pengelolaan anggaran negara baik penerimaanmaupun pengeluaran

Penerimaan melalui pajak, pengeluaran melalui belanjapemerintah

Yang bertanggung jawab adalah Kementerian Keuangan

5

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah APBN (pajak dan belanjapemerintah

Untuk meningkatkan output perekonomian (PDB) denganmenurunkan tarif pajak atau meningkatkan belanjapemerintah kebijakan fiskal ekspansif

Untuk mengurangi output perekonomian dengan menaikkantarif pajak atau mengurangi belanja pemerintahkebijakan fiskal kontraktif

6

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Meningkatkan Belanja Negara (G)G↑ Y↑ C&I↑ Y↑.

Contoh: Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan,jembatan, pasar, dan belanja lain

Menurunkan Pajak (T)T↓ C↑, I↑ Y↑

Kebijakan Fiskal Kontraktif

Menurunkan Belanja Negara (G)G ↓ Y ↓ C & I ↓ Y ↓

Contoh: Mengurangi Belanja Subsidi, Mengurangi Belanja Infrastruktur

Menaikkan Pajak (T)T↑ C↓, I ↓ Y ↓

APBN

Definisi APBN

APBN adalah rencana tahunan pemerintahan negara yang disetujuioleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi rencana berapapendapatan dan berapa belanja negara selama 1 tahun (UU No. 17 tahun 2003)

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah

APBN diusulkan pemerintah, dibahas dan disetujuiDPR,ditetapkan dengan UU.

Siklus APBNPenyusunan RAPBN (Januari-Juli tahun n-1);

Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1);

Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n);

Perubahan APBN (Nopember tahun n);

Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1)

Struktur APBN

Hutang Luar NegeriMengapa Kita Harus Berhutang?

Kekurangan Modal

Kebijakan fiksal ekspansif saat perekonomian resesi

Komponen Hutang Luar Negeri dalam APBN

Penarikan Pinjaman pos pembiayaan

Pembayaran bunga pinjaman pos pengeluaran rutin

Pembayaran cicilan pokok pinjaman pos pembiayaan

SEKIAN TERIMA KASIH