Embed Size (px)
Citation preview
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
Laksono Trisnantoro
Dwi Handono Sulistyo
KMPK FK UGM
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
Pokok Bahasan 1:
centralization
De-centralization
Law 22/99
Law 32/04
Perkembangan
Desentralisasi
di Indonesia
Lembaga
Pemerintah
Status Kesehatan
Masyarakat
Menghasilkan
peningkatan
Kebijakan
Desentralisasi
Dalam bentuk
berbagai peraturan
hukum
Input
Faktor-faktor lain
Masyarakat dan
Swasta
Harapan 15 tahun yang lalu
Pertanyaan-pertanyaan kritis setelah 15 tahun
• Apakah kebijakan desentralisasi justru memperburuk status kesehatan masyarakat?
Apa kenyataannya?
• Kematian ibu dan bayi serta penyakit AIDS tidak mendapat manfaat dari kebijakan desentralisasi
• Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ada kemungkinan memperburuk ketidak adilan geografis.
• Mengapa?
15 tahun desentralisasi tidak berhasil menyeimbangkan fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan antar propinsi/kabupaten
Analisis kematian bayi
Desentralisasi
Balitbang Kemenkes, UGM, University of Queensland
Mengapa?
• Periode 2000 – 2007: Ketidak jelasan peran antar level pemerintah karena PP25 yang tidak jelas
• 2007 – 2013: PP 38 2007 memperjelas peran pemerintah di berbagai level, ternyata masih banyak masalah
•Mengapa?
Lembaga
Pemerintah
Status Kesehatan
Masyarakat
Menghasilkan
peningkatan
Kebijakan
Desentralisasi
Dalam bentuk
berbagai peraturan
hukum
Input
Faktor-faktor lain
Masyarakat dan
Swasta
Kenyataan saat ini (2013):
Masih
banyak
masalah
Apa saja masalahnya?
1. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten belum memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan, kecuali pengobatan gratis;
2. Politik di daerah (otonomi) mengakibatkan pembiayaan dan manajemen kesehatan di daerah kacau;
3. Pemerintah pusat belum maksimal dalam mengelola kesehatan secara desentralisasi.
1. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten belum memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan, kecuali pengobatan gratis;
• Pilihan kepala daerah langsung merubah pelayanan kesehatan menjadi komoditi politik;
• Komoditi Politik yang paling menarik adalah pelayanan kesehatan gratis;
• Biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah menyebabkan banyaknya korupsi dan tidak perhatian pada kesehatan yang bersifat promotif dan preventif
• Pembiayaan untuk Kerjasama lintas sektoral di daerah untuk kegiatan preventif dan promotif kesehatan belum maksimal.
2. Politik di daerah (otonomi) mengakibatkan pembiayaan dan manajemen SDM kesehatan di daerah kacau;
• Demokrasi di daerah menyebabkan pembiayaan untuk sektor kesehatan menjadi tidak terperhatikan
• Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah, cenderung melihat kesehatan sebagai sumber pendapatan atau cash-flow;
• Pengangkatan pejabat dinas kesehatan/rumahsakit terpengaruh oleh politik daerah
3. Pemerintah pusat belum maksimal dalam mengelola kesehatan secara desentralisasi
• APBN kesehatan secara absolut meningkat tinggi namun ada hambatan (Bottleneck) dalam penyaluran ke daerah melalui mekanisme DAU, DAK, TP dan dana Dekonsentrasi;
• Pencegahan dan promosi kesehatan banyak ditopang oleh dana asing yang mempunyai berbagai kendala penyaluran dan fragmentasi;
• Fungsi pusat dalam NSPK belum maksimal;
• Fungsi penyebaran SDM belum maksimal.
Ringkasan:
• Kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan merupakan masalah teknis rumit, diperburuk dengan aspek politik daerah, psikologis, dan problem penyaluran dana pusat.
Masalah teknis:
•Aspek pembiayaan
•Aspek sumber daya manusia
•Aspek kewenangan
•Aspek Informatika
•……
centralization
De-centralization
Law 22/99
Law 32/04
Bagaimana
masa
depannya?
Saat ini sedang dirancang perubahan aturan hukum untuk desentralisasi
centralization
De-centralization
Law 22/99
Law 32/04
Apakah UU dan
PP akan lebih
tersentralisasi?
Masih ada ketidak pastian
Perkembangan Regulasi Desentralisasi
Revisi UU No. 32/
2004 UU No. 6/2014 Desa
RUU Pilkada
Revisi UU No. 33/
2004
Revisi PP No. 38/
2007
Revisi PP No. 41/
2007
TATA KELOLA SEKTOR KESEHATAN
Pokok Bahasan 2:
Beberapa Implikasi Penting PP 38 dan PP 41 dalam
Tata Kelola Sektor Kesehatan
19
20
Beberapa Implikasi, antara lain:
1. Hubungan Pusat, Propinsi, dan Kabupaten
2. Hubungan antar berbagai lembaga di sektor kesehatan: misal, Dinas Kesehatan dan RS.
3. Perubahan Struktur DepKes, DInas Kesehatan
21
Perbedaan Utama antara PP 25/2000 and PP 38/2007
11 Fungsi Pemerintah Pusat
5 Fungsi Pemerintah Propinsi
Sisanya ada di Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pendekatan Konkuren dalam
Pembagian Fungsi
Implikasi 1: Hubungan Pusat, Propinsi, dan Kabupaten
22
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Propinsi
Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
Fungsi Regulasi
Fugsi Pelayanan
Fungsi Pembiayaan
Pendekatan Concurrent
23
Arti Konkuren
...setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi,
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
24
Hubungan pusat dan propinsi-kabupaten kota:
• Mempengaruhi Sistem Kesehatan Kabupaten
• Mempengaruhi Rencana Strategis: sejak dari misi sampai program.
• Mempengaruhi sistem manajemen di Dinas Kesehatan dan DepKes
25
Implikasi 2: Hubungan antar berbagai lembaga di sektor
kesehatan
Menggunakan Konsep Governance
26
masyarakat
Pemerintah
Usaha
Profit dan Non-profit. Milik Pemerintah-Swasta
Sebagai regulator,
pemberi dana dan
pelaksana.
Sebagai pemberi dana
dan pelaksana.
Sebagai pelaksana.
27
PP 38 dan PP 41
Menempatkan DInas Kesehatan sebagai
regulator Menempatkan berbagai
lembaga pemerintah sebagai unit pelayanan:
RSD sebagai unit pelayanan
Jamkessosda ---) UPT Dinas
1. Aspek Filosofi dan Sosiologis
Filosofi:
• sektor kesehatan membutuhkan penetap kebijakan/regulator yang kuat
Mengapa?
• karena adanya kemungkinan lembaga pelayanan kesehatan (operator) tidak baik mutunya dan tidak safe.
• Masyarakat harus dilindungi oleh sistem regulasi yang kuat
Aspek Filosofi dan Sosiologis
• Secara sosiologis: sektor kesehatan mirip dengan sektor penerbangan.
• Jika sektor kesehatan tidak diawasi dengan baik, akan banyak pelanggaran yang membahayakan kehidupan manusia.
Kesalahan dalam penanganan kesehatan akan dapat menimbulkan
- kematian ataupun
- kecacatan permanen
yang tidak dapat dikembalikan seperti semula.
Aspek Filosofi dan Sosiologis
• Secara sosiologis: sektor kesehatan mirip dengan sektor penerbangan.
• Jika sektor kesehatan tidak diawasi dengan baik, akan banyak pelanggaran yang membahayakan kehidupan manusia.
Kesalahan dalam penanganan kesehatan akan dapat menimbulkan
- kematian ataupun
- kecacatan permanen
yang tidak dapat dikembalikan seperti semula.
Sektor Penerbangan Sektor Kesehatan
Sektor Pendidikan
Sektor Seni suara, seni lukis, seni lawak
Fungsi melindungi masyarakat di sektor kesehatan:
Dari apa? • Lembaga pelayanan kesehatan yang bermutu
rendah; • Tenaga Kedokteran dan Kesehatan yang tidak
kompeten; • Pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif
yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan; • Jaminan kesehatan yang tidak bermutu dan
banyak fraud; • Bisnis obat yang buruk; • Salon kecantikan dan pelangsingan tubuh yang
tidak jelas manfaatnya • Penjualan makanan dan minuman yang buruk; • …
Fungsi melindungi masyarakat di sektor kesehatan:
Dari apa? • Lembaga pelayanan kesehatan yang bermutu
rendah; • Tenaga Kedokteran dan Kesehatan yang tidak
kompeten; • Pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif
yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan; • Jaminan kesehatan yang tidak bermutu dan
banyak fraud; • Bisnis obat yang buruk; • Salon kecantikan dan peangsingan tubuh yang
tidak jelas manfaatnya • Penjualan makanan dan minuman yang buruk; • …
Di sebuah Kabupaten padat di Jawa bisa jumlahya 1.3 juta manusia
Fungsi Perlindungan ini secara sosiologis:
• Sangat strategis
• Sangat mulia
namun juga
• Sangat sulit
sehingga harus fokus
• Fungsi ini harus ada di pemerintah dan berada di Dinas Kesehatan.
Aspek Hukum
Dalam 10 tahun terakhir ini, fungsi regulator dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota telah dinyatakan tegas dalam:
• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 37 ayat (1) (terkait Surat Izin Praktik);
• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 182 ayat (3) (terkait Pengawasan);
• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 26 ayat (1), (3), dan (4) (terkait Perizinan Rumah Sakit).
• Lampiran PP No. 38 Tahun 2007 khususnya Bidang Kesehatan pada sub bidang 1, 3, 4, dan 6.
• Dalam perubahan PP 38 dan PP 41 serta Permenkes, keberadaan UU tersebut tidak dapat diabaikan
35
masyarakat Pemerintah
Usaha
RS Daerah sebagai lembaga non Dinas, menggunakan
sistem keuangan BLU. Harus punya ijin
Dinas Kesehatan sebagai
perumpunan Dinas yang
berfungsi sebagai regulator
(pmeberi perijinan), pemberi
dana dan pelaksana.
Sebagai yang dilayani.
Sebagai pelaksana.
Dalam Konteks
Rumahsakit
36
• PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN
• Rumpun urusan wajib dan urusan pilihan yang diwadahi dalam bentuk Dinas
• bidang pendidikan, pemuda dan olah raga • bidang kesehatan; • bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; • bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika; • bidang kependudukan dan catatan sipil • bidang kebudayaan dan pariwisata • bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya
dan tata ruang; • bidang perekonomian meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah, industri dan perdagangan; • bidang pelayan pertanahan • bidang pertanian meliputi tanaman pangan, ketahanan pangan,
peternakan, perikan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
• bidang pertambangan dan energi; • bidang kelautan dan perikanan. • bidang pendapatan
20
37
Rumpun urusan wajib dan fungsi pendukung yang akan diwadahi dalam bentuk badan, kantor dan rumah sakit
umum daerah
• bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik; • bidang penelitian dan pengembangan; • bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; • bidang penanaman modal • bidang lingkungan hidup; • bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; • bidang pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa; • bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; • bidang kepegawaian dan diklat; • bidang pengelolaan keuangan dan asset; • bidang pengawasan; dan • bidang pelayanan kesehatan.
21
38
masyarakat
Pemerintah
Usaha
Lembaga pemberi Jaminan Kesehatan Nasional
ataupun daerah.
Dinas Kesehatan sebagai
perumpunan Dinas yang
berfungsi sebagai pengawas
mutu jaminan kesehatan
Sebagai yang dilayani.
Sebagai pelaksana.
Dalam Konteks Jaminan
Sosial
39
Suasana sebelum Desentralisasi
Ada kecenderungan pemisahan antara
Dinas Kesehatan dan RS
DitJen BinKesMas DitJen YanMed
DinKes Propinsi
DinKes Kabupaten
RSUP
RSUD
40
Suasana yang diharapkan setelah Desentralisasi
DitJen BinKesMas DitJen YanMed
DinKes Propinsi
DinKes Kabupaten UKP
RSUP,
RS
Swasta,
dll
UKP
RSD, RS
Swasta, dll
UKM
UKM
41
Pengaruh Praktis
• RSD menjadi bukan lagi UPT Dinas, namun RS yang bertanggung jawab pada Bupati dengan sistem keuangan BLU.
• Dinas Kesehatan memegang fungsi perijinan
• Mempengaruhi SKD
