Halaman 1

KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENGUATAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN, PENDALAMAN PASAR KEUANGAN,

DAN PERLUASAN AKSES KEUANGAN MASYARAKAT

19 NOVEMBER 2014

Latar Belakang

1. Beralihnya pengaturan dan pengawasan pasar modal dan Industri

Keuangan Nonbank (IKNB) dari Kementerian Keuangan di awal tahun

2013, menjadi tonggak awal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi

menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan. Selanjutnya, pada 31 Desember 2013, fungsi pengaturan dan

pengawasan perbankan juga telah beralih dari Bank Indonesia kepada

OJK. Dengan dukungan berbagai pihak, pengalihan fungsi pengaturan dan

pengawasan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pengalihan ini juga

sekaligus menjadi awal dimulainya era baru dalam pengaturan dan

pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia secara terintegrasi.

2. OJK menyadari bahwa fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang

tidak boleh sekadar integrasi pengawasan belaka, namun harus terus

diperkuat sehingga sektor jasa keuangan dapat berperan semakin

signifikan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang

berkesinambungan. Karena itu, OJK akan terus melanjutkan dan

memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya telah

dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Kementerian

Keuangan.

3. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang, keberadaan OJK ditujukan

agar kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik, yakni

dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memainkan peran yang optimal

dalam pembiayaan pembangunan, namun tetap berlangsung dalam

kondisi stabilitas yang terjaga.

Latar Belakang

Halaman 2

4. Selain dalam konteks peningkatan peran, OJK juga memiliki mandat agar

seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berlangsung dengan tetap

mengedepankan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

Dengan demikian, secara keseluruhan keberadaan sektor jasa keuangan

dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Dua Tahun Pertama OJK

5. Selama kurang lebih 2 (dua) tahun kiprahnya, cukup banyak inisiatif yang

telah OJK lakukan dalam menjalankan amanatnya, khususnya dalam

mempersiapkan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara

terintegrasi, serta dalam memperkuat edukasi dan perlindungan

konsumen. Berbagai kemajuan yang telah dicapai selama ini tentu patut

disyukuri dan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.

6. Dalam periode Januari 2013 sampai dengan Agustus 2014, OJK telah

mengeluarkan sebanyak 16 (enam belas) Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK), di antaranya terkait perlindungan konsumen sektor jasa

keuangan, pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau

perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), penilaian tingkat risiko

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, penilaian kemampuan dan kepatutan

bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun,

Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan, serta pengawasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, terdapat beberapa

peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan

sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian

Keuangan.

7. OJK telah menerbitkan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia di

awal tahun 2014. Roadmap tersebut diterbitkan untuk menjadi referensi

utama dalam perbaikan praktik dan regulasi terkait corporate governance

di Indonesia yang mengacu pada hasil asesmen terhadap corporate

governance di Indonesia dan standar internasional.

Dua Tahun Pertama Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 3

8. Selanjutnya, OJK akan terus melanjutkan upaya penguatan peran sektor

jasa keuangan melalui sinergi antara perbankan, pasar modal, dan IKNB.

Melalui sinergi ini diharapkan kemampuan industri jasa keuangan dalam

pembiayaan akan meningkat. Namun, untuk menjaga agar upaya tersebut

tetap berada pada koridor menjaga stabilitas, maka perlu diimbangi

dengan penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi.

9. OJK telah meletakkan dasar bagi pengembangan sistem pengawasan

terintegrasi sejak tahun 2013. Pada tahun ini, telah dilaksanakan

serangkaian agenda seperti implementasi pedoman Know Your Financial

Conglomerates (KYFC) bagi pengawas, dan pada tahun 2015 akan

berlanjut dengan implementasi pengawasan konglomerasi keuangan

berbasis risiko.

10. Dalam aspek edukasi dan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan

peraturan yang mewajibkan seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk

secara aktif melakukan program edukasi dan perlindungan konsumen, dan

menginisiasi pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Selain itu, OJK juga telah mendirikan Layanan Konsumen Keuangan

Terintegrasi (Integrated Financial Consumer Care) dan melaksanakan

market intelligence.

11. Upaya peningkatan perlindungan konsumen tidak akan optimal apabila

tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah. Karena itu, OJK telah

menyusun Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan, sebagai acuan

untuk pelaksanaan program edukasi konsumen yang dilakukan secara

masif dan komprehensif. Program-program edukasi dan sosialisasi literasi

keuangan terus digulirkan dengan menyentuh berbagai kalangan

masyarakat. Infrastruktur pendukung program edukasi juga terus

ditingkatkan, antara lain melalui pembentukan website edukasi keuangan

dan penyediaan mobil keliling literasi keuangan (SiMolek).

12. Sebagai lembaga baru, OJK dirasa perlu menjalin koordinasi dengan

otoritas pengawas jasa keuangan di negara-negara lain, serta

berpartisipasi aktif dalam organisasi-organisasi internasional. OJK telah

menjadi anggota Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan

Halaman 4

Working Group on Bank Supervision pada organisasi Executive Meeting of

East Asia Pacific Central Banks (EMEAP). OJK juga menjadi anggota penuh

Islamic Financial Services Board (IFSB), dan menjadi penandatangan

Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) International

Organization of Securities Commissions (IOSCO) mengenai kerjasama dan

pertukaran informasi. Sejumlah nota kesepahaman juga telah

ditandatangani oleh OJK dengan otoritas di beberapa negara seperti

Australia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Vietnam.

13. Meski beragam kemajuan telah dicapai oleh OJK dalam periode 2 (dua)

tahun ini, tetap disadari bahwa berbagai tantangan ke depan tidak ringan

mengingat industri jasa keuangan adalah industri yang dinamis dan selalu

memiliki keterkaitan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan

makroekonomi global dan domestik. Oleh karena itu, OJK selalu

mengharapkan dukungan dari para pemangku kepentingan agar dapat

melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Potensi dan Tantangan ke Depan

14. Mencermati perkembangan makroekonomi global dan domestik, saat ini

sektor jasa keuangan nasional memang dihadapkan pada sejumlah risiko.

Risiko-risiko tersebut perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada

kemampuan sektor jasa keuangan dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Namun, dengan modal yang saat ini ada, sektor jasa keuangan optimis

akan dapat melanjutkan pertumbuhan dan menunjukkan ketahanan

dalam menghadapi gejolak yang dapat terjadi.

15. Pemulihan ekonomi global secara umum masih menghadapi tantangan,

terutama mengingat proses pemulihan yang berjalan tidak merata. Di

Amerika Serikat, pemulihan ekonomi semakin solid sehingga The Fed telah

memutuskan untuk menghentikan program stimulus moneter, yang

menjadi penopang ekonomi negara tersebut pasca-krisis keuangan global

tahun 2008. The Fed juga telah memberikan sinyal akan melakukan

normalisasi kebijakan moneter berupa peningkatan suku bunga pada

tahun 2015, yang berpotensi memberikan efek rambatan terhadap pasar

keuangan global.

Potensi dan Tantangan ke Depan

Halaman 5

16. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Eropa, Jepang, dan Tiongkok

cenderung melambat. Kondisi perekonomian Eropa dan Jepang masih

belum menunjukkan perbaikan berarti. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok,

yang merupakan ekonomi terbesar kedua dunia, pada triwulan III-2014

berada pada level terendah sejak tahun 2009. Kondisi ini berdampak

terhadap permintaan atas komoditas sehingga berpengaruh terhadap tren

penurunan harga pada mayoritas komoditas dunia, dan pada gilirannya

dapat mengganggu kinerja ekspor domestik.

17. Seiring dengan pelambatan perekonomian global, perekonomian

domestik juga mengalami moderasi pertumbuhan. Pada triwulan III-2014,

pertumbuhan ekonomi domestik tercatat 5,01% yoy, di tengah

permasalahan twin deficit pada APBN dan transaksi berjalan yang masih

terjadi.

18. Selain itu, terdapat potensi tambahan tekanan terhadap perekonomian

domestik berupa peningkatan inflasi sebagai dampak dari kebijakan

penyesuaian harga BBM bersubsidi 2 hari yang lalu. Terkait dengan

penyesuaian harga BBM tersebut, OJK memandang bahwa dampaknya

akan bersifat temporer. Bahkan dalam jangka panjang kebijakan tersebut

akan menyehatkan postur fiskal pada khususnya, dan perekonomian

secara umum melalui alokasi sumber daya yang lebih baik. Di sektor

keuangan, kami menyakini bahwa kenaikan BBM sudah diantisipasi oleh

pelaku pasar dan tidak akan mengganggu kinerja sektor keuangan secara

signifikan.

19. Bagaimanapun, berbagai faktor risiko ekonomi domestik tersebut harus

terus dicermati potensi dampaknya terhadap kesehatan dan profil risiko

lembaga jasa keuangan. OJK, sebagai pengawas sektor keuangan, akan

secara aktif memantau perkembangan dari hari ke hari untuk memastikan

stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

20. Di samping beberapa faktor risiko di atas, Indonesia juga masih

dihadapkan pada sejumlah keterbatasan, seperti keterbatasan

infrastruktur dan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Hal ini dapat

Halaman 6

menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi

yang merata dan berkelanjutan. Sebagai contoh, 70,8% dari total

kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik masih terkonsentrasi di

Pulau Jawa.1 Begitu pula, ketimpangan ekonomi antar wilayah masih

terjadi, di mana Pulau Jawa memiliki pangsa sekitar 58% dari Produk

Domestik Bruto (PDB) nasional, dan lebih dari 50% dari nilai Penanaman

Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).2

21. Dalam kaitannya dengan industri jasa keuangan, permasalahan utama

adalah tingkat kedalaman pasar keuangan, tingkat akses dan literasi

keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Masih dangkalnya

pasar keuangan domestik membuat pasar keuangan Indonesia menjadi

lebih rentan terhadap gejolak. Pemanfaatan layanan jasa keuangan di

dalam negeri masih belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil

Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh OJK pada 2013.

Tingkat pemanfaatan perbankan baru mencapai 57,3%, dan lebih rendah

lagi untuk sektor-sektor lainnya.

22. Namun, di samping beberapa hambatan tersebut, perekonomian

Indonesia masih menyimpan potensi yang besar, baik dari ketersediaan

sumber daya alam maupun komposisi penduduk yang relatif muda dengan

kelas menengah yang terus bertumbuh. Pertumbuhan penduduk kelas

menengah Indonesia pada periode 2012-2020 merupakan yang tertinggi

di ASEAN, diperkirakan tumbuh sebesar 174%.3 Indonesia juga menempati

peringkat tertinggi di antara negara-negara di kawasan sebagai negara

tujuan investasi dan sebagai negara yang paling menjanjikan untuk

menjalankan bisnis internasional.4

1 Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian ESDM (2012)

2 Badan Koordinasi Penanaman Modal (2014)

3 AC Nielsen (2013)

4 The Economist (2013), Japan Bank for International Cooperation (2013)

Halaman 7

Kebijakan Sektor Jasa Keuangan

23. Sejak beberapa tahun belakangan, kita menyaksikan perkembangan

sektor keuangan yang semakin cepat. Sektor keuangan menjadi semakin

kompleks dan dinamis, dengan keterkaitan antar sektor yang semakin

erat, baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

24. Selain itu, kita juga menyaksikan pertumbuhan konglomerasi keuangan,

yang menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa

keuangan di dalam sistem keuangan. Konglomerasi keuangan ini di satu

sisi menyimpan potensi peningkatan efisiensi, namun di sisi lain juga

berpotensi meningkatkan eksposur risiko individual lembaga jasa

keuangan maupun risiko sistemik bagi stabilitas sistem keuangan. Dari

aspek pengawasan, perkembangan tersebut di atas merupakan tantangan

bagi implementasi sistem pengawasan terintegrasi.

25. Sementara itu, upaya edukasi dan perlindungan konsumen jasa keuangan

harus terus ditingkatkan untuk menumbuhkan masyarakat yang memiliki

literasi keuangan yang tinggi, serta adanya kepastian hukum dan

kenyamanan bertransaksi keuangan.

26. Krisis ekonomi global, yang bersumber dari perilaku risk taking yang

agresif memberi pelajaran penting bagi regulator untuk memperkuat

rambu-rambu pengaturan. Penguatan pengaturan ini, pada dasarnya

ditujukan untuk memperbaiki struktur pasar agar menjadi semakin kokoh,

efisien, dan lebih transparan sehingga memberikan kemanfaatan bagi

perekonomian yang berkelanjutan. Kondisi eksternal dan internal yang

terus berubah memungkinkan pendekatan pengawasan yang disesuaikan

dalam rangka membentuk keseimbangan baru. Pergeseran pengaturan

maupun pengawasan perlu direspons secara tepat dan cepat oleh pelaku

industri jasa keuangan, antara lain berupa penyesuaian cara beroperasi

lembaga jasa keuangan.

27. Penguatan struktur dan peningkatan peran sektor jasa keuangan tidak

dapat dilakukan secara parsial. Dalam rangka itu, OJK tengah menyusun

Kebijakan Sektor Jasa Keuangan

Halaman 8

suatu cetak biru pengembangan sektor jasa keuangan yang akan

diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, yakni:

1) mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung

peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;

2) menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi

pembangunan yang berkelanjutan; serta

3) mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung

upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

28. Ketiga sasaran tersebut akan dicapai dengan menekankan pada 4 (empat)

strategi pengembangan, yaitu:

1) Penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh

dengan penekanan pada pendekatan berbasis risiko dan peningkatan

kapasitas kelembagaan dan daya saing industri untuk menunjang

stabilitas sistem keuangan.

2) Penguatan dan pengembangan pasar dan industri jasa keuangan dalam

rangka pendalaman pasar dan perluasan akses atas produk dan jasa

layanan keuangan melalui perluasan jalur distribusi dan sinergi antar

sektor di industri jasa keuangan.

3) Pengembangan ekosistem yang lebih optimal dalam mendukung

pembiayaan sektor ekonomi strategis serta pengembangan kualitas,

efisiensi, dan daya tarik pasar keuangan syariah.

4) Penguatan tingkat literasi masyarakat dan penyempurnaan

infrastruktur pendukung bagi perlindungan konsumen, transparansi,

dan tata kelola yang lebih baik.

29. Keempat aspek dalam cetak biru ini menjadi landasan bagi arah

pengembangan sektor jasa keuangan dalam menyikapi berbagai

tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang, dan sekaligus

menjawab kebutuhan penguatan sektor jasa keuangan nasional.

30. Mengambil momentum perbaikan struktur perekonomian nasional paska

penyesuaian harga BBM bersubsidi, OJK telah menetapkan prioritas

penguatan pada beberapa aspek yang diperlukan dalam jangka pendek,

yang dituangkan dalam serangkaian kebijakan yang akan diterbitkan pada

beberapa kesempatan.

Halaman 9

31. Pada kesempatan kali ini, OJK menerbitkan sejumlah ketentuan yang

terdiri dari 6 (enam) POJK di bidang perbankan, 7 (tujuh) POJK di bidang

pasar modal, dan 7 (tujuh) POJK di bidang IKNB, di mana seluruh kebijakan

ini ditujukan dalam rangka penguatan pengawasan sektor jasa keuangan,

pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan masyarakat.

Adapun kebijakan-kebijakan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

Di Bidang Perbankan

1) POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi

Keuangan

Aturan ini mengatur kewajiban bagi konglomerasi keuangan untuk

menerapkan tata kelola secara terintegrasi yang pelaksanaannya dilakukan

oleh entitas utama. Untuk itu, entitas utama harus memiliki standar

kelengkapan tata kelola di konglomerasi keuangannya, termasuk

pengaturan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta

pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Entitas utama juga wajib

menyampaikan laporan hasil penilaian (self-assessment) mengenai

pelaksanaan tata kelola di konglomerasi keuangannya.

2) POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi

Konglomerasi Keuangan

Aturan ini menetapkan kewajiban bagi konglomerasi keuangan untuk

menyampaikan laporan mengenai anggota konglomerasi keuangan dan

lembaga jasa keuangan yang ditetapkan menjadi entitas utama paling

lambat pada tanggal 31 Maret 2015. Entitas utama juga diwajibkan untuk

mengintegrasikan penerapan standar manajemen risiko dalam

konglomerasi keuangan tersebut. Selain itu, diatur mengenai penyampaian

laporan semesteran profil risiko terintegrasi.

3) POJK tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan

Inklusif (Laku Pandai)

Aturan ini menetapkan persyaratan, perizinan, dan beberapa hal lainnya

bagi bank yang akan menyediakan layanan keuangan tanpa kantor. Jenis

Halaman 10

layanan keuangan tanpa kantor yang disediakan adalah tabungan dengan

karakteristik Basic Saving Account (BSA) dan penyaluran

kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro dengan jangka waktu paling

lama setahun dan maksimum plafon kredit/pembiayaan Rp20 juta. Aturan

ini juga memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan keuangan yang

lebih beragam melalui kerjasama antara agen tertentu dengan lembaga

jasa keuangan selain dengan bank penyelenggara Laku Pandai, antara lain

dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penerbit uang elektronik (e-

money).

4) POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Aturan ini menetapkan beberapa aspek terkait pendirian dan operasional

BPR, yakni:

- Penetapan jumlah modal disetor dalam rangka pendirian BPR yang akan

dibagi dalam 4 (empat) zona wilayah operasi BPR.

- Mekanisme perizinan BPR yang mencakup percepatan jangka waktu

persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip dan izin usaha yang

sebelumnya adalah 60 (enam puluh) hari kerja menjadi 40 (empat puluh)

hari kerja. Proses perizinan seluruhnya akan dilakukan secara terpusat.

- Penataan porsi kepemilikan pemegang saham pengendali BPR, yakni

setiap BPR wajib memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham

dengan persentase kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25%.

Dengan demikian akan mendorong komitmen pemegang saham

pengendali dalam mengembangkan usaha BPR.

- Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengurus BPR, larangan

perangkapan jabatan bagi pengurus, dan pembatasan hubungan

keluarga di antara pengurus.

- Kemudahan pembukaan jaringan kantor oleh BPR sesuai dengan tingkat

kesehatannya.

- Mekanisme pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham

BPR (self-liquidation).

Halaman 11

5) POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Perbankan Syariah

Aturan ini menetapkan persyaratan mengenai:

- Penyediaan modal minimum bank sesuai dengan profil risikonya,

dengan besaran antara 8% sampai dengan 14%.

- Penyediaan modal minimum bank yang terdiri atas modal inti dan

tambahan modal sebagai penyangga.

- Modal inti yang ditetapkan minimal sebesar 6%, dengan modal inti

utama minimal 4,5%.

- Tambahan modal sebagai penyangga yang dapat berupa Capital

Conservation Buffer, Countercyclical Buffer, dan Capital Surcharge.

Ketentuan tambahan modal penyangga berlaku mulai 1 Januari 2016.

6) POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Aturan ini menetapkan tata cara penilaian kualitas aset produktif maupun

nonproduktif serta kewajiban pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan

Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, juga diatur

mengenai kelonggaran penilaian kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil

(mudharabah dan musyarakah) guna mendorong pembiayaan syariah.

Di Bidang Pasar Modal

1) POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di

Sektor Pasar Modal

Melalui aturan ini, tingkat customer due diligence dilakukan dengan

mempertimbangkan profil risiko dari nasabah. Selain itu, penyedia jasa

keuangan di sektor pasar modal dapat menunjuk pihak ketiga untuk

melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi sebagai bagian dari kegiatan

customer due diligence. Pihak ketiga yang dapat ditunjuk tersebut meliputi

penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri, seperti perbankan dan IKNB,

serta penyedia jasa keuangan lain di bidang pasar modal di luar negeri.

Halaman 12

2) POJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kliring dan

Penjaminan (LKP) dalam rangka penerapan manajemen risiko terhadap

penyelesaian transaksi bursa yang diidentifikasi sebagai transaksi tidak

wajar dan berdampak sitemik terhadap risiko penggunaan dana jaminan.

Terkait penggunaan dan investasi dana jaminan, LKP dapat menggunakan

fasilitas repo atau transaksi pinjam-meminjam efek (Surat Berharga

Negara) dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan

likuiditas jangka pendek terhadap portofolio dana jaminan, tanpa

berdampak negatif terhadap harga obligasi di pasar.

3) POJK tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset

Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam Rangka Pembiayaan Sekunder

Perumahan

Aturan ini bertujuan memberikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan

pembiayaan sekunder perumahan, menyediakan produk investasi baru

bagi investor, dan membantu mengurangi kesenjangan antara sumber

dengan penggunaan dana (mismatch funding) bagi perbankan dalam

pemberian kredit kepemilikan rumah.Dalam peraturan ini antara lain diatur

mengenai pembelian aset keuangan yang membentuk kumpulan piutang

EBA-SP serta persyaratan bagi pihak yang melakukan penerbitan EBA-SP,

yang memberikan peluang bagi lembaga keuangan lainnya yang berbentuk

perseroan terbatas selain lembaga pembiayaan sekunder perumahan

untuk berpartisipasi dalam melakukan penerbitan EBA-SP.

4) POJK tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi

Aturan ini mengatur mengenai peningkatkan kualitas dan profesionalisme

manajer investasi melalui ketentuan persyaratan dan tanggung jawab

koordinator masing-masing fungsi, serta penambahan fungsi manajer

investasi. Di samping itu, manajer investasi dapat mengalihkan

pelaksanaan beberapa fungsi (fungsi teknologi informasi, fungsi

pengembangan sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan

keuangan) kepada penyedia jasa yang berbentuk badan hukum dengan

terlebih dahulu melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap penyedia

jasa tersebut.

Halaman 13

5) POJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

Aturan ini berisi ketentuan mengenai integritas dan persyaratan

kompetensi untuk memperoleh izin Wakil Manajer Investasi. Masa berlaku

izin Wakil Manajer Investasi adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat

diperpanjang. Selain itu, peraturan ini mengatur kewajiban peningkatan

kompetensi Wakil Manajer Investasi melalui pendidikan berkelanjutan

yang diselenggarakan oleh asosiasi Wakil Manajer Investasi atau pihak lain

yang diakui oleh OJK.

6) POJK tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun

Asset (KIK-EBA)

Aturan ini mengatur kewajiban manajer investasi KIK-EBA dalam

menyampaikan laporan bulanan KIK-EBA secara elektronik yang memuat

antara lain mengenai informasi umum terkait KIK-EBA, tagihan, distribusi/

pembayaran, dan informasi lain yang diperlukan. Ketentuan ini juga

mengatur kewajiban manajer investasi KIK-EBA melakukan penyimpanan

atas tanda terima dan dokumen elektronik laporan bulanan KIK-EBA.

7) POJK tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

Aturan ini berisi ketentuan mengenai:

- Keleluasaan bagi pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, di mana tidak diwajibkan untuk bekerja di perusahaan efek selama masa berlaku atas izin tersebut. Namun, dalam periode tersebut, pemegang izin harus mengikuti pendidikan profesi lanjutan (PPL).

- Pengaturan mengenai kewajiban pelaporan dan jangka waktu pelaporan atas izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.

- Pengaturan Komite Standar Keahlian terkait pengakuan atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Halaman 14

Di Bidang Industri Keuangan Non-Bank

1) POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan 2) POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Aturan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan

dan perusahaan pembiayaan syariah.

- Batasan uang muka pembiayaan konsumen dan kewajiban fidusia.

- Pengaturan tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan pembiayaan

syariah yang mencakup kecukupan modal, kualitas piutang, kecukupan

likuiditas, dan kinerja operasional.

- Pengaturan sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan.

- Pengaturan kegiatan kerjasama pembiayaan penerusan (channeling) dan

dan pembiayaan bersama (joint financing).

3) POJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Aturan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Kewajiban bagi perusahaan pembiayaan untuk melaksanakan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kewajiban Dewan

Komisaris dan Direksi untuk memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang

bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- Pengaturan organ perusahaan pembiayaan, yang meliputi RUPS, Direksi,

Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, dan pemegang

saham.

- Kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menyusun rencana bisnis

tahunan dan laporan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

4) POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

Aturan ini menetapkan:

- Batas kepemilikan oleh asing, baik langsung maupun tidak langsung,

dibatasi sebesar 85%.

- Kewajiban persyaratan minimum ekuitas dibandingkan dengan modal

disetor minimum.

- Ketentuan penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan sumber

daya manusia di perusahaan pembiayaan.

Halaman 15

- Kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menjadi anggota biro kredit

dan asosiasi terkait.

- Penyempurnaan ketentuan kelembagaan bagi perusahaan pembiayaan

syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang meliputi pengaturan

mengenai persyaratan perizinan UUS, pimpinan UUS, Dewan Pengawas

Syariah (DPS), permodalan UUS dan pemisahan UUS menjadi perusahaan

pembiayaan syariah, serta konversi perusahaan pembiayaan menjadi

perusahaan pembiayaan syariah.

5) POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Aturan menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

- Kegiatan usaha LKM dan batasannya yang mencakup minimum nilai

pinjaman/pembiayaan yang wajib dipenuhi LKM sebesar Rp50.000,

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), pengenaan bunga,

minimum pembukaan simpanan yang wajib diterima LKM sebesar

Rp5.000, pengadministrasian simpanan, dan jasa konsultasi.

- Tingkat kesehatan LKM yang mencakup persyaratan rasio likuiditas dan

solvabilitas.

- Kolektibilitas pinjaman/pembiayaan yang terbagi atas kategori lancar,

diragukan, dan macet.

- Kerahasiaan informasi penyimpan dan simpanan, pelaporan berkala

LKM, dan prosedur penyehatan LKM.

6) POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Aturan ini menetapkan mengenai:

- Bentuk badan hukum LKM, yakni Perseroan Terbatas atau koperasi, dan

hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, badan usaha milik

desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koperasi.

- Persyaratan bagi Direksi/pengurus dan Komisaris/pengawas LKM,

pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi LKM syariah, serta

kewajiban pelaporan apabila terjadi perubahan pemegang saham,

Direksi/pengurus, Dewan Komisaris/pengawas, DPS, modal, dan

perubahan nama.

Halaman 16

- Pembukaan kantor cabang LKM yang beroperasi di wilayah

Kabupaten/Kota, serta ketentuan perubahan LKM menjadi BPR apabila

LKM melakukan kegiatan lintas Kabupaten/Kota.

7) POJK tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Aturan ini menetapkan mengenai:

- Pendelegasian fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan atas

LKM kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.

- Penyiapan SDM dan infrastruktur pengawasan.

- Pemeriksaan langsung terhadap LKM dalam kondisi tertentu oleh OJK.

Penutup

32. Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan ini, diharapkan sektor jasa

keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi

berbagai dinamika dalam perekonomian ke depan, sekaligus

meningkatkan perannya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan

pembangunan nasional.

Penutup