98
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI KEPENTINGAN EKONOMINYA MELALUI TRANS PACIFIC PARTNERSHIP PERIODE 2011-2013 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) oleh: ANDRI 109083000032 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

  • Upload
    vongoc

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK

MEMENUHI KEPENTINGAN EKONOMINYA

MELALUI TRANS PACIFIC PARTNERSHIP PERIODE

2011-2013

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

oleh:

ANDRI

109083000032

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2013

Page 2: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk
Page 3: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk
Page 4: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk
Page 5: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

v

ABSTRAKSI

Skripsi ini menjelaskan mengenai kebijakan Amerika Serikat untuk

memenuhi kepentingan ekonominya melalui Trans Pacific Partnership (TPP)

pada tahun 2011-2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

kebijakan-kebijakan apa saja yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk bisa

memenuhi kepentingan ekonominya pada negosiasi perdangangan bebas TPP di

kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan

melalui studi pustaka dan wawancara.

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah teori

neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk melihat peran

institusi dalam menciptakan kerjasama, teori comparative advantage untuk

mengetahui pentingnya perdagangan bebas untuk kesejahteraan ekonomi, konsep

kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri untuk mengetahui faktor dan

tujuan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan. Dari hasil analisa penulis

menggunakan kerangka teori diatas, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat

telah menggunakan TPP sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan

ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang efisien dan rasional.

Penulis menemukan bahwa Amerika Serikat telah melakukan beberapa

upaya agar bisa memaksimalkan keuntungannya di TPP, sehingga kepentingan

ekonominya terpenuhi. Kebijakan yang digunakan oleh Amerika Serikat adalah

mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya dalam

proses negosiasi TPP dan menambah keanggotaan institusi tersebut agar

membuka pasar yang lebih luas dengan mengarahkan pembahasan forum Asia

Pacific Economic Cooperation (APEC) ke TPP disaat negara tersebut menjadi

host economy pada tahun 2011 dan mengundang negara-negara di Asia Pasifik

untuk bergabung dengan negosiasi kerjasama abad ke 21 tersebut.

Page 6: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan

nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam

kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, tanpa ada dukungan,

saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan

beribu-ribu terimakasih kepada kedua orang tua beserta uda-uda dan uni-uni yang

selalu memberikan berbagai bentuk dukungan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak A. Alfajri, MA selaku

dosen pembimbing yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi, saran,

dan masukan sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Terimakasih juga kepada Bu Rahmi Fitriyanti dan Bu Mutiara Pertiwi

selaku dosen penasehat akademik, Pak Febri Dirgantara selaku dosen penguji,

serta seluruh dosen dan staf Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta yang telah

berbagi ilmu dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di kampus ini.

Penulis juga berterimakasih kepada Amrullah Rafioeddin, sebagai sahabat

terbaik yang membantu penulis dalam banyak hal positif, serta sahabat-sahabat

yang selalu ada dalam suka duka perkuliahan dan penulisan skripsi: Edwin

Saputra, Fajar Shidiq, Dafi Hifzillah, Arif Rahman, Corryatul Filacano,

Muhammad Nabil dan Team MAPOKUS 20.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih juga kepada rekan-rekan Hubungan

Internasional 2009 A yang telah sama-sama berjuang dalam proses pembelajaran

hingga melalui proses sidang DPS dan sidang skripsi, special mention kepada:

Waliyuddin, Robi, Deden, Imam Ojal, Vina, Andi, April, Wati, Hafiz, Agus,

Kikay, Fuzi, Enny, Eky, Helmi, Ardhy, Wilda, Eca, Azay, Atina, Aqid, Friska,

Nyimas, Abe, Myu, Kasyfi, Ibin, Daus dan Aqmal.

Serta tidak lupa kepada rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan,

inspirasi, dan aura positif disaat melalui proses pembelajaran dan pembuatan

Page 7: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

vii

skripsi: Kak Faisal, Rusydan, Haifa, Sartika, Adrian, Ali, Cici, Natasha, Bisti,

Nabila, Dhani, Desica, Pipit, Tika, Dewi, Dani, Shofi, Merry, Zahra, Afina,

Nadia, Clara, Zara, Faruq, Shidiq, Shabrina, dan semua yang tidak bisa ditulis satu

persatu.

Terimakasih juga kepada seluruh kolega dari berbagai organisasi yang

pernah penulis geluti selama berada di uni-life. Global Citizen Corps dengan

proyek-proyek sosial dan Qatar experience-nya, Indonesian Student Association

For International Studies dengan Model United Nations, International Weeks,

ISAFISian quality time-nya, Himpunan Mahasiswa Islam dengan ilmu dan

pembelajarannya, dan last but not least, International Studies Club dengan

seluruh semangat dan kegiatan-kegiatannya.

Harapan penulis, semoga Allah membalas semua dukungan dan

kebersamaan tersebut dengan kebaikan. Mengutip sabda Rasulullah Muhammad

SAW, خير الناس أنفعهم للناس . Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dengan

berbagai kekurangannya. Wallahu’alam.

Jakarta, Desember 2013

Andri

Page 8: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

viii

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii

DAFTAR TABEL ................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Pernyataan Masalah ................................................................................ 1

B. Pertanyaan Penelitian ............................................................................. 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................... 9

D. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 10

E. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 11

1. Perspektif Neoliberal Institutionalisme ......................................... 11

2. Teori Comparative Advantage ...................................................... 13

3. Kepentingan Nasional ................................................................... 14

4. Kebijakan Luar Negeri .................................................................. 15

F. Metode Penelitian ................................................................................. 16

G. Sistematika Penulisan ........................................................................... 17

BAB II PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT DAN

KEIKUTSERTAANNYA DI TRANS PACIFIC PARTNERSHIP ......... 19

A. Gambaran Perekonomian Amerika Serikat .......................................... 19

B. Krisis Finansial 2007 ............................................................................ 22

C. Keikutsertaan Amerika Serikat di Trans Pacific Strategic Economic

Partnership ........................................................................................... 26

1. Krisis Ekonomi yang Disebabkan oleh Krisis Finansial ............... 26

Page 9: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

ix

2. Potensi Asia Pasifik dan Trans Pacific Economic Strategic

Partnership .................................................................................... 28

3. Ketidakpuasan akan Kerjasama Global dan Bilateral. .................. 30

4. Pivot to Asia dan the Rise of China ............................................... 31

BAB II TRANS PACIFIC PARTNERSHIP ........................................................... 34

A. Sejarah Trans Pacific Partnership: Trans Pacific Strategic Economic

Partnership ........................................................................................... 34

B. Potensi Trans Pacific Partnership ........................................................ 40

1. Potensi Keanggotaan dan Perekonomiannya ................................. 41

2. Perjanjian Abad 21 dan Sindrom Noodle Bowl ............................. 43

C. Trans Pacific Partnership dan Asia Pacific Economic Cooperation ... 46

BAB IV KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI

KEPENTINGAN EKONOMINYA MELALUI TRANS PACIFIC

PARTNERSHIP PERIODE 2011-2013................................................... 49

A. Mengajukan Pembahasan terkait Kepentingan Nasional Amerika

Serikat dalam Agenda Negosiasi Trans Pacific Partnership 2011-

2012 ................................................................................................. 50

B. Menambah Keanggotaan TPP ......................................................... 53

1. Menawarkan Insentif yang dimiliki TPP Saat Menjadi Host

Economy APEC 2011 ............................................................... 56

2. Mengundang Negara Lain untuk Bergabung dengan TPP ....... 62

a. Korea Selatan ..................................................................... 63

b. Indonesia ............................................................................ 64

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 65

A. Kesimpulan ...................................................................................... 65

B. Saran ................................................................................................ 67

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ xi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 10: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

x

DAFTAR TABEL

Tabel III.B.1. Data Statistik Perekonomian 21 Negara Anggota APEC 2012 ...... 42

Page 11: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.A Gross Domestic Product Amerika Serikat 2007-2010 (Milyar) ......... 5

Gambar II.A Ekspor Impor (Barang dan Jasa) Amerika Serikat .......................... 21

Gambar II.C.4 Gross Domestic Product Cina ...................................................... 32

Gambar III.C.2 Noodle Bowl di Asia Pasifik ........................................................ 44

Gambar IV.B Trans Pacific Partnership Tahun 2010 .......................................... 54

Gambar IV.B.1 Market Share Amerika Serikat Tahun 2011................................ 62

Page 12: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xii

DAFTAR SINGKATAN

APEC : Asia Pacific Economic Cooperation

ASEAN : Asoociation of South East Asian Nations

DDA : Doha Developement Agenda

FED : the Federal Reserve

FTAAP : Free Trade of the Asia-Pacific

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade

GDP : Gross Domestic Product

NAFTA : North Amerika Free Trade Agreement

OPEC : Organization of the Petroleum Countries

P4 : Pacific 4

SOM : Senior Official Meeting

TPP : Trans Pacific Partnership

TPSEP : Trans Pacific Strategic Economic Partnership

UNSD : United Nations Statistic Division

USTR : United States Trade Representative

WTO : World Trade Organization

Page 13: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Outlines of the Trans Pacific Partnership Agreement................... xviii

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan analis senior APEC Carlos Kuriyama.. xxiii

Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Prof. Peter A. Petri ................................ xxv

Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan pimpinan Temasek Foundation Centre for

Trade & Negotiations Deborah K. Elms ...................................... xxvi

Page 14: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan perekonomian terkuat

di dunia. Bukti kekuatan ekonomi itu terlihat dari data statistik yang dikeluarkan

oleh World Bank (2013) bahwa sejak tahun 1961 hingga 2012, Gross Domestic

Product (GDP) Amerika Serikat selalu mengalami pertumbuhan dan juga

mempunyai jumlah terbanyak dari seluruh negara di dunia dengan $539 milyar

pada tahun 1961 dan $16.244 milyar pada tahun 2012 (n.h). Untuk mencapai

kemakmuran itu, Amerika Serikat sudah melakukan perdagangan internasional

sejak dahulu. Seperti yang dijelaskan oleh the United States Trade Representative

(USTR) bahwa proses pembukaan pasar dunia dan perluasan perdagangan telah

dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1934 dan berperan penting dalam

perkembangan dan kemakmuran Amerika Serikat (Representative 2013: n.h).

Jika dilihat dari masa ke masa, fokus kebijakan ekonomi internasional

Amerika Serikat terus berubah. Bergsten (2005) menjelaskan bagaimana

perubahan-perubahan itu terjadi. Pada tahun 1960an, kebijakan ekonomi

internasional Amerika Serikat terpusat ke Eropa dikarenakan saat itu kawasan

tersebut merupakan kawasan industri dunia. Pada tahun 1970an fokus Amerika

Serikat berpindah ke negara-negara anggota Organization of the Petroleum

Exporting Countries (OPEC) dikarenakan terjadinya krisis minyak dunia. Tahun

1980an, dengan munculnya dua negara industri yaitu Korea Selatan dan Taiwan,

Page 15: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

2

fokus Amerika Serikat pun beralih ke dua negara tersebut. Tahun 1990an

berpindah ke Meksiko melalui North America Free Trade Agreement (NAFTA)

dan negara kawasan Asia Pasifik melalui forum Asia Pacific Economic

Cooperasion (APEC) (h.51). Pada tahun 2000an hingga tahun 2010an, fokus

Amerika Serikat masih berada di kawasan Asia Pasifik.

Williams (2012) menjelaskan bahwa kawasan Asia Pasifik mempunyai 40%

populasi dunia dan lebih dari setengah GDP dunia. Pada tahun 2010, lebih dari

tiga perempat negara kawasan Asia-Pasifik mengalami pertumbuhan GDP di atas

3%, mencapai pertumbuhan GDP Amerika Serikat (h.2). Cossa, Glosserman,

McDevitt, Patel, Przystup dan Roberts (2009) juga menjelaskan bahwa kawasan

Asia Pasifik saat itu telah menjadi kawasan penting bagi Amerika Serikat

daripada sebelumnya. Geopolitik berpindah semakin cepat sebagai akibat dari

krisis ekonomi global yang terjadi (h.9). Namun APEC bukanlah satu-satunya

wadah Amerika Serikat untuk memenuhi kepentingan ekonominya di kawasan

Asia Pasifik. Institusi internasional lainnya adalah Trans Pacific Partnerhsip

(TPP). Seperti yang dijelaskan oleh USTR (2011) bahwa TPP adalah elemen

kunci dari strategi administrasi Obama untuk membuat keterlibatan Amerika

Serikat di kawasan Asia Pasifik menjadi prioritas utama (n.h).

TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang masih berada dalam

proses negosiasi yang dibuat oleh beberapa negara anggota APEC. Namun,

walaupun TPP masih berada dalam proses negosiasi, sebenarnya perjanjian

perdaganan bebas ini merupakan pengembangan dan lanjutan dari perjanjian yang

sudah berlaku diantara empat negara, yaitu Brunei Darussalam, Singapura, Chili,

Page 16: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

3

dan Selandia Baru yang dikenal dengan nama Trans Pacific Strategic Economic

Partnership (TPSEP). Selain itu pada tahun 2011, TPP mengeluarkan garis besar

institusi ini, sehingga memberikan gambaran mengenai latar belakang, instrumen,

konsep, dan tujuan dari negosiasi perdagangan ini. Beberapa tujuan dari

kerjasama ekonomi ini adalah membentuk area perdagangan bebas antara negara

anggota, seperti yang terdapat dalam pembukaan perjanjian TPSEP bahwa tujuan

dari kerjasama ini adalah: mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama di

antara anggota melalui liberalisasi dan investasi untuk menciptakan kemitraan

strategis di kawasan Asia Pasifik, membangun aturan jelas terkait perdagangan,

dan sebagainya (TPSEP 2005:1-2).

Mengenai sejarah TPSEP dan peralihannya menjadi TPP, Kuriyama (2011)

menjelaskan bahwa saat Leader’s Summit APEC di Meksiko pada tahun 2002,

pemimpin negara dari Singapura, Chili, dan Selandia Baru mengumumkan bahwa

mereka akan melakukan negosiasi untuk pembuatan perjanjian perdagangan

bebas. Negosiasi negara-negara tersebut berlangsung sejak September 2003

hingga Juli 2005 dengan menghasilkan TPSEP. Sedangkan Brunei Darussalam

baru mengikuti proses negosiasi TPSEP sejak pertemuan kedua pada Juli 2004

sebagai observer dan akhirnya menyatakan diri bergabung dengan kerjasama

tersebut pada April 2005. Setelah TPSEP berjalan, beberapa negara APEC lainnya

tertarik untuk bergabung dengan perjanjian tersebut. Gabungan antara negara

TPSEP dan beberapa negara APEC lainnya ini lah yang kemudian disebut dengan

TPP (h.5-8).

Page 17: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

4

Amerika Serikat merupakan negara APEC pertama yang mengumumkan

diri untuk melakukan engagement dengan TPSEP pada tahun 2008 (Office of the

USTR 2008: n.h). Namun, kebijakan Amerika Serikat tersebut menimbulkan

pertanyaan, mengingat perundingan pembentukan kerjasama tersebut sudah

dimulai sejak tahun 2002 dan Amerika Serikat baru bergabung pada 2008. Salah

satu hal yang bisa menjelaskan hal tersebut adalah fenomena yang terjadi di

Amerika Serikat pada tahun 2008 yaitu krisis finansial yang sudah bermula sejak

tahun 2007.

Bagi Amerika Serikat, krisis finansial dapat mengganggu kestabilitasan

negaranya. Seperti yang dijelaskan oleh Nanto (2009) bahwa gejolak keuangan

menyinggung kepentingan nasional mendasar untuk melindungi keamanan

ekonomi Amerika Serikat. Gema krisis finansial tidak hanya dirasakan di Wall

Street dan Main Street saja tetapi juga berdampak pada ekspor dan impor, tingkat

pertumbuhan pengangguran, dan pendapatan serta pengeluaran pemerintah (h.3).

Media Masa Amerika Serikat, New York Post melaporkan bahwa krisis finansial

telah membuat Amerika Serikat kehilangan $12,8 triliun perekonomiannya

dengan 23,1 juta pengangguran, $19 triliun jumlah kekayaan yang lenyap, 46,2

Juta masyarakat berada di bawah garis kemiskinan (Kennan 2012: n.h).

Selain itu, krisis finansial juga mengakibatkan terjadinya resesi di Amerika

Serikat. Seperti yang digambarkan oleh Gambar I.A bahwa GDP Amerika Serikat

yang awalnya berjumlah $14.720 milyar pada tahun 2008 menurun menjadi

$14.418 pada tahun 2009. Sehingga berdasarkan kepada peristiwa yang terjadi di

Page 18: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

5

Amerika Serikat tersebut, ia harus segara membangkitkan lagi perekoniannya

untuk mengembalikan kesejahteraannya.

Gambar I.A Gross Domestic Product Amerika Serikat 2007-2010

(Milyar)

Sumber : World Bank 2013

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sejak dahulu Amerika Serikat

mengandalkan pembukaan pasar dunia dan perluasan perdagangan untuk

meningkatkan perekonomiannya. Dikarenakan Amerika Serikat tengah berada

dalam keadaan krisis ekonomi pada tahun 2008, dan di saat itu terdapat TPP yang

merupakan kerjasama ekonomi yang mempunyai konsentrasi utama dalam hal

liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik, maka keputusan Amerika

Serikat untuk bergabung dengan kerjasama ekonomi tersebut adalah untuk

memulihkan kembali perekonomian negaranya yang rusak akibat krisis finansial

yang bermula pada tahun 2007. Dengan kata lain, TPP akan menjadi wadah bagi

Amerika Serikat untuk melebarkan perdagangan internasionalnya, agar stagnansi

perekonomian yang dialaminya bisa teratasi. Hal ini terlihat dari pidato Susan C.

$14.480

$14.720

$14.418

$14.958

2007 2008 2009 2010

Page 19: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

6

Schwab, pejabat USTR pada tahun 2008 saat mengumumkan keikutsertaan

Amerika Serikat di TPSEP:

“… to announce the launch of negotiations for the United States to

join the comprehensive Trans Pacific Strategic Economic Partnership

Agreement. …at a time when attention is focused on the challenges

confronting the financial markets and our economy…… We need to

ensure that our trade will continue to expand so that it can contribute

to U.S. economic growth in the future. Strengthening our economic

ties to the Trans Pacific region is vital to achieving this goal because

of the economic significance of this region now and in the future.

(USTR 2008)”

“…untuk mengumumkan peluncuran negosiasi Amerika Serikat

dalam Trans Pacific Strategi Economic Partnership

Agreement.…pada saat ini perhatian fokus pada tantangan yang

dihadapi pasar finansial dan perekonomian kami.. Kami perlu

memastikan bahwa perdangannya kami akan terus melakukan

ekspansi sehingga bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi

Amerika Serikat kedepannya. Memperkuat hubungan ekonomi kami

ke kawasan trans pacific adalah hal penting untuk mencapai tujuan ini

dikarenakan signifikansi ekonomi kawasan ini pada saat ini dan masa

mendatang”.

Hal ini menjadi menarik mengingat Amerika Serikat sudah mempunyai 20

perjanjian perdagangan bebas bilateral dan anggota perjanjian perdagangan

multilateral World Trade Organization (WTO), Amerika Serikat justru tertarik

untuk bergabung dengan TPP. Profesor Bernard K. Gordon (2012), menjelaskan

bahwa Amerika Serikat memerlukan TPP dikarenakan negara tersebut

memerlukan kerjasama ekonomi yang lingkupannya tidak terlalu multilateral

seperti WTO dan tidak sekecil bilateral. Mengingat negosiasi Doha Developement

Agenda di WTO yang sudah berlangsung selama 12 tahun namun belum

Page 20: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

7

memberikan hasil dan keuntungan perjanjian bilateral yang tidak maksimal (h. 1-

2).

Menurut Petri, Plummer, dan Zhai (2011) kepentingan Amerika serikat di

TPP adalah pertama, TPP akan menciptakan kesepakatan ekonomi yang

komprehensif (mencakup isu-isu yang tidak ada dari Doha Round seperti jasa,

investasi, kompetisi, dan regulasi yang koheren) dan bentuk perjanjian yang

modern sebagai alternatif kesepakatan di Kawasan Asia Pasifik yang melibatkan

Amerika Serikat. Kedua, TPP akan mendorong integrasi lebih dalam di Kawasan

Asia Pasifik. Ketiga, TPP akan menyediakan model yang bisa

mengkonsolidasikan perjanjian perdagangan yang ada sehingga bisa memetakan

jalan keluar dari the Noodle Bowl, yaitu perjanjian perdagangan internasional

yang terlalu banyak sehingga tidak terorganisir (Baldwin 2008:47), yang ada di

Asia Pasifik dan sekitarnya. Keempat, TPP akan membantu memperluas pasar

ekspor Amerika Serikat ke Asia (h. 6-7).

Namun, ternyata TPP mempunyai kekurangan yang membuat Amerika

Serikat tidak bisa sepenuhnya mencapai tujuannya, terutama pembukaan pasar

dan perluasan perdagangan ke kawasan Asia Pasifik. Kekurangan tersebut yakni

sedikitnya negara kawasan yang bergabung dengan TPP. Walaupun TPP

merupakan kerjasama ekonomi yang dibuat oleh negara anggota APEC dan

merujuk kepada Artikel 20.6 perjanjian TPSEP bahwa semua negara anggota

APEC dan negara lainnya boleh bergabung, namun hingga tahun 2010 hanya

terdapat sembilan dari 21 negara APEC yang mengikuti negosiasi kerjasama

Page 21: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

8

ekonomi tersebut, yaitu: Australia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Singapura,

Malaysia, Chili, Peru, Vietnam, dan Amerika Serikat itu sendiri.

Amerika Serikat tentunya tidak bisa memenuhi kepentingan ekonominya

secara maksimal di kawasan Asia Pasifik melalui TPP dengan sumber daya yang

terbatas. Di samping negara anggota TPP yang hanya berjumlah sembilan negara,

Amerika Serikat juga sudah mempunyai perjanjian perdagangan bebas bilateral

dengan empat negara anggota, yaitu: Singapura, Australia, Chili, dan Peru.

Dengan kata lain, kesempatan Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan

bebas melalui TPP di kawasan Asia Pasifik hanya terbuka ke Selandia Baru,

Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam.

Keempat negara tersebut cukup potensial bagi Amerika Serikat untuk

melakukan perdagangan bebas. Melihat dari data perdagangan Amerika Serikat ke

negara-negara tersebut, secara kuantitas perdagangan masih sedikit dan bahkan

defisit. Seperti ekspor yang dilakukan Amerika Serikat ke Brunei Darussalam

hanya sebanyak 0,2 milyar dan Selandia Baru hanya senilai 3,6 milyar. Sedangkan

terjadi defisit perdaganan dengan Malaysia senilai 11,6 milyar dan dengan

Vietnam senilai 13,1 milyar (Fergusson 2012:1). Sehingga dengan perdagangan

bebas bisa membuat penambahan kuantitas dan pengurangan defisit perdagangan.

Namun, jika dilihat dari jumlah perdagangan Amerika Serikat ke TPP hanya

sebesar 5% pada tahun 2010. Potensinya tidak terlalu besar jika dibandingkan

dengan perdaganan Amerika Serikat ke negara Asia Pasifik yang berjumlah 56%

(Williams 2012:8). Sehingga Amerika Serikat perlu memikirkan dan

mengeluarkan beberapa upaya yang membuat TPP menjadi instrumen penting

Page 22: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

9

bagi negara tersebut dalam memenuhi kepentingan ekonominya di kawasan Asia

Pasifik.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kepada kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan kekurangan

yang dimiliki oleh kerjasama ekonomi Trans Pacific Partnerhsip tersebut, maka

penulisan penelitian ini akan dibatasi dari tahun 2011 hingga 2013 dengan

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apa kebijakan Amerika Serikat untuk memenuhi kepentingan ekonominya

melalui Trans Pacific Partnership (TPP) pada periode 2011-2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa upaya dan kebijakan

Amerika Serikat untuk memenuhi kepentingan ekonominya di kawasan Asia

Pasifik dengan menggunakan Trans Pacific Partnership sebagai instrumennya,

mengetahui peran Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dan Trans Pacific

Partnership, dan mengetahui kontribusi perspektif neoliberal institutionalisme,

teori comparative advantage, kepentingan nasional dan konsep kebijakan luar

negeri dalam melihat permasalahan ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional terutama dalam hal

kebijkan luar negeri, studi kawasan Asia Pasifik, dan politik global Amerika

Serikat.

Page 23: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

10

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia

Pasifik adalah hal yang sudah lazim dibahas, baik dari segi politik, ekonomi,

stratejik, dan sebagainya. Namum belum terlalu banyak penelitian yang lebih

fokus mengenai kepentingan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik

dan Trans Pacific Partnership. Pembahasan beberapa tinjauan pustaka tentang

Amerika Serikat dan TPP di bawah ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa

penelitian ini tidak hanya menarik untuk dibahas, tapi juga penting untuk

dilakukan.

Studi yang dilakukan oleh Ian F. Ferguson dan Bruce Vaughn pada

Desember 2011 dalam tulisan “Trans Pacific Partnership Agreement”,

menjelaskan TPP secara umum serta tujuan dan kepentingan Amerika Serikat

bergabung dengan TPP. Studi tersebut juga menjelaskan mengenai bidang-bidang

yang menjadi fokus Amerika Serikat di perjanjian tersebut serperti produk

pertanian, kekayaan intelektual, lingkungan, buruh, dan sebagainya. Studi ini

sering di-cited oleh beberapa buku dan tulisan yang membahas mengenai Amerika

Serikat dan TPP.

Pada September 2012, Ian F. Ferguson juga melakukan penelitian dengan

William Cooper, Remy Jurenas, dan Brock R. William dalam tulisan “The Trans

Pacific Partnership Negotiations and Issues for Congress”. Studi ini membahas

TPP dalam beberapa hal serperti TPP dan kebijakan perdagangan Amerika

Serikat, TPP dan perjanjian perdagangan Asia Pasifik lainnya, TPP dan WTO, dan

sebagainya. Studi ini juga menjelaskan bagaimana hubungan perekonomian antara

Page 24: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

11

Amerika Serikat dan negara TPP lainnya, bagaimana substansi dari negosiasinya,

area-area yang menjadi bahan negosiasi, dan bagaimana domestik merespon TPP

tersebut.

Studi lainnya dilakukan oleh Brock R. Williams pada Februari 2012 dengan

tulisannya ‘Trans Pacific Partnership (TPP) Countries: Comparative Trade and

Economic Analysis’. Studi ini menjelaskan kepentingan ekonomi Amerika Serikat

di Trans Pacific Partnership dengan memberikan analisis ekonomi komparatif

dari negara-negara yang sedang melakukan negosiasi dengan institusi tersebut.

Penelitian ini menganalisa kebijakan Amerika Serikat untuk memenuhi

kepentingan ekonominya di kawasan Asia Pasifik dengan menggunakan TPP

sebagai instrumen utamanya. Penelitian ini tentunya akan berbeda dengan

penelitian sebelumnya, di samping karena belum ada studi dan penelitian yang

membahas hal ini, studi ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan

perspektif neoliberal institusionalisme, teori comparative advantage, kepentingan

nasional, dan konsep kebijakan luar negeri.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu membentuk kerangka berfikir yang akademis dalam

mendudukan dan menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan, penelitian

ini menggunakan perspektif neoliberal institusionalisme, teori komparative

advantage, konsep kepentingan nasional, dan kebijakan luar negeri.

1. Perspektif Neoliberal Institutionalisme

Perspektif neoliberal institusionalisme berusaha untuk menghilangkan

potensi-potensi konflik melalui institusi sebagai instrumen utamanya dengan

Page 25: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

12

negara sebagai aktor utama. Institusi secara umum didefinisikan sebagai

seperangkat aturan dan praktek-praktek yang menetukan peran, memaksakan

tindakan, dan membentuk pengharapan (Keohane 1989:3). Menurut neoliberal

institusionalisme sifat dasar interaksi antara negara yakni kompetitif dan kadang-

kadang terjadi konflik tetapi lebih sering bersifat kerjasama pada bidang ekonomi

dan bidang-bidang lainnya (Keohane 1989:3).

Perspektif neoliberal institusionalisme mebantu menjelaskan bagaimana

peranan dari sebuah institusi sebagai wadah untuk menjalin kerjasama (Keohane

1989:2). Mengenai institusi ini, kaum neoliberal institusionalisme percaya akan

asumsi rasionalitas. Sehingga negara sebagai aktor utama yang rasional akan lebih

memilih bekerjasama daripada berkonflik, karena dengan bekerjasama mereka

saling mendapatkan keuntungan. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka akan

tercipta interdependensi yang merupakan refleksi dari perdamaian.

Aktor rasional (individu maupun negara) diasumsikan bersifat atomistik,

mementingkan diri sendiri, dan rasional. Aktor akan mementingkan diri mereka

sendiri untuk memenuhi kepentingannya dan ia juga rasional yang mampu

membangun cara yang paling efektif dan efisien untuk mewujudkan kepentingan

mereka dalam kendala yang mereka hadapi (Burchill 1996:192). Dikarenakan

aktor rasional itu bersifat profit-seeking, maka ia akan melakukan kalkulasi

untung dan rugi dalam mengambil suatu kebijakan agar mengeluarkan kebijakan

yang mendapatkan keuntungan yang maksimal (Snidal 2002:75).

Sebagai pendekatan yang penuh dengan teori untuk menganalisa Hubungan

Internasional seperti yang telah penulis jabarkan di atas, teori ini menggunakan

beberapa asumsi, pertama, neoliberal institusionalisme menganggap negara sudah

dan masih menjadi aktor yang penting dalam Hubungan Internasional (Keohane

1989:1). Kedua, teori ini sangat menilai penting peranan dari institusi. Ketiga,

Page 26: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

13

negara sebagai aktor yang utama merupakan aktor rasional. Keempat, perilaku

negara sebagai aktor utama dipengaruhi beberapa faktor seperti sistem

internasional, insentif, dan interdependensi (Keohane 1989:3).

2. Teori Comparative Advantage

Teori comparative advantage berasal dari pemikiran dari David Ricardo

yang berargumen bahwa suatu negara akan mendapatkan keuntungan jika dapat

menghasilkan atau memproduksi sesuatu yang dibutuhkan secara efisien daripada

negara lain, dan akan mendapatkan keuntungan juga jika melakukan spesialisasi

dalam produksi dan menggunakan keuntungan dari spesialisasi tersebut untuk

membeli hal-hal yang diinginkan di tempat atau negara lain (Patrick Love dan

Lattimore Ralph 2009: 26). Kemampuan negara dalam memproduksi barang dan

jasa secara efisien (dengan harga yang murah) dapat menjadi faktor pendukung

untuk melakukan perdagangan (Burchill 1996: 73)

Menurut teori comparative advantage, perdagangan bebas bagaimanapun

adalah cara yang lebih damai untuk mencapai kekayaan nasional. Masing-masing

negara akan lebih baik secara ekonomi dengan melakukan perdagangan bebas

daripada negara tersebut berusaha untuk mandiri (tidak melakukan perdagangan)

dengan alasan nasionalisme (Burchill 1996: 63).

Perdagangan bebas juga akan menyatukan domestik dan menyatukan

berbagai individu-individu dalam satu komunitas. Hal ini dikarenakan hambatan

perdagangan telah mendistorsi persepsi dan hubungan antar individu sehingga

menyebabkan ketegangan internasional. Sedangkan perdagangan bebas akan

memperluas jangkauan dan mendorong pertemanan di tingkat internasional.

Menurut Kant, seperti yang dikutip Burchil (1996), perdagangan tanpa hambatan

Page 27: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

14

antara bangsa di dunia akan menyatukan mereka dalam suatu kerjasama yang

damai. Demikian pula Ricardo percaya bahwa perdagangan bebas mengikat

negara dalam kebersamaan (h.63).

3. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional oleh kaum neoliberal berakar dari konsepsi

Adam Smith bahwa kebiasaan individu meraih kemakmuran sendiri merupakan

kondisi yang normal dalam kehidupan manusia. Lalu kepentingan masing-masing

individu tersebut terakumulasi menjadi satu yang kemudian dikenal dengan

kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu juga menjadi dasar untuk

pembangunan kedamaian global, salah satunya dengan melakukan perdagangan

bebas (Burchill 2005:104).

Kaum Neoliberal Institusional juga mengadopsi pemahaman kaum realis

dalam mendefinisikan kepentingan nasional. Kaum realis seperti Rosenau (2006)

menjelaskan bahwa kepentingan nasional juga dikenal dengan istilah national

honor, the public interest, dan the general will (h.247). Selain itu Holsti (1992)

menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan alat untuk menganalisis

tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara (h.168). Rosenau (2006) juga

menyatakan bahwa konsep ini digunakan sebagai alat analisa kebijakan luar

negeri dan sebagai instrumen tindakan politik internasional. Sebagai alat analisis,

Ia digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi sumber

atau kecukupan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai instrumen dari

tindakan politik internasional, ia berfungsi sebagai sarana membenarkan, mencela,

atau mengusulkan kebijakan (h.246).

Page 28: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

15

Perbedaan mendasar antara kaum realis dan neoliberal dalam hal penerapan

kepentingan nasional. Kaum realis berasumsi bahwa aktor concern dalam hal

memaksimalkan relative gains mereka, yaitu keuntungan yang didapatkan negara

bersifat relatif, tergantung dari berapa besar kontribusi yang diberikan suatu

negara. Neoliberal Institusionalisme berasumsi bahwa dalam hal memenuhi

kepentingan nasional, aktor negara concern dalam hal memaksimalkan absolut

gains, yaitu keuntungan yang sama didapatkan oleh masing-masing negara dalam

suatu kerjasama (Burchill 2005: 122).

Keohane juga mengkritik pandangan kaum realis mengenai pemahaman

implementasi kepentingan nasional, terutama pandangan Morghentau yang

mengatakan bahwa kepentingan nasional lebih didahului daripada tujuan atau

kepentingan internasional. Menurutnya, Morghentau melihat kepentingan nasional

secara dangkal, tanpa memperhatikan efek dari tindakan aktor pada isu-isu atau

nilai-nilai lain, atau dengan cara yang lebih berpandangan jauh, dengan

mempertimbangkan dampak melanggar aturan dan norma-norma internasional

oleh tujuan negara lain. Hal yang terpenting adalah bagaimana kepentingan

didefinisikan, dan bagaimana institusi mempengaruhi negara untuk

mendefinisikan kepentingan mereka sendiri (Keohane 2005: 99-100).

4. Kebijakan Luar Negeri

Secara umum, kebijakan luar negeri merupakan suatu upaya, perangkat

formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan,

dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional

(Yani, 2007:1). Kaum liberalis memberikan kontribusi dalam kebijakan luar

Page 29: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

16

negeri untuk menjelaskan bagaimana individu, kekuatan sosial (kapitalisme dan

pasar), dan institusi politik bisa memberikan efek langsung kepada hubungan luar

negeri (Smith, Hadfield, dan Dunne 2008: 54).

Keohane seperti yang di kutip oleh Carlsnaes (2008) menjelaskan bahwa

pembuatan kebijakan luar negeri sebagai proses pembatasan pilihan pada negara

untuk bertindak secara rasional dan strategis, dimana pembatasan ini bukan dalam

hal kapabilitas power yang dihadapi negara di internasional, tetapi dalam hal

sistem anarkis yang menumbuhkan ketidakpastian. Oleh karena itu masalah

keamanan, harus tetap dipengaruhi oleh penciptaan rezim untuk memberikan

informasi dan aturan umum, sehingga mendorong kerjasama internasional

(h.121).

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik

studi pustaka. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2009), metode kualitatif merupakan

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, yang

mana seorang peneliti diagggap sebagai instrumen kunci (h.9). Pendapat lain, Dr

Husaini Usman (2009) menyatakan bahwa alat pengumpul data atau instrumen

penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti. Jadi, seorang peneliti

merupakan key instrument dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik

pengumpulan data seperti obeservasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian Kualitatif pada dasarnya dilakukan dalam situasi yang wajar (natural

setting) dan data yang dikumpulkan juga berupa data yang umumnya bersifat

kualitatif (h.78). Menurut Hendrarsono (2010), pada dasarnya proses

Page 30: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

17

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat kaku, melainkan selalu

disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Selain itu juga, hubungan antara peneliti

dengan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan (h.169).

Skripsi ini menggunakan data premier dari website resmi pemerintahan

Amerika Serikat, APEC, dan institusi-institusi lain yang penulis bahas dalam

penelitian ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf dan

senior analis APEC, Carlos Kuriyama, yang telah menerbitkan beberapa

penelitian, salah satunya the Mutual Usefulness between APEC and TPP,

kontributor analis di Peterston Institute for International Economic Prof. Peter A.

Petri yang telah mengeluarkan beberapa penelitian terkait TPP, salah satunya The

Trans Pacific Partnership and Asia-Pacific Integration: A Quantitative

Assessment, dan Kepala Temasek Foundation Centre for Trade & Negotiations of

Rajaratnam School of International Studies, Deborah K. Elms, yang telah

mengeluarkan puluhan tulisan terkait TPP.

Skripsi ini juga menggunakan data dari media-media internasional dan

lokal, jurnal-jurnal terkait yang telah penulis kumpulkan dari Information

Research Center kedutaan Amerika Serikat dan American Corner yang terdapat di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I Pendahuluan

A. Pernyataan Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Tinjauan Pustaka

Page 31: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

18

E. Kerangka Pemikiran

1. Perspektif neoliberal Institutionalisme

2. Teori Comparatif Advantage

3. Kepentingan Nasional

4. Kebijakan Luar Negeri

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II. Perekonomian Amerika Serikat dan Keikutsertaannya di Trans

Pacific Partnership

A. Gambaran Amerika Serikat

B. Krisis Finansial 2007

C. Keikutsertaan Amerika Serikat di Trans Pacific Strategic Economic

Partnership

1. Krisis Ekonomi yang Disebabkan oleh Krisis Finansial

2. Potensi Asia Pasifik

3. Potensi Trans Pacific Strategic Economic Partnerhsip

4. Ketidakpuasan akan Kerjasama Global dan Bilateral

5. Pivot to Asia dan the Rise of China

BAB III. Trans Pacific Partnership

A. Sejarah Trans Pacific Partnership: Trans Pacific Strategic Economic

Partnership

B. Potensi Trans Pacific Partnership

1. Potensi Keanggotaan dan Perekonomiannya

2. Perjanjian Abad ke-21 dan Sindrom Noodle Bowl

C. Trans Pacific Partnership dan Asia Pacific Economic Cooperation

BAB IV. Kebijakan Amerika Serikat dalam Memenuhi Kepentingan

Ekonominya di Trans Pacific Partnerhsip Periode 2011-2013

A. Mengajukan Pembahasan terkait Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam

Agenda Negosiasi Trans Pacific Partnership 2011-2012

B. Menambah Keanggotaan TPP

1. Menawarkan Insentif yang dimiliki TPP Saat Menjadi Host Economy

APEC 2011

2. Mengundang Negara Lain untuk Bergabung dengan TPP

a. Korea Selatan

b. Indonesia

BAB V. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Page 32: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

19

BAB II

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT SERTA

KEIKUTSERTAANNYA DI TRANS PACIFIC PARTNERSHIP

Untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat dalam memenuhi kepentingan

ekonominya melalui Trans Pacific Partnership, maka perlu mengetahui keadaan

perekonomian Amerika Serikat beserta faktor yang menyebabkan negara ini

bergabung dengan kerjasama ekonomi tersebut. Bab ini akan menjelaskan

gambaran ekonomi Amerika Serikat, krisis finansial 2007, dan keikutsertaan

Amerika Serikat di Trans Pacific Partnership.

A. Gambaran Perekonomian Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan developed country yang mempunyai

perekonomian terkuat di dunia. Data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Dunia

menunjukkan bahwa sejak tahun 1980 hingga 2012, pendapatan nasional Amerika

Serikat secara konsisten berada di peringkat pertama sebagai negara dengan

pendapatan terbanyak di dunia dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tidak

hanya itu, pendapatan negara yang berjumlah $15.684 M pada tahun 2012

tersebut besarnya hampir seperempat dari pendapatan semua negara. Jika dibagi

dengan jumlah penduduknya, maka pendapatan per kapita negara tersebut sebesar

$48.100, jauh di atas pendapatan perkapita rata-rata dunia yaitu $11.800 (Bank

2013: n.h).

Page 33: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

20

Kekayaan Amerika Serikat tersebut juga di dukung dengan sumber daya

yang melimpah. Sumber daya manusia dan alam yang dimilikinya bisa

menjadikan negara ini sebagai negara produsen energi terbanyak di dunia, negara

yang mempunyai infrastruktur baik dan teknologi maju, dan negara yang

mempunyai produktivitas tinggi yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang

bernilai $40 milyar perharinya (Friedman 2012:4).

Selain sumber daya berlimpah, kemakmuran yang dimiliki Amerika Serikat

juga didapati dari aktifitas perdagangan bebas yang sudah dilakukan sejak dahulu.

Seperti yang dijelaskan oleh the United States Trade Representative (USTR)

bahwa proses pembukaan pasar dunia dan perluasan perdagangan telah dimulai di

Amerika Serikat pada tahun 1934 dan berperan penting dalam perkembangan dan

kemakmuran Amerika Serikat (Office of the USTR 2013:n.h).

Perdana Menteri Amerika Serikat ke 47, Cordel Hull pada tahun 1948

pernah mengatakan bahwa perdagangan bebas:

“dovetailed with peace; high tariffs, trade barriers, and unfair

economic competition, with war. … If we could get a freer flow of

trade … freer in the sense of fewer discriminations and obstructions

… so that one country would not be deadly jealous of another and the

living standards of all countries might rise, thereby eliminating the

economic dissatisfaction that breeds war, we might have a reasonable

chance of lasting peace (Friedman 2012:117)”

"serupa dengan kedamaian; (sedangkan) tarif tinggi, hambatan

perdagangan, dan persaingan ekonomi yang tidak adil, (sama) dengan

perang. Jika kita bisa mendapatkan aliran bebas perdagangan... dalam

arti lebih sedikit diskriminasi dan penghalang... maka satu negara

tidak akan iri dengan (negara) lain dan standar hidup semua negara

bisa naik, sehingga menghilangkan ketidakpuasan ekonomi yang

Page 34: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

21

menghasilkan perang, kita bisa memiliki kesempatan yang wajar

perdamaian abadi."

Pada tahun 1948 tersebut, Amerika Serikat beserta 22 negara lainnya

menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang berisi

seperangkat aturan internasional yang secara signifikan mengurangi tarif dan

hambatan lain untuk arus perdagangan internasional. Pertemuan anggota GATT

terus dilakukan, dan anggota semakin bertambah dari masa ke masa, hingga tahun

1995 terciptalah World Trade Organization (WTO) di Jenewa, Swiss yang salah

satu wewenangnya adalah mengawasi kepatuhan negara anggota dengan

perjanjian perdagagan (Friedman 2012:117). Sehingga dengan demikian proses

GATT telah berkontribusi secara umum kepada perekonomian dunia dalam hal

aktivitas perdagangan dan penurunan tarifnya, secara khusus kepada kemakmuran

Amerika Serikat.

Gambar II.A. Ekspor Impor (Barang dan Jasa) Amerika Serikat

Sumber: World Trade Organization 2013

$-

$500.000

$1.000.000

$1.500.000

$2.000.000

$2.500.000

$3.000.000

1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

Ekspor Impor

Page 35: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

22

Gambar III.A menjelaskan bahwa, meskipun perdagangan Amerika Serikat

selalu defisit dari segi balance of tradenya, namun terus mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun. Awalnya total ekspornya dari tahun 1982 - 1988 masih di bawah

$500 milyar, di tahun 2012 sudah berada di atas $2 Triliun. Sedangkan untuk

impor, tahun 1982 – 1985 masih berada di bawah $500, di tahun 2012 sudah

melebihi $2,5 Triliun. Sehingga dengan perdagangan yang terbuka, dinamis,

kompetitif, dan nilai perdagangan yang sebesar itu tidak hanya menjadikan

Amerika Serikat sebagai negara perekonomian terbesar di dunia, tetapi juga

negara ekportir dan importir terbesar di dunia yang selalu menjadi pilihan terbaik

untuk melakukan bisnis dan investasi (Office of the USTR 2013:n.h).

Total perdagangan dengan jumlah sebesar itu tentunya membawa benefit

yang banyak bagi Amerika Serikat. USTR (2013) menjelaskan bahwa kegiatan

ekspor dan impor telah membuka 9,8 juta lapangan pekerjaan, mermberikan

pekerjaan yang lebih produktif dengan standar gaji tinggi, memperbanyak jenis

produk untuk konsumen dan bisnis, dan mendorong investasi dan pertumbuhan

ekonomi yang lebih cepat (Office of the USTR 2013: n.h)..

B. Krisis Finansial 2007

Perekonomian Amerika Serikat yang kuat, tidak menjamin negaranya bisa

bebas dari krisis. Bermula dari tahun 2007, Amerika Serikat dan dunia

menghadapi krisis finansial global. Banyak pendapat mengenai penyebab

terjadinya krisis finansial tersebut seperti housing bubble di Amerika Serikat,

lembaga penyalur kredit rumah Amerika Serikat yang tidak bijaksana dan tidak

transparan, ketidakseimbangan global, black swan theory, dan berbagai pendapat

Page 36: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

23

lainnya (Jickling 2009:5-10). Namun dari sekian literatur yang ada, krisis finansial

tersebut memang berakar dari Amerika Serikat.

Krisis bermula di saat banyaknya muncul bisnis subprime mortgage dalam

bentuk properti pada tahun 2000-an. Subprime mortgage merupakan kebalikan

dari prime mortgage, yaitu pemberian kredit kepada nasabah atau konsumen yang

memiliki sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama

sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Penyaluran

subprime mortgage di AS mengalami peningkatan pesat yakni sebesar US$ 200

miliar pada 2002 menjadi US$ 500 miliar pada 2005 (Qomariah 2009:n.h). Dilihat

dari peningkatan tersebut, tentunya terdapat banyak properti dan lembaga

penyalur properti di Amerika Serikat saat itu, sehingga berbagai cara dilakukan

para penyalur untuk memasarkan produk tersebut, salah satu yang terkenal adalah

‘produk 2/28’.

Produk 2/28 ini memiliki fitur fix rate pada dua tahun pertama dan akan

berubah pada akhir tahun kedua menjadi adjustable rate untuk 26 tahun sisa

kreditnya. Pada saat suku bunga kredit berubah, pembayaran bulanan konsumen

dapat meningkat secara drastis. Hal ini menyebabkan konsumen yang memang

kurang layak kredit mengalami kesusahan membayar cicilan, dan kemudian gagal

bayar atau default (Kusuma 2007:n.h).

Gagal bayar konsumen tersebut memicu terjadinya krisis finansial global,

hal ini dikarenakan subprime mortgage melibatkan banyak lembaga investasi dan

investor dengan melakukan skema sekuritisasi yang rumit. Seperti yang dijelaskan

John Marshall (2009) setelah penyalur subprime mortgage menjual properti ke

Page 37: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

24

konsumen, penyalur melakukan sekuritisasi dengan menjual surat kredit ke

mortgage bank. Lalu mortgage bank membuat obligasi yang bisa dijual ke bank

investasi. Kemudian bank investasi menggabungkan beberapa obligasi dan

menjadikanya Mortgage-Backed Security (MBS) agar bisa di jual ke pasar dan

dibeli oleh berbagai lembaga investasi dan investor di seluruh dunia (termasuk

bank komersial, perusahaan asuransi, dan individu). Tidak hanya itu, MBS

tersebut juga didaftarkan kedalam lembaga pemeringkat kredit dan memberi 80%

MBS yang ada dengan grade AAA (tingkat kredit peringkat tertinggi) sehingga

wajar jika banyak investor yang tertarik bermain dipasar subprime mortgage.

Investor MBS akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang dibayarkan oleh

konsumen dan dijamin oleh bank investasi, jika mengalami default, investor akan

tetap mendapatkan agunan yang nantinya bisa kembali di jual dengan harga yang

tinggi (h.15-7).

Namun gagal bayar yang berujung kepada penyitaan rumah yang terjadi

pada subprime mortgage Amerika Serikat pada tahun 2007 itu terjadi terjadi

secara massive. RealtyTrac melaporkan bahwa pada tahun 2007 terdapat

2.203.295 pengajuan penyitaan rumah, meningkat sebanyak 75% dari tahun 2006

(White 2008:n.h). Gagal bayar dan penyitaan tersebut tentunya membuat nilai

properti di Amerika Serikat turun drastis, karena tingginya penawaran dan

sedikitnya permintaan. Selain itu, gagal bayar masal ini juga membuat perusahaan

yang terlibat dalam subprime mortgage, baik perusahaan asuransi, bank komersial

maupun bank investasi mengalami kerugian. Beberapa bank Amerika Serikat

yang mengalami kerugian diantaranya Citigroup, Merrill Lynch, Morgan Stanley,

Page 38: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

25

Bank of Amerika, Lehman Brothers, JPMorgan Chase, dan sebagainya.

Sedangkan bank diluar Amerika Serikat yang mengalami kerugian adalah BNP

Paribas Perancis, USB Swiss, HSBC Inggris, Deutsche Bank Jerman, Mizuho

Financial Group Jepang, Fortis Belgia, ICIC India, ICBC Cina dan sebagainya

(BBC News 2008:n.h).

Muhammad Rumi Arrafat (2009) menjelaskan kerugian yang dialami oleh

perusahaan-perusahaan tersebut, pada kenyataannya tidak hanya mempengaruhi

pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan subprime mortgage, namun juga

pihak-pihak yang tidak mempunyai kaitan secara langusng. Investor mengalami

kepanikan karena dipicu oleh penurunan harga saham bank atau lembaga besar

lainnya yang terkena imbas subprime mortgage. Penurunan tersebut dilihat

investor bahwa perusahaan-perusahaan raksasa dan pasar modal Amerika Serikat

sedang mengalami permasalahan serius. Sebagai tindakan rasional, para investor

berlomba-lomba untuk menarik dananya dari pasar modal untuk menghindari

kerugian. Prilaku investor-investor yang menarik dananya tentu saja

menyebabkan kekeringan likuiditas di pasar modal dan krisis finansial terjadi

(Arrafat 2009: 48).

Bank sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve (FED) telah beberapa

kali mengeluarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga. Seperti

yang dilaporkan media Amerika Serikat bahwa pemerintahnya menurukan suku

bunga menjadi 4,75% pada Agustus 2007 (Edmund et al 2007: n.h). Pemotongan

suku bunga tersebut terus dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendorong

aktifitas ekonomi, hingga 1,5% pada Oktober 2008 (Isidore 2008: n.h). Selain

Page 39: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

26

memotong suku bunga, pemerintah Amerika Serikat juga menyuntikkan banyak

dana ke pasar modal dan menyelamatkan beberapa perusahaan raksasa Amerika

Serikat dari kebangkrutan (Qomariah 2009: n.h). Hal tersebut menggambarkan

betapa parahnya keadaan finansial negara perekonomian terkuat di dunia tersebut.

C. Keikutsertaan Amerika Serikat di Trans Pacific Strategic Economic

Partnership

Di saat Amerika Serikat masih menghadapi gejolak finansial di negaranya,

pada 4 February 2008 pejabat USTR mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan

berusaha untuk bergabung dengan sebuah kerjasama perdagangan bebas yang

dikenal dengan Trans Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP) (Office of

the USTR 2008:n.h). Amerika Serikat adalah negara kawasan Asia Pasifik

pertama yang ingin bergabung dengan kerjasama ekonomi yang memang dibuat

untuk negara-negara kawasan tersebut. Beberapa bulan kemudian, negara-negara

lain di kawasan pun ingin bergabung dengan kerjasama ekonomi tersebut, dan

TPSEP pun bertransformasi menjadi TPP. Awalnya TPSEP hanya beranggotakan

Singapura, Selandia Baru, Chili, dan Brunei Darussalam, dan bertransformasi

menjadi TPP dengan tambahan anggota Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam,

Australia, dan Peru hingga tahun 2010. TPP saat ini masih berada dalam proses

negosiasi.

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi Amerika Serikat untuk

bergabung dengan TPP, yaitu:

1. Krisis Ekonomi yang Disebabkan oleh Krisis Finansial

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa Amerika Serikat

menghadapi permasalahan finansial serius yang bermula pada tahun 2007.

Page 40: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

27

Gejolak keuangan ini telah menyinggung kepentingan nasional mendasar bagi

negara tersebut terutama dalam hal keamanan ekonomi yang dampaknya tidak

hanya disektor finansial saja, tertapi juga pada ekspor dan impor, tingkat

pertumbuhan pengangguran, dan pendapatan serta pengeluaran pemerintah (Nanto

2009:3). Selain itu juga terjadi resesi di Amerika Serikat seperti yang

digambarkan oleh Gambar I.A (BAB I) bahwa GDP Amerika Serikat yang

awalnya berjumlah $14.720 milyar pada tahun 2008 menurun menjadi $14.418

pada tahun 2009.

Krisis finansial juga menyebabkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan

raksasa Amerika Serikat, tentunya membuat banyak pegawainya kehilangan

pekerjaan, melemahnya nilai mata uang Amerika Serikat yang juga mata uang

perdagangan internasional membuat berkurangnya kegiatan perdagangan

internasional, sehingga mengurangi pemasukan negara. Seperti yang diwartakan

oleh New York Post (2012) bahwa krisis finansial telah membuat Amerika Serikat

kehilangan setidaknya $12,8 Triliun perekonomiannya dengan 23,1 juta

pengangguran, $19 Triliun jumlah kekayaan negara, dan 46,2 Juta masyarakat

berada di bawah garis kemiskinan (Kennan 2012: n.h).

Untuk menghadapi krisis tersebut, pemerintah Amerika Serikat telah

mengeluarkan beberapa kebijakan moneter, seperti menurunkan suku bunga,

menyuntikkan dana ke pasar modal, menyelamatkan bank-bank besar dari

kebangkrutan, dan sebagainya (BBC News 2009: n.h). Namun Amerika Serikat

juga perlu menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh krisis finansial

tersebut seperti pengangguran dan perdagangan internasional. Salah satu cara

Page 41: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

28

yang bisa dilakukan oleh negara tersebut adalah dengan melakukan kerjasama

perdangangan dengan negara lainnya untuk mendorong perekonomian,

meningkatkan perdagangan, dan menambah lapangan pekerjaan. Seperti yang

dijelaskan oleh pejabat USTR saat itu Susan Schwab:

“We make this announcement... at a time when attention is focused on the

challenges confronting the financial markets and our economy. The

Administration is taking extraordinary measures to address these challenges

and will continue to act to strengthen and stabilize the financial markets.

Meanwhile, we have an opportunity to build on one of the strengths of our

economy... Robust international trade is crucial to the health of the U.S.

economy, particularly during the uncertain times we are experiencing.”

"Kami membuat pengumuman ini (bergabungnya Amerika Serikat ke

TPSEP)... pada saat perhatian difokuskan pada tantangan yang dihadapi

pasar keuangan dan perekonomian kami. Administrasi (negara) mengambil

langkah-langkah yang luar biasa untuk mengatasi tantangan ini dan akan

terus bertindak untuk memperkuat dan menstabilkan pasar keuangan.

Sementara itu, kami (USTR) memiliki kesempatan untuk membangun salah

satu kekuatan ekonomi kami... Perdagangan internasional yang kuat sangat

penting untuk kesehatan ekonomi Amerika Serikat, terutama selama masa

yang tidak menentu yang kami alami. ]"

2. Potensi Asia Pasifik dan Trans Pacific Economic Strategic Partnership

TPSEP merupakan kerjasama ekonomi yang akan beroperasi dikawasan

Asia Pasifik. Sementara kawasan ini merupakan kawasan dengan perekonomian

yang dinamis di dunia. Seperti yang dijelaskan oleh USTR pada tahun 2008 dalam

sebuah press realese untuk memberitakan kepada media dan masyarakatnya

mengenai bergabungnya Amerika Serikat dengan TPSEP, potensi perekonomian

yang ada di Asia Pasifik menjadi alasan negara tersebut untuk bergabung.

Page 42: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

29

USTR menjelaskan bahwa kawasan Asia Pasifik merupakan pendorong

utama pertumbuhan ekonomi global, yang mewakili hampir 60 persen dari GDP

global dan sekitar 50 persen dari perdagangan internasional. Tingkat rata-rata

pertumbuhan GDP di negara-negara berkembang pesat dan dinamis di kawasan

ini dengan 5,1 persen pada 2006, dibandingkan dengan rata-rata dunia 3,9 persen.

Sejak tahun 1990, total perdagangan barang Asia Pasifik telah meningkat sebesar

300 persen, sedangkan investasi global di wilayah ini telah meningkat lebih dari

400 persen. Perdagangan barang dan jasa Amerika Serikat dengan kawasan ini

melebihi $2 triliun pada 2006, lebih dari dua kali lipat dalam 12 tahun terakhir.

Arus investasi antara Amerika Serikat dan negara-negara Asia Pasifik juga

substansial, foreign direct investment Amerika Serikat di kawasan ini mencapai

$774 milyar pada tahun 2006, naik 10 persen dibanding tahun sebelumnya,

sementara foreign direct investment Asia Pasifik di Amerika Serikat mencapai $

424 miliar, meningkat 8 persen dari tahun 2005 (Sean Spicer dan Gretchen

Hamel 2008:n.h)

Konsep yang ditawarkan oleh TPSEP seperti the 21 century atau high

standard agreement yang disertai dengan keanggotaan yang bersifat ekspansif

terutama bagi negara kawasan Asia Pasifik bahkan di luar kawasan, tentunya

membuat Amerika Serikat tertarik untuk bergabung dengan kerjasama ekonomi

ini. Terlebih lagi ini berkaitan dengan perekonomian bebas yang sejalan dengan

kepentingan nasional Amerika Serikat. Seperti yang dijelaskan oleh Susan

Schwab:

“We are particularly interested in this high-standard agreement

potentially serving as a vehicle for advancing trade and investment

Page 43: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

30

liberalization and integration across the Trans pacific region and

perhaps beyond. Ultimately, the objective is to expand the

membership of the Agreement to other nations that share our vision of

free and fair trade (Office of the USTR 2008: n.h).”

“Kami sangat tertarik dalam perjanjian high standard (ini) yang

berpotensi berfungsi sebagai kendaraan untuk memajukan liberalisasi

perdagangan dan investasi, dan integrasi di seluruh wilayah trans

pasifik dan mungkin di luar (kawasan). Pada akhirnya, tujuannya

adalah untuk memperluas keanggotaan perjanjian ke negara-negara

lain yang berbagi visi kami perdagangan bebas dan adil.”

3. Ketidakpuasan akan Kerjasama Global dan Bilateral

Amerika Serikat telah bergabung dengan kerjasama ekonomi global, World

Trade Organization (WTO) sejak organisasi ini berdiri pada 1 Januari 1995. WTO

adalah organisasi yang mendorong liberalisasi perdagangan dan memonitor 159

negara anggotanya agar menaati peraturan perdagangan internasional. WTO juga

merupakan wadah untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan, pembukaan

perdagangan, dan penyelesaikan sengketa perdagangan internasional (WTO

2013:n.h).

Pada tahun 2001, WTO melansir sebuah negosiasi perdagangan bebas yang

bernama Doha Developement Agenda (DDA) yang bertujuan untuk mereformasi

sistem perdagangan internasional melalui pengenalan hambatan perdagangan yang

lebih rendah dan pengkajian ulang aturan perdagangan. Program kerja ini

mencakup 20 bidang perdagangan. Perjanjian yang buat saat konferensi WTO

keempat di Doha Qatar ini awalnya direncanakan akan terealisasi pada tanggal 1

Januari 2005, namun tidak berjalan sesuai rencana (WTO 2013:n.h). Kemudian

Page 44: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

31

menargetkan lagi pada tahun 2006. Namun, hingga 2012 DDA tidak memberikan

hasil dan proses negosiasinya telah mengalami kegagalan (Gordon 2012:n.h).

Karena kegagalan tersebut, Amerika Serikat mencoba menjalin kerjasama

perdagangan bilateral dengan Panama, Kolombia, dan Korea Selatan (Gordon

2012:n.h) yang akhirnya terealisasi pada tahun 2011 (Office of the USTR

2013:n.h). Selain dengan tiga negara tersebut, Amerika Serikat sudah memiliki

kerjasama bilateral dengan 17 negara lainnya yaitu Australia, Bahrain, Kanada,

Chile, Costa Rica, Republik Dominican, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Israel, Jordania, Meksiko, Maroko, Nicaragua, Oman, Peru, dan Singapore.

Ditambah Korea Selatan, Kolombia, dan Panama pada tahun 2011. Namun

ternyata pendekatan bilateral juga tidak bisa menawarkan banyak keuntungan

(Gordon 2012:n.h). Hal ini disebabkan negara masih memberikan beberapa

hambatan perdagangan kepada Amerika Serikat.

Dikarenakan kegagalan negosiasi organisasi yang berskala global (WTO)

dengan Doha Development Agenda dan tidak maksimalnya keuntungan yang bisa

didapatkan Amerika Serikat dengan melakukan kerjasama perdagangan bilateral,

maka Amerika Serikat pun perlu bergabung dengan institusi yang tidak seluas

WTO dan sesempit bilateral.

4. Pivot to Asia dan the Rise of China

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kebangkitan Cina adalah sebuah

fenomena internasional. Cina dengan beberapa kebijakannya lambat laun

membangun perekonomiannya. Dimulai dengan kebijakan Open Door Policy

yang dikeluarkan pada masa Deng Xiaoping, yaitu keterbukaan Cina dalam hal

Page 45: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

32

perekonomian dengan dua kebijakan utamanya keterbukaan terhadap investasi

asing serta pembukaan institusi-institusi tertentu secara nation wide (Galbraith

dan Lu 2000:9). Alhasil, Cina bisa menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi

tertinggi di dunia. Seperti yang digambarkan oleh gambar III.C.4, pendapatan

Cina dari tahun ke tahun meningkat tinggi. Sebelum tahun 1998, pendapatan Cina

masih berada di bawah $1.000 milyar, sedangkan pada tahun 2012 sudah melebihi

$8.000 milyar.

Gambar III.C.4. Gross Domestic Product Cina

Sumber: World Bank 2013

Untuk memacu pertumbuhan ekonominya, Cina juga melakukan kerjasama

perdagangan, tidak terkecuali dengan negara-negara Asia. Cina sudah terhubung

dengan beberapa perdagangan di regional Asia seperti Northeast Asia Free Trade

$-

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

$8.000

$9.000

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

Page 46: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

33

Area antara Cina, Korea Selatan, dan Jepang, dan Association of South East Asian

Nations (ASEAN) + 3 yang terdiri dari 10 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia,

Singapura, Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, Kamboja, Laos, dan Brunei

Darussalam), dan ASEAN + 6 yang beranggotakan negara ASEAN+3 beserta

India, Selandia Baru, dan Australia (5-6). Sehingga Cina memiliki peran penting

di kawasan Asia.

Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan Pivot to Asia, dengan perspektif

bahwa pusat gravitasi kebijakan luar negeri, ekonomi, dan militer bergeser ke

kawasan Asia Pasifik. Salah satu alasannya adalah untuk penyeimbang

kebangkitan dan pengaruh Cina tersebut (Fergusson dan Vaughn 2011:8), dan

dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat menjadikan TPSEP/TPP sebagai

instrumennya.

Page 47: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

34

BAB III

TRANS PACIFIC PARTNERSHIP

Untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat dalam memenuhi kepentingan

ekonominya di kawasan Asia Pasifik melalui Trans Pacific Partnership (TPP),

maka penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan TPP. Mulai dari latar

belakang, struktur, instrumen, dan sebagainya. Bab ini akan membahas mengenai

alat yang dijadikan oleh Amerika Serikat untuk memenuhi kepentingan

ekonominya tersebut (TPP).

A. Sejarah Trans Pacific Partnership: Trans Pacific Strategic Economic

Partnership

TPP merupakan negosiasi perdagangan yang bermula dari perjanjian

perdaganan khusus yang bernama Trans Pacific Strategic Economic Partnerhsip

(TPSEP). Dalam sela-sela pertemuan sebuah forum ekonomi antara dua puluh

satu negara di kawasan Asia Pasifik yang bernama Asia Pasific Economic

Cooperation (APEC) pada tahun 1990-an, lima negara yaitu Amerika Serikat,

Australia, Singapura, Chili, dan Selandia Baru mengadakan diskusi informal yang

disebut ‘Pacific 5 – P5’, untuk mendiskusikan kemungkinan mekanisme

penciptaan perjanjian perdagangan baru antara negara-negara tersebut (Elms dan

Lim 2012:1). Namun, Amerika Serikat dan Australia saat itu tidak antusias dalam

pembicaraan tersebut, sehingga akhirnya pembicaraan hanya dilanjutkan oleh

Page 48: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

35

Singapura, Chili, dan Selandia Baru (Elms 2009:4), yang dijuluki sebagai negara

P3.

Negara P3 terus berdiskusi mengenai kemungkinan melakukan kerjasama

ekonomi tersebut. Pada pertemuan APEC tahun 2002 di Meksiko, mereka (P3)

mengumumkan kepada semua negara anggota APEC mengenai intensinya untuk

membuat suatu perjanjian perdagangan khusus. Setelah itu, mereka pun mulai

melakukan negosiasi perdagangan.

Negosiasi antara negara P3 pun mulai dilakukan, baik pertemuan khusus

maupun disela-sela pertemuan APEC. Dari tahun 2003 hingga tahun 2005, P3

sudah melakukan empat kali pertemuan (Elms dan Lim 2012:1). Di tengah

perjalanan negosiasi, tepatnya pada negosiasi ke 5 pada tahun 2004, Brunei

Darussalam meminta untuk bergabung dalam proses negosiasi dengan maksud

ingin menjadi anggota pertama dalam perjanjian tersebut (Foreign Affairs and

Trade of New Zealand 2012:n.h)

Proses negosiasi tersebut akhirnya mencapai resolusi dan diumumkan pada

pertemuan menteri perdagangan APEC tahun 2005 di Korea Selatan oleh negara

P4 yaitu Singapura, Chili, Selandia Baru dan Brunei Darussalam (Foreign Affairs

and Trade of New Zealand 2012:n.h). Perjanjian TPSEP dibuat dalam 20 bab

perjanjian yang didampingi dengan dua nota kesepahaman (MoU) mengenai

kerjasama lingkungan dan tenaga kerja. Namun, meskipun MoU lingkungan dan

tenaga kerja diumumkan sebagai dokumen terpisah dari TPSEP, negara manapun

yang keluar dari salah satu dari tiga perjanjian tersebut, secara otomatis keluar

dari dua lainnya (Elms dan Lim 2012:1-2).

Page 49: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

36

Saat negara P4 mengumumkan mengenai TPSEP dan 2 MoU tersebut,

mereka tidak langsung meratifikasinya saat itu juga. Penandatangan kerjasama

tersebut dilakukan pada 18 Juli 2005 oleh Chili, Selandia Baru dan Singapura,

disusul oleh Brunei Darussalam pada 2 Agustus 2005. Sementara

pemberlakukannya pada tanggal 1 Mei 2006 bagi Selandia Baru dan Singapura,

tanggal 8 November 2006 bagi Chili, sedangkan Brunei menerapkan perjanjian

tersebut secara parsial pada 12 Juni 2006 dan secara penuh pada 12 Juli 2009

(Kuriyama 2011:5).

Mengenai tujuan dibentuknya kerjasama ini, menurut pasal 1.1 perjanjian

TPSEP (2005), perjanjian ini berdasarkan kepada kepentingan bersama untuk

memperdalam hubungan dalam berbagai bidang, diantaranya keuangan, teknologi,

pendidikan, ekonomi dan kerjasama lapangan. Namun, tidak terbatas kepada

bidang-bidang itu saja karena juga dapat diperluas ke bidang lainnya. Sehingga

dengan demikian, setiap negara anggota juga berupaya mendukung proses

liberalisasi APEC secara konsisten dengan melakukan perdagangan dan investasi

yang bebas dan terbuka.

Secara spesifik pasal 1.1 menjelaskan bahwa TPSEP ini bertujuan untuk:

1. Mendorong ekspansi dan diversifikasi perdagangan di antara wilayah

masing-masing;

2. Menghilangkan hambatan perdagangan dan memfasilitasi pergerakan

lintas batas barang dan jasa antara wilayah;

3. Mendorong persaingan sehat di area perdagangan bebas;

4. Meningkatkan secara substansial peluang investasi antar wilayah;

Page 50: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

37

5. Memberikan perlindungan yang memadai dan efektif, serta

menegakkan hak kekayaan intelektual di wilayah masing-masing

pihak;

6. Menciptakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan

menyelesaikan sengketa perdagangan (h.1-1).

TPSEP adalah perjanjian perdagangan bebas pertama yang menghubungkan

Asia, Pasifik, dan Amerika Latin. Brunei Darussalam dan Singapura yang berada

di Asia, Selandia Baru yang berada di Pasifik, dan Chili yang berada di Amerika

Latin dihubungkan secara perdagangan oleh TPSEP tersebut.

Selain keragaman geografis, perjanjian ini juga mempunyai cakupan yang

luas. Hal ini dikarenakan perjanjian ini meliberalisasikan hampir semua produk

barang, termasuk produk kebutuhan pokok. Hingga akhirnya pada tahun 2017, P4

harus benar-benar menjadikan tarif mereka menjadi nol pada semua barang,

kecuali Brunei Darussalam dalam beberapa produk (Lewis 2010:31-32).

Selain itu perjanjian ini juga merespon permasalahan-permasalahan baru

yang terkait dengan perdaganan internasional, sehingga perjanjian ini sering

disebut dengan perjanjian High Level dan atau 21 Century. Akan terus ada

pembahasan lanjutan terkait isu-isu perdangan. Misalnya, pada perjanjian TPSEP

bab 20 pasal 20.1 dan 20.2 mengatakan bahwa tidak lebih dari 2 tahun setelah

TPSEP diberlakukan, negara anggota harus melakukan negosiasi lanjutan terkait

investasi dan layanan finansial. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa

negara P4 akan terus melakukan pembahasan dan perundingan lanjutan sebelum

Page 51: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

38

tahun 2009 dan tentunya hal ini membuat TPSEP menjadi perjanjian perdagangan

yang akan terus mengalami perkembangan.

Secara institusi, TPSEP membuat suatu badan yang bernama Trans pacific

Strategic Economic Partnership Commission sebagai badan utama yang

bertanggung jawab atas administrasi perjanjian. Komisi ini dapat membuat

pertemuan di tingkat menteri atau pejabat senior yang didelegasikan oleh negara

anggota. Menurut Pasal 17.2, Komisi ini mengawasi kerja komite dan kelompok

kerja yang dibentuk di bawah TPSEP. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa

komisi bertanggung jawab atas setiap hal yang berkaitan dengan implementasi

perjanjian, penelaahan kesepakatan, pertimbangan jika terdapat proposal untuk

melakukan amandemen, menentukan langkah-langkah untuk melakukan ekspansi

perdagangan dan investasi antara negara anggota dan mengidentifikasi area

kerjasama komersial, industri dan teknis, serta mempertimbangkan segala hal

yang dapat mempengaruhi operasi perjanjian.

Sehingga berdasarkan kepada penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan

bahwasanya TPSEP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang diprakarsai

dan berlaku bagi negara P4. Perjanjian ini menggunakan kerjasama dan

perdagangan bebas dalam berbagai bidang, serta beberapa regulasi sebagai

instrumennya. Selain itu, penandatanganan TPSEP ini juga dibarengi dengan

ratifikasi dua nota kesepahaman terkait kerjasama lingkungan dan tenaga kerja.

Walaupun TPSEP ini terkesan fleksibel, namun ia mempunyai badan dan komite

yang memastikan implementasi perjanjian.

Page 52: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

39

Terbentuknya TPSEP dan berjalannya perjanjian perdagangan bebas antara

negara trans pasifik ini ternyata berhasil menarik intensi negara lain untuk

bergabung. Apalagi TPSEP bersifat ekspansif secara keanggotan, berdasarkan

kepada bab 20 pasal 20.6 yang mengatur mengenai aksesi, menyatakan bahwa

aksesi perjanjian ini terbuka atas persetujuan anggota, untuk negara anggota

APEC ataupun negara lainnya (h.20.1-20.3). Sehingga selain negara P4, terlebih

lagi negara APEC, berkesempatan besar untuk bisa bergabung dengan perjanjian

ini.

Amerika Serikat adalah negara anggota APEC pertama yang menyatakan

intensinya untuk bergabung dengan TPSEP. Keinginan Amerika Serikat tersebut

disampaikan pada 4 February 2008 oleh pejabat United States Trade

Representative (USTR) Susan Schwab yang berada di bawah kepemimpunan

George W Bush. USTR mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan berusaha

untuk bergabung kembali dengan negara P4, dan ingin mengikuti negosiasi

lanjutan TPSEP tentang investasi dan layanan finansial (Office of the USTR

2008:n.h).

Analis, pengamat, dan para pengambil keputusan umumnya percaya bahwa

Amerika Serikat bisa menjadi katalisator bagi negara Asia Pasifik untuk

bergabung dengan TPSEP (Verguson dan Vaughn 2009:1). Hal itu terbukti

dengan adanya beberapa negara APEC lainnya yang menyatakan intensinya untuk

bergabung dengan perjanjian ini beberapa bulan setelah bergabungnya Amerika

Serikat. Australia dan Peru mengumumkan keinginannya untuk bergabung pada

November 2008, dan Vietnam juga mendaftarkan dirinya sebagai observer dalam

Page 53: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

40

perjanjian tersebut (Kuriyama:5). Akhirnya negara P4 pun berkembang menjadi

negara P7, dengan tambahan Amerika Serikat, Australia, Peru, dan Vietnam.

Negara P7 merancanakan untuk memulai proses negosiasi pada Maret 2009.

Namun, dikarenakan terjadi peralihan pemerintahan di Amerika Serikat dari

presiden George W. Bush ke Barack H. Obama, maka negara tersebut meminta

proses negosiasi di undur (Evenett, Mikic, dan Ratnayake 2009:144). Hingga

akhirnya proses negosiasi TPSEP dengan jumlah anggota yang baru dimulai pada

15-19 Maret 2010 di Australia (Foreign Affair and Trade of New Zealand

2012:n.h).

Proses negosiasi lanjutan TPSEP dengan jumlah negara anggota baru inilah

yang dikenal dengan sebutan Trans pacific Partnership (TPP) (Kuriyama:6).

Selama proses negoasiasi berjalan, TPP pun masih bisa menampung keanggotaan

baru. Seperti Malaysia yang bergabung dalam proses negosiasi ke tiga yang

diadakan di Brunei Darussalam pada 5-8 Oktober 2010 (Frangos dan Willamsom

2010:n.h).

B. Potensi Trans Pacific Partnership

Secara umum, perjanjian perdagangan bebas mempunyai tujuan yang sama

diantaranya penghapusan tarif dan hambatan perdagangan lainya (Glodstein dan

Pevehouse 2009:297). Manfaat perjanjian perdagangan bebas ini diantaranya

meningkatkan perdagangan, konsumen mendapatkan barang atau jasa dengan

biaya yang murah, dan meningkatkan investasi asing (Glodstein dan Pevehouse

2009:314). Namun TPP mempinyai distingsi tersendiri, jika dilihat dari potensi

yang dimilikinya. Adapun potensi TPP adalah:

Page 54: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

41

1. Potensi Keanggotaan dan Perekonomian

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan kepada bab

20 pasal 20.6 TPSEP mengenai aksesi, keanggotaan TPSEP terbuka bagi negara

lain terutama negara anggota APEC. TPSEP pun bertranformasi menjadi TPP

dengan bergabungnya satu persatu negara anggota APEC dari tahun 2008 hingga

2011, dimulai dari Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, dan Malaysia.

Sehingga dengan sifat TPP yang ekspansif dari segi keanggotaan, tidak menutup

kemungkinan bahwa keanggotaan TPP akan semakin bertambah dan semua

negara anggota APEC bergabung dengan perjanjian perdangan tersebut.

APEC adalah forum ekonomi yang beranggotakan dua puluh satu negara

yang berada di kawasan Asia Pasifik. Kedua puluh satu negara anggota APEC itu

adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia,

Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru,

Filipina, Rusia, Singapura, Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam (Asia

Pacific Economic Cooperation 2013:n.h). Hingga tahun 2011, 9 dari 21 negara di

kawasan Asia Pasifik sudah bergabung dengan TPP.

Jika jumlah negara anggota yang berpartisipasi dalam negosiasi TPP

bertambah, maka potensi perekonomiannya juga bertambah. Apalagi kawasan

Asia Pasifik yang merupakan kawasan dari anggota APEC tersebut merupakan

wilayah yang perekonomiannya paling dinamis di seluruh dunia (Asia Pacific

Economic Cooperation 2013:n.h), seperti yang digambarkan oleh tabel II.B.1.

Page 55: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

42

Tabel III.B.1. Data Statistik Perekonomian 21 Negara Anggota APEC 2012

Nama Negara Pendapatan Nasional

($ Juta) Persentase

kenaikan GDP Populasi

(juta jiwa)

Amerika Serikat 15.684.800 2,20% 313,9

Cina 8.227.103 7,80% 1350,7

Jepang 5.959.718 1,90% 127,6

Rusia 2.014.775 3,40% 143,5

Kanada 1.821.424 1,70% 34,9

Australia 1.520.608 3,40% 22,7

Meksiko 1.177.271 3,90% 120,8

Korea Selatan 1.129.598 2,00% 50

Indonesia 878.043 6,20% 246,9

Taipei 473.971 1,30% 0

Thailand 365.564 6,40% 66,8

Malaysia 303.526 5,60% 29,2

Singapura 274.701 1,30% 5,3

Chili 268.314 5,60% 17,5

Hong Kong 263.259 1,50% 7,2

Filipina 250.265 6,60% 96,7

Peru 197.111 6,30% 30

Vietnam 141.669 5,00% 88,8

Selandia Baru 139.768 3,00% 4,4

Brunei Darussalam 16.954 2,20% 0,4

Papua Nugini 15.654 8,00% 7,2

TPP (P9) 18.547.451

(25,9%) 3,8%

512,2 (7,3 %)

Asia Pasifik 41.124.096

(57,4%) 4,1%

2764,4 (39,2%)

Dunia 71.666.350

7046,4

Sumber: Data Kolektif dari World Bank 2013 dan World Trade Organization

2013

Berdasarkan kepada Tabel III.B.1, dapat kita lihat bahwa 21 negara anggota

APEC dan kawasan Asia Pasifik ini merupakan wilayah dengan perekonomian

yang besar. Pendapatan nasional kawasan ini melebihi setengah dari pendapatan

dunia yaitu 41.124.096 juta dolar Amerika Serikat atau 57,4% dari pendapatan

Page 56: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

43

nasional seluruh negara di dunia. Selain itu, perekonomian kawasan ini dinamis

dan terus berkembang dengan rata-rata kenaikan pendapatan nasional pertahunnya

sebesar 4,1% dan lebih dari 10 negara mempunyai kenaikan pendapatan nasional

lebih dari 3%. Selain itu, kawasan ini merupakan rumah dari hampir 40%

penduduk dunia. Sehingga dengan demikian, TPP berpotensi untuk mempunyai

anggota tambahan di masa yang akan datang, yang secara otomatis juga

menambah potensi perdagangan perjanjian tersebut.

2. Perjanjian Abad ke-21 dan Sindrom Noodle Bowl

Saat suatu kawasan mempunyai puluhan atau bahkan ratusan perjanjian

perdagangan yang masih dalam proses diskusi dan negosiasi, atau sudah

ditandatangani, maka kawasan tersebut cenderung terkena sindrom noodle atau

spagethi bowl (Baldwin 2007:5). Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya komitmen

perdagangan sehingga tidak terorganisir (Baldwin 2008:3). Hal ini mengakibatkan

negara di kawasan tersebut terikat dengan komitmen yang berbeda-beda,

mekanisme yang berbeda, dan batas pelaksanaan yang berbeda-beda pula (Kawai

dan Wignaraja 2009:6). Selain itu, menurut Petri et. al (2011) sindrom ini juga

bisa memberikan masalah karena perjanjain perdagangan membebankan biaya

dan mengurangi insentif dan tidak meningkatkan produktivitas (h.4).

Kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah yang terjangkit sindrom noodle

bowl. Jika kita gambarkan bagaimana perjanjian perdagangan yang ada di

kawasan Asia Pasifik, maka ia akan berbentuk seperti gambar II.B.2. Gambar

tersebut memperlihatkan bagaimana perjanjian perdagangan bebas di kawasan

Page 57: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

44

Asia Pasifik, baik bilateral maupun multilateral, benar-benar terlihat chaos dan

tumpah tindih dalam hal komitmen perdagangan internasional.

Gambar III.B.2 Noodle Bowl di Asia Pacifik

Sumber: Yulisman, TPP: A Question of Competitiveness for Indonesia, the

Jakarta Post, 2011

Menurut Petri et. al (2011) TPP berpotensi untuk mengkonsolidasikan

perjanjian perdagangan bebas yang ada di kawasan Asia Pasifik dan

menyembuhkan sindrom noodle bowl yang ada di wilayah ini (h.4). Hal ini

dikarenakan sifat TPP yang merupakan perjanjian perdagangan bebas yang high

standard dan sesuai dengan abad ke-21.

TPP menjadi perjanjian abad ke-21 karena karena kesepakatan ini

membahas isu-isu baru, yang mempunyai elemen-elemen baru dan merespon

tantangan perdagangan yang terdapat di abad ke-21 (Office of the USTR

Page 58: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

45

2013:n.h). Adapun beberapa fitur TPP menurut garis besar perjanjian perdangan

tersebut adalah:

1. Akses pasar yang komprehensif, untuk menghilangkan tarif dan

hambatan lainnya terkait perdagangan dan investasi, sehingga

dapat menciptakan peluang dan manfaat baru bagi pekerja, bisnis,

dan konsumen.

2. Perjanjian bersifat regional, untuk memfasilitasi pengembangan

produksi dan suplai, menciptakan lapangan pekerjaan,

meningkatkan standar hidup, meningkatkan kesejahteraan dan

meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan di regional TPP.

3. Membahas isu-isu perdagangan lintas sektoral, mewujudkan hal-

hal yang sudah dibangun oleh APEC dan forum ekonomi lainnya,

seperti keterpaduan regulasi, daya saing dan fasilitasi bisnis, usaha

kecil dan menengah, dan pengembangan.

4. Tantangan perdagangan baru, untuk mempromosikan

perdagangan dan investasi produk dan layanan yang inovatif,

termasuk yang berkaitan dengan ekonomi digital dan teknologi

lingkungan, dan juga untuk memastikan lingkungan bisnis yang

kompetitif di seluruh wilayah TPP.

5. Menjalankan kesepakatan, untuk mengaktifkan dan memperbarui

perjanjian yang sesuai untuk mengatasi masalah perdagangan yang

muncul di masa depan, serta isu-isu baru yang muncul dengan

Page 59: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

46

perluasan perjanjian untuk memasukkan negara-negara baru

(Office of the USTR 2011:n.h).

C. Trans Pacific Partnership dan Asia Pacific Economic Cooperation

Jika dilihat dari penjelasan mengenai TPP, institusi ini sangat berkaitan erat

dengan salah satu institusi kawasan Asia Pasifik lainnya yaitu Asia Pacific

Economic Cooperation (APEC). Keterkaitan itu terlihat dari sejarah pendirian

TPP, keanggotaan, cakupan, dan beberapa hal lainnya. Namun, bukan berarti TPP

adalah bagian dari APEC ataupun TPP menciptakan pertumpang tindihan dengan

APEC. Keduanya merupakan institusi berbeda dengan pondasi yang berbeda pula.

Hal tersebut berdasakan kepada studi yang dilakukan oleh seorang pejabat

APEC, Carlos Kuriyama (2011) yang berjudul ‘Mutual Usefulness between APEC

and TPP’ menjelaskan secara detail mengenai kedua institusi tersebut. Walaupun

dalam penelitiannya, Kuriyama (2011) tidak menafikan bahwa terdapat kesamaan

antara APEC dan TPP, yaitu cakupan yang sama di kawasan Asia Pasifik dan

tujuan mengurangi biaya transaksi dalam rangka mendorong perdagangan dan

investasi. Namun walaupun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua

institusi ini sehingga tidak menjadikan kedua institusi ini saling timpang tindih,

malah keduanya menguntungkan satu sama lainnya (h.11).

APEC yang berdiri pada tahun 1989 merupakan forum konsultasi ekonomi

regional dengan tujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan, juga

mengembangkan dan memproyeksikan kepentingan-kepentingan kawasan dalam

konteks multilateral. Pada tahun 1993, negara anggota memperdalam semangat

forum tersebut dengan berdasarkan kepada visi bersama untuk mencapai

Page 60: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

47

stabilitas, keamanan, dan kemakmuran bagi masyarakatnya. (Kuriyama 2011:1)

Visi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Bogor Declaration pada tahun

1994, dengan memberikan target selambat-lambatnya pada tahun 2020 bagi

negara kawasan Asia Pasifik tersebut untuk berhasil melakukan perdagangan

bebas dan investasi terbuka (Asia Pacific Economic Partnership 1994:n.h).

Menurut Kuriyama (2011), Deklarasi Bogor akhirnya menjadi hal yang

sangat penting bagi APEC karena ia membentuk tujuan akhir APEC dalam hal

pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan

penguatan rasa komunitas di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan ini,

APEC mempunyai tiga pilar utama yaitu meningkatkan liberalisasi perdagangan

dan investasi, mengintensifkan pembangunan atau fasilitas bisnis, dan melakukan

kerjasama ekonomi dan teknis (h.2)

Perbedaan yang mendasar antara APEC dan TPP adalah, APEC merupakan

forum atau dialog terbuka antara pemerintahan di kawasan Asia Pasifik yang

beroperasi atas dasar komitmen yang bersifat tidak mengikat (non-binding).

Selain itu keputusan yang dibuat dalam APEC dicapai dengan cara konsensus dan

komitmen untuk merealisasikan keputusan tersebut hanya bersifat sukarela

(voluntary), atau dengan kata lain tidak diwajibkan bagi setiap negara anggota

untuk melakukannya (Asia Pacific Economic Cooperation 2013:n.h).

Berbeda dengan TPP, institusi ini nantinya akan berbentuk perjanjian

perdagangan bebas, di mana setiap perjanjian perdagangan bebas bersifat terikat

(binding) seperti TPSEP ataupun perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lainnya

(Kuriyama 2011:10). Perjanjian perdagangan bebas bukanlah wadah untuk

Page 61: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

48

berkonsultasi dan diskusi mengenai perdagangan dan ekonomi internasional,

melainkan wadah untuk menegosiasikan perdagangan internasional yang nantinya

akan benar-benar direalisasikan.

Kuriyama melihat kedua institusi ini memberikan keuntungan satu sama

lainnya, APEC memberikan keuntungan kepada TPP dan TPP memberikan

keuntungan kepada APEC. Manfaat APEC bagi TPP diantaranya, APEC menjadi

inkubator terciptanya TPP, APEC memberikan banyak ide dan inisiatif yang bisa

membantu proses negosiasi TPP, dan APEC menjadi rujukan dalam proses

negosiasi TPP. Sementara manfaat TPP bagi APEC dalam agenda integrasi

ekonomi kawasan APEC, TPP menjadi alat tambahan untuk membuka investasi

dan mecapai perdagangan bebas di Asia Pasifik, dan TPP bisa menjadi

konvergensi di kawasan Asia Pasifik (Kuriyama 2011:12 -19). Sehingga

berdasarkan kepada penjelasan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung,

terdapat keterikatan antara dua institusi internasional ini.

Page 62: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

49

BAB IV

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI

KEPENTINGAN EKONOMINYA MELALUI TRANS PACIFIC

PARTNERSHIP PERIODE 2010-2013

Dalam bab-bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai kondisi

perekonomian Amerika Serikat, kerjasama perdagangan bebas yang bernama

Trans Pacific Partnership (TPP), serta faktor-faktor yang menyebabkan negara

tersebut bergabung dengan TPP. Meskipun TPP masih berada dalam proses

negosiasi, namun pada periode 2011-2013, Amerika Serikat telah mengeluarkan

beberapa kebijakan agar bisa maksimal mendapatkan keuntungan dari kerjasama

ekonomi ini nantinya.

Secara umum, kebijakan luar negeri merupakan suatu upaya, perangkat

formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan,

dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional

(Yani, 2007:1). Kaum liberalis memberikan kontribusi dalam kebijakan luar

negeri untuk menjelaskan bagaimana individu, kekuatan sosial (kapitalisme dan

pasar), dan institusi politik bisa memberikan efek langsung kepada hubungan luar

negeri (Smith, Hadfield, dan Dunne 2008: 54). Bab ini akan menjelaskan

kebijakan atau upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memenuhi

kepentingan ekonominya melalui Trans Pacific Partnership.

Page 63: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

50

A. Mengajukan Pembahasan terkait Kepentingan Nasional Amerika

Serikat dalam Agenda Negosiasi Trans Pacific Partnership 2011-2012

Neoliberal institusionalisme adalah perspektif yang berusaha untuk

menghilangkan potensi-potensi konflik melalui institusi sebagai instrumen

utamanya. Sehingga perspektif ini menekankan pada pentingnya kehadiran sebuah

institusi dalam kerjasama. Institusi tersebut akan mementukan peran, memaksakan

tindakan, serta membetukan insentif kepada aktor (Keohane 1989:3).

Pada saat menyampaikan intensinya untuk bergabung dengan TPSEP

(2008), Amerika Serikat menyakini bahwa perjanjian ini nantinya akan

meningkatkan jumlah ekspor dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya

(Office of the USTR 2009: n.h). Keyakinan tersebut didasarkan kepada insentif

yang ditawarkan oleh institusi yang bertransformasi dari TPSEP ke TPP tersebut.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa TPSEP/TPP mempunyai

potensi perekonomian dan keanggotaan yang sangat luas karena beroperasi

dikawasan ekonomi paling dinamis di seluruh dunia (Asia Pasifik).

Selain insentif berupa potensi perekonomian dan keanggotaan, TPSEP/TPP

juga memberikan kesempatan kepada Amerika Serikat untuk mengajukan hal-hal

yang terkait dengan kepentingan nasionalnya dalam institusi tersebut. Hal ini

dikarenakan TPSEP/TPP masih berada dalam proses negosiasi, sehingga sangat

memungkinkan bagi Amerika Serikat dan semua negara anggota untuk melakukan

hal tersebut.

Konsep kepentingan nasional oleh kaum neoliberal berakar dari konsepsi

Adam Smith bahwa kebiasaan individu meraih kemakmuran sendiri merupakan

kondisi yang normal dalam kehidupan manusia. Lalu kepentingan masing-masing

Page 64: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

51

individu tersebut terakumulasi menjadi satu yang kemudian dikenal dengan

kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu juga menjadi dasar untuk

pembangunan kedamaian global, salah satunya dengan melakukan perdagangan

bebas (Burchill 2005:104).

Berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat untuk mengusulkan concern

negaranya di proses negosiasi TPP, maka kita bisa melihat kepentingan nasional

apa yang dimiliki dan diajukan oleh Amerika Serikat dalam proses negosiasi TPP.

Pada tahun 2008 (saat Amerika Serikat ingin bergabung dengan TPP), negara ini

masih berada dalam proses pemulihan perekonomian akibat krisis finansial yang

bermula pada tahun 2007. Seperti yang dijelaskan oleh Nanto (2009) bahwa

gejolak keuangan menyinggung kepentingan nasional mendasar untuk melindungi

keamanan ekonomi Amerika Serikat (h.3).

Gema krisis finansial berdampak pada ekspor dan impor, tingkat

pertumbuhan pengangguran, dan pendapatan serta pengeluaran pemerintah (Nanto

2009:3). Akibatnya Amerika Serikat kehilangan setidaknya $12,8 Triliun

perekonomiannya dengan 23,1 juta pengangguran, $19 Triliun jumlah kekayaan

negara, dan 46,2 Juta masyarakat berada di bawah garis kemiskinan (New York

Post 2012: n.h). Sehingga kebutuhan serta kondisi utama Amerika Serikat saat itu

adalah mengembalikan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya.

Amerika Serikat sudah mendorong beberapa kepentingan nasional dan

ekonominya dalam proses negosiasi. Seperti yang disampaikan oleh deputi USTR

Demetrios Marantis bahwa hingga Oktober 2011, Amerika Serikat telah

mengajukan proposal ke 20 kelompok negosiasi, termasuk akses pasar, jasa

Page 65: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

52

keuangan, IP rights, investasi, dan lingkungan. Perekonomian Amerika Serikat

membutuhkan TPP untuk meumbuhkan perekonomian dan lapangan pekerjaan

(Office of the USTR 2011: n.h).

Tentunya setiap proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat dalam proses

negosiasi tersebut berdasarkan kepada kepentingan nasionalnya. Misalnya,

pengajuan proposal Amerika Serikat dalam undang-undang intelectual property

(IP) rights. IP merupakan suatu kreasi dari pikiran manusia berupa penemuan,

karya seni, sastra, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perniagaan. IP

bisa dikategorikan menjadi industri properti (meliputi paten untuk penemuan,

merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis) dan hak cipta (mencakup

karya sastra, film, musik, karya seni, dan desain arsitektur, termasuk artis,

produser rekaman, penyiar radio, dan program televisi). Sedangkan IP rights

memungkinkan pencipta, atau pemilik, paten, merek dagang atau hak cipta

bekerja untuk mendapatkan keuntungan dari inovasi dan pemikiran yang mereka

buat (What is Intellectual Property n.d:h.2-3)

Menurut United States Patent and Trademark Office (2012), inovasi yang

dilindungi oleh IP right adalah kunci untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru

dan pertumbuhan ekspor. Hal tersebut dikarenakan IP berada di setiap sektor

produk dan jasa Amerika Serikat, dan tersebar di seluruh dunia. Maka

perlindungan terhadap IP dalam perdagangan Amerika Serikat merupakan hal

penting agar IP terus tumbuh, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan dan

menumbuhkan ekspor (Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in

Focus 2012: h.i).

Page 66: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

53

Ian Ferguson dan Bruce Vaughn (2011) melaporkan penelitiannya kepada

kongres Amerika Serikat bahwa proposal Amerika Serikat terkait IP rights telah

diajukan pada putaran ke-8 negosiasi TPP di Chicago pada September 2011.

Proposal tersebut akan membuat signifikansi yang lebih mendalam mengenai

paten, data, dan ketentuan paten jika perusahaan ingin mengajukan permohonan

pemasaran produk mereka melakui akses TPP (h.12).

Namun media lokal Australia melaporkan bahwa proposal Amerika Serikat

tersebut ditolak oleh semua negara anggota TPP pada negosiasi ke 11 pada bulan

Maret 2012 di Australia (Gordon 2012: n.h). Walaupun demikian, dikarenakan

TPP masih berada dalam proses negosiasi maka Amerika Serikat masih

berkesempatan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya terkait IP. Hal itu

terlihat dari agenda pembahasan negosiasi pada pertemuan ke 12 hingga 18, di

mana IP masih menjadi salah satu pembahasan dalam negosiasi.

B. Menambah Keanggotaan TPP

Transformasi TPSEP menjadi TPP terjadi dikarenakan beberapa negara

anggota APEC ingin ikut bergabung dengan TPSEP. Negara pertama yang

menyatakan diri ingin bergabung dengan kerjasama perjanjian perdangangan

tersebut adalah Amerika Serikat. Negara tersebut pun menyakini bahwa ia bisa

menjadi katalisator yang membuat negara lain ikut bergabung dengan TPP. Hal

ini terbukti dengan bergabungnya Australia, Vietnam, Chili, dan Malaysia hingga

tahun 2010.

Page 67: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

54

Gambar IV.B. Trans Pacific Partnership Tahun 2010

Sumber: Williams, Trans-Pacific Partnership (TPP) Countries: Comparative

Trade and Economic Analysis, Congressional Research Service, 2012

Sembilan negara tersebut mempunyai ekonomi dan demografis yang

beragam (trans pasifik). Seperti yang gambarkan oleh gambar IV.B, Amerika

Serikat mempunyai populasi dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada anggota

lainnya. Populasi Amerika Serikat empat kali lebih banyak dibandingkan Vietnam

Page 68: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

55

dan mempunyai GDP yang hampir dua belas kali GDP Australia (Williams 2012:

5). Selain itu, Amerika Serikat sudah mempunyai perjanjian perdagangan bebas

dengan empat negara, Australia, Singapura, Chili, dan Peru, sehingga kesempatan

Amerika Serikat untuk membuka perdagangan mereka hanya ke Brunei

Darussalam, Selandia Baru, Malaysia, dan Vietnam.

Salah satu asumsi perspektif neoliberal institusionalisme adalah rasionalitas.

Asumsi rasionalitas fokus pada strategi, aktor akan memperhitungkan tindakan

mereka agar direaksi oleh aktor lain (Dunne et. al 2007:112). Selain itu, aktor

rasional bersifat profit-seeking, maka ia akan melakukan kalkulasi untung dan

rugi dalam mengambil suatu kebijakan agar mengeluarkan kebijakan yang

mendapatkan keuntungan yang maksimal (Snidal 2002:75). Selain itu aktor

rasional juga mampu membangun cara yang paling efektif dan efisien untuk

mewujudkan kepentingan mereka dalam kendala yang mereka hadapi (Burchill

1996:192).

Sebagai aktor rasional, Amerika Serikat tentu sudah mengkalkulasikan

keuntungan dan kerugian dalam setiap kebijakan luar negeri yang dimilikinya,

termasuk di TPP. Salah satu hal yang membuat Amerika Serikat mendapatkan

keuntungan yang lebih dari TPP adalah jumlah sumberdaya atau anggota yang

berpartisipasi dalan negosasi perdagangan ini.

Jumlah anggota yang bergabung dengan TPP sangat penting bagi Amerika

Serikat untuk memaksimalkan kepentingan ekonominya dalam institusi tersebut.

Sejak awal bergabungnya Amerika Serikat di negosiasi perdagangan ini,

penambahan anggota sudah menjadi concern negara yang memiliki ekonomi

Page 69: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

56

terkuat ini. Seperti yang dikatakan oleh pejabat USTR saat itu Ron Kirk kepada

kongres bahwa partisipasi Amerika Serikat didasarkan pada tujuan bersama

kelompok ini untuk berkembang dengan memasukkan tambahan ekonomi Asia-

Pasifik dan akan menjadi (perdagangan) yang terbesar, kolaborasi perdagangan

yang paling dinamis (Office of the USTR 2009: n.h).

Semakin banyak negara yang bergabung dengan TPP, maka semakin besar

juga peluang Amerika Serikat untuk meningkatkan ekspor dan menciptakan

lapangan pekerjaan. Permasalahannya adalah penambahan anggota TPP berhenti

pada tahun 2010, atau dengan kata lain tidak ada lagi negara Asia Pasifik yang

mengungkapkan intensinya untuk begabung dengan TPP setelah Malaysia.

Sebagai aktor rasional yang ingin maksimal mendapatkan keuntungan dari

perjanjian perdagangan ini, maka Amerika Serikat perlu mengeluarkan beberapa

kebijakan atau upaya agar anggota TPP bertambah. Kebijakan atau upaya yang

dilakukan oleh Amerika Serikat diantaranya:

1. Menawarkan Insentif yang dimiliki TPP Saat Menjadi Host Economy

APEC 2011

Perspektif neoliberal institusionalisme menjelaskan bahwa salah satu faktor

yang membuat suatu negara mau melakukan kerjasama adalah insentif yang

ditawarkan oleh institusi tersebut. Institusi menyediakan insentif kerjasama dalam

dunia yang anarki (Keohane 1989:1). Institusi juga dapat membentuk perilaku

aktor agar merespon insentif kerjasama, mengatasi masalah kecurangan dalam

bekerjasama, serta masalah miskomunikasi antar aktor. Selain itu institusi juga

dapat berperan sebagai wadah kerjasama, di mana biaya kerjasama akan lebih

Page 70: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

57

murah dari yang seharusnya (Keohane 1989:2). Dengan demikian, jika Amerika

Serikat ingin menambah sumberdaya TPP, salah satu cara yang bisa digunakan

adalah menawarkan institusi tersebut kepada negara lainnya, agar negara lain

merespon insentif yang dimilikinya, kemudian bersedia melakukan kerjasama.

Pada tahun 2011, Amerika Serikat telah mendapatkan kesempatan untuk

menjadi host economy APEC ke-28. Sebelumnya negara ini juga pernah menjadi

host economy pada pertemuan APEC ke 5 pada tahun 1993 (Office of the USTR

2011: n.h). Host economy bertanggung jawab untuk memimpin rapat ekonomi

tahunan kepala negara, rapat tingkat menteri, rapat pejabat senior, APEC Business

Advisory Council dan Pusat Studi APEC Konsorsium (APEC 2013: n.h). Selain

itu, menjadi host economy memberikan keuntungan tersendiri bagi tuan rumah

karena ia juga bertugas untuk mengatur tema dan prioritas tahunan APEC dan

mengendarai elemen-elemen penting dari program kerja APEC. Hal tersebut

memberikan peluang bagi host economy untuk mengatur arah masa depan

organisasi APEC yang sesuai dengan kebijakan luar negeri host economy

(Information about APEC 2007: n.h).

Pada saat menjadi economy host APEC 2011, Amerika Serikat

mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk memprioritaskan tiga isu dalam forum

tersebut: meningkatkan perdagangan dan memperkuat integrasi ekonomi regional,

mendukung green growth dan green job, dan mempromosikan praktik regulasi

yang memfasilitasi perdagangan dan investasi (the White House 2011: n.h).

Mengenai tujuan tersebut, pimpinan rapat Senior Official Meeting (SOM) APEC,

Michael Froman menyampaikan bahwa tujuan utama dari APEC 2011 adalah

Page 71: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

58

untuk memfokuskan isu perdagangan dan investasi generasi mendatang seperti

pasokan, kinerja, inovasi, teknologi, dan bagaimana bentuk perdagangan abad ke-

21 (integrasi perdagangan). Tujuan ini melengkapi tujuan TPP (IIP Digital 2011:

n.h).

Amerika Serikat merupakan aktor rasional dan berusaha untuk memajukan

kepentingan nasionalnya agar semua anggota APEC mengetahui tentang TPP

dengan mengambil integrasi ekonomi sebagai isu utama, karena pada isu tersebut

lah TPP bisa masuk ke dalam agenda APEC. Seperti deklarasi para pemimpin

APEC pada pertemuan tahun 2010 yang berbunyi:

“We will take concrete steps toward realization of a Free Trade Area

of the Asia-Pacific (FTAAP), which is a major instrument to further

APEC's regional economic integration agenda. An FTAAP should be

pursued as a comprehensive free trade agreement by developing and

building on ongoing regional undertakings, such as ASEAN+3,

ASEAN+6, and the Trans pacific Partnership, among others. To this

end, APEC will make an important and meaningful contribution as an

incubator of an FTAAP by providing leadership and intellectual input

into the process of its development, and by playing a critical role in

defining, shaping, and addressing the "next generation" trade and

investment issues that FTAAP should contain (Asia-Pacific Economic

Cooperation 2010: n.h).”

"Kami akan mengambil langkah konkrit untuk merealisasikan Free

Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) yang merupakan instrumen

utama untuk agenda integrasi ekonomi regional APEC. FTAAP harus

diupayakan dengan suatu perjanjian perdagangan yang komprehensif

dengan mengembangkan dan membangun undertaking yang sedang

berlangsung di regional, seperti diantaranya ASEAN+3, ASEAN+6,

dan TPP. Untuk mencapai tujuan ini, APEC akan memberikan

kontribusi penting sebagai inkubator dari FTAAP dengan memberikan

input kepemimpinan dan intelektual ke dalam proses

Page 72: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

59

pengembangannya, dan dengan memainkan peran penting dalam

mendefinisikan, mempertajam, dan menyikapi isu perdagangan dan

investasi 'generasi mendatang' yang harus dibendung oleh FTAAP."

Berdasarkan pernyataan pemimpin negara anggota APEC tersebut, dapat

kita simpulkan bahwa APEC juga memberikan wadah untuk mengembangkan

TPP, karena TPP nantinya bisa menjadi inkubator untuk terciptanya integrasi

ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui FTAAP. Apalagi jika mayoritas atau

semua anggota APEC bergabung dengan TPP, maka FTAAP akan semakin cepat

terwujud. Terwujudnya FTAAP berarti akan ada kawasan perdagangan bebas

terbesar di dunia yang melibatkan 21 negara Asia Pasifik, pasar yang sangat

menjanjikan bagi perekonomian Amerika Serikat.

Selain memprioritaskan isu yang mengarah kepada integrasi di saat Amerika

Serikat menjadi economy host APEC 2011, negara ini beserta partner TPP-nya

sudah merencanakan untuk menyelesaikan garis besar (bukan final) perjanjian

perdagangan tersebut saat APEC 2011. Rencana tersebut merupakan hasil dari

rapat para menteri perdagangan anggota TPP, di sela-sela rapat menteri

perdagangan APEC 2010 di Sapporo, Jepang (Office of the USTR 2011:n.h).

Target itu pun tercapai dan para pemimpin TPP pun menyepakati garis besar yang

telah diselesaikan dalam sembilan putaran negosiasi tersebut (CNN 2011:n.h).

Dengan pengambilan isu integrasi ekonomi dan telah disepakatinya garis

besar tersebut mengakibatkan semua perhatian tertuju kepada TPP saat APEC

2011 tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Mireya Solis (2012) APEC 2011 telah

membuat semua perhatian orang tertuju kepada inisiatif TPP. Presiden Obama

telah berhasil membuat TPP menjadi poin vokal dalam proses integrasi ekonomi

Page 73: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

60

berstandar tinggi (n.h). Selain itu, ketua kajian APEC Indonesia Evi Fitriani, Ph.d

(2012) juga pernah menjelaskan dalam focus group disscussion terkait APEC di

FISIP UIN Jakarta bahwa pada APEC 2011, Obama lebih sibuk mengurusi TPP

dibandingkan APEC (n.h).

Dengan upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut, negara ini

mencoba untuk menawarkan insentif yang dimiliki oleh TPP kepada negara

APEC secara tidak langsung. Amerika Serikat menawarkan kepada negara

kawasan bahwa TPP merupakan negosiasi perdagangan yang akan membantu

mewujudkan FTAAP yang merupakan perdagangan bebas di Asia Pasifik.

Menurut teori comparative advantage, perdagangan bebas bagaimanapun

adalah cara yang lebih damai untuk mendapatkan kekayaan nasional. Masing-

masing negara akan lebih baik secara ekonomi dengan melakukan perdagangan

bebas daripada negara tersebut berusaha untuk mandiri (tidak melakukan

perdagangan) dengan alasan nasionalisme (Burchill 1996: 63). Sehingga jika

FTAAP terwujud, maka setiap negara di Asia Pasifik akan bisa mendapatkan

kekayaan nasionalnya secara damai.

Selain itu, berdasarkan kepada garis besar TPP yang dirilis saat APEC 2011,

perjanjian perdagangan ini mempunyai insentif lainnya, seperti peningkatkan

perdagangan dan investasi antara negara-negara mitra TPP, mempromosikan

inovasi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan mendukung penciptaan

dan retensi pekerjaan, dan memfasilitasi pengembangan rantai produksi dan

pasokan di antara anggota TPP.

Page 74: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

61

Upaya Amerika Serikat dan TPP tersebut ternyata tidak sia-sia. Tiga negara

Asia Pasifik lainnya pun menyatakan intensinya untuk begabung dengan

perjanjian perdagagan ini, yaitu Meksiko, Kanada, dan Jepang. Perdana Menteri

Kanada, Stephen Harper, mengatakan bahwa mereka telah melihat garis besar

yang telah dibuat oleh TPP dan sesuai dengan Kanada, sehingga membuat mereka

tertarik untuk bergabung dengan kerjasama ekonomi tersebut. Menteri Ekonomi

Meksiko juga menyampaikan bahwa mereka akan mulai melakukan konsultasi

agar bisa segera bergabung dengan kerjasama tersebut. Jepang yang merupakan

negara ekonomi terbesar ketiga juga menyampaikan hal yang serupa (Garibian,

Pablo dan Younglai 2011:n.h).

Tentunya hal tersebut merupakan suatu kesuksesan tersendiri bagi Amerika

Serikat karena kepentingan nasionalnya telah terpenuhi. Seperti yang disampaikan

oleh presiden Amerika Serikat dalam suatu pidato setelah pelaksanaan APEC

2011:

“I’d note that we also made a lot of progress increasing trade on the

sidelines of APEC. As I announced yesterday (13 Nov 2011), the United

States and our eight partners reached the broad outlines of an agreement

on the Trans pacific Partnership. And today I’m pleased that Japan,

Canada and Meksiko have now expressed an interest in this effort

(Halperin 2011:n.h).”

“Saya akan mencatat bahwa kami juga membuat banyak kemajuan

peningkatan perdagangan di sela-sela APEC. Seperti yang saya

mengumumkan kemarin (13 Nov 2011), Amerika Serikat dan delapan

mitra kami mencapai garis besar kesepakatan TPP. Dan sekarang saya

senang bahwa Jepang, Kanada dan Meksiko telah menyatakan minat

dalam upaya ini.”

Page 75: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

62

Terpenuhinya kepentingan nasional Amerika Serikat tersebut, akan memberikan

keuntungan bagi negara itu dalam hal perekonomian. Pakar ekonomi kongres Amerika

Serikat Brock R. Williams (2012) melaporkan kepada anggota kongres bahwa

bergabungnya Jepang, Kanada, dan Meksiko di TPP akan meningkatkan signifikansi

ekonomi institusi tersebut secara umum dan Amerika Serikat secara khusus. Hal ini

dikarenakan ketiga negara tersebut merupakan partner utama perdagangan Amerika

Serikat (7). TPP yang awalnya hanya beranggotakan 9 negara, mewakili 5% dari total

market share Amerika Serikat, namun jika tiga negara lainnya bergabung, meningkatkan

market share barang negara tersebut menjadi 36%, seperti yang terlihat pada gambar

IV.B.1 (Williams 2013:7).

Gambar IV.B.1 Market Share Amerika Serikat Tahun 2011

Sumber: Williams, Trans-Pacific Partnership (TPP) Countries: Comparative

Trade and Economic Analysis, Congressional Research Service, 2013

2. Mengundang Negara Lain untuk Bergabung dengan TPP

Upaya efektif dan efisien lain yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat

untuk menambah keanggotaan TPP adalah dengan mengajak negara yang belum

Page 76: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

63

bergabung dengan proses negosiasi tersebut secara langsung. Amerika telah

mengajak beberapa negara anggota APEC untuk bergabung dengan TPP,

diantaranya Korea Selatan pada tahun 2011 dan Indonesia pada tahun 2011 dan

2013.

a. Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara anggota APEC yang termasuk

dalam kategori developed country dan mempunyai perekonomian kuat. Pada

tahun 2012, negara ini mempunyai pendapatan negara (GDP) terbesar ke 15 di

dunia dengan pendapatan $ 1,12 triliyun (The World Bank 2013:n.h). Negara ini

juga merupakan pemain utama dalam perdagangan internasional, terbukti dari

data WTO bahwa pada tahun 2011 korea utara merupakan negara pengeskpor dan

pengimpor terbesar ke 5 di dunia (World Trade Organization 2013:n.h). Sehingga

dengan potensi yang dimiliki oleh Korea Selatan, membuat Amerika Serikat

tertarik untuk mengajaknya mengikuti proses negosiasi TPP.

Amerika Serikat secara official telah meminta Korea Selatan untuk

bergabung dengan TPP sejak tahun 2011. Namun saat itu Korea Selatan masih

belum menyatakan diri tertarik bergabung, karena ingin menuntaskan terlebih

dahulu negosiasi perdagangan bebas bilateral antara Amerika Serikat dan Korea

(yang saat itu masih berada dalam proses negosiasi antara kedua negara tersebut)

dan ingin mempelajari dahulu mengenai TPP (The Dong-A Ilbo 2011:n.h).

Akhirnya pada 15 Maret 2012 perjanjian perdagangan bebas bilateral antara

Amerika Serikat dan Korea Selatan berhasil dibuat, dan sudah mulai mengkaji

kemungkinan untuk bergabung dengan TPP atas ajakan Amerika Serikat.

Page 77: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

64

Walaupun tertarik untuk bergabung, Korea Selatan saat ini belum mengeluarkan

keputusan mengenai keikutsertaannya di TPP (Mundy 2013:n.h)

b. Indonesia

Indonesia merupakan developing country yang memiliki perekonomian

yang besar. Hal ini terbukti dengan pendapatan negara ini terbesar ke 18 di dunia

dengan pendapatan $878,2 milyar pada tahun 2012. Negara ini juga termasuk

kedalam 20 besar negara pengekspor dan pengimpor di dunia (World Trade

Organization 2013: n.h) Indonesia juga negara di kawasan Asia Pasifik dan

anggota forum APEC.

Pada pertemuan APEC 2011, Amerika Serikat mengajak Indonesia secara

langsung untuk bergabung dengan negoasisi TPP. Namun Indonesia tidak

langsung menerima tawaran tersebut karena negara ini ingin lebih berhati-hati

sebelum bergabung dengan suatu perjanjian perdagangan. Seperti yang dikatakan

oleh presiden Indonesia Susilo Bambang Yodhoyono:

"Saya penganut free and fair trade. Maka saat banyak yang mengajak

free trade, saya sangat hati-hati. Free trade yang dikelola baik, bisa

mendatangkan manfaat luar biasa. Belajar pengalaman lalu, saya tidak

suka bila setelah UU free trade disahkan timbul masalah, seperti ada

elemen yang tidak siap (Hertanto 2011)"

Pada Juni 2013, Amerika Serikat yang saat itu diwakili dewan bisnis US-

ASEAN dan eksekutif kamar dagang Amerika Serikat mendatangi istana negara

Indonesia untuk melobi negara tersebut agar bersedia ikut dalam proses negosiasi

TPP (the Jakarta Post 2013: n.h). Namun hingga saat ini, Indonesia belum

menyatakan diri secara resmi untuk ingin bergabung dengan TPP.

Page 78: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada bab-bab sebelumnya dari skripsi ini, dapat

disimpulkan bahwa Amerika Serikat telah mengeluarkan beberapa upaya dan

kebijakan untuk memenuhi kepentingan ekonominya melalui Trans Pacific

Partnership (TPP). Upaya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat

adalah pertama, mengusulkan kepentingan nasionalnya dalam proses negosiasi

dan kedua, mengupayakan penambahan sumberdaya atau anggota TPP.

Amerika Serikat mengusulkan kepentingan nasionalnya agar dimasukkan

dalam kesepakatan TPP. Poin-poin kepentingan nasional yang diusulkan tersebut

berdasarkan kepada sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar dalam

perekonomian dan kemakmuran Amerika Serikat seperti akses pasar, jasa

keuangan, investasi, intellectual property, dan lingkungan. TPP memberikan

kesempatan yang besar bagi Amerika Serikat untuk melakukan upaya tersebut,

dikarenakan saat ini TPP masih berada dalam proses negosiasi.

Selain itu, Amerika Serikat juga berupaya agar sumberdaya atau jumlah

keanggotaan di TPP bertambah. Penambahan anggota TPP merupakan hal penting

bagi Amerika Serikat, mengingat TPP hanya beranggotakan sembilan negara

hingga tahun 2010. Ditambah negara ini sudah memiliki perjanjian perdagangan

Page 79: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

66

bebas bilateral dengan empat dari sembilan negara tersebut. Sehingga Amerika

Serikat tidak bisa maksimal memperoleh keuntungan dari TPP tersebut.

Agar sumberdaya TPP bertambah, Amerika Serikat telah melakukan

beberapa upaya dan mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu menawarkan

insentif yang dimiliki oleh TPP kepada negara anggota APEC dan mengundang

negara lain untuk bergabung dengan TPP. Insentif yang ditawarkan oleh Amerika

Serikat tersebut disampaikan secara tersirat saat negara tersebut menjadi host

economy APEC pada tahun 2011.

Amerika Serikat yang saat itu mempunyai wewenang untuk menentukan

topik prioritas forum APEC 2011, mengarahkan pembahasan forum yang

beranggotakan negara-negara kawasan Asia Pasifik tersebut ke TPP. Sehingga

TPP menjadi highlight pada saat itu. Hasilnya, Jepang, Kanada, dan Meksiko

menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan TPP, dan pakar ekonomi

Amerika Serikat mengatakan bahwa dengan bergabungnya tiga negara tersebut

memberikan signifikansi ekonomi TPP bagi Amerika Serikat.

Selain itu, Amerika Serikat juga telah mencoba menambah keanggotaan

TPP dengan mengajak secara langsung negara lain untuk bergabung, diantaranya

Korea Selatan dan Indonesia. Namun hingga saat ini kedua negara tersebut belum

memberikan keputusan mengenai keikutsertaan mereka di TPP.

Amerika Serikat perlu memenuhi kepentingan ekonominya dikarenakan

negara tersebut mengalami kemunduran ekonomi akibat krisis finansial yang

terjadi sejak tahun 2007. Kemunduran tersebut ditandai dengan terjadinya resesi

Page 80: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

67

setelah tahun 2008, banyaknya pengangguran, menurunnya nilai ekspor dan

impor, dan sebagainya.

B. Saran

Pembahasan mengenai Amerika Serikat, kawasan Asia Pasifik, dan Trans

Pacific Partnership merupakan pembahasan yang penting dan menarik untuk

dibahas. Beberapa saran yang perlu disampaikan untuk penelitian berikutnya

terkait pembahasan ini pertama, gunakanlah data primer jika ingin meneliti

pembahasan ini, karena untuk mendapatkannya cukup mudah. Kedua, agar

penelitian terkait Amerika Serikat dan Trans Pacific Partnership semakin

sempurna, telitilah pembahasan ini ketika proses negosiasi perdagangan ini

selesai, misalnya peran TPP dalam mereduksi sindrom noodle bowl di kawasan

Asia Pasifik, efek perjanjain TPP kepada negara anggota, dan sebagainya. Ketiga,

pantau reaksi aktor non-TPP atas kemunculan TPP ini.

Page 81: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

ix

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Akademik, Tim P. P. 2012. Panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan

Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Baldwin, Richard E. 2008. “The East Asian Noodle Bowl Syndrome.” Pp. 45-79

in East Asia's Economic Integration: Progress and Benefit, edited by

Daisuke Hiratsuka and Fukunari Kimura. New York: PALGRAVE

MACMILLAN.

Bergsten, C. F. 2005. “A New Foreign Policy for the United States.” Pp. 3-61 in

The United States and The World Economy. Washington DC: Institute for

International Economics.

Burchill, Scott. 2005. The National Interest in International Relations Theory.

Palgrave Macmillan.

Carlsnaes, Walter. 2008. “Actors, structures, and foreign policy analysis.” h.120-

121 di Foreign policy: theories, actors, cases. Oxford University Press.

-----------, Scott, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew

Paterson, Christian Reus-Smit dan Jacqui True. 2005. Theories of

international relations. 3rd

ed. New York: Palgrave Macmillan.

Cossa, Ralph A., Brad Glosserman, Michael A. McDevitt, Nirav Patel, James

Przystup, Brad Roberts. 2009. The United States and the Asia-Pacific

Region: Security Strategy for the Obama Administration. Washington

DC: CNAS.

Dunne, Tim, Milja Kurki, and Steve Smith, eds. 2007. International Relations

Theories. New York, New York: Oxford University Press.

Evenett, Simon J., Mia Mikic, dan Ravi Ratnayake. 2009. Trade-led Growth: A

Sound Strategy for Asia. New York: United Nations Economic and

Social Commission for Asia and the Pacific.

Friedman, Michael J., ed. 2012. Outline of the U.S. Economy. 2012th

ed.

Washington DC: United States Department of States.

Page 82: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

x

Goldstein, Joshua S. Dan Jon C. Pevehouse. 2010. International Relations. New

Jersey: Pearson.

Hendrarsono, Emy Susanti. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT Kencana.

Holsti, K.J. 1992. International Politics: A framework for Analysis. 6th

ed. New

Jersey: Prentice-Hall International.

Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in Focus. 2012.

Washigton D.C.: U.S. Department of Commerce.

Keohane, Robert O. 1989. “Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World

Politics.” Pp. 1-20 in International Institutions and State Power, edited

by Robert O. Keohane. Boulder, Nevada: Westview Press.

----------, Robert O. 2005. After hegemony: Cooperation and discord in the world

political economy. Princeton University Press.

Kuriyama, Carlos. 2011. The Mutual Usefulness between APEC and TPP.

Singapore: APEC.

Love, Patrick dan Lattimore Ralph. 2009. OECD Insights International Trade

Free, Fair and Open?: Free, Fair and Open?. OECD Publishing.

Robinson, James A. 2008. “the Latin America Equilibrium.” Pp. 161-193 in

Falling Behind: Explaining the Development Gap Between Latin

America and the United States, edited by Francis Fukuyama. New York:

Oxford University Press.

Rosenau, James N. 1969. International Politics and Foreign Policy, a Reader in

Research and Theory. New York: Macmillan Publishing.

Rosenau, James N. 2006. The Study of World Politics. New York: Routledge.

Snidal, Duncan 2002. “Rational Choice and International Relations.” Pp. 99-127

in Handbook of International Relations. London: SAGE Publications

Ltd.

Smith, Steve, Amelia Hadfield, and Timothy Dunne, eds. 2008. Foreign policy:

theories, actors, cases. Oxford University Press.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Usman, Husaini dan Akbar Purnomo Setiady. 2009. Metodologi Penelitian Sosial.

Jakarta: PT Bumi Aksara.

Page 83: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xi

What is Intellectual Property. Switzerland: World Intellectual Property

Organization.

2. Jurnal

Arrafat, Muhammad R. 2009. Tesis: Faktor Penyebab Krisis Finansial Global

2008 Serta Ekses Krisis Terhadap Tatanan Ekonomi Global. Jakarta:

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Program Pasca Sarjana

Universitas Indonesia.

Baldwin, Richard E. 2007. “Managing the Noodle Bowl:The fragility of East

Asian Regionalism.” Asian Developement Bank: Working Paper Series

on Regional Economic Integration 7.

Clinton, Hillary. 2011. “America's Pacific Century.” Foreign Policy, November.

Elms, Deborah. 2009. “From the P4 to the TPP: Explaining Expansion Interests in

the Asia‐Pacific.” United Nations Economic and Social Commission for

Asia and the Pacific.

Elms, Deborah d. C. L. L. 2012. “The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP)

Negotiations: Overview and Prospects.” Rajaratnam School of

International Studies 232.

Fergusson, Ian F. dan Bruce Vaughn. 2011. “The Trans-Pacific Partnership

Agreement.” Congressional Research Service R40502:1-18.

Fergusson, Ian F., William H. Cooper, Remy Jurenas dan Brock R. Williams.

2012. “The Trans-Pacific Partnership Negotiations and Issues for

Congress.” Congressional Research Service R42694:1-50.

Galbraith, James K. dan Jiaqing Lu. 2000. “Sustainable Development and the

Open-Door Policy in China.” UTIP Working Paper 6:1-19.

Lewis, Meredith K. 2011. “the Trans-Pacific Partnership: New Paradigm of Elf in

Sheep Clothing?” Boston College International & Comparative Law

Review 34:27:27-52.

Jickling, Mark. 2009. “Causes of the Financial Crisis.” Congressional Research

Service R40173:CRS2-7.

Kawai, Masahiro dan Ganeshan Wignaraja. 2009. “The Asian “Noodle Bowl”: Is

It Serious for Business?” Asian Developement Bank Institute 136.

Marshall, John. 2009. “The Financial Crisis in the US: Key Events, Causes and

Responses.” House of Commons Research Paper 09/34:1-49.

Page 84: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xii

Nanto, Dick K. 2009. “The Global Financial Crisis: Analysis and Policy

Implications.” Congressional Research Service RL34742:1-151.

Petri, Peter A., Michael G. Plummer dan Fan Zhai. 2011. “The Trans-Pacific

Partnership and Asia-Pacific Integration: A Quantitative Assessment.”

East-West Center Working Paper Economic Series 119:1-70.

Williams, Brock R. 2012. “Trans-Pacific Partnership (TPP) Countries:

Comparative Trade and Economic Analysis.” Congressional Research

Service R42344:1-34.

----------. 2013. “Trans-Pacific Partnership (TPP) Countries: Comparative Trade

and Economic Analysis.” Congressional Research Service R42344:1-34.

3. Website

Asia Pacific Economic Cooperation. 1994. “1994 Leaders' Declaration, Bogor

Declaration - APEC Economic Leaders' Declaration of Common

Resolve.” Diunduh 25 Juni 2013 (http://www.apec.org/Meeting-

Papers/Leaders-Declarations/1994/1994_aelm.aspx).

----------. 2013. “About APEC.” Diunduh 25 Juni 2013

(http://www.apec.org/About-Us/About-APEC.aspx).

----------. 2013. “Achievement and Benefit.” Diunduh 29 Juni 2013

(http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Achievements-and-

Benefits.aspx).

----------. 2013. “What is Asia-Pacific Economic Cooperation?” Diunduh 29 Juni

2013 (http://apec.org/About-Us/About-APEC.aspx).

----------. 2010. “2010 Leaders' Declaration Yokohama Declaration - The

Yokohama Vision - Bogor and Beyond.” Diunduh 10 Oktober 2013

(http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-

Declarations/2010/2010_aelm.aspx).

----------. 2013. “How APEC Operates.” Diunduh 10 Oktober 2013

(http://www.apec.org/about-us/how-apec-operates.aspx).

BBC News. 2008. “Timeline: Sub-prime losses.” Diunduh 20 Agustus 2013

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7096845.stm).

----------. 2009. “Timeline: Credit crunch to downturn.” Diunduh 26 September

2013 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/7521250.stm).

CNN. 2011. “Obama pushes trans-Pacific trade deal at APEC.” Diunduh 10

Oktober 2013 (http://edition.cnn.com/2011/11/12/politics/obama-apec/).

Page 85: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xiii

Edmund L. Andrews dan Jeremy W. Peters. 2007. “Markets Soar After Fed Cuts

Key Rate by a Half Point.” The New York Times. Diunduh 26

September 2013 (http://www.nytimes.com/2007/09/18/business/18cnd-

fed.html).

Foreign Affair and Trade of New Zealand. 2012. “History Trans-Pacific Strategic

Economic Partnership Agreement, Understanding the P4 - The original

P4 agreement.” Diunduh 2013 Juli 13 (http://www.mfat.govt.nz/Trade-

and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-

Pacific/0-history.php).

Frangos, Alex dan Elizabeth Willamson. 2010. “Interest Builds in Pacific Trade

Zone.” The Wall Street Journal. Diunduh 07 Oktober 2013

(http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704011904575538003

964028436.html).

Garibian, Pablo dan Rachelle Younglai. 2011. “Canada, Mexico ask to join pan-

Pacific trade talks.” Reuters. Diunduh 10 Oktober 2013

(http://www.reuters.com/article/2011/11/14/us-apec-canada-tpp-

idUSTRE7AC12B20111114).

Global Post. 2013. “S. Korea considering joining TPP: report.” Diunduh 16

Okotber 2013 (http://www.globalpost.com/dispatch/news/kyodo-news-

international/130909/s-korea-considering-joining-tpp-report).

Gordon, Bernard K. 2012. “Trading Up in Asia: Why the United States Needs the

Trans-Pacific Partnership.” Foreign Affairs. Diunduh 09 Agustus 2013

(http://www.foreignaffairs.com/articles/137727/bernard-k-

gordon/trading-up-in-asia).

Halperin, Mark. 2011. “TRANSCRIPT: President Obama’s APEC Press

Conference.” Time The Page. Diunduh 10 Oktober 2013

(thepage.time.com/2011/11/14/transcript-president-obamas-apec-press-

conference/).

Hertanto, Luhur. 2011. “SBY Tak Langsung Percaya Ajakan Obama Masuk

'TPP'.” Detik Finance. Diunduh 16 Oktober 2013

(http://finance.detik.com/read/2011/11/14/213252/1767330/4/sby-tak-

langsung-percaya-ajakan-obama-masuk--tpp-).

Hiebert, Murray, Meredith Broadbent, dan Lindsay Ross. 2012. “The Significance

of the Trans-Pacific Partnership Negotiations.” Center for Strategic and

International Studies. Diunduh 2013 Juni 24

(http://csis.org/publication/significance-trans-pacific-partnership-

negotiations).

Page 86: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xiv

IIP Digital. 2011. “APEC 2011 Concludes.” Diunduh 10 Oktober 2013

(http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/mobile/2011/03/20110315155

7218.356571e-05.html).

Information about APEC 2007. 2007. “The Importance of APEC.” Diunduh 10

Oktober 2013 (http://www.apec2007.org/importance.htm).

Isidore, Chris. 2008. “Fed: Emergency cut.” CNN Money. Diunduh 26 September

2013 (http://money.cnn.com/2008/10/08/news/economy/fed_move/).

Kennan, Terry. 2012. “$12,8 Trilliun Wiped out in four years.” New York Post.

Diunduh 08 April 2012 (http://www.nypost.com/p/news/business/-

item_gOMb4C8vOot8JNpadWPktN).

Kusuma, Sid H. 2007. “Memahami Subprime Mortgage AS.” Detik Finance.

Diunduh 20 Agustus 2013

(http://finance.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/0

3/time/102208/idnews/824757/idkanal/6).

Mundy, Simon. 2013. “South Korea warms to idea of joining TPP trade group.”

Financial Times. Diunduh 18 November 2013

(http://www.ft.com/cms/s/0/e675c4d8-3c85-11e3-a8c4-

00144feab7de.html).

New Zealand, Brunei Darussalam, Singapore, dan Chili. 2005. “Trans-Pacific

Strategic Economic Partnership Agreement.” Trans-Pacific Strategic

Economic Partnership Agreement. Diunduh 25 Juli 2013

(http://www.sice.oas.org/Trade/CHL_Asia_e/TransPacific_ text_e.asp).

Office of the United State Trade Representative. 2011. “Joint Statement From

Trans-Pacific Partnership Ministers Meeting on Margins of APEC in Big

Sky, Montana.” Diunduh 10 Oktober 2013 (http://www.ustr.gov/about-

us/press-office/press-releases/2011/may/joint-statement-trans-pacific-

partnership-ministers-me).

----------. 2008. “Schwab Statement on launch of the U.S. Negotiations to join the

Trans- Pacific Strategic Economic Partnership Agreement.” Diunduh 06

September 2013

(http://www.ustr.gov/Document_Library/Press_Releases/2008/Septembe

r/Schwab_Stateme).

----------. 2008. “United States to Join Sectoral Negotiations with Four Asia-

Pacific Countries Will Explore Participation in Broader Strategic

Partnership Agreement.” Diunduh 20 Februari 2013

(http://www.ustr.com).

Page 87: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xv

----------. 2009. “Increasing U.S. Exports, Creating American Jobs: Engagement

with the Trans-Pacific Partnership.” Diunduh 20 Agustus 2013

(http://www.ustr.gov/about-us/press-

office/blog/2009/november/increasing-us-exports-creating-american-

jobs-engagement-tra).

----------. 2009. “USTR Ron Kirk Remarks On Trans-Pacific Partnership

Negotiations.” Diunduh 03 Oktober 2013 (http://www.ustr.gov/about-

us/press-office/press-releases/2009/december/ustr-ron-kirk-remarks-

trans-pacific-partnership-n).

----------. 2011. “APEC USA 2011” Diunduh 10 Oktober 2013

(http://www.ustr.gov/apec2011).

----------. 2011. “Outlines of the Trans Pacific Partnership Agreement” Diunduh

10 Oktober 2013 (http://www.ustr.gov/apec2011).

----------. 2013. “Benefits of Trade.” Diunduh 18 Agustus 2013

(http://www.ustr.gov/about-us/benefits-trade).

----------. 2013. “Trans Pacific Partnership Frequently Asked Question.” Diunduh

24 Juni 2013 (http://www.ustr.gov/sites/default/files/TPPFAQ.pdf).

----------. 2013. “U.S. - Korea Free Trade Agreement.” Diunduh 26 September

2013 (http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-

agreements/korus-fta).

----------. 2011. “Deputy USTR Updates on TPP.” Diunduh 20 Agustus 2013

(http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-

releases/2011/october/deputy-ustr-updates-tpp).

Qomariah, Nurul. 2009. “Kronologi dan Latar Belakang Krisis Finansial Global.”

Detik Finance. Diunduh 20 Agustus 2013

(http://finance.detik.com/read/2009/04/15/120601/1115753/5/kronologi-

dan-latar-belakang-krisis-finansial-global).

Representative, Office o. t. U. S. T. 2008. “Schwab Statement on launch of the

U.S. Negotiations to join the Trans-Pacific Strategic Economic

Partnership Agreement.” Office of the United States Trade

Representative. Diunduh 15 Maret 2013 (http://www.ustr.gov/schwab-

statement-launch-us-negotiations-join-trans-pacific-strategic-economic-

partnership-agreement).

----------. 2011. “Office of the United States Trade Representative.” The United

States in the Trans-Pacific Partnership. Diunduh 15 Maret 2013

(http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-

sheets/2011/november/united-states-trans-pacific-partnership).

Page 88: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xvi

----------. 2013. “Economy and Trade.” Office of the United States Trade

Representative. Diunduh 07 Maret 2013 (http://www.ustr.gov/trade-

topics/economy-trade).

Sean Spicer dan Gretchen Hamel. 2008. “United States to Join Sectoral

Negotiations with Four Asia-Pacific Countries, Will Explore

Participation in Broader Strategic Partnership Agreement.” Office of the

United States Trade Representatives. Diunduh 02 September 2013

(http://www.ustr.gov).

Solís, Mireya. 2012. “Don't Let the Trans-Pacific Partnership Fade.” Brookings.

Diunduh 10 Oktober 2013

(http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/09/12-trans-pacific-

partnership-solis).

The Dong-A Ilbo. 2011. “US requests Korea’s joining of regional FTA.” Diunduh

16 Oktober 2013

(http://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=020000&biid=20111

21816208).

the Jakarta Post. 2013. “US-ASEAN Businessmen Lobby Indonesia on TPP.”

Diunduh 16 Oktober 2013

(http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/25/us-asean-businessmen-

lobby-indonesia-tpp.html).

the White House. 2011. “APEC: Fact Sheet on 19th Annual Leaders Meeting

Outcomes Creating Jobs, Growth, and Economic Opportunity with

AELM Declaration & Annexes.” Diunduh 20 Oktober 2013

(http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/13/apec-fact-sheet-

19th-annual-leaders-meeting-outcomes-creating-jobs-growt).

The World Bank. 2013. “GDP Data.” Diunduh 25 Juni 2013

(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries).

----------. 2013. “GDP Growth Data.” Diunduh 25 Juni 2013

(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries).

----------. 2013. “GDP Ranking.” Diunduh 10 Oktober 2013

(http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table).

----------. 2013. “Total Population Data.” Diunduh 25 Juni 2013

(http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/countries/1W?displa

y=default).

White, Tyler. 2008. “U.S. Foreclosure Activity Increases 75 Percent in 2007.”

RealtyTrac. Diunduh 20 Agustus 2013

Page 89: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

xvii

(http://www.realtytrac.com/content/press-releases/us-foreclosure-

activity-increases-75-percent-in-2007-3604).

World Trade Organization. 2013. “International Trade and Market Access Data.”

Diunduh 19 Agustus 2013

(http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=W

TO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=

----------. 2013. “Republic of Korea.” Diunduh 10 Oktober 2013

(http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Languag

e=E&Country=BD%2cIN%2cID%2cKR%2cUS%2cTH).

----------. 2013. “Taiwan Trade Profil.” Diunduh 25 Juni 2013

(http://stat.wto.org/CountryProfiles/).

----------. 2013. “Understanding the WTO: the Doha Agenda.” Diunduh 26

September 2013

(http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/doha1_e.htm).

----------. 2013. “Understanding the WTO: What We Do.” Diunduh 26 September

2013 (http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_e.htm).

Yani, Yanyan M. D. . M. . P. D. 2007. “Politik Luar Negeri.” Universitas

Padjajaran. Diunduh 02 April 2013 (http://pustaka.unpad.ac.id/wp-

content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf).

Yulisman, Linda. 2011. “TPP: A Question of Competitiveness for Indonesia.” the

Jakarta Post. Diunduh 20 Oktober 2013

(http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/26/tpp-a-question-

competitiveness-indonesia.html).

Page 90: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

06/01/2014 Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement | Office of the United States Trade Representative

www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partnership-agreement 1/5

Office of the United States Trade RepresentativeExecutive Office of the President

Home › About Us › Press Office › Fact Sheets › 2011 › November

Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement

On November 12, 2011, the Leaders of the nine Trans-Pacific Partnership countries – Australia, Brunei Darussalam, Chile,

Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, and the United States – announced the achievement of the broad

outlines of an ambitious, 21st-century Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement that will enhance trade and investment

among the TPP partner countries, promote innovation, economic growth and development, and support the creation and

retention of jobs.

Trans-Pacific Partnership Leaders Statement

FACT SHEET: The United States in the Trans-Pacific Partnership

Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement

2013 Trans-Pacific Partnership (TPP) Trade Ministers' Report to Leaders

2011 Trans-Pacific Partnership (TPP) Trade Ministers’ Report to Leaders

Remarks by President Barack Obama in Meeting with Trans-Pacific Partnership

ENHANCING TRADE AND INVESTMENT, SUPPORTING JOBS, ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT:

OUTLINES OF THE TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT

On November 12, 2011, the Leaders of the nine Trans-Pacific Partnership countries – Australia, Brunei Darussalam,

Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, and the United States – announced the achievement of the

broad outlines of an ambitious, 21st-century Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement that will enhance trade and

investment among the TPP partner countries, promote innovation, economic growth and development, and support the

creation and retention of jobs.

The agreement’s broad framework is as follows:

Key Features

In reporting to Leaders on the achievement of the broad outlines of an agreement, the Trade Ministers identified five

defining features that will make TPP a landmark, 21st-century trade agreement, setting a new standard for global trade

and incorporating next-generation issues that will boost the competitiveness of TPP countries in the global economy.

o Comprehensive market access: to eliminate tariffs and other barriers to goods and services trade and

investment, so as to create new opportunities for our workers and businesses and immediate benefits for our

consumers.

o Fully regional agreement: to facilitate the development of production and supply chains among TPP members,

supporting our goal of creating jobs, raising living standards, improving welfare and promoting sustainable growth

in our countries.

o Cross-cutting trade issues: to build on work being done in APEC and other fora by incorporating in TPP four new,

cross-cutting issues. These are:

- Regulatory coherence. Commitments will promote trade between the countries by making trade among

them more seamless and efficient.

Page 91: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

06/01/2014 Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement | Office of the United States Trade Representative

www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partnership-agreement 2/5

- Competitiveness and Business Facilitation. Commitments will enhance the domestic and regional

competitiveness of each TPP country’s economy and promote economic integration and jobs in the region,

including through the development of regional production and supply chains.

- Small- and Medium-Sized Enterprises. Commitments will address concerns small- and medium-sized

enterprises have raised about the difficulty in understanding and using trade agreements, encouraging

small- and medium-sized enterprises to trade internationally.

- Development. Comprehensive and robust market liberalization, improvements in trade and investment

enhancing disciplines, and other commitments, including a mechanism to help all TPP countries to effectively

implement the Agreement and fully realize its benefits, will serve to strengthen institutions important for

economic development and governance and thereby contribute significantly to advancing TPP countries’

respective economic development priorities.

o New trade challenges: to promote trade and investment in innovative products and services, including related to

the digital economy and green technologies, and to ensure a competitive business environment across the TPP

region.

o Living agreement: to enable the updating of the agreement as appropriate to address trade issues that emerge

in the future as well as new issues that arise with the expansion of the agreement to include new countries.

Scope

• The agreement is being negotiated as a single undertaking that covers all key trade and trade-related areas. In

addition to updating traditional approaches to issues covered by previous free trade agreements (FTAs), the TPP

includes new and emerging trade issues and cross-cutting issues.

• More than twenty negotiating groups have met over nine rounds to develop the legal texts of the agreement and

the specific market access commitments the TPP countries will make to open their markets to each others’ goods,

services, and government procurement.

• All of the nine countries also have agreed to adopt high standards in order to ensure that the benefits and

obligations of the agreement are fully shared. They also have agreed on the need to appropriately address

sensitivities and the unique challenges faced by developing country members, including through trade capacity

building, technical assistance, and staging of commitments as appropriate.

• A set of new, cross-cutting commitments are intended to reduce costs, enable the development of a more

seamless trade flows and trade networks between TPP members, encourage the participation of small- and

medium-sized enterprises in international trade, and promote economic growth and higher living standards.

• The negotiating teams have proposed new commitments on cross-cutting issues in traditional chapters and also

have made substantial progress toward agreement on separate, stand-alone commitments to address these

issues.

Legal Texts

• The negotiating groups have developed consolidated legal text in virtually all negotiating groups. In some areas,

text is almost complete; in others, further work is needed to finalize text on specific issues. The texts contain

brackets to indicate where differences remain.

• The legal texts will cover all aspects of commercial relations among the TPP countries. The following are the

issues under negotiation and a summary of progress.  

o Competition. The competition text will promote a competitive business environment, protect consumers,

and ensure a level playing field for TPP companies. Negotiators have made significant progress on the text,

which includes commitments on the establishment and maintenance of competition laws and authorities,

procedural fairness in competition law enforcement, transparency, consumer protection, private rights of

action and technical cooperation.

Page 92: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

06/01/2014 Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement | Office of the United States Trade Representative

www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partnership-agreement 3/5

o Cooperation and Capacity Building. The TPP countries agree that capacity building and other forms of

cooperation are critical both during the negotiations and post-conclusion to support TPP countries’ ability to

implement and take advantage of the agreement. They recognize that capacity building activities can be an

effective tool in helping to address specific needs of developing countries in meeting the high standards the

TPP countries have agreed to seek. In this spirit, several cooperation and capacity building activities have

already been implemented in response to specific requests and additional activities are being planned to

assist developing countries in achieving the objectives of the agreement. The TPP countries also are

discussing specific text that will establish a demand-driven and flexible institutional mechanism to effectively

facilitate and cooperation and capacity building assistance after the TPP is implemented.

o Cross-Border Services. TPP countries have agreed on most of the core elements of the cross-border

services text. This consensus provides the basis for securing fair, open, and transparent markets for services

trade, including services supplied electronically and by small- and medium-sized enterprises, while

preserving the right of governments to regulate in the public interest.

o Customs. TPP negotiators have reached agreement on key elements of the customs text as well as on the

fundamental importance of establishing customs procedures that are predictable, transparent and that

expedite and facilitate trade, which will help link TPP firms into regional production and supply chains. The text

will ensure that goods are released from customs control as quickly as possible, while preserving the ability

of customs authorities to strictly enforce customs laws and regulations. TPP countries also have agreed on

the importance of close cooperation between authorities to ensure the effective implementation and operation

of the agreement as well as other customs matters.

o E-Commerce. The e-commerce text will enhance the viability of the digital economy by ensuring that

impediments to both consumer and businesses embracing this medium of trade are addressed. Negotiators

have made encouraging progress, including on provisions addressing customs duties in the digital

environment, authentication of electronic transactions, and consumer protection. Additional proposals on

information flows and treatment of digital products are under discussion.

o Environment. A meaningful outcome on environment will ensure that the agreement appropriately

addresses important trade and environment challenges and enhances the mutual supportiveness of trade

and environment. The TPP countries share the view that the environment text should include effective

provisions on trade-related issues that would help to reinforce environmental protection and are discussing

an effective institutional arrangement to oversee implementation and a specific cooperation framework for

addressing capacity building needs. They also are discussing proposals on new issues, such as marine

fisheries and other conservation issues, biodiversity, invasive alien species, climate change, and

environmental goods and services.

o Financial Services. The text related to investment in financial institutions and cross-border trade in financial

services will improve transparency, non-discrimination, fair treatment of new financial services, and

investment protections and an effective dispute settlement remedy for those protections. These commitments

will create market-opening opportunities, benefit businesses and consumers of financial products, and at the

same time protect the right of financial regulators to take action to ensure the integrity and stability of financial

markets, including in the event of a financial crisis.

o Government Procurement. The text of the Government Procurement Chapter will ensure that procurement

covered under the chapter is conducted in a fair, transparent, and non-discriminatory manner. The TPP

negotiators have agreed on the basic principles and procedures for conducting procurement under the

chapter, and are developing the specific obligations. The TPP partners are seeking comparable coverage of

procurement by all the countries, while recognizing the need to facilitate the opening of the procurement

markets of developing countries through the use of transitional measures.

o Intellectual Property. TPP countries have agreed to reinforce and develop existing World Trade Organization

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) rights and obligations to ensure an

effective and balanced approach to intellectual property rights among the TPP countries. Proposals are under

discussion on many forms of intellectual property, including trademarks, geographical indications, copyright

Page 93: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

06/01/2014 Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement | Office of the United States Trade Representative

www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partnership-agreement 4/5

and related rights, patents, trade secrets, data required for the approval of certain regulated products, as well

as intellectual property enforcement and genetic resources and traditional knowledge. TPP countries have

agreed to reflect in the text a shared commitment to the Doha Declaration on TRIPS and Public Health.

o Investment. The investment text will provide substantive legal protections for investors and investments of

each TPP country in the other TPP countries, including ongoing negotiations on provisions to ensure non-

discrimination, a minimum standard of treatment, rules on expropriation, and prohibitions on specified

performance requirements that distort trade and investment. The investment text will include provisions for

expeditious, fair, and transparent investor-State dispute settlement subject to appropriate safeguards, with

discussions continuing on scope and coverage. The investment text will protect the rights of the TPP

countries to regulate in the public interest.  

o Labor. TPP countries are discussing elements for a labor chapter that include commitments on labor rights

protection and mechanisms to ensure cooperation, coordination, and dialogue on labor issues of mutual

concern. They agree on the importance of coordination to address the challenges of the 21st-century

workforce through bilateral and regional cooperation on workplace practices to enhance workers’ well-being

and employability, and to promote human capital development and high-performance workplaces.

o Legal Issues. TPP countries have made substantial progress on provisions concerning the administration

of the agreement, including clear and effective rules for resolving disputes and are discussing some of the

specific issues relating to the process. TPP countries also have made progress on exceptions from

agreement obligations and on disciplines addressing transparency in the development of laws, regulations,

and other rules. In addition, they are discussing proposals related to good governance and to procedural

fairness issues in specific areas.

o Market Access for Goods. The TPP countries have agreed to establish principles and obligations related to

trade in goods for all TPP countries that ensure that the market access that they provide to each other is

ambitious, balanced, and transparent. The text on trade in goods addresses tariff elimination among the

partners, including significant commitments beyond the partners’ current WTO obligations, as well as

elimination of non-tariff measures that can serve as trade barriers. The TPP partners are considering

proposals related to import and export licensing and remanufactured goods. Additional provisions related to

agricultural export competition and food security also are under discussion.

o Rules of Origin. TPP countries have agreed to seek a common set of rules of origin to determine whether a

product originates in the TPP region. They also have agreed that TPP rules of origin will be objective,

transparent and predictable and are discussing approaches regarding the ability to cumulate or use

materials from within the free trade area in order to make a claim that a product is originating. In addition, the

TPP countries are discussing the proposals for a system for verification of preference claims that is simple,

efficient and effective.

o Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS). To enhance animal and plant health and food safety and

facilitate trade among the TPP countries, the nine countries have agreed to reinforce and build upon existing

rights and obligations under the World Trade Organization Agreement on the Application of Sanitary and

Phytosanitary Measures. The SPS text will contain a series of new commitments on science, transparency,

regionalization, cooperation, and equivalence. In addition, negotiators have agreed to consider a series of

new bilateral and multilateral cooperative proposals, including import checks and verification. 

o Technical Barriers to Trade (TBT). The TBT text will reinforce and build upon existing rights and obligations

under the World Trade Organization Agreement on Technical Barriers, which will facilitate trade among the

TPP countries and help our regulators protect health, safety, and the environment and achieve other

legitimate policy objectives. The text will include commitments on compliance periods, conformity

assessment procedures, international standards, institutional mechanisms, and transparency. The TPP

countries also are discussing disciplines on conformity assessment procedures, regulatory cooperation,

trade facilitation, transparency, and other issues, as well as proposals that have been tabled covering specific

sectors.

o Telecommunications. The telecommunications text will promote competitive access for

Page 94: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

06/01/2014 Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement | Office of the United States Trade Representative

www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partnership-agreement 5/5

telecommunications providers in TPP markets, which will benefit consumers and help businesses in TPP

markets become more competitive. In addition to broad agreement on the need for reasonable network

access for suppliers through interconnection and access to physical facilities, TPP countries are close to

consensus on a broad range of provisions enhancing the transparency of the regulatory process, and

ensuring rights of appeal of decisions. Additional proposals have been put forward on choice of technology

and addressing the high cost of international mobile roaming.

o Temporary Entry. TPP countries have substantially concluded the general provisions of the chapter, which

are designed to promote transparency and efficiency in the processing of applications for temporary entry,

and ongoing technical cooperation between TPP authorities. Specific obligations related to individual

categories of business person are under discussion.

o Textiles and Apparel. In addition to market access on textiles and apparel, the TPP countries also are

discussing a series of related disciplines, such as customs cooperation and enforcement procedures, rules

of origin and a special safeguard.

o Trade Remedies. TPP countries have agreed to affirm their WTO rights and obligations and are considering

new proposals, including obligations that would build upon these existing rights and obligations in the areas

of transparency and procedural due process. Proposals also have been put forward relating to a transitional

regional safeguard mechanism.

Tariff Schedules and Other Market-Opening Packages

• The TPP tariff schedule will cover all goods, representing some 11,000 tariff lines. The nine countries also are

developing common TPP rules of origin, and are weighing proposals now for how to do this most effectively and

simply.

• Services and investment packages will cover all service sectors. To ensure the high-standard outcome the nine

countries are seeking, the TPP countries are negotiating on a “negative list” basis, which presumes

comprehensive coverage but allows countries to negotiate specific exceptions to commitments in specific service

sectors.

• Government procurement packages are being negotiated with each country seeking to broaden coverage to

ensure the maximum access to each others’ government procurement markets, while recognizing each others’

sensitivities.

Next Steps

• Leaders of the nine TPP countries have instructed negotiators to meet in early December, and at that time to

schedule additional negotiating rounds.

Of f ice of the United States Trade Representativ e • http://www.ustr.gov / • accessed on: Sun, 05 Jan 2014 22:21:04 -0500

Page 95: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

From: Andri Andri [mailto:[email protected]]

Sent: Tuesday, 25 June, 2013 10:48 AM

To: Carlos A. Kuriyama

Subject: Interview for Research

Dear Sir Carlos Kuriyama,

Allow me to introduce myself. My name is Andri, I am an International Relations Student in UIN

Jakarta, Indonesia. I am right now doing my last research for my undergraduate program.

I know you sir and get your email address from your great work (paper) and your research about

Trans Pacific Partnership and APEC.

Talking about my research, my research is also discuss about Trans-Pacific Partnership. I am trying to

find out what are the efforts of USA in order to fulfil its economic interest through Trans-Pacific

Partnership.

Honourable Sir Carlos Kuriyama,

Hereby I would like to ask for your willingness to be interviewed through email. Is it possible for me

to ask you some questions related to the USA and Trans Pacific Partnership?

Thank you very much for reading this email.

I look forward to hear the great news from you about your willingness, :)

Warmest Regards,

Dear Andri, Thanks for your message. If you have any questions about USA and the TPP, please go ahead, I will do my best to help you to the extent possible. Cheers, Carlos Carlos KURIYAMA (Mr) Senior Analyst, Policy Support Unit | APEC Secretariat Tel +65 6891 9407 | Mob +65 9827 3556 | Fax +65 6891 9419 35 Heng Mui Keng Terrace Singapore 119616 Visit us at www.apec.org | Twitter | Facebook

Thanks Andri for your sending your questions. My views for each of your questions are embedded below right after each of your questions. Hope it helps! Best, Carlos From: Andri Andri [mailto:[email protected]]

Sent: Tuesday, 25 June, 2013 3:13 PM To: Carlos A. Kuriyama

Subject: Re: Interview for Research Dear Sir Carlos A. Kuriyama,

Page 96: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

Thank you for your quick respond, I really appreciate it.. Hereby several questions that I want to know from your opinion: 1. What is Trans-Pacific Partership in your opinion? The Trans-Pacific Partnership (TPP) is a process that seeks to strengthen regional economic integration in the Pacific Rim through the establishment of a free trade agreement (FTA). 2. What are the differences between TPSEP and TPP? One key difference. TPSEP is already a FTA. TPP is not yet, since the parties are still negotiating an FTA. Another difference is the membership. TPSEP only has 4 parties (Brunei, Chile, New Zealand and Singapore). TPP has much more parties participating in the process (Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, United States and Viet Nam). The process to incorporate Japan in the TPP negotiations is ongoing, not finished yet. 3. Why did USA join TPP? What are the factors that make USA join? Many reasons: multilateral negotiations in WTO slowing down, USA’s interest to strengthen its political and economic links with the Asia Pacific, etc. My advice is to read some documents written by American experts. Suggest reading Jeffrey Schott’s pieces: Undestanding the TPP

Agreement( http://bookstore.piie.com/book-store/6727.html); The Trans-Pacific Partnership, Chapter

4(http://www.cambridge.org/asia/catalogue/catalogue.asp?isbn=9781107028661&ss=toc). Also, check this paper written for the US Congress on the

matter: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42694.pdf 4. What are the economic interests of USA in Asia Pasific? Why Asia Pasific? To get the answer for this question, my advice is to read the documents I mentioned in my answer for question 5. 5. How is USA fulfilling its economic interests in Asia Pacific through TPP? Same response as above. 6. How do you see the future of Trans Pacific Partnership? It is promising as long as the negotiating parties reach a comprehensive agreement, especially if this is done within the next two years. Thank you very much.. Carlos KURIYAMA (Mr) Senior Analyst, Policy Support Unit | APEC Secretariat Tel +65 6891 9407 | Mob +65 9827 3556 | Fax +65 6891 9419 35 Heng Mui Keng Terrace Singapore 119616 Visit us at www.apec.org | Twitter | Facebook

Page 97: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

Dear Sir Peter A. Petri, Allow me to introduce myself. My name is Andri, I am an International Relations Student in UIN Jakarta, Indonesia. I am right now doing my last research for my undergraduate program. I know you sir and get your email address from your great work (paper) and your research about Trans Pacific Partnership. Talking about my research, my research is also discuss about Trans-Pacific Partnership. I am trying to find out what are the efforts of USA in order to fulfil its economic interest through Trans-Pacific Partnership. Honourable Sir Peter A. Petri, Hereby I would like to ask for your willingness to be interviewed through email. Is it possible for me to ask you some questions related to the USA and Trans Pacific Partnership? Thank you very much for reading this email. I look forward to hear the great news from you about your willingness, :)

Warmest Regards,

DEAR ANDRI, THE ANSWERS ARE IN CAPS BELOW. On Tue, Jun 25, 2013 at 10:59 PM, Andri Andri <[email protected]> wrote: Dear Sir Peter Petri, Thank you for your respond, I really appreciate it.. Hereby several questions that I want to know from your opinion:

1. What is Trans-Pacific Partership in your opinion? THE TPP IS AN EFFORT BY MEMBER COUNTRIES TO DEFINE HIGH QUALITY TRADE RULES APPLICABLE TO TRADE IN THIS CENTURY. THERE IS MUCH DISCUSSION IN THE LITERATURE AND MEDIA WHAT EXACTLY THAT MEANS, AND IT DIFFERS FROM COUNTRY TO COUNTRY. 2. What are the differences between TPSEP and TPP? THE TPSEP WAS THE 4-COUNTRY AGREEMENT THAT PRECEDED THE TPP AND HAD SIMILAR AIMS IN TERMS OF HIGH QUALITY RULES. SINCE MANY OTHER COUNTRIES, INCLUDING MUCH LARGER ONES THAN WERE INVOLVED ORIGINALLY, HAVE SINCE JOINED, THE TPP IS BEGINNING TO LOOK QUITE DIFFERENT FROM TPSEP. 3. What are the differences between TPP with other FTAs? THE TPP WOULD BE MUCH LARGER (CURRENLY NEARLY 40 PERCENT OF GDP) AND IS OVERLAYED ON SEVERAL EXISTING FTAS. THUS IT IS A FIRST EFFORT TO CONSOLIDATE SEVERAL PRIOR FTAS--WHAT SOME PEOPLE HAVE CALLED THE NOODLE BOWL OF TRADE AGREEMENTS. 4. Why did USA join TPP? What are the factors that make USA join? IT APPEARS INCRERASINGLY UNLIKELY THAT THE WTO NEGOTIATION PROCESS WILL YIELD AGREEMENTS ON ISSUES THAT THE US THINKS ARE IMPORTANT, SUCH AS THE LIBERALIZATION OF SERVICE TRADE, INVESTMENT, AND GOOD RULES FOR INTELLECTUAL PROPERTY. SO THE US IS TRYING TO DEVELOP AGREEMENTS WITH GROUPS OF LIKE-MINDED COUNTRIES TO ADDRESS THESE AND OTHER NEW TRADE ISSUES. 5. What are the economic interests of USA in Asia Pasific? Why Asia Pasific? THE ASIA-PACIFIC IS VERY VIBRANT AREA OF INTERNATIONAL TRADE. EVERY SENSIBLE BUSINESS AND COUNTRY WILL WANT TO BE INVOLVED IN TRADE AND INVESTMENT IN THE REGION. THE US HAS LONG HAD ECONOMIC CONNECTIONS WITH THE REGION AND IT WANTS TO MAINTAIN THEM, ESPECIALLY NOW WHEN THE REGION'S ECONOMY IS DYNAMIC. 6. How is USA fulfilling its economic interests in Asia Pacific through TPP? THE AGREEMENT WILL DEVELOP STRONGER RULES AND LIBERALIZE TRADE AND INVESTMENT FLOWS BETWEEN THE US AND THE REGION. 7. How do you see the future of Trans Pacific Partnership? I AM OPTIMISTIC--THERE IS STILL HARD WORK TO BE DONE, BUT THE VALUE OF REACHING AN AGREEMENT IS HIGH AND I EXPECT THAT NEGOTIATORS WILL ULTIMATELY DO SO. YOU CAN SEE MORE WRITING BY ME AND COLLEAGUES ON THE WEBSITE: www.asiapacifictrade.org

Page 98: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI... · neoliberal institusionalisme yang dijelaskan oleh Keohane untuk

Dear Madam Deborah Elms, Allow me to introduce myself. My name is Andri, I am an International Relations Student in UIN Jakarta, Indonesia. I am right now doing my last research for my undergraduate program. I know you madam and get your email address from your great work (paper) and your research about Trans Pacific Partnership. Talking about my research, my research is also discuss about Trans-Pacific Partnership. I am trying to find out what are the efforts of USA in order to fulfill its economic interest through Trans-Pacific Partnership. Honorable Madam, Hereby I would like to ask for your willingness to be interviewed through email. Is it possible for me to ask you some questions related to the USA and Trans Pacific Partnership? Thank you very much for reading this email. I look forward to hear the great news from you about your willingness, :)

Warmest Regards,

Andri, I think you should start by reading the attached materials and the paper at http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP232.pdf Deborah K. Elms Head, Temasek Foundation Centre for Trade & Negotiations (TFCTN) S. Rajaratnam School of International Studies Nanyang Technological University Singapore 639798 Tel: (65) 6790-6978 Fax: (65) 6793-2991 [email protected]