Upload
trinhdat
View
240
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEBERPIHAKAN MEDIA CETAK LAMPUNG POST
DAN TRIBUN LAMPUNG PADA PEMBERITAAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2018
(Skripsi)
Oleh
SHINTA SILVIA NOVIANNA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018
ABSTRAK
KEBERPIHAKAN MEDIA CETAK LAMPUNG POST DANTRIBUN LAMPUNG PADA PEMBERITAAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
OLEH:
SHINTA SILVIA NOVIANNA
Media cetak Lampung Post dan Tribun Lampung merupakan dua media cetakbesar di Lampung yang dituntut untuk netral dalam pemberitaan kampanye calongubernur Lampung dan wakil gubernur Lampung Tahun 2018. Realitasmenunjukkan bahwa media cetak pada pemilihan gubernur cenderung tidak netraldan berpihak kepada salah satu calon. Tujuan penelitian ini untukmendeskripsikan netralitas media cetak Lampung Post dan Tribun Lampung padapemilihan Gubernur Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode kualitatif dengan didukung oleh dokumentasi dan hasil wawancaradengan informan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwamedia Lampung Post dan Tribun Lampung terindikasi ketidaknetralanberdasarkan teori netralitas. Media Lampung Post dan Tribun Lampungterindikasi tidak berimbang dan tidak adil dalam menyajikan berita masing-masing pasangan calon gubernur Lampung Tahun 2018, karena kedua mediacetak tersebut tidak memberikan porsi pemberitaan yang seimbang untuk setiappasangan calon. Berdasarkan indikator ketidak-berpihakan, kedua media cetaktersebut hanya dominan memberitakan salah satu pasangan calon secara positif,tetapi berdasarkan indikator objektifitas, media cetak Lampung Post dan TribunLampung tergolong sebagai media yang obyektif dalam memberitakan setiappasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung Tahun 2018.
Kata kunci :Keberpihakan Media, Pemberitaan Kampanye, dan PemilihanGubernur.
ABSTRACT
ALIGNMENTS OF LAMPUNG POST AND TRIBUN LAMPUNGMEDIA PRINTING ON THE NEWS OF THE LAMPUNG GOVERNOR
ELECTION CAMPAIGN IN 2018
BY:
SHINTA SILVIA NOVIANNA
Lampung Post and Tribun Lampung print media are the two majors print media inLampung, which are demanded to be neutral in the reporting of Lampunggovernor candidates and Lampung governor's deputy in 2018. Reality shows thatthe print media in the gubernatorial elections tend to be neutral and side with oneof the candidates. The purpose of this study is to discuss the neutrality ofLampung Post and Tribun Lampung print media in the 2018 Governor election.The method used in this study is a qualitative method supported by documentationand interviews with the informants concerned. The results of this study indicatethat the Lampung Post and Tribun Lampung media indicated non-neutrality basedon the theory of neutrality. Lampung Post Media and Tribun Lampung indicatedunbalanced and unfair in presenting the news of each Lampung governorcandidate pair in 2018, because the two print media did not provide a balancedportion of news for each candidate pair. Based on the indicator of impartiality, thetwo print media are only dominantly reporting one candidate pair positively, butbased on the indicators of objectivity, Lampung Post and Tribun Lampung printmedia are classified as objective media in reporting each gubernatorial candidateand Lampung vice-governor candidate in 2018.
Keywords: Media Alignment, News Campaign, and Governor Election.
KEBERPIHAKAN MEDIA CETAK LAMPUNG POST DAN TRIBUNLAMPUNG PADA PEMBERITAAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR LAMPUNG 2018
Oleh
Shinta Silvia Novianna
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG2018
RIWAYAT HIDUP
Melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Way Halim Bandar Lampung pada tahun
2002 kemudian pada tahun 2003 penulis pindah ke SD Negeri 1 Kampung Baru
Bandar Lampung. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di
SMPN 18 Bandar Lampung tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah
Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung tahun 2011-2014. Selanjutnya
penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung
melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis
terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2014.
Penulis bernama lengkap Shinta Silvia Novianna, lahir di
Bandar Lampung pada 13 November 1995. Penulis
merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Putri dari
Bapak Basto Juhari dan Ibu Sri Sumiyati Ningsih. Penulis
menempuh jenjang pendidikan dimulai dari tahun 2001-
2002 di TK Melati Puspa Bandar Lampung.
Selama masa perkuliahan penulis pernah berhimpun dalam beberapa organisasi.
Penulis pernah menjadi Anggota Muda LSSP Cendekia FISIP Unila tahun 2014-
2016, menjadi Anggota Biasa di LSSP Cendekia FISIP Unila dan Bendahara
Umum HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2016-2017. Serta penulis telah melaksanakan
Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung,
Kabupaten Lampung Tengah.
MOTTO
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan. Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhan-
mulah yang mulia. Yang menhajarkan manussia dengan pena. Dia
mengajarkan apa yang tidak diketahuinya.”
(QS. Al Alaq 1-5)
“Jika apa yang anda lakukan memberi inspirsi kepada orang lain
untuk bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan lebih dan menjadi
lebih, maka anda adalah seorang pemimpin.”
(John Quincy Adams)
“Keputusasaan hanyalah untuk seseorang yang tak punya mimpi.
Maka teruslah berjuang menggapai mimpimu.”
(Shinta Silvia Novianna)
PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamduillahirabbil’alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu
Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
dan
Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:
Keluarga besar Hardjo Utomo dan Wiyoto Hardjono, terutama untuk kedua orang
tuaku mamah dan papah yang terkasih, kakaku, adikku serta keponakanku yang
penulis sayangi, karya ini sebagai tanda bakti, hormat, dan tanggung jawabku.
Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, restu, kasih sayang, cinta yang tulus
serta semangat yang telah kalian selalu berikan kepada penulis.
Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT
Almamater Tercinta Universitas Lampung
SANWACANA
Segala Puji Hanyalah Bagi Allah Swt Atas Nikmat Dan Karunia-Nya, Sehingga
Penulis Dapat Menyusun Skripsi Yang Berjudul “Keberpihakan Media Cetak
Lampung Post Dan Tribun Lampung Pada Pemberitaan Kampanye Pemilihan
Gubernur Lampung Tahun 2018” sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Lampung.
Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:
1. Terutama dan teristimewa kepada kedua orangtuaku yang telah memberikan
kepercayaan, dukungan, motivasi, fasilitas, dan doa yang tulus untukku selama
ini. Terima kasih untuk semua yang papah mamah kasih untuk Sinta. Sampai
kapan pun kasih sayang dan pengorbanan papah mamah tak akan bisa terbalas.
Semoga papah mamah selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah
SWT, panjang umur sampai melihat Sinta sukses nanti.
2. Bapak Syarif Makyah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung dan Jajaran serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu FISIP
Universitas Lampung, Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila serta seluruh dosen
di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D selaku pembimbing utama skripsi, terima
kasih telah banyak memberikan masukan dan memotivasi, sehingga penulis
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
5. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP.,M.Si. selaku pembimbing kedua, terima kasih
telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada penulis..
6. Bapak Syafarudin, S.Sos., M.A selaku penguji, terima kasih telah memberikan
saran serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini.
7. Seluruh informan, terima kasih karenaa telah meluangkan waktu untuk
berdiskusi dan memberikan informasi terkait masalah yang penulis angkat.
8. Teruntuk Dhian Kurinawan, terima kasih telah menjadi human diary bagi
penulis dan selalu ada selama masa kuliah dari awal sampai selesai menyusun
skripsi.
9. Sahabat yang penulis sayangi, Nosi Marisa, S.IP dan M. Wiryawan Saputra,
S.IP, terima kasih atas segala kenangan semasa kuliah, memberikan
motivasi dan pelajaran untuk selalu bersabar.
10. Sahabat-sahabatku di Pance Family dan Kabinet Bukan (Iranda Putri, S.IP,
Aziza Novirania, S.IP, Dita Maharani, S.IP, Gita Pratiwi, Nurul Fatia, Dean
Pratama, Bagus Aprian dan Redhi Gustam) terima kasih telah menjadi teman
terbaik penulis selama kuliah serta Manis Manja (Tanti Senja, Prisma Fadli,
S.H, Rani Alvina, Endah Marsa, Pipit Atin dan Novia Fadila) terima kasih telah
menjadi teman terbaik selama masa putih abu-abu dan sampai sekarang.
11. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2014 Mike,
Debby, Asfhira, Elvina, Nyunyun, Mega, Ana, SyahriniDhian, Bella, Mirani,
Sita, Priska, Anul, Depoy, Umaya, Miss, Silvi, Icha, SintaPP, Nia, Elyta, Ulfa,
Intan, Komang, Bayu, Aldin, AbuUci, Redhi, Madon, Akbar, Ujang, Iqbal,
Billy, Andri, Shohib, Double Wahyu, Yudi Komti, Sandi, Yoga, BungRidho,
Aldi, Ezio, Indra, Fedry, Ferdian, Eliyas, Syahrul, Adlul, Nurcahyo,
Gustiansyah, AditNgantuk dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu. Semoga kita semua menjadi sarjana dengan predikat
terbaik, teman!
12. Teman hidup selama 40 hari di KKN Desa Sri Kencono Bang Eja, Lia, Bang
Septian, Bang Triwan, Mba Sangga dan Naomi dan juga teman-teman KKN di
Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah yang tidak bisa penulis sebutkan
satu persatu. Teruslah berjuang menggapai cita-cita, see you on top!
Bandar Lampung, Oktober 2018
Shinta Silvia Novianna
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL .................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................v
DAFTAR SINGKATAN ..........................................................................vi
I. PENDAHULUAN...........................................................................1A. Latar Belakang Masalah ..............................................................1B. Rumusan Masalah .....................................................................12C. Tujuan Penelitian.......................................................................13D. Kegunaan Penelitian.................................................................13
1. Kegunaan Teoritis.................................................................132. Kegunaan Praktis .................................................................13
II. TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................14A. Media Massa..............................................................................14
1. Jenis dan Karakter Media Massa ..........................................152. Fungsi Media Massa .............................................................16
B. Berita .........................................................................................181. Struktur-struktur penulisan berita........................................182. Unit Berita ...........................................................................19
C. Media Massa dalam Sistem Politik Demokratis........................20D. Media Massa dalam Sistem Pemilu Demokratis .......................21E. Netralitas Media Massa .............................................................23F. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ..........................................25G. Kerangka Pemikiran ..................................................................29
ii
III. METODE PENELITIAN ............................................................33A. Tipe Penelitian...........................................................................33B. Fokus Penelitian ........................................................................34C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian....................................35D. Penentuan Informan...................................................................36E. Jenis Data...................................................................................37
1. Data Primer..........................................................................372. Data Sekunder .....................................................................37
F. Teknik Pengumpulan Data ........................................................381. Wawancara .........................................................................382. Dokumentasi........................................................................38
G. Teknik Pengelolaan Data...........................................................391. Editing Data.............. .........................................................392. Tabulasi ..............................................................................393. Interpretasi Data ................................................................40
H. Teknik Analisis Data .................................................................401. Reduksi Data ......................................................................412. Penyajian Data.....................................................................413. Verifikasi Data.....................................................................41
I. Teknik Keabsahan Data.............................................................42
IV. GAMBARAN UMUM…………………………………………. 45A. Surat Kabar Harian Lampung Post............................................45
1. Sejarah Lampung Post ........................................................452. Struktur Redaksi Lampung Post.........................................473. Lampung Post Sebagai Media Lokal dan
Penunjang Demokrasi di Tingkat Lokal...........................49B. Surat Kabar Harian Tribun Lampung.......................................50
1. Sejarah Tribun Lampung....................................................502. Struktur Redaksi Tribun Lampung.....................................513. Tribun Lampung Sebagai Media Lokal dan
Penunjang Demokrasi di Tingkat Lokal...........................52C. Pemilihan Gubernur Lampung 2018 ........................................54
1. Calon dan Partai Pengusung...............................................542. Liputan dan Kampanye di Media Cetak.............................553. Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2018.........................57
D. Kelemahan Hukum dalam Mengatur Netralitas Media............58
V. HASIL DAN PEMBAHASAN ..............................................62A. Keberimbangan ..................................................................71B. Ketidakberpihakan .............................................................81C. Keadilan .............................................................................93D. Obyektifitas ......................................................................100E. Faktor yang Pendukung dan Penghambat Berjalannya
Netralitas Media ...............................................................106
iii
VI. PENUTUP.............................................................................111A. Simpulan ..........................................................................111B. Saran.................................................................................114
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Frekuensi Pemberitaan pada Pemilihan PresidenPeriode 2014-2019 .....................................................................................3
2. Frekunsi Pemberitaan Cagub Jateng 2008 .................................................4
3. Frekuensi Pemberitaan SKH Radar Lampung dan SKH Lampung Postpada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014.................................. 6
4. Data Informan ..........................................................................................365. Data Tujuh Kabupaten dan Kota yang Dimenangkan Arinal-Nunik.......58
6. Triangulasi Data.......................................................................................63
7. Pemberitaan Calon Gubernur LampungEdisi 27 Agustus – 28 September 2017………………………………..75
8. Frekuensi Pemberitaan Positif dan Negatif Cagub danCawagub Lampung Tahun 2018 oleh Media Lampung Post...................88
9. Frekuensi Pemberitaan Positif dan Negatif Cagub danCawagub Lampung Tahun 2018 oleh Media Tribun Lampung...............89
10. Frekuensi Pemberitaan media Lampung Post untuk masing-masingcalon Gubernur Lampung Tahun 2018 ....................................................98
11. Frekuensi Pemberitaan media Tribun Lampung untuk masing-masingcalon Gubernur Lampung Tahun 2018 ...................................................99
12. Kebenaran Teori Netralitas Media terhadap Realitasnya ......................105
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Bagan Kerangka Pemikiran………………………………...…………. 32
2. Iklan Bakal Calon Gubernur Lampung Arinaldalam Media Online Lapung Post……………………………………… 74
3. Porsi Pemberitaan Media Lampung Post…………..…………………... 78
4. Porsi Pemberitaan Media Tribun Lampung ...............................................79
5. Judul Berita Media Tribun LampungBerkonten Positif dan Negatif....................................................................85
6. Judul Berita Media Lampung PostBerkonten Positif dan Negatif....................................................................86
DAFTAR SINGKATAN
ANTV : Andalas TelevisiAJI : Aliansi Jurnalis IndonesiaAPK : Alat Peraga KampanyeBawaslu : Badan Pengawas Pemilihan UmumCagub : Calon GubernurCapres : Calon PresidenCawagub : Calon Wakil GubernurCawapres : Calon Wakil PresidenDPT : Daftar Pemilih TetapGolkar : Golongan KaryaISAI : Institut Studi Arus InformasiJateng : Jawa TengahJK : Jusuf KallaKBBI : Kamus Besar Bahasa IndonesiaKEJ : Kode Etik JurnalistikKPU : Komisi Pemilihan UmumLuberjurdil : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, AdilMENPEN : Menteri Negara pendayagunaan Aparatur NegaraMNCTV : Media Nusantara Citra Televisi IndonesiaPAN : Partai Amanat NasionalPanwaslu : Panitia Pengawas Pemilihan UmumParpol : Partai PolitikPaslon : Pasangan CalonPDI-Perjuangan : Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganPemilu : Pemilihan UmumPilkada : Pemilihan Kepala DaerahPilpres : Pemilihan PresidenPKB : Partai Kebangkitan BangsaPKPU : Peraturna Komisi Pemilihan UmumPKS : Partai Keadilan SejahteraPPP : Partai Persatuan PembangunanPWI : Persatuan Wartawan IndonesiaRCTI : Rajawali Citra Televisi IndonesiaRI : Republik IndonesiaSBY : Susilo Bambang YudhoyonoSK DIRJEN : Surat Keterangan Direktur JendralSKH : Surat Kabar Harian
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ketentuan Kode Etik Jurnalistik bab II yang memuat ketentuan tentang cara
pemberitaan, tepatnya terletak pada pasal 5 yang menjelaskan bahwa Wartawan
Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan
kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini
sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan
dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Berdasarkan penjelasan pasal
tersebut, wartawan Indonesia menyajikan berita secara adil dan berimbang,
artinya berita yang disajikan harus netral. Wartawan memberitakan peristiwa
atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. (sumber : Dokumen
Kode Etik Jurnalistik Hasil Kongres XXII, 2008:2)
2
Media yang merupakan tokoh penting menjelang pemilu, maka netralitas media
di Indonesia semakin banyak dipertanyakan publik tidak lain dikarenakan
keterlibatan pemilik media dalam aktivitas partai politik (Parpol) tertentu,
misalnya Abu Rizal Bakrie pemilik ANTV dan TV One adalah Ketua Umum
Golkar tahun 2009 - 2014. Metro TV yang dimiliki Surya Paloh adalah pendiri
Partai NasDem. Hary Tanoesoedibjo yang menguasai MNCTV, RCTI, Global
TV merupakan Ketua Partai Perindo, serta Mantan Presiden Indonesia ke-6
Susilo Bambang Yudhoyono adalah pendiri Jurnal Nasional dan Rakyat
Merdeka.
Situasi semacam ini tidak mengherankan jika publik berfikir sejauh mana
media-media itu netral dan apakah media yang dimiliki oleh aktor utama parpol
tidak digunakan para pemiliknya untuk memerjuangkan kepentingan politik
mereka. Saat menjelang pemilihan umum (Pemilu), para elit partai politik
menjadikan media sebagai senjata untuk menyampaikan pesan-pesan
politiknya, karena media dianggap mampu mendongkrak popularitas para
kandidat dalam pemilu. Para kandidat tidak dapat dikenal masyarakat dalam
waktu yang relatif singkat jika tidak memanfaatkan media. Maka dari itu,
menjelang pemilu netralitas media massa menjadi hal yang sangat krusial.
(sumber : Nurudin dalam Media Massa, Tokoh Utama Menjelang Pemilihan
Presiden, 2014:2-3)
3
Media yang dimiliki oleh aktor utama Parpol menimbulkan kecenderungan
pada keberpihakan media cetak Indonesia, terlihat dari penelitian yang
dilakukan oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Riset ISAI pada Pilpres
2009 terindikasi bahwa harian Jurnal Nasional dan Rakyat Merdeka condong
mendukung SBY-Boediono, dimana kedua harian tersebut didirikan oleh SBY.
Sedangkan harian Suara Karya, Media Indonesia, dan Suara Pembaruan
condong mendukung JK-Wiranto yang mana pada saat itu ketiga harian tersebut
memiliki keterkaitan dengan partai Golkar. (sumber : Febrisanti dalam
Pemberitaan Media Massa dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden,
2014:4)
Masalah ketidaknetralan media selanjutnya terjadi pada pilpres 2014, berikut
adalah tabel frekuensi pemberitaan oleh media penyiaran TVOne dan MetroTV:
Tabel 1. Frekuensi Pemberitaan pada Pemilihan Presiden Periode 2014-2019.
MEDIA PRABOWO-HATTA JOKOWI-JKTVOne 153 kali 77 kali
MetroTv 110 kali 184 kaliSumber : Febrisanti dalam Pemberitaan Media Massa dalam Kampanye Pemilihan
Umum Presiden (2014)
Berdasarkan tabel di atas, pada pilpres 2014, TVOne condong kepada pasangan
calon presiden Prabowo-Hatta sedangkan MetroTV yang lebih condong kepada
pasangan calon presiden Jokowi-JK. Bahkan berita yang disajikan oleh TVOne
dan MetroTV pada pilpres 2014 menimbulkan masalah ketidaknetralan yang
berlangsung sampai pada hari pemungutan suara. Jelas sekali dua media ini
4
melanggar kode etik jurnalistik.
Kasus ketidaknetralan media tidak hanya terindikasi pada media penyiaran tetapi
pada media cetak pun terindikasi ketidaknetralannya, dimana Media Indonesia
membingkai berita mengenai debat capres dan cawapres yang mengunggulkan
Jokowi-JK dan melemahkan Prabowo-Hatta. Media Indonesia lebih
menonjolkan citra positif dari Jokowi terlihat dari penggunaan judul “Jokowi-JK
Unggul Telak” dan “Jokowi Lebih Konkret” dan Media Indonesia membingkai
Prabowo sebagai sosok yang tidak kompeten dan cenderung mendikreditkan
Prabowo. (sumber : Febrisanti dalam Pemberitaan Media Massa dalam
Kampanye Pemilihan Umum Presiden, 2014:13)
Selain pada pilpres, pada pilgub Jateng 2008 pun media media cetak lokal Solo
Pos dan Suara Merdeka menggambarkan adanya atensi yang lebih kepada cagub
tertentu apabila dibandingkan dnegan cagub lainnya. Berikut adalah tabel
frekunsi pemberitaan cagub Jateng 2008:
Tabel 2. Frekuensi Pemberitaan Cagub Jateng oleh Media
Nama Cagub Media
Solo Pos Suara Merdeka Kompas
Bibit Rustri 24 berita 15 berita 15 beritaBambang Adnan 10 berita 10 berita 5 berita
Tamzil 14 berita 22 berita 10 beritaSumber : Muktiyo dalam Jurnal Komunikasi Massa vol. 2 (2009)
5
Jika dilihat pada tabel di atas, cagub Bibit Rustri frekunsinya cukup tinggi
dibandingkan dengan cagub lainnya, Tamzil cukup tinggi frekunsinya pada
media Suara Merdeka, sedangkan untuk cagub Bambang Adnan frekunsi
pemebritaan di ketiga media relatif rendah dibandingkan kedua cagub lainnya.
(sumber: Muktiyo, Widodo dalam Jurnal Komunikasi Massa Vol. 2 No. 2 2009:
184).
Fenomena ketidaknetralan media dalam pemilu juga terjadi di Provinsi
Lampung, tepatnya pada Pilgub Lampung Tahun 2014. Pada pilgub ini tak
terlepas dari pengaruh media, Pilkada ini diikuti oleh empat pasangan calon,
yakni pasangan Berlian Tihang - Mukhlis Basri, Ridho Ficardo - Bachtiar
Basri, Herman HN - Zainuddin Hasan, dan Alzier Dianis Tabranie - Lukman
Hakim. Keempat pasangan ini berlomba-lomba menarik perhatian pemilih
melalui media massa terutama surat kabar regional, baik dalam bentuk berita
maupun iklan. Terutama pada masa kampanye menjelang pemungutan suara.
Terkait pemberitaan tentang cagub dan cawagub Lampung 2014, media
lokal Lampung tentunya memberitakan pilgub tetapi dalam pemberitaan media
lokal ada ketimpangan, terlihat bahwa pasangan nomor urut 2 yakni Ridho
Berbakti mendapat porsi pemberitaan yang lebih banyak dibandingkan ketiga
pasangan lainnya. Frekuensi pada SKH Radar Lampung dan SKH Lampung
Post terkait pasangan Ridho Berbakti terdapat selisih yang cukup jauh dengan
pasangan lainnya. Ferkuensi yang diberitakan terkait pasangan Ridho Berbakti
6
memberikan keuntungan tersendiri bagi pasangan nomor 2 (dua) yakni Ridho
Ficardo-Bachtiar Basri.
Tabel 3. Frekuensi Pemberitaan SKH Radar Lampung dan SKHLampung Post pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun2014
Berlian - Mukhlis Ridho - Bachtiar Herman-Zainuddin Alzier - Lukman25 berita 33 berita 25 berita 18 berita
Sumber : Wulan Suciska, Andi Windah, dan Toni Wijaya dalam Obyektivitas SuratKabar Regional pada Pemberitaan Cagub dan Cawagub Pilkada Lampung2014 (2015)
Kasus keberpihakan pemberitaan media kepada salah satu cagub dan cawagub
Lampung, terlihat pada tabel di atas tentang Frekuensi Pemberitaan SKH Radar
Lampung dan SKH Lampung Post pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun
2014, untuk pasangan Ridho-Bachtiar diberitadaripada pasangkan lebih banyak
dari Paslon lainnya, kurang lebih sekitar 33berita yang memberitakan Paslon
Ridho-Bachtiar (sumber: Wulan Suciska, Andi Windah, dan Toni Wijaya dalam
Obyektivitas Surat Kabar Regional pada Pemberitaan Cagub dan Cawagub
Pilkada Lampung 2014, 2015:130).
Bukti ketidaknetralan media lainnya terjadi pula pada Pilkada Pesawaran 2015,
dimana SKH Lampung Post lebih menonjolkan pemberitaan mengenai pasangan
pertama nomor urut satu (Aries Sandi DP – M. Yunus) dan pasangan
kedua nomor urut empat (Dendi Romadhona – Eriawan). Kedua pasangan calon
bupati ini sering muncul dan sering diberitakan dikarenakan keduanya
mempunyai latar belakang politik tersendiri di kancah dunia perpolitikan.
Keduanya sudah cukup terkenal atau tidak asing lagi di mata masyarakat
7
Lampung khususnya Pesawaran. (sumber: Novemilia dalam Kebijakan Lampung
Post dalam Pembentukkan Citra Politik, 2016:7)
Media sebagai bagian dari masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu yang
tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya sebagai media. Media dituntut untuk turut serta dalam setiap
kegiatannya perpolitikan di Indonesia tak terkecuali pada pemilihan umum. media
juga turut serta mengawal berjalannya demokrasi sekaligus berpartisipasi dalam
mengawal keberadaan demokrasi. Pada penelitian ini, demokrasi dapat terlihat
dari media yang memiliki sikap netral dalam menyajikan berita.
Sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti, berikut merupakan
beberapa penelitian terkait masalah netralitas surat kabar dalam pemberitaan
pemilihan gubernur dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui lebih
lanjut permasalahan ini. Penelitian tersebut diantaranya: Febrisanti (2014)
mengungkapkan bahwa media sebagai pilar keempat demokrasi nyatanya sulit
untuk mencapai media yang murni netral tetapi media tetap berusaha untuk tetap
independen. Bahkan Kompas yang menyatakan dirinya sebagai media yang
netral tidak bisa netral secara murni, begitu banyak pertimbangan dalam
mengkronsturksi pesan menjadi sebuah berita. Meskipun tidak bisa netral secara
sepenuhnya Kompas berusaha independen dalam memberitakan kampanye
pilpres 2014.
8
Selanjutnya Fajrianti (2017) surat kabar harian Lampung Post cenderung
lebih netral dan independen dibandingkan surat kabar harian Radar Lampung
dikarenakan semua prsentase indikator lebih banyak diperoleh Radar Lampung.
Namun, kedua surat kabar ini memiliki kesamaan dalam keberpihakan terhadap
salah satu calon yang maju pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun
2015 kedua surat kabar menunjukkan keberpihakan kepada Herman H.N. Tidak
mudah dalam mewujudkan netralitas dan independensi media cetak dalam
melaksanakan fungsinya yaitu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat
Untuk itu, media seharusnya dapat bersikap profesional agar tidak terkooptasi
oleh kepentingan politik tertentu.
Menurut Muktiyo (2009) media cetak memiliki kecenderungan tersendiri dalam
pemberitaan tentang pilgub Jateng 2008. Kecenderungan ini selain dipengaruhi
oleh cakupan ideologi dan geografis, juga dipengaruhi oleh mekanisme yang
berlangsung dalam proses redaksi media yang bersangkutan. Netralitas media
dalam pemberitaan di ranah politik merupakan tuntutan yang harus dilakukan
sebagai upaya menjalankan fungsi media yaitu fungsi pendidikan politik bagi
masyarakat. Pada pilgub Jateng 2008 menunjukkan adanya keterkaitan dengan
hasil pilgub itu sendiri, yaitu pasangan Bibit Waluyo dan Rustriningsih yang
pada akhirnya trepilih menjadi gubernur dan wakil gubernur memang sejak awal
lebih unggul dalam membangun wacana di media.
9
Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tiga penelitian yang sejenis dengan
penelitian yang akan penulis teliti, tentu ada perbedaan pada penelitian
terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:
1. Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Febrisanti (2014) yang
dapat disimpulkan bahwa Media Indonesia dianggap tidak netral dan
independen dibandingkan dengan Kompas yang lebih netral. Tetapi
sejatinya media sulit untuk memegang teguh sifat netralitasnya melainkan
lebih menjaga sifat independen dari media tersebut. Bahkan kompas yang di
claim sebagai media yang netral, tidak bisa secara murni untuk berada
dalam posisi netral. Begitu banyak pertimbangan dalam mengkonstruksi
pesan menjadi sebuah berita. Meskipun tidak bisa murni netral, Kompas
berusaha untuk indpenden, bebas tanpa tekanan untuk memberitakan suatu
peristiwa.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Fajrianti (2017) penelitiannya
dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan media massa agar bersifat netral dan
independen dalam pemberitaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun
2015. Realitas menunjukkan bahwa media massa pada pemilihan kepala
daerah cenderung bias kepentingan politik dan memihak kepada
kepentingan politik tertentu. Tujuanpenelitian ini untuk melihat netralitas
dan independensi surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung
dalam pemberitaan pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015.
10
3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mukiyo (2009), media cetak memiliki
kecenderungan dalam pemberitaan tentang Pilgub Jateng 2008 didasari oleh
cakupan geografis dan juga ideologinya serta dipengaruhi oleh mekanisme
yang berlangsung dalam redaksi media Solo Pos dan Suara Merdesa, kedua
media tersebut terindikasi ketertarikkan dengan hasil pilgub Jateng 2008
dimana pasangan Bibit Waluyo dan Rustriningsih yang pada akhirnya
menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur memang sejak awal sudah lebih
unggul dalam membangun wacana di media Solo Post dan Suara Merdeka.
Indonesia juga menganut sistem demokrasi. Berbagai aspek kehidupan
memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam setiap kegiatannya, tanpa
terkecuali melalui media. Akuntabilitas dan transparansi publik menjadi faktor
pemicu partisipasi publik. Konsekuensinya adalah masyarakat dapat turut serta
mengawal berjalannya demokrasi sekaligus berpartisipasi dalam mengawal
keberadaan demokrasi. Pada penelitian ini, demokrasi dapat terlihat dari media
yang memiliki sikap netral dan berimbang.
Hasil penelitian ini akan digunakan untuk melihat netralitas pemberitaan dari
kedua media yaitu Lampung Post dan Tribun Lampung. Alasanya adalah
fenomena ketidaknetralan surat kabar diindikasikan terjadi di Lampung. Dua
diantaranya yaitu surat kabar harian Lampung Post dan surat kabar harian
Tribun Lampung.
11
Berdasarkan pengamatan peneliti, sejak awal tahun 2015 sejumlah calon terlihat
memiliki intensitas cukup banyak muncul di kedua media tersebut. Contohnya
pada SKH Lampung Post yang menampilkan space iklan bakal calon gubernur
Lampung 2018 dalam media online Lampung Post. Lampung Post menandakan
pemasangan iklan dan hal tersebut mempengeruhi jumlah berita untuk bakal
calon, hal terlihat jelas bahwa pemberitaan yang diterbitkan oleh Lampung Post
lebih dominan kepada bakal calon gubernur Lampung Arinal.
Hal keberpihakan media inilah yang melandasi peneliti menggunakan SKH
Lampung Post dan SKH Tribun Lampung sebagai pihak pertama dalam skripsi
dikarenakan kedua media cetak tersebut merupakan dua dari tiga surat kabar
terbesar di Provinsi Lampung. Adapun alasan lainnya dikarenakan SKH Lampung
Post adalah surat kabar harian pertama di Lampung dan masih eksis sampai
dengan saat ini, sedangkan SKH Tribun Lampung dapat dikatakan surat kabar
yang masih baru tetapi sudah memiliki eksistensi dan penikmat yang dapat
dikatakan setara dengan SKH Lampung Post, selain itu SKH Lampung Post dan
SKH Tribun Lapung menyediakan rubrik khusus mengenai pemilihan gubernur
dan pemilihan kepala daerah dan lebih banyak menampilkan berita mengenai
pemilihan gubernur.
Hasil penelitian ini akan digunakan untuk melihat netralitas pemberitaan dari
media yaitu SKH Lampung Post dan SKH Tribun Lampung. Alasanya
diangkatnya topik mengenai fenomena ketidaknetralan media cetak,
dikarenakan media merupakan the fourth estate of democracy sehingga media
12
menjadi tokoh utama dalam pemilu dan media diindikasikan keberpihakan
dalam menampilkan berita terkait pesoalan pemilu, ketidaknetralan media
dalam menyajikan berita saat pemilu bukan hanya terjadi pada media nasional
bahkan media regional di Lampung.
Netralitas media penting untuk diteliti karena media sebagai penyaji informasi
kepada masyarakat, terutama menjelang pemilu media sangat berperan penting
dalam pengenalan calon pada pemilu, dengan adanya media yang netral dalam
pemberitaan baik dari masa kampanye sampai hari perhitungan suara di
pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, maka media
mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, karena media yang netral
maka akan muncul media yang profesional, media yang profesional akan
memicu tumbuhnya proses demokratisasi di tingkat lokal. Berdasarkan uraian
diatas penulis akan membahas mengenai “Netralitas Media Cetak pada
Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas rumusan masalah
penelitian adalah bagaimana keberpihakan media cetak Lampung Post dan
Tribun Lampung pada Pemberitaan kampanye Pemilihan Gubernur Lampung
tahun 2018?.
13
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui keberpihakan media cetak Lampung Post dan Tribun
Lampung pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat berjalannya netralitas
Media Cetak Lampung Post dan Tribun Lampung.
D. Kegunaan Penelitian
Berikut kegunaan dari penelitian ini yaitu:
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian keilmuan mengenai
keberpihakan media cetak.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendari bagi
Media Cetak Lampung Post dan Tribun Lampung dalam upaya pelaksanaan
netralita media saat masa kampanye pemilihan Gubernur Lampung Tahun
2018.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Media Massa
Melalui media masyarakat memperoleh informasi dari segala penjuru dunia.
Maka media massa yang merupakan alat sarana penyampaian komunikasi
dan informasi kepada khalayak. Menurut Tamburaka (2012:13) media massa
adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran
informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal
pula.
Sesuai dengan pernyataan di atas mengenai media massa maka menurut
Rachmadi dalam Wardhani (2013:13) media massa mempunyai peranan
penting dalam penyebaran informasi/berita kepada masyarakat juga kepada
pemerintah (pejabat-pejabat pemerintah) dan dalam pembentukan pendapat
umum
Jika ditarik kesimpulan dari pernyataan kedua ahli diatas media massa
merupakan lembaga yang sangat pas bagi suatu lembaga untuk
memperkenalkan dirinya kepada khayalak. Media massa dianggap sebagai
lembaga yang memiliki kredibilitas yang tinggi oleh masyarakat, sehingga
apapun yang diungkapkan oleh media dianggap suatu kebenaraan yang ada di
15
masyarakat. Media dianggap dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat
sehingga media massa dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan pesan atau
aspirasi dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat dan termasuk organisasi.
1. Jenis dan Karakter Media Massa
a. Jenis Media Massa
Media massa dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu
1. Media Massa Elektronik adalah jenis media massa yang disebarluaskan melalui media suara (audio) atau gambar hidup (video)dengan menggunakan teknologi elektro. Contohnya adalah radiodan televisi. Menurut Wardhani (2013:31) radio adalah mediayang menyampaikan pesan memlalui stimuli indra pendengar dantelevisi adalah media yang mampu menyajikan pesan dalambentuk gerak, suara, pandangan dan warna secara bersamaansehingga mampu menstimulasi indera pendengaran danpengelihatan.
2. Media Massa Online adalah media dengan jenis yang dapatditemukan di Internet atau situs web atau yang sering disebutdengan media dering (dalam jaringan). Di jaman modern inimedia massa onlinelah yang sangat dimanfaatkan oleh khalayakkarena mudah diakses kapan saja dan dimana saja.
3. Media Massa Cetak (Printed Media) adalah media massa yangmenggunakan lembaran kertas. Contohnya : surat kabar, menurutWardhani (2013 : 30) surat kabar adalah media cetak yang terbitsetiap hari secara teratur.
b. Karakter Media Massa
Menurut Syahputra (2012:12) dalam bukunya yang berjudul media
dan politik dijelaskan bahwa karakter media massa dibagi atas tiga
unsur, yaitu :
1. Bersifat Umum (Commonsense)Bersifat umum adalah tinjauan pesan media. Media massamemiliki karakter pesan yang bersifat umum, tidak ekslusif danpribadi, terbuka untuk semua komunikan, tidak terbatas padausia, pendidikan, ras, budaya dan batas-batas sosial lainnya.Tetapi secara norma dan prinsip, media massa tidak diizinkanuntuk menyampaikan pesan secara terbuka total karena adacontrolling.
16
2. Keserempakan PesanMedia mampu mengantarkan pesan dalam keseragaman waktu,dengan tempat berbada, komunikasi terpisah oleh ruang danwaktu, sedangkan media massa mampu menembus tanpahalangan sedikitpun. Media tidak terpengaruh dengan jarakantara khalayak satu dengan yang lainnya, tidak terpaku padawantu tempuh khalayak karena media dengan dukunganteknologi komunikasi berhasil melakukan pengiriman pesandengan mudah.
3. Komunikasi Satu Arah (One Way Communication)Sifat nonpribadi dan melalui cenel media adalah konsepkomunikasi searah, tidak memiliki feedback langsung, namunmemiliki respon yang sangat kuat. Jika terjadi sesuatuketidakpuasan atas pesan media massa, masyarakat tidakmemiliki ruang untuk membalas.
2. Fungsi Media Massa
Menurut Wardhani (2013:25) dalam bukunya yang berjudul media
relations memaparkan bahwa fungsi media massa secara universal
adalah:
a. Fungsi menyiarkan informasi adalah penyampaian informasi yangberkaitan dengan peristiwa, gagasan atau pikiran orang lain, apa yangdilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain atau specialevent. Pesan yang normatif adalah pesan yang bersifat actual berupadata, gambar fakta, opini dan komentar yang memberikanpemahaman abru/penambahan wawasan terhadap sesuatu.
b. Fungsi mendidik adalah mendidik yang artinya penyampaianpengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan khusus, atau ceritayang memiliki misi pendidikan. Berfungsi mendidik apabila isi pesandapat menambah pengembangan intelektual, pembentukan watak,penambahan keterampilan bagi khalayak serta mampu memecahkanpermasalahan yang dihadapi masyarakat.
c. Fungsi menghibur adalah memberikan pesan yang bisamenghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita,cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, sinetron, drama,musik tari dan lain sebagainya. Berfungsi menghibur apabilamasyarakat bisa terhibur dan bisa lebih santai.
d. Fungsi mempengaruhi adalah mempengaruhi pendapat, pikiran danbahkan perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Karena,media memiliki kemandirian (independent) akan mampu berpendapatdan bebas melakukan control social.
17
Menurut Arifin (2011:160) fungsi bisnis dari media massa ialah sebagai
industri yang melayani konsumen yang membutuhkan informasi,
pendidikan dan hiburan, sedangkan fungsi media massa sosial yang
berkaitan dengan politik, yaitu :
a. Fungsi informasi;
b. Fungsi mendidik;
c. Fungsi hiburan;
d. Fungsi menghubungkan;
e. Fungsi kontrol sosial;
f. Fungsi membangun pandangan umum.
Fungsi media massa menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers
adalah (1) menginformasikan ; (2) mendidik ; (3) menghibur ; dan (4)
pengawas sosial.
Dari beberapa penjelasan tentang fungsi media massa di atas jelas sekali
bahwa fungsi media untuk khayalak bukan hanya untuk menghibur
tetapi ada pula unsur mendidik dan memberikan informasi kepada
publik, selain itu media juga memegang fungsi kontrol sosial dimana
media adalah pengawas perilaku publik dan penguasa.
18
B. Berita
Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan berita adalah laporan tentang
suatu kejadian terbaru atau keterangan baru tentang suatu peristiwa.
Menurut Sumandiria, 2005;23, news atau berita adalah sebuah informasi
yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Lalu,
Charnley dan James M Neal menuturkan berita adalah laporan tentang suatu
peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting,
menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan khalayak.
1. Struktur-Struktur Penulisan Berita
Sebuah berita juga ditulis dengan memperhatikan stuktur penulisan agar
sesuai dengan standar penulisan berita. Menurut Sumandiria (2004:57)
ada enam stuktur penulisan sebuah berita yang baik dan benar yang
biasa disebut dengan 5W + 1H. enam stuktur tersebut adalah :
a. Who (siapa) Merupakan pertanyaan yang mengandung faktayang berkaitan dengan setiap orang yang terkait langsung atau tidaklangsung dengan kejadian. Disini akan terlihat, nama-nama yangtermasuk dalam lingkup berita yang sedang dibicarakan misalnyanarasumber, pendapat ahli, dan sebagainya.
b. What (apa) merupakan pertanyaan yang akan menjawab apayang terjadi dan akan mendorong wartawan untukmengumpulkan fakta yang berkaitan dengan hal-hal yangdilakukan oleh pelaku maupun korban dalam suatu kejadian.
c. Why (mengapa) akan menjawab latar belakang atau penyebabkejadian. Meski jarang, why bisa dipakai untuk membuka sebuahberita atau menjadi lead berita.
d. Where (dimana) menyangkut tempat kejadian. Tempat kejadianbisa tertulis detail atau hanya garis besarnya saja. Biasanya, bilaberita berasal dari tempat terkenal, maka penulisannya tidak terlalumendetail.
e. When (kapan) Menyangkut waktu kejadian. Waktu yang terteratidak sebatas tanggal, tapi dapat ditulis hari, jam, bahkan menit saatberlangsung sebuah kejadian.
19
f. How (bagaimana) akan memberikan fakta mengenai proseskejadian yang diberitakan. Bisa menceritakan alur kejadianbahkan suasana saat suatu kejadian yang diberitakan tengahberlangsung .
2. Unit Berita
Diberita juga terdapat unit-unit berita atau sebagai pelengkap berita
untuk mempermudah ulasan suatu berita, selain headline, lead,
informasi, kutipan, pernyataan dan juga sumber berita. Sumber berita
harus layak dipercaya dan menyebutkan nama sumber tersebut,
sumber yang tidak disebutkan identitasnya merupakan isu yang tidak
bisa dipertanggungjawabkan.
Sumber berita terbagi menjadi dua, yaitu sumber berdasarkan sifatnya
dan sumber berdasarkan materi isinya. Sumber berdasarkan sifatnya
yaitu sumber formal dan tidak formal. Sumber formal adalah yang
didapatkan dari instansi resmi seperti Kepolisian, Pemerintahan dan lain
sebagainya. Sementara tidak formal dapat didapatkan dari luar seperti
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun pimpinan suatu
kelompok.
Sumber berita berdasarkan materi isinya dapat diklasifikasikan
menjadi tiga jenis adalah paper trail bahan yang tertulis atau tercetak.
Electronic trail bahan yang diperoleh melalui perangkat elektronik
seperti mengakses di internet, serta people trail yaitu sumber yang
diperoleh melalui pernyataan seseorang atau kelompok.
20
C. Media Massa dalam Sistem Politik Demokratis
Demokrasi merupakan salah satu istilah yang paling dikenal rakyat
Indonesia disamping istilah politik. Kata demokrasi memiliki berbagai
macam makna. Menurut Irmansyah (2013:103) demokrasi merupakan suatu
bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting pembuat
kebijakan di belakang keputusan secara langsung atau tidak langsung, hanya
dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat
yang berada dalam posisi di pemerintah.
Sistem politik demokratis memberikan ruang bagi media massa sebagai
salah satu lembaga penting yang menopang tegaknya demokrasi. Media
menjalankan perannya sebagai lembaga yang independen. Menurut Subiakto
dan Ida (2012 : 114), media dianggap sebagai the fourth estate of democracy,
karena media memberitakan kinerja pemerintah sehingga muncul
mekanisme check and balance, kontrol terhadap ketiga lembaga seperti
lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif, maupun masyarakat
sendiri.
Menurut Fajrianti (2017:23), pers berperan sebagai kekuatan keempat yang
mengawasi ketiga kekuatan tersebut. Cara bagi media untuk mengawasi
ketiga lembaga tersebut adalah dengan memberikan ruang publik agar
masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja ketiga lembaga negara dalam
menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
21
Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media
merupakan suatu insitusi yang dapat menunjang keberadaan demokrasi
dengan menyediakan akses kepada publik (free public sphere) dengan
demikian, media bertugas dalam mengawasi berjalannya demokrasi.
D. Media Massa dalam Sistem Pemilu Demokratis
Sistem Politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi
yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika
kehidupan politik nasional, namun dinamika sistem lainnya sebagai
penunjang penyelenggaraan kehidupan bernegara. Menurut Irmansyah (2013
: 123) demokrasi mempercayai bahwa pemilu memainkan peranan penting
untuk menentukan masa depan bangsa. Pada dasarnya, ada tiga tujuan dalam
pemilu :
1. Pemilu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin
pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Pemilu merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari
masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil
yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi
masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu merupakan sarana mobilisasi, mengerakkan atau menggalang
dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut
serta dalam proses politik.
22
Bagaimana masyarakat dapat mengerti dan ikutserta dalam menjalankan tiga
tujuan pemilu jika tidak ada peran media dalam kehidupan masyarakat.
Media sebagai sarana penyampai informasi kepada masyarakat maka media
dituntut untuk dapat bersifat objektif dalam menyampaikan pesan yang
berkaitan dengan pemilu.
Sejalan dengan fungsi media yaitu memberikan informasi. Pada pemilihan
umum media massa memberikan informasi seputar calon, pelaksanaan
pemilu, dan mengajak masyarakat untuk mengambil peran dalam pemilu
sebagai partisipan. Media massa melalui iklan kampanye yang ditampilkan
dan pemberitaan yang ditampilkan secara tidak langsung menciptakan
popularitas calon kandidat. Semakin sering ditampilkan baik dalam bentuk
iklan kampanye dan pemberitaan, maka akan menaikkan popularitas
sehingga akan berpengaruh pada keterpilihan calon tersebut.
Selanjutnya menurut Irmansyah (2013 : 124) pemilihan umum adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil) dalam mekanisme pemilu
di Indonesia. Saat pemilu pers menunjukkan keberadaannya dalam
menginformasikan pemberitaan seputar pemilu sebagai sarana untuk
menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan dan
calon yang akan maju pada pemilihan.
23
Menurut Subiyakto dan Ida (2012: 171), keberadaan media massa dalam
pelaksanaan pemilu memiliki peranan yang cukup besar dalam political
empowerment terhadap warga negara di daerah. Menyukseskan Pers
diharapkan bukan hanya menyukseskan dengan menyebarkan electorate
information tentang bagaimana cara memberikan suara pada pilkada,
tetapi juga dituntut melalui pemberitaannya melakukan voters education
yaitu pendidikan pemilih.
Media massa memberikan serangkaian informasi terkait dengan pelaksanaan
pilkada merupakan suatu bentuk komitmen media dengan tanggungjawabnya
terhadap kepentingan umum. Menurut Subiyakto dan Ida (2012: 171) media
juga menjadi sarana untuk mendiskusikan tentang pentinganya pemilihan
kepala daerah. Dengan demikian, media massa telah mengajak masyarakat
dalam rangka melakukan mengamati jalannya proses politik dalam pemilihan
kepala daerah
E. Netralitas Media Massa
Konsep netralitas yang populer dalam media menurut Eriyanto (2002: 10)
adalah keberimbangan (balance), ketidakberpihakan (impartiality), keadilan
(fairness), dan objektivitas (objectivity). Dari konsep tersebut di atas dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Keberimbangan (balance)media harus memperhatikan asas keberimbangan dalam menyajikan isupemberitaan. Karena keberimbangan merupakan sikap media dalammenyikapi isu, peliputan dan peristiwa- peristiwa yang diberitakan harusberimbang. Berimbang dalam artian berita yang disampaikan sesuai
24
dengan kondisi yang terjadi dan apa adanya..2. Ketidakberpihakan (impartiality)
Media harus memberikan tempat yang sama pada pandangan yangberbeda. Prinsip ketidakberpihakan ini, merupakan sikap media tidakmendikte atau mengarahkan masyarakat, melainkan hanyamengungkapkan fakta saja. Dengan demikian, masyarakat dapatmemberikan penilaian terhadap segala sesuatu tanpa ada intervensi daripihak manapun.
3. Keadilan (fairness) adalah pemisahan fakta dan opini wartawan dalammengungkapkan isu dan berita. Pemisahan fakta dengan opinimenyangkut kepada dimensi faktualitas yang berimplikasi kepadakebenaran. Dimensi faktualitas dapat dipahami sebagai derajatkefaktualan suatu berita atau bagaimana peneliti membuktikan bahwaberita yang ditulisnya adalah fakta.
4. Objektifitas (objectivity) adalah kesesuaian berita dengan kenyataan(factuality). Kenyataan (factuality) mengandung dua unsur yaitu benar(truth) dan relevan (relevance). Unsur benar (truth) ditentukan olehketepatan (accuracy) dalam mendeskripsikan fakta. Kebenaran akankuat jika disertai akurasi pada seluruh berita (5W+1H).
Terminologi konsep netralitas menurut Fajrianti (2017:39), KBBI
menyatakan bahwa netralitas berasal dari kata netral yang artinya tidak
memihak kepada siapapun, atau tengah- tengah. Dengan demikian maka
netralitas media massa cetak adalah media cetak yang tidak memihak
kepada siapapun baik kepada institusi pemerintah maupun swasta.
Kode etik jurnalistik pasal 5 menjelaskan bahwa bahwa Wartawan Indonesia
menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan
dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Karya
jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan
menggunakan nama jelas penulisnya. Dalam penjelasan pasal tersebut
disebutkan bahwa yang disebut dengan independen adalah memberitakan
peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan,
paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
25
Artinya, kode etik jurnalistik wartawan Indonesia telah mengatur secara
tegas bahwa media dalam menyajikan berita harus menggunakan prinsip
netralitas yaitu media harus seimbang dalam menyajikan berita serta
menjauhkan fakta dari opini wartawan. Tujuannya untuk mewujudkan
kinerja wartawan agar semakin baik. Selanjutnya dalam pelaksanaan
pemilihan umum media yang netral adalah media yang mematuhi
konstitusi sebaliknya jika media tidak bersifat netral, maka akan melanggar
konstitusi.
F. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), suatu proses pemilihan langsung
oleh rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung putra-putra terbaik dari
daerah mereka. Mampu memimpin dan membawa daerah mereka menjadi
lebih baik dan lebih maju, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat
terpenuhi. Pilkada merupakan tanggung jawab langsung oleh masyarakat
setempat demi kemajuan daerah mereka masing-masing.
Menurut Hervina (2016: 44), Amirudin menjelaskan bahwa pemilihan
kepala daerah yaitu kesempatan bagi masyarakat didaerah untuk memilih
pejabat- pejabat pemerintah dan menentukan apakah yang mereka inginkan
untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dalam membuat keputusan itu para
warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk
dimiliki
26
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa: Pemilihan Kepala Daerah
yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan
Walikota secara langsung dan demokratis.
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya
pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat
perubahan berarti bagi daerah. Pilkada secara langsung memberikan
kelebihan tetapi tidak terlepas dari kelemahan pemilihan secara langsung.
Menurut Suharizal (2012:8-9) kelebihan dari pemilihan kepala daerah secara
langsung:
1. Membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menentukan
pemimpin di tingkat lokal.
2. Memberikan masyarakat untuk mengaktualisasikan hak–hak politiknya
secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan – kepentinga
elit politik.
3. Memperbesar harapan masyarakat untuk mendapatkan sosok
pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimatif.
Sedangkan berdasarkan pemaparan dari Satoto, Jatman, Indarti, Mas’ud, Ali,
Amirudin, Sardini, Kistanto (2003:187) kelemahan dari pemilihan kepala
daerah secara langsung yaitu :
1. Makin terpolarisasinya politik uang.
2. Kerawanan sosial politik.
27
3. Masalah kelembagaan politik baru.
Gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan
proses lanjutan dari keinginan yang kuat guna memperbaiki kualitas
demokrasi di daerah. Menurut Suharizal (2012:10), Robert A. Dahl
menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung untuk
menghindari tirani.
1. Asas Pemilihan Kepala Daerah
Asas-asas pemilihan kepala daerah secara langsung tertuang pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang yang berbunyi pemilihan
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, jujur, adil dan rahasia. Berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam
peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa
pemilihan kepala daerah di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip
yang berlaku secara umum dan demokratis dalam proses rekrutmen
pejabat politik yang terbuka, adapun pengertian dari asas-asas tersebut
yaitu :
a. LangsungRakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranyasecara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpaperantara.
b. UmumPada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berhakmengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secaralangsung. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna,menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh terhadap semuawarga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial.
c. BebasPengertian bebas dalam hal ini adalah setiap warga negara berhakmemilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari
28
siapa pun, dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijaminkeamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nuranidan kepentingannya.
d. RahasiaRahasia yang artinya pemilih yang memberikan suaranya dijaminkerahasiaannya oleh pihak manapun. Pemilih dapat memberikansuaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lainkepada siapa pun suaranya diberikan.
e. JujurPenyelenggaraan pilkada secara langsung, setiap penyelenggaraPilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pemilkan KepalaDaerah, pengawas Pilkada, Pemantau Pilkada pemilih serta semuapihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai denganperaturan perundang-undangan.
f. AdilPenyelenggaraan pilkada secara langsung, setiap pemilik dan calonatau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas darikecurangan pihak manapun, berdasarkan prinsip ini dihubungkandegan independensi pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pilkada,maka jika ada oknum pegawai negeri terlibat langsung dalam prosespemilihan tersebut dapat dikatakan melanggar asas ini karenapenekanan asas ini adalah perlakuan yang sama terhadap seluruhpeserta atau calon kepala daerah yang bersaing dalam pemilihankepala daerah.
Penggunaan asas Luberjurdil sebagai asas Pilkada merupakan
konsekuensi logis dari pelaksanaan pilkada secara demokratis. Sehingga
jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hak tersebut
merupakan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku.
29
G. Kerangka Pemikiran
Peran media yang sangat penting dan sebagai pilar keempat dalam pengawas
terhadap lembaga negara serta media merupakan bagian dari masyarakat
dalam proses pelaksanaan pemilu yang tentunya harus sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Media massa
sebagai pilar ke-empat demokrasi memungkinkan adanya check and
balancies terhadap kebijakan pemerintah kepada masyarakat karena adanya
kritik yang disampaikan. Selain itu, media massa juga bertugas dalam
memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui informasi yang
diberikan (fungsi pendidikan).
Media dituntut untuk turut serta dalam setiap kegiatannya perpolitikan di
Indonesia tak terkecuali pada pemilihan umum yang merupakan bentuk dari
proses demokrasi di Indoesia. Menurut Subiyakto dan Ida (2012: 171),
keberadaan media massa dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki
peranan yang cukup besar dalam political empowerment terhadap warga
negara di daerah. Menyukseskan Pemilu, media massa diharapkan bukan
hanya menyukseskan dengan menyebarkan electorate information tentang
bagaimana cara memberikan suara pada pemilihan kepala daerah, tetapi juga
dituntut melalui pemberitaannya melakukan pendidikan pemilih. Oleh karena
media juga memiliki peranan yang signifikan dalam pelaksanaan pemilihan
umum.
30
Media di Indonesia yang didominasi kepemilikannya oleh elit politik
memunculkan tanda tanya publik apakah media yang dimiliki oleh elit
politik dperigunakan sebagai senjata untuk menaikkan citra kandidat pada
pemilu. Berdasarkan hasil temuan-temuan pada latar belakang, media
cenderung tidak berimbang atau memberikan porsi lebih dalam
pemberitaan terhadap salah satu calon. Temuan-temuan tersebut
menunjukkan bawah pemberitaan media menunjukkan gejala yang terdapat
pada indikator netralitas media.
Memasuki musim politik, media dianggap sebagai tambang emas bagi para
pemilik modal, sehingga netralitas dan keberimbangan media semakin
dipertanyakan, karena posisi media tak ayal sebagai mata uang yang
memiliki dua wajah. Di satu sisi sebagai institusi sosial dan disisi yang lain
sebagai institusi bisnis. Dimana keduanya tak dapat dipisahkan serta secara
harmonis membentuk sebuah dinamika yang ada kalanya menimbulkan
banyak pertentangan dan konflik tajam. Perannya sebagai institusi sosial
kedengaran berimplikasi lebih positif dibanding keberadaannya sebagai
institusi bisnis yang mengandung berbagai kepentingan dan menjadikan
massa sebagai obyek konsumen semata
Pada Pilgub Lampung Tahun 2018, media sebagai tokoh utamanya. Karena
media memiliki peran krusial dimana media akan melakukan pemberitaan
calon gubernur, pemberitaan kampanye calon gubernur sampai akhirnya pada
penghitungan suara gubernur terpilih periode 2019-2024 yang ditunggu oleh
masyarakat, guna menjaga netralitasnya, media tentunya wajib untuk tidak
31
terpengaruh oleh satu pihak pada Pilgub Lampung 2018. Guna menjawab
masalah netralitas media cetak dalam kegiatan kampanye pemilu dalam
penelitian peneliti akan melihat 4 (empat) aspek netralitas media dari Eriyanto
(2002) yang terdiri dari:
1. Keberimbangan
2. Ketidakberpihakan
3. Keadilan
4. Obyektivitas
Berdasarkan uraian diatas maka bagan kerangka pikir akan digambarkan
dengan bentuk sebagai berikut:
32
Gambar. 1 Kerangka PemikiranSumber dioleh peneliti (2017)
Teori Netralitas Media menurut Eriyanto (2002)
1. Keberimbangan2. Ketidakberpihakan3. Keadilan4. Obyektiftas
Pemberitaan media pada pemilihangubernur tahun 2018
Netral
1. Obyektivitas
Tidak Netral
1. Keberimbangan2. Ketidakberpihakan3. Keadilan
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Menurut Sujarweni (2014:19), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang
menghasilkan penemuan–penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan
menggunakan prosedur–prosedur statistik atau dalam metode kuantitatif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan
menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak
untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada
pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan
informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna
dan mudah dipahami.
Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif-deskriptif pada penelitian
tentang netralitas media cetak Lampung Post dan Tribun Lampung pada
pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 adalah dikarenakan data yang
diperlukan merupakan data lapangan yang bersifat aktual dan kontektual
sehingga didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang netralitas
34
media cetak dalam pemberitaan menjelang pilgub dan surat kabar digunakan
sebagai media untuk mengukur netralitas dalam pemberitaan pada pemilihan
gubernur khususnya selama masa kampanye pemilihan Gubernur Lampung
Tahun 2018.
B. Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini diarahkan sesuai dengan masalah dan tujuan
penelitian yaitu menjawab dari pertanyaan tentang netralitas media cetak pada
pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018, khususnya dikaitkan
dengan masalah utama pada penelitian ini mengenai netralitas media maka
peneliti menggunaka konsep yang membahas mengenai netralitas media
menurut Eriyanto (2002:20) sebagai berikut:
1. KeberimbanganMedia harus memperhatikan asas keberimbangan dalam menyajikanberita. Keberimbangan mengandung makna yang artinya porsi pemberitayang diberikan oleh media kepada setiap Cagub Lampung harus memilikijumlah yang sama. Jumlah iklan mempengaruhi jumlah berita masing-masing calon. Persentase porsi atau jumlah berita masing-masing calon.
2. KetidakberpihakanKetidakberpihakan mengandung arti bahwa media tidak perlu mendikteatau mengarahkan, cukup mengungkap fakta apa adanya danmasyarakatlah yang memberi penilaian. Jadi media harus netral dalammemberitaan tiap-tiap calon agar berita yang ditampilkan tidak beratsebelah dan berita yang ditampilkan oleh media tidak bercitra positifataupun bercitra negatif terhadap salah satu calon Gubernur Lampungtahun 2018 . Isi berita yang tidak memihak kepada salah satu calon saja. Penyaringan informasi positif dan negatif Persentasi penambahan informasi positif pada setiap berita berkontes
negatif.
35
3. KeadilanKeadilan mengandung arti bahwa media harus ada pemisahan antara faktadan opini wartawan dalam pengungkapan isu dan berita. Pemisahan antara fakta dan opini wartawan terhadap setiap berita
calon gubernur. Sumber dalam memdapatkan fakta dan opini yang akurat.
4. ObjektivitasObjektivitas mengandung arti bahwa media dalam memberitakanperistiwa atau fakta harus sesuai dengan kenyataan (factuality). Jadi mediadalam memberitakan peristiwa atau fakta harus sesuai dengan kenyataansehingga relevan dilapangan sama dan tidak memicu konflik. Berita dan fakta di lapangan harus sesuai. Prosedur penyusunan berita yang baik dan benar agar tidak memicu
konflik.
C. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penulis mengambil lokasi penelitain di SKH Lampung Post dan Tribun
Lampung. Adapun alasan dipilihnya kedua media sebagai berikut:
1. Lampung Post dan Tribun Lampung merupakan dua dari tiga surat kabar
terbesar di Lampung.
2. Lampung Post dan Tribun Lampung merupakan media cetak yang
usianya terpaut sangat jauh tetapi keduanya memiliki eksistensi yang
sama sampai saat ini.
3. Lampung Post dan Tribun Lampung merupakan media yang
menyediakan rubrik khusus tentang pemilihan kepala daerah di Provinsi
Lampung.
36
Penulis memilih kota BandarLampung dikarenakan kota BandarLampung
merupakan salah satu dari tiga kabupaten/kota yang menyelanggarakan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak, penulis melakukan penelitian
dimulai sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.
D. Penentuan Informan
Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan
kebutuhan peneliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan purposive
sampling. Menurut Martono (2016 :77) purposive sampling merupakan teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dikarenakan informan
ditentukan melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih.
Alasan menggunakan purposive sampling dalam penelitian ini merujuk pada
tujuan peneliti untuk mengetahui netralitas media cetak Lampung Post dan
Tribun Lampung menjelang Pilgub 2018, maka informan yang dituju adalah
pihak-pihak terkait dengan tema pemilihan kepala daerah.
Tabel. 4 Data Informan
No Nama Informan Jabatan1. Triyadi Isworo Reporter Politik Lampung Post
2. Yoso Mulyawan Redaktur Politik Tribun Lampung3. Padli Ramdan Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia4. Supriadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia5. Erwin Prima R Kepala Sub Bagian Bidang Pengawasan
Pemilu Badan Pengawas PemilihanUmum
Sumber : diolah oleh peneliti (2018)
37
E. Jenis Data
Penulis harus mendapatkan data secara langsung dan akurat, sehingga penulis
harus mencari data dari sumber utama (first hand) dan bukan dari sumber kedua
agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini
adalah:
1. Data Primer
Menurut Sudjarwo dan Basrowi (2009 : 140), Umar menjelaskan bahwa
data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama. Seperti
hasil wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh pihak
surat kabar Lampung Post dan Tribun Lampung terkait pemberitaan
selama masa kampanye menjelang Pemilihan Gubernur Lampung Tahun
2018 dan wawancara kepada pihak penunjang seperti halnya Bawaslu,
PWI dan AJI.
2. Data Sekunder
Menurut Mustafa (2009 : 92) data sekunder adalah data yang telah
dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga
peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan peneliti. Data
sekunder ini sebagai penunjang data primer yang dapat dilakukan dengan
studi pustaka untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dalam
penelitian. Data penunjang dalam penelitian ini adalah berita dari SKH
Lampung Post dan Tribun Lampung, PKPU No. 4 tahun 2017 serta Kode
Etik Jurnalistik.
38
F. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Fuad dkk (2013:10), Sugiyono menjelaskan bahwa teknik
pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara
mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya atau triangulasi.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
1. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk
menggali data secara lisan. Menurut Firdaus (2012:37) tujuan dari teknik
pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui berbagai hal yang belum
terungkap oleh responden, sehingga diperoleh data yang akurat untuk
dianalisi. Pada penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung untuk
memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga
sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan
permasalahan yang dijadikan sumber data seperti yang sudah dijabarkan
pada bab penentuan informan.
2. Dokumentasi
Menurut Bungin (2011:124-125) teknik pengumpulan data dengan
dokumentasi ini adalah salah satu metode yang digunakan dalam metode
penelitian kualitatif. Intinya metode dokumentais ini merupakan metode
yang digunakan untuk menelusuri data historis. Pada penelitian ini
dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan berita pada SKH
Lampung Post dan Tribun Lampung terkait masa kampanye Pemilihan
Gubernur Lampung Tahun 2018, yaitu periode 01 Maret – 23 Juni 2018.
39
G. Teknik Pengelolaan Data
Setelah melakukan pengumpulan data yang didapat dari lapangan melalui hasil
wawancara dan dokumentasi maka tahap selanjutnya adalah mengelola data
yang telah penulis peroleh. Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolaan
data meliputi :
1. Editing data
Menurut Silalahi (2012 : 342) editing data merupakan sebuah proses yang
bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah
dibaca, konsisten dan lengkap. Tahap ini, data yang dianggap tidak relevan atau
tidak bernilai harus disingkirkan. Penulis melakukan kegiatan memilih hasil
wawancara dengan informan yang terkait netralitas media cetak Lampung Post
dan Tribun Lampung pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 ini, dan
dokumentasi yang relevan.
Data yang telah dipilah lalu diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian
dikorelasikan dengan data yang lain sehinggamemiliki keterkaitan
informasi. Proses selanjutnya adalah penulis memeriksa kembali semua
data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.
2. Tabulasi
Tabulasi adalah proses penempatan data kedalam bentuk tabel yang telah
diberi kode sesuai kebutuhan analisis. Pada tahap ini data dari hasil
dokumentasi yang telah penulis dapatkan serta kumpulkan kemudian
dimasukkan kedalam tabel sesuai katagori tabel-tabel yang dibuat
40
sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.
3. Interpretasi Data
Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik
melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat
ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga
dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita
yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak
menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian
dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga
ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.
H. Teknik Analisi Data
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke
dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014:477).
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang
terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi
data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
prosedur reduksi data sebagai tahap pemilihan data-data penting, display data
sebagai tahap penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses
tersebut dijabarkan menurut (Milles dkk, 1992:17) yaitu sebagai berikut:
41
1. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan
bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa
sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data
Catatan-catatan penting dilapangan disajikan dalam bentuk teks deskriptif
untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan
lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat
disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan
informasi yang tersusun dalam bentuk padu.
3. Verifikasi Data
Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran,
validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan
obyektifitas. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditatrik kesimpulan.
Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan
apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan
penelitian
42
Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan
penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses
display data.
I. Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data atau kredibilitas dta adalah proses penyesuaian antara
data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada obyek yang
diteliti. Teknik keabsahan data dilakukan untuk memperoleh data yang sahih.
Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji
kredibilitas melalui proses triangulasi.
Pada penelitian ini guna menguji keabsahan data yang telah didapatkan baik
dari hasil wawancara hasil dokumentasi dan/atau membandingkan teori yang
digunakan untuk menjawab persoalan keberpihakan Media Lampung Post dan
Tribun Lampung pada Pilgub Lampung tahun 2018, maka penulis
menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori guna mengecek
keabsahan data:
1. Moleong (2014:331), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan
dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda, hal itu dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dikatakannya secara pribadic. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang
situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
43
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang denganberbagai pendapat dan pandangan orang.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumenyang berkaitan.
Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi
yang memiliki kesamaan informasi. Triangulasi pada penelitian ini
dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara
dan dokumentasi. Wawancara dengan informan lain juga sebagai cara
yang peneliti lakukan untuk menguji kebenaran data yang sebelumnya.
Triangulasi Teori menurut Moleong (2014:331) berarti menganalisis hasil
penelitian dengan menggunakan lebih dari satu teori. Tujuan dari triangulasi teori
ini untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat..
Pada penlitian beberapa teori yang digunakan adalah teori netralitas media milik
Eriyanto yang berisi 4 (empat) indikator, yaitu:
1. Keberimbang
2. Ketidakberiohakan,
3. Keadilan
4. Obyektifitas
44
Pada penlitian beberapa teori dimaksudkan agar akan terlihat pada bab
pembahasan guna menguji dan menganalisis hasil penelitian memgenai
masalah keberpihakan media pada pemberitaan saat masa kampanye
Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018.
Melalui pemaparan metode penelitan yang penulis gunakan di atas, maka
penulis akhirnya telah mendapatkan instrument penelitian yang cukup,
sehingga penulisn mendapatkan pemahaman yang konkrit terkait
pendekatan teoritis yang penulis gunakan dalam penelitian.
Dengan menggunakan triangulasi penulis dapat me- recheak temuannya
dengan jalan membandingkan dengan triangulasi sumber dan triangulasi
teori. Dengan menggunakan triangulasi diharapkan bias data penelitian
kualitatif dapat di minimalisir sehingga penelitian menjadi lebbih akurat
dan juga kredibel.
IV. GAMBARAN UMUM
A. Surat Kabar Harian Lampung Post
1. Sejarah Lampung Post
Surat kabar Lampung Post hampir seusia dengan Provinsi Lampung.
Berdasarkan sumber yang diperoleh dari http://www.lampost.co yang
diaskes pada 22 April 2018, Lampung Post terbit pertama kali pada
tanggal 10 Agustus 1974 berkat imbuan dari Menteri Penerangan
Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan MENPEN RI No: 0148
SK DIRJEN P 6 SIT 1974. Lampung Post diterbitkan oleh PT Masa Kini
Mandiri dengan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP) nomor 150/SK/Men
Pen/SIUP/a 7/1986 yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta nomor 108,
Rajabasa, Bandar Lampung.
Motto Lampung Post yaitu Portal Berita Lampung Terkini, Lampost.co
berkeinginan menjadi online dengan berita yang jujur, terkini, bermutu,
dan paling berpengaruh di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, Lampung
Post sejak awal berdiri sampai sekarang mengalami banyak perubahan,
terjadi tiga fase perubahan Lampung Post.
46
Periode 1974--1988 merupakan awal masa berdirinya Lampung Post.
Pada periode ini, Lampung Post telah berhasil mencetak 10.000
eksemplar setiap hari padahal sistem yang digunakan masih sangat
sederhana yaitu dengan menggunakan sistem analog dalam pengarsipan.
Selain itu, terdapat kekurangan dalam memuaskan pelanggan. Hal
tersebut terlihat pada seringnya terjadi keterlambatan dalam
pendistribusian surat kabar kepada pelanggan.
Periode 1988-1991. Pada periode ini Lampung Post mulai meningkatkan
profesionalitasnya yang. ditunjang dengan keberadaan teknologi
komputerisasi yang mempermudah dalam melakukan produksi surat
kabar. Pada periode ini ada peningkatan jumlah produksi yaitu sebanyak
20.000 eksemplar per-hari. Pada tahun 1989, Lampung Post bergabung
disalah satu unit bisnis Media Group (Media Indonesia dan Metro TV)
yang dimiliki Surya Paloh.
Periode selanjutnya pada tahun 1991 sampai dengan sekarang. Lampung
Post telah mengembangkan sayap usaha dalam bentuk online dan juga
radio. Dalam bentuk online ditandai dengan website Lampost.co yang
memberikan kemudahan bagi masyarakat di era digital serta
ditambahkannya radio “Sai Radio” yang merupakan sayap
pengembangan dari Lampung Post.
47
2. Struktur Redaksi Lampung Post
a. Direktur : Usman Kansong
b. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Iskandar Zulkarnain
c. Pemimpin Perusahaan : Prianto A. Suryono
d. Dewan Redaksi Media Group : Abdul Kohar, Bambang Eka Wijaya,
Djadjat Sudradjat, Don Bosco Selamun, Elman S aragih, Gaudensius
Suhardi, Iskandar Zulkarnain, Kania Sutisnawinata, Lestari Moerdijat,
Mohammad Mirdal Akib, Nunung Setiyani, Rahni Lowhur Schad,
Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong.
e. Kepala Divisi Pemberitaan : D. Widodo
f. Kepala Divisi Percetakan : Kresna Murti
g. Asisten Kepala Divisi Pemberitaan : Nova Lidarni, Musta’an Basran,
Sri Agustina, Rinda Mulyani
h. Sekretariat Redaksi : Nani Hasnia
i. Redaktur : Abdul Gofur, Hendrivan Gumala, Muharram Candra
Lugina, Padli Ramdan, Vera Aglisa, Wiwik Hastuti.
j. Asisten Redaktur : Aris Susanto, Chairil Anwar, Dian Wahyu
Kusuma, Delima Natalia Napitupulu, Eka Setiawan, Fathul Mu'in,
Iyar Jarkasih, Rudiyansyah, Wandi Barboy, Firman Luqmanulhakim.
k. Liputan Bandar Lampung : Asrul Septian Malik, Effran Kurniawan,
Febi Herumanika, Ikhsan Dwi Satrio, Nur Jannah, Setiaji Bintang
Pamungkas, Triyadi Isworo, Umar Wirahadikusuma, Zainuddin.
l. Liputan Jakarta : Hesma Eryani, Luchito Sangsoko.
48
m. Radio SAI-LAMPOST.CO : Adi Sunaryo, Ricky P. Marly (Asisten
Redaktur), Winarko (Staf), Deni Zulniyadi.
n. Publishing (Tabloid, Majalah, Buku) : Djadi Satmiko, Susilowati.
o. Content Enrichment Bahasa : Isnovan Djamaludin (Redaktur),
Kurniawan, Aldianta.
p. Desain Grafis : Sugeng Riyadi, Nurul Fahmi, Ridwansyah.
q. Lampung Post Education Center : Iskak Susanto (Kepala Divisi), Wiji
Sukamto (Supervisor), Sumaryono.
r. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat) :
Mat Saleh (Kabiro), Aripsah (Asisten Kabiro), Eliyah, Hari
Supriyono, Yudhi Hardi-yanto, Candra Putra Wijaya, Yon Fisoma,
Fajar Nafitra.
s. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur) :
Chairuddin (Kabiro), M. Wahyuning Pamungkas (Asisten Kabiro),
Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Suprayogi, Musannif
Effendi.
t. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulang-bawang Barat) :
Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan (Asisten Kabiro), Rian
Pranata.
u. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran) : Widodo
(Kabiro), Abu Umarali, Ahmad Amri.
v. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan) : Herwansyah (Kabiro), Aan
Kridolaksono, Juwantoro.
49
3. Lampung Post sebagai Media Lokal dan Penunjang Demokrasidi Tingkat Lokal
Surat kabar harian (SKH) Lampung Post merupakan surat kabar tertua di
Provinsi Lampung, usia Lampung Post sudah menginjak 43 tahun pada
Oktober 2017. Kehadiran SKH Lampung Post di tengah-tengah
masyarakat telah memberikan porsi berita sesuai kebutuhan masyarakat
lokal dan telah menjadi sumber referensi bagi pembaca surat kabar di
Provinsi Lampung.
SKH Lampung Post menyajikan beragam rubrik mengenai berita lokal
untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat diantaranya Daerah,
Bandar Lampung, Wat-Wat Gawoh, Opini, Tajuk, Lampung Memilih.
Selain rubrik mengenai berita lokal SKH Lampung Post juga
menyajikan berita dalam rubrik berskala nasional bahkan internasional
guna memenuhi kebutuhan informasi masyarakat penikmat SKH
Lampung Post diantaranya Rubrik Ragam, Bisnis dan Ekonomi,
Olahraga, Humaniora, Rumah Demokrasi, dan Global.
Lampung Post merupakan media lokal yang telah tersebar hampir di
seluruh Provinsi Lampung. Berdasarkan sumber Lampost.co yang
diakses pada 22 April 2018, Lampung post telah beredar di kota Bandar
Lampung, Kota Metro, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan,
Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang,
dan Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat. Ketersebaran tersebut
menjadi penanda eksistensi dari Lampung Post sebagai referensi bagi
pembaca lokal yaitu masyarakat Lampung secara keseluruhan. Selain
50
dari ketersebaran tersebut, Lampung Post juga memberikan porsi berita
terhadap daerah- daerah setempat melalui konten ‘Daerah’
Eksistensi SKH Lampung Post ditandai dengan berkembangnya ciri
khas Lampung Post dalam upaya mewujudkan demokrasi di Lampung,
terlihat dari keseriusannya dalam menyajikan informasi seputar politik
yang disesuaikan pada momentum politik yang terjadi, seperti pada saat
pemilihan kepala daerah tahun 2018. Lampung Post menyediakan rubrik
Lampung Memilih.
Lampung Memilih berisi informasi seputar pemilihan kepala daerah.
Rubrik tersebut menyajikan informasi mulai dari pelaksanaan pemilihan
kepala daerah, kampanye dari para calon kandidat, informasi seputar
calon, dan konflik terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
informasi yang disajikan adalah kejadian yang terjadi selama
pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
B. Surat Kabar Harian Tribun Lampung
1. Sejarah Tribun Lampung
Berdasarkan sumber dari http://lampung.tribunnews.com/. Surat kabar
Tribun Lampung merupakan surat kabar harian daerah yang berdiri di
bawah naungan PT. Lampung Media Grafika. Tribun Lampung
merupakan salah satu koran daerah yang tergabung dalam grup Kompas
Gramedia yang dikelola oleh PT. Indopersda Primamedia (Persda
Network) di bawah naungan Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia.
51
Tribun Lampung terbit pertama kali tanggal 8 Juni 2009, Tribun
Lampung merupakan Tribun generasi ke-8 setelah Tribun Timur dan
koran daerah ke-13 dalam kelompok koran Kompas Gramedia. Tribun
Lampung muncul membawa semangat baru bagi masyarakat Lampung
dengan motto ”Spirit Baru Bumi Ruwa Jurai”.
Tribun Lampung menawarkan konsep baru dalam pemberitaan dengan
konsep pemberitaan multi angle (banyak angle pemberitaan) dan friendly
newspaper (koran yang bersahabat). Hal ini tertuang pada penyajian
berita-berita yang ekslusif, dapat dibaca dengan cepat, tata wajah tampilan
yang fleksibel dan menarik serta lebih menekankan pada penyelesaian
masalah bukan memperbesar masalah. Selain itu Tribun Lampung juga
memanjakan pembaca dengan tampilan grafis info, kartun dan gambar
yang menarik. Ini bertujuan selain untuk memudahkan pembaca dalam
memahami inti/kronologis pemberitaan juga untuk memikat perhatian
pembaca. SKH Tribun Lampung semakin maju dengan adanya media
online www.lampung.tribunnews.com dan juga e-paper yang dapat
diakses setiap saat oleh masyarakat Lampung.
2. Struktur Redaksi Tribun Lampung
a. Direktur Utama: H Herman Darmo
b. Direktur: Sentrijanto
c. Komisaris Utama: Agung Adi Prasetyo
d. Komisaris: Asih Winanti
e. Pemimpin Umum : H Herman Darmo
52
f. Pemimpin Redaksi : Andi Asmadi
g. News Manager : Safruddin
h. Production Manager : Juang Naibaho
i. Redaktur Online : Taryono, Sonyuntavia, MArtin L Tobing, Reny
Fitriani
j. Redaktur : Daniel Tri Hardanto, Gustina Asmara, Muhamad
Azhim,Teguh Prasetyo, Yoso Muliyawan, Nashrullah Haqiyudin
k. Pemimpin Perusahaan : Ellys Rahmayani
l. Manajer Iklan : Lismawati
m. Manajer Sirkulasi : Eko Wahyudi
n. Manajer Percetakan : Iwan Setiawan
o. Manajer Psdm & Umum : Ellys Rahmayani
p. Manajer Keuangan : Gusti N Saputra
q. IT : Vincentius Bayu Septian, Yoga Dwi CN
3. Tribun Lampung sebagai Media Lokal dan Penunjang Demokrasi
di Tingkat Lokal
SKH Tribun Lampung merupakan media cetak yang usianya lebih muda
dibandingkan dengan SKH Lampung Post. Akan tetapi SKH Tribun
Lampung memiliki pamor yang seimbang dengan dua surat kabar (
Lampung Post dan Radar Lampung) terkemuka di Provinsi Lampung,
dengan kualitas yang dapat dikatakan seimbang dengan kedua media
cetak saingannya SKH Tribun Lampung hadir di tengah-tengah penikmat
surat kabar dengan porsi berita yang pas sebagai referensi bahan bacaan
53
masyarakat Lampung.
Berdasarkan sumber lampung.tribunnews.com yang diakses pada 22 April
2018, segmentasi pembaca Tribun Lampung adalah kelompok menengah
ke atas dengan wilayah pemasaran di seluruh kabupaten dan kota di
provinsi Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro,
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten
Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur,Kabupaten Pesawaran,
Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.
SKH Tribun Lampung menyajikan beragam rubrik mengenai berita lokal,
nasional bahkan internasional guna memenuhi kebutuhan informasi
masyarakat diantaranya Daerah, Kedaton Life, market, kontan tribun
finance, superball, business.com, gosip, tribun line, politik, autovaganza,
sport-style dan lain sebagainya.
Menjelang pilgub 2018 Tribun Lampung melalui media online yang
dapat diakses di lampung.tribunnews.com menyediakan rubrik khusus
yaitu pilgub Lampung 2018. Pada rubrik ini memberitakan tentang
berisi informasi seputar pemilihan kepala daerah. Rubrik tersebut
menyajikan informasi mulai dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah,
kampanye dari para calon kandidat, informasi seputar calon, dan
konflik terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. informasi yang
disajikan adalah kejadian yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan
kepala daerah
54
C. Pemilihan Gubernur Lampung 2018
1. Kandidat Pilgub dan Partai Pengusung pada Pilgub Lampung 2018
Pemilihan Gubernur Lampung 2018 digelar pada 27 Juni 2018. Tercatat
ada empat pasangan calon Gubernur Lampung - calon Wakil Gubernur
Lampung Periode 2019-2024. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung pada Pilgub Lampung 2018 dan partai pengusungnya, yaitu :
a. M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri.
Paslon gubernur dan wakil gubernur Lampung Tahun 2018 dengan
nomor urut 1 ini diusung oleh 3 (tiga) partai, yaitu : Partai Demokrat,
Partai Gerindra dan PPP.
b. Herman HN – Sutono.
Pasangan cagub dan cawagub Lampung Tahun 2018 dengan nomor
urut 2 ini diusung hanya oleh 1 (satu) partai besar, yaitu : PDI-
Perjuangan.
c. Arinal Djunaidi – Chusnunia Calim (Nunik).
Paslon nomor urut 3 pada pemilihan gubernur Lampung Tahun 2018
ini diusung oleh 3 partai besar, yaitu : Partai Golkar, PKB dan PAN.
d. Mustafa – Ahmad Jajuli.
Pasangan cagub dan cawagub Lampung Periode 2018 dengan nomor
urut 4 ini diusung oleh 3 partai besar, yaitu : Partai NasDem, PKS
dan Partai Hanura. (Sumber : https://www.teraslampung.com/inilah-peta-
politik-pilgub- lampung-2018 Diakses pada 30 Juli 2018 pukul 19.43 WIB)
55
2. Liputan dan Kampanye di Media Cetak
Kampanye politik cagub dan cawagub Lampung tentu tak luput dari
sorotan media di Lampung, tanpa terkecuali media Lampung Post dan
Tribun Lampung. Keempat pasang calon yang melakukan kampanye di
daerah akan disorot oleh media, media tersebut akan mempublis berita
terkait cagub dan cawagub Lampung sehingga visi dan misi para calon
tersampaikan bukan hanya di lokasi kampanye tetapi dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat, dengan adanya media, terutama media cetak,
setiap Paslon dalam mengadakan kampanye maka calon gubernur dan
wakil gubernur dapat mempromosikan dirinya kepada masyarakat.
Media Lampung Post dan Tribun Lampung tentu memberitakan terkait
kampanye yang dilakukan oleh cagub dan cawagub Lampung Tahun
2018. Contohnya pada berita pada 01 April 2018 yang berjudul “Arinal
Janjikan Lampung Terpandang di Indonesia” pada berita tersebut
menunjukkan bahwa pasangan Arinal – Nunik mempromosikan 9
program kerja prioritas. Arinal - Nunik berharap Lampung ke depan akan
menjadi terpandang di Indonesia.
Berita lainnya terkiat kampanye cagub dan cawagub Lampung adalah
“Jajuli Tawarkan KJ4 Solusi Masyarakat Lampung”, pada berita yang
dirilis pada 29 Mei 2018. Cawagub nomor urut 4 (Ahmad Jaluli)
mempromisikan program KJ4 untuk masyarakat Lampung. Kartu
tersebut nantinya mengcover seluruh kebutuhan masyarakat baik dari
jaminan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan jaminan untuk usaha
56
dan kemandirian. Ini merupakan program unggulan yang ditawarkan oleh
paslon nomor urut 4.
Pasangan nomor urut 2 (Herman HN-Sutono) juga tidak terlepas dalam
kampanye untuk mempromosikan visi dan misinya, contohnya pada
berita yang berjudul "Masyarakat Waway Karya Lampung Timur
Antusias Sambut Sahabat Herman HN”. Pada berita tersebut Cagub
Herman HN mempromosikan program pembangunan Infrastruktur,
pendidikan, kesehatan gratis, keamanan dan pertanian. Terutama di
daerah Lampung Timur yang memfokuskan kepada kebijakan sekolah
gratis dan berobat gratis belum ada di Lampung Timur.
Berita yang dirilis pada Minggu, 1 April 2018 dengan judul “Bachtiar
Janjikan Pasokan Pupuk Petani Meningkat dan Menyebar Hingga
Pelosok”, pada berita tersebut Cawagub nomor urut 1 mempromosikan
program kerjanyan berupa menyediakan pasokan pupuk lebih banyak dan
mendistribusikan pupuk tersebut se daerah-daerah plosok agar terjangkau
secara keseluruhan dan tepat sasaran.
Peran media cetak dalam memberitakan setiap paslon sangat penting,
dengan adanya berita tentang kampanye calon yang mempromosikan
program kerja, visi dan misi setiap pasangan calon tentu menguntungkan
Cagub dan Cawagub Lampung untuk mengenalkan diri dan program
kerjanya.
57
3. Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2018
Hasil rapat pleno terbuka KPU pada 08 Juli 2018 bertempat di Ballroom
Novotel yang membehas mengenai pengumuman hasil rekapitulasi
perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2018. Berdasarkan dari hasil rekapitulasi di 15
kabupaten/kotamadya KPU se-provinsi Lampung dinyatakan bahwa
Paslon nomor urut 3 (Arinal-Nunik) memperoleh suara 37,78 persen atau
1.548.506 suara.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018
nomor urut 3, yaitu Arinal-Chusnunia (Nunik) memperoleh suara
mencapai 1.548.506 atau 37,78% mengalahkan pasangan nomor 1 yang
merupakan petahana, Ridho-Bachtiar, yang hanya memperoleh 1.043.666
suara atau 25,46 persen. Kemudian pasangan nomor 2 Herman HN-
Sutono 1.054.646 suara atau 25,73 persen dan pasangan nomor 4,
Mustafa-Jajuli 454.452 suara atau 11,04 persen. (sumber:
https://www.kupastuntas.co/2018/07/ini-hasil-rapat-pleno-terbuka-kpu-
provinsi-lampung/ diakses pada 20 Juli 2018 Pukul 18.02 WIB).
Hasil perhitungan rekapitulasi dari 15 kabupaten dan kota di seluruh
Provinsi Lampung menunjukkan pasangan Arinal dan Nunik unggul di
tujuh wilayah dari 15 kabupaten dan kota mengalahkan ketiga pasangan
calon lainnya, berikut adalah tabel perolehan suara paslon nomor urut 3
(Arinal-Nunik) di 15 kabupaten dan kota di Lampung. Berikut adalah
58
tabel perolehan suara pasangan nomor urut 3 Arinal-Nunik di 7 (tujuh)
kabupaten/kota:
Tabel 5. Data Tujuh Kabupaten dan Kota yang Dimenangkan Arinal
dan Nunik
No Nama KabupatenKota Jumlah Suara (%)
1. Lampung Selatan 185.590 suara (38,32%)2. Pringsewu 91.716 suara (43,82%)3. Lampung Timur 304.931 suara (58,95 %)4. Metro 28.620 suara (38,30%)5. Lampung Tengah 305,980 suara (46,68%)6. Tulang Bawang 79,916 suara (47,87%)7. Mesuji 41.187 suara (41,49%)
sumber: www. gatra.com
Berdasarkan tabel di atas Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak
5.768.061. Jumlah surat suara yang masuk sebanyak 4.179.405 atau
72,46 persen. Jumlah suara sah sebanyak 4.099.272. Jumlah suara tidak
sah 80.133. (sumber : www.gatra.com/ dan www.kupastuntas.co/2018 diakses
pada 30 Juli 2018 pukul 13.50 WIB)
D. Kelemahan Hukum dalam Mengatur Netralitas Media
Netralitas media massa diatur dalam beberapa produk hukum, antara lain UU
Pers No.40 Tahun 1999, UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 dan Kode Etik
Jurnalistik, selain itu netralitas media massa pada pemilihan kepala daerah pun
sudah diatur dalam PKPU No. 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan
wakil walikota
59
UU No. 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 6 point c menyatakan bahwa
pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat, dan benar, sedangkan pada UU Penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 36
butir 4 UU Penyiaran bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak
boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu
Kode etik jurnalistik. Pasal I dan III dalam KEJ menjelaskan bahwa
keberimbangan merupakan unsur wajib yang harus dipenuhin dalam sebuah
berita. Berikut adalah bunyi pasal I dan pasal III dalam KEJ:
1. Pasal I : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita
yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
2. Pasal III : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan
secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
PKPU No. 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
Pada produk hukum ini terdapat beberapa pasal yang mengatur bahwa media
harus berimbang dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur informasi
bagi masyarakat, berikut adalah pasal-pasal yang mengatur netralitas media
saat kampanye pilkada:
1. Pasal 56 : media massa cetakk, media massa elektronik dan lembaga
penyiaran yang menyediakan rubric khusus untuk pemberitaan kegiatan
kampanye partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon
dan/atau tim kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
60
2. Pasal 60 : media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga
penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersial selain yang
difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Pasal 61 : media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan
waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara
untuk setiap partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon
dan/atau tim kampanye.
Berdasarkan keempat produk hukum di atas media dituntut untuk netral dan
independen dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur informasi yang
obyektif kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan berita yang
akurat dan berimbang. Pemberian sanksi bagi media yang tidak netral termuat
pada KEJ BAB IV tentang kekuatan kode etik jurnalistik menjelaskan bahwa
sanksi bagi pelanggar kode etik jurnalistik sepenuhnya hak organisasi dari
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan
Kehormatan PWI.
Penjelasan mengenai pemberian sanksi bagi media yang melanggar ketentuan
PKPU No. 4 Tahun 2017 pasal 56, 60 dan 61 diatur pada pasal 62 ayat 1, 2
dan 3. Berdasarkan penjelasan dari pasal 62 ayar 1, 2 dan 3 sanksi
dilaksanakan oleh Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia dan
penjatuhan sanksi atas pelanggaran PKPU diberitahukan kepada KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
61
UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang merupakan UU pokok pers masih
menunjukkan kelemahan didalamnya, dalam UU No. 40 tahun 1999 tidak ada
ketentuan yang tegas terhadap sanksi pelanggaran bagi media yang tidak
netral, khususnya untuk pasal 3 dan 6 yang membahas mengenai peran dan
fungsi lembaga pers. Pada pasal 15 dalam UU Pers disebutkan wewenang
kepada Dewan Pers untuk melakukan pengawasan kegiatan jurnalistik,
namun dalam UU Pers ini Dewan Pers tidak diberikan wewenang menindak
pelaku pelanggaran pada UU Pers. Akan lebih baik apabila UU No. 40 Tahun
1999 tentang pers ini lebih disempurnakan lagi terutama mengenai bagian
kelemahan yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh pers dan/atau wartawan menyangkut netralitas media dalam
menjalankan tugas den fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.
VI. PENUTUP
A. Simpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian tentang keberpihakan Media Cetak Lampung
Post dan Tribun Lampung pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun
2018 menunjukkan bahwa kedua media tersebut tidak berimbang dan
cenderung berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam
pemberitaaannya selama masa kampanye Pilgub 2018.
2. Berdasarkan aspek capaian penelitian ini dalam menilai keperpihakan
Media Cetak Lampung Post dan Tribun Lampung selama pemberitaan
masa kampanye sebagai berikut:
a. Keberimbangan
Indikator keberimbangan, media cetak Lampung Post dan Tribun
Lampung terindikasi tidak berimbang dalam menyajikan berita
masing-masing cagub dan cawagub Lampung Tahun 2018. Hak
tersebut berdasarkan hasil pengamatan dokumen berita pada Media
Lampung Post dan Tribun Lampung menampilkan porsi
pemberitaan yang lebih banyak kepada salah satu paslon dalam satu
hari yang sama.
112
b. Ketidakberpihakan
Indikator ketidakberpihakan media cetak Lampung Post dan Tribun
Lampung terindikasi berpihak dalam memberitakan setiap paslon,
Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua media berpihak kepada
salah satu calon.
c. Keadilan
Indikator keadilan berdasarkan hasil pengamatan dokumen berita
media Lampung Post dan Tribun Lampung selama periode Maret –
Juni 2018, keduanya tidak adil dalam memberitakan setiap paslon,
dimana media Lampung Post dan media Tribun Lampung lebih
banyak memberitakan pasangan nomor urut 3 yaitu Arinal-Nunik.
d. Obyektifitas
Indikator obyektifitas, media cetak Lampung Post dan Tribun
Lampung masih obyektif dalam memberitakan setiap Paslon pada
Pilgub Lampung Tahun 2018. Karena berdasarkan hasil
pengamatan berita pada media Lampung Post dan Tribun Lampung
memberitakan setiap Paslon sesuai dengan data dan fakta yang
didapat dari lapangan.
113
3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Netralitas Media adalah
sebagai berikut:
a. Faktor Pendukung Netralitas Media media untuk netral
diantaranya:
1. Berita yang dikemas oleh media tidak cenderung mengangkat
kandidatnya dan menyudutkan salah satu calon pada pemilu.
2. Media wajib mematuhi dan memegang tegus Kode Etik
Jurnalistik, UU No. 40 Tahun 1999 dan PKPU No. 4 Tahun
2017 sebagai landasan hukum media.
3. Media dalam melakukan fungsinya sebagai penyampai
informasi yang aktual dilakukan dengan cara yang
berimbang.
b. Faktor Penghambat Netralitas Media. diantarnya :
1. Kepemilikan media yang didominasi oleh elit politik.
2. Adanya kepentingan bisnis media (komersil).
3. Wartawan yang memiliki kedepatan personal dengan pejabat
atau lembaga dalam suatu daerah.
4. Lemahnya pengawasan terhadap media yang tidak netral dan
independen dalam pemberitaan politik.
5. Isi pesan media atau agenda media merupakan hasil tekanan
yang berasal dari dalam dan luar organisasi media.
114
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tidak mudah dalam mewujudkan media
yang murni netral dalam melaksanakan fungsinya yaitu melakukan
pendidikan politik kepada masyarakat melalui pemberitaan kampanye
pemilihan guberur Lampung tahun 2018. Untuk itu, media seharusnya dapat
bersikap profesional agar tidak terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu,
apalagi kepentingan elit politik yang meruoakan pemilik media. Proposional
dalam menyajikan berita agar dapat menjalankan fungsinya sebagai media
informasi, pendidikan, kontrol dan perekat sosial dalam membangun budaya
demokrasi yang baik. Secara lebih lanjut penelitian ini menjadi masukan
kepada sejumlah pihak diantanya:
1. Media Lampung Post sebagai media yang memiliki kewajiban
memberikan informnasi kepada masyarakat luas, seharusnya Media
Lampung Post dapat berimbang idak terkooptasi oleh kepentingan elit
politik dalam menjalankan fungsinya memberikan informasi yang netral
dan independen.
2. Media Tribun Lampung sebagai media lokal dalam memberitakan
kampanye Pilgub Lampung Tahun 2018 tentu harus berimbang dan tidak
berpihak kepada salah satu paslon pada pemberitaan kampanye saat
Pilgub, karena sebagai the fourth estate of democracy, media yang menjadi
tokoh utama dalam Pilgub tentu harus netral dan berimbang.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, A. 2011. Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategidan Komunikasi Politik Indonesia) . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijkan Publikdan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Prenda Media Group
Diah, W. 2013. Media Relations – Sarana Membangun Reputasi Organisasi.Yogyakarta dan Jakarta Barat: Graha Ilmu dan Universitas Mercu Buana,
Firdaus, M. A. 2012. Metodelogi Penelitian. Tangerang : Jelajah Nusa
Irmansyah, R. 2013. Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Yogyakarta :Graha Ilmu.
Miles, M dkk. 2014. Qualitative Data Analysis. Library of CongresCatalogue-in Publication Data: United Stated of America.
Moleong dan Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT RemajaRosdakarya: Bandung.
Mustafa, Z. 2009. Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi. Yogyakarta : GrahaIlmu.
Neuman, W. 2014. Social Reseacrh Methods: Qualitative and QuantitativeApproach 7th Edition. British Library Cataloguing-in Publication Data:United State of America.
Satoto, Jatman, Indarti, Mas’ud, Novel Ali, Amirudin, Sardini, dan Kistanto.2003. Pilkada di Era Otonomi : Berlayar Menambal Lubang Dikapal.Semarang : IKAPI.
Silalai, U. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung; Refika Aditama.
Subiakto, H dan Rachman Ida. 2012. Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi .Jakarta: Prenada Media Group
Sudjarwo dan Basrowi. 2009. Manajemen Penelitian Sosial. Bandung : MandarMaju.
Suharizal. 2012. PEMILUKADA : Regulasi, Dinamika dan KonsepMendatang. Jakarta : PT Grafindo Persada.
Sujarweni, V. W. 2014. Metodelogi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Pres.
Syah Putra, D. 2012. Media dan Politik (Menemukan Relasi antara DimensiSimbiosis-mutualisme Media dan Politik). Yogyakarta : Graha Ilmu.
Tamburaka, A. 2012. Agenda Setting Media Massa. PT RajaGrafindo Persada :Jakarta.
Jurnal, Artikel dan Skripsi :
Fajrianti, Rizka. 2017. Netralitas dan Independensi Surat Kabar HarianLampung Post dan Radar Lampung dalam Pemberitaan Pemilihan KepalaDaerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Lampung : UniversitasLampung.
Febrisari, Abia. 2014. Pemberitaan Media Massa dalam Kampanye PemilihanUmum Presiden (analisis Framing pemberitaan Kampanye PasanganCalon Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kala dalam Pemilu Presiden padaSurat Kabar Kompas dan Media Indonesia Periode 4 Juni – 5 Juli 2014).Surakarta.
Hervina, Ari.2016. Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk BetungTimur Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung2015. Universitas Lampung : Lampung.
Muktiyo, Widodo. Jurnal Komunikasi Massa Vol. 2 No.2 Tentang Media CetakLokal dan Pilgub Jateng 2008. Universitas Sebelas Maret : Jawa Tengah
Nurudin. 2014. Media Massa, Tokoh Utama Menjelang Pilpres. Malang.
Novemilia, Ayu Rara. 2016.Kkebijakan Lampung Post dalam PembentukkanCitra Politik, Universitas Lampung : Lampung.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. 2017. UniversitasLampung : Lampung
Triandana, Mirzan. 2016. Netralitas Media Lokal dalam Pemilihan GubernurPeriode 2014-2019. Lampung: Universitas Lampung.
Peraturan Perundang-undangan :
Kode Etik Jurnalistik
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2 0 1 7 Tentang KampanyePemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan,Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015..
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Internet :
Romeltea. 2012. Media Massa : Pengertian, Karakter, Jenis dan Fungsi.
http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi.com
diakses pada 24 Oktober 2017 pukul 12.12 WIB.
Iswanto, Hadi. 2012 : Apakah Wartawan dan Media Harus Netral?.
https://medancantik.wordpress.com/2012/03/05/apakah-wartawan-dan-
media-harus-netral diakses pada 15 Juli 2018 pukul 23.24 WIB.
Sasongko, Wawing. 2013 : Media memang tak harus netral.
http://wawingsasongko.staff.ub.ac.id/media-memang-tak-harus-netral
diakses pada 15 Juli 2018 pukul 23.13 WIB
Teras Lampung. 2018. https://www.teraslampung.com/inilah-peta-politik-pilgub-lampung-2018/ Diakses pada 30 Juli 2018 pukul 19.43 WIB
Dfajar, Anthony. 2018. https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pilkada-pilpres/330906-Pleno-KPU-Arinal-Nunik-Pemenang-Pilgub-LampungDiakses pada 30 Juli 2018 pukul 13.50 WIB
Pamungkas, Sigit. 2018. https://www.kupastuntas.co/2018/07/ini-hasil-rapat-pleno-terbuka-kpu-provinsi-lampung/ diakses pada 20 Juli 2018 Pukul18.02 WIB
Padede, J. 2018. http://harian.analisadaily.com/opini/news/netralitas-media-dalam-pilkada-serentak/510524/2018/02/24 diakses pada 15 Agustus 2018Pukul 20.20 WIB
Sukoco, M. https://medium.com/@maniksukoco/melihat-obyektivitas-media-dan-peranan-dewan-pers diakses pada 30 September 2018 pukul 10.45 WIB
www.lampost.com
http://www.tribunnews.com