Kebergantungan Kelembagaan Adat Suku Baduy Terhadap Das

  • View
    21

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Kebergantungan Kelembagaan Adat Suku Baduy Terhadap Das

Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan HidupKEBERGANTUNGAN KELEMBAGAAN ADAT SUKU BADUY TERHADAP DAS

Disusun oleh:

Annis Farhanisa (Benny Saptomo (4315106950)Priyo Atmojo Widi Andono (4315126793)Qothrun Nada (4315126796)Wulan Dewi Andhari (4315126805)

PENDIDIKAN GEOGRAFIFAKULTAS ILMU SOSIALUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA2014BAB IPENDAHULUAN

3.1 Latar Belakang

Ketergantungan antara pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat yang di turunkan oleh nenek moyang mereka masih bisa secara jelas dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam komunitas-komunitas masyarakat adat yang pada saat ini populasinya diperkirakan antara 50 70 juta orang, maupun dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara-cara kehidupan yang masih sangat tradisional. Yang dimaksudkan dengan masyarakat adat di sini adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya hal ini mengacu pada Pandangan Dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalahkomunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Masyarakat adat di Indonesia dinilai telah berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami secara tradisional. Ini merupakan sebuah kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memegang dan menerapkan kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai dengan kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat, masyarakat adat pada umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan dikembangkan terus-menerus secara turun temurun. Kearifan tradisional ini, misalnya, bisa dilihat pada komunitas masyarakat adat yang hidup di ekosistem pegunungan dan perbukitan seperti masyarakat adat Suku Baduy di Lebak Banten Jawa Barat yang membagi dan mengelola hutan dan mata airnya secara bijak. Di lain wilayah yang juga di huni berbagai komunitas adat seperti di Kepulauan Maluku dan sebagian besar di Irian Jaya bagian utara dijumpai sistem-sistem pengaturan alokasi (tata guna) dan pengelolaan terpadu ekosistem daratan dan laut yang khas setempat, lengkap dengan pranata (kelembagaan) adat yang menjamin sistem-sistem lokal ini bekerja secara efektif. Sampai saat ini hanya sebagian yang sangat kecil saja yang dikenal dunia ilmu pengetahuan modern tentang sistem-sistem lokal ini. Contoh di antaranya adalah pranata adatsasiyang ditemukan disebagian besar Maluku yang mengatur keberlanjutan pemanfaatan atas suatu kawasan dan jenis-jenis hayati tertentu. Contoh lainnya yang sudah banyak dikenal adalah perladangan berotasi komunitas-komunitas adat Orang Dayak di Kalimantan berhasil mengatasi permasalahan lahan yang tidak subur.

Dari beragamnya sistem-sistem lokal ini bisa ditarik beberapa prinsip-prinsip kearifan tradisional yang sangat utama, dihormati dan diterapkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat, yaitu antara lain:1. Ketergantungan manusia dengan alam yang mensyaratkan keselarasan hubungan dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya.2. Penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (comunal property resources) atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat (di Maluku dikenal sebagaipetuanan, di sebagian besar Sumatera dikenal denganulayatdantanah marga) sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengelolanya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama serta mengamankannya dari eksploitasi pihak luar. Banyak contoh kasus menunjukkan bahwa keutuhan sistem kepemilikan komunal atau kolektif ini bisa mencegah munculnya eksploitasi berlebihan atas lingkungan lokal.3. Sistem pengetahuan dan struktur pengaturan (pemerintahan) adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.4. Sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas,5. Mekanisme pemerataan distribusi hasil panen sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

3.2 Rumusan Masalah

1. bagaimana ketergantungan masyarakat baduy terhadap daerah aliran sungai?2. apa saja perubahan yang terjadi di daerah aliran sungai di wilayah ulayat baduy?3. bagaimana cara masyarakat baduy melestarikan daerah aliran sungai di wilayahnya.

3.3 Tujuan Penulisan

Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Penulisan makalah ini juga untuk mengkaji informasi mengenai ketergantungan masyarakat baduy terhadap daerah aliran sungai juga bagaimana cara kelembagaan adat baduy dengan kearifan lokal yang mereka miliki dalam menjaga daerah aliran sungai di kawasan tanah ulayat mereka.

Bab IIKajian Pustaka

2.1 Hakikat Daerah Aliran Sungai

Dengan semakin meningkatnya jumlah populasi manusia, maka semakin meningkat pula penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dilihat dengan jelas bentuk-bentuk penggunaan lahan di sekitar kita, seperti hutan alam, hutan tanaman, agroforestri, tegal, sawah, ladang, badan air, daerah pemukiman, areal pertambangan, dll. Bentuk-bentuk penggunaan lahan ini dikenal sebagai tata-guna lahan. Tata-guna lahan penyusun daerah administratif dan daerah aliran sugai (DAS) itu sama. Mereka menempati ruang atau bentang lahan (landscape) yang sama. Artinya daerah administratif dan daerah aliran sugai (DAS) itu sama, yang membedakan antara keduanya adalah bentuk batas daerahnya. Kita telah mengenal struktur daerah administratif seperti negara, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Daerah aliran sugai (DAS) juga terbagi kedalam DAS, sub-DAS, sub-sub-DAS, dst. Batas daerah administratif ditentukan atau dibuat oleh manusia; bentuk atau wujudnya biasanya adalah sungai, jalan, atau pal batas. Sementara batas DAS sifatnya alami, yaitu berujud punggung bukit atau gunung. Berikut ini dicontohkan beberapa definisi DAS yang dikemukakan oleh para ahli. 1. Linsley (1949) : DAS adalah keseluruhan daerah yang diatus oleh sistem sungai sehingga seluruh aliran dan daerah tersebut dikeluarkan melalui outlet tunggal.2. Brooks dkk. (1991) DAS (watershed) merupakan suatu areal atau daerah yang dibatasi oleh bentuk topografi yang didrainasi oleh suatu sistem aliran yang membentuk suatu sungai yang melewati titik out-let dan total area di atasnya.3. Pedoman Penyusunan Pola-RLKT (1994) : DAS adalah suatu daerah tetentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dan curah hujandan sumber air lainnya, penyimpanannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hukum alam sekelilingnya demi kesinambungan daerah tersebut. Esensinya, DAS adalah salah satu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung dan mengalirkannya melalui sungai utama ke laut/ danau. Satu DAS dipisahkan dan wilayah lain disekitamya (DAS-DAS lain) oleh pemisah alam topografi, seperti punggung bukit dan gunung. Dari pengertian tersebut boleh jadi suatu DAS akan melingkupi dua, tiga atau lebih daerah administratif.

2.2 Hakikat Masyarakat Suku Baduy

Di Provinsi Banten terdapat suku asli, yaitu Suku Baduy. Sebutan "Baduy" merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden) seperti halnya suku bangsa Arab yang memiliki nama hampir sama juga, yaitu suku Badui. Konon katanya, sebutan baduy diberikan oleh pemerintahan kesultanan Banten ketika itu terhadap masyarakat asli banten yang enggan untuk menerima ajaran islam seperti halnya suku badui di masa nabi Muhammad Saw. Dan atas sikap penolakan mereka terhadap islam, sehingga mereka diasingkan ke daerah pedalaman.

Masyarakat Baduy tepatnya berada di wilayah Kecamatan Leuwidamar yang perkampungannya berada di sekitar aliran sungai Ciujung dan Cikanekes di Pegunungan Keundeng atau sekitar 172 km sebelah barat ibukota Jakarta dan 65 km sebelah selatan ibu kota Serang. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang, yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik, tidak boleh dirusak. Masyarakat Baduy memiliki tanah adat (tanah ulayat) kurang lebih sekitar 5.136 hektar yang terletak di Pegunungan Keundeng. Mereka memiliki prinsip hidup cinta damai, tidak mau berkonflik dan taat pada tradisi lama serta hukum adat.

Kadang kala suku Baduy juga menyebut dirinya sebagai orang Kanekes atau "orang Kanekes" sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka sepertiUrang Cibeo. Masyarakat suku Baduy sendiri terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok terbesar disebut dengan Baduy Luar atau Urang Panamping yang tinggal disebelah utara Kanekes. Mereka berjumlah sekitar 7 ribuan yang menempati 28 kampung dan 8 anak kampung. Mereka tinggal di desa Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, yang mengelilingi wilayah baduy dalam. Masyarakat Baduy Luar mempunyai ciri khas seperti mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam atau batik banten. Suku Baduy Luar biasanya sudah banyak berbaur dengan masyarakat Sunda lainnya. selain itu mereka juga sudah mengenal kebudayaan l