KATA PENGANTAR - okutimurkab.go.id · tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawas untuk mewujudkan penyelenggaraan

i

Rencana Strategis 2016 - 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas

rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana

Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari

tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, dengan harapan dapat

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawas untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan

bebas dari Kolusi, Korupsi serta Nepotisme. Rencana Strategis akan

dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja

Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Disadari bahan dalam penyusunan Dokumen ini banyak

kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian dokumen ini

diharapkan dapat menjadi acuan dalam mendukung keberhasilan

pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pembinaan terhadap

kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya diperlukan

masukan dan saran pendapat dari berbagai pihak demi

penyempurnaan sesuai kondisi yang berkembang di Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur.

Inspektur Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Jumadi, S.Sos

Pembina Tingkat I

Nip. 196510051986031020

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................

DAFTAR ISI...................................................................................

i

ii

BAB I. PENDAHULUAN.............................................................

1.1. Latar Belakang......................................................

1.2. Landasan Hukum..................................................

1.3. Maksud dan Tujuan..............................................

1.4. Sistematika Penulisan...........................................

1

1

7

10

10

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT.......................

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.................

2.2. Sumber Daya Manusia..........................................

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur..............................................................

15

15

17

18

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI.........................................................................

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur.....................................

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..........................

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis...................................

23

23

25

28

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN...................................................................

30

iii


4.1. Visi dan Misi Inspektorat.......................................

4.2. Tujuan dan Sasaran..............................................

4.3. Strategi dan Kebijakan..........................................

30

31

33

BAB V. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF....

37

BAB VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..........................

46

BAB VII. PENUTUP......................................................................

49

LAMPIRAN

iv


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Tabel 5.1.

Tabel 6.1.

Bezzeting Pejabat Struktural dan Fungsional

Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur..........................................................................

Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif................................

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan

dan Sasaran RPJMD....................................................

17

37

47

Rencana Strategis 2016 Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

1.1 Latar Belakang

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan

berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan

dengan sosok dan

memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh

merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana

2016-2021. Sementara itu

negara, salah

penyalahgunaan

melalui penerapan prinsip

(good governance

pada semua program

beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang

peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara

koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan

tindak lanjut dari hasi

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

negara merupakan salah satu program dari Kementerian

yang bertujuan menyempurnakan dan

pengawasan dan audit, serta

Pemerintahan (S

Sasaran yang akan dicapai

dan audit, serta sistem

di lingkungan aparatur negara

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan

audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh

menata dan menyempurnakan kebijakan sistem


BAB I P E N D A H U L U A N

Latar Belakang


profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan

dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta

pelayanan yang prima kepada seluruh

merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana

. Sementara itu dalam arah kebijakan

satunya adalah menuntaskan penanggulangan

kewenangan dalam bentuk praktek

penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan

pada semua program dan kegiatan, pemberian sanksi yang

beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang

peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara

koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan

tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

negara merupakan salah satu program dari Kementerian

yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem

pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

(SAKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih.

Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan

dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel

aparatur negara.


meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan

audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh

menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan

1

Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan

perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat

pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat

merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis Tahun

bidang aparatur

satunya adalah menuntaskan penanggulangan

kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN,

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta

pemberian sanksi yang seberat-

beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui

koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan

pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur

negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN

mengefektifkan sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

mewujudkan aparatur yang bersih.

adalah terwujudnya sistem pengawasan

akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel


meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan

audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat,

struktur kelembagaan


dan prosedur pengawasan yang

dan terukur, me

koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan

instansi pemerintah,

mengembangkan

mengembangkan

dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional

Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil

kode etik dan standa

dan temuan hasil pengawasan dan

aparat penegak hukum untuk

pengawasan baik internal maupun

Peraturan Menteri

2009 tentang

Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/220/M.PAN/7/

dan Angka Kreditya

aparatur pengawasan untuk lebih

peningkatan kualitas

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah s

pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian

pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat

pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya

perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai

perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah

diharapkan turut berpartisipasi dalam

kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Rencana Strategis

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

pemenuhan kebutuhan aspek


osedur pengawasan yang independen, efektif, efisien

menindaklanjuti temuan pengawasan,

pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan

pemerintah, sistem pengendalian manajemen),

penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan

profesionalitas tenaga pemeriksa,

meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional

Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil

kode etik dan standar audit, melakukan evaluasi berkala atas kinerja

dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar

aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil

pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional

dan Angka Kreditya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para

aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui

peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah s




perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai

perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah

diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata

kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-

pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan

2


independen, efektif, efisien, transparan

nindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan

pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan

sistem pengendalian manajemen),

penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan

mengembangkan

meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional

Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan,

berkala atas kinerja

meningkatkan koordinasi antar

menindaklanjuti temuan hasil

eksternal. Selain itu dengan adanya

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya dan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor

menjadi motivator bagi para

meningkatkan kinerjanya melalui

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu




perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat

mewujudkan terciptanya tata

Inspektorat Daerah

-2021 merupakan

perencanaan kebijakan pelaksanaan


tugas dalam kurun waktu 5

dalam Undang-Undang

Perencanaan Pembangunan

rangka mensinergiskan


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Ogan Komering Ulu Timur

instrumen untuk men

selama 5 (lima) tahun.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah wajib membuat Rencana


menuangkan program

implementasi kebijakan

khususnya aspek SDM Aparatur Daerah untuk mewujudkan tujuan

ke-12 dari misi ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan kuantitas dan k

SDM Aparatur Daerah

kemasyarakatan dan pemerintahan

17 dari misi ke 4 (empat

terpilih yaitu meningkatkan pengawasan pembangunan daerah

Berdasarkan Peraturan

tentang Pelaksanaan

tentang Tahapan,

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan

harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari

pusat, tingkat provinsi maupun tingkat

Inspektorat Daerah Kabupaten

sebagai Satuan Kerja Perangkat

Peraturan Daerah

Tahun 2016 tentang

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Peraturan Bupati Kabupaten


tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 19 Ayat (4) serta dalam

rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terpilih yang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021

instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala

selama 5 (lima) tahun.


Daerah wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur 2016-2021

menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang

implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya

aspek SDM Aparatur Daerah untuk mewujudkan tujuan

12 dari misi ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan kuantitas dan k

SDM Aparatur Daerah serta aspek pengawasan pembangunan,

kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud

4 (empat) Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

meningkatkan pengawasan pembangunan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan

rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari

pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten.


sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


3


tahun ke depan sebagaimana dimaksud

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

yat (4) serta dalam

dan menselaraskan kebijakan Bupati

terpilih yang tertuang dalam

(RPJMD) Kabupaten

yang merupakan

gukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD


Inspektorat Daerah

21 dalam rangka

dan kegiatan dalam rangka menunjang

dengan menselaraskan sasaran strategisnya

aspek SDM Aparatur Daerah untuk mewujudkan tujuan

12 dari misi ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas

pengawasan pembangunan,

sebagaimana dimaksud tujuan ke-


meningkatkan pengawasan pembangunan daerah.

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan

rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat


dibentuk berdasarkan

Komering Ulu Timur Nomor 6

dan Susunan Perangkat Daerah



Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sert

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Komering Ulu Timur

Komering Ulu Timur

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur, pelaksanaan pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa


melakukan tindakan

terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah apabila tidak

yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai

dengan menjalankan fungsi

dan Consulting Partner

fungsi Early Warning System

dilakukan pemeriksaan oleh

Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai

pemeriksa (Watchdog

pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

desa-desa di Lingkungan Pemerintah

Timur. Hal tersebut

kelola pemerintahan




Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta Peraturan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah

Komering Ulu Timur. Dalam hal ini Inpektorat

Komering Ulu Timur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan


Ogan Komering Ulu Timur, pelaksanaan pembinaan


pemerintahan desa. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur tentunya harus dapat

tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan

pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai

dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau

onsulting Partner atau sebagai konsultan dengan

Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum

dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal


Watchdog) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan

pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4



a Tata Kerja Sekretariat

, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat

serta Peraturan Bupati

45 Tahun 2016 tentang

Daerah Kabupaten Ogan

hal ini Inpektorat Kabupaten Ogan

melakukan pengawasan


Ogan Komering Ulu Timur, pelaksanaan pembinaan atas


Inspektorat Daerah

tentunya harus dapat

koreksi atas penyimpangan yang dilakukan

pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di

sesuai dengan peraturan perundangundangan

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai Catalyst

atau penjamin mutu,

dengan menjalankan

peringatan dini sebelum

eksternal.


ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan

pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

Kabupaten Ogan Komering Ulu

sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata

yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat


penyelenggaraan Pemerintah

a. Perumusan

pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penug

Bupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


Kerja Pengawasan Tahunan

pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas

prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang

serta memperhatikan

penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih

maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari

Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi

1. Pemeriksaan Reguler

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan

SKPD, Kecamatan, Desa

2. Pemeriksaan Non Reguler

Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan yang terdiri dari

pemeriksaan tertentu, yang mana pemeriksaan tertentu

merupakan pemeriksaan khusus kasus.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku unsur pengawasan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan


kegiatan pengawasan lainnya;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penug

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah

n Komering Ulu Timur dituangkan melalui Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan

Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas

keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang

hatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam

penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih

maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari

Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi :

Pemeriksaan Reguler (Current Issues)

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan

, Kecamatan, Desa-desa maupun institusi pendidikan.

Pemeriksaan Non Reguler



merupakan pemeriksaan khusus kasus.

5


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah

selaku unsur pengawasan

Daerah mempunyai fungsi:

kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan


Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

Inspektorat Daerah

dituangkan melalui Program

(PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan

Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas

keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang

efisiensi anggaran dan efektifitas dalam

penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan

maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap

maupun institusi pendidikan.




Pendampingan Tindak Lanjut atas temuan oleh

Daerah Kabupaten

dan memeriksa Satuan Kerja


terdiri dari reviu laporan keuangan SKPD dan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

reviu LAKIP, reviu RPJMD

SKPD. Selain mereviu laporan k

dilakukan adalah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

(AKIP) SKPD.

Sebagai badan pengawas selain melakukan reviu laporan

keuangan dan evaluasi juga melakukan pemeriksaan khusus.

Pemeriksaan khusus ini dila

atau pegawai atau

Komering Ulu Timur

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Inspektorat

baik dengan Inspektorat Provinsi

pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

maupun BPKP Perwakilan

Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat

Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada

Daerah Kabupaten

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Pemerintahan pada

Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Jabat

Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka


Pendampingan Tindak Lanjut atas temuan oleh

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengevaluasi

dan memeriksa Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur mereviu Laporan

reviu laporan keuangan SKPD dan reviu laporan keuangan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

reviu RPJMD, reviu RKA SKPD dan reviu RKA Perubahan

mereviu laporan keuangan dilakukan juga evaluasi

dilakukan adalah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemeriksaan khusus ini dilakukan atas dasar pengaduan masyarakat

atau atas permintaan/perintah Bupati

Komering Ulu Timur berdasarkan pengaduan tertulis


pemerintahan daerah. Inspektorat berkoordinasi dan

baik dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

maupun BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.


Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang didasarkan kepada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan

sional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah

/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama


Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas

Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

6


Pendampingan Tindak Lanjut atas temuan oleh Inspektorat

dengan mengevaluasi

Inspektorat Daerah

mereviu Laporan Keuangan yang

reviu laporan keuangan

, serta melakukan

, reviu RKA SKPD dan reviu RKA Perubahan

uangan dilakukan juga evaluasi yang

dilakukan adalah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



pengaduan masyarakat

Bupati Kabupaten Ogan

tertulis maupun via SMS.


berkoordinasi dan berkonsultasi

Sumatera Selatan, selaku unsur

tingkat provinsi


Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat

yang didasarkan kepada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan

Inspektorat Daerah

/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama


Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang

an Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Kreditnya.


Pemerintah

ini Inspektorat Daerah Kabupaten

mengusulkan dan mendapatkan persetujuan

Inspektorat melalui

dengan Peraturan

Reformasi Birokrasi

dengan persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian

Republik Indonesia

perihal penetapan Penyesuaian/Inpassing dalam

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah


jabatan fungsional

penyelenggaraan urusan

diharapkan dalam

Inspektorat dapat lebih

melakukan pembi

Daerah (SKPD)


1.2 Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas

Daerah Kabupaten

landasan hukum

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,

(KKN);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dengan Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan




mengusulkan dan mendapatkan persetujuan pengangk

Inspektorat melalui penyesuaian/inpassing sejumlah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009

dengan persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian

Republik Indonesia Nomor : 830/541/A.4/IJ tanggal

perihal penetapan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah.


jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) yang

diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam

melakukan pembinaan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat

maupun Desa-desa yang berada di lingkungan


Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas


yang berlaku yaitu:

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

7


Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal

Ogan Komering Ulu Timur telah

pengangkatan P2UPD di

penyesuaian/inpassing sejumlah 5 orang, sesuai

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 dan

dengan persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

: 830/541/A.4/IJ tanggal 21 April 2011

Jabatan Fungsional

Daerah. Disamping itu

Ogan Komering Ulu Timur memiliki

jabatan fungsional pengawas

pemerintahan daerah (P2UPD) yang

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

mandiri, profesional dan akuntabel dalam

pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat

yang berada di lingkungan

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat

mengacu kepada

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Kolusi dan Nepotisme

undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


4. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Ogan Komeringn Ulu Timur, Kabupaten Ogan

Komeringn Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Provinsi dan

13. Peraturan Pemerintah Nomor

Perangkat Daerah;


Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan


eringn Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi




Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan


Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


Perangkat Daerah;

8


Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan


eringn Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi




Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan


Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

tentang Organisasi


14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah


Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat


Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja

dan Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan

Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas

Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional

Auditor dan Angka Kreditya;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15

Tahun 2009 tentang Ja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka

Kreditnya;

23. Peraturan Daerah

Tahun 2016

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

24. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan


Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;


Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;


Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas


Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat


Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas

Pemerintahan Daerah;



Auditor dan Angka Kreditya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15

Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas


Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

n Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32


9


Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan


Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan

Daerah;


Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

57 Tahun 2007 tentang

Daerah;


Inspektorat Provinsi

Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

Penyelenggaraan



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15

batan Fungsional Pengawas


Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6

Pembentukan dan Susunan Perangkat

n Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32



Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur;

25. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun 2016


1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra)


pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna

mewujudkan visi dan misi

Timur terpilih dalam 5

Tujuan penyusunan Rencana

Daerah Kabupaten

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

melayani;

2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam

rangka meningkatkan pelayanan publik yang optim

3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja


4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan

selama lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra)


tertuang dalam Peraturan

tentang Pelaksanaan




Ogan Komering Ulu Timur;

Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai

melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna

mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu

terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah:

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam

rangka meningkatkan pelayanan publik yang optim

Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur setiap tahun.

Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan

selama lima tahun.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur disusun berdasarkan sistematika yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

10




Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45

tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat


dimaksudkan sebagai

melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna


Strategis (Renstra) Inspektorat

adalah:

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam

rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai

Inspektorat Daerah

setiap tahun.

Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan


disusun berdasarkan sistematika yang

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008


tentang Tahapan,

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum

penyusunan,

penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan

Komering Ulu Timur

Daerah Kabupaten

uraian tugas

bawah

2.2 Sumber Daya

Komering

Memuat penjelasan

yang dimiliki

Komering Ulu Timur

fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3 Kinerja

Komering Ulu Timur

Bagian ini


Timur

Daerah Kabupaten

sebelumnya.

2.4 Tantangan


Timur


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari

PENDAHULUAN


penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika

penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten

Komering Ulu Timur, struktur organisasi


uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon di

bawah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten

Komering Ulu Timur

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya

yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten

Komering Ulu Timur dalam menjalankan


Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten

Komering Ulu Timur

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja


Timur berdasarkan sasaran/target Renstra


sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan


Timur

11


Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :


dan tujuan, serta sistematika



Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan

organisasi Inspektorat

Ogan Komering Ulu Timur, serta

dan fungsi sampai dengan dua eselon di



ringkas tentang macam sumber daya


dalam menjalankan tugas dan


Kabupaten Ogan

menunjukkan tingkat capaian kinerja

Ogan Komering Ulu

Renstra Inspektorat

Ogan Komering Ulu Timur periode

Pengembangan Pelayanan

Ogan Komering Ulu


Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang

berimplikasi

pengembangan pelayanan


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi

dan Fungsi


Pada bagian ini dikemukakan permasalahan

permasalahan


mempengaruhinya.

3.2 Telaahan

Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

Inspektorat

Timur

Kepala Daerah

3.3 Telaahan

Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor

penghambat ataupun faktor

pelayanan

permasalahan

sasaran jangka menengah

Inspektorat

3.4 Telaahan

Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan



berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur pada lima tahun mendatang.

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten


Pada bagian ini dikemukakan permasalahan

permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur beserta faktor

mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program

aerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Timur yang terkait dengan visi, misi,

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Inspektorat

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

Inspektorat Provinsi.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan

12



sebagai tantangan dan peluang bagi


pada lima tahun mendatang.


Berdasarkan Tugas Pokok


Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-

Daerah Kabupaten

beserta faktor-faktor yang

Program Kepala

Terpilih


Ogan Komering Ulu

yang terkait dengan visi, misi, serta program

Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra Inspektorat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor

faktor pendorong dari

yang mempengaruhi

Inspektorat ditinjau dari

Renstra K/L ataupun Renstra

Ruang Wilayah dan Kajian

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat


yang

Inspektorat

3.5 Penentuan Isu

Pada bagian ini direviu kembali faktor

pelayanan

permasalahan

dikemukakan metoda

hasil penentuan isu

BAB IV VISI,

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

visidan misi SKPD beserta penjelasannya.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini

tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan

tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta

indikator kinerjanya.

4.3 Strategi dan Kebijakan


strategi dan keb

mendatang.

BAB V RENCANA

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

(Perumusan rencana program, kegiatan,

kelompok sasaran, dan pendanaan

BAB VI INDIKATOR

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Inspektorat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor

pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Inspektorat

dikemukakan metoda penentuan isu-

hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

KEBIJAKAN

Visi dan Misi Inspektorat



Tujuan dan Sasaran Inspektorat




indikator kinerjanya.

Strategi dan Kebijakan Inspektorat


strategi dan kebijakan Inspektorat dalam lima tahun

mendatang.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,


INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

(Perumusan rencana program, kegiatan,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

13


mempengaruhi permasalahan pelayanan

implikasi RTRW dan KLHS.

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari

yang mempengaruhi

Inspektorat. Selanjutnya

-isu strategis dan

ebut.

STRATEGI DAN



dikemukakan rumusan pernyataan




dalam lima tahun

KEGIATAN, INDIKATOR


Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

pendanaan indikatif

indikator kinerja,

indikatif).

YANG MENGACU


Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

lima tahun mendatang sebagai

pencapaian tujuan dan sasaran

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah

pelaksanaan


Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

AB VII PENUTUP


pelaksanaan dan penutup.

14


Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dalam

komitmen untuk mendukung



GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


sebagai salah satu Satuan Kerja

lingkungan Pemerintah

dibentuk berdasarkan

Ulu Timur Nomor

Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ul

ditindaklanjuti dengan

Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektora


Sedangkan

dari:

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;

2. Sekretaris, membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I;

4. Inspektur Pembantu Wilayah II;

5. Inspektur Pe

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pembantu;

Dengan berdasarkan Peraturan

Timur Nomor 45 Tahun 201


tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan


BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT



sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ul

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektora


edangkan susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri

Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;

Sekretaris, membawahi:

Sub Bagian Perencanaan;

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

Bagian Administrasi dan Umum.

r Pembantu Wilayah I;

Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah III;

tur Pembantu Wilayah IV;

Kelompok Jabatan Fungsional yang langsung dibawah Inspektur

Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu

5 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi


melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

15


GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT


Perangkat Daerah yang ada di

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang

Kabupaten Ogan Komering

Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan

Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah terdiri

yang langsung dibawah Inspektur

Ogan Komering Ulu

Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi

Ogan Komering Ulu Timur mempunyai

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan


Pemerintahan di Daerah Kabupaten Ogan Komering

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa


harus dapat melakukan

dilakukan terhadap

pemerintahan di daerah

perundang-undangan yang

kepada seluruh Satuan Kerja

berada di lingkungan Pemerintah

Timur.

Hal tersebut sesuai dengan visi

Timur yang tertuang

Daerah (RPJMD)

Tahun 2016-2021

Nyaman Tanpa Jalan Berlubang

6 (enam) misi

Misi Pertama : Mewujudkan infrastruktur yang layak

Misi Kedua : Memberikan rasa aman dan nyaman dengan

sinergitas antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan

Misi Ketiga : Mewujudkan kualitas SDM yang profesional, berbudaya

dan berakhlak mulia yang berorientasi

Misi Keempat :

dan pemerataan pembangunan

Misi Kelima : Meningkatkan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan

kesehatan masyarakat

Misi Keenam :

pembangunan pertanian berkelanjutan


Pemerintahan di Daerah Kabupaten Ogan Komering


pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam kaitan


harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan

dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan

undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan

kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan desa

da di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Hal tersebut sesuai dengan visi Bupati Ogan Komering Ulu

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2021 yaitu “Yakin OKU TIMUR Lebih Baik, Aman,

Nyaman Tanpa Jalan Berlubang”. Visi tersebut dijabarkan dalam

yaitu :

Mewujudkan infrastruktur yang layak

Memberikan rasa aman dan nyaman dengan


Mewujudkan kualitas SDM yang profesional, berbudaya

erakhlak mulia yang berorientasi pada pelayanan publik

: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

dan pemerataan pembangunan

Meningkatkan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan

kesehatan masyarakat

: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pada

pembangunan pertanian berkelanjutan

16


Pemerintahan di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


. Dalam kaitan tersebut

Ogan Komering Ulu Timur tentunya

tindakan korektif atas penyimpangan yang

pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan

apabila tidak sesuai dengan peraturan dan

berlaku, serta melakukan pembinaan

dan desa-desa yang


Ogan Komering Ulu

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Yakin OKU TIMUR Lebih Baik, Aman,

Visi tersebut dijabarkan dalam

Mewujudkan infrastruktur yang layak

Memberikan rasa aman dan nyaman dengan peningkatan


Mewujudkan kualitas SDM yang profesional, berbudaya

pada pelayanan publik

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

Meningkatkan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan

Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pada


2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia

Komering Ulu Timur yang menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan

fungsinya terdiri dari pejabat struktural, fungsional/pemeriksa dan

pelaksana yang tersaji pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1 Bezzeting Daerah Kabupaten

No. Eselon/Jenjang/

Pelaksana

1 2

I Pejabat Struktural

1. Eselon I

2. Eselon II

3. Eselon III

4. Eselon IV

SUB JUMLA

II Pejabat Fungsional Auditor

1. Auditor Utama

2. Auditor Madya

3. Auditor Muda

4. Auditor Pertama

5. Auditor Penyelia

6. Auditor Pelaksana Lanjutan

7. Auditor Pelaksana

SUB JUMLA

III Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

1. Pengawas Pemerintahan Madya

2. Pengawas Pemerintahan Muda

3. Pengawas Pemerintahan Pertama

SUB JUMLA

IV Staf Administrasi dan Umum

1. Doktor

2. Magister

3. Sarjana

4. Diploma III

5. Diploma II

6. Diploma I

7. SMA/SMK

8. SMP

9. SD

SUB JUMLA

TOTAL JUMLAH


Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten



pelaksana yang tersaji pada tabel 2.1. berikut:

Bezzeting Pejabat Struktural Dan Fungsional Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Eselon/Jenjang/ Golongan

I II III

a b c d a b c d a b c d 4 5 6

1 2

SUB JUMLAH 1 2

Fungsional

5 3

elaksana

elaksana

SUB JUMLAH 5 3

Urusan Pemerintahan

Pemerintahan Muda 2

1

SUB JUMLAH 1 2

Staf Administrasi dan

8 1

1 1

2

SUB JUMLAH 2 1 1 8 1

2 1 1 14 4 3 2

17





Fungsional Inspektorat Ogan Komering Ulu Timur

JML KET IV

a b c d 7 8 9

1 1

2 3 4

3

2 4 8

8

8

2 2

2

1

2 5

9

2

2

13

4 4 34


2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Daerah Kabupaten

Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi

berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

Menengah Tahun 2012

Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah

yang pertama

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)

melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan

setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang

menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK

kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada

membidangi urusan pemerintahan dalam

Kementerian/Badan yang membidangi urusan

pembangunan nasional.

1. Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan

Daerah Kabupaten

Berdasarkan

Daerah, maka dalam rangka penataan organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur dan

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F

Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur.


2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan



berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-

Menengah Tahun 2012-2014.


pertama adalah menjabarkan dan melak



setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang

menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK

kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang

membidangi urusan pemerintahan dalam

Kementerian/Badan yang membidangi urusan

pembangunan nasional.

Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan


Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat


Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah diterbitkan Peraturan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor


Ogan Komering Ulu Timur dan ditindaklanjuti dengan terbitnya


tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F



18


2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat


berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden

Pencegahan dan

-2025 dan Jangka


adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi



setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah

menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-

Kementerian yang

negeri dan

Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan

Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat

PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat


diterbitkan Peraturan

Nomor 6 Tahun 2016


ditindaklanjuti dengan terbitnya


tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta




Kemudian

Komering Ulu Timur

Pokok Dan Fungsi

Ulu Timur yang

pelaksanaan urusan

Komering Ulu Timur

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan

Pemerintahan Desa


tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan

pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan

apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang

yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada

Kerja Perangkat Daerah

wilayah Pemerintahan

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber

Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas

Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu

a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan

Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan

Sumatera Selatan

Negeri;

b. Rekruitmen pegawai sesuai

dibutuhkan baik melalui penerimaan baru maupun mutasi

pegawai;

c. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan

Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di


Kemudian, juga diterbitkan Peraturan

Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten

yang tugas pokoknya menyelenggaraka

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

Komering Ulu Timur, pelaksanaan pembinaan atas


Pemerintahan Desa Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur seharusnya dapat

tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan

pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan

apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang

yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada

Kerja Perangkat Daerah dan Desa-desa yang berada di dalam

wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber

Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat


Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu

Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan



Sumatera Selatan maupun Badan Diklat Kementerian Dalam

Rekruitmen pegawai sesuai kriteria dan kompetensi yang


Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan



19


Peraturan Bupati Ogan

tentang Uraian Tugas


menyelenggarakan pengawasan

daerah Kabupaten Ogan

pelaksanaan pembinaan atas


Inspektorat Daerah

seharusnya dapat melakukan

tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap

pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah

apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan

yang berada di dalam


Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya


Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:

Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan



maupun Badan Diklat Kementerian Dalam

kriteria dan kompetensi yang


Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan




lingkungan

Timur.

3. Peningkatan Anggaran

Komering Ulu Timur

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat, dalam rangka

meningkatkan anggaran

Komering Ulu Timur

a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat

Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan


maupun Pejabat Struktural dan Pelaksana melalui Tunjangan

Beban Kerja

b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang

pengawasan;

c. Peningkatan alokasi biaya

profesionalisme tenaga

d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;

e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

f. Peningkatan alokasi biaya

komprehensif;

g. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP);

h. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi

Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK),

fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian

(UPG) dan Pakta Integritas;

i. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Internal maupun eksternal;


n Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten

Komering Ulu Timur Sebagai SKPD Khusus


meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten

Komering Ulu Timur sebagai SKPD Khusus :

Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat





Beban Kerja;

Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang

pengawasan;

Peningkatan alokasi biaya pendidikan dan latihan

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan


Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;

Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif;

Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP);

Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi


tasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian

(UPG) dan Pakta Integritas;

Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Internal maupun eksternal;

20


Ogan Komering Ulu




Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat





Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang

dan latihan bagi

atur pengawasan;

Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan


Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan

koordinasi pengawasan yang lebih

Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern

Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi


tasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi

Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik


Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut

percepatan peningkatan pelayanan publik

Komering Ulu Timur

a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Pemerintah

Komering Ulu Timur

b. Memfasilitasi

meliputi:

1). Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;

2). Hambatan dalam pelayanan publik;

3). Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN);

4). Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Membangun Sistem Pengen

(SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di

lingkungan Pemerintah

a. Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah


Tim Satgas SPIP di tingkat


b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka

pencapaian opini BPK

terhadap Laporan Keuangan

c. Penataan

Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun

2009;

d. Membangun sistem pengawasan yang transparan dan

melalui peningktan peran Aparat

(APIP) dalam :

1). Pengawasan Reguler;



percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur;

Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang

Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;

Hambatan dalam pelayanan publik;

Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN);

Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maupun pembentukan

atgas SPIP di tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka

pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas



Membangun sistem pengawasan yang transparan dan

melalui peningktan peran Aparat Pengawas Intern

(APIP) dalam :

Pengawasan Reguler;

21



Kabupaten Ogan

upaya sebagai berikut :

Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan

Kabupaten Ogan

penanganan pengaduan masyarakat yang

Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;

Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

dalian Intern Pemerintah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur :

Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah

maupun pembentukan

SKPD di lingkungan Pemerintah

Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka

Pengecualian (WTP)

Pemerintah Daerah (LKPD);

kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas



Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel

Pengawas Intern Pemerintah


2). Pemeriksaan K

3). Pemeriksaan Tertentu;

4). Penangaanan Pengaduan Masyarakat;

5). Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.

e. Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan

Pemerintah Dae

f. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi

penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas

pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana

gedung dan kantor yang representatif;

g. Mengoptimalkan anggaran

meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:

1). Tunjangan kelangkaan profesi;

2). Satuan biaya khusus bagi pengawasan;

3). Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;

4). Penanganan pengaduan;

5). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu a

maupun


Pemeriksaan Khusus;

Pemeriksaan Tertentu;

Penangaanan Pengaduan Masyarakat;

Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.

Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan

Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor;

Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi


pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana

g dan kantor yang representatif;

Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan


Tunjangan kelangkaan profesi;

Satuan biaya khusus bagi pengawasan;

Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;

Penanganan pengaduan;

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas

maupun current issues.

22


Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.

Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan

Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi


pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana

Inspektorat yang memadai dan


Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;

tau atas Permintaan


ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi

Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten

Timur

Berdasarkan Peraturan

Nomor 45 Tahun 201


tugas pokok dalam

urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Komering Ulu Timur


melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan

terhadap pelaksanaan urusan

daerah apabila ti

perundangundangan

kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

berada di dalam wilayah Pemerintahan

Timur.


sebagai lembaga yang

urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk

mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan

pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (

maupun pemerintahan yang bersih (

dapat memberikan kontribusi nyata

masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


BAB III


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

5 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan


tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Komering Ulu Timur. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur tentunya harus dapat


terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan

perundangundangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa

wilayah Pemerintahan Kabupaten Og


sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk

berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan


mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government

dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmur

masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

23



Tugas dan Fungsi

Ogan Komering Ulu


Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Ogan Komering Ulu Timur mempunyai

menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ogan

Inspektorat Daerah

tentunya harus dapat


dan penyelenggaraan pemerintahan di

dak sesuai dengan peraturan dan

yang berlaku, serta melakukan pembinaan

dan Desa-desa yang



menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk

berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas


Good Governance)

Government) dengan tujuan

bagi meningkatnya kemakmuran

masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh


sebagai berikut :

1. Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;

2. SKPD menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan

mendasar;

3. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja;

4. SKPD masih

temuan pengawasan;

5. Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;

6. Kesulitan reviu

seragam formatnya;

7. Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan

dan jasa);

8. Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;

9. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak

controllable ba

10. Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam

semacam audit program yang konsisten);

11. Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik

administratif masih lemah;

12. Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan tek

pemeriksaan;

13. Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi;

14. Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya

tersedia;

15. Peraturan Bupati

secara lengkap tentang tata

16. Kesenjangan antara

17. Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;




Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;

enganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan

Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja;

SKPD masih ragu, tidak concern terhadap tindak

temuan pengawasan;

Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;

Kesulitan reviu dokumen perencanaan karena dokumen tidak

seragam formatnya;

Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan

Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;

Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak

bagi inspektorat;

Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam

semacam audit program yang konsisten);

Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik

administratif masih lemah;

Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan tek

pemeriksaan;

Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi;

Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya

Bupati yang ada, belum sepenuhnya mengatur

secara lengkap tentang tata cara pemeriksaan;

Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan

Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;

24



Ogan Komering Ulu Timur adalah

Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;

enganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan

Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja;

, tidak concern terhadap tindak lanjut hasil

dokumen perencanaan karena dokumen tidak

Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang

Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;

Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya

Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan

Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang

Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis

Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi;

Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya

yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP

perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;


18. Dalam penyelenggaran tugas inspektorat, sulit dibedakan

peran auditor dan P2UPD;

19. Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;

20. Hard and soft controll

ditingkatkan.

3.2 Telaahan Visi,

Kepala Daerah

Visi dan Misi

Ulu Timur merupakan

Kerja Perangkat

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Komering Ulu Timur

merupakan perwujudan Visi dan

terpilih periode 201

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

Komering Ulu Timur

Ulu Timur yang berada dalam Misi ke

Timur terpilih yaitu

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pros

pembangunan. Untuk

langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan

mekanisme peraturan perundangan pada auditan;

2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil

pengawasan internal;

3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

profesional, berkualitas dan akuntabel;


Dalam penyelenggaran tugas inspektorat, sulit dibedakan

peran auditor dan P2UPD;

Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;

Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang

ditingkatkan.

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten

merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan

Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 dimana RPJMD tersebut

merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Timur

2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

Komering Ulu Timur, Inspektorat Daerah Kabupaten

yang berada dalam Misi ke 4 Bupati Ogan Komering Ulu

terpilih yaitu :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pemerataan

pembangunan. Untuk mengimplementasikan Misi tersebut

langkah sebagai berikut:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan


Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya


pengawasan internal;

Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

profesional, berkualitas dan akuntabel;

25


Dalam penyelenggaran tugas inspektorat, sulit dibedakan antara

Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;

dan integritas yang perlu

Daerah dan Wakil


Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan

Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan

dimana RPJMD tersebut


Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Ogan


Ogan Komering Ulu

es dan pemerataan

isi tersebut dengan

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan


Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya


Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang


4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan

masukkan bagi pimpina

pemerintah;

5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam

mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah

optimal.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi

dan misi kepala daerah :

1. Sumber Daya Manusia

a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan

kompetensi Bidang Pengawasan;

b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan

obyek pemeriksaan;

c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat

kompetensi bai

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

(P2UPD).

2. Sarana Prasarana

a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi

informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;

b. Masih belum memadainya

pengawasan;

c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana

gedung dan kantor yang representatif.

3. Anggaran antara lain

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari


kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-upaya

dengan cara :


Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan

masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat

Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam

mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah


misi kepala daerah :

Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain :

Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan

kompetensi Bidang Pengawasan;

Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan

obyek pemeriksaan;

Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat

kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

(P2UPD).

Sarana Prasarana antara lain :

Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi


Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan

pengawasan;

Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana

gedung dan kantor yang representatif.

antara lain :

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai kebutuhan dengan


Kementerian Dalam Negeri.

upaya mengatasi kendala dan hambatan

26


Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan

n untuk meningkatkan kinerja aparat

Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam

mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang


Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan

Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan

Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat

k bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi


sarana mobilitas pelaksanaan

Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD

sesuai kebutuhan dengan


mengatasi kendala dan hambatan antara lain


1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui

kerjasama berupa Bimbi

dengan BPKP Perwakilan Provinsi

Diklat Kementerian Dalam Negeri;

2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi

Sumatera Selatan

Ogan Komering

Dalam Negeri untuk

Pejabat Pengawas

Jabatan Fungsional

3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan

Sumatera Selatan

a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

b. Tindak lanjut hasil temuan BPK

c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan

bersifat strategis;

d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian

e. Membangu

4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui

Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

kompetensi dalam bidang pengawasan;

5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kant

(PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi

Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas

Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);

6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien

mungkin dalam rangka peningkatan kine

pelaksana di lingkungan

Komering Ulu Timur

7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam

tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan


Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui

kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi

dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Diklat Kementerian Dalam Negeri;

Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi

Sumatera Selatan dan Badan Kepegawaian Daerah

Ogan Komering Ulu Timur maupun Badan Diklat Kementerian

Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan

Jabatan Fungsional Auditor (JFA);

Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan

atera Selatan untuk optimalisasi :

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;

Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan

bersifat strategis;

Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian

Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui

Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

kompetensi dalam bidang pengawasan;

Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kant

(PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi

Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas

Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);

Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien

mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas

pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten

Komering Ulu Timur;

Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam

tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan

27


Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui

ngan Teknis dan Diklat Kompetensi

Sumatera Selatan dan Badan

Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi

dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

maupun Badan Diklat Kementerian

memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi

Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan

Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang

Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;

n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis

Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan

Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri

(PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat

Penyelenggaraan

Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien

rja tenaga pengawas dan


Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap

tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun


kebijakan pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis


Tahun 2016-

3.3 Penentuan Isu

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati

untuk dijadikan

tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai

diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara

2016-2021;

2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang apara

2016-2021;

3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012

Jangka Menengah Tahun 2012

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

tentang Tata Cara Koordinasi,

Pelaporan Strategis Nasional

Korupsi.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra


Tahun 2016-2021




-2021.

Penentuan Isu-Isu Strategis


untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5

tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai

diantaranya adalah:

Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara

Isu strategis dalam arah kebijakan bidang apara

Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan


Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012

Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK)

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013

tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan

Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan



2021 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan

28





prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima)

tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber

Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun

Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun

Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan


Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan

tranas PPK) serta

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Nomor 1 Tahun 2013

Pemantauan, Evaluasi dan

Pencegahan dan Pemberantasan



dipersiapkan baik Peraturan Perundangan


serta Penguatan

dengan :

1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh

Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

2. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;

3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;

4. Belum optimalnya implementasi Sist

Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD


5. Perlunya peningkatan pelayanan


proses pembangunan


serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya

lum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh

Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;

Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;

Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur atas Pengaduan Masyarakat terhadap

proses pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

29


Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya

lum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan

Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;

Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern

em Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah


atas Pengaduan Masyarakat terhadap



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

4.1 Visi Dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Rencana Strategis


dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai

depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi


dan misi Bupati

dalam Rencana


mewujudkan visi t

Komering Ulu Timur

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi


Daerah Kabupaten

apa yang akan diwujudkan dan bagaimana upaya

dilakukan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana nanti akan

diimplementasikan ke dalam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan


Tahun 2016-2021

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten

adalah : ” Inspektorat kuat, Tata Kelola Pemerintah Daerah Baik

dan Akuntabel ”.

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas

fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten

dengan terwujudnya tata kelola


harus digarisbawahi, yakni


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Dan Misi Inspektorat


pada akhir periode perencanaan. Visi Rencana Strategis


dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai dalam lima tahun ke

depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur dan mengimplementasikan visi

Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercermin


Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016

mewujudkan visi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten

Komering Ulu Timur membutuhkan misi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur. Visi dan

en Ogan Komering Ulu Timur pada dasarnya

apa yang akan diwujudkan dan bagaimana upaya-




2021.


Inspektorat kuat, Tata Kelola Pemerintah Daerah Baik

”.

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas


dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. A

digarisbawahi, yakni Kuat, Baik dan Akuntabel.

30


DAN KEBIJAKAN


pada akhir periode perencanaan. Visi Rencana Strategis

Ogan Komering Ulu Timur pada

dalam lima tahun ke

Inspektorat Daerah

dan mengimplementasikan visi

sebagaimana tercermin


2016-2021. Untuk

nspektorat Daerah Kabupaten Ogan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

Inspektorat Daerah

. Visi dan Misi Inspektorat

pada dasarnya adalah

-upaya yang akan





Inspektorat kuat, Tata Kelola Pemerintah Daerah Baik

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan


pemerintahan yang baik di lingkungan

Ada tiga hal yang

Akuntabel.


Pengertian ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut :

� Kuat berarti Kuat Kelembagaan, Kuat SDM dan Kuat Anggaran

� Baik berarti melalui penguatan peran Inspektorat maka Tata Kelola

Pemerintah Kabupaten

efisien, efektif dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang

undangan yang berlaku

� Akuntabel berarti

Komering Ulu Timur dapat dipertanggungjawabkan

prosedur hukum

Misi Inspektorat Daerah Kabupaten

merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tentang

tujuan organisasi dalam bentuk pelayanan, nilai

cita-cita 5 tahun

1). Mewujudkan aparatur pengawasan yang andal dan

2). Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan

transparan

3). Menata serta

demi peningkatan akuntabilitas Kinerja SKPD

4.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renstra


teknis dari pernyataan visi dan misi.

Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang

diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi.

Sedangkan sasaran

kinerja dimasing-



Kuat Kelembagaan, Kuat SDM dan Kuat Anggaran

melalui penguatan peran Inspektorat maka Tata Kelola


efektif dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang

undangan yang berlaku.

berarti Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur dapat dipertanggungjawabkan

osedur hukum yang berlaku.



tujuan organisasi dalam bentuk pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta

mendatang. Misi tersebut adalah :

Mewujudkan aparatur pengawasan yang andal dan

Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan

serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan

demi peningkatan akuntabilitas Kinerja SKPD.

Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur pada dasarnya adalah penjabaran lebih

teknis dari pernyataan visi dan misi.


dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi.

Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan

-masing tujuan.

31



Kuat Kelembagaan, Kuat SDM dan Kuat Anggaran.

melalui penguatan peran Inspektorat maka Tata Kelola

Ogan Komering Ulu Timur berjalan tertib,

efektif dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai

Komering Ulu Timur


nilai yang dianut serta

Mewujudkan aparatur pengawasan yang andal dan profesional

Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan, terpadu dan

menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan


dasarnya adalah penjabaran lebih


dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi.

spesifikasi indikasi dari keberhasilan


Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode

perencanaan, maka

Timur merumuskan tujuan

1). Misi Pertama (Misi 1)

Mewujudkan aparatur pengawasan yang andal dan profesional.

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan

pengawasan

akuntabel.

2). Misi Kedua (Misi 2)

Melaksanakan

transparan

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai adalah

pemahaman dalam pelaksanaan pengawasan baik antar aparat

pengawasan, antar anggota APIP maupun dengan aparat

pengawasan eksternal

3). Misi Ketiga (Misi 3)

Menata serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan

demi peningkatan akuntabilitas Kinerja SKPD

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai adalah

pengawasan.

Sasaran merupa

yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh

Inspektorat Daerah dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran di rancang Indikator Sasaran yaitu ukuran tingkat

keberhasilan pe

implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat

capaian target.



perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu

Pertama (Misi 1)


Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan

dan konsultasi tata kelola manajemen

Misi Kedua (Misi 2)

Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan persamaan



pengawasan eksternal dan APH ( Aparat Penegak Hukum )

Misi Ketiga (Misi 3)


demi peningkatan akuntabilitas Kinerja SKPD.

Tujuan yang ingin dicapai adalah memperkuat dasar dan standar

.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur




keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada


32



Ogan Komering Ulu

yang terkait dengan misi, yaitu :


Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas hasil

manajemen yang baik dan

pengawasan yang berkesinambungan, terpadu dan

eningkatkan persamaan



( Aparat Penegak Hukum )


memperkuat dasar dan standar

kan penjabaran dari tujuan secara terukur




ncapaian sasaran untuk diwujudkan pada



1). Tujuan Pertama

Meningkatkan ketrampilan

pemeriksa/pengawasan

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah

aparatur pengawasan.

2). Tujuan Kedua

Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan dan anggaran

Pemerintah Daerah

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas

pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan

dan fungsi instansi pemerintah.

3). Tujuan Ketiga

Terselenggaranya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas kinerja

instansi pemerintah.

4.3 Strategi Dan Kebijakan

Strategi

secara spesifik yang dijabarkan ke masing

berdasarkan analisis SWOT, Streng (Kekuatan), Weakness (Kelemahan),

Opurtunities (Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap

tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang

ditempuh selama lima tahun, meliputi:

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan


Tujuan Pertama

Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan

pemeriksa/pengawasan.


aparatur pengawasan.

Tujuan Kedua


Pemerintah Daerah.


pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan

dan fungsi instansi pemerintah.

Tujuan Ketiga



instansi pemerintah.

Strategi Dan Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran

spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan

analisis SWOT, Streng (Kekuatan), Weakness (Kelemahan),

(Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap

iterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.


ditempuh selama lima tahun, meliputi:

Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;

Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan

33


dan kemampuan aparat

meningkatnya kualitas kinerja



pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas



adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran

masing kebijakan

analisis SWOT, Streng (Kekuatan), Weakness (Kelemahan),

(Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-

iterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.


Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;

Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan


3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi

tersebut adalah:

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur

pemeriksaan;

2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

teknis pemeriksaan;

3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;

4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah;

5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP

Pemerintah Daerah

6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh

SKPD;

8. Pengawasan atas kinerja SKPD;

9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;

10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan

SKPD yang risikonya paling besar;

11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;

12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan

berbasis komputer;

13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan

15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi

informasi;

16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional

terhadap kegiatan SKPD dan

17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya

controllable bagi Inspektorat.


kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.


Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur

Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

nis pemeriksaan;

Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;

Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan

Daerah;

Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP

Daerah;

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;

Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh

Pengawasan atas kinerja SKPD;

Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;

Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan

SKPD yang risikonya paling besar;

Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;

Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan

berbasis komputer;

Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;

Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi

Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional

terhadap kegiatan SKPD dan;

Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya

bagi Inspektorat.

34


kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.


Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur

Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan

Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP

daerah;

Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh

Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;

Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan

Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan

Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan

publik yang strategis;

Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi

Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional

Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya


1. Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan.

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan

melalui Diklat dan pelatihan serta tercukupinya peraturan

parlemen.

2. Sasaran 2

Meningkatnya kualitas

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kebijakan :

Pengawasan / pemeriksaan khusus diarahkan pada kasus / surat

pengaduan masyarakat yang mengindikasikan penyimpangan dan

penyalahgunaan weweng, serta ka

lingkungan Pemda OKU TIMUR.

3. Sasaran 3

Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah.

Kebijakan :

1). Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dalam upaya

efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan.

2). Pengawasan

dan evaluasi LAKIP diarahkan pada upaya perbaikan SPI /

manajemen dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam

penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk terciptanya Good

Governance di lingkungan Pemda OKU TIMUR.

3). Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun,

perbaikan aturan

pengelolaan keuangan, aset, aparatur pemerintah dan

pembangunan.





Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian




penyalahgunaan weweng, serta kasus berindikasi KKN di

lingkungan Pemda OKU TIMUR.


Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dalam upaya


Pengawasan pemeriksaan fungsional / reguler, Rivew LKPD





lakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun,

perbaikan aturan-aturan yang menjadi dasar / aturan dalam


pembangunan.

35





pengawasan internal dan pengendalian




sus berindikasi KKN di


Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dalam upaya


pemeriksaan fungsional / reguler, Rivew LKPD





lakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun,

aturan yang menjadi dasar / aturan dalam



PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN, DAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan

kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah

Rencana Strategis

tahun (2016-2021

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan

penjabaran dari kebijakan strategis



Komering Ulu Timur

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh


Perencanaan Pemban

Komering Ulu Timur

pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana

Daerah Kabupaten

kristalisasi kebijakan dari masing

adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang

tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab

berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh


tahun mendatang.

Rincian

dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi


sebagai berikut :

1. Program Pelayanan

2. Program Peningkatan


BAB V PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah

Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima

2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja,


penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur dengan tetap mengacu pada Rencana


Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021.


atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

Ogan Komering Ulu Timur yang dikoordinasikan oleh Badan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Komering Ulu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Program merupakan

kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya

untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang

tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab

permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh


tahun mendatang.

program dan kegiatan selama lima tahun sesuai

strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi


Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

36


PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK PENDANAAN INDIKATIF


kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah

yang lebih operasional untuk kurun waktu lima

, indikator kinerja,



dengan tetap mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan


Inspektorat Daerah

yang dikoordinasikan oleh Badan

gunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan

tujuan dan sasaran

Strategis Inspektorat

. Program merupakan

g strategi yang pada akhirnya

untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang

tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab

permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh

Ulu Timur dalam lima

program dan kegiatan selama lima tahun sesuai

strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi

Ogan Komering Ulu Timur adalah

Sarana Dan Prasarana Aparatur




Kinerja Dan Keuangan


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

6. Program Penataan

Prosedur Pengawasan


8. Program Pengawasan

Tabel 5.1 Program Pendanaan Indikatif

PROGRAM / KEGIATAN

5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jaminan milik daerah

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan

Pengawasan

Peningkatan Manajemen Pengawasan

Program Pengawasan Pelayanan Masyarakat

Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Pendanaan Indikatif

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA

KELOMPOK

SASARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai dan pengiriman kilat yang dibutuhkan dalam surat menyurat/dok

umen kantor

Surat-surat

dinas

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Daya Listrik yang terpakai, jumlah biaya telepon dan

internet

Telepon dan

listrik

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar premi

asuransinya

Kendaraan

Dinas

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan

Kendaraan

dinas

37


Aparatur

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

san Internal Dan

Kebijakan Sistem Dan

Kelompok Sasaran Dan

KELOMPOK

SASARAN

PAGU INDIKATIF

(Rp)

surat 27.800.000,-

Telepon dan 216.000.000,-

Kendaraan 118.400.000,-

Kendaraan 74.100.000,-


PROGRAM / KEGIATAN

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

11. Penyediaan makanminuman

12. Rapat-koordinasi konsultasi keluar daerah

13. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis



KINERJA

KELOMPOK

SASARAN

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang terbayar

honor

Pengelola keuangan dan Barang

Daerah

Penyediaan alat tulis Jumlah Jenis ATK yang di diperlukan

Alat tulis

kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Berkas yang akan dicetak dan

digandakan

Amplop, Map, Kwitansi, Agenda dan

fotocopy

Penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Jenis Alat/Instalasi Listrik yang

dibutuhkan

Komponen instalasi listrik dan

penerangan

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Jenis Alat Kebersihan yang di

perlukan

Alat-alat rumah

tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Bacaan Surat Kabar/Koran/

Majalah

Surat kabar

Penyediaan makanan dan minuman

Frekuensi Rapat Koordinasi internal yang

dilaksanakan

Pegawai dan

tamu

-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

Jumlah Pegawai yang melakukan koordinasi/rapat dalam dan

luar daerah

Rapat dan

konsultasi

Penyediaan jasa pendukung administrasi /teknis

Jumlah Pegawai Honorer yang

TKS dan Pegawai lepas dan

38


KELOMPOK

SASARAN

PAGU INDIKATIF

(Rp)

dan Barang

476.280.000,-

Alat tulis 349.883.000,-

genda dan

170.400.000,-

listrik dan

penerangan

26.785.000,-

52.999.000,-

Surat kabar 40.580.000,-

Pegawai dan 65.110.000,-

Rapat dan

1.748.232.000,-

TKS dan

lepas dan

488.400.000,-


PROGRAM / KEGIATAN

perkantoran

5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

3. Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan



KINERJA

KELOMPOK

SASARAN

perkantoran di bayar honor tidak tetap

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah ruangan kantor yang dibangun

Gedung

kantor

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang

diperlukan

Laptop, Komputer, alat-alat laboratorium

Penyediaan sewa kantor dinas/rumah

Jumlah rumah dinas jabatan yang di sewa

Rumah

Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah ruangan kantor yang dilakukan pemeliharaan

rutin

Gedung

Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin

Mobil dan

motor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara

secara berkala

Alat-alat

kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan

PNS

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

39


KELOMPOK

SASARAN

PAGU INDIKATIF

(Rp)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

385.515.000,-

laboratorium

464.300.000,-

85.000.000,-

76.730.000,-

Mobil dan 1.122.933.960,-

92.502.000,-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1.500.760.000,-

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja


PROGRAM / KEGIATAN

1. Penyusunan pelaporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan realisasi anggaran

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

5. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

6. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah

7. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

8. Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah

9. Reviu Keuangan



KINERJA

KELOMPOK

SASARAN

Penyusunan laporan capain

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang

disusun

Laporan

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang

disusun

Laporan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun

Laporan

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah laporan evaluasi LAKIP yang disusun

Laporan

Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP

yang disusun

Dokumen LAKIP Pemerintah

Daerah

Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA

yang disusun

Dokumen Rencana Kerja Anggaran

setiap SKPD

Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD

yang disusun

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah yang

disusun

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Laporan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil

Laporan

40


KELOMPOK

SASARAN

PAGU INDIKATIF

(Rp)

42.200.000,-

18.350.000,-

184.770.000,-

476.190.000,-

Pemerintah

87.000.000,-

setiap SKPD

189.500.000,-

Pemerintah

87.000.000,-

Penyelenggar

Pemerintah

69.000.000,-


PROGRAM / KEGIATAN

Pemerintah Daerah

5.1.5 Program Peningkatan Sistem PengaPelaksanaan Kebijakan KDH

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

3. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

5.1.6 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan pengawasan

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

5.1.7 Program peningkatan Manajemen Pengawasan

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas

5.1.8 Program pengawasan pelayanan masyarakat

1. Sosialisasi Satgas berantas pungli pelayanan



KINERJA

KELOMPOK

SASARAN

Pemerintah Daerah Reviu Laporan Keuangan

yang disusun

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Jumlah Laporan pemeriksaan reguler yang dilaksanakan

Laporan

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat

diselesaikan

Laporan

Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan

dengan tuntas

Instansi dan unit kerja di

Kab. OKUT

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Jumlah sistem dan prosedur pengawasan

yang disusun

Laporan

peningkatan Manajemen Pengawasan

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas

Jumlah PNS yang dinilai angka kreditnya selama lima tahun

Jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional

Program pengawasan pelayanan masyarakat

Sosialisasi Satgas berantas pungli pelayanan

Jumlah peserta, pejabat dan

Masyarakat

41


KELOMPOK

SASARAN

PAGU INDIKATIF

(Rp)

wasan Internal Dan Pengendalian

5.716.240.000,-

1.192.800.000,-

Instansi dan unit kerja di

220.400.000,-

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

21.350.000,-

Jabatan PNS

menduduki

353.185.000,-

Masyarakat 128.850.000,-


PROGRAM / KEGIATAN

masyarakat

2. Operasi penegakan hukum pungli pelayanan masyarakat

3. Pengumpulan informasi pungli pelayanan masyarakat



KINERJA

KELOMPOK

SASARAN

masyarakat sosialisasi tentang pungli yang

dilaksanakan

Operasi penegakan hukum pungli pelayanan masyarakat

Jumlah kegiatan operasi yang

dilaksanakan

Pejabat, pegawai dan masyarakat

Pengumpulan informasi pungli pelayanan masyarakat

Jumlah informasi yang

dikumpulkan

Pegawai dan masyarakat

42


KELOMPOK

SASARAN

PAGU INDIKATIF

(Rp)

pegawai dan masyarakat

801.625.000,-

Pegawai dan masyarakat

573.525.000,-


INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau

kualikatif yang menggambarkan

atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang

dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan

sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai

dasar untuk menilai atau m

perencanaan (ex ente

setelah kegiatan selesai dan berfungsi (

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan

suatu instrumen pertanggungjawaban yang

indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan

pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi

kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan

atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan mi

sektor publik seperti entitas pemerintah sistem

menghadapi masalah berupa sulitnya

menentukan indikator kinerja yang tepat.

Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki

karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama

menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output

pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik

diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah

Ulu Timur Nomor 0

Jangka Menengah

2016 - 2021, misi nomor

masyarakat dalam proses dan pemerataan



BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran

yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang

pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan

yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai

menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap

ex ente), tahap pelaksanaan (on going

setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).


suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai



kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan

atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi

sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja

menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan

menentukan indikator kinerja yang tepat.


ik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama

menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output

pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik

diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering

Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

, misi nomor 4 (empat) yaitu “Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam proses dan pemerataan pembangunan


43


INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


tingkat pencapaian suatu sasaran

yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang

pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan

yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai

elihat tingkatan kinerja baik dalam tahap

on going), maupun tahap


terdiri dari berbagai



kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan

si organisasi. Pada

akuntabilitas kinerja

mengukur kinerja dan


ik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama

menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas

pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit

Kabupaten Ogan Komering

tentang Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

Meningkatkan partisipasi

pembangunan” maka



mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

sebagaimana tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran

No. Indikator

1. Jumlah surat menyurat untuk kegiatan kantor

yang disediakan

2. Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan

selama setahun

3. Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan selama

setahun

4. Jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas/operasional selama

setahun

5. Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan selama

setahun

6. Jumlah petugas kebersihan untuk kenyamanan disediakan selama

setahun

7. Jumlah alat tulis yang disediakan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan kantor

selama setahun


kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

tabel 6.1 berikut.

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0 Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Jumlah surat menyurat untuk kegiatan kantor

yang disediakan

100% 100% 100% 100%

Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan

selama setahun

100% 100% 100% 100%

Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan selama

100% 100% 100% 100%

jasa dan pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas/operasional selama

100% 100% 100% 100%

Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan selama

100% 100% 100% 100%

Jumlah petugas kebersihan untuk kenyamanan kantor yang disediakan selama

100% 100% 100% 100%

Jumlah alat tulis yang disediakan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan kantor

selama setahun

100% 100% 100% 100%

44


kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan


Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

4

Tahun

5

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%


No. Indikator

8. Jumlah kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yangmendukung kelancaran administrasi kantor

selama setahun

9. Jumlah alatkantor dan komponen yang disediakan guna menunjang kelancaran administrasi kantor

selama setahun

10. Jumlah alattangga yang disediakan untuk menunjang kelancaran administrasi

kantor selama setahun

11. Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang yang disediakan guna memperluas wawasan Pegawai kantor

setahun

12. Banyaknya makan minum rapat yang disediakan guna menunjang kegiatan


13. Banyaknya rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan selama

setahun


Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD


Tahun 0 Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Jumlah kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yang mendukung kelancaran administrasi kantor

selama setahun

- - 100% 100%

Jumlah alat-alat listrik kantor dan komponen yang disediakan guna menunjang kelancaran administrasi kantor

selama setahun

100% 100% 100% 100%

alat-alat rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kelancaran administrasi


100% 100% 100% 100%

Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang -undangan yang disediakan guna memperluas wawasan Pegawai kantor selama

100% 100% 100% 100%

Banyaknya makan minum rapat yang disediakan guna menunjang kegiatan


100% 100% 100% 100%

Banyaknya rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan selama

100% 100% 100% 100%

45



Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

4

Tahun

5

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%


No. Indikator

14. Jumlah TKS dan jasa administrasi perkantoran

selama setahun

15. Jumlah Gedung Kantor yang dibangun untuk

menunjang aktifitas

16. Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli untuk menunjang aktifitas

17. Jumlah peralatan kantor yang dibeli guna menunjang kegiatan kantor

18. Jumlah mebeleur yang dibeli guna menunjang kegiatan kantor

19. Jumlah rumah dinas pejabat yang dapat

disewa

20. Jumlah gedung yang dirawat dengan baik dan

nyaman

21. Jumlah dinas/operasional yang

dirawat selama

22. Jumlah peralatan kantor yang dirawat dan dipelihara dengan baik

selama setahun


Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD


Tahun 0 Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Jumlah TKS dan jasa administrasi perkantoran

selama setahun

100% 100% 100% 100%

Jumlah Gedung Kantor yang dibangun untuk

menunjang aktifitas

100% 100% 100% 100%

Kendaraan Dinas yang dibeli untuk menunjang aktifitas

100% 100% 100% 100%

Jumlah peralatan kantor yang dibeli guna menunjang kegiatan

100% 100% 100% 100%

mebeleur yang dibeli guna menunjang kegiatan kantor

100% 100% 100% 100%

rumah dinas pejabat yang dapat

100% 100% 100% 100%

gedung yang dirawat dengan baik dan

100% 100% 100% 100%

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dirawat selama setahun

100% 100% 100% 100%

Jumlah peralatan kantor yang dirawat dan dipelihara dengan baik

selama setahun

- 100% 100% 100%

46



Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

4

Tahun

5

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%


No. Indikator

23. Jumlah bangunan

gedung yang direhab

24. Jumlah PNS yang mengikuti dan pelatihan formal sehingga kompetensi aparatur pengawasan

meningkat

25. Jumlah laporan capaian kinerja yang dapat

disusun

26. Jumlah laporan prognosis realisasi

anggaran yang

27. Jumlah keuangan dan rencana kerja Inspektorat yang

disusun

28. Jumlah laporan evaluasi

LAKIP yang disusun

29. Jumlah laporan REVIU

Keuangan yang

dilaksanakan dan

disusun

30. Jumlah kegiatan pemeriksaan reguler secara berkala yang dilaksanakan

31. Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat

diselesaikan


Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD


Tahun 0 Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Jumlah bangunan

gedung yang direhab 100% 100% 100% 100%

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sehingga kompetensi aparatur pengawasan

100% 100% 100% 100%

Jumlah laporan capaian kinerja yang dapat

100% 100% 100% 100%

Jumlah laporan prognosis realisasi

anggaran yang disusun

- - 100% 100%

laporan keuangan dan rencana kerja Inspektorat yang

- - 100% 100%

laporan evaluasi

LAKIP yang disusun 100% 100% 100% 100%

Jumlah laporan REVIU

Keuangan yang

dilaksanakan dan

- - -

Jumlah kegiatan pemeriksaan reguler secara berkala yang dilaksanakan

- 100% 100% 100%

Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat

- 100% 100% 100%

47



Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

4

Tahun

5

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

- -

100% 100%

100% 100%


No. Indikator

32. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan

dengan tuntas

33. Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan

dalam setahun

34. Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA yang dihasilkan dalam

setahun

35. Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP yang dihasilkan dalam

setahun

36. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah

Daerah yang dihasilkan

37. Jumlah kegiatan untuk menyusun sistem dan

prosedur pengawasan

38. Jumlah PNS yang dinilai angka kreditnya selama

setahun

39. Jumlah sosialisasi tentang pungli yang

dilaksanakan

40. Jumlah kegiatan operasi

yang dilaksanakan

41. Jumlah informasi yang

dikumpulkan


Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD


Tahun 0 Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan

dengan tuntas

- 100% 100% 100%

Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan

dalam setahun

- 100% 100% 100%

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA yang dihasilkan dalam

- - 100% 100%

Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP yang dihasilkan dalam

- 100% 100% 100%

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah

Daerah yang dihasilkan

- 100% 100% 100%

Jumlah kegiatan untuk menyusun sistem dan

prosedur pengawasan

- 100% 100% 100%

Jumlah PNS yang dinilai angka kreditnya selama

- 100% 100% 100%

Jumlah sosialisasi tentang pungli yang

dilaksanakan

- 100% 100% 100%

Jumlah kegiatan operasi

yang dilaksanakan - 100% 100% 100%


dikumpulkan - 100% 100% 100%

48



Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

4

Tahun

5

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%


Perencanaan Strategis

Komering Ulu Timur Tahun 201

seluruh staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

serta merupakan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebaga

tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur Tahun 201

Perencanaan Strategis yang berisikan visi, misi, tujuan,

sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program yang

harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan

Governance dan Clean Governance

seluruh staf yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur

Demikian semoga perencanaan strategis Inspekto

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat menjadi pedoman atau

acuan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi pemerintah di

bidang pengawasan, sehingga secara sinergis seluruh upaya

pembangunan mampu mewujudkan daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur yang

berlubang.


BAB VII PENUTUP

Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten

Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman bagi




Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban


Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021.



us dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan

dan Clean Governance yang diharapkan dan didukung oleh


Timur.

Demikian semoga perencanaan strategis Inspekto





Timur yang lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan

49



merupakan pedoman bagi




i bentuk pertanggungjawaban




us dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan Good

yang diharapkan dan didukung oleh


Demikian semoga perencanaan strategis Inspektorat Daerah





, aman, nyaman tanpa jalan

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda

Kabupaten OKU TIMUR

Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20

1 1 Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan

berdasarkan sistem dan pola pembangunan

berjangka.

Tingkat Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Daerah

Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi

Tingkat Ketersediaan Informasi Sumber

Potensi Daerah

Tingkat Terselenggaranya Kerjasama

Pembangunan

Terlaksananya Pilot Projek Biofuel jarak

pagar

Penegasan wilayah perbatasan

4 Terwujudnya pembangunan sarana prasarana dan

sumber daya alam yang menunjang meningkatnya

kesejahteraan masyarakat.

Tingkat pelaksanaan pengembangan

wilayah strategis, cepat tumbuh dan

wilayah perbatasan

5 Terwujudnya Program pembangunan yang terarah Prosentase Pelaksanaan Program

Program dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawa

b

Terciptanya kerjasama dengan pihak investor dari

luar negeri dalam rangka menunjang

pengembangan pembangunan di Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur serta meningkatnya

perekonomian masyarakat.

Indikator Sasaran Kode

Terwujudnya dokumen berisi data-data dan

informasi yang dibutuhkan dalam proses

perencanaan pembangunan secara lengkap dan

akurat

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Mewujudkan perencanaan pembangunan

secara bertahap dan berkelanjutan

(suistanable) berdasarkan prioritas dan

tahapan pembangunan yaitu jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang

NONO NO

-4

Tujuan Sasaran

2

3

5 Terwujudnya Program pembangunan yang terarah

dan terpadu berdasarkan pada sistem dan

mekanisme pembangunan partisipatif dan

berkelanjutan

Prosentase Pelaksanaan Program

Pembangunan

2 1 Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan

Program pembangunan yang sistematis, efektif

dan efisien.

Pemahaman terhadap peraturan

perundang-undangan

Tersedianya tenaga perencana yang

handalTersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

Terselenggaranya pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan sesuai

dengan yang diharapkan dan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-

dokumen perencanaan2 Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya

manusia yang handal dalam mendukung kinerja

satuan kerja.

-21

Lokasi

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda

Kabupaten OKU TIMUR

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas

Sarana dan Prasarana Aparatur

NO Tujuan NO

Data Capaian

pada Tahun

Awal

KodeSasaran Indikator Sasaran

(4)

NO Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan KegiatanLokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

Tahun 2021


Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Disiplin

Pegawai

Program Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas PNS


Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Pengembangan Data/

Informasi

Program Kerjasama

Pembangunan

Program Pengembangan

Wilayah Perbatasan

V - 5


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

NO Tujuan NO

Data Capaian

pada Tahun

Awal


(4)




SKPD

Penanggungja

Tahun 2021

Program Pengembangan

Wilayah Starategis dan Cepat

Tumbuh

Program Perencanaan

Pengembangan Kota Kota

Menengah dan Besar


Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

V - 6


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

NO Tujuan NO

Data Capaian

pada Tahun

Awal


(4)




SKPD

Penanggungja

Tahun 2021

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam

Program Perencanaan Wilayah

Rawan Bencana

Program Perencanaan Tata

Ruang

V - 7

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik DaerahJumlah kendaraan milik daerah yang dijamin asuransi

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah perizinan kedaraan dinas/ operasional yang

disediakan

4Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Keuangan

Terbayarnya honorarium PPTK, Bendahara dan pejabat

pengurus barang lainnya

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor

7Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya dana barang cetakan dan penggandaan

8Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

9 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga

10Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat

12Rapat -Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam/luar DaerahTerkoordinasi rencana pembangunan

13Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi/Teknik PerkantoranTersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

1Penyediaan Sewa Kantor

Dinas/Rumah JabatanTersedianya sewa kantor dinas/rumah jabatan

2 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor

3 Penyediaan Mebeulair Tersedianya mebeulair kantor

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorTerpeliharanya gedung kantor

5Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya Kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan


Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor


Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya peralatan gedung kantor

8Pemeliharaan Rutin/Berkala Diesel,

Pabrik dan Peralatan Mesin LainnyaTerpeliharanya peralatan pabrik kantor

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal

1Penyusunan Profile Daerah tahun

2016Tersusunnya buku profile daerah tahun 2016

2Penyusunan Buku OKU TIMUR

Dalam Angka Tahun 2015Tersusunnya Buku OKU TIMUR dalam angka tahun 2015

3Penyusunan Data Dasar Bidang

InfrastrukturTersusunnya dokumen data dasar bidang infrastruktur

1 Penyusunan RDTR Kawasan Tersusunnya Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kawasan


Program Pengembangan Data /

Program Perencanaan Tata Ruang

2Revisi Materi Teknis RDTR Kawasan

KTM

Tersusunnya Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kawasan

KTM hasil revisi

3Penyusunan Kebijakan tentang RTR,

RDTR, RTBLTersusunnya Perda tentang RDTR Kawasan

4Rapat Koordinasi tentang rencana

Tata RuangTerselenggaranya Rapat Rapat Koordinasi Tata Ruang

5 Survey dan pemetaan Survey dan pemetaan

1Koordinasi Kerjasama Pembangunan

Antar DaerahTerkoordinasinya kerjasama pembangunan antar daerah

2Koordinasi Dalam Pemecahan

Masalah-Masalah DaerahTerkoordinasinya penyelesaian masalah

3Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia

Usaha/LembagaTerfasilitasinya kerjasama antar dunia usaha

1Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan

1Penyusunan RPJMD Kabupaten OKU

TIMURTersusunnya Perda tentang RPJMD Kabupaten OKU TIMUR

2Koordinasi Penyusunan Renstra

SKPDTersusunya Renstra SKPD diKabupaten OKU TIMUR

3 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2016

4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPDTerlaksananya musrenbang tingkat kecamatan 20 kecamatan

dan musrenbang kabupaten

5 Koordinasi Penyusunan LKPJ Tersusunnya Dokumen LKPJ Bupati

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

7Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan DaerahTersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan

8 Laporan Kinerja Pencapaian SDG's Tersusunnya dokumen pencapaian MDG's

9Koordinasi Pembangunan Bidang

InfrastrukturTersusunnya dokumen review RPI2JM

1 Pendamping PAMSIMASTerselenggaranya fasilitasi pembangunan SPAMS di desa

dan seleksi desa tahun berikutnya

Program Perencanaan Prasarana

2Koordinasi Pembangunan Bidang LH

dan Pendamping Pokja Sanitasi

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang

LH dan sanitasi

3 Study Identifikasi Kawasan Kumuh Tersedianya dokumen kawasan kumuh


(2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

4 03 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

486,447,710 381,470,000 419,617,000 461,578,700 507,736,570 558,510,227 2,815,360,207

4 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan pengiriman

kilat yang dibutuhkan dalam surat

menyurat/dokumen kantor

400 materai, 40 kali

pengiriman kilat, 50

perangko kilat

400 materai, 40 kali

pengiriman kilat, 50

perangko kilat

2,000,000 400 materai, 40

pengiriman kilat3,800,000

400 materai, 40

pengiriman kilat 4,180,000

400 materai, 40


450 materai, 40


450 materai, 40


450 materai, 40

pengiriman kilat 25,199,380 Sekretariat

4 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah Daya Listrik yang

terpakai, jumlah rekening telepon 1.500.000 kwh 1

rekening telepon 37,200,000

1.500.000 kwh 1


1.500.000 kwh 1


1.500.000 kwh 1


1.500.000 kwh 1


1.500.000 kwh 1


1.500.000 kwh 1

rekening telepon 264,309,720 Sekretariat

4 03 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik

daerah

Jumlah Kendaraan Dinas yang

dibayar premi asuransinya3 Unit Mobil, 8 Unit

motor3 Unit Mobil 15,000,000 3 Unit Mobil 15,000,000

3 Unit Mobil, 8 Unit

motor 16,500,000


motor 18,150,000


motor 19,965,000

6 Unit Mobil, 11

Unit motor 21,961,500

6 Unit Mobil, 11

Unit motor 106,576,500 Sekretariat

4 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang

dilakukan pemeliharaan3 Unit Mobil, 8 Unit

motor


motor 10,100,000


motor 10,800,000


motor 11,880,000


motor 13,068,000


motor 14,374,800

6 Unit Mobil, 11

Unit motor 15,812,280

6 unit mobil, 11

unit motor 76,035,080 Sekretariat

4 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola

Keuangan yang terbayar honor 12 orang 12 orang 74,580,000 12 Orang 74,580,000 12 orang 82,038,000 12 orang 90,241,800 12 orang 99,265,980 12 orang 109,192,578 12 orang 529,898,358 Sekretariat

4 03 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK yang di

diperlukan 53 Jenis 53 Jenis 53,691,500 48 Jenis 50,000,000 55 jenis 55,000,000 55 jenis 60,500,000 55 jenis 66,550,000 55 jenis 73,205,000 55 jenis 358,946,500 Sekretariat

4 03 01 10 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah Berkas yang akan dicetak

dan digandakan 8 Jenis 8 Jenis 25,250,000 8 Jenis 25,200,000 8 Jenis 27,720,000 8 Jenis 30,492,000 8 Jenis 33,541,200 8 Jenis 36,895,320 8 Jenis 179,098,520 Sekretariat

4 03 01 11 Penyediaan komponen dan instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Jenis Alat/Instalasi Listrik

yang dibutuhkan 8 Jenis 12 Jenis 38,165,000 7 Jenis 3,620,000 8 jenis 3,982,000 8 jenis 4,380,200 8 jenis 4,818,220 8 jenis 5,300,042 8 jenis 60,265,462 Sekretariat

4 03 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Jenis Alat Kebersihan

(1)

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah

Kabupaten OKU TIMUR

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDProgram dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

PenanggungjawabKode

4 03 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Jenis Alat Kebersihan

yang di perlukan 17 Jenis 17 Jenis 4,774,000 12 Jenis 5,055,000 12 jenis 5,560,500 12 jenis 6,116,550 12 jenis 6,728,205 12 jenis 7,401,026 12 jenis 35,635,281 Sekretariat

4 03 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah Bacaan Surat

Kabar/Koran/Majalah3 Jenis 3 Jenis 6,000,000 432 surat kabar 6,000,000 365 surat kabar 6,600,000 365 surat kabar 7,260,000 365 surat kabar 7,986,000 365 surat kabar 8,784,600 365 surat kabar 42,630,600 Sekretariat

4 03 01 14 Penyediaan makanan dan minuman Frekuensi Rapat Koordinasi

internal yang dilaksanakan 12 kali rapat 12 kali rapat 10,555,000 12 kali rapat 10,555,000 12 kali rapat 11,610,500 12 kali rapat 12,771,550 12 kali rapat 14,048,705 12 kali rapat 15,453,576 12 kali rapat 74,994,331 Sekretariat

4 03 01 15 Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar

daerah

Jumlah Pegawai yang melakukan

koordinasi/rapat dalam dan luar

daerah

10 Orang Hari 12 Orang Hari 128,732,210 10 Orang 51,560,000 10 Orang 56,716,000 10 Orang 62,387,600 10 Orang 68,626,360 10 Orang 75,488,996 10 Orang 443,511,166 Sekretariat

4 03 01 17 Penyediaan jasa pendukung administrasi

/teknis perkantoran

Jumlah Pegawai Honorer yang di

bayar honor 12 Orang 12 Orang 73,200,000 14 Orang 88,100,000 20 orang 96,910,000 20 orang 106,601,000 20 orang 117,261,100 20 orang 128,987,210 20 orang 611,059,310 Sekretariat

4 03 01 18 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jumlah pegawai kebersihan

kantor yang dibayar honor 10 orang 7,200,000 7,200,000 Sekretariat

4 03 02 Program Peningkatan Kapasitas

Sarana dan Prasarana Aparatur595,501,000 394,268,000 700,744,800 619,369,280 681,306,208 749,436,829 3,740,626,117

4 03 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah ruangan kantor yang

dibangun 1 ruangan 1 ruangan 194,915,000 3 Ruangan 100,000,000 1 paket 50,000,000 1 Ruangan 150,000,000 Sekretariat

4 03 02 03 Pengadaan kendaraan operasional dinas Jumlah rkendaraan yang dibeli1 Unit mobil, 1 unit

motor

1 Unit mobil, 1 unit

motor370,000,000


motor370,000,000


motor 407,000,000


motor 447,700,000

1 Unit mobil, 1

unit motor 1,594,700,000 Sekretariat

4 03 02 03 Pengadaan mebeleur dan perlengkapan Jumlah mebeleur yang dibeli guna

menunjang kegiatan10 unit meja, 10 unit

kursi, 4 lemari arsip,

1 rak tv, 1 meja

resepsionis

10 unit meja, 10 unit

kursi, 4 lemari arsip, 1

rak tv, 1 meja

resepsionis

54,000,0001 lemari arsip, 4

filling kabinet18,000,000

1 lemari arsip, 4 filling

kabinet 19,800,000

1 lemari arsip, 4

filling kabinet 21,780,000

10 unit meja, 10

unit kursi, 4 lemari

arsip, 1 rak tv, 1

meja resepsionis

113,580,000 Sekretariat

4 03 02 10 Pengadaan peralatan dan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

diperlukan

1 unit PC, 2unit

Printer,..1unit Core

dril, 1 unit AC

14 unit 164,700,000 13 unit 129,500,000

1 unit PC, 2unit

Printer,..1unit Core

dril, 1 unit AC

45,500,000

1 unit PC, 2 unit

Printer,..1 unit

Hamer test, 1 unit

AC

32,000,000

1 unit PC, 2 unit

Printer,..1 unit Hamer

test, 1 unit AC

35,200,000

1 unit PC, 2 unit

Printer,..1 unit

Hamer test, 1 unit

AC

38,720,000

1 unit PC, 2unit

Printer,..1unit

Core dril, 1 unit

AC

280,920,000 Sekretariat

4 03 02 12 Penyediaan sewa kantor dinas/rumah

jabatan

Jumlah rumah dinas jabatan yang

di sewa 1 unit 1 unit 12,500,000 1 unit 12,500,000 1 unit 13,750,000 1 unit 15,125,000 1 unit 16,637,500 1 unit 18,301,250 1 unit 76,313,750 Sekretariat

4 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah ruangan kantor yang

dilakukan pemeliharaan rutin 15 ruangan 1 ruangan 3,670,000 23 Ruangan 5,000,000 23 Ruangan 5,500,000 23 Ruangan 6,050,000 23 Ruangan 6,655,000 23 Ruangan 7,320,500 23 Ruangan 30,525,500 Sekretariat

Rencana Strategis 2016 - 2021


40

(2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)(1)

4 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

dilakukan pemeliharaan rutin 3 unit mobil, 8 unit

motor

3 unit mobil, 8 unit

motor135,196,000


motor134,571,000


motor 148,028,100


motor 162,830,910


motor 179,114,001


motor 197,025,401

6 unit mobil, 11

unit motor 821,569,412 Sekretariat

4 03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan kantor

yang terpelihara secara berkala 15 jenis 8 jenis 9,520,000 10 Jenis 12,697,000 10 Jenis 13,966,700 10 Jenis 15,363,370 10 Jenis 16,899,707 10 Jenis 18,589,678 10 Jenis 77,516,455 Sekretariat

4 03 02 26 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang di

rehabilitasi 1 Unit 75,000,000

4 03 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 44,010,000 200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,820,000 1,265,030,000

4 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan 32 Orang 12 Orang 44,010,000 16 Orang 200,000,000 16 Orang 220,000,000 16 Orang 242,000,000 16 Orang 266,200,000 16 Orang 292,820,000 16 Orang 1,221,020,000 Sekretariat

4 03 15 Program Peningkatan Pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

112,600,000 190,275,000 209,302,500 230,232,750 253,256,025 278,581,628 1,274,247,903

4 03 15 01 Penyusunan pelaporan capain kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar yang disusun 2 Laporan 2 Laporan 600,000 2 Laporan 4,000,000 2 Laporan 4,400,000 2 Laporan 4,840,000 2 Laporan 5,324,000 2 Laporan 5,856,400 2 Laporan 24,420,400 Sekretariat

4 03 15 02 Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

Jumlah laporan prognosis

realisasi anggaran yang disusun 4 Laporan 4 Laporan 350,000 2 Laporan 2,000,000 2 Laporan 2,200,000 2 Laporan 2,420,000 2 Laporan 2,662,000 2 Laporan 2,928,200 2 Laporan 12,210,200 Sekretariat

4 03 15 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Jumlah laporan akhir tahun yang

disusun 9 Laporan 9 Laporan 23,200,000 7 Laporan 13,000,000 9 Laporan 14,300,000 9 Laporan 15,730,000 9 Laporan 17,303,000 9 Laporan 19,033,300 9 Laporan 79,366,300 Sekretariat

4 03 15 04 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

Jumlah laporan evaluasi LAKIP

yang disusun 58 Laporan 58 Laporan 50,950,000 58 Laporan 37,000,000 55 Laporan 40,700,000 55 Laporan 44,770,000 55 Laporan 49,247,000 55 Laporan 54,171,700 58 Laporan 225,888,700IRBAN ( Inspektur

Pembantu )

4 03 15 05 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

Jumlah Laporan Hasil Reviu

LAKIP yang disusun 1 Laporan 16,000,000 1 Laporan 17,600,000 1 Laporan 19,360,000 1 Laporan 21,296,000 1 Laporan 23,425,600 1 Laporan 97,681,600 Sekretariat

4 03 15 05 Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA

yang disusun 55 Laporan 36,000,000 55 Laporan 39,600,000 58 Laporan 43,560,000 58 Laporan 47,916,000 58 Laporan 52,707,600 58 Laporan 219,783,600IRBAN ( Inspektur

Pembantu )

4 03 15 05 Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu 4 03 15 05 Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)


RKPD yang disusun 1 Laporan 28,375,000 1 Laporan 31,212,500 1 Laporan 34,333,750 1 Laporan 37,767,125 1 Laporan 41,543,838 1 Laporan 173,232,213IRBAN ( Inspektur

Pembantu )

4 03 15 05 Evaluasi Penyelenggara Pemerintah

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi

Pemerintah Daerah yang disusun 1 Laporan 14,400,000 1 Laporan 15,840,000 1 Laporan 17,424,000 1 Laporan 19,166,400 1 Laporan 21,083,040 1 Laporan 87,913,440 Sekretariat

4 03 15 06 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah


Laporan Keuangan yang disusun 1 Laporan 1 Laporan 37,500,000 1 Laporan 39,500,000 1 Laporan 43,450,000 1 Laporan 47,795,000 1 Laporan 52,574,500 1 Laporan 57,831,950 1 Laporan 241,151,450 Sekretariat

4 03 16 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

1,011,650,000 977,000,000 1,204,930,000 1,325,423,000 1,457,965,300 1,492,357,130 7,469,325,430

4 03 16 02 Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

Jumlah Laporan pemeriksaan

reguler yang dilaksanakan 130 Laporan 130 Laporan 794,200,000 460 Laporan 837,000,000 460 Laporan 920,700,000 460 Laporan 1,012,770,000 460 Laporan 1,114,047,000 460 Laporan 1,114,047,000 460 Laporan 4,998,564,000 IRBAN ( Inspektur

Pembantu )

4 03 16 03 Penanganan kasus pengaduan

dilingkungan pemerintah daerah

Jumlah penanganan kasus

pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah yang dapat

diselesaikan

32 Laporan 32 Laporan 182,000,000 20 Laporan 101,000,000 32 Laporan 200,200,000 32 Laporan 220,220,000 32 Laporan 242,242,000 32 Laporan 266,466,200 32 Laporan 1,030,128,200 IRBAN ( Inspektur

Pembantu )

4 03 16 04 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah tindak lanjut hasil

pemeriksaan yang dapat

diselesaikan dengan tuntas 8 Laporan 3 Laporan 35,450,000 8 Laporan 39,000,000 8 Laporan 42,900,000 8 Laporan 47,190,000 8 Laporan 51,909,000 8 Laporan 57,099,900 8 Laporan 238,098,900 Sekretariat

4 03 16 04 Evaluasi Berkala temuan hasi

Pengawasan

Jumlah Notulen Expose

18 Notulen 41,130,000 18 Notulen 45,243,000 18 Notulen 49,767,300 18 Notulen 54,744,030 18 Notulen 190,884,330 Sekretariat

4 03 17 Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan57,648,000 51,462,500 56,608,750 62,269,625 68,496,588 75,346,246 371,831,709

4 03 17 04 Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

Jumlah sistem dan prosedur

pengawasan yang disusun 2 SOP 2 SOP 57,648,000 2 SOP 51,462,500 2 SOP 56,608,750 2 SOP 62,269,625 2 SOP 68,496,588 2 SOP 75,346,246 2 SOP 371,831,709 Sekretariat



40

(2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)(1)

4 03 18 Program peningkatan Manajemen

Pengawasan 23,975,000 36,455,000 40,100,500 44,110,550 48,521,605 53,373,766 246,536,421

4 03 18 02 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga

Pengawas

Jumlah PNS yang dinilai angka

kreditnya selama lima tahun 13 Orang 7 Orang 23,975,000 7 Orang 36,455,000 13 Orang 40,100,500 13 Orang 44,110,550 13 Orang 48,521,605 13 Orang 53,373,766 13 Orang 246,536,421 Sekretariat

4 03 19 Program pengawasan pelayanan

masyarakat - 300,800,000 330,880,000 363,968,000 400,364,800 440,401,280 1,836,414,080

4 03 19 01 Sosialisasi Satgas berantas pungli

pelayanan masyarakat

Jumlah peserta, pejabat dan

sosialisasi tentang pungli yang

dilaksanakan

150 Orang 25,770,000 150 Orang 28,347,000 150 Orang 31,181,700 150 Orang 34,299,870 150 Orang 37,729,857 150 Orang 157,328,427 Sekretariat

4 03 19 02 Operasi penegakan hukum pungli

pelayanan masyarakat

Jumlah kegiatan operasi yang

dilaksanakan 11 Kali 160,325,000 11 Kali 176,357,500 11 Kali 193,993,250 11 Kali 213,392,575 11 Kali 234,731,833 11 Kali 978,800,158 Sekretariat

4 03 19 03 Pengumpulan informasi pungli pelayanan

masyarakat


dikumpulkan 11 Informasi 114,705,000 11 Informasi 126,175,500 11 Informasi 138,793,050 11 Informasi 152,672,355 11 Informasi 167,939,591 11 Informasi 700,285,496 Sekretariat

2,331,831,710 2,531,730,500 3,182,183,550 3,348,951,905 3,683,847,096 3,940,827,105 19,019,371,866



40

(23)

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

Lokasi

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMURNSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMURNSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR



40

(23)

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR



40

(23)

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR

NSPEKTORAT

DAERAH KAB. OKU

TIMUR



40

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Meningkatkan kualitas

hasil pengawasan dan

konsultasi tata kelola

manajemen yang baik dan

akuntabel

1.1

Aparat Pengawas

Inspektorat Daerah mampu

menilai efisiensi, efektifitas

dan ekonomis suatu

kegiatan serta mampu

memberikan konsultasi tata

kelola manajemen resiko

dengan pengendalian

intern

1.1.1

Jumlah hasil reviu laporan

keuangan pemerintah daerah

(LKPD)

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Sekretariat

1.1.2

Jumlah laporan hasil evaluasi

laporan akuntabilitas instansi

pemerintah (LAKIP)Laporan 58 Laporan 55 Laporan 55 Laporan 55 Laporan 55 Laporan 55 Laporan

IRBAN (Inspektur

Pembantu)

1.1.3Jumlah hasil pengawasan

internal secara berkala Laporan 130 Laporan 460 Laporan 460 Laporan 460 Laporan 460 Laporan 460 Laporan IRBAN (Inspektur

Pembantu)

1.1.4Jumlah hasi reviu Rencana

Kinerja Anggaran (RKA) Laporan 58 Laporan 55 Laporan 55 Laporan 55 Laporan 55 Laporan 55 Laporan IRBAN (Inspektur

Pembantu)

2

Meningkatkan persamaan

persepsi dalam

pelaksanaan pengawasan

baik antar aparat

pengawas, antar anggota

APIP maupun dengan

aparat pengawasan

2.1

Pelaksanaan pengawasan

dapat berjalan cepat, tepat,

berhasil guna dan berdaya

guna

2.1.1Jumlah kasus yang

ditindaklanjutiLaporan 32 Laporan 20 Laporan 32 Laporan 32 Laporan 32 Laporan 32 Laporan Sekretariat

Jumlah penyelesaian

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2016-2021

TABEl 6.1 INDIKATOR KINERJA

SATCapaian Kinerja

Penanggung JawabTUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA


Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 42

2.1.2

Jumlah penyelesaian

tindaklanjut hasil temuan

pemeriksaan

Laporan 3 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan Sekretariat

2.1.3Jumlah hasil reviu rencana kerja

pemerintah daerah (RKPD)Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Sekretariat

2.1.4Jumlah hasil reviu LAKIP

pemerintah daerahLaporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Sekretariat

2.1.5Jumlah hasil evaluasi

penyelenggaraan pemerintah

daerah (EPPD)

Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Sekretariat

3Memperkuat dana dengan

standar pengawasan3.1

Penajaman analisis dalam

setiap kegiatan

pengawasan

3.1.1Jumlah pegawai yang mengikuti

diklatOrang 12 Orang 16 Orang 16 Orang 16 Orang 16 Orang 16 Orang Sekretariat

3.1.2Jumlah pegawai yang dievaluasi

kinerjanyaOrang 7 Orang 7 Orang 13 Orang 20 Orang 25 Orang 30 Orang Sekretariat


Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 42

NO PERDA

1 NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN OGAN

KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005-2025

NO PERDA TENTANG

1 NOMOR 2 TAHUN 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016-2021

NO TAHUN PERKADA

1 2016

2 2017

3 2018

4 2019

5 2020

6 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU

TIMUR TAHUN 2016


TIMUR TAHUN 2017


TIMUR TAHUN 2018


TIMUR TAHUN 2019


TIMUR TAHUN 2020


TIMUR TAHUN 2021

JUMLAH SKPD

JUMLAH SKPD YG

MENETAPKAN

RENSTRA

%

1 2016 #DIV/0!

2 2017 #DIV/0!

3 2018 #DIV/0!

4 2019 #DIV/0!

5 2020 #DIV/0!

6 2021 #DIV/0!

NO TAHUN

CAPAIAN

JUMLAH SKPD

JUMLAH SKPD YG

MENYAMPAIKAN RENJA

TEPAT WAKTU

%

1 2016 #DIV/0!

2 2017 #DIV/0!

3 2018 #DIV/0!

4 2019 #DIV/0!

5 2020 #DIV/0!

6 2021 #DIV/0!

NO TAHUN

CAPAIAN

JUMLAH

SKPD

JUMLAH SKPD YG

MENYAMPAIKAN KUA PPAS

TEPAT WAKTU

%

1 2016 #DIV/0!

2 2017 #DIV/0!

3 2018 #DIV/0!

4 2019 #DIV/0!

5 2020 #DIV/0!

6 2021 #DIV/0!

NO TAHUN

CAPAIAN

Documents

KATA PENGANTAR - okutimurkab.go.id · tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawas untuk mewujudkan penyelenggaraan