of 49 /49

KATA PENGANTAR - tebokab.go.id · tenaga honorer untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas ... Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu

Embed Size (px)

Citation preview

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2017 dapat tersusun dengan baik. LAKIP ini merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka

melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta

penyelenggaraan umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo lima tahunan telah direncanakan melalui Rencana Strategis

yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo.

Selanjutnya kami berharap LAKIP yang kami susun ini dapat digunakan sebagai bahan

pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tebo Tahun 2017 dan sudah barang tentu LAKIP yang tersusun ini jauh dari

sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masuka-masukan sebagai bahan

perbaikan dalam penyusunan LAKIP di Tahun berikutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.

Dto.

LUKMAN, S.H.

Pembina TK I

NIP. 19600922 199303 1 001

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo memiliki Sumber

Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 orang yang terdiri dari 28 orang PNS dan 10 orang

tenaga honorer untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas

Dukcapil mempunyai 8 Program dan 32 Kegiatan yang dianngarkan untuk Belanja sebesar

Rp. 2.510.259.800,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.286.537.777,- atau 91,09% dari

anggaran. Sedangkan Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.242.654.381,-

dan direalisasikan sebesar Rp. 2.135.289.878,- atau 95,21% .

Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu

Keluarga/KK, Kartu tanda Penduduk/KTP) dilaksanakan setiap harinya dengan jumlah

penerbitan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk sebanyak 15.309 Keping

- Untuk perekaman KTP-el hingga tahun 2017 sudah mencapai 96,41% (219.837 Jiwa

dari Wajib KTP 228.034 Jiwa).

- Kartu Keluarga (KK) sebanyak 20.673 KK.

- Akta Kelahiran sebanyak 9.871 Lembar

- Akta Perkawinan sebanyak 66 Set

- Akta Kematian sebanyak 501 Lembar

- Akta Perceraian sebanyak 3 Set

- Akta Pengesahan Anak sebanyak 35 Lembar

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................ ii

DAFTAR ISI.......................................................................................................... iii

BAB. I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang ………………………………………………. 1

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………… 1

I.3 Struktur Organisasi Dinas Dukcapil ………………………. 15

I.4 Sumber Daya Manusia Aparatur …………………………. 16

I.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP…………………… 20

I.6 Sistematika Penyajian………………………………………. 20

BAB. II PERENCANAAN DAN STRATEGIS

II.1 Visi …………………………………………………………… 21

II.2 Misi …………………………………………………………... 21

II.3 Kebijakan Program …………………………………………. 21

II.4 Tujuan dan Sasaran ………………………………………… 21

II.5 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ……………………… 22

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Indikator Kinerja …………………………………………… 23

III.2 Capaian dan Analisa Kinerja ……………………………… 24

III.3 Akuntabilitas Keuangan …………………………………… 35

III.4 Belanja Daerah ……………………………………………… 38

III.5 Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan dan

kendala dalam pelaksanaannya …………………….. 42

III.6 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah ……… 42

BAB. IV PENUTUP ………………………………………………………… 43

iii

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Kependudukan Dan

Pencatatan sipil pada tahun 2017 telah melaksanakan Program penataan administrasi

kependudukan dengan kegiatannya sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu

Untuk Tahun Anggaran 2015, guna kontinuitas pembangunan database Kabupaten Tebo,

maka senantiasa dilakukan pemeliharaan perangkat dan jaringan database kependudukan

baik pada server yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo,

maupun server-server yang berada di Kecamatan dalam Kabupaten Tebo.

b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan guna

mengoptimalkan perekaman KTP-el di Kabupaten Tebo dan pemberian pelayanan yang

maksimal, maka telah dilaksanakan pelayanan langsung di beberapa desa dalam Kabupaten

Tebo, mulai dari perekaman data penduduk untuk KTP-el hingga pencetakan Dokumen

kependudukannya.

1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Kegiatan Sosialisai Kebijakan Kependudukan dilaksanakan pada minggu kedua dan

ketiga bulan Mei 2015. Sosialisasi dilaksanakan di 6 Tempat Pelaksanaan, yaitu:

1) Kecamatan Tengah Ilir (untuk Kecamatan Tebo Tengah dan Tengah Ilir)

2) Kecamatan Sumay (untuk Kecamatan Sumay dan Rimbo Ilir)

3) Kecamatan Serai Serumpun (untuk Kecamatan Tebo Ulu dan Serai Serumpun)

4) Kecamatan VII Koto (untuk Kecamatan VII Koto Ilir dan VII Koto)

5) Kecamatan Muara Tabir (untuk Kecamatan Muara Tabir dan Tebo Ilir)

6) Kecamatan Rimbo Bujang (untuk Kecamatan Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu)

Peserta Sosialisasi Terdiri dari: Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kepala UPTD

Diknas Kecamatan, KUA Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Bidan Desa, dan Tokoh

Masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman masyarakat terutama aparatur kecamatan, aparatur desa, aparatur

pendidikan, KUA Kecamatan dan aparatur kesehatan tentang pentingnya Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kegiatan Bidang Kependudukan

Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga/KK, Kartu

tanda Penduduk/KTP) dilaksanakan setiap harinya dengan jumlah penerbitan selama

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk sebanyak 9.542 KTP

iii

Untuk perekaman KTP-el hingga tahun 2015 sudah mencapai 87,05% (189.832 Jiwa

dari Wajib KTP 218.063 Jiwa).

b. Kegiatan Bidang Pencatatan Sipil

Kegiatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta

Perkawinan dan Akta Kematian) dilaksanakan setiap harinya dengan jumlah penerbitan

selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Akta Kelahiran sebanyak 5.215 Lembar

- Akta Perkawinan sebanyak 74 Set

- Akta Kematian sebanyak 59 Lembar

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban capaian kinerja yang tepat, jelas dan

legitimate yang mendorong untuk melaksanakan good governance karena LAKIP dapat mengukur

tingkat efektifitas kinerja secara lebih transparan, sistematik dan bertanggungjawab. Selain itu juga

dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah serta memberikan masukan bagi

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Sejalan dengan itu sebagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo mempunyai

kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Tebo serta pihak

lainnya yang berkepentingan selama tahun 2017. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Instruksi Gubernur

Jambi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Instruksi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jambi; Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta

Sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban setelah berakhir Tahun Anggaran 2017, maka

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat LAKIP yang meliputi Kebijakan, Program dan

Kegiatan serta Aspek Keuangan selama Tahun 2017.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Keputusan Bupati Tebo Nomor 47 Tahun 2016

tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tebo.

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati dalam

hal sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi dan tugas

pembantuan yang melaksanakan urusan pelayanan publik/masyarakat di bidang Kependudukan

dan Catatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam tugas pokok Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan

catatan sipil;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2

Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran,

membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A sesuai dengan

kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas;

c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;

d. penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang dan UPT

yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

e. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan pelayanan

kependudukan dan pencatatan sipil;

f. penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang pelayanan

kependudukan dan pencatatan sipil;

g. penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian,

keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;

h. pelaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang kependudukan dan

pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan;

i. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,

kesekretariatan dan pembinaan UPT;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas; dan

k. pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan

program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keprotokolan dan rumah

tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan

pelaporan bidang-bidang.

3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di

bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaran urusan umum,

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan

program dan pelaporan;

b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A dan

memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tipe A;

d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai

dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

e. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan

kepegawaian, asset di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan

statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepeda Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Penjabaran tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;

b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan

dokumentasi Dinas

c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;

d. mengoordinasikan dan penyusunan produk hukum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

di daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan

pelaksanaan advokasi hukum;

e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;

f. mengoordinasi dan pengelolaan data dan informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;

g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD),

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan

laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan

keprotokolan;

4

i. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta Barang Milik

Daerah (BMD);

j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;

k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung

jawabannya;

l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;

n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai (PPKP);

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

(3) Sub Bagian Keuangan.

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan

Pelaporan;

b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan

pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis

data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;

e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA;

f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

g. menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap

pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan

laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tipe A;

i. menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan tahunan dinas;

j. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

5

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

dan

m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan

kepegawaian;

b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan,

kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan,

pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen

dan lain-lain;

d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

e. mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti

restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;

f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;

g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;

h. mengendalikan arsip aktif;

i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

dan

l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;

c. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sebagai pertanggungjawaban;

g. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan

kantor;

6

h. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;

i. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan

penghapusan barang dan perlengkapan;

j. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;

k. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang

Unit (RPBU);

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan,

melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan

h. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :

(1) Seksi Identitas Penduduk;

(2) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan

(3) Seksi Pendataan Penduduk.

(1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi yang menyangkut dokumen pendaftaran

penduduk;

7

d. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;

e. melakukan verifikasi dan validasi berkas untuk pengajuan dokumen identitas penduduk;

f. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk

Kependudukan (NIK);

g. melakukan verifikasi kelengkapan data untuk penerbitan identitas penduduk;

h. menyiapkan bahan untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK);

i. menyiapkan bahan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP- EL);

j. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan formulir dan blangko Kartu Keluarga (KK)

dan Kartu Tanda Penduduk (KTP- EL)

k. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

Seksi Identitas Penduduk

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk; dan

m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelayanan dan penerbitan dokumen kepindahan dan kedatangan penduduk;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi yang menyangkut pengajuan dokumen

kedatangan dan kepindahan penduduk;

d. melakukan verifikasi kelengkapan data untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang;

e. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pindah;

f. membantu pelaksanaan pemuktahiran database kependudukan melalui

pengawasan/pemantauan terhadap kepindahan penduduk;

g. menyiapkan bahan untuk penandatanganan dokumen mutasi penduduk;

h. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

seksi;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk; dan

o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di

Seksi Pendataan Penduduk;

8

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

c. melakukan pengelolaan informasi, monitoring dan evaluasi data kependudukan;

d. mengoordinasikan pelaksanaan pemuktahiran database kependudukan melalui

pengawasan/pemantauan yang berhubungan dengan kegiatan pada Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk;

e. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

seksi;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan Penduduk;

g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan,

melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pencatatan

Sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pencatatan sipil; dan

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bidang Pencatatan Sipil membawahi :

(1) Seksi Kelahiran;

(2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan

(3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

(1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk

pelaksanaan kegiatan pencatatan dan penerbitan dokumen kelahiran;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

9

c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan

pencatatan kelahiran;

d. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;

e. melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas kelengkapan untuk pengajuan dokumen

kelahiran;

f. menyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen kelahiran;

g. melaksanakan penatausahaan dokumen kelahiran;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kelahiran;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kelahiran;

j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk

pelaksanaan kegiatan pencatatan dan penerbitan dokumen perkawinan dan perceraian;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan

pencatatan perkawinan dan perceraian;

d. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

e. melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas kelengkapan untuk pengajuan dokumen

perkawinan dan perceraian;

f. menyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen perkawinan dan perceraian;

g. melaksanakan penatausahaan dokumen perkawinan dan perceraian;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perkawinan dan Perceraian;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian;

j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk

pelaksanaan kegiatan pencatatan dan penerbitan dokumen Perubahan Status Anak,

Pewarganegaraan dan Kematian;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

10

c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan

pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;

d. menyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan

kematian;

e. melaksanakan penatausahaan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan

kematian;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan

Kematian;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perubahan Status Anak,

Pewarganegaraan dan Kematian;

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional,

mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi

sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan

serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi

sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan

serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan

penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan

komunikasi;

d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan

sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang dan tugasnya.

11

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi :

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

(2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan

(3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi;

d. mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan pusat Data

Kependudukan beserta fasilitas keamanan data;

e. melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi data;

f. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta

pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan;

g. melaksanakan pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

h. melaksanakan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan

komunikasi yang digunakan untuk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK);

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK); memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang

berhubungan dengan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

c. mengumpulkan dan mengolah data kependudukan dan pencatatan sipil;

d. melaksanakan penyajian dan diseminasi informasi administrasi kependudukan;

e. mengumpulkan, melaksanakan pencatatan, mengolah dan menyiapkan data kependudukan

melalui database kependudukan;

f. menyiapkan data untuk penyusunan laporan kependudukan dan profil kependudukan;

12

g. mendokumentasikan dan melaksanakan penyajian data kependudukan serta membuat perkiraan

perkembangan penduduk;

h. menyiapkan data untuk pelayanan komunikasi informasi kependudukan melalui media

elektronik dan media cetak;

i. memfasilitasi kegiatan sinkronisasi data kependudukan;

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengolahan dan Penyajian

Data;

l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai

tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang

berkaitan dengan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pendayagunaan

teknologi informasi dan komunikasi untuk Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan

pemanfaatan teknologi informasi dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. menyusun perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia teknologi

informasi dan komunikasi Di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. memetakan kebutuhan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi Bidang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan mendistribusikannya sesuai dengan

analisa beban kerja;

g. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pelatihan bagi tenaga teknologi informasi dan

komunikasi Administrasi Bidang Administrasi Kependudukan;

h. menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknologi

informasi dan komunikasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

i. memfasilitasi sosialisasi bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi Sistem

Administrasi Kependudukan;

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi

Informasi dan Komunikasi ;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Kelola dan Sumber

Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

13

l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional,

mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan;

b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta

inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen

kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

e. pelaksanan kerjasama administrasi kependudukan;

f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi :

(1) Seksi Kerjasama;

(2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan

(3) Seksi Inovasi Pelayanan.

(1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang

berkaitan dengan kerjasama kependudukan dan pencatatan sipil;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tipe A dengan Pihak Ketiga;

d. menyiapkan bahan fasilitasi pengkajian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Tipe A dengan Pihak Ketiga;

14

e. menghimpun informasi kegiatan, seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan kerjasama

yang dilakukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A dengan Pihak Ketiga;

f. memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan

kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Kerjasama;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kerjasama; dan

p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang

berkaitan dengan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

c. menyusun petunjuk teknis untuk pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

d. menyiapkan bahan untuk pemberian layanan akses data;

e. melaksanakan pemantauan, pendokumentasian terhadap pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan

r. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang

berkaitan dengan pengembangan inovasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Tipe A;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas

c. melakukan analisa tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk

mengemTebon inovasi yang dapat diimplementasikan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tipe A;

d. menghimpun inovasi yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah

diterapkan di daerah lain, memetakan jenis inovasi dan menganalisa inovasi yang dapat

diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

15

e. menyiapkan bahan untuk melakukan pengembangan inovasi pelayanan;

f. melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan dan pengembangan inovasi

pelayanan;

g. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan yang diterapkan

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Inovasi Pelayanan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan; dan

t. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

7. Unit Pelaksana Teknis

(1) UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tipe A yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

(2) UPT Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.

(3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan Camat.

(4) UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas

melaksanakan Kegiatan Fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Tenaga

senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

I.3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3) Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

1) Seksi Identitas Penduduk;

2) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan

16

3) Seksi Pendataan Peduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :

1) Seksi Kelahiran;

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan

3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi :

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan

3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi :

1) Seksi Kerjasama;

2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan

3) Seksi Inovasi Pelayanan

7. UPT

I.4 Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tebo sebanyak 38 orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri sebanyak 28 orang dengan jenjang pendidikan :

- S2 sebanyak : -

- S1 sebanyak : 22 orang

- Sarjana Muda sebanyak : 2 orang

- SLTA sebanyak : 4 orang

2. Tenaga Operator Komputer sebanyak 7 orang dengan jenjang pendidikan :

- S1 sebanyak : 4 Orang

- D3 sebanyak : 1 Orang

- SLTA sebanyak : 2 Orang

3. Tenaga Pelayanan sebanyak 3 Orang dengan jenjang pendidikan :

- Petugas Jaga Malam (SLTP) : 1 Orang

- Tenaga Kebersihan (SLTP) : 1 Orang

- Sopir (SLTA) : 1 Orang

Jumlah Pegawai Negeri dan Honor Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tebo :

Golongan

(Pegawai Negeri/Honor)

Keadaan 1 Januari 2016

(orang)

Keadaan 1 Januari 2017

(orang)

IV 3 3

III 16 19

II 8 6

I - -

Honor 14 10

Jumlah 41 38

17

Latar belakang pendidikan aparatur sipil negara yaitu:

Pendidikan Keadaan 1 Januari 2016

(orang)

Keadaan 1 Januari 2017

(orang)

S3 - -

S2 - -

S1 17 22

D III 4 2

D II - -

D I - -

SLTA 7 4

SLTP - -

SD - -

Jumlah 28 28

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Staf PNS Tenaga Kontrak Total

1 Laki-laki 19 8 27

2 Perempuan 10 11 21

Jumlah 29 19 48

Sumber Daya Asset/Sarana dan prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo menempati gedung di jalan

terdiri dari :

a. Ruang Kepala Dinas

b. Ruang Sekretariat

c. Ruang IT/Server Data Base Adminduk

d. Gedung / Ruang pelayanan Administrasi Kependudukan

e. Ruang rapat

f. Kamar mandi

g. Ruang arsip

Kondisi Gedung serta semua ruangan sudah tidak representatif sehingga tidak bisa

dilaksanakan pelayanan satu atap. Sedangkan Sarana Prasarana lain yang dimiliki Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

18

Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo

No Sarana Baik Rusak Jumlah Satuan

1 Kendaraan roda 4 4 1 5 Unit

2 Kendaraan roda 2 9 9 Unit

3 Komputer/notebook 12 12 Unit

4 Komputer PC 27 27 unit

5 Mesin Ketik/manual 1 1 unit

6 Meja 47 31 78 buah

7 Kursi 39 43 82 Buah

8 Almari 5 5 Buah

9 Filling Cabinet 19 4 23 Buah

10 Mesin absensi 1 1 Buah

11 Scaner 5 5 Buah

12 Brankas 1 1 Buah

13 Rak 9 1 10 Buah

14 Printer Inject Buah

15 Printer dot matrik Buah

16 Printer KTP- EL-el 3 2 5 Buah

17 UPS 6 4 10 Unit

18 Webcam Unit

19 Hublan Unit

20 LCD Proyektor 2 2 Unit

21 Genset 2 2 Unit

22 Server Unit

23 AC unit

24 Wireless 1 1 2 buah

25 Mesin Antrian buah

26 Sound Sistem unit

27 Mesin absensi unit

28 Alat pemadam kebakaran

1

1 unit

29 Kipas Angin unit

30 Mesin Pompa Air 1 1 unit

31 Kursi Tunggu 4 buah unit

32 Mesin Penghancur Kertas

unit

Sampai saat ini, sarana dan prasarana diatas masih cukup untuk menunjang kelancaran

tugas sehari-hari, namun dengan kemajuan teknologi informasi serta tingkat kebutuhan

masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang cukup tinggi dewasa ini, menuntut

untuk perbaikan maupun pengembangan sarana prasarana kantor utamanya dalam mengakses

informasi data dari pusat maupun propinsi serta untuk pelayanan administrasi kependudukan on-

line sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

19

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TEBO

20

I.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun

2017 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan

program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo

dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber

pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan

sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran

2017.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo

Tahun 2017 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak pihak-

pihak yang memberi mandat dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat

meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah

dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya

kepemerintahan yang baik (good governace).

I.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini pada

dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun

2017. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Recana Strategis (Renstra) yang terdiri

atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutya

dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya.

Yaitu capaian kinerja (performance result) tahun 2017 diperbandingkan dengan rencana kinerja

(performance plan) tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan

keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun

menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap) kinerja

yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan

datang.

Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tebo Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan

penyusunan LAKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS :

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam

pengukuran kinerja, analisis pecapaian sasaran strategis, dan

akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi

pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

21

BAB. II

RENCANA DAN STRATEGIS

II.1. Visi

Sebagaimana telah tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Tebo “ TEBO TUNTAS 2022,

(TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL, DAN SEJAHTERA TAHUN 2022) yang harus

kita wujudkan dan kita jabarkan dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil yang tertib, akurat dinamis dan tidak diskriminatif.

II.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo

mengemban Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tertib administasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk

mengakomodir hak penduduk dan perlindungan sosial serta kepastian hukum;

2. Mengembangkan sistem perndaftaran maupun pencatatan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil yang memberikan manfaat kepada masyarakat;

3. Mengelola sistem dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai

dengan prinsip-prinsip Good Governance.

II.3 Kebijakan Program

Untuk Tahun Anggaran 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengarahkan

kebijakan program kepada beberapa hal pokok antara lain :

1. Penataan dan perlengkapan sarana dan prasarana untuk membangun sistem yang mampu

menghimpun data dari berbagai sektor dan tingkat secara cepat dan akurat;

2. Meningkatkan pembinaan dan kesadaran kepada masyarakat tentang tertib Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Penataan Administrasi Kependudukan dalam upaya untuk mendapatkan data penduduk

yang lengkap, benar dan mutakhir. Hal tersebut akan didapat melalui pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK).

II.4. Tujuan dan Sasaran

II.4.1. Tujuan

Program-program yang diusulkan tersebut secara umum bertujuan meningkatkan

kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya tertib Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta penyediaan Database Kependudukan Kabupaten

Tebo yang tepat dan akurat.

II.4.2. Sasaran

Sedangkan sasaran dari program-program tersebut antara lain :

Terwujudnya pembangunan database kependudukan untuk pengembangan bank data

Kabupaten untuk penyediaan data mikro dengan kunci akses Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dan data agregat makro untuk kebijakan pembangunan.

Terwujudnya peran pembangunan daerah melalui sektor Kependudukan dan

Pencatatan Sipil untuk menunjang kontribusi database yang akurat;

22

Terwujudnya penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat;

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil secara transparan dan benar melalui Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK);

II.5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan perlu strategi yang akan

dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor dominan yang menjadi kekuatan, peluang,

kelemahan dan ancaman dengan uraian sebagai berikut :

II.5.1 Analisis Lingkungan Internal.

a. Kekuatan (Strenghts)

1) Adanya staf yang berkualitas dengan jenjang pendidikan Strata satu (S1) dan Strata

Dua (S2).

2) Adanya data usulan program dan kegiatan pembangunan daerah.

3) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

4) Adanya kemauan yang kuat dari staf untuk bekerjasama dan sama-sama bekerja.

5) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Dukcapil

sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

6) Adanya Keputusan Bupati tentang Tupoksi Dinas Dukcapil yang memberikan kejelasan

mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi & menjadi tanggung jawab seluruh

komponen/aparat Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Belum memadainya jumlah tenaga teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

2) Kurangnya jumlah personil.

3) Fungsi koordinasi masih lemah.

4) Dalam pelaksanaanya, masih banyak data kependudukan yang belum valid. Hal ini

disebabkan karena data yang diserahkan oleh masyarakat tidak dilengkapi dengan

dokumen pendukung.

II.5.2. Analisis Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1) Adanya kesempatan untuk mengikuti Diklat/Bintek Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

2) Adanya Rapat Koordinasi dengan instansi terkait.

3) Semakin meningkatnya kebutuhan terhadap dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil.

4) Jaringan teknologi informasi yang berkembang dengan cepat dapat menambah

wawasan staf.

b. Ancaman (Threats)

1) Adanya persepsi negatif terhadap kinerja aparatur pelayanan di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil.

2) Kurang akuratnya data penduduk yang diserahkan oleh masyarakat.

3) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di bidang kependudukan dan catatan sipil

masih belum memadai.

4) Peraturan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selalu berubah-ubah.

23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan

menerangkan kinerja serta tindakan suatu instansi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja suatu instansi yang dikaitkan dengan Visi dan

Misi yang diemban, baik yang berdampak positif maupun negatif dari suatu kebijaksanaan yang

ditetapkan dengan adanya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Tebo, maka

akan diambil tindakan yang diperlukan untuk mengoreksi dan menindaklanjuti program pada tahun-

tahun mendatang.

III.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kualitas dan kuantitas yang menjadi tolok ukur dan tingkat

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja dibagi 5 (lima) kelompok

besar yaitu :

III.1.1 Indikator Masukan (input)

Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan

dapat berjalan dengan menghasilkan keluaran. Indikator Masukan yang dipakai Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada pengukuran kinerja adalah

“Dana” dengan satuan indikator kinerja “Rupiah”.

III.1.2 Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu

kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan

untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dengan membandingkan keluaran sehingga

sejauh mana kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

III.1.3 Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan

pada waktu tertentu (tidak langsung).

III.1.4 Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan

kegiatan.

III.1.5 Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif

pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

24

III.2. Capaian dan Analisa Kinerja

III.2.1 Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada hasil penerbitan dokumen

kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga/KK, Kartu

tanda Penduduk/KTP- EL) dilaksanakan setiap harinya dengan jumlah penerbitan selama

tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk sebanyak 15.309 Keping

- Untuk perekaman KTP- EL-el hingga tahun 2017 sudah mencapai 96,41% (219.837

Jiwa dari Wajib KTP- EL 228.034 Jiwa).

- Kartu Keluarga (KK) sebanyak 20.673 KK.

Kegiatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta

Perkawinan dan Akta Kematian) dilaksanakan setiap harinya dengan jumlah penerbitan

selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Akta Kelahiran sebanyak 9.871 Lembar

- Akta Perkawinan sebanyak 66 Set

- Akta Kematian sebanyak 501 Lembar

- Akta Perceraian sebanyak 3 Set

- Akta Pengesahan Anak sebanyak 35 Lembar

Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaRealisasi Kinerja

Capaian

%

Persentase temuan BPK / APIP

yang ditindaklanjuti100% Belum ada pemeriksaan -

Nilai evaluasi SAKIP dari

InspektoratB (70,00) Belum ada evaluasi -

Rasio Penduduk ber KTP-el 94% 96,16% 102%

Rasio Penduduk Usia 0-18 tahun

yang ber Akta Kelahiran86% 87,00% 101%

Rasio Penerbitan Akta Kematian 20% 10,00% 50%

Rasio percepatan penyelesaian

KTP, KK dan Akta Kelahiran

dalam satu hari

50% 50,60% 101%

Rasio Validitas Data Penduduk 96% 96% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat B (75,00) B (76,27) 101%

Capaian Kinerja Tahun 2017

Meningkatnya Tata

Kelola Pemerintahan

yang Efektif dan Efisien

Meningkatnya tertib

Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

25

Dari tabel 3.2 di atas nampak bahwa 68,67 persen pennduduk Kapupaten Tebo merupakan

penduduk usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal pembangunan,dan penduduk

yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebesar 27,34

persen serta penduduk yang di anggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun keatas)

sebesar 3,99 persen dan jika di perhatikan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk produktif laki-

laki lebih besar dari umlah penduduk produktif perempuan ,begitu juga dengan penduduk non

produktif laki-laki lebih besar dari jmlah penduduk non produktif perempuan baik usia 4-14 tahun

maupun >65 tahun.

Berdasarkan data pada tabel 3.2 di atas maka resiko ketergantungan atau rasio baban

tanggungan Kabupaten Tebo adalah : RK Muda = 87.727 / 220.364 x 100 = 39,81%

RK Tua = 12.802 / 22.364 x 100 = 5,81%

RK Total = ( 87.727 + 12.802) / 221.943 x 100 = 45,62%

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan total sebesar 45,62

persen artinya setiap 100 orang penduduk produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 46

orang yang belum prokduktif di antaranya berasal dari 39,81% dari kompak usia muda, 5,81%

persen berasal dari kelompok usia lanjut.

Karakteristikpenduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu

menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan

kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan,

pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan mengetahui jumlah penduduk ditiap kelompok umur maka

dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum

produktif (usia 0-14) tahun dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun) keatas. Untuk

lebih memperjelas jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

Per Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.2.1, Tabel 3.2.2 dan Tabel 3.2.3 di bawah ini.

n (jiwa) % n (jiwa) % n (jiwa) %

1 2 3 4 5 6 7

1 TEBO TENGAH 19.188 11,62 18.084 11,61 37.272 11,62

2 TEBO ILIR 13.442 8,14 12.798 8,22 26.240 8,18

3 TEBO ULU 16.376 9,92 15.893 10,20 32.269 10,06

4 RIMBO BUJANG 32.144 19,46 30.049 19,29 62.193 19,38

5 SUMAY 9.906 6,00 9.207 5,91 19.113 5,96

6 VII KOTO 9.117 5,52 8.629 5,54 17.746 5,53

7 RIMBO ULU 19.463 11,79 18.243 11,71 37.706 11,75

8 RIMBO ILIR 11.918 7,22 11.431 7,34 23.349 7,28

9 TENGAH ILIR 12.029 7,28 11.094 7,12 23.123 7,21

10 SERAI SERUMPUN 4.965 3,01 4.609 2,96 9.574 2,98

11 VII KOTO ILIR 7.694 4,66 7.295 4,68 14.989 4,67

12 MUARA TABIR 8.906 5,39 8.413 5,40 17.319 5,40

165.148 100 155.745 100 320.893 100JUMLAH

Tabel 31. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kellamin Tahun 2017

NOKecamatan

Laki-laki Perempuan L + P

KELOMPOK UMUR LK PR LK + PR %

0 - 14 45.323 42.404 87.727 27,34

14 - 64 112.330 108.034 220.364 68,67

65 + 7.495 5.307 12.802 3,99

TOTAL 165.148 155.745 320.893 100,00

Tabel 3.2. Jumlah penduduk Kabupaten Tebo menurut

umur muda, umur produktif dan umur tua

26

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK + PR

1 TEBO TENGAH 1.473 1.386 1.505 1.488 1.477 1.505 1.698 1.826 1.864 1.773 1.395 1.352 1.214 1.092 935 843 800 665 517 431 12.878 12.361 25.239

2 TEBO ILIR 915 915 1.038 1.140 1.075 1.156 1.276 1.198 1.223 1.215 1.060 988 894 801 691 639 575 477 454 383 9.201 8.912 18.113

3 TEBO ULU 1.234 1.267 1.412 1.410 1.372 1.469 1.430 1.448 1.533 1.474 1.259 1.179 1.063 1.035 836 768 709 718 576 468 11.424 11.236 22.660

4 RIMBO BUJANG 2.167 2.161 2.508 2.586 2.514 2.742 2.768 2.795 3.013 2.905 2.459 2.272 2.280 2.014 1.774 1.586 1.407 1.162 963 760 21.853 20.983 42.836

5 SUMAY 696 620 751 706 825 835 907 965 965 898 794 707 604 537 437 438 431 343 293 220 6.703 6.269 12.972

6 VII KOTO 669 657 623 622 674 738 750 798 874 876 778 672 609 583 460 481 411 342 344 267 6.192 6.036 12.228

7 RIMBO ULU 1.259 1.299 1.491 1.522 1.539 1.669 1.707 1.704 1.900 1.748 1.545 1.443 1.389 1.175 976 861 827 733 655 538 13.288 12.692 25.980

8 RIMBO ILIR 855 810 883 980 822 946 958 1.009 1.204 1.142 893 865 902 785 690 657 607 561 486 391 8.300 8.146 16.446

9 TENGAH ILIR 865 779 885 851 914 989 1.014 1.120 1.159 1.000 934 850 815 720 569 494 474 381 317 223 7.946 7.407 15.353

10 SERAI SERUMPUN 361 279 393 399 364 446 456 472 471 441 388 361 382 320 263 212 195 151 137 94 3.410 3.175 6.585

11 VII KOTO ILIR 541 529 521 530 637 686 679 716 716 668 586 545 537 482 379 368 322 275 259 164 5.177 4.963 10.140

12 MUARA TABIR 616 646 634 699 772 852 857 867 771 737 612 572 584 533 429 404 423 341 260 203 5.958 5.854 11.812

11.651 11.348 12.644 12.933 12.985 14.033 14.500 14.918 15.693 14.877 12.703 11.806 11.273 10.077 8.439 7.751 7.181 6.149 5.261 4.142 112.330 108.034 220.364

TABEL 3.2.2 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR 15 - 64 TAHUN PER KECAMATAN

15 - 6440 - 4430 - 34 35 - 39 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 6425 - 29NO

TOTAL

KECAMATAN15 - 19 20 - 24

27

LK PR LK PR LK PR LK PR LK+PR

322 261 156 133 175 156 653 550 1.203 37.272

272 205 156 131 180 101 608 437 1.045 26.240

333 276 158 174 242 152 733 602 1.335 32.269

646 482 368 271 515 276 1.529 1.029 2.558 62.193

171 137 91 78 103 84 365 299 664 19.113

182 115 105 91 142 82 429 288 717 17.746

479 360 226 191 368 212 1.073 763 1.836 37.706

355 256 170 153 275 191 800 600 1.400 23.349

205 112 109 57 112 48 426 217 643 23.123

88 60 38 31 54 28 180 119 299 9.574

133 83 85 43 87 53 305 179 484 14.989

186 118 103 57 105 49 394 224 618 17.319

3.372 2.465 1.765 1.410 2.358 1.432 7.495 5.307 12.802 320.893

T0TAL

(0-75+)

TABEL 3.2.3 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR 65 - 75 TAHUN KE ATAS. PER KECAMATAN

65 -75+65 - 69 70 - 74 75 +

28

Tabel. 33

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHAKONG

HOCU

KEPERCA

YAAN Jumlah

1 TEBO TENGAH 35.982 1.103 170 17 37.272

2 TEBO ILIR 25.703 497 22 18 26.240

3 TEBO ULU 32.230 38 1 32.269

4 RIMBO BUJANG 60.165 1.738 270 10 10 62.193

5 SUMAY 18.359 668 40 4 42 19.113

6 VII KOTO 17.644 80 18 3 1 17.746

7 RIMBO ULU 36.929 650 124 3 37.706

8 RIMBO ILIR 22.633 408 307 1 23.349

9 TENGAH ILIR 21.567 1.225 228 3 6 94 23.123

10 SERAI SERUMPUN 9.377 162 35 9.574

11 VII KOTO ILIR 14.470 450 41 28 14.989

12 MUARA TABIR 16.549 227 42 501 17.319

311.608 7.246 1.298 23 53 0 665 320.893

Jumlah penduduk Kabupaten Tebo perkecamatan

menurut agama

Jumlah Total

L A K I P D I N A S D U K C A P I L T A H U N 2 0 1 5

TIDAK /

BLM

SEKOLAH

BELUM

TAMAT

SD

TAMAT

SD

TAMAT

SMP

TAMAT

SMAD1 / D2

D3/AKADEMI

/SARJANA

MUDA

D4 / S1 S2 S3 Grand Total

1 TEBO TENGAH 9.797 5.661 9.282 4.613 5.633 338 468 1.400 78 2 37.272

2 TEBO ILIR 7.121 3.569 8.394 3.320 3.154 204 146 325 7 26.240

3 TEBO ULU 8.613 5.138 9.625 4.036 3.793 296 215 542 11 32.269

4 RIMBO BUJANG 15.135 8.388 15.333 11.283 9.748 368 520 1.378 40 62.193

5 SUMAY 5.822 3.141 6.307 2.002 1.479 72 81 200 9 19.113

6 VII KOTO 4.455 2.705 5.725 2.608 1.872 99 79 199 4 17.746

7 RIMBO ULU 8.997 4.963 10.979 6.973 4.766 185 230 603 10 37.706

8 RIMBO ILIR 5.156 2.682 6.634 4.543 3.551 131 165 479 8 23.349

9 TENGAH ILIR 6.459 4.233 7.483 2.911 1.786 64 55 131 1 23.123

10 SERAI SERUMPUN 2.545 1.410 3.108 1.484 886 37 47 56 1 9.574

11 VII KOTO ILIR 3.876 2.678 4.786 2.078 1.291 70 68 137 5 14.989

12 MUARA TABIR 4.882 2.860 6.132 2.081 1.102 57 57 141 7 17.319

82.858 47.428 93.788 47.932 39.061 1.921 2.131 5.591 181 2 320.893

JENJANG PENDIDIKAN

KECAMATANNO

Grand Total

TABEL 3.4 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN PERSENTASE PER KECAMATAN

30

Tabel. 3.5

Dari table 3.5 diatas dapat dilihat bahwa persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa

Kecamatan Rimbo Ulu merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 179,3 jiwa/km²

diikuti oleh Kecamatan Rimbo Bujang 127,50 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Sumay dan VII

Koto Ilir merupakan wilayah dengan kepadatan terendah yaitu 15,07 jiwa/km² dan 32,01

jiwa/km². Penyebaran penduduk yang tidak merata perlu diperhatikan terutama dalam

perencanaan persebaran penduduk karena akan mempengaruhi tersedianya lapangan kerja,

apabila lapangan kerja tidak tersedia dengan cukup akan mengakibatkan meningkatnya angka

pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk dan hal ini

merupakan salah satu tantangan besar bagi para penyusun rencana atau kebijakan pembangunan.

NO KECAMATANJUMLAH

PENDUDUK

LUAS WILAYAH

(KM2)

KEPADATAN

PENDUDUK

1 TEBO TENGAH 37.272 983,56 37,89

2 TEBO ILIR 26.240 708,70 37,03

3 TEBO ULU 32.269 410,30 78,65

4 RIMBO BUJANG 62.193 406,92 152,84

5 SUMAY 19.113 1.268,00 15,07

6 VII KOTO 17.746 658,79 26,94

7 RIMBO ULU 37.706 295,74 127,50

8 RIMBO ILIR 23.349 214,34 108,93

9 TENGAH ILIR 23.123 221,44 104,42

10 SERAI SERUMPUN 9.574 315,70 30,33

11 VII KOTO ILIR 14.989 468,21 32,01

12 MUARA TABIR 17.319 509,30 34,01

320.893 6.461,00 49,67

Jumlah Penduduk Per- Kecamatan, Luas wilayah dan Kepadatan

Penduduk Tahun 2017

TOTAL

31

Tabel. 3. 6

Tabel. 3. 7.

NO KECAMATAN

PENDUDUK

BERSTATUS CERAI

HIDUP

MEMILIKI

DOKUMEN

PERCERAIAN

BELUM

MEMILIKI

DOKUMEN

PERCERAIAN

1 TEBO TENGAH 136 25 111

2 TEBO ILIR 39 4 35

3 TEBO ULU 134 11 123

4 RIMBO BUJANG 320 91 229

5 SUMAY 57 15 42

6 VII KOTO 55 4 51

7 RIMBO ULU 193 52 141

8 RIMBO ILIR 116 39 77

9 TENGAH ILIR 29 5 24

10 SERAI SERUMPUN 28 2 26

11 VII KOTO ILIR 26 5 21

12 MUARA TABIR 56 5 51

1.189 258 931Grand Total

KEPEMILIKAN DOKUMEN PERCERAIAN (SURAT CERAI / AKTA PERCERAIAN)

NO KECAMATAN PENDUDUKMEMILIKI

AKTA LAHIR

BELUM

MEMILIKI

AKTA LAHIR

1 TEBO TENGAH 37.272 14.581 22.690

2 TEBO ILIR 26.240 9.030 17.210

3 TEBO ULU 32.269 11.717 20.552

4 RIMBO BUJANG 62.193 25.221 36.972

5 SUMAY 19.113 7.026 12.087

6 VII KOTO 17.746 6.123 11.623

7 RIMBO ULU 37.706 14.847 22.859

8 RIMBO ILIR 23.349 8.980 14.369

9 TENGAH ILIR 23.123 8.095 15.028

10 SERAI SERUMPUN 9.574 3.225 6.349

11 VII KOTO ILIR 14.989 4.693 10.296

12 MUARA TABIR 17.319 5.688 11.631

320.893 119.226 201.666Grand Total

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

32

Tabel 3.8.

NO PEKERJAANTEBO

TENGAHTEBO ILIR TEBO ULU

RIMBO

BUJANGSUMAY VII KOTO

RIMBO

ULU

RIMBO

ILIR

TENGAH

ILIR

SERAI

SERUMPUN

VII KOTO

ILIR

MUARA

TABIR

Grand

Total

1 BELUM/TIDAK BEKERJA 9.993 6.835 8.240 15.612 5.260 4.722 9.169 5.163 6.511 2.509 4.028 4.792 82.834

2 MENGURUS RUMAH TANGGA 7.884 6.256 7.134 11.338 4.302 3.212 6.027 2.659 5.344 2.121 3.386 4.122 63.785

3 PELAJAR/MAHASISWA 6.603 4.405 5.530 10.564 2.822 2.835 6.064 3.909 3.482 1.488 2.348 2.680 52.730

4 PENSIUNAN 92 41 80 68 8 19 30 14 11 5 17 6 391

5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 1.327 302 521 641 100 135 301 268 62 47 89 98 3.891

6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 168 8 13 16 1 4 17 4 231

7 KEPOLISIAN RI 122 18 22 65 7 1 12 20 6 3 6 8 290

8 PERDAGANGAN 35 38 39 76 9 27 13 13 11 6 5 12 284

9 PETANI/PEKEBUN 5.334 4.477 8.133 14.669 4.746 5.281 13.143 9.043 5.714 2.724 4.156 4.587 82.007

10 PETERNAK 1 2 4 5 3 1 3 2 1 2 2 26

11 NELAYAN/PERIKANAN 5 3 3 1 1 1 2 2 18

12 INDUSTRI 1 1 2

13 KONSTRUKSI 1 1

14 TRANSPORTASI 3 4 8 1 1 2 4 1 24

15 KARYAWAN SWASTA 541 830 169 442 308 114 165 138 420 88 92 44 3.351

16 KARYAWAN BUMN 36 3 5 423 7 3 17 325 4 4 827

17 KARYAWAN BUMD 15 2 5 30 1 1 1 1 2 58

18 KARYAWAN HONORER 510 204 284 213 108 99 109 156 30 50 55 59 1.877

19 BURUH HARIAN LEPAS 101 31 79 135 30 15 24 84 47 12 15 6 579

20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 256 313 313 576 348 117 293 96 275 211 145 199 3.142

21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 2 3 2 3 1 2 3 3 2 25

22 BURUH PETERNAKAN 1 2 1 1 5

23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 2 4 5 1 4 3 1 3 1 29

24 TUKANG CUKUR 1 1 1 3

25 TUKANG LISTRIK 1 3 7 1 2 14

26 TUKANG BATU 6 8 6 16 1 2 7 2 1 1 50

27 TUKANG KAYU 23 14 8 32 5 2 6 2 6 1 2 2 103

28 TUKANG SOL SEPATU 2 1 3

29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 1 9 2 4 5 3 1 1 29

30 TUKANG JAHIT 7 1 3 26 1 1 13 3 4 1 60

31 TUKANG GIGI 2 2

32 PENATA RIAS 1 4 1 1 2 2 1 1 13

33 PENATA RAMBUT 1 1

34 MEKANIK 11 5 6 30 3 3 7 4 4 2 4 1 80

35 SENIMAN 4 1 5

Distribusi Penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan dalam Kabupaten Tebo Tahun 2017

33

NO PEKERJAAN TEBO

TENGAH TEBO ILIR TEBO ULU

RIMBO

BUJANG SUMAY VII KOTO

RIMBO

ULU

RIMBO

ILIR

TENGAH

ILIR

SERAI

SERUMPUN

VII KOTO

ILIR

MUARA

TABIR

Grand

Total

36 TABIB 1 1 1 2 5

37 IMAM MESJID 1 2 4 1 1 1 4 14

38 PENDETA 1 1 5 1 2 4 1 15

39 WARTAWAN 4 2 4 3 1 2 1 17

40 USTADZ/MUBALIGH 3 1 5 1 4 1 1 1 17

41 JURU MASAK 1 3 1 1 6

42 ANGGOTA DPR-RI 1 1

43 BUPATI 1 1

44 WAKIL BUPATI 1 1

45 ANGGOTA DPRD PROPINSI 1 1 2

46 ANGGOTA DPRD 8 3 2 7 3 1 2 1 2 1 1 31

47 DOSEN 5 3 7 1 1 1 4 1 23

48 GURU 254 113 147 346 42 62 212 112 61 20 39 45 1.453

49 PENGACARA 1 1 2

50 NOTARIS 1 1 2

51 KONSULTAN 3 1 4

52 DOKTER 13 1 2 15 7 5 1 1 2 47

53 BIDAN 65 22 34 60 12 10 32 24 10 10 11 7 297

54 PERAWAT 32 12 14 36 14 8 12 12 7 4 5 1 157

55 APOTEKER 1 1 1 3

56 PENYIAR RADIO 2 2

57 PELAUT 1 1

58 PENELITI 1 2 2 1 6

59 SOPIR 62 56 35 129 79 19 38 37 25 12 29 6 527

60 PARANORMAL 1 1 1 3

61 PEDAGANG 243 143 172 871 73 60 113 72 54 22 23 40 1.886

62 PERANGKAT DESA 3 8 15 5 18 11 15 2 4 5 3 2 91

63 KEPALA DESA 7 8 9 5 6 8 5 7 2 1 4 1 63

64 WIRASWASTA 3.471 2.056 1.217 5.674 775 959 1.834 1.143 1.001 221 509 583 19.443

65 LAINNYA 1 1 1 3

37.272 26.240 32.269 62.193 19.113 17.746 37.706 23.349 23.123 9.574 14.989 17.319 320.893 Grand Total

34

Tabel. 3.9

NO Row Labels PENDUDUK WAJIB KTP PEREKAMAN KTP-EL MEMILIKI KTP-ELBELUM MEMILIKI KTP-

EL

1 TEBO TENGAH 37.272 25.009 23.190

2 TEBO ILIR 26.240 18.113 16.714

3 TEBO ULU 32.269 22.605 20.792

4 RIMBO BUJANG 62.193 43.073 40.980

5 SUMAY 19.113 12.787 11.738

6 VII KOTO 17.746 12.138 11.035

7 RIMBO ULU 37.706 26.434 25.116

8 RIMBO ILIR 23.349 17.048 16.485

9 TENGAH ILIR 23.123 14.959 13.314

10 SERAI SERUMPUN 9.574 6.509 5.574

11 VII KOTO ILIR 14.989 10.033 8.954

12 MUARA TABIR 17.319 11.699 10.335

320.893 220.407 204.227Grand Total

35

III.2.2 Analisa Capaian Kinerja

Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga/KK, Kartu

tanda Penduduk/KTP- EL) dilaksanakan setiap harinya dengan jumlah penerbitan selama

tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk sebanyak 15.309 Keping

- Untuk perekaman KTP- EL-el hingga tahun 2017 sudah mencapai 96,41% (219.837

Jiwa dari Wajib KTP- EL 228.034 Jiwa).

- Kartu Keluarga (KK) sebanyak 20.673 KK.

Kegiatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta

Perkawinan dan Akta Kematian) dilaksanakan setiap harinya dengan jumlah penerbitan

selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Akta Kelahiran sebanyak 9.871 Lembar

- Akta Perkawinan sebanyak 66 Set

- Akta Kematian sebanyak 501 Lembar

- Akta Perceraian sebanyak 3 Set

- Akta Pengesahan Anak sebanyak 35 Lembar

III.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk pencapaian target kinerja program/kegiatan berupa pelaporan kinerja disajikan

tersendiri dalam dokumen “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP) ini

mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada

dokumen LAKIP tersebut dilaporkan Aspek Akuntabilitas Kinerja, dimana esensi capaian kinerja

yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai

selama Tahun 2017, yang di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang

digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui

perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program melalui

perbandingan outcome dengan targetnya.

Secara garis besar, Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2017 adalah sebagaimana Tabel III.a

berikut ini.

Tabel III.a

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Beserta Realisasinya TA 2017

No URAIAN Anggaran Setelah Perubahan

(Rp)

Realisasi

(p) %

1 Pendapatan - - -

2 Belanja dan Transfer 4.752.914.181,- 4.421.827.655,- 93,03

Surplus (deficit) 4.752.914.181,- 4.421.827.655,- 93,03

4 Pembiayaan - - -

Penerimaan - - -

Pengeluaran - - -

Pembiayaan Neto - - -

SILPA - - -

36

Pada Belanja Daerah, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten

Tebo telah menganggarkan Belanja untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

4.752.914.181,- dan merealisasikannya hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp.

4.421.827.655,- sehingga masih tersisa dana senilai Rp. 331.086.526,- atau 6,97% dari anggaran

yang tersedia. Perbandingan anggaran dan realisasi belanja dan transfer untuk Tahun Anggaran

2017 dapat dilihat pada Tabel III.b:

Tabel III.b

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2017

No URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1 Belanja Operasi 4.382.429.181,- 4.051.842.655,- 92,46

2 Belanja Modal 370.485.000,- 369.985.000,- 99,87

3 Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA 4.752.914.181,- 4.421.827.655,- 93,03

4 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 4.752.914.181,- 4.421.827.655,- 93,03

Pengalokasian Belanja DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten

Tebo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dapat

dilihat berturut-turut dari Tabel III.d dan Tabel III.e berikut ini:

Tabel III.c

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2017

No. Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Belanja Pegawai 20.000.000,- 19.704.000,- 98,52

2. Belanja Barang dan Jasa 2.119.774.800,- 1.896.848.777,- 89,48

3. Belanja Modal 370.485.000,- 369.985.000,- 99,87

J u m l a h 2.510.259.800,- 2.286.537.777,- 91,09

Tabel III.d

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2016

No. Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) %

I Belanja Operasi 2.242.654.381,- 2.135.289.878,- 95,21

1. Belanja Pegawai 2.242.654.381,- 2.135.289.878,- 95,21

2. Belanja Subsidi - - -

3. Belanja Hibah - - -

4. Belanja Bantuan Sosial - - -

5. Belanja Bantuan Keuangan - - -

6. Belanja Tidak Terduga - - -

II Belanja Transfer

1. Transfer Bagi Hasil ke Desa - - -

J u m l a h 2.242.654.381,- 2.135.289.878,- 95,21

Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar

Rp. 2.510.259.800,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.286.537.777,- atau 91,09% dari anggaran.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.242.654.381,- dan direalisasikan

sebesar Rp. 2.135.289.878,- atau 95,21% dari anggaran.

. Untuk lebih jelasnya realisasi belanja langsung TA 2017 ini dapat dilihat dari tabel

Rekapan Realisai 8 Program dan 32 Kegiatan seperti dibawah ini.

37

Rencana Realisasi Deviasi SISA MASALAH/

% % % ANGGARAN KENDALA

2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.980.000 4.887.000 98,13% 100,00% 98,13% 1,87% 93.000 -

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.700.000 31.365.319 75,22% 100,00% 75,22% 24,78% 10.334.681 -

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 2.284.800 1.344.000 58,82% 100,00% 100,00% 0,00% 940.800 -

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 6.300.000 3.401.200 53,99% 100,00% 53,99% 46,01% 2.898.800 -

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 131.630.000 113.064.000 85,90% 100,00% 85,90% 14,10% 18.566.000 -

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 37.400.000 32.799.750 87,70% 100,00% 87,70% 12,30% 4.600.250 -

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 95.499.000 95,50% 100,00% 100,00% 0,00% 4.501.000 -

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 10.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.500.000 11.531.000 65,89% 100,00% 65,89% 34,11% 5.969.000 -

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 175.900.000 175.457.302 99,75% 100,00% 100,00% 0,00% 442.698 -

14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 155.000.000 155.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 296.635.000 296.635.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% -

16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 23.850.000 23.850.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000 24.980.000 99,92% 100,00% 100,00% 0,00% 20.000 -

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 110.500.000 91.437.000 82,75% 100,00% 82,75% 17,25% 19.063.000 -

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 20.500.000 20.500.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -

20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 20.500.000 20.500.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

21 Pendidikan dan Pelatihan Formal 68.000.000 55.163.022 81,12% 100,00% 81,12% 18,88% 12.836.978 -

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.450.000 4.800.000 88,07% 100,00% 88,07% 11,93% 650.000 -

23 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu 50.000.000 49.500.000 99,00% 100,00% 100,00% 0,00% 500.000 -

24 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 30.980.000 29.942.000 96,65% 100,00% 100,00% 0,00% 1.038.000 -

25 Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) 50.000.000 35.459.500 70,92% 100,00% 70,92% 29,08% 14.540.500 -

26 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 30.000.000 29.500.000 98,33% 100,00% 100,00% 0,00% 500.000 -

VI Program Penataan Administrasi Kependudukan

27 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 14.550.000 - 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 14.550.000 -

28 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 85.500.000 81.920.000 95,81% 100,00% 100,00% 0,00% 3.580.000 -

29 Pendataan Masyarakat Komunitas Terpencil 30.000.000 12.930.000 43,10% 100,00% 100,00% 0,00% 17.070.000 -

30 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 99.228.000 87.980.000 88,66% 100,00% 88,66% 11,34% 11.248.000 -

VII Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama

31 Penyelenggaraan Pameran Investasi 20.000.000 16.175.000 80,88% 100,00% 100,00% 0,00% 3.825.000 -

VIIIProgram DAK Bidang Kependudukan

32 Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s/d 18 Tahun (DAK) 829.872.000 753.917.684 90,85% 100,00% 90,85% 9,15% 75.954.316 -

2.510 .259 .800 2 .286 .537 .777 91 ,09% 100,00% 91,09% 8,91% 223.722 .023

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URAIAN KEGIATANJUMLAH DANA

(Rp.)Penyerapan (Rp.) %

1

Jumlah

38

III.4. Belanja Daerah

4.1 Belanja Rp. 4.421.827.655,-

Secara garis besar, belanja terdiri dari dua bagian yakni Belanja Langsung (Belanja

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) dan Belanja Tidak Langsung

(Belanja Pegawai). Anggaran dan realisasi atas masing-masing pos Belanja sesuai

susunan APBD tersebut, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, disajikan informasi rincian pos Belanja

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut:

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2017

(Rp) Bertambah/

Berkurang (Rp) %

Realisasi 2016 (Rp)

a. Belanja Operasi 4.382.429.181,- 4.051.842.655,- 330.586.526,- 92,46 3.021.552.847,-

b. Belanja Modal 370.485.000,- 369.985.000,- 500.000,- 99,87 227.460.000,-

Jumlah 4.752.914.181,- 4.421.827.655,- 331.086.526,- 93,03 3.249.012.847,-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja

Modal, seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan sehingga

menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 331.086.526,- atau 6,97%.

a. Belanja Operasi Rp. 4.051.842.655,-

Belanja Operasi dipergunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja

Barang dan Jasa. Belanja Operasi TA 2017 dianggarkan senilai Rp.

4.382.429.181,- dan direalisasikan sebesar Rp. 4.051.842.655,- atau 92,46% dari

anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi 2017

(Rp) Bertambah/

Berkurang (Rp) %

Realisasi 2016 (Rp)

1. Belanja Pegawai 2.262.654.381,- 2.154.993.878,- 107.660.503,- 95,24 2.254.059.520,-

2. Belanja Barang 2.119.774.800,- 1.896.848.777,- 222.926.023,- 89,48 767.493.327,-

Jumlah 4.382.429.181,- 4.051.842.655,- 330.586.526,- 92,46 3.021.552.847,-

1) Belanja Pegawai Rp. 2.154.993.878,-

Belanja Pegawai dianggarkan untuk membiayai pengeluaran gaji dan

tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan Lembur PNS. Jumlah tersebut

merupakan realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan

31 Desember 2017, terdiri dari:

No URAIAN Anggaran (Rp) Realisasi 2017

(Rp)

Bertambah/ Berkurang (Rp) %

1. Belanja Pegawai Tidak Langsung

2.242.654.381,- 2.135.289.878,- 107.364.503,- 95,21

- Gaji dan Tunjangan 1.804.632.946,- 1.716.050.943,- 88.582.003,- 95,09

- Tambahan Pengh. PNS 438.021.435,- 419.238.935,- 18.782.500,- 95,71

2. Belanja Pegawai Langsung

20.000.000,- 19.704.000,- 296.000,- 98,52

Uang Lembur 20.000.000,- 19.704.000,- 296.000,- 98,52

- Uang Lembur PNS 20.000.000,- 19.704.000,- 296.000,- 98,52

Jumlah 2.262.654.381,- 2.154.993.878,- 107.660.503,- 95,24

39

2) Belanja Barang Rp. 1.896.848.777,-

Belanja Barang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran Honorarium

PNS, Honorarium Non PNS, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja

Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja STNK, Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan

Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Khusus

dan Hari-hari Tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja

Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bintek PNS, dan Belanja Pemeliharaan.

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 1

Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, terdiri dari:

No URAIAN Anggaran (Rp) Realisasi 2017

(Rp) Bertambah/

Berkurang (Rp) %

1. Honorarium PNS 203.000.000,- 167.710.000,- 35.290.000,- 82,62

2. Honorarium Non PNS 176.150.000,- 175.250.000,- 900.000,- 99,49

3. Belanja Bahan Pakai

Habis 401.478.000,- 391.056.000,- 10.422.000,- 97,40

4. Belanja Bahan/Material 14.180.000,- 13.475.000,- 705.000,- 95,03

5. Belanja Jasa Kantor 80.500.000,- 70.165.319,- 10.334.681,- 87,16

6. Belanja STNK 2.284.800,- 1.344.000,- 940.800,- 58,82

7. Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor 116.800.000,- 94.838.200,- 21.961.800,- 81,20

8. Belanja Cetak dan

Penggandaan 290.542.000,- 284.542.000,- 6.000.000,- 97,93

9. Belanja Makanan dan

Minuman 36.865.000,- 19.903.000,- 16.962.000,- 53,99

10. Belanja Pakaian Dinas

dan Atributnya 20.500.000,- 20.500.000,- - 100,00

11. Belanja Pakaian Khusus

dan Hari-hari Tertentu 20.500.000,- 20.500.000,- - 100,00

12. Belanja Perjalanan

Dinas 624.575.000,- 536.076.008,- 88.498.992,- 85,83

13. Belanja Kursus,

Pelatihan, Bintek PNS 20.000.000,- 8.250.000,- 11.750.000,- 41,25

14. Belanja Pemeliharaan 112.400.000,- 93.239.250,- 19.160.750,- 82,95

Jumlah 2.119.774.800,- 1.896.848.777,- 222.926.023,- 89,48

Sisa Anggaran Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp. 222.926.023,- (10,52 % dari total anggaran Belanja Barang). Secara garis

besar belanja per-program/kegiatan telah dilaksanakan. Namun, masih

terdapat sisa anggaran diantaranya disebabkan karena:

- Sisa lebih atas Belanja Barang

- Sisa atas belanja yang disesuaikan dengan tagihan bulanan (Belanja

Listrik, Belanja Telepon/Fax, Belanja Internet)

- Sisa atas belanja Pemeliharaan yang disesuaikan dengan kebutuhan

pemeliharaan barang/unit/tahun.

b. Belanja Modal Rp. 369.985.000,-

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi yang berkaitan

dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi

dan misi Pemerintah Daerah. Output atas Belanja Modal tersebut menghasilkan Aset Daerah

40

atau menambah umur ekonomis dari Aset Daerah yang sudah ada. Belanja Modal menambah

nilai aset serta ekuitas dana diinvestasikan yang tercatat dalam Neraca.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember

2017 terdiri dari:

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi

2017 (Rp)

Bertambah/ Berkurang (Rp)

% Realisasi

2016 (Rp)

1. Belanja Tanah - - - - -

2. Belanja Peralatan dan Mesin

370.485.000,- 369.985.000,- 500.000,- 99,87 227.460.000,-

3. Belanja Gedung dan

Bangunan - - - - -

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

- - - - -

5. Belanja Aset Tetap

Lainnya ,- - ,- - -

Jumlah 370.485.000,- 369.985.000,- 500.000,- 99,87 227.460.000,-

1) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 369.985.000,-

Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 370.485.000,- dan direalisasikan

sebesar Rp. 369.985.000,- atau 99,87%. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin adalah

sebagai berikut :

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2017 (Rp) Bertambah/

Berkurang (Rp) %

1. Belanja Modal

Pengadaan Kendaraan

Bermotor Penumpang

296.635.000,- 296.635.000,- - 100,00

2. Belanja Modal

Pengadaan Meubelair

23.850.000,- 23.850.000,- - 100,00

3. Belanja Modal

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

50.000.000,- 49.500.000,- 500.000,- 99,00

Jumlah 370.485.000,- 369.985.000,- 500.000,- 99,87

4.2 Surplus (Defisit) LRA (Rp. 4.421.827.655,-)

Pada Tahun Anggaran 2017, anggaran DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo mengalami Defisit anggaran sebesar Rp.

4.421.827.655,-. Terdapat efisiensi Belanja, dimana Belanja Daerah direalisasikan

93,03% atau terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,97%.

4.3 Laporan Operasional

Beban Operasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.169.418.416,67 dengan

rincian sebagai berikut:

No Uraian Realisasi 2017

(Rp) Realisasi 2016

(Rp) Bertambah/

Berkurang (Rp) %

a. Beban Pegawai 2.154.993.878,- 1.980.834.520,- 174.159.358,- 8,79

b. Beban Barang dan Jasa

1.759.472.952,- 1.076.267.777,- 683.205.175,- 63,48

c. Beban Penyusutan

dan Amortisasi 252.451.586,67 238.034.160,- 14.417.426,67 6,06

d. Beban Lain-lain 2.500.000,- - 2.500.000,- 0

Jumlah 4.169.418.416,67 3.295.136.457,- 874.281.959,67 26,53

41

b. Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2017 adalah Rp.

2.154.993.878,-. Beban Pegawai berupa kompensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri

sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan

dirinci menurut obyek beban gaji dan tunjangan, beban tambahan penghasilan

PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/

WKDH, beban pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, insentif pemungutan

pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, uang lembur dan beban

pegawai (BLUD) serta objek sejenis lainnya.

c. Beban Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2017 adalah Rp.

1.759.472.952,-. Beban Barang merupakan pengeluaran pembelian/

pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/

atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan

daerah, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 252.451.586,67.

d. Beban Lain-lain atas pengadaan Belanja Modal dibawah harga kapitalisasi

sebesar Rp. 2.500.000,-.

4.4 Defisit LO

Defisit LO adalah sebesar Rp. 4.169.418.416,67.

4.5 Laporan Perubahan Ekuitas

4.5.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah Rp. 1.327.734.466,67.

4.5.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah

sebesar Rp. 4.169.418.416,67. Defisit LO merupakan selisih kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan

pos luar biasa.

4.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Selisih Revaluasi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp.

7.040.000,-.

4.5.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.

2.848.723.950,-.

42

III.5. Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan dan kendala dalam

pelaksanaannya.

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tebo selain keterbatasan jumlah pegawai dan dalam

penganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja

yang terukur dengan metode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerja

menemui beberapa kendala. Metode SMART yaitu:

Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan cara

mengendalikannya)

Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur secara

obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid)

Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu

sederhana)

Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan masyarakat)

Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat).

III.6 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah.

III.6.1 Permasalahan

1. Rendahnya kemampuan teknik aparatur bidang kependudukan dan pencatatan

sipil.

2. Kurangnya jumlah personil yang ada.

3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan di bidang kependudukan

dan pencatatan sipil.

4. Adanya persepsi negatif terhadap kinerja aparatur di bidang kependudukan

dan pencatatan sipil.

5. Kurang akuratnya data kependudukan yang disampikan oleh masyarakat.

III.6.2 Strategi Pemecahan Masalahan

1. Tingkatkan Kemampuan teknis aparatur bidang kependudukan dan

pencatatan sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan di bidang kependudukan

dan pencatatan sipil.

2. Atasi kurangnya jumlah personil melalui penambahan pegawai di lingkungan

Dinas Dukcapil.

3. Penambahan alat untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil

4. Melakukan Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagai payung hukum dalam

pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

5. Dihimbau kepada masyarakat agar data yang disampaikan dilengkapi dengan

dokumen pendukung, seperti : surat nikah, ijazah, dan akta kelahiran.

43

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan penting

bahwa: Pada Laporan Realisasi Anggaran dari sisi Belanja yang ditetapkan Tahun 2017 sebesar

Rp. 4.752.914.181- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.421.827.655,- atau 93,03%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media

pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2017. Berdasarkan uraian

yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator Kebijakan, Program dan Kegiatan pada

Dinas Dukcapil sebesar 91% Secara umum hasil capaian Tugas Pokok dan Fungsi

sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dari kegiatan Tahun 2017, maka masih

banyak kinerja yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

2. Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan penting

bahwa: Pada Laporan Realisasi Anggaran dari sisi Belanja yang ditetapkan Tahun 2017

sebesar Rp. 4.752.914.181- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.421.827.655,- atau

93,03%.

3. Dari hasil perhitungan pencapaian kinerja tersebut masih sangat diperlukan masukan

untuk proses penyusunan laporan dimasa yang akan datang seperti data yang lebih akurat,

cara penentuan bobot dan lain-lain.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo mengharapkan agar LAKIP Tahun 2017 ini dapat

memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber

informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat

dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas

kinerja.

Demikian LAKIP yang dapat kami selesaikan semoga dapat dipergunakan

seperlunya. Selanjutnya kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan.

Muara Tebo, Januari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEBO

Dto.

LUKMAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19600922 199303 1 001