Upload
trinhdung
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat
menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021(Revisi).
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021(Revisi). ini disusun dalam rangka
penyusunan arah kebijakan pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi
Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesainya
penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021(Revisi) ini. Kami pun
menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021(Revisi) ini masih
jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan
demi penyempurnaannya di masa mendatang. Demikian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2016 – 2021 (Revisi)ini disusun semoga membawa manfaat positif bagi semua pihak dan dapat
dipergunakan sebagai bahan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun
mendatang.
Bantul, 28 Desember 2018
3
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................................... i
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI....................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL............................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR........................................................................................................... v
I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
I.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 1
I.2 Landasan Hukum ................................................................................................... 2
I.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................... 3
I.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................ 4
II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD………………………………………..………… 7
II.1 Gambaran Transportasi Bantul ............................................................................. 7
II.2 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................................... 12
II.3 Tata Laksana Dinas Perhubungan ....................................................................... 14
II.4 Sumber Daya ........................................................................................................ 18
II.5 Kinerja Pelayanan ................................................................................................. 21
III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI................................. 29
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..................................................... 29
III.2 Isu Strategis Sektor Perhubungan ....................................................................... 30
IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI ……………................................ 34
IV.1 Visi dan Misi ........................................................................................................ 34
IV.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................... 34
IV.3 Strategi …............................................................................................................ 35
V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK …. 37
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.............................................................
V.1 Rencana Program dan Kegiatan ........................................................................ 37
VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN ……………… 50
SASARAN RPJMD..................................................................................................
VII PENUTUP ……………………………………………………………………………………52
4
DAFTAR TABEL
2.1 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 – 2015 7
2.2 Perkembangan Jumlah Kendaraan di Wilayah Kabupaten Bantul 8
2.3 Jumlah uji KIR Kendaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 10
2.4 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang Masih Beroperasi Tahun 11
2011 – 2015
2.5 Kepemilikan KIR Angkutan Umum yang Beroperasi Tahun 2011 – 2015 12
2.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 19
2.7 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan 19
2.8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan 19
2.9 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf 20
2.10 Jumlah Pegawai Yang Mempunyai Kualifikasi Teknis 20
2.11 Sarana Pendukung Pelaksana Tugas 20
2.12 Target Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2011 – 2015 21
2.13 Review Capaian Indikator Kinerja 23
2.14 Capaian SPM Kabupaten Bantul 26
2.15 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 28
Tahun 2011 – 2015
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 29
Perhubungan Kabupaten Bantul
3.2 Prioritas Tahapan Misi Bupati Sektor Perhubungan 33
3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian 33
Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.1 Analisa SWOT 36
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 51
5.1 Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan 40
5.2 Rencana Anggaran Program pendukung pelaksanaan Dinas Perhubungan 46 tahun
2016 – 2021
6.1 Target Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 50
Infrastruktur
6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 50
6.3 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 51
5
DAFTAR GAMBAR
2.1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015........... 8
2.2 Jumlah Penumpang Angkutan Bus Umum Tahun 2011 – 2015........................... 9
2.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul................................. 18
6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah
adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu
tertentu di daerah.
Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan
daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat
daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah;
dan (2) Renja Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra
Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancanngan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
7
f. penetapan.
Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan
RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan
Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan
proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam
rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021
berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan
mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah
dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten
Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017-
2022 dan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul Tahun 2019, 2020, dan 2021.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021 adalah sebagai berikut:
1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan
Daerah;
8
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
6) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka
Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018; (nomor diisi setelah Perubahan
RPJMD ditetapkan; dapat diisikan pada rancangan akhir Perubahan
Renstra)
11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12) Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul.
9
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul Tahun 2019, 2020, dan 2021.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul dengan kondisi dan permasalahan terkini;
b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap
perubahan kemampuan keuangan daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
10
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP
11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 . Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan / melaksanakan
fungsi penunjang perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan,
penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang
Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana
dan operasional.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan mempunyai
tugas membantu bupati dalam bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perhubungan;
c. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:
a. Sekretariat;
b. Bidang Lalu Lintas;
c. Bidang Angkutan;
12
d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
e. UPT; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119 Tahun 2016,
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dibantu oleh:
1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian
Umum dan Sub Bagian Program Keuangan dan Aset.
2. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu
oleh Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi
Pengendalian dan Operasi;
3. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu
oleh Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang;
4. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor;
5. UPT;
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dengan bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
adalah sebagai berikut:
13
Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
14
Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan
organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk menyelenggarakan
kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
perhubungan.
b. Sekretaris
Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan
dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang
meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan
program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
c. Kasubag Umum
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab
kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan pengelolaan,
administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi dan
pelaporan pelaksana kegiatan lingkup admnistrasi umum dan
kepegawaian.
d. Kasubag Program Keuangan dan Aset
Sub Bagian Program Keuangan dan Aset bertanggung jawab kepada
sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan lingkup
perbendaharaan dan asset, penyusunan pengelolaan administrasi
keuangan, system akuntansi keunagan, penyusunan laporan keuangan,
penyiapan bahan pembinaan pembendaharaan, evaluasi dan pelaporan
pelaksana kegiatan keuangan dan aset, penyusunan bahan kebijakan
teknis penyusunan program, penyusunan bahan pembinaan sistem
informasi manajemen, penyusunan rencana strategis,dan pengumpulan
bahan pengusulan program, bahan pembinaan system pengelolaan
informasi, bahan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksana kegiatan lingkup penyusunan rencana dan program dinas.
15
e. Kepala Bidang Angkutan
Kepala Bidang Angkutan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk
pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan usaha angkutan,
pembinaan angkutan dalam trayek, pembinaan angkutan khusus dan
barang, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan
bahan kebijakan umum bidang angkutan, potensi dan permasalahan
angkutan, kebijakan teknis angkutan, rencana dan pelaksanaan program
dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum
informasi bidang angkutan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan lingkup bidang.
f. Kasi Angkutan Barang
Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Angkutan untuk pelaksanaan pembinaan angkutan khusus
dan barang, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan
kebijakan umum angkutan khusus dan barang, penyiapan bahan teknis
operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan
dan evaluasi seksi angkutan khusus dan barang, melakukan evaluasi dan
laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
g. Kasi Angkutan Orang
Kepala Seksi Angkutan Umum bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Angkutan untuk pelaksanaan pembinaan angkutan dalam trayek, meliputi :
penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum
angkutan dalam trayek, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan
bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi
angkutan dalam trayek, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan lingkup seksi.
h. Kepala Bidang Lalu Lintas
Kepala Bidang Lalu Lintas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk
pelaksanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas
serta pengendalian operasional lalu lintas meliputi : penyusunan program
16
dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum manajemen dan
rekayasa, potensi dan permasalahan manajamen dan rekayasa, kebijakan
teknis manajemen dan rekayasana, rencana dan pelaksanaan program dan
kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi
manajemen dan rekayasa, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan lingkup bidang.
i. Kasi Pengendalian Operasional
Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Lalu lintas untuk pelaksanaan manajemen dan rekayasana
lalu lintas meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan
kebijakan umum pengendalian dan operasional, penyiapan bahan teknis
operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan
dan evaluasi bidang pengendalian dan operasional, melakukan evaluasi
dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
j. Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Lalu Lintas untuk pelaksanaan manajemen dan
rekayasana lalu lintas meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan
bahan kebijakan umum manajemen dan rekayasa, penyiapan bahan teknis
operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan
dan evaluasi bidang manajemen dan rekayasa, melakukan evaluasi dan
laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
k. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
Kepala Bidang Teknik Prasarana dan Sarana Perhubungan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan
penyelenggaraan pembinaan prasarana dan sarana perhubungan, meliputi
: penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan
umum bidang prasarana dan sarana perhubungan, potensi dan
permasalahan prasarana dan sarana, kebijakan teknis angkutan, rencana
dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis
17
operasional, pelayanan umum informasi bidang prasarana dan sarana,
evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.
l. Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor
Kepala Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan
Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi : penyusunan rencana kegiatan,
penyiapan bahan kebijakan umum pembinaan telekomunikasi dan
informatika, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan
pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor.
m. Kasi Sarana dan Prasarana
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan
pembinaan Sarana dan Prasarana meliputi : penyusunan rencana kegiatan,
penyiapan bahan kebijakan umum pembinaan Sarana dan Prasarana,
penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis,
penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi pembinaan Sarana dan
Prasarana, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan lingkup seksi.
18
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2..1. Kondisi Kepegawaian
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:
a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase
1 SD 2 1,22%
2 SLTP - -
3 SLTA/SMK 32 52,45%
4 D2 6 9,83%
5 D3 1 1,63%
6 D4 3 4,91%
7 S1 11 18,03%
8 S2 6 9,83%
Jumlah 61
Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 30 September 2018
19
b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan
N
o
Pelatihan Penjenjangan
Jumlah
Pegawai
1 Diklat Pim I
2 Diklat Pim II 1
3 Dilkat Pim III 3
4 Diklat Pim IV 6
JUMLAH
Sumber Dinas Perhubungan
Kab. Bantul, 30 September 2018
c. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan
No Pangkat Golongan Jumlah
1 Golongan I 2
2 Golongan II 22
3 Golongan III 31
4 Golongan IV 6
Jumlah 61
Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 30 September 2018
20
d. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf
Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf
No
Jabatan
Jumlah
Pegawai
1 Eselon II 1
2 Eselon IIIA 1
3 Eselon IIIB 3
4 Eselon IV A 8
5 Staf 48
JUMLAH 61
Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 30 September 2018
e. Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis
Tabel 2.5 Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis
Kualifikasi Yang Ada
Jumlah
Ideal Kurang
Penguji 7 9 2
PPNS 4 20 16
D-IV Transportasi Darat 3 8 5
D-III Ahli LLAJ 1 6 5
Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 30 September 2018
21
2.2..2. Kondisi Sarana Prasarana
Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana
sebagai berikut:
Tabel 2.6 Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
No Uraian Nilai per 30
September 2018
Keterangan
1. Tanah -
2. Perlatan dan Mesin
< Rp. 300.000,- Rp. 177.704.500,-
> Rp. 300.000,- Rp. 14.034.634.379,-
3. Gedung dan Bangunan Rp. 5.922.762.094,-
4. Jalan, Irigasi, dan Bangunan Rp. 70.233.536.553,-
5. Aset tetap lainnya Rp. 1.149.321.833,-
6. Konstruksi dalam
pengerjaan
-
7. Aset Tidak Berujud Rp. 338.033.000,-
Jumlah Rp. 91.855.992.359,-
Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2018
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama kurun
waktu 5 tahun periode Renstra ....*) Tahun 2011-2015 Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:
22
Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
(1
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13)=
(8)/(3)
(14)=
(9)/(4)
(15)=
(10)/(5)
(16)=
(11)/(6)
(17)=
(12)/(7
)
A. Indikato
r Kinerja
sesuai
Tugas
dan
Fungsi
Perangk
at
Daerah
1. Persent
ase
angka
kecelak
aan Lalu
Lintas
10 10 10 10 10 -
13,6
12,3 -18,5 6,74 28,07 -136 123 -185 67 281
23
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
2. Jumlah
uji kir
angkuta
n umum
123
08
133
99
145
00
150
00
1600
0
1230
8
1339
9
1484
2
1641
5
1781 102.57 103.07 102.36 109.43 111.31
3. Jumlah
orang
yang
tersosial
issi
875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 100 100 100 100 100
4. Prosent
ase
peningk
atan
fasilitas
lalulinta
s
keselam
atan lalu
lintas
20 20 20 20 20 18.3
6
15.94 26.44 15.94 20.21 91.80 79.68 132.22 79.68 101.04
Prosent
ase
peningk
20 20 20 20 20 21.5
4
15.63 15.63 32.70 30.02 91.80 78.15 78.15 168.50 150.12
24
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
atan
fasilitas
lalulinta
s
keselam
atan lalu
lintas
Prosent
ase
peningk
atan
fasilitas
lalulinta
s
keselam
atan lalu
lintas
20 20 20 20 20 0 25 25 25 25 0 125 125 125 125
Prosent
ase
peningk
atan
fasilitas
20 20 20 20 20 0 100 100 100 100 0 500 350 495 500
25
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
lalulinta
s
keselam
atan lalu
lintas
Prosent
ase
peningk
atan
fasilitas
lalulinta
s
keselam
atan lalu
lintas
20 20 20 20 20 0 100 70 99 100 0 500 350 495 500
5. V/C
ratio
kendara
an yang
melintas
di kota
0.36 0.32 0.3 0.27 0.24 0.65 0.75 0.69 0.699 0.7 181 234 230 259 292
26
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
6. Load
Faktor
Angkutt
an
Umum
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.32 0.25 0.23 0.21 - 46 36 33 30
7. Daya
angkut
penump
ang
153
109
4
106
848
0
176
302
2
176
302
2
1763
022
- 1684
800
1343
520
1208
880
1103
010
- 158 76 69 63
8. Jumlah
arus
penump
ang
angkuta
n umum
153
109
4
106
848
0
176
302
2
176
302
2
1763
022
- 1684
800
1343
520
1208
880
1103
010
- 158 76 69 63
9. Jumlah
ijin
trayek
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 100 100 100 100
1
0.
Persent
ase
penerim
aan
100 100 100 100 100 34 115 145 145 124 34 115 145 145 124
27
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
PAD
Sektor
Perhubu
ngan
B. NSPK
1. .......
2. .......
dst.
C. SPM Tar
get
1. Tersedi
anya
angkuta
n umum
yang
melayan
i wilayah
yang
telah
tersedia
75 75 75 75 75 13.3
97
13.74
1
13.75
9
13.75
9
16.69 17,8 18,3 18,3 18,3 22
28
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
jaringan
jalan
untuk
jaringan
jalan
Kabupat
en/Kota
2. Tersedi
anya
angkuta
n umum
yang
melayan
i
jaringan
trayek
yang
menghu
bungka
n
daerah
tertingg
60 60 60 60 60 0 0 0 34.64 34.64 0 0 0 57,7 57,7
29
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
al dan
terpencil
dengan
wilayah
yang
telah
berkem
bang
pada
wilayah
yang
telah
tersedia
jaringan
jalan
Kabupat
en/ Kota
3. Tersedi
anya
halte
pada
setiap
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
Kabupat
en/Kota
yang
telah
dilayani
angkuta
n umum
dalam
trayek
4. Tersedi
anya
terminal
angkuta
n
penump
ang
pada
setiap
Kabupat
en/ Kota
yang
telah
40 40 40 40 40 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6
31
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
dilayani
angkuta
n umum
dalam
trayek
5. Tersedi
anya
fasilitas
perleng
kapan
jalan
(rambu,
marka,
dan
guardrill
) dan
peneran
gan
jalan
umum
(PJU)
pada
60 60 60 60 60 36.4
2
51.77 62.05 73.29 96.3 60,7 86,2 103,4 122,1 160,5
32
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
jalan
Kabupat
en/Kota
a. Tersedi
anya
fasilitas
perleng
kapan
jalan
(rambu,
marka,
dan
guardrill
) pada
jalan
Kabupat
en/Kota
60 60 60 60 60 31.1
6
59.59 73.62 84.62 117.5
4
51,9 99,3 122,7 141 195,9
b. Tersedi
anya
fasilitas
peneran
gan
60 60 60 60 60 41.6
8
43.96 50.48 61.97 75.06 69,4 73,2 84,1 103,2 125,1
33
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
jalan
umum
(PJU)
pada
jalan
Kabupat
en/Kota
6. Tersedi
anya
unit
pengujia
n
kendara
an
bermoto
r bagi
Kabupat
en/Kota
yang
memiliki
populasi
kendara
60 60 60 60 60 100 100 100 100 100 166,6 166,6 166,6 166,6 166,6
34
N
o
Indikato
r Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
201
1
201
2
201
3
201
4
2015 2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014
2015
an wajib
uji
minimal
4000
(empat
ribu)
kendara
an wajib
uji
D IKK
1. .......
2. .......
dst.
ket: *) diisikan sesuai nama Perangkat Daerah yang bersangkutan
Uraian ketidaktercapaian dari indikator program dan kegiatan :
Jumlah penumpang angkutan umum semakin menurun dan menurunnya minat penumpang untuk menggunakan
angutan umum
Jumlah angkutan umum semakin menurun.
35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat
Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
a. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
b. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi
c. Letak geografis Bantul yang cukup dekat dengan ibukota propinsi/kota
Yogyakarta
d. Terbatasnya fasilitas lalu lintas terpasang (marka jalan, terminal dsb)
Sedangkan peluang bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam
menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
a. Adanya pelimpahan wewenang : UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 25 Tahun
2000
b. Adanya dukungan Bupati
c. Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi
d. Adanya kegiatan industri/kerajinan/obyek wisata
e. Jangkauan wilayah yang luas
f. Jumlah penduduk yang cukup banyak
36
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai
berikut:
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
1. Tingginya angka
kecelakaan
Masih kurangnya
sosialisasi tertib lalu
lintas dan belum
adanya kesadaran
masyarakat akan tertib
lalu lintas
Kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat
tentang tertib lalu lintas
Masih kurangnya
fasilitas kelengkapan
jalan/prasarana lau
lintas
Kurang tersedianya
fasilitas perlengkapan
jalan (fasilitas
keselamatan lalu lintas
dan fasilitas pendukung
keselamatan lalu lintas)
2. Angkutan umum dan
barang
Masih kurangnya
pelayanan angkutan
barang dan angkutan
umum
Belum terkelolanya
angkutan barang dengan
belum adanya terminal
barang dan manajemen
rekayasa pengaturan lalu
lintas angkutan barang
Rendahnya kinerja
(kualitas dan kuantitas)
pelayanan angkutan
umum, adapun faktor
37
yang mempengaruhinya
karena tingkat
pengetahuan dan disiplin
operator yang rendah
3. Sarana dan prasarana
pendukung
Kurangnya sarana
dan prasarana
pendukung pelaksana
kegiatan
Sarana dan prasarana
pendukung kegiatan
dinas masih perlu
dilengkapi untuk
meningkatkan kinerja baik
administratif maupun
operasional
4. Pencemaran lingkungan Perlu adanya
penertiban
pelaksanaan pengujian
kendaraan bermotor
dan kurangnya
kesadaran
masyarakat untuk
melakukan pengujian
kendaraan bermotor
Pencemaran lingkungan
(polusi udara) yang
diakibatkan oleh sektor
industri dan kendaran
bermotor (motorized
traffic) seperti angkutan
kota, bus, truk, kendaraan
pribadi dan sepeda
motor, adapun faktor
yang mempengaruhi
karena banyaknya
volume kendaraan yang
beroperasi di jalan
4. Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas
Belum adanya
perencanaan kawasan
parkir di Kabupaten
Bantul, masih adanya
parkir yang tidak berijin
dan adanya
keterbatasan ruang
parkir
Masih maraknya praktik
parkir liar di beberapa
ruasa jaan yang bukan
peruntukannya, adapun
faktor yang
mempengaruhi adalah
keterbatasan lahan parkir
yang disediakan oleh
pihak-pihak yang
berkepentingan (sekolah,
38
kantor, tempat usaha,
dan sebagainya)
Kegiatan perencanaan
untuk memberikan arah
pembangunan sektor
perhubungan masih perlu
diperhatikan mengingat
produk penelitian masih
terbatas
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera,
berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat
Kabupaten Bantul yang:
1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani,
rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan
intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki
tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling
menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa
patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan
pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan
ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
39
Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh
Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus
ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021,
maka dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari
KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan
berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan
Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan
pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,
aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021,
maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terkait erat dengan
pencapaian misi ke-4. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati terpilih adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
No Misi Bupati dan
Wakil Bupati Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Meningkatkan
kapasitas dan
kualitas sarana-
prasarana umum,
pemanfaatan
Sumber Daya
Alam dengan
Tersedianya data
kebutuhan prasarana/
fasilitas lalu lintas
Masih kurangnya tenaga teknis
perhubungan
Adanya pembangunan
JJLS dan pembangunan
Bandara New Yogyakarta
Internastional Airport
Belum adanya rencana induk
jaringan lalu lintas dan
angkutan jalan
40
memperhatikan
kelestarian
lingkungan hidup
dan pengelolaan
risiko bencana
membutuhkan dukungan
prasarana/fasilitas lalu
lintas
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan adalah
sebagai berikut:
1) menurunnya angka kecelakaan transportasi
2) menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi
3) meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
4) terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan
kebutuhan
5) meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
6) meningkatnya kinerja Kementerian Perubungan dalam mewujudkan good
governance
7) meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan
bidang perhubungan
8) menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan
teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
9) meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean
governance
10) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan
sistem transportasi multimoda dan antarmoda
11) meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
12) meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan
negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya
13) meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
14) meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen
transportasi perkotaan
41
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan
tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Kementerian
Perhubungan
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. menurunnya angka
kecelakaan
transportasi
Adanya komitmen
Pemda Kabupaten
Bantul dan kerjasama
dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan
stakeholder terkait
Keterbatasan prasarana
fasilitas keselamatan jalan dan
rendahnya tingkat kepatuhan
pengguna jalan terhadap
peraturan lalu lintas
2. menurunnya jumlah
gangguan
keamanan dalam
penyelenggaraan
transportasi
Penegakan hukum oleh
pihak kepolisian
Rendahnya pemahaman akan
UU No 22 tahun 2009 tentang
lalu lintas dan angkutan jalan
3. meningkatnya
kinerja pelayanan
sarana dan
prasarana
transportasi
(1) perkembangan
teknologi transprotasi
yang mendukung
optimalisasi peran
manajemen dan
rekayasa lalu lintas; dan
(2) kebijakan
keberlanjutan sistem
angkutan umum
perkotaan berbasis Buy
the Service
rendahnya minat masyarakat
dalam menggunakan
transportasi publik
42
4. Terpenuhinya SDM
transportasi dalam
jumlah &
kompetensi sesuai
dengan kebutuhan
Pengadaan Pegawai
Non PNS
Moratorium penerimaan PNS
dan terbatasnya usaha
peningkatan kapasitas SDM
bidang perhubungan
5. Meningkatnya
kualitas penelitian
sesuai dengan
kebutuhan
Kerjasama antar instansi
Pemda Kab. Bantul
Keterbatasan SDM fungsional
peneliti
6. Meningkatnya
kinerja
Kementerian
Perhubungan
dalam mewujudkan
good governance
Koordinasi yang baik di
internal Pemda Kab.
Bantul
Keterbatasan SDM
7. meningkatnya
penetapan dan
kualitas regulasi
dalam
implementasi
kebijakan bidang
perhubungan
Komitmen pelaksanaan
dan penegakan regulasi
regulasi pemerintah pusat
tidak relevan dengan kondisi
daerah dan tidak adanya
dukungan anggaran untuk
penegakan regulasi
8. menurunnya emisi
gas rumah kaca
(RAN-GRK) dan
meningkatnya
penerapan
teknologi ramah
lingkungan pada
sektor transportasi
optimalisasi teknologi
transportasi untuk
mengurai kemacetan
dan meningkatkan waktu
perjalanan
pelayanan angkutan umum
yang kurang memadai
9. Meningkatnya
kualitas kinerja
pengawasan dalam
rangka
Komitmen bersama
untuk meningkatkan
kualitas kerja
Keterbatasan peran
pengawasan internal
43
mewujudkan clean
governance
10. meningkatnya
kapasitas sarana
dan prasarana
transportasi dan
keterpaduan sistem
transportasi
multimoda dan
antarmoda
Dukungan kebijakan
pemerintah dan
stakeholder yang terkait
dalam peningkatan
layanan angkutan umum
Keterbatasan pengembangan
kualitas layanan angkutan
umum yang mendukung
sistem transportasi multimoda
dan antarmoda
11. meningkatnya
produksi angkutan
penumpang dan
barang
Dukungan kebijakan
pemerintah dan
stakeholder yang terkait
dalam peningkatan
produksi penumpang
dan barang
Tingginya penggunaan
kendaraan pribadi dan
regulasi angkutan barang
merupakan kewenangan pusat
12. meningkatnya
layanan
transportasi di
daerah rawan
bencana,
perbatasan negara,
pulau terluar, dan
wilayah non
komersial lainnya
Beberapa daerah rawan
bencana memiliki potensi
menjadi lokasi tujuan
wisata
Minimnya minat investor
penyedia layanan angkutan
umum
13. Meningkatnya
pelayanan
angkutan umum
massal perkotaan
Dukungan pemerintah
pusat dalam
pengembangan
angkutan umum massal
perkotaan
Keterbatasan anggaran
14. Meningkatnya
aplikasi teknologi
informasi dan
skema sistem
Koordinasi yang intensif
antar pemerintah
Pembagian kewenangan antar
pemerintah menyebabkan
kurang optimalnya
44
manajemen
transportasi
perkotaan
pengembangan pelayanan
ATCS
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan DIY
Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY adalah sebagai
berikut:
1) Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY
tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY
No
Sasaran Jangka
Menengah
Renstra Dinas
Perhubungan DIY
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Meningkatnya
pelayanan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Adanya komitmen Pemda
Kabupaten Bantul dan
kerjasama dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota dan
stakeholder terkait
Keterbatasan prasarana
fasilitas keselamatan jalan dan
rendahnya tingkat kepatuhan
pengguna jalan terhadap
peraturan lalu lintas
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.4.1. Telaahan RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di
Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri
45
dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung
sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta
perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan
pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan
penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi
RTRW adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Ditinjau dari Implikasi RTRW
No
Telaahan RTRW terkait
Tupoksi Dinas
Perhubungan Kabupaten
Bantul
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Sistem transportasi darat
untuk
pergerakan lokal
maupun regional
didukung oleh
pengembangan fasilitas
angkutan darat di
Kabupaten yang meliputi
terminal penumpang tipe
B di Desa Imogiri
Kecamatan Imogiri dan
di Desa
Palbapang Kecamatan
Bantul, terminal
angkutan barang di Desa
Argosari Kecamatan
Sedayu, stasiun
Adanya komitmen
Pemda
Kabupaten Bantul
dan kerjasama
dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
dan stakeholder
terkait
Dukungan
kebijakan Sistem
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ) dilakukan
melalui
pengembangan
manajemen lalu
Tingginya penggunaan
kendaraan pribadi dan
rendahnya minat
masyarakat dalam
menggunakan angkutan
umum
46
penumpang dan stasiun
barang serta
pergudangan di Stasiun
Sedayu;
Dan terminal angkutan
barang di Desa Srimulyo
Kecamatan Piyungan
lintas dan
pengembangan
angkutan masal
3.4.2. Telaahan KLHS
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan
yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan. Menurut kajian KLHS program yang dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul tidak ada rekomendasi perbaikan, karena tidak
berpengaruh negatif pada lingkungan.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab
sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1) Kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan
lalu lintas.
2) Kesadaran dan keselamatan berlalu lintas rendah.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
47
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh
dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana
untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul
N
o Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Capaian
Indikator
Kinerja
Target Indikator Kinerja
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
(1
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.
Mewujudka
n tata kelola
pemerintah
an yang
baik, efisien
dan bebas
KKN
Terwujudnya
penyelenggara
an dinas
perhubungan
yang
berkualitas
2. Mewujudka
n
keselamata
n lalu lintas
dengan
pemenuhan
sarana dan
prasarana
yang
Mewujudkan
keselamatan
lalu lintas
dengan
pemenuhan
sarana dan
prasarana
yang memadai
dan
Persentas
e
penuruna
n
kecelakaa
n lalu
lintas
1,83 12 1,83 1,83 1,83 1,83
48
memadai
dan
meningkatk
an
pengetahua
n sumber
daya
manusia
dalam
berlalu
lintas
meningkatkan
pengetahuan
sumber daya
manusia dalam
berlalu lintas
49
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan
grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan
merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna
mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaen Bantul
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan
sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
MISI ke 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum,
pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
dan pengelolaan risiko bencana
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik,
efisien dan
bebas KKN
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah yang
berkualitas
Peningkatan
efektivitas kinerja
birokrasi dan layanan
publik yang
responsif,
transparan, dan
akuntabel
1. Meningkatkan
kualitas SDM Dinas
Perhubungan
2. Meningkatkan
pelayanan prima
urusan perhubungan
3. Meningkatkan
kualitas Sistem
Perencanaan dan
Pengelolaan
50
Keuangan serta
Aset Dinas
Perhubungan
Mewujudkan
keselamatan
lalu lintas
dengan
pemenuhan
sarana dan
prasarana
yang memadai
dan
meningkatkan
pengetahuan
sumber daya
manusia
dalam berlalu
lintas
Meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dengan
terpenuhinya
fasilitas lalu lintas
dan fasilitas
pendukung
keselamatan lalu
lintas dan kualitas
sumber daya
manusia dalam
berlalu lintas
1. Meningkatkan
pengadaan dan
pemeliharaan
prasarana lalu
lintas
1. Meningkatkan
jumlah prasarana
lalu
lintas serta
melaksanakan
pemeliharaan
prasarana lalu lintas
agar dapat
berfungsi dengan
peruntukannya
2. Peningkatan
keselamatan
transportasi
2. Meningkatkan
intensitas
sosialisasi
ketertiban lalu
lintas kepada
masyarakat
3. Meningkatkan
pelaksanaan
manajemen
rekayasa lalu
lintas untuk
memperlancar
lalu lintas
4. Meningkatkan
intensitas
penegakan
51
hukum terhadap
operasional
angkutan
3. Meningkatkan
efektifitas
pengujian
kendaraan
bermotor
5. Meningkatkan
keselamatan
dari faktor
sarana dengan
peningkatan
jumlah
kendaraan wajib
uji pengujian
kendaraan
bermotor
pelaksanaan
pengujian
kendaraan
6. Meningkatkan
fungsi alat
pengujian
kendaraan
bermotor sesuai
dengan standar
4. Meningkatkan
pelayanan
angkutan
7. Meningkatkan
pelayanan
angkutan umum
dengan adanya
sosialisasi
terhadap
operator
angkutan umum
8. Meningkatkan
pelayanan
angkutan barang
52
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya
merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi
perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan
kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan
pada tabel berikut:
53
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal
80 541,900 91 541,900 92 2,060,705,000
93 1,488,959,000
94 1,555,633,667
95 1,633,415,351
Dinas Perhubungan
Rehabilitasi/pemeliharan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah servis dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor
2 128,038,000
2 159,328,000
2 350,000,000
2 350,000,000
2 200,000,000
2 210,000,000
Dinas Perhubungan
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai Pengujian kendaraan bermotor
Jumlah lokasi ehabilitasi PKB
1 133,439,000
1 215,375,000
1 220,055,000
1 220,055,000
1 200,055,000
1 210,055,000
Dinas Perhubungan
Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, rambu lalu lintas, marka jalan dan halte
479,679,500
18 310,783,800
530,650,000
530,650,000
406,583,757
426,583,757
Dinas Perhubungan
54
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah pemeliharaan APILL
18 18 18 190,650,000
18 190,650,000
18 190,650,000
18 190,650,000
Dinas Perhubungan
Jumlah pemeliharaan rambu
100
100 100 100,000,000
100 100,000,000
120 130,000,000
120 130,000,000
Dinas Perhubungan
Jumlah pemeliharaan flashing
5 5 5 100,000,000
5 100,000,000
5 120,000,000
6 139,415,000
Dinas Perhubungan
Jumlah Panjang pemeliharaan kerb jalan
150
150 150 140,000,000
150 140,000,000
150 140,000,000
150 140,000,000
Dinas Perhubungan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Jumlah terminal yang terpelihara
5 255,731,000
5 269,014,000
Dinas Perhubungan
Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU
Jumlah LPJU yang terpelihara
2000 960,000,000
2000 1,008,113,100
2000 748,994,910
2000 786,776,594
Dinas Perhubungan
Pemeliharaan jalan dan jembatan
804,053,750
Pemeliharaan LPJU
Jumlah LPJU yang terpelihara
2000
569,258,019
2000
516,420,000
0 0 0 0 0 0 0 0
Program peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase angkutan Umum
80 1,883,065 80.25
26,645,500,000
80.5 853,500 80.5 865,276,000
81 904,022,527
81.25 949,223,653
55
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
yang layak jalan
Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang
Jumlah operasional PKB
12 520,274,508
12 684,590,000
0 0 0 0 0 0 0 0
Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
Jumlah termina yang dipelihara
0 0 0 0 5 350,000,000
5 330,000,000
5 335,000,000
5 350,000,000
Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan
2 348,800,000
2 246,850,000
2 265,000,000
2 275,000,000
Jumlah kegiatanSurvey
0 0 0 0 1 63,500,000
1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000
Jumlah studi Database
9 726,993,850
19 1,174,816,400
1 251,850,000
171,850,000
2 190,000,000
2 200,000,000
Jumlah Perbup
1 33,450,000
Pelayanan Perizinan di Bidang Perhubungan
Jumlah peserta koordinasi perizinan
350
375,625,000
350 4,430,000 350 10,000,000
350 15,000,000 350 20,000,000 350 25,000,000
56
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah peserta sosialisasi
6 124,287,450
6 357,952,600
241,650,000
273,426,000
1,200
284,022,527
1,200 299,223,653
Pembinaan Operasional LLAJ
Jumlah pembinaan operasional LLAJ
7 168,337,500
7 319,923,500
0 0 0 0 0 0 0 0
Pengendalian Tower
Jumlah rekomendasi cellplan
75 251,863,250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai
34 99,499,000
42 102,200,000
53 151,675,000
63 164,075,000
68 171,422,177
79 179,993,286
Pembangunan halte bus, taksi, gedung terminal
Jumlah pembanguan halte
5 99,499,000
5 100,650,000
4 151,675,000
4 164,075,000
4 171,422,177
4 179,993,286
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase Ketersediaan LPJU
n/a n/a n/a n/a 31 9,318,350,000
35 20,147,209,000
40 21,049,388,616
44 22,101,858,047
57
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase ketersediaan rambu jalan kabupaten
9.8 7,216,727,002
12 20,579,917,572
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pengadaan Rambu Jumlah rambu terpasang
183
466,489,900
202 580,301,150
0 0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Marka Jalan
Jumlah marka terpasang
1150
256,532,822
2010
476,488,100
0 0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan APILL Jumlah APILL Terpasang
1 484,524,300
1 512,376,039
0 0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
180
197,900,700
180 198,361,600
443,100,000
777 1,037,925,000
860 1,077,925,000
1340 2,000,000,000
Jumlah panjangPagar pengaman jalan yang terpasang
170
197,900,700
180 198,361,600
165 200,300,000
240 295,125,000
240 295.125.00 350 300,000,000
Jumlah Paku Jalan Terpasang
0 0 367 112,275,000
367 112,275,000
400 150,000,000
750 350,000,000
Jumlah penyediaan delinator
0 0 170 130,525,000
170 130,525,000
220 182,800,000
240 250,000,000
Pengadaan flashing lamp
5 170,948,000
242,117,650
522,075,000
43 869,284,000
43 921,463,616
58 1,000,000,000
Jumlah flashing lamp terpasang
5 170,948,000
5 242,117,650
4 199,175,000
4 199,175,000
4 199,175,000
4 200,000,000
58
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Pelican Crossing yang terpasang
0 0 0 0 2 143,975,000
2 143,975,000
2 143,975,000
4 250.00.000
Jumlah cermin tikungan yang terpasang
0 0 0 0 37 178,925,000
37 178,925,000
37 178,925,000
50 250,000,000
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
172
5,641,681,280
18,570,273,033
2,740,450,000
1000 18,240,000,000
1010 19,050,000,000
1020 19,101,858,047
Jumlah LPJU yang terpasang
172
1383
17,831,050,000
602 2,740,450,000
1000 18,240,000,000
1010 19,050,000,000
1020 19,101,858,047
Jumlah meterisasi
0 0 1,500,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang lolos uji
85 520,274,508
85.5 1,342,500,000
86 1,020,175,000
86.5 902,795,000
87 943,221,604
87.5 990,382,685
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor
0 0 4 690,565,000
3 143,300,000
0 0 10 0 0 0
59
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang
Jumlah operasional PKB
12 520,274,508
12 684,590,000
0 0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan prasarana pendukung PKB
0 0 0 0 876,875,000
902,795,000
943,221,604
990,382,685
Jumlah cetak stiker logo daerah
0 0 0 0 19,000
5,225,000 20,000
9,000,000 20,500
10,000,000 21,000
12,000,000
Jumlah cetak stiker tanda uji
0 0 0 0 38,000
171,000,000
40,000
190,000,000
41,000
195,000,000
42,000
197,000,000
Jumlah cetak blangko permohonan uji
0 0 0 0 19,000
4,750,000 20,000
7,000,000 20,500
7,000,000 21,000
9,000,000
Jumlah cetak kuitansi Pengujian
0 0 0 0 600 9,000,000 600 14,000,000 600 14,000,000 600 16,000,000
Jumlah cetak kartu pemeriksaan kendaraan
0 0 0 0 19,000
28,500,000
20,000
35,000,000 20,500
40,000,000 21,000
45,000,000
Jumlah cetak buku uji
0 0 0 0 19,000
190,000,000
20,000
220,000,000
20,500
225,000,000
21,000
230,000,000
60
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah surat keterangan tidak lulus uji
0 0 0 100 1,500,000 100 3,000,000 100 3,000,000 100 3,000,000
Jumlah upgrade software
0 0 0 0 1 101,495,000
1 150,000,000
1 101,495,000
1 150,000,000
Jumlah plat uji
0 0 0 0 38,000
161,500,000
40,000
175,000,000
41,000
180,000,000
42,000
185,000,000
Jumlah pengujian kendaraan bermotor
0 0 0 0 18,000
203,905,000
20,000
147,000,000
21,000
176,000,000
21,000
253,000,000
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan bermotor
Jumlah kantor pengujian kendaraan bermotor
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program Pengembangan Kelalulintasan
Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas
n/a n/a n/a n/a 10 3,274,975,000
12 3,224,391,000
14 3,368,777,244
16 3,537,216,106
Peningkatan Disiplin masyarakat dalam berlalu lintas
0 0 0 0 0 884,375,000
2900 900,000,000
3150 950,000,000
3450 1,000,000,000
Jumlah peserta pembinaan parkir
0 0 0 0 800 33,000,000
850 35,000,000 900 40,000,000 950 60,000,000
61
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah peserta kegiatan pelopor pelajar
0 0 0 0 225 10,625,000
250 15,000,000 300 20,000,000 350 35,000,000
Jumlah peserta sosialisasi pelajar
0 0 0 0 700 29,500,000
750 30,000,000 800 35,000,000 850 50,000,000
Jumlah peserta Safety riding
0 0 0 0 300 81,500,000
300 85,000,000 350 95,000,000 400 100,000,000
Jumlah peserta event simpatik
0 0 0 0 300 158,750,000
300 158,000,000
350 165,000,000
400 175,000,000
Jumlah peserta pembinaan operasional LLAJ
0 0 0 0 450 571,000,000
450 577,000,000
500 645,000,000
500 680,000,000
Pengadaan fasilitas perekayasaan manajemen lalu lintas
0 0 0 0 0 2,182,475,000
2,190,000,000
2,250,000,000
2,350,000,000
Jumlah APILL yang terpasang
0 0 0 0 1 500,000,000
1 500,000,000
1 500,000,000
2 1,000,000,000
Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang
0 0 0 0 226 477,475,000
330 550,000,000
500 750,000,000
350 546,271,975
62
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Tali pembatas arus lau lintas yang terpasang
0 0 0 0 2000 30,000,000
2000 30,000,000 2000 30,000,000 2000 30,000,000
Jumlah RPPJ yang terpasang
0 0 0 0 25 220,000,000
35 240,000,000
35 240,000,000
35 240,000,000
Jumlah Cevron led solar panel
0 0 0 0 6 225,000,000
7 250,000,000
7 250,000,000
7 250,000,000
Jumlah road barrier yang terpasang
0 0 0 0 30 65,000,000
30 65,000,000 30 65,000,000 30 65,000,000
Luas marka dalam kota yang terpasang
0 0 0 0 1000 180,000,000
1000 180,000,000
1000 180,000,000
1000 180,000,000
Luas marka parkir yang terpasang
0 0 0 0 500 185,000,000
500 185,000,000
500 185,000,000
500 185,000,000
Luas marka luar kota yang terpasang
0 0 0 0 1800 300,000,000
1800 300,000,000
1800 300,000,000
1800 300,000,000
Pengembangan perencanaan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas
0 0 0 0 0 208,125,000
2 134,391,000
4 168,777,244
4 187,216,106
63
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah survey yang dilaksanakan
0 0 0 0 2 208,125,000
2 200,000,000
2 200,000,000
2 200,000,000
Jumlah studi perhubungan
0 0 0 0 0 0 202,472,500
2 262,719,750
2 262,719,750
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai AKIP 80 768,707,083
81 1,418,978,500
82 1,248,364,900
83 2,010,092,700
84 2,100,103,414
85 2,205,108,584
Penyediaan jasa surat-menyurat
Jumlah benda pos
470
3,028,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah Pembayaran listrik
12 27,753,877
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah belanjaSTNK
25 13,212,900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pembayaran honor petugas jasa administrasi keuangan
144
37,046,800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan
48 77,999,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ATK
4 16,043,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan per UU
12 3,108,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah penyediaan bahan logistik kantor
12 870,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman
425
5,955,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah rapat koordinasi keluar daerah
51 84,826,431
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah koordinasi dalam daerah
48 29,135,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan Jasa Keamanan
Jumlah jasa keamanan
48 442,890,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
221,749,000
100,819,900
245,566,600
250,000,000
255,000,000
Jumlah pembayaran listrik
0 0 12 24,000,000 12 30,000,000
12 30,600,000 12 31,200,000 12 31,800,000
Jumlah pembayaran telepon
0 0 12 24,000,000 12 26,400,000
12 27,600,000 12 28,800,000 12 30,000,000
Jumlah pembayaran honor petugas jasa administrasi keuangan
0 0 168 49,440,000 168 58,740,000
168 58,740,000 168 58,740,000 168 58,740,000
Jumlah jenis alat tulis kantor
0 0 15 18,000,000 15 18,000,000
15 18,000,000 15 18,000,000 15 18,000,000
Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik
0 0 15 4,000,000 15 4,000,000 15 4,000,000 15 4,000,000 15 4,000,000
Jumlah benda pos
0 0 770 3,800,000 770 3,800,000 770 3,800,000 770 3,800,000 770 3,800,000
Jumlah penyediaan alat kebersihan
0 0 15 7,000,000 15 7,000,000 770 3,800,000 15 3,800,000 15 3,800,000
66
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah penyediaan tabung pemadam kebakaran
0 0 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000
Jumlah belanja surat kabar
0 0 1440
4,000,000 1440 4,000,000 1440 4,000,000 1440 4,000,000 1440 4,000,000
Jumlah belanja asuransi
0 0 36 2,160,000 36 2,160,000 36 2,160,000 36 2,160,000 36 2,160,000
Jumlah kendaraan yang KIR
0 0 18 884,000 18 884,000 18 884,000 18 884,000 18 884,000
Jumlah belanja STNK
0 0 29 16,300,000 29 16,300,000
29 16,300,000 29 16,300,000 29 16,300,000
Jumlah Belanja Cetak
0 0 12 52,685,000 12 52,685,000
12 48,359,900 12 48,636,000 12 52,685,000
Jumlah lembar penggandaan
0 0 90000
13,500,000 90000
13,500,000
90000
13,500,000 90,000
13,500,000 100,000
17,651,000
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
107,290,000
552 107,300,000
515 360,976,100
610 401,468,000
670 438,516,500
Jumlah penyediaan Makanan dan minuman
840 13,300,000 878 15,140,000
830 13,000,000 900 20,140,000 900 25,000,000
67
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Perjalanan Daerah Dalam Daerah
360 30,000,000 502 41,350,000
470 35,350,000 550 60,350,000 600 80,000,000
Jumlah Perjalanan Luar Daerah
70 63,990,000 50 273,310,000
45 268,825,100
60 405,978,000
70 463,516,500
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jumlah pembayaran jasa pengelola pelayanan perkantoran
0 0 617 1,040,245,000
561 1,040,245,000
561 1,403,550,000
561 1,448,635,414
561 1,511,592,064
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentasi pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
92 634,346,107
95 1,464,618,500
98 3,410,774,000
100 2,559,712,500
100 2,674,334,850
100 2,808,051,592
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Jumlah Pengadaan kendaraan
0 0 1 361,237,500
0 2,651,524,390
1 1,500,000,000
1 1,000,000,000
1 1,000,000,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah penyediaan Peralatan dan perlengkapan
14 159,439,000
18 392,790,500
25 259,850,000
17 582,512,500
20 574,334,850
25 608,051,592
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung
12 184,767,000
12 236,572,500
12 48,825,000
12 50,000,000 2 350,000,000
2 400,000,000
68
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
26 268,829,107
29 225,806,634
29 400,000,000
32 350,200,000
33 550,000,000
34 550,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
21,311,000
65,882,500 140,574,610
77,000,000
200,000,000
250,000,000
Jumlah pemeliharaan AC
5 5 7 7 7 7
Jumlah pemeliharaan komputer
10 10 10 10 10 10
Jumlah pemeliharaan repiter
2 2 2 2 2 2
Jumlah pemeliharaan genset
- 1 1 1 1 1
Jumlah pemeliharaan printer
- - 10 10 10 10
Jumlah pemeliharaan mebeler
- - 1 1 1 1
Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase pelanggar
n/a 167,804,000
n/a 278,850,000
n/a 226,650,000
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
69
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
an disiplin pegawai
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan
191
167,804,000
0 0 1062 226,650,000
0 0 0 0 0 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian kerja lapangan
0 0 1624
278,850,000
0 0 0 0 0 0 0 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
78 41,610,000
100 171,800,000
100 311,400,000
100 236,700,000
100 247,299,280
100 259,664,244
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah Peserta Bimtek Membangun Kerja sama Tim
100
41,610,000
100 100,000,000
100 200,000,000
100 110,000,000
100 110,000,000
100 110,000,000
Jumlah peserta diklat perhubungan
2 71,800,000 5 111,400,000
5 126,700,000
5 137,299,280
5 149,664,244
70
Urusan, Bidang Urusan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Daerah Penanggungj
awab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah peserta sosialisasi
100 100 100 100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Nilai Evaluasi Kinerja
78 5,270,600 79 26,100,000 80 25,000,000
81 23,226,000 82 24,266,046 83 25,479,348
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah penyediaan laporan
10 5,270,600 10 26,100,000 10 25,000,000
10 23,226,000 10 24,266,046 10 25,479,348
Program Perencanaan Pembangunan
Penyusunan Renstra
Dokumen Renstra
1 160,000
Penyusunan Renja Dokumen Renja
1
71
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja
yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang
sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-
2021. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kinerja
Realisasi
Indikator
Kinerja
Target Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode
RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase
penurunan
angka
kecelakaan
1,83 12 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM dan SDGs
Indikator Kinerja
Realisasi Indikator Kinerja
Target Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. SPM
2. SDGs
Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang berkelanjutan
72
Target 11.2 : menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orangtua
Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal
90 91 92 93 94 95
Jumlah servis & kalibrasi
2
2 2 2 2 2
Jumlah pemeliharaan APILL
18 18 18 18 18 18
Jumlah rambu yang terpelihara
100 100 100 100 120 120
Jumlah flashing lamp yang terpelihara
5 5 5 5 5 6
Panjang pemeliharaan kerb jalan
150 150 150 150 150 150
Jumlah terminal yang terpelihara
5 0 0 0 0 0
Jumlah lpju terpelihara
2000 2000 2000 2000 2000 2000
Presentase angkutan umum yang layak jalan
80 80 80,5 80,5 81 81,25
Jumlah terminal terpelihara
5 5 5 5 5 5
73
Jumlah survei studi data base
1 1 1 1 1 1
Jumlah Studi Data base
0 19 3 1 1 1
Jumlah Perbup 1
Jumlah koordinasi perijinan
4 4 4 4 4 4
Jumlah kegiatan sosialisasi
6 6 6 6 6 6
Ketersediaan simpul transportasi yang memadai
34 42 53 63 68 79
Jumlah halte 5 5 4 4 4 4
LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021
DINAS PERHUBUNGAN
74