KATA PENGANTAR - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/Laporan Monev Gratifikasi TW... · Pelaksanaan RB dan Budaya Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Aparatur yang Berkinerja

1

2

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga Inspektorat Utama

dapat menyelasaikan laporan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi

Triwulan IV Tahun 2018.

Badan POM terus melaksanakan program pengendalian gratifikasi sebagai

perwujudan dari integritas pimpinan dan pegawai Badan POM dalam menjalankan

tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Seiring

dengan telah berjalannya pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM maka

diperlukan adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring ini diperlukan untuk

mengetahui kemajuan pencapaian maupun kekurangan dalam implementasi

kebijakan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM sehingga dapat terus

dilakukan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Kami menyadari dalam menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengendalian

gratifikasi Triwulan IV Tahun 2018 ini masih terdapat kelemahan. Untuk itu koreksi

dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa

yang akan datang.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

mendukung penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan bagi

para pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Jakarta, Januari 2019

Badan Pengawas Obat dan

Makanan,

Inspektur II

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas serta mendorong

terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi di

Lingkungan Badan POM, Badan POM telah melakukan upaya pengendalian

Gratifikasi. Upaya pengendalian gratifikasi tersebut ditetapkan melalui

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan POM sebagaimana telah diubah menjadi

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan POM. Selain itu, sebagai bentuk komitmen dari

Kepala Badan POM, telah dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen

penerapan pengendalian gratifikasi yang telah ditandatangani oleh Ibu Kepala

Badan POM dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK, Basariah Panjaitan pada

acara ulang tahun badan POM tanggal 28 Februari 2018 di Balai Kartini

Jakarta.

Seiring dengan telah berjalannya pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan POM maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring ini

diperlukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian maupun kekurangan

dalam implementasi atas kebijakan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan POM sehingga bisa terus dilakukan perbaikan untuk masa yang akan

datang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 tahun 2001.

4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-

2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan POM

6. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun

2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.

C. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

1. Tujuan dan Sasaran

Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Triwulan IV TA 2018.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan POM pada Triwulan IV TA

2018 sebagai berikut:

a. Monitoring

Ruang lingkup monitoring kemajuan Pengendalian Gratifikasi atas

pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi

Birokrasi Badan POM Tahun 2015 s/d 2019. Pada tahun 2018

ditetapkan tiga kegiatan terkait Pengendalian Gratifikasi antara lain:

a. Sosialisasi Gratifikasi

b. Pelaporan Gratifikasi

c. Surat Edaran Gratifiksi

b. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

Pengendalian Gratifikasi sebagaimana telah ditetapkan Road Map

Reformasi Birokrasi Badan POM Periode 2015 s/d 2019 selama

Triwulan IV TA 2018.

5

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN

A. Road Map Periode 2015 s.d. 2019

Salah satu Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Untuk mencapai

sasaran tersebut dilakukan melalui beberapa program, salah satunya yaitu penguatan kebijakan sistem

pengawasan intern. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

merupakan salah satu hasil yang diharapkan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan salah satu ukuran

keberhasilan adalah penanganan/ pengendalian Gratifikasi.

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

AREA PERUBAHAN

PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN

UKURAN KEBERHASILAN

2015 2016 2017 2018 2019

A. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.

1. Penerapan sistem nillai dan Intergritas birokrasi yang efektif.

2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis.

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan Integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

4. Peningkatan fairness, transparasi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa

Pengawasan

Penguatan kebijakan

sistem Pengawasan

Intern Pemerintah

Implementasi Program anti

KKN

Pengendalian Gratifikasi

Penyusunan Perka tentang

Gratifikasi Sosialisasi Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi

Surat Edaran Gratifikasi

6

B. Road Map Periode 2018

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

AREA PERUBAHAN

PROGRAM HASIL YANG

DIHARAPKAN UKURAN

KEBERHASILAN 2018

A. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.

1. Penerapan sistem nillai dan Intergritas birokrasi yang efektif

2. Penerapan pengawasan yang independen, professional dan sinergis

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan Integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

4. Peningkatan fairness, transparasi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa

Pengawasan

Penguatan kebijakan sistem

Pengawasan Intern Pemerintah

Implementasi Program anti KKN

Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi

Surat Edaran Gratifikasi

7

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

TRIWULAN IV TAHUN 2018

Monitoring dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi Badan POM dilakukan terhadap

target kegiatan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana yang terdapat pada Road Map

Reformasi Birokrasi periode 2015 s/d 2019 sebagai berikut:

A. Sosialisasi

Pencapaian:

a. Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM untuk lingkungan

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada acara Sosialisasi Budaya

Integritas dan Peningkatan Pelayanan Publik di Hotel Grand Inna Samudra

Sukabumi tanggal 09 November 2017

b. Sosialisasi anti gratifikasi melalui penerbitan kartu e-money yang dibagikan

kepada beberapa pegawai di lingkungan Badan POM pada saat pelaksanaan

Bimbingan Teknis Pelaporan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN.

c. Pembagian buku Peraturan Kepala Badan POM No. 20 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM kepada seluruh unit

kerja di Badan POM

d. Sosialisasi peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi melalui Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan POM yang terdapat pada website

Badan POM (www.pom.go.id)

e. Bimbingan teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Secara Online

tanggal 14 Mei 2018.

Bimbingan teknis dilaksanakan dengan mengundang Direktorat Gratifikasi

KPK dan diikuti oleh seluruh unit pusat dan Balai Besar/Balai POM melalui

video conference. Di dalam acara tersebut dipaparkan beberapa materi,

antara lain:

8

a) Materi dari Inspektur Utama Badan POM, yang berisi tentang komitmen

pencegahan korupsi di Badan POM, pengendalian gratifikasi dalam

upaya reformasi birokrasi, pembangunan pengendalian kecurangan, dan

integrasi pelaporan gratifikasi.

b) Materi dari Direktorat Gratifikasi KPK yaitu tentang pemahanan gratifikasi

dan penjelasan tentang pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL KPK.

f. Banner anti gratifikasi yang diletakkan pada tempat pelayanan publik.

g. Sosialisasi internal tentang gratifikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat

Registrasi Pangan Olahan, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan

Makanan, dan Balai Besar POM di Samarinda.

h. Sosialisasi anti gratifikasi melalui penerbitan kartu e-money dan flashdisk

yang dibagikan kepada beberapa pegawai di lingkungan Badan POM pada

saat pelaksanaan Peningkatan Kompetensi dan fungsi three lines of defence

dalam implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan ISO

9001:2015.

i. Pembagian buku Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan POM.

j. Keikutsertaan UPG Badan POM dalam pameran Hari Anti Korupsi se-dunia

(HAKORDIA).

k. Penandatanganan ikrar penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan

budaya antikorupsi dalam mewujudkan aparatur berkinerja dan berintegritas

l. Acara Penguatan Pelaksanaan RB dan Budaya Anti Korupsi untuk

mewujudkan Aparatur yang berkinerja dan berintegritas pada tanggal 13-15

Desember 2018 di Yogyakarta yang diikuti oleh perwakilan seluruh unit kerja

di Badan POM.

Kendala yang dihadapai antara lain:

Keterbatasan anggaran.

9

Rencana Aksi:

Akan dilaksanakan kampanye anti gratifikasi melalui media sosial Badan POM

antara lain twitter, instagram, dan facebook.

B. Pelaporan

Dari 61 Unit Kerja di lingkungan Badan POM, sebanyak 43 (70,49%) unit kerja

telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi Triwulan IV

Tahun 2018 sedangkan unit kerja yang belum menyampaikan laporan

pengendalian gratifikasi sebanyak 18 (29,51%) unit kerja (Lampiran 1). Dari

sebanyak 43 unit kerja yang telah menyampaikan laporan, sebanyak 36 unit

kerja menyampaikan laporan nihil dan 7 unit kerja menyampaikan adanya

pelaporan gratifikasi, baik gratifikasi terkait kedinasan maupun gratifikasi non

kedinasan.

Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi selama Triwulan IV Tahun 2018

Pada triwulan IV tahun 2018 terdapat total 28 laporan penerimaan gratifikasi

yang diterima oleh UPG Badan POM (Lampiran 2). Terhadap seluruh laporan

tersebut telah dilaporkan oleh UPG Badan POM melalui aplikasi GOL. Sehingga

total laporan penerimaan dan penolakan selama tahun 2018 sebanyak 71

laporan. Adapun rincian laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi triwulan

IV tahun 2018 sebagai berikut:

Jumlah laporan penerimaan gratifikasi triwulan IV tahun 2018 sebanyak 28 (dua

puluh delapan) laporan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp13.720.000. Dari

seluruh laporan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh UPG dengan hasil

sebagai berikut:

a) Sebanyak 11 (sebelas) laporan dicatat dan tidak perlu diproses

b) Sebanyak 6 (enam) laporan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan

c) Sebanyak 11 (sebelas) laporan diteruskan kepada KPK, dengan hasil

verifikasi oleh KPK sebagai berikut:

1) Menjadi milik negara: 8 laporan

2) Menjadi milik pelapor: 3 laporan

10

Kendala yang dihadapi antara lain:

a. Pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi belum merata kepada

seluruh pegawai di lingkungan Badan POM.

b. Kurangnya budaya melaporkan gratifikasi.

Rencana Aksi:

a. Implementasi pelaporan gratifikasi melalui aplikasi online pada seluruh unit

kerja di Badan POM.

b. Sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan, salah

satunya melalui artikel pada majalah Infowas yang akan didistribusikan

seluruh unit pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

C. Surat Edaran Gratifikasi

Pencapaian:

a. Surat Permohonan Penyampaian Laporan Pengendalian Gratifikasi Unit

Kerja No.B-TU.05.72.04.18.0775 tanggal 17 April 2018 yang dikirimkan

kepada seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh

Indonesia

b. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.

c. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.1.72.06.183147 Juni 2018

tentang Larangan menerima gratifikasi (Lampiran 3).

Surat Edaran tersebut dibuat dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri

Tahun 2018 yang berisi himbauan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara untuk:

a) melaksanakan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017

tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan POM

b) menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan

dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan

kode etik, dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau merupakan

penerimaan yang tidak wajar/tidak patut

c) Apabila Aparatur Sipil Negara dan Pegawai dalam keadaan tertentu

terpaksa menerima gratifikasi maka wajib melaporkan

11

d) Dilarang menggunakan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas

operasional untuk kepentingan pribadi pegawai.

Rencana Aksi:

Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.

D. Reviu Terhadap Kebijakan Gratifikasi

Sebagai tindak lanjut reviu kebijakan sebelumnya, telah dilakukan perubahan

terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun

2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM yaitu menjadi

Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM. Perubahan yang dilakukan

antara lain pada struktur UPG ditambahkan wakil ketua yang dijabat oleh Inspektur

II, Sekretaris UPG menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama dan

ditambah ketentuan bahwa Sekretaris UPG dalam pelaksanaan tugas dapat

dibantu oleh Tim Penggerak.

Namun, di dalam peraturan tersebut belum diatur mengenai kewajiban dan tata

cara pelaporan penolakan gratifikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi

dengan menambahkan kewajiban dan tata cara pelaporan penolakan gratifikasi.

E. Aplikasi Gratifikasi

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaporan dan mengurangi

penggunaan kertas, Inspektorat II bekerja sama dengan Pusat Informasi Obat dan

Makanan sedang mengembangkan aplikasi pelaporan gratifikasi. Aplikasi tersebut

dapat diakses oleh semua pegawai Badan POM, baik PNS maupun pramubakti.

Laporan tersebut selanjutnya akan dikirim ke Inspektorat II. Dalam hal dibutuhkan

kelengkapan data tambahan, Inspektorat II dapat meminta kepada pihak pelapor

melalui thread yang telah disediakan di dalam aplikasi dan pelapor dapat

mengirimkan data tersebut melalui attachment pada aplikasi. Seluruh laporan

12

yang masuk melalui aplikasi benturan kepentingan akan direkapitulasi oleh

Inspektorat dan dilaporkan secara berkala.

Terhadap aplikasi gratifikasi, telah dilakukan evaluasi dengan hasil terdapat

beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, antara lain:

1. Akun UPG Unit agar dibuat per Unit Kerja dan BB/BPOM

2. Laporan UPG Unit yg ditarik dari aplikasi isinya kosong

3. Periode pelaporan penarikan data tiap 3 bulan

4. Formulir laporan disesuaikan dengan Formulir dari KPK

13

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Analisis

Keberhasilan implementasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan POM

sangat ditentukan oleh kesadaran setiap pegawai bahwa pegawai adalah pelayan

masyarakat dan segala penerimaan gratifikasi terkait yang berhubungan dengan

jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya harus ditolak dan

dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi. Kesadaran pegawai akan tumbuh

ketika pemahaman seluruh pegawai terhadap pentingnya pengendalian gratikasi

sudah ada. Meskipun sosialisasi terkait kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah

dilaksanakan namun internalisasi berkelanjutan harus tetap dijalankan. Dengan

berbagai kegiatan sosialisasi yang telah dan akan terus dilaksanakan, diharapkan

pemahaman para pegawai di Lingkungan Badan POM mengenai kewajiban

menolak dan melaporkan setiap pemberian gratifikasi akan meningkat.

Diharapkan dimasa mendatang akan semakin banyak pegawai yang berani

menolak dan melaporkan adanya penerimaan atau penolakan gratifikasi.

B. Kendala

Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi pada Badan POM. Dengan berbagai program dan kegiatan

yang dilaksanakan diharapkan terwujud Badan POM yang anti Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Namun demikian masih terdapat berbagai kendala dalam

pelaksanaanya yaitu pemahaman dan kesadaran pegawai di Lingkungan Badan

POM mengenai kewajiban menolak dan melaporkan setiap pemberian gratifikasi

masih belum merata. Selain itu, kesadaran UPG unit untuk melakukan pelaporan

rekapitulasi Gratifikasi setiap triwulan juga kurang.

C. Evaluasi

a. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu kunci dalam

pencegahan terjadinya gratifikasi. Pada triwulan IV tahun 2018 kegiatan

sosialisasi dilaksanakan melalui penandatanganan ikrar penguatan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya antikorupsi dalam mewujudkan

14

aparatur berkinerja dan berintegritas dan pelaksanaan acara Penguatan

Pelaksanaan RB dan Budaya Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Aparatur yang

Berkinerja dan Berintegritas pada tanggal 13-15 Desember 2018 di Yogyakarta

yang diikuti oleh perwakilan seluruh unit kerja di Badan POM.

b. Perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM disesuaikan dengan

menambahkan kewajiban dan tata cara pelaporan penolakan gratifikasi.

15

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengendalian Gratifikasi dilakukan secara simultan sebagai upaya implementasi

penerapan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan POM. Dengan

mulai meningkatnya pegawai Badan POM yang berani menolak dan melaporkan

adanya gratifikasi kepada UPG menunjukkan bahwa segala upaya Pengendalian

Gratifikasi yang telah dilaksanakan mengalami progress yang cukup baik.

Berbagai upaya perbaikan terus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan

terkini dan kebutuhan akan teknologi. Dengan disertai dukungan dari seluruh pihak

yang terkait, diharapkan pada masa yang akan datang, secara bertahap menuju

zero tolerance approach dalam pencegahan dan pemberantasan segala bentuk

korupsi, kolusi dan nepotisi serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih

di lingkungan Badan POM.

B. Saran

a. Penggunaan media sosial sebagai bentuk sosialiasi sekaligus kampanye anti

gratifikasi di Lingkungan Badan POM baik kepada seluruh pegawai maupun

stakeholder Badan POM.

b. Perlu materi terkait Pengendalian Gratifikasi pada setiap agenda pertemuan

yang bersifat nasional maupun koordinatif sebagai upaya internalisasi kepada

seluruh pegawai di lingkungan Badan POM.

16

Checklist Pelaporan Gratifikasi Triwulan IV Tahun 2018

No. Unit

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Triwulan IV (Oktober s.d. Desember 2018)

Melaporkan Tidak

Melaporkan Keterangan

1 Inspektorat 1 √ Adanya laporan gratifikasi

2 Inspektorat 2 √ Adanya laporan gratifikasi

3 Biro Perencanaan dan Keuangan √ NIHIL

4 Biro Hukum dan Organisasi √ NIHIL

5 Biro Kerja Sama √

6 Biro Umum dan Sumber Daya Manusia √ NIHIL

7 Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan

√

8 Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√

9 Direktorat Registrasi Obat √

10 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√

11 Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√

12 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√ NIHIL

13 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

√

14 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

√

15 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

√ NIHIL

16 Direktorat Pengawasan Kosmetik √

17 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan √

18 Direktorat Registrasi Pangan Olahan √ Adanya laporan gratifikasi

19 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang

√

20 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru

√

21 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

√ NIHIL

22 Direktorat Pengamanan √

23 Direktorat Intelejen Obat dan Makanan √

24 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan √

25 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan √ NIHIL

17

No. Unit

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Triwulan IV (Oktober s.d. Desember 2018)

Melaporkan Tidak

Melaporkan Keterangan

26 Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan

√

27 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

√ NIHIL

28 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan √ NIHIL

29 Balai Besar POM di Banda Aceh √ NIHIL

30 Balai Besar POM di Medan √ NIHIL

31 Balai Besar POM di Pekanbaru √ NIHIL

32 Balai Besar POM di Padang √ NIHIL

33 Balai POM di Jambi √ NIHIL

34 Balai Besar POM di Palembang √ Adanya laporan gratifikasi

35 Balai POM di Bengkulu √ NIHIL

36 Balai Besar POM di Bandar Lampung √ NIHIL

37 Balai POM di Batam √ NIHIL

38 Balai POM di Pangkalpinang √

39 Balai Besar POM di Serang √ NIHIL

40 Balai Besar POM di Jakarta √ NIHIL

41 Balai Besar POM di Bandung √ NIHIL

42 Balai Besar POM di Semarang √ NIHIL

43 Balai Besar POM di Yogyakarta √ NIHIL

44 Balai Besar POM di Surabaya √ NIHIL

45 Balai Besar POM di Denpasar √ Adanya laporan gratifikasi

46 Balai Besar POM di Mataram √ NIHIL

47 Balai POM di Kupang √ NIHIL

48 Balai Besar POM di Pontianak √ NIHIL

49 Balai Besar POM di Palangkaraya √ NIHIL

50 Balai Besar POM di Banjarmasin √ NIHIL

51 Balai Besar POM di Samarinda √ NIHIL

52 Balai POM di Kendari √ NIHIL

53 Balai Besar POM di Makassar √ NIHIL

54 Balai POM di Palu √ NIHIL

55 Balai Besar POM di Manado √ NIHIL

56 Balai POM di Gorontalo √ NIHIL

57 Balai POM di Ambon √ NIHIL

58 Balai Besar POM di Jayapura √ NIHIL

59 Balai POM di Manokwari √ Adanya laporan gratifikasi

60 Balai POM di Sofifi √

61 Balai POM di Mamuju √ Adanya laporan gratifikasi

18

Lampiran 2

Rekapitulasi Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi Triwulan IV Tahun 2018

No. Tanggal Penerimaan Gratifikasi

Tanggal Pelaporan

Lama Pelaporan

Nama Pelapor Unit Jenis Pelaporan

Uraian Penerimaan/ Penolakan

Nilai Status Verifikasi

1 5 Oktober 2018 8 Oktober 2018 3 hari Wikan Yogi Pratomo

Inspektorat II Penerimaan Makanan 150.000 Diproses Instansi Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan

2 5 September 2018 9 Oktober 2018 33 hari Netty Nurmuliawaty

Balai POM Mamuju

Penerimaan Honor narasumber

1.530.000 Diproses Instansi - Dimanfaatkan oleh Pelapor

3 14 Agustus 2018 9 Oktober 2018 56 hari Bahria Balai POM Mamuju



4 30 Agustus 2018 9 Oktober 2018 42 hari Bahria Balai POM Mamuju



5 20 September 2018

10 Oktober 2018 20 hari Bagus Heri Purnomo

Balai Besar POM di Semarang

Penerimaan Karangan bunga

500.000 Catat dan tidak perlu diproses

6 15 Oktober 2018 15 Oktober 2018 1 hari Mohamad Kashuri

Balai Besar POM di Pekanbaru

Penerimaan Buku 115.000 Catat dan tidak perlu diproses

7 30 September 2018

16 Oktober 2018 17 hari Dedi Gunawan Inspektorat II Penerimaan Jamuan Makan

270.000 Diproses oleh KPK – menjadi milik negara

19


Tanggal Pelaporan

Lama Pelaporan




8 30 September 2018

16 Oktober 2018 17 hari Istiqomah Inspektorat II Penerimaan Jamuan Makan


9 30 September 2018

16 Oktober 2018 17 hari Moh Nur Herman Syah

Inspektorat II Penerimaan Jamuan Makan


10 30 September 2018

16 Oktober 2018 17 hari Fernando Nainggolan



11 30 September 2018

22 Oktober 2018 23 hari Elida Sari Silalahi



12 5 Oktober 2018 22 Oktober 2018 17 hari Ristra Tyas Irviantie

Inspektorat I Penerimaan Jamuan Makan


13 18 Oktober 2018 24 Oktober 2018 6 hari Rahajeng Puput Aryani

Dit Registrasi Pangan Olahan

Penerimaan Makanan 50.000 Diproses Instansi- Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan

14 12 Oktober 2018 3 Desember 2018 52 hari Atiek Supardiati Eka Samfitriana

Inspektorat II Penerimaan Foto diri ukuran 25 cm x 30 cm



Inspektorat II Penerimaan Foto diri ukuran 35 cm x 40 cm



Inspektorat II Penerimaan Tas 250.000 Catat dan tidak perlu diproses

20


Tanggal Pelaporan

Lama Pelaporan





Inspektorat II Penerimaan Foto kolase 35 cm x 40 cm



Inspektorat II Penerimaan Kotak kosmetik

700.000 Diproses KPK – menjadi milik negara

19 1 November 2018 3 Desember 2018 32 hari Atiek Supardiati Eka Samfitriana

Inspektorat II Penerimaan Sajadah dan Mukena

700.000 Diproses KPK – menjadi milik pelapor

20 28 November 2018

3 Desember 2018 5 hari Atiek Supardiati Eka Samfitriana

Inspektorat II Penerimaan Gelang emas 1.600.000 Diproses KPK – menjadi milik pelapor


Inspektorat II Penerimaan Kain Batik 500.000 Diproses KPK – menjadi milik pelapor


Inspektorat II Penerimaan Sepatu 300.000 Catat dan tidak perlu diproses

23 11 November 2018

3 Desember 2018 22 hari I Gusti Ayu Adhi Aryapatni

Balai Besar POM di Denpasar

Penerimaan Uang tunai 2.000.000 Diproses KPK – menjadi milik negara

24 26 Desember 2018

25 Januari 2019 30 hari Atminah Ari P Balai Besar POM di Palembang

Penerimaan Kalender 6 pcs


25 26 Desember 2018

25 Januari 2019 30 hari Nurul Ilmiyati Balai Besar POM di Palembang



21


Tanggal Pelaporan

Lama Pelaporan




26 26 Desember 2018

25 Januari 2019 30 hari M. Asrul Balai Besar POM di Palembang



27 26 Desember 2018

25 Januari 2019 30 hari Yurike Balai Besar POM di Palembang



28 20 Desember 2018

28 Januari 2019 39 hari Mojaza Sirait Balai POM di Manokwari

Penerimaan Minuman 4 karton

320.000 Diproses Instansi- Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan

Documents

KATA PENGANTAR - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/Laporan Monev Gratifikasi TW... · Pelaksanaan RB dan Budaya Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Aparatur yang Berkinerja